[Kabar-Irian] Kabar: Minggu Kedua Okt 06
========================KABAR IRIAN=========================================
News on Irian Jaya/West Papua/IRJA-BAR
Unsubscribe/Change Options:
http://www.kabar-irian.com/mailman/listinfo/kabar-irian
Archives: http://www.kabar-irian.com/pipermail/kabar-irian
Email Commands- Subscribe/unsubscribe/options/help
List-Post: kabar-irian@kabar-irian.com
List-Help: <mailto:kabar-irian-request@kabar-irian.com?subject=help>
List-unsubscribe:
<mailto:kabar-irian-request@kabar-irian.com?subject=unsubscribe>
List-subscribe:<mailto:kabar-irian-request@kabar-irian.com?subject=subscribe>
Contacts: admin@irja.org, news@kabar-irian.com, editors@kabar-irian.com
Too much mail? Switch to the digest version. As a matter of policy we DO NOT
handle requests except in emergencies.
Kabar Irian (Papua)
Minggu kedua bulan Okt 06
Topik2
* Pemerintah Keerom Temukan Tambang Emas
* Jangan Diputarbalikkan Menjadi Masalah Politik
* Polres Siap Gelar Operasi Ketupat
* Uji Coba Kondom di Papua
* Dua Suku Asli Minta Program Dihentikan
* Kisah Nyata Anak Papua
* Marcella "Tertipu"
* Wajar Seandainya Minta Dikuburkan di Papua
* Giliran Tiga Warga Malaysia Ditangkap
* Pemekaran di Tengah Aspirasi Papua Merdeka
* IJB Sebagai Sarana Angkut Orang Papua
* Barindo IJB Setuju Revisi UU Otsus
* Tetap Optimis Jadi Daerah Transit
* Perkembangan Sawah Percontohan Memuaskan
* Pesawat PT Trigana Air Tergelincir di Mamit, Papua
* Imigrasi Papua tahan 2 warga China
* Pemkab Pegunungan Bintang Bekerja Sama dengan Uncen
---
Part of TEMPO Group publication
Pemerintah Keerom Temukan Tambang Emas
Gunding Levi
JAYAPURA - Bupati Keerom, Papua, Celcius Watae, mengungkapkan pihaknya
menemukan daerah yang memiliki kandungan emas cukup besar. Kawasan yang
memiliki kandungan emas ini terdapat di Kali Kai dan Kali Mafi, yang
terletak di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua.
"Sebenarnya eksplorasi sudah dilakukan sejak 1997," kata Celcius Watae
di Jayapura kemarin. Daerah yang dieksplorasi membentang dari Distrik
Keureh Lereh, Kabupaten Jayapura, sampai Kesna Kundu di Distrik Senggi,
Kabupaten Keerom.
Berdasarkan eksplorasi awal, kawasan Kali Kai dan Kali Mafi di Senggi
ternyata memiliki kandungan emas terbesar. Kandungan emas di daerah ini
sudah layak dieksplorasi karena sudah mampu bertahan selama 10 tahun
lebih sebagai salah satu syarat kelayakan penambangan.
Celcius mengatakan besaran kandungan emas di daerah ini baru diketahui
tahun depan. Begitu juga dengan perusahaan yang akan melakukan
eksplorasi. Kepada perusahaan yang akan menambang emas, akan dibuat
perjanjian awal dengan warga Keerom pemilik hak ulayat dan perusahaan
penambang.
"Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban penambang seperti di
Mimika," kata dia. Pemerintah Keerom akan berusaha sekuat tenaga agar
kejadian di PT Freeport Indonesia dan warga Mimika tidak terulang di
Keerom. Menurut Celcius, pembicaraan eksplorasi emas dengan masyarakat
Distrik Senggi akan dilakukan pada 11 Oktober nanti.
Menurut Celcius, penemuan lahan yang memiliki kandungan emas ini
dipastikan bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Selama ini
pendapatan asli daerah Kabupaten Keerom hanya Rp 800 juta. Pendapatan
itu bersumber dari pajak bumi dan bangunan serta jasa giro. "Ini akan
sangat membantu," katanya, yang didampingi Wakil Bupati Kosasih dan
Sekretaris Daerah Keerom I Wayan Sura.
Selama ini kabupaten hasil pemekaran Kota Jayapura pada 2002 itu
mendapat suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Jayapura dan dana alokasi umum. Total bantuan hanya Rp 200 juta per
tahun. "Jumlah ini sangat kurang sekali," kata Celcius. Apalagi
transportasi di daerah ini menggunakan jalur udara untuk mencapai
Distrik Senggi dan Distrik Web.
---
CENDRAWASIH POS
Rabu, 11 Oktober 2006
Jangan Diputarbalikkan Menjadi Masalah Politik
*Kapolda Soal DR Willem Sanggonao yang Kabarnya Meninggal di Australia
JAYAPURA-Masalah kematian seseorang adalah masalah kemanusiaan. Hendaknya
jangan diputarbalikkan menjadi masalah politik.
Demikian Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus saat ditanya
wartawan di ruang kerjanya tentang adanya informasi
bahwa salah seorang yang vokal memperjuangkan Papua merdeka bernama DR
Willem Sanggonao yang kabarnya meninggal di Australia
belum lama ini dan rencananya akan dibawa ke Papua dan dimakamkan di dekat
Makam Theys H Eluay di Sentani.
Terkait hal ini, Kapolda lebih memilih untuk melihat masalah ini secara
lebih proporsional. "Yang pertama, terkait masalah
status kewarganegaraannya. Informasi yang saya terima, yang bersangkutan
telah keluar dari Papua dan tinggal di PNG sejak
1969. Saya yakin dia (Willem Sangganao) sudah menjadi warga negara PNG,"
jelasnya.
Kemudian yang kedua, lanjutnya, secara yuridis yang boleh menentukan
pemakaman seseorang adalah anak, istri, cucu dari
almarhum atau pihak keluarga yang masih mempunyai garis lurus secara
keturunan.
"Selain dari itu, saya kira tidak berhak untuk menentukan pemakaman
seseorang. Misalnya sekelompok orang atau organisasi,"
ujar Tommy.
Menurutnya, seandainya dari pihak keluarga almarhum menghendaki jenazah
disemayamkan di Papua (di Sentani,red), maka dari
pihak keluarga harus mengurus melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik
Indonesia) yang ada di PNG, sebab masalah ini sudah
menjadi masalah antara dua negara.
"Kemudian yang ketiga, tentang proses pemakaman itu sendiri juga ada
aturannya. Misalnya, almarhum itu mau dimakamkan di
Tempat Pemakamam Umum atau di Tempat Pemakamam Keluarga. Hal ini perlu
diperhatikan. Kalau dimakamkan di dekat Makam Theys
Eluay saya kira itu bukan Pemakaman Umum dan apakah almarhum itu ada
hubungannya dengan keluarga Theys. Di sini masalahnya,"
tandas Kapolda.
Ditegaskan, masalah kematian adalah masalah kemanusiaan. Kalau hendak
dimakamkan di Papua, maka harus ada mekanisme yang
harus ditempuh oleh pihak keluarga almarhum. "Jangan jadikan jenazah
seseorang itu sebagai komoditi politik. Itu tidak benar.
Mari kita hormati orang yang sudah meninggal itu. Biarlah dia pergi dengan
tenang, agar mendapat tempat di sisi-Nya,"
pesannya.
Ditambahkan, menyikapi masalah ini, pihaknya berharap kepada pemerintah
daerah agar konsekuen dengan aturan yang ada. "Meski
masalah kematian adalah masalah kematian, tetapi kita harus taati aturan
yang ada. Kalau kemudian memaksakan kehendak,
berarti hal itu sudah tidak betul," pungkasnya. (fud)
Foto Kapolda: Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus.
---
Manokwari pos
Rabu, 11 Oktober 2006
Polres Siap Gelar Operasi Ketupat
Manokwari- Meski belum ada kepastian waktu tentang pelaksanaan operasi
ketupat dari Polda Papua, namun Polres Manokwari lebih
awal sudah siap untuk melaksanakan operasi pengamanan perayaan Idul Fitri.
Antara lain melakukan operasi simpatik pada siang
hari dan melakukan operasi pada malam hari ditemapt-tempat yang rawan.
Kapolres Manokwari AKBP Drs Pietrus Waine, SH yang dikonfirmasi Manokwari
Pos melalui Kabag Ops di ruang kerjanya, Selasa
(10/10) mengatakan, untuk pelaksananaan Operasi Ketupat pihaknya masih
menunggu perintah dari Polda Papua. Saat ini pihaknya
sudah menerima TR dari Polda untuk pelaksanaan operasi ketupat. Namun,
mengenai waktu tepatnya belum dicantumkan. "Kita baru
saja menerima TR dari Polda tapi waktunya belum ditentukan, yang pasti
kita sudah siap dengan personil yang ada sebanyak 425
orang,"tuturnya.
Dikatakan, meski belum ada perintah dari Polda Papua, namun untuk
mengamankan kota Manokwari pihaknya terus melakukan operasi
simpatik pada siang hari dan melakukan razia pada malam hari. Selama bulan
ramadhan operasi setiap malam dilakukan dengan
melibatkan Unit kesatuan lengkap (UKL) dari berbagai fungsi. Khusus malam
minggu Polres menurunkan 2 UKL. "Selama bulan
ramadhan ini kita terus melakukan operasi pada malam hari sambil menunggu
surat perintah dari Polda untuk operasi
ketupat,"tuturnya lagi.
Kabag Ops juga mengakui selama melaksanakan operasi masih terus menemukan
orang-orang mabuk. Bahkan, menemukan pasangan-
pasangan yang tidak resmi alias kumpul kebo dilokasi-lokasi tertutup. Bagi
mereka yang kedapatan langsung digiring ke
Mapolres untuk didata dan diberikan pembinaan. Namun, mereka dipulangkan
sebelum pagi hari.(
---
KOMPAS
Kamis, 12 Oktober 2006
Uji Coba Kondom di Papua
Perempuan Juga berhak Melindungi Dirinya dari AIDS
Jakarta, Kompas - Dengan makin tingginya kasus HIV/AIDS di Indonesia dan
lemahnya posisi tawar perempuan di Indonesia, kini
ada kondom khusus untuk perempuan sehingga perempuan bisa melindungi
dirinya dari infeksi penyakit. Kondom perempuan tengah
diujicoba pada perempuan di Papua.
"Kenapa Papua, karena lebih dari 43 persen kasus terinfeksi HIV terjadi
pada perempuan. Bukan hanya penjaja seks, tetapi juga
ibu rumah tangga," kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
Nasional, Nafsiah Mboi di Jakarta, Rabu (11/10).
Menurut Nafsiah Mboi, sejak tahun 1996-2004 ternyata tidak ada perubahan
perilaku pemakaian kondom karena laki-laki pada
umumnya enggan menggunakan kondom. Karena itu kini perempuan harus
mengambil keputusan untuk melindungi dirinya dengan
menggunakan kondom perempuan apalagi jika pasangannya memiliki perilaku
seks berisiko tinggi atau sering berganti-ganti
pasangan.
Kelebihan dari kondom perempuan ini adalah bentuknya yang elastis dan
fleksibel sehingga dapat dengan mudah mengikuti kontur
vagina. Dengan memakai kondom perempuan, menurut Nafsiah, bisa
meningkatkan gairah pemakai dan pasangannya. Hanya saja
bentuknya "kurang manis".
Dari segi bentuk, kondom perempuan ini berbentuk silinder dengan panjang
sekitar 17 cm dan diameter 7 cm dimana kedua
ujungnya yang satu terbuka dan yang satu tertutup. Di dalam kondom
tersebut terdapat cincin yang terbuat dari polyretan yang
berguna untuk menempelkan kondom di dalam vagina. Jika pemakaiannya tepat,
kondom akan menutupi dinding vagina dan mulut
rahim, sehingga sperma tidak bisa masuk.
Bagi yang mempunyai gaya hidup berganti-ganti pasangan pada saat
berhubungan seksual, menggunakan kondom adalah salah satu
solusi agar terhindar dari HIV/AIDS atau Penyakit Menular Seksual (PMS).
Kalau dulu keputusan menggunakan kondom ada di
tangan laki-laki, kini dengan adanya kondom perempuan maka perempuan pun
berhak mengambil keputusan untuk melindungi dirinya.
Di beberapa negara seperti Uganda, Zimbabwe, dan Thailand, kondom
perempuan mendapat sambutan menggembirakan dan hasilnya
bisa mengurangi tingkat kenaikan jumlah penderita AIDS 10 persen. Di
Papua, selama dua minggu pada masa uji coba mendapat
sambutan yang menggembirakan karena tingginya permintaan akan kebutuhan
kondom perempuan.(LOK
---
KOMPAS
Kamis, 12 Oktober 2006
Dana Kemitraan
Dua Suku Asli Minta Program Dihentikan
Timika, Kompas - Lembaga Musyawarah Adat Amungme dan Lembaga Musyawarah
Adat Kamoro meminta PT Freeport Indonesia
menghentikan dana kemitraan atau dana satu persen. Dana itu dinilai gagal
menyejahterakan masyarakat dan sebaliknya
menimbulkan berbagai masalah sosial dan konflik di Kabupaten Mimika, Papua.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Lembaga Pengembangan
Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), Andreas
Anggaibak, Rabu (11/10) di Timika.
Itu hasil kesepakatan antara LPMAK dan Lembaga Musyawarah Adat Suku
Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro
(Lemasko) di Timika, Rabu.
Rapat pembahasan dan evaluasi dana kemitraan itu diikuti sejumlah tokoh
Lemasa dan Lemasko, antara lain tokoh masyarakat dan
juga Ketua DPRD Mimika Yopie Kilangan dan Sekretaris Eksekutif LPMAK John
Nakiaya.
Dana itu dikucurkan PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak tahun 1996 untuk
memberdayakan masyarakat pemegang hak ulayat tanah di
areal kerja PTFI. Besar dana setiap tahun senilai satu persen dari
pendapatan kotor PTFI.
"Sejak dana dikucurkan, kami mendapat tantangan, ancaman, dan tak pernah
merasa aman. Sejak ada dana, telah terjadi tujuh
perang di Kwamki Lama. Itu terjadi karena semua mengejar dana itu. Jika
tidak diberi uang, mereka membuat kekacauan.
Akibatnya, dua suku ini merasa tidak aman," ujar Anggaibak.
Dia meminta kucuran dana itu harus dihentikan sampai ada pembicaraan baru
antara Lemasa, Lemasko, dan LPMAK dengan pemerintah
dan PTFI.
Anggaibak menjelaskan, sebenarnya LPMAK harus menyetujui rencana
pengucuran dana satu persen tahun 2007 pada 30 Juni 2006.
Namun, dia menyatakan tidak akan menandatanganinya sampai ada persetujuan
dari Lemasa dan Lemasko.
"Mekanisme pencairan (dan penggunaan) dana itu harus diubah agar bisa
menaikkan kesejahteraan masyarakat. Dalam satu-dua hari
ini kami rapat lagi, membahas hasil evaluasi itu," kata Anggaibak. Dia
mengakui dampak penghentian dana pasti ada.
Kontroversi
Menurut dia, antara 1996 dan tahun 2006 jumlah dana mencapai Rp 1,6
triliun. Tahun 1996, nilainya Rp 25 miliar, tahun 2005 Rp
Rp 393 miliar.
Selama kurun waktu itu, penggunaan dana satu persen selalu diatur oleh
PTFI. Dana tersebut selama ini digunakan antara lain
untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di Rumah Sakit
Mitra Masyarakat Timika, RS di Banti, dan RS di
Tembagapura, dan beasiswa bagi masyarakat asli Papua. (Row
---
http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/12/bud01.htm
Kamis, 12 Oktober 2006 BUDAYA
Line
"Denias: Senandung di Atas Awan"
Kisah Nyata Anak Papua
SEJAUH mana tekad seorang anak Papua dalam menuntut ilmu sebagai upaya
untuk memperbaiki kehidupan dan masa depannya? Dalam
film Denias: Senandung di Atas Awan arahan John De Rantau, perjuangan
untuk mendapatkan hak pendidikan itu dikisahkan secara
mengharukan.
Berbeda dari kebanyakan film Indonesia yang kerap mengangkat tema drama
cinta remaja dan horor, Denias yang akan diputar
secara serentak mulai 19 Oktober mendatang mengajukan tema pendidikan
dengan balutan drama kisah nyata anak-anak Papua.
Dalam preview perdana di Jakarta, kemarin, film yang menurut sutradaranya
adalah film pertama dengan media 35 mm yang dibuat
di Papua, sejak awal memang berangkat dari semangat idealisme.
Membutuhkan proses keseluruhan selama tiga tahun, setahun di antaranya
untuk riset dan masa syuting mulai 20 Mei hingga 1
Juni 2006, film ini mengambil setting di Wamena dan Timika.
Sebagai kisah nyata yang menggambarkan dengan apik bagaimana kehidupan
asli masyarakat Papua dan keindahan alamnya, Denias
mengemban pesan mulia. ''Betapapun tidak ada mimpi yang tidak bisa
diwujudkan,'' ujar De Rantau.
Sebagai sutradara yang turut terlibat dalam pembuatan film Ijinkan Aku
Menciummu Sekali Saja dan Mencari Madonna yang juga
ber-setting Papua, dia yakin filmnya mendapat sambutan positif.
Ari Sihasale selaku produser dan pemain menyebutkan, kisah nyata film
tersebut berangkat dari pengalaman adik kelasnya yang
harus berjalan jauh selama empat hari untuk mencari sekolah dari desanya
yang terpencil. Semangat untuk mendapatkan
pendidikan dengan balutan alam Papua nan indah inilah yang dicoba untuk
disajikannya.
''Ada yang lebih indah dari sekadar pemandangan alam Papua yang
menakjubkan, yaitu semangat meraih pendidikan dari masyarakat
setempat,'' katanya.
Nia Sihasale Zulkarnaen sebagai executive producer mengamini pendapat
suaminya itu. Menurut dia, pesan tentang arti penting
untuk mendapatkan pendidikan menjadi tema utama Denias.
Anak Petani
Film tersebut juga dilakoni peraih Piala Citra 2005 Marcella Zalianty,
Mathias Muchus, dan bintang asli provinsi paling timur
Indonesia seperti Albert Fakdawer dan Michael Jakarimilena.
Kisah berpusat pada Denias (Albert Fakdawer), anak petani di pedalaman
Arwanop yang mempunyai mimpi meraih pendidikan
setinggi Gunung Jayawijaya.
Sepeninggal Mama Denias (Audry Papilaja) dan pulangnya Pak Guru (Mathias
Muchus) ke tanah Jawa, dan kawan bermainnya, Maleo
(Ari Sahasale), di benak Denias hanya ada satu tekad. Yakni meraih
pendidikan di balik gunung yang konon kata Maleo, yang
sebenarnya adalah anggota Komando Pasukan Khusus, penuh dengan fasilitas.
Maka ditempuh lah perjalanan heroik membelah gunung, sungai, hutan, dan
rawa untuk menuju kota. Setelah empat hari dilalui,
akhirnya sampailah dia di rumah salah seorang sanak saudaranya.
Namun di kota, dia tidak mempunyai seorang kawanpun kecuali gelandangan
bernama Enos (Minus Karoba). Bersama Enos lah, Denias
berniat masuk ke sekolah fasilitas.
Hingga akhirnya, setelah melalui proses drama yang mengaharukan, atas
bantuan Ibu Sam (Marcella Zalianty), dan Ibu Asrama
(Nia Sihasale Zulkarnaen), Denias dan Enos dapat duduk di bangku sekolah
dasar.
Semangat pantang menyerah Denias, yang sekarang telah mendapatkan beasiswa
dari PT Freeport untuk kuliah di Darwin,
Australia, itulah yang digambarkan dengan menawan oleh John De Rantau.
(Benny Benke-45)
---
http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/12/bud02.htm
Kamis, 12 Oktober 2006 BUDAYA
Marcella "Tertipu"
JAKARTA-Siapa bilang orang Papua kurang terdidik dan tidak baik. Nyatanya,
Marcella Zalianty yang berada di Wamena selama dua
pekan, mengaku bahwa orang Papua baik dan ramah.
Kendati demikian, dia mengalami kejadian yang menggelikan berkaitan dengan
hitung-hitungan uang. Putri artis senior Tety Liz
Indrati ini "tertipu" oleh akal-akalan orang Papua.
Berawal dari keinginan untuk jalan-jalan, Marcella bersama empat temannya
berencana naik becak. Setelah tawar menawar terjadi
kesepakatan dengan harga Rp 4.000. Seusai turun dari becak, ia harus
membayar lebih dari Rp 4.000 karena yang dihitung
ternyata per kepala. "Siapa bilang mereka bohong tapi mana ada naik becak
dihitung per kepala," ujarnya terkekeh.
Kesan menarik lainnya adalah ia jarang mandi karena air di sana berwarna
cokelat. Selain itu dia juga terkesan saat bertemu
tokoh asli Denias serta Pak Sam. "Dari situ aku mencoba memahami dan
mengeksplorasi tokoh yang aku mainkan. Aku juga mencoba
belajar menyatu dengan alam," terangnya.
Sepulang dari Papua, artis terbaik FFI 2005 ini sekarang mengaku lebih
menghargai apa yang dia telah miliki. Dia
membandingkan dengan keadaan di Papua yang masih banyak kekurangan dan
serba minim fasilitas, baik kesehatan maupun
pendidikan. (kl-45)
---
http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.4.html
Jumat, 13 Oktober 2006
Wajar Seandainya Minta Dikuburkan di Papua
*Watori Minta Meninggalnya Pak Wim Tidak Dipolemikkan
JAYAPURA-Meninggalnya Dr.Willem Songgonao di Canberra (Australia) dan
sekarang kabarnya sedang disemayamkan di PNG, yang
kemudian berhembus kabar akan dimakamkan di Jayapura, ternyata juga
mengundang perhatian dari Gedung DPRP (Dewan Perwakilan
Rakyat Papua).
Anggota Fraksi Gabungan DPR Papua, Ir.Weynad Watori, mengharapkan agar
meninggalnya Wim-sapaan akrab Willem Songgonao, tidak
dipolitisir dan tidak dipolemikkan.
"Sebagaimana orang lain yang sudah meninggal, almarhum tinggal dimakamkan
(dikuburkan), kenapa harus terus
dipolemikkan,''kata Weynad Watori kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/10)
kemarin.
Ditambahkan, soal akan dikuburkan dimana, mestinya juga terserah keluarga,
termasuk jika harus dimakamkan di Papua. Yang
penting, adalah dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang ada.
''Apalagi almarhum ini adalah salah satu tokoh Papua dan orang asli Papua
yang wajar saja jika jasadnya dimakamkan di tanah
leluhurnya Papua, yang penting kan caranya saja,''lanjut Watori.
Tentang informasi bahwa Pak Wim-panggilan akrab Willem Songgonau-semasa
hidupnya dikenal vokal memperjungkan kemerdekaan
Papua Barat. Informasi itu katanya, omong kosong---jika dikaitkan dengan
keberadaan UU Otsus.
''Itu semua omong kosong, kenapa karena kompensasi dari tuntutan rakyat
Papua minta Merdeka atau lepas dari NKRI sudah ada
jawabannya yakni UU.No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi
Provinsi Papua. UU Otsus itu telah menjamin makna
kemerdekaan itu. Oleh sebab itu, tidak sewajarkan kita terus mempolemikkan
masalah ini terus-menerus,"tandasnya serius.
Watori juga menyinggung soal kekhawatiran aparat kepolisian yang katanya
akan ada aksi-aksi dari orang Papua (Terkait
Kemungkinan Adanya Pemakaman di Papua) yang dapat mengganggu kondisi
keamanan dan ketertiban di daerah ini. Menurutnya,
kekhawatiran itu sangatlah berlebihan dan tidak mendasar.
"Orang Papua itu tahu aturan dan tahu adat istiadat. Tidak mungkin mereka
akan melakukan hal-hal seperti yang dipikirkan oleh
bapak-bapak aparat penegak hukum itu,''ungkapnya.
Sebaiknya, lanjut Watori, semua pihak bisa berpikir dingin. Jika perlu,
masing-masing pihak sesuai kewenangannya,
mempersiapkan kelancaran rencana pemakaman tokoh Papua ini (jika Memang
mau Dimakamkan di Papua), mulai dari pengurusan
keimigrasian soal status kewarganegaraan sampai agenda lainnya.
Sekadar informasi bahwa semasa hidupnya, kabarnya Pak Wim Songgonao ini
dikenal selalu mengkampanyekan HAM (Hak Azasi Manusia), ahli sejarah, dan
aktivis kemerdekaan, tapi dia adalah seorang
demokrat.(and)
---
http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.5.html
Jumat, 13 Oktober 2006
Giliran Tiga Warga Malaysia Ditangkap
*Masuk dari PNG Tanpa Izin Tinggal
JAYAPURA-Masuknya orang asing secara ilegal ke Jayapura, akhir-akhir ini
sepertinya meningkat. Baru saja, Kamis (12/10)
kemarin, kantor Imigrasi Kelas I Jayapura mendeportasi (memulangkan) dua
WNA asal China, lantaran melanggar izin visa,
giliran Rabu (11/10) malam sekitar pukul 10.00 WIT, petugas Imigrasi
menangkap tiga WNA asal Malaysia.
Tiga WNA masing-masing bernama, Ding Doung Hiueng (49), dengan nomor
paspor K 13354076, Teo Siok Kui (44) nomor paspor K
13663335 dan Lee Ung Koi (40) nomor paspor K15677340, ditangkap di Hotel
Yasmin, karena melakukan pelanggaran izin tinggal
(illegal stay).
Kepala Imigrasi Kelas I Jayapura Giri Hariyanto, SH saat ditemui
Cenderawasih Pos, mengatakan, sebelum ditangkap, ketiga WNA
asal Malaysia itu, sudah berada di Jayapura selama dua hari,meski
kedatangannya di Jayapura hanya untuk melihat-melihat dan
keperluan Jayapura.
" Dia kita tangkap, karena masuk wilayah negara lain (Indonesia), tidak
memiliki izin tinggal (illegal stay). Dari hasil
pemeriksaan, visa yang dia miliki hanya visa kunjungan ke negara Papua New
Guinew (PNG). Karena itu, kedatangannya ke
Jayapura jelas-jelas melanggar Undang-undang keimigrasian, khususnya izin
tinggal," ujar Giri Hariyanto, kemarin.
Menurut Giri, setiap WNA yang masuk wilayah Indonesia, harus melapor ke
kantor imigrasi setempat, untuk mendapatkan izin
tinggal. Ini, juga dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan setiap WNA yang
masuk ke wilayah NKRI. Karena, jika WNA itu tidak
melaporkan diri, maka jelas-jelas mereka menyalahi aturan, dan yang
bersangkutan bisa diamankan (dikarantina).
Untuk kepentingan apa tiga WNA asal Malaysia itu berada di Jayapura,
berdasarkan pengakuan mereka saat menjalani pemeriksaan
petugas, mereka datang ke Jayapura melalui perbatasan Wutung- Skouw.
Sebelum mereka datang ke Jayapura, ketiganya sudah 1
bulan berada di Vanimo, Port Moresby, PNG, guna kepentingan penjajakan
usaha logging (perkayuan).
Di Vanimo, ketiganya bertemu seorang warga PNG bernama, Francis Tobias
(45), dan diajak jalan-jalan ke Wutung untuk melihat-
lihat keramaian pasar di perbatasan. Setelah itu, mereka kembali diajak
jalan-jalan ke Kota Jayapura. Ketiganya mau saja
mengikuti ajakan warga PNG itu, karena mereka informasikan bahwa di kota
Jayapura suasananya lebih ramai dibandingkan Port
Moresby.
Sesampainya di Kota Jayapura, ketiga WNA itu langsung menginap di Hotel
Yasmin, sementara temannya tinggal di Hamadi.
Keberadaan tiga WNA itu, sebenarnya sudah dipantau petugas sejak mereka
masuk ke Wutung. Saat masuk, mereka hanya sebatas
mencatat nama di pos pelintas batas. Tapi, kenyataannya hingga sore hari,
ketiganya belum juga kembali. Sejak saat itulah,
petugas Imigrasi terus melakukan pengawasan dan pemantuan, hingga akhirnya
berhasil ditangkap di Hotel Yasmin.
Sementara itu, temannya warga PNG, Francis Tobias (45) Rabu malamnya juga
berhasil diamankan, karena keberadaanya di Kota
Jayapura tidak memiliki izin tinggal. Setelah dilakukan pemeriksaan di
kantor Imigrasi, Kamis pagi kemarin, ia langsung
dideportasi ke negara PNG.
" Untuk tiga WNA asal Malaysia, kita terus lakukan pendalaman pemeriksaan.
Kita belum tahu, kapan ketiganya kita deportasi,
karena mereka mengaku kehabisa bekal. Tapi, menurut pengakuannya, mereka
di Vanimo punya teman yang akan memberikan modal
uang. Kalau benar, maka secepatnya mereka akan segera ke Port Moresby
sesuai izin visa yang dia miliki," terangnya.(mud)
---
http://www.cenderawasihpos.com/manok%20pos/manok%201.html
Jumat, 13 Oktober 2006
Peringatan HUT IJB ke-7
Pemekaran di Tengah Aspirasi Papua Merdeka
Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) yang sejak 24 Juli 2006 memiliki
pemerintahan yang definitive menyusul pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur semakin semakin mantap untuk pelaksanakan pembangunan.
Tak terasa, meski dirasakan baru betul-betul
beroperasional sejak pembukaan selubung papan nama 6 Februari 2003 lalu,
tapi Provinsi Irian Jaya Barat, Kamis 12 Oktober
kemarin memperingati hari ulang tahunya yang ke-7. Bagaimana sebetulnya
perjuangan Prov IJB hingga sekarang ini ?
Laporan Laode Mursidin
Bagi pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat,ada dua momen yang sangat
penting terkait pembentukan daerah beribukota di
Manokwari ini. Pertama, adalah peringatan Reaktivisasi yang setiap tahun
diperingati pada 6 Februari dan HUT IJB setiap 12
Oktober. Mengapa harus ada dua peringatan.
Peringatan HUT Reaktivisasi berdasarkan dimulainya kembali pemerintahan
sejak Provinsi IJB terbentuk berdasakan UU Nomor 45
tahun 1999. Pada 6 Februari tersebut, Abraham O Atururi bersama-sama tokoh
masyarakat, tokoh adat serta ratusan bahkan ribuan
warga melakukan konvoi keliling kota Manokwari untuk sebagai respon atas
dikeluarkannya Inpres Nomor 1 tahun 2003 tentang
Percepatan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, tertanggal 27 Januari
2003. Konvoi keliling kota dengan melibatkan ratusan
kendaraan termasuk di dalamnya ikut Bupati Manokwari Drs Dominggus
Mandacan berlangsung aman dan lancar, sekaligus menjawab
keraguan dari aparat keamanan.
Dari konvoi keliling kota, acara selanjutnya adalah dipusatkan di halaman
eks kantor Pembantu Gubernur Irian Jaya Wilayah II,
di Jalan Siliwangi. Di tempat bersejarah ini, pada 6 Februari atau sehari
setelah peringatan HUT Pekabaran Injil, 5 Februari,
dilakukan pembukaan selubung papan nama Kantor Gubernur IJB. Bekas kantor
Pembantu Gubernur Irian Jaya Wilayah II ini pun
disulap menjadi kantor Gubernur Irian Jaya Barat.
Sedangkan HUT Provinsi IJB diperingati berdasarkan dikeluarkannya UU Nomor
45 tahun 1999 serta pelantikan Abraham O Atururi
sebagai penjabat gubernur. Atururi yang menjadi inspektur upacara
peringatan HUT IJB ke-7, di halaman kantor gubernur,
kemarin menceritakan secara singkat kejadian pelantikan dirinya sebagai
Pjt Gubernur IJB dan sejumlah gubernur,
bupati/walikota daerah pemekaran pada 12 Oktober. Dimana pelantikan
sejumlah penjabat gubernur dan bupati/walikota tersebut
berlangsung dalam suasana ketegangan.
Pagi hari itu, 12 Oktober 1999, beberapa penjabat gubernur,
bupati/walikota dari daerah yang baru dimekarkan termasuk,
Abraham O Atururi (Pjt Gubernur IJB),Drs Herman Monim (Pjt Gubernur Irian
Jaya Tengah),termasuk juga Pjt Walikota Sorong JA
Jumame dan lainnya dilantik oleh Mendagri Faisal Tanjung. Namun, di tengah
pelantikan suasana di luar kantor Depdagri cukup
tegang karena munculnya kelompok masyarakat kontra pemekaran.
Suasana makin tegang ketika pelantikan berakhir. Dari luar gedung Depdagri
terdengar suara riuh. Dan ternyata, suara tersebut
lanjut Bram adalah berasal dari masyarakat Papua yang dengan tegas menolak
pemekaran Provinsi IJB dan Prov IJT serta
pelantikan pjt gubernurnya. ‘’Ada berteriak dari atas seng,’’ tutur Bram
menceritakan kejadian 7 tahun silam,saat dirinya
dilantik sebagai Pjt Gubernur IJB.
Kelompok warga memaksakan diri masuk ke halaman kantor Depdagri dan
melakukan aksi demonstrasi menolak pemekaran di tanah
Papua. Melihat kondisi yang kurang nyaman, beberapa pejabat langsung
mengamankan diri. Namun, Bram Atururi bersama istri
serta JA Jumame bersama istri tak beranjak dan menyaksikan warga berunjuk
rasa. ‘’Saat itu yang mereka teriakkan hanya kata-
kata ‘’Papua Merdeka,Papua Merdeka’’, dan lantai satu kantor Depdagri
mengalami kerusakan,’’ ungkapnya.
Setelah itu, keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat selama 3 tahun seakan
tenggelam tak terdengar lagi. Namun, tiba-tiba,
Presiden Megawati mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003, tertanggal 27
Januari 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi
Irian Jaya Barat. Diterbitkannya Inpres tersebut tak terlepas dari
perjuangan Tim 315. Berdasarkan Inpres tersebut,AO Atururi
yang didukung Bupati Manokwari Drs Dominggus Mandacan serta tokoh
masyarakat kembali menghidupkan Provinsi IJB dan hingga
seperti sekarang ini.
Pada awal pembentukan reaktivisasi tahun 2003, AO Atururi menjalankan roda
pemerintahan dengan modal nekat, bantuan hanya
datang dari Depdagri dan pinjaman dari Bupati Manokwari. Selanjutnya mulai
2004 sudah mendapat DAU (dana alokasi umum)
sebesar Rp 101 M. Tahun 2005, DAU yang diterima mengalami peningkatan,
tahun 2006 lebih besar lagi hingga mencapai Rp 500 M.
Dikatakan Gubernur kehadiran Provinsi IJB ini harus dapat dirasakan
manfaatknya oleh masyarakat. Menurutnya, pemekaran adalah
hanyalah sebagai sarana angkut untuk menuju tujuan yang diharapkan. Dengan
pelantikan dirinya sebagai gubernur dan Drs Rahim
Katjong sebagai Wakil Gubernur lanjut Bram merupakan peralihan dari fase
perjuangan menuju pembangunan. ‘’Lima tahun ke depan
harus ada hal yang nyata kita lakukan. Seperti pembangunan sarana,
prasarana dan infrastruktur jalan,’’ imbuhnya. (*)
---
http://www.cenderawasihpos.com/manok%20pos/manok%202.html
Jumat, 13 Oktober 2006
IJB Sebagai Sarana Angkut Orang Papua
HUT IJB ke-7 Diperingati Sederhana
MANOKWARI-Bertepatan dengan peringatan HUT Provinsi Irian Jaya Barat (IJB)
ke-7, Kamis (12/10) kemarin,Gubernur AO Atururi
menyerahkan surat keterangan (SK) pensiun kepada 6 orang pegawai negeri
sipil (PNS) di lingkungan Prov IJB.Salah satu dari
ke-6 orang tersebut adalah Drs Rahimin Katjong yang kini menjabat Wakil
Gubernur Prov IJB. Selain itu juga diserahkan SK
kenaikan pangkat kepada 3 PNS.
Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada PNS yang sudah
menyelesaikan pengabdiannya.Menurut dia, seorang PNS adalah
abdi negara dan abdi masyarakat yang ditugaskan negara untuk memberikan
pelayanan. ‘’Saya mau ajak semua pegawai untuk
bekerja melayani masyarakat dengan baik. Berikan sesuatu yang berharga,’’
tandasnya.
Dalam sambutannya Gubernur berharap kehadiran Provinsi IJB akan menjadi
sarana angkut untuk mengangkat masyarakat di Tanah
Papua ini lebih baik. Yang perlu ditingkatkan adalah semangat
membangun,disiplin,serta pembinaan sumberdaya manusia (SDM).
‘’Saya selalu katakan,masyarakat Papua yang sedikit ini harus bisa lebih
baik baik.Jangan sudah sedikit, tapi miskin pula,’’
tukasnya.
Enam PNS yang memasuki usian pensiun,yakni, Drs Rahimin Katjong, Musa
Kultji, Ir La Ija Thalib, Yoppy Leleleuli, Maria
Besubun, Muh Nur Kipuw. Sedangkan 3 PNS yang berbahagia atas kenaikan
pangkat, yakni, Mathius Wihyawarin, Markus Waran dan
Harun Djitmau. Penyerahan SK pensiun dan kenaikan pangkat dilakukan
bersamaan.
Peringatan HUT Prov IJB ke-7,kemarin digelar secara sederhana. Upacara
peringatah dihadiri, anggota DPD-RI utusan Prov IJB,
Ishak Mandacan SH, Ketua DPRD IJB, Dandim,Kapolres,Wakil Bupati Manokwari
serta tamu undangan lainnya. Usai penyerahan SK
pensiun dan kenaikan pangkat serta sambutan gubernur, tak ada kegiatan lain.
Baru pada malam hari, diadakan malam resepsi yang berlangsung cukup
meriah. Halaman kantor gubernur penuh sesak dengan warga
yang ingin menyaksikan dari dekat Trio Ambisi,musisi dari Jakarta.
Masyarakat tampak terhibur dengan lantunan lagu-lagu
persembahan Trio Ambisi. (lm)
---
http://www.cenderawasihpos.com/manok%20pos/manok%207.html
Jumat, 13 Oktober 2006
Barindo IJB Setuju Revisi UU Otsus
Manokwari – Meskipun Presiden Dr Sosilo Bambang Yudhoyono bakal menolak
usulan pembentukan Majelis Rakyat Papua berikut di
tanah Papua, namun Barindo Irian Jaya Barat tetap akan mengusulkan agar
Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Provinsi Papua direvisi kembali. “Barisan Indonesia tetap akan
mengusulkan agar UU Otsus Provinsi Papua di revisi
kembali, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat asli
Papua di Tanah Papua tanpa terkecuali,” ujar Edison
Parairaway, SH, Ketua DDP Barindo Provinsi Irian Jaya Barat, kepada
Manokwari pos Kamis (12/10).
Menurut Edison, revisi UU Otsus, merupakan hal yang sangat penting dan
mendesak bagi pembangunan masyarakat asli Papua.
“Barindo Irian Jaya Barat memandang penting merevisi Otsus karena dengan
demikian akan mencairkan ketegangan politik yang
terjadi selama ini di tanah Papua,” katanya.
Dia menjelaskan, Barindo sebagai salah satu organisasi masyarakat (Ormas)
yang masuk ke Papua, dimana pada tanggal 26 Juli
lalu di Jayapura berlangsung pelantikan pengurus DPD Barindo Papua dan
seterusnya membentuk Barindo Irian Jaya Barat yang
deklarasinya rencana dilangsungkan pada bulan depan memiliki peran penting
dalam memberikan masukan kepada kepada Presiden
SBY dan wakil Presiden Yusuf Kalla soal masalah pembangunan di tanah Papua.
Katanya, selain soal revisi Undang-undang Otsus Provinsi Papua, pihaknya
akan memberikan masukan terkait soal masalah krusial
lainnya yang terjadi di tanah Papua dan menghambat pembangunan selama ini.
“Kami juga kalau mendapatkan informasi dan fakta-
fakta terkait pelanggaran hukum baik soal KKN maupun pelanggaran HAM akan
dilaporkan juga sesuai saluran kami ke Presiden,”
ujarnya.
Karena itu, dirinya berharap masyarakat dapat mendukung kehadiran Barindo
Irian Jaya Barat dalam melansanakan misinya
kedepan. Bakal ditolaknya proposal pembentukan MRP di tanah Papua
berikutnya, oleh Presiden SBY, dikatakan oleh ketua Barindo
Papua, Jan P. Manderias kepada wartawan pekan lalu dalam konjunganya ke
Manokwari. “Presiden ketika mengadakan pertemuan
dengan pengurus Barindo Papua, beliau menyatakan rakyat Papua hanya
memiliki satu MRP dan satu kesatuan sosial ekonomi dalam
pembangunanya ke depan,” ujar Yan. (cr-17)
---
http://www.cenderawasihpos.com/Yahukimo/Yahukimo1.html
Tetap Optimis Jadi Daerah Transit
*Persoalannya Tinggal Keseriusan Membangun Bandara dan Pelabuhan Log Pon
YAHUKIMO-Bupati Yahukimo, Ones Pahabol SE, MM, kembali menyampaikan rasa
optimisnya tentang Yahukimo sebagai tempat transit
penumpang dan barang untuk kabupaten-kabupaten pegunungan yang lainnya,
seperti Jayawijaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang
dan Tolikara.
Pasalnya, dengan melihat potensi yang ada, Yahukimo memiliki potensi untuk
itu. Yang mana, kata Bupati Ones Pahabol, Yahukimo
bisa dilalui lewat tranportasi laut adanya Kali Brasa dengan pelabuhan Log
Pon dan transportasi udara dengan dibangunnya
Bandar Udara (Bandara) di Dekai. Persoalannya, adalah tentang keseriusan
pemerintah untuk membangun Pelabuhan Log Pon dan
Bandara Dekai.
‘’Yang pasti, sesuai dengan impian kami sejak awal bahwa kedepan Yahukimo
harus menjadi daerah transit barang dan penumpang
untuk teman-teman kami yang ada di pegunungan yakni Jayawijaya, Puncak
Jaya, Tolikara dan Pegubungan Bintang,’’kata Bupati
Ones Pahabol.
Dan impian itu, kata Ones Pahabol, bukan sesuatu yang mengada-ada. Karena
Yahukimo memang merupakan tempat yang strategis di
antara kabupaten-kabupaten lain di pegunungan. Persoalannya sekarang
adalah tinggal bagaimana tingkat keseriusan dan
kesungguhan pemerintah.
‘’Tentunya kami juga masih berharap perhatian dan keseriusan Pemerintah
Provinsi dan Pusat, untuk mendukung program ini,
khususnya untuk pembangunan Pelabuhan Log Pon dan Bandara di
Dekai,’’ungkap Ones Pahabol.
Dikatakan, Pelabuhan Log Pon dan Bandara ini merupakan benang merah yang
harus dipecahkan. Karena dengan Pelabuhan Log Pon,
kapal-kapal berkapasitas 200—300-an ton, bisa melakukan bongkar muat.
Selain itu juga punya akses yang cukup yakni dari
Timika, Merauke atau bahkan dari Nabire.
Sementara Bandaranya juga demikian. Dengan ditingkatkannya Bandara Dekai,
maka akan menjadi Bandara strategis untuk transit
penumpang dan barang dari kabupaten-kabupten pegunungan. ‘’Dengan
demikian, maka akan mempecepat roda pembangunan di daerah
pegunungan dan secara otomatis pula akan membuat grafik kemiskinan
(Ketertinggalan) menjadi menurun,’’katanya.
Sebab, jika arus barang mulai lancar baik itu melalui transportasi laut
maupun udara, maka secara otomatis pula akan membuat
harga barang-barang lebih murah. Dicontohkan seperti harga semen. Jika di
Oksibil saat ini harga semen satu sak bisa mencapai
Rp 1 juta lebih, maka kedepan bisa turun menjadi Rp 400—Rp 500 ribu/sak.
Itu jika kedepan dikirim dari Dekai (Yahukimo).
Contoh lain, jika Wamena—Sentani untuk penerbangan membutuhkan waktu
kurang lebih 1 jam, sementara Yahukimo/Dekai—Wamena
hanya dengan 30 menit, maka sudah pasti secara ekonomis akan mempengaruhi
harga pula. Jika dari Sentani, Semen seharga Rp 350
ribu/sak, maka dari Dekai bisa hanya Rp 250 ribu/sak.
Belum lagi, Bandara Dekai yang punya potensi untuk transit penumpang
pesawat dari Timika, Jayapura atau Biak. ‘’Dengan
demikian, maka kedepan akan ada perubahan-perubahan, akan ada
kemudahan-kemudahan yang akan didapat masyarakat kita di
pegunungan. Karenanya pembangunan Bandara dan Pelabuhan Log Pon akan
menjadi pemutus benang merah tingkat kesulitan yang ada
selama ini,’’paparnya.
Setelah Pelabuhan Log Pon dan Bandara, kemudian kedepan baru dibuka
tranportasi darat. Sehingga secara perlahan aka nada
akses yakni jalan darat antar distrik atau kabupaten.
Sekadar diketahui, untuk sekarang ini saja, Pelabuhan Log Pon sudah bisa
difungsikan dengan hadirnya kapal-kapal dari Timika
dan Merauke. Sehingga stok barang-barang di Yahukimo sudah melimpah,
harganya juga lebih murah jika dibandingkan dengan
Wamena.
Untuk meningkatkan fungsinya, saat ini Pemkab Yahukimo telah membuat jalan
yang lebar. Juga sudah dibuka lahan yang akan
dibangun pergudangan. Demikian halnya Bandara, saat ini juga sudah
diperlebar dan diperpanjang. Diharapkan tahun ini
peningkatan Bandara ini sudah selesai. Dan tahun depan bisa ditingkatkan
lagi. (jko)
---
http://www.cenderawasihpos.com/Yahukimo/Yahukimo2.html
Selasa, 03 Oktober 2006
Perkembangan Sawah Percontohan Memuaskan
YAHUKIMO-Keinginan Bupati Yahukimo, Ones Pahabol SE, MM, untuk menjadikan
Yahukimo sebagai lumbung beras bagi daerah
pegunungan, tampaknya bukan sesuatu yang muluk-muluk. Pasalnya sawah
percontohan yang telah dibuka sejak beberapa bulan
terakhir ini, sudah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Sawah yang
telah ditaburi benih padi sekitar tiga bulan lalu,
saat ini hampir siap panen.
Bupati Yahukimo, Ones Pahabol SE, MM, sawah percontohan yang telah dibuka
beberapa waktu lalu, perkembangannya cukup bagus.
Karenanya, bupati optimis pada tahun 2007, 2008, 2009, bukan tidak mungkin
Yahukimo akan menjadi lumbung beras.
‘’Itu sudah menjadi cita-cita kami. Jika itu terjadi, maka kebutuan beras
untuk kabupaten-kabupaten pegunungan lain akan kami
suplai. Kami akan menawarkan beras ke sana,’’ungkapnya.
Ditambahkan, potensi dikembangkannya persawahan di Yahukimo sangat besar.
Saat ini saja setidaknya sudah dibuka lahan
persawahan seluas 150—200 hektar. Dan tahun depan akan disesuaikan, dari
hasil evaluasi sawah percontohan nantinya. ‘’Untuk
sawah percontohan, sebentar lagi sudah bisa dipanen padinya,’’ujarnya bangga.
Selain tanaman padi, juga akan digali potensi-potensi lain yang ada di
Yahukimo, dalam rangka membangun sosial ekonomi
masyarakat. Membangun sosial ekonomi masyarakat, kata bupati, sangat
penting. Pasalnya, pembangunan apa saja akan berjalan
baik, jika ekonomi masyarakat baik.
Bupati mengumpamakan, orang akan sehat jika ekonominya baik. Sebagai
contoh adalah orang yang sedang sakit. Dia akan sembuh,
jika bisa berobat ke dokter dan bisa menebus resep (Membeli Obat). Dan dia
akan mengalami kesulitan hidup, jika tak punya
uang.
‘’Demikian halnya untuk bersekolah, orang akan bersekolah jika punya
biaya. Untuk itu, ekonomi itu merupakan hal yang
mendesak untuk diperhatikan. Hanya dengan ekonomi yang mapan dan baik,
mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan (Aktivitas)
lainnya. Untuk itu, tingkat ekonomi masyarakat harus diperbaiki, sehingga
pembangunan yang lainnya akan jalan,’’pungkasnya.
(jko)
---
http://www.antara.co.id/seenws/?id=44174
Pesawat PT Trigana Air Tergelincir di Mamit, Papua
Jayapura (ANTARA News) - Pesawat terbang jenis Twin Otter milik PT Trigana
Air Services yang terbang dari Mulia, ibukota
Kabupaten Puncak Jaya, menuju Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Papua,
ketika singgah di lapangan terbang Kampung Mamit,
Kabupaten Tolikara, Selasa, tergelincir dan sayapnya patah.
Sayap pesawat patah, tetapi pilot dan empat mekanik selamat, kata Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Soleman Wairo di
Jayapura, Selasa.
Pukul 14.00 WIT, pesawat kecil milik PT Trigana Air Services itu mendarat
di lapangan terbang Kampung Mamit, dan tergelincir
lantaran terjadi hujan di wilayah Kabupaten Tolikara.
Dia mengatakan, cuaca di wilayah Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya dan
Tolikara selalu tidak menentu, sehingga sering
menyulitkan penerbangan, baik pesawat berukuran besar maupun kecil.
Sementara itu, salah seorang staf Kantor PT Trigana Air Services, Anton,
di Bandara Sentani, Jayapura, ketika dihubungi
ANTARA News per telepon membenarkan bahwa pesawat jenis Twin Otter
maskapainya tergelincir.
"Benar bahwa pesawat kami mengalami kerusakan, tetapi pilot Kapten Trihari
bersama empat orang mekanik selamat. Sebuah
pesawat milik perusahaan ini sudah menjemput mereka dari Mamit ke
Sentani," katanya.
Dia menyatakan, pesawat itu mengalami kerusakan mesin, tetapi ia membantah
kalau sayap pesawat jenis Twin Otter itu patah
ketika mendarat di Bandara Mamit.
Kini, lanjutnya, Kapten Trihari bersama para mekanik itu sedang istirahat
di kediaman mereka. (*)
Copyright © 2006 ANTARA
10 Oktober 2006 22:15
---
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=196&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_topik=W21&p_prev=477390
Hukum / Kriminal
Selasa, 10/10/2006 12:12WIB
Imigrasi Papua tahan 2 warga China
JAYAPURA (Antara): Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, Papua, menahan dua
warga negara China masing-masing Shao Xiong, 34, dan
Xu Chunfeng, 35, karena melanggar UU Nomor 9/ 1992 tentang Keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi setempat, Giri Hariyanto, mengatakan bahwa Shao
Xiong yang dilahirkan di Zhejiang, 7 November 1972
dengan Nomor Paspor G112121450 yang dikeluarkan di Zhejiang, 27 Mei 2005
berlaku sampai 26 Mei 2010 dengan Visa B211 Nomor
BM6434837 diberikan di Hongkong tertanggal 10 Agustus 2006 berlaku selama
60 hari.
Sedangkan Xu Chunfeng dilahirkan di Zhejiang tanggal 8 Juli 1971 dengan
Nomor Paspor G15373937 yang dikeluarkan di Zhejiang,
7 Februari 2006 berlaku sampai 7 Februari 2011 dengan Visa B211 Nomor
BM6434838 diberikan di Hong Kong 10 Agustus 2006 selama
60 hari.
Menurut Giri, Shao Xiong tiba di Bandara Soekarno-Hatta 6 Juli 2006,
sedangkan Xu Chunfeng tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 16
September 2006.
Sebelum tiba di Jayapura dua pekan lalu, katanya hari ini, kedua WN China
itu melakukan survei kerja sama dengan para
pengelola klinik pengobatan gigi di Jakarta, Kupang, Denpasar, Ende dan
Makassar.
Menurut Giri, kedua WN China itu ditangkap aparat Polres Jayapura dalam
Operasi Simpatik, Sabtu pekan lalu pukul 12.00 WIT di
Sentani, Kabupaten Jayapura ketika melakukan aktivitas pengobatan gigi
secara ilegal.
Setelah diperiksa ditemukan kedua WN tersebut memiliki visa masuk sebagai
satawan, namun kegiatannya melakukan praktek
pengobatan gigi tanpa perizinan dari Departemen Kesehatan.
Mereka saat itu langsung diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I
Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan identitas mereka.
Pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, Jejen Zaenudin yang memeriksa
kedua WN dengan penerjemah bahasa Hakian, anak bahasa
Mandarin, Elisa Ariyanti (WNI), Shao Xiong sudah lima kali datang ke
Indonesia melakukan praktek pengobatan gigi.
Sedangkan Xu Chunfeng baru tiga kali datang ke Indonesia atas ajakan
temannya Shao melakukan kegiatan yang sama.
Dalam pemeriksaan, kedua WN China yang hanya berpendidikan Sekolah
Menengah Pertama di Zhejiang itu mengaku kegiatannya
mengadakan survei kerja sama dengan para pengelola klinik-klinik
pengobatan gigi selama dua minggu dan selanjutnya berencana
berangkat ke Makassar. Pengalaman pengobatan gigi yang pernah dipelajari
turun temurun dari para tetua di negeri Tirai Bambu
itu. (ln)
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/10/10/Nusantar/nus06.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Pemkab Pegunungan Bintang Bekerja Sama dengan Uncen
[JAYAPURA] Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang, Provinsi
Papua, menandatangani naskah kerja sama dengan
Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura dalam rangka peningkatan sumber
daya aparatur dan pemberdayaan masyarakat. Pemkab
Pegunungan Bintang diwakili Wakil Bupati Theodorus Sitokdana. Sedangkan
Uncen diwakili Rektor Prof. Dr Berth Kambuaya MBA.
Penandatanganan berlangsung Senin, (9/10) siang, di ruang Rektorat Uncen
di Waena, Jayapura. Hadir dalam penandatanganan
naskah kerja sama tersebut, antara lain unsur Pembantu Rektor III Uncen
Drs Paul Hommers MSi, PR IV Drs Arifin Wasaraka, dan
sejumlah pimpinan fakultas di lingkungan Uncen.
Wakil Bupati Pegunungan Bintang Theodorus Sitokdana, dalam sambutannya
mengatakan, kerja sama ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, khususnya di lingkungan Pemkab
Pegunungan Bintang. Para aparatur dipersiapkan
untuk belajar ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Uncen melalui sejumlah program studinya.
Sitokdana mengharapkan bukan saja aparaturnya yang dapat belajar di Uncen
tetapi masyarakat luas, khususnya generasi mudanya
agar mendapat kesempatan yang lebih baik untuk mengenyam pendidikan di sana.
Sementara itu, Rektor Uncen Berth Kambuaya, dalam kesempatan yang sama
menyambut positif keinginan Pemkab Pegunungan Bintang
untuk menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas.
Rektor menyatakan, pihaknya siap untuk melakukan kerja sama tersebut.
Apalagi dengan dorongan dan motivasi meningkatkan
kualitas SDM masyarakat. Khususnya aparatur pemerintahan yang saat ini
sedang memikul tanggung jawab besar, yakni mengelola
kewenangan daerah terkait adanya pemekaran wilayah sebagai konsekuensi
dari penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Kambuaya mengungkapkan, sesungguhnya kerja sama seperti ini bukan hanya
dengan Pemkab Pegunungan Bintang. Pihaknya juga
menjalin kerja sama dengan Pemkab Boven Digoel. Di masa mendatang pihaknya
akan menerima tawaran kerja sama dengan Pemkab
Sarmi. [GAB/W-8]
Last modified: 10/10/06
---
============================================================================
KABAR IRIAN ("Irian News since 1994") www.kabar-irian.com
NOTE: "All items are posted for their news/information content. They are
not necessarily the views of IRJA.org or subscribers. "