[Kabar-Irian] Kabar - Minggu K4 Nov 06

["Admin-Editors Kabar-Irian" <editors@kabar-irian.com>]

========================KABAR IRIAN=========================================
News on Irian Jaya/West Papua/IRJA-BAR

Unsubscribe/Change Options: 
http://www.kabar-irian.com/mailman/listinfo/kabar-irian
Archives: http://www.kabar-irian.com/pipermail/kabar-irian

Email Commands- Subscribe/unsubscribe/options/help
List-Post: kabar-irian@kabar-irian.com
List-Help: kabar-irian-request@kabar-irian.com?subject=help
List-unsubscribe: kabar-irian-request@kabar-irian.com?subject=unsubscribe
List-subscribe: kabar-irian-request@kabar-irian.com?subject=subscribe
Contacts: admin@irja.org, news@kabar-irian.com, editors@kabar-irian.com
 

Too much mail? Switch to the digest version. As a matter of policy we DO NOT 
handle requests except in emergencies.

Kabar Irian (Papua)
Minggu K4 Nov 2006
(Termasuk berita dari minggu2 sebelumnya)

Topik2

* Tidak Ada Peningkatan Status Keamanan di Papua
* Warga Timika Minta Jatah Bisnis Besi Tua Freeport
* Pangdam: 1 Desember Jangan Kibarkan Bintang Kejora
* Kodim Manokwari Ungkap Pemasok Senjata Api
* Tetap Disiagakan Pasukan
* Ustadz Muhammad Syaiful Islam Al-Payage, Putra Papua...
* Ibadah 1 Desember di GKI Maranatha
*  Di Timika, Tiga Warga Tewas Disambar Petir
* Belanda Harus Berperan Aktif dalam Masalah Papua
* Penularan HIV/AIDS di Pedalaman Papua Meluas
* Makin Mengkhawatirkan, HIV/AIDS di Papua 2.703 Kasus
* Perlu Gerakan Massal Cegah AIDS di Papua
* Dermaga Biak Dibom
* Kejaksaan Harus Bertanggung Jawab ... Kasus Freeport
* 650 Prajurit Kodam Jaga Perbatasan Papua
* Situasi Kamtibnas di Papua Kondusif
* Bintang Kejora Sempat Berkibar di Papua
* Otsus, Alat Menata Masa Depan Papua dalam Rumah NKRI
* Melewatkan 1 Desember di Papua
* Sekjen Presidium Dewan Papua: ... 1 Desember
* Bendera Bintang Kejora Berkibar di Tiga Kota
* Tim Putra DKI Tampil Habis-Habisan
* Jumlah Pengangguran Turun 1,5 Persen
* Otsus Papua Masih Butuh Sosialisasi
* Dimanfaatkan, "Tailing" Freeport untuk Pembangunan
* 'Bintang Kejora' Berkibar di Tiga Kota Papua
* Masyarakat Merauke Dilarang Kibarkan 'Bintang Kejora'



---

KOMPAS
 Sabtu, 18 November 2006


Peringatan
Tidak Ada Peningkatan Status Keamanan di Papua


Jayapura, Kompas - Menjelang 1 Desember yang biasa diperingati sebagai
hari kemerdekaan Papua,

Komando Daerah Militer XVII/Trikora tidak akan meningkatkan status
keamanan di Papua. Terkait

kemungkinan adanya aksi pemasangan atribut gerakan Papua Merdeka, Kodam
XVII/Trikora

menyerahkan penanganan aksi itu kepada Kepolisian Daerah Papua.

Hal itu disampaikan Panglima Kodam XVII/Trikora Mayjen TNI Zamroni, Jumat
(17/11), seusai mengikuti

upacara serah terima jabatan Komando Resor Militer 172 di Jayapura. Meski
mengakui ada kemungkinan

pada 1 Desember terjadi aksi gerakan Papua merdeka, hingga kini tak ada
indikasi kegiatan yang

membahayakan keamanan.

Menurut Zamroni, menjelang 1 Desember Mabes TNI tidak memberikan perintah
khusus. "Pengamanan itu

sepanjang masa sama. Mau ada 1 Desember, 1 Januari, sama saja. Karena
tugas kami adalah

melindungi rakyat," ujarnya.

"Jika ada atribut Papua Merdeka, itu merupakan domain hukum sipil. Itu
belum menjadi domain TNI.

Kalau dulu sebelum reformasi memang semuanya (ditangani TNI), tetapi
sekarang kan sudah reformasi,

kita demokratisasi sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi, yang mengambil
tindakan pertama adalah

polisi. Kami semua membantu polisi," katanya.

Ia kembali mengimbau pelaku gerakan Papua Merdeka, khususnya Tentara
Pembebasan

Nasional/Organisasi Papua Merdeka, mau menyerahkan diri dan membaur
kembali dengan masyarakat.

"Kalau menyerah, dia bebas. Tidak ada sanksi apa-apa, langsung kembali ke
masyarakat. Tidak ada

perlakuan khusus, sama hak dan kewajibannya sebagai warga negara," kata
Zamroni.

Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris
Besar Kartono

Wangsadisastra menyatakan, Polda Papua tidak akan meningkatkan status
keamanan menjelang 1

Desember nanti. Ia menyebutkan, Polda Papua siap mengantisipasi
kemungkinan pemasangan atribut

gerakan Papua Merdeka pada 1 Desember. (row)

---

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/papua/2006/11/28/brk,20061128-88541,id.html

Warga Timika Minta Jatah Bisnis Besi Tua Freeport
Selasa, 28 November 2006 | 02:54 WIB

TEMPO Interaktif, Timika:

Puluhan warga dari suku Amungme dan Kamoro, Papua melakukan aksi unjuk
rasa di depan kantor PT

Freeport Indonesia, di Kota Kuala Kencana, Mimika, Papua pada Senin
(27/11). Mereka menuntut

Freeport menyerahkan bisnis besi tua kepada Koperasi Masyarakat Elat Melat
yang dipimpin Agustinus

Anggabiak.

Tokoh adat suku Amungme Demianus Kobagau mengatakan, Freeport tidak
transparan dalam bisnis besi

tua. Bisnis ini, kata dia, dinikmati segelintir orang dalam PT Freeport
sendiri dan tidak bisa dinikmati

masyarakat setempat. "Kita mau olah bisnis besi tua," kata Demianus.

Seorang pengumpul besi tua PT Freeport di Timika yang enggan disebut
namanya mengatakan,

perusahaan tambang emas ini akan menjual peralatan dan alat berat secara
kiloan. Harga satu kilogram

besi bekas ini biasanya Rp 1.300-1.500. "Sekali jual kami bisa kapalkan
ribuan ton besi ke Surabaya,"

kata dia kemarin.

Besi-besi tua itu, kata dia, diambil dari areal pengumpulan besi di Mile
38-50 kawasan pertambangan

Freeport. Sekali bertransaksi dan sekali pengapalan dia bisa meraih
keutungan miliaran rupiah. Tapi,

tantangan bisnis miliaran rupiah ini sebanding dengan keuntungan yang
diperoleh.

Sementara itu, Vice President PT Freeport Indonesia August Kafiar
membenarkan bahwa Freeport akan

menjual sebagian peralatan yang sudah tidak layak dalam bentuk besi
kiloan. Koperasi Masyarakat Elat

Merat memang sudah mengajukan proposal menangani bisnis jual beli besi tua
ini.

Namun, Kafiar belum bisa memberikan jawaban karena dirinya tidak punya
wewenang memutuskan

sendiri persoalan ini. Penjualan besi bekas peralatan yang habis masa
berlakunya sudah diputuskan

perusahaan sebelumnya. "Kami tidak bisa memutuskan sendiri persoalan ini,"
katanya. tjahjono ep

---

CENDRAWASIH POS

Selasa, 28 November 2006

Pangdam: 1 Desember Jangan Kibarkan Bintang Kejora

*Kapolresta Siap Ambil Tindakan Tegas

JAYAPURA-Pangdam XII/Trikora, Mayjen TNI Zamroni,SE mengharapkan agar
momen 1 Desember,

tidak boleh ada pengibaran bintang kejora di seluruh wilayah hukum
Republik Indonesia, termasuk di

Provinsi Papua, sebab kata Pangdam, pengibaran bintang kejora tersebut
adalah tindakan melanggar

hukum.

Hal itu ditegaskannya usai menghadiri upacara sertijab tiga pejabat di
lingkungan Kodam XVII/Trikora

yang berlangsung di Makodam XVII/Trikora, Senin (27/11), kemarin.

"Kalau memang ada rencana dari pihak-pihak tertentu yang akan mengibarkan
bendera (bintang kejora,

red), saya harapkan jangan dilakukan, sebab hal tersebut, melawan
hukum,"tegasnya.

Ditambahkan, bahwa perbuatan yang melanggar hukum akan ditindak tegas,
sehingga dirinya

mengharapkan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Papua, agar bisa
berpikir yang positif dan tidak

terhanyut dalam provokasi-profokasi yang sengaja dilakukan pihak-pihak
tertentu, untuk mengacaukan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). " Saya juga menilai masyarakat
di Papua sudah dewasa

bisa berpikir yang kritis, sehingga sudah bisa menilai apa yang baik, bagi
mereka,"tukasnya.

Dikatakan, sebagai prajuit TNI mempunyai tugas dan tanggung jawab utama
untuk bisa mengamankan

masyarakat setiap waktu dan setiap saat, dari berbagai ancaman.

" Bagi prajurit TNI, tidak ada istilah tangal 1 Desember, sebab tugas
prajurit TNI adalah mengamankan

wilayah NKRI setiap saat,"ungkap mantan Pangdam IX/Udayana, ini.

Ditanya mengenai kondisi keamanan di daerah-daerah perbatasan jelang 1
Desember, Pangdam

mengatakan, bahwa hingga saat ini kondisi keamanan di daerah-daerah
perbatasan, masih dalam

keadaan yang aman dan terkendali, sehingga tidak perlu ada penambahan
pasukan atau perubahan

status keamanan di daerah-daerah tersebut. " Hingga saat ini, tidak ada
hal-hal yang luar bisa dan masih

tetap aman-aman saja. Saya harapkan kondisi tersebut, tetap saja terjaga
agar pembangunan berjalan

dengan baik,"tukasnya.

Kapolresta Tindak Tegas///

SEMENTARA ITU, menyikapi 1 Desember yang tinggal beberapa hari lagi,
Polresta Jayapura terus

bersiap siaga untuk menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas), agar tetap

kondusif.

Kapolresta Jayapura AKBP Roberth Djoenso menyatakan, dirinya tak menampik
kalau menjelang 1

Desember ini ada pihak-pihak yang hendak melakukan kegiatan terkait hari
yang sering disebut Hari

Kemerdekaan Papua itu.

"Dari data intelijen yang kami terima, memang ada pihak-pihak tertentu
yang berusaha menghasut

masyarakat untuk membuat kegiatan terkait 1 Desember. Oleh sebab itu kami
menghimbau kepada

masyarakat agar tidak mudah terhasut atau terprovokasi untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang

menjurus ke disintegrasi bangsa. Masyarakat harus tetap tenang dan terus
menjaga persatuan dan

kesatuan negara ini," tutur mantan Kapolres Jayapura ini saat ditemui
Cenderawasih Pos di ruang

kerjanya, Senin (27/11) kemarin

Kapolresta Jayapura ini meminta kepada masyarakat agar tetap melaksanakan
aktifitasnya seperti hari-

hari biasa. "Sebab kalau ada kegiatan yang jelas-jelas merong-rong
kedaulatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), maka saya akan mengambil tindakan tegas,"
tandas pria yang lahir dan besar

di Asmat itu.

Pihaknya selaku penanggungjawab masalah Kamtibmas di Kota Jayapura ini
mengajak kepada

masyarakat untuk turut bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap
kondusif seperti yang sudah

berlangsung selama ini.

"Apalagi Gubernur Papua saat ini sedang gencar-genjarnya menarik investor
untuk membangun Papua.

Karena itu kalau mau Papua ini maju, mari kita jaga situasi yang aman ini
supaya investor masuk untuk

tanamkan modal di Papua ini. Kalau ada pihak-pihak yang ingin membuat
kegiatan yang mengganggu

Kamtibmas, berarti mereka itu tidak ingin Papua ini maju," katanya.

Saat ditanya soal seandainya pada 1 Desember nanti ada yang mengobarkan
Bendera Bintang Kejora,

Kapolresta menegaskan, di negara ini hanya ada satu bendera kebangsaan,
yaitu merah putih. "Jika ada

yang mengibarkan Bintang Kejora, maka akan kita ambil tindakan tegas.
Negara ini negara hukum dan

ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara," ucap
Robert Djoenso mantap.

Namun yang jelas, lanjutnya, hingga kemarin belum ada kelompok masyarakat
atau organisasi yang

mengajukan surat pemberitahuan tentang rencana kegiatan memperingati Hari
Kemerdekaan Papua pada

1 Desember besok.

Kalau yang sudah diketahui Kapolresta Jayapura, pada 1 Desember nanti ada
kegiatan terkait Hari AIDS

Se-Dunia dan terkait kegiatan tersebut, pihaknya yakin tidak ada
pihak-pihak tertentu yang

memanfaatkannya untuk kegiatan terkait peringatan kemerdekaan Papua.

Kapendam Diganti ///

Sementara itu untuk diketahui, tiga pejabat Kodam yang diganti kemarin,
masing-masing Inspektorat

Kodam (Irdam) XVII/Trikora, dari pejabat lama Kol Inf, Soesmiyanto kepada
pejabat baru Kol Art Hamdi

Indrajaya. Pejabat lama Kol Inf, Soesmiyanto, selanjutnya menjabat Pemen
Ahli Kasad Bidsosbus di

Jakarta, sementara pejabat baru, Kol Art, Hamdi Indrajaya, sebelumnya
menjabat Seketaris pussernart

(pusat persenjataan artileri) Kodiklad di Bandung.

Untuk jabatan Kepala Hubungan Kodam (Kahubdam), dari pejabat lama Kol Chb,
Agus Yulianto, kepada

pejabat baru, Let kol Chb, Budi Mulyarso.

Pejabat lama Kol Chb, Agus Yulianto, selanjutnya dipromosikan menjabat
Kahub Kodam IV/Diponogoro,

sementara pejabat baru Let kol Chb, Budi Mulyarso, sebelumnya menjabat
Wadan Pusdikhub Kodiklatad

di Bandung.

Sementara untuk jabatan Kapendam diserah terimakan dari pejabat lama
Letkol Caj, GT, Situmorang

kepada pejabat baru, Letkol Inf, Imam Santosa,MA.

Pejabat lama Letkol Caj, GT, Situmorang selajutnya menjadi salah satu
Perwira Menengah (Pamen)

Kodam XVII/Trikora, sedangkan pejabat baru Letkol Inf, Imam Santosa,MA
sebelumnya menjabat

Pabandya Pam Sintel Kodam XVII/Trikora.

Terkait dengan serta terima jabatan tersebut, Pangdam mengatakan, bahwa
pergantian tersebut

merupakan rotasi yang sering dilakukan di dalam tubuh TNI, sebagai suatu
pembinaan terhadap para

prajurit. "Walaupun kita dipindahkan ke tempat tugas manapun, namun tugas
utama kita adalah sebagai

prajurit pelindung rakyat,"ungkapnya. Serah terima jabatan tersebut
dihadiri oleh sejumblah perwira

menengah maupun perwira tinggi, di Lingkungan Kodam XVII/Trikora.(cak/fud)

---

MANOKWARI POS
Selasa, 28 November 2006


Kodim Manokwari Ungkap Pemasok Senjata Api
3 Pucuk Senpi dan 34 Butir Peluru Diamankan


MANOKWARI-Kodim 1703/Manokwari berhasil mengungkap kawanan pemasok senjati
api.Dan kini terus

melakukan penelusuran mengenai keberadaan berbagai jenis senjata api
(senpi) di masyarakat. Hingga

sekarang Kodim telah mengamankan 3 pucuk senpi (1 jenis AK dan 2 SNB)
berikut 34 peluru yang

diserahkan oleh masyarakat. Selain itu juga diamankan 4 pelaku yang diduga
menjadi aktor pemasok

senpi t ke Manokwari. ''Kami minta kepada masyarakat kalau memiliki senpi
agar menyerahkan ke aparat

terkait,'' imbau Dandim 1703/Manokwari Letkol Art I Putu Eka Putra kepada
wartawan, di kantornya, Senin

(27/11).

Tertangkapnya ML, yang kedapatan membawa senpi ketika menumpang di KM
Nggapulu pada, Minggu

(26/11) ternyata berkat upaya dan penelusuran aparat Kodim 1703. Dandim
menyatakan,untuk sementara

motif dari pelaku mendatangkan senpi yang diduga berasal eks daerah
kerusuhan ini adalah untuk

diperjual-belikan. Dan beberapa warga telah melakukan transaksi jual beli.

Dandim yang kurang lebih baru sebulan bertugas di Manokwari ini
membeberkan, terungkapnya praktek

pemasukan senpi untuk diperjual belikan ini berawal dari niat baik dari
seorang warga yang dengan suka

rela menyerahkan senjata jenis AK bernomor seri No 1952.M7408 ke Kodim
pada 22 November.

Kemudian pihak Kodim mengembangkan kasus ini sehingga diperoleh informasi
bahwa keberadaan senpi

ini dibeli dari 3 orang warga berinisial FR, Sul dan Boy. ''Ketiganya
sudah diamankan dan telah

diserahkan ke aparat kepolisian,'' tandas Dandim.

Selanjutnya pada Rabu (22/11) masyarakat kembali menyerahkan 2 senpi jenis
SNB serta 34 butir peluru

ke Kodim. Namun, 2 pucuk senpi yang diserahkan ini kondisinya sudah
berkarat karena diperkirakan

lama terendam di dasar laut. Warga yang menyerahkan menemukan 2 senpi ini
ketika menyelam. ''Sudah

berkarat,mungkin lama disimpan di laut hingga kemudian ditemukan,'' katanya.

Jajarannya pun terus mengembangkan penemuan senpi ini. Berdasakan
informasi dari 4 pelaku yang

sudah diamankanm, jajaran Kodim melakukan pengintaian di KM Nggapulu masuk
merapat di pelabuhan

Manokwari. Benar saja, berhasil ditemukan ML yang kemudian digelandang ke
Mapolres.

Ditanya asal senpi tersebut,Dandim mengaku belum mengetahui secara pasti,
namun ia meminta supaya

jelas tanya langsung ke pihak kepolisian. Tapi Dandim meminta kepada agar
masyarakat yang sudah

terlanjur membeli dan menyimpan senpi segera mengerahkan ke pihak
berwenang. ''Senjata itu bukan

milik organic TNI.Indikasi pertama, pelaku memasukkan ke Manokwari untuk
diperjual belikan,'' timbuhnya

---

CENDRAWASIH POS

Jumat, 01 Desember 2006


Tetap Disiagakan Pasukan

*Kapolres Berjanji Kedepankan Persuasif, Jika Ada yang Berulah Ditindak Tegas

SENTANI-Tak ingin kecolongan adanya tindakan-tindakan anarkis atau
pelanggaran hukum lainnya--

terkait dengan kegiatan 1 Desember yang akan digelar di pendopo (Rumah)
Alm Theys Hiyo Eluay di

Sentani-maka sejak Kamis (30/1) kemarin, Polres Jayapura, sudah menyiapkan
pasukan dengan

melakukan gelar pasukan.

Dalam gelar pasukan yang dipimpin Kapolres, AKBP Jacob Kalembang BA,
dengan diikuti sekitar 500

pasukan gabungan, baik dari Polri, TNI-AD maupun TNI AU.

Kapolres menegaskan, terkait dengan 1 Desember, maka kewaspadaan anggota
lebih ditingkatkan.

Demikian halnya sistim pengamanan daerah, juga lebih diintensifkan dengan
melakukan patroli rutin

mengelilingi Sentani dan sekitarnya.

"Saya minta kepada semua anggota di lapangan untuk lebih mengedepankan
cara-cara persuasif dalam

melayani masyarakat. Jangan melakukan hal-hal yang justru menurunkan
harkat dan martabat sebagai

anggota polisi," kata Kapolres.

Apabila di lapangan ditemukan oknum masyarakat atau siap saja yang
terbukti melakukan pelanggaran

hukum, Kapolres menginstruksikan, agar pada saat itu juga oknum tersebut
ditindak.

Kapolres tak mengelak, kalau terkait dengan 1 Desember, pihaknya telah
menambah jumlah pasukan.

Hanya saja tambahan pasukan itu hanya untuk mengamankan (mengantisipasi)
jika ada hal-hal yang di

luar dugaan. Artinya pasukan itu disiapkan agar tidak terjadi konflik.

"Yang kami lakukan ini untuk memberikan rasa aman kepada seluruh
masyarakat yang akan melakukan

ibadah ataupun masyarakat lain yang melakukan aktivitas. Jadi jangan
ditafsirkan yang tidak-

tidak,''ujarnya.

Kapolres juga mengaku bahwa terkait 1 Desember hari ini, pihaknya
jauh-jauh hari sudah melakukan

koodinasi dengan pihak-pihak atau tokoh-tokoh adat yang ada untuk
bersama-sama menciptakan situasi

keamanan yang kondusif. ''Saya harap kita semua bisa sama-sama menciptakan
situasi yang aman

hingga Natal dan tahun baru nanti,''pungksnya.

Secara terpisah, penanggung jawab kegiatan Ibadah 1 Desember, Forkorus
Yaboi Sembut S.Pd kembali

menjelaskan, ibadah syukur yang akan dilaksanakan hari ini mulai pukul
09.00 WIT di Pendopo Alm

Theys Hiyo Eluay, akan dihadiri seluruh Ketua Dewan Adat Wilayah (DAW)
masing-masing

"Dapat saya pastikan bahwa untuk seluruh Ketua DAS (Dewan Adat Suku) akan
hadir, selain itu juga

masyarakat lainnya," kata Forkorus kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
Mereka yang dipastikan bisa

hadir adalah seluruh Ketua Dewan Adat Suku yang berjumlah 26 dari wilayah
Keerom, Numbai,

Greemenawa, Demta, Dafonsoro, dan wilayah Pantai Utara (Sarmi) serta
Sentani Barat.

Disinggung kemungkinan hadirnya tokoh-tokoh lain, seperti Ketua Dewan Adat
Papua yang juga Ketua

PDP (Presidium Dewan Papua), Tom Beanal, Forkorus tidak bisa memastikan.
Pasalnya, meski sudah

ada koordinasi sejak awal, namun sampai kemarin belum ada kepastian dari
Tom Beanal.

"Kami tidak menyebarkan undangan kepada siapapun baik tokoh masyarakat
maupun pejabat lainnya,

karena ini hanya kegiatan ibadah sehingga terbuka untuk seluruh masyarakat
adat yang ingin

memberikan doa kepada Almarhum Theys, namun yang biasa hadir dalam
kegiatan ini adalah Kapolres

Jayapura," jelas Forkorus.

Tentang siapa yang akan memimpin ibadah, sampai kemarin juga belum ada
kepastian. Sebab,

sebagaimana biasanya, kalau ibadah 1 Desember tak perlu ada penunjukan,
namun saat acara dimulai

ada saja pendeta yang mengisi khobah."Sebagaimana waktu-waktu dulu, tidak
ada pendeta khusus yang

kami tunjuk. Biasanya siapa saja pendeta yang ingin mengisi yah kami
persilakan," katanya.

Meski demikian, Forkorus yang juga Ketua Dewan Adat Wilayah Mamta ini,
memastikan bahwa dirinya

juga akan mengambil bagian untuk ceramah. "Memang saya akan ikut
memberikan ceramah, tapi tidak

ada materi khusus yang saya persiapkan,''ujarnya.

Adapun hal-hal yang akan disampaikan saat ceramah, selain ucapan terima
kasih kepada semua pihak,

juga akan disampaikan pesan moral soal kemanusiaan tentang bagaimana
kejadian masa lampau. ''Juga

bagaimana bisa saling menghargai hak dan kewajiban dari seorang rakyat,
dimana hak harus diberikan

dan kewajiban harus dilaksanakan,''lanjutnya seraya menambahakan bhw ia
juga akan bercerita tentang

keamanan dimana menurutnya semua masalah bisa diselesaikan jika situasi
sedang damai.

"Apa saja masalah yang terjadi sekarang, sebenarnya bisa kita selesaikan
bersama, yang penting dalam

situasi aman dan damai," ungkapnya kepada Cenderawasih Pos.

Di sisi lain, Forkorus menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat
untuk tidak melakukan hal-hal

yang nantinya justru memperkeruh suasana, misalnya dengan melakukan aksi
yang melibatkan massa.

"Saya meminta kepada seluruh masyarakat adat untuk sementara waktu bisa
menahan diri dengan tidak

mengibarkan Bintang Kejora, karena permasalahan ini sedang dibahas dan
tinggal menunggu Perdasus

(Perturan Derah Khusus). Karena itu, saya minta masyarakat untuk menahan
diri dulu," himbaunya.

Sementara itu anak tertua Alm Theys Hiyo Eluay, Boy Eluay mengaku tidak
keberatan kalau rumah orang

tuanya dipakai untuk ibadah bersama masyarakat adat. "Kami tidak
mempermasalahkan rumah kami

digunakan untuk ibadah. Silakan saja yang penting aman dan tidak melakukan
hal-hal yang menimbulkan

aksi massa (brutal)," ungkap Boy Eluay.

Dari pantauan Cenderawasih Pos di Pendopo Alm Theys (Tempat yang Akan
Digunakan Untuk Ibadah 1

Desember), sore sekitar pukul 17.20 WIT kemarin, sudah ada tanda-tanda
kegiatan. Ratusan kursi

tampak sudah disiapkan. Tempatnya pun sudah bersih dan rapi.

Sedangkan di lokasi makam Theys tampak biasa-biasa saja. Tak ada kesibukan
masyarakat yang

menyiapkan sesuatu. Tapi sebaliknya, aparat tampak jaga-jaga di lapangan
yang jaraknya hanya sekitar

100 meter dari Bandara Sentani itu. (ade)

---

CENDRAWASIH POS

Jumat, 01 Desember 2006

Ustadz Muhammad Syaiful Islam Al-Payage, Putra Papua yang Kini Menjadi
Da'i Kondang

Ceramahnya Sudah Sampai Kalimantan, NTT Hingga Bali

Sejak tampil sebagai finalis Mimbar Da'i di Televisi Pendidikan Indonesia
(TPI), nama Ustadz Muhammad

Syaiful Islam Al-Payage kian melejit dan dikenal oleh seluruh msyarakat di
penjuru tanah air, tak

terkecuali di daerah asalnya, Papua.

Laporan: Mahfud RN - Jayapura

Bagi ustadz muda asal daerah Pegunungan Tengah Papua ini, bisa kembali ke
Papua dengan

menyampaikan ceramah keagamaan merupakan suatu hal yang sangat
disyukurinya. Sebab berkat yang

diterimanya saat ini, merupakan anugerah dari Allah SWT atas upaya dan
kerja kerasnya dalam

mendalami Islam serta mengajarkannya kepada orang lain.

Pria asli dari Kampung Silimo yang berada di Suru-Suru yang dulunya
merupakan salah satu wilayah

Distrik di Kabupaten Jayawijya ini, mengawali kesuksesannya dengan keluar
dari kampung tersebut dan

pergi sekolah di Wamena (Ibu Kota Jayawijaya).

"Kampung saya di pelosok, jalan tembus ke sana saja belum ada. Kemudian
saya masuk ke Wamena dan

terus sekolah. Saat kelas 2 SMP, saya dibawa sama orang Jawa yang kerja di
Wamena, kemudian

disekolahkan yaitu Tahun 1993. Dari situlah saya memeluk agama Islam,"
tuturnya saat diwawancarai

Cenderawasih Pos seusai mengisi ceramah di Masjid Baiturrahim Kotaraja,
Rabu malam (29/11) lalu.

Ustadz yang mempunyai hobi sepak bola ini menceritakan, sebelum masuk
Islam, dirinya memeluk

agama Kristen Protestan. "Orang tua saya juga pendeta, dia ditugaskan oleh
misionaris ke Silimo sampai

di Suru-Suru. Tapi Alhamdulillah, saya dikasih hidayah oleh Allah SWT,"
paparnya.

Dengan memeluk Islam, Payage merasa betul-betul diangkat derajatnya oleh
Allah. "Islam ini dapat

mengangkat derajat orang Papua. Orang Islam itu, mukanya kelihatan
berseri, sebab setiap hari tersiram

air wudhu," katanya.

Ustadz yang lahir 4 April 1979 ini menyatakan, 61 tahun yang lalu
Indonesia telah merdeka, tetapi masih

ada orang telanjang (khususnya di daerah pegunungan,red). "Bagaimana itu
masih terjadi. Dimana

konsletnya? Uang? Uang banyak dari pemerintah pusat, tapi kenapa
pembangunannya belum maju?

Makanya saya sering mengatakan Islam di Papua itu harus dikembangkan,
karena salah satu fungsinya

adalah bisa merubah akhlak seseorang. Bisa merubah cara berpikir
masyarakat supaya kedepannya

menjadi masyarakat yang betul-betul dunianya mantap, akhiratnya juga
mantap," ujar Al-Payage.

Tentang perjalannya hingga menjadi seorang da'i, Payage menceritakan bahwa
hal itu memerlukan

proses yang cukup panjang. "Untuk mencapai seperti sekarang ini, proses
yang saya lalui sangat jauh

dan panjang. Setelah sampai di Jawa, saya masuk pesantren yaitu Pondok
Pesantren Salafiyah Safi'iyah

Sukoreja Situbonda Jawa Timur," terangnya.

Sejak kepergiannya dari Papua untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren
Salafiyah Safi'iyyah Sukorejo,

Situbondo, Jawa Timur itu, yaitu sejak sekitar 17 tahun yang lalu,
Al-Payage tidak pernah pulang

kampung.

"Selama 17 tahun, saya tidak pernah pulang, karena harus menyelesaikan
pendidikan di pesantren dan

sekolah mulai SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi yang semuanya brloksi di
pesantren tersebut,"

ucapnya.

Singkat cerita, setelah selesai kuliah di lingkungan pesantren itu, Payage
mendapat kesempatan untuk

turut dalam Mimbar Da'i yang digelar di TPI. Saat maju untuk bersaing
secara sehat dalam Mimbar Da'i

TPI tersebut, dirinya mendapat dukungan penuh dari pihak pondok pesantren
tempat dirinya menimba

ilmu tersebut.

"Pondok pesantren saya termasuk pondok terbesar di Indonesia. Kemudian
saya disuruh ikut. Kebetulan

sebelum ikut itu, saya sudah biasa berpidato, dan sudah biasa diundang ke
Bali, Madura dan

sebagainya," kata Payage.

Setelah dirinya tampil di TPI dan bisa menjadi dai yang masuk lima besar,
dirinya cukup merasa bangga,

karena hal ini membuktikan bahwa yang bisa dakwah tidak hanya orang Jawa
maupun masyarakat

lainnya, tetapi orang Papua juga bisa melakukan hal yang sama.

"Meski begitu, setelah saya masuk Mimbar Da'i, saya tidak pernah merasa
terkenal, karena itu adalah

jalan yang diberi oleh Allah untuk pengembangan Islam," ucapnya merendah.

Bagi orang Papua (Yang Seakidah), hal ini merupakan suatu kebanggaan.
Pasalnya, setelah bisa tampil

di TPI itu, ustadz Al-Payage ini bisa berpidato di berbagai penjuru tanah
air, antara lain di Kalimantan,

NTT dan di tempat-tempat lainnya.

"Pesan saya, bahwa dengan Islam ini akan mengangkat derajat seseorang,"
tegasnya.

Ditanya soal rencana kedepan, dirinya menuturkan akan terus melakukan
ceramah-ceramah di mana

tempat untuk terus menyebarkan ajaran agama. "Dengan kemampuan yang saya
miliki, say akan terus

menyampaikan dakwah maupun tausiyah-tausiyah dimana-mana untuk membangun
Islam, karena Islam

itu luar biasa," tandasnya.

Karena ia merupakan putra asli Papua, maka ia juga bercita-cita untuk
kembali dan menetap di Papua.

"Saya rencana menetap di Papua, cuma belum ada restu dari guru saya,
karena saya kan belum kawin.

Setelah kawin baru pulang," tuturnya.

Saat ditanya akan kawin dengan siapa, ustadz muda ini menandaskan bahwa
masalah kawin dengan

siapa, Wallahu a'lam (terserah Allah. Allah yang Maha Tahu). "Itu Allah
yang mengatur. Jodoh di tangan

Allah," tukasnya.

Sementara itu, sejak menjadi da'i, ia pulang ke kampung baru dua kali.

Pertama saat ceramah di sini (Papua) tahun lalu dan kedua kalinya sebelum
ceramah di Masjid

Baiturrahim, dua hari lalu. "Insya Allah, Januari besok, saya juga akan ke
Suru-Suru untuk kembali

melihat orang tua saya," ucapnya.

Menurut Payage, sikap orang tuanya selama ini cukup baik. "Mereka tidak
pernah mempermasalahkan

saya, mereka sudah mengatakan inilah yang terbaik. Bahkan mereka
mengatakan, Payage bilang merah,

mereka ikut merah. Jika saya bilang biru, mereka juga ikut biru. Karena
itu saya akan mengajak mereka

untuk masuk Islam, tetapi masalah mereka bersedia atau tidak, hal itu
kembali ke konsep bahwa hidayah

itu datangnya dari Allah," terang suka baca kitab kuning ini.

Ditambahkan, serangkaian kegiatannya sebelum ke Jayapura ini yaitu, 15
November lalu ceramah di

Fakfak, kemudian ke Sorong, Kaimana, Arguni, Kokas, Bombarai, Babo,
Bintuni, Manokwari, Sorong dan

kembali ke Jakarta tanggal 25 November.

Satu hari berikutnya, yaitu tanggal 26 November balik lagi ke Papua yaitu
ke Timika bersama ust. Albar.

"Sebetulnya setelah dari Timika jadwalnya pulang lagi ke Jakarta, namun
karena orang tua saya sakit,

sehingga tadi saya pergi ke Wamena untuk menjenguk orang tua saya
tersebut,"pungkasnya. *

---

RADAR SORONG

Jumat, 01 Desember 2006

Ibadah 1 Desember di GKI Maranatha

*Ketua DAP Akan Sampaikan Pesan Keamanan

SORONG- Peringatan Hari Kebebasan Papua Barat yang berlangsung hari ini
(01/12) akan ditandai

dengan ibadah yang dipusatkan di GKI Maranatha Remu Utara.

Ketua Panitia 1 Desember dari DAP (Dewan Adat Papua) Amir yang dihubungi
Koran ini Kamis (30/11)

kemarin mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan pelaksanaan Ibadah 1
Desember ini dengan baik.

Ibadah yang dilaksanakan di GKI Maranatha pagi hari ini akan diikuti
segenap masyarakat Papua di

Sorong. Dimulai sekitar pukul 09.00 WIT,ibadah 1 Desember ini rencananya
akan dipimpin 3 orang

Pendeta.

Namun menurutnya, dari 3 pendea tersebut yang telah memastikan akan hadir
adalah Pdt.Ch.Mayor,

sedangkan 2 orang Pendeta lainnya masih dikonfirmasi kesediaannya.

Seperti dikatakan Ketua Dewan Adat Papua Sorong, Apolos Sewa,SH bahwa
dalam dalam peringatan 1

Desember ini, panitia tidak menyiapkan

sarana transportasi khusus.

"Jadi warga yang sadar silakan datang ke GKI Maranatha Remu untuk
beribadah bersama warga Papua

lainnya,"ujarnya.

Lebih lanjut menurut Ketua Panitia, Amir, diperkirakan ibadah akan
berlangsung hingga jam 11.00 WIT.

Dalam pelaksanaanya, ditegaskan, ibadah peringatan 1 Desembe ini akan
berlangsung seperti ibadah

Minggu biasa di gereja, termasuk materi khotbah juga tidak ada muatan
politik ataupun separatis.

"Materi khotbah seperti khotbah Pendeta di Gereja saat Ibadah Minggu.
Liturgi ibadah juga seperti Ibadah

biasa, tidak ada yang istimewa atau khusus,"ungkapnya.

Usai ibadah, direncanakan Ketua DAP Wilayah Sorong Apolos Sewa, SH akan
menyampaikan pesan

keamanan bagi warga Papua yang hadir dalam Ibadah tersebut. Pesan ini
isinya menyerukan kepada

warga Papua apa yang harus dilakukan supaya dirinya aman dan sekaligus
ikut menciptakan rasa aman

di Kota Sorong dan tanah Papua umumnya.

Pesan keamanan ini tidak ada hubungan dengan peringatan 1 Desember ataupun
masalah lainnya.

"Setelah Ibadah, warga langsung pulang kembali ke rumahnya masing-masing,
tidak ada kegiatan

tambahan lainnya lagi,"imbuhnya lagi.

Meski tidak menyebutkan seberapa banyak warga yang akan hadir dalam ibadah
1 Desember ini, namun

diperkirakan masyarakat Papua akan memadati Gereja Maranatha.

Sementara itu Kapolresta AKBP Borent, SH ketika ditanya Radar Sorong Kamis
kemarin di ruang

kerjanya menyangkut pengamanan Ibadah 1 Desember mengatakan dengan tegas,
bahwa tidak ada

pengamanan sehubungan Ibadah 1 Desember yang dilaksanakan DAP.

Karenanya menurut Kapolrsta, untuk hari ini semua berlangsung seperti
biasa, tidak ada pengerahan

personil ke GKI Maranatha.

"Silakan jalan sesuai komitmen dan kesepakatan bersama hanya Ibadah tidak
ada kegiatan lain,"tandas

Kapolresta.

Danrem Minta Pers 'Rem' Berita 1 Desember

Sementara itu, sehari menjelang 1 Desember, Kamis kemarin (30/12) Komandan
Korem 171/PVT Kol Inf

Suyatno mengundang pimpinan media cetak dan elektronik di Kota Sorong
untuk bertemu dalam suatu

acara yang dikemas dengan ajang silaturahmi.

Pertemuan dengan pimpinan media ini pertama kali digelar Danrem Kol Inf
Suyatno sejak menjabat di

Sorong. Terkait dengan peringatan 1 Desember yang disebut-sebut sebagai
Hari Kemerdekaan Papua

Barat, Danrem minta pers untuk tidak membesar-besarkan berita 1 Desember.

Sebab menurut Danrem, jika dimuat secara terus menerus maka kondisi
seperti ini tidak akan selesai. "

Jadi kalau bisa pers dapat membuat berita pembangunan yang dapat
menggelitik ke arah terwujudnya

Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI),"harapnya.

Meski demikian, Danrem mengatakan wartawan memiliki hak untuk meliput,
hanya saja yang perlu

diingatkan hendaknya wartawan dapat memuat berita yang menguntungkan.
"Kalau dari sisi wartawan

berita seperti ini sudah pasti menguntungkan , tapi dari sisi
kewarganegaraan jelas tidak menguntungkan,

"ujar Danrem yang kemarin turut menghadirkan Kasrem 171/PVT, Letkol Inf M
Nuryadi, Kasiter Korem

171/PVT, Letkol Budi S.

Himbauan Danrem ini mendapat respon dari beberapa media, yang pada intinya
mengatakan bahwa

tujuan pemberitaan tentang 1 Desember adalah untuk mengingatkan kepada
pihak aparat kalau 1

Desember itu memang masih ada.

Pernyataan media, mendapat tanggapan kembali dari Danrem dengan mengatakan
bahwa niat wartawan

memang baik, tapi apakah yang membacanya dapat merespon niat baik tersebut.

"Jadi kita dapat melihat bobot dari berita itu sendiri, kalau bobotnya
sebagai informasi berada dibawah

bobotnya sebagai keutuhan NKRI maka hendaknya berita tersebut dapat
dieliminir,"harap Danrem.

Satu hal lagi yang dikatakan oleh Danrem , terkait dengan keluhan
wartawan, bahwa TNI mendapat

stressing dari komando atas untuk tidak memberikan informasi yang sifatnya
rahasia, tapi kalau misalnya

ketemu anggota yang melakukan pelanggaran di lapangan , alangkah lebih
baik kalau dikonfirmasikan

lebih dulu sebelum diterbitkan.

Untuk lebih mempererat hubungan dengan pers, dalam pertemuan kemarin,
Danrem juga mengajak media

cetak dan media elektronik yang berminat untuk bersama-sama melakukan tour
sehari semi ala militer.

"Saat ini penuh dengan konflik sehingga wartawan pun perlu dilatih agar
lebih sigap dalam melakukan

liputan dalam situasi tertentu, "ujarnya.. (jus/iin


---

Kamis, 16 November 2006

 Di Timika, Tiga Warga Tewas Disambar Petir

  TIMIKA-Tiga orang pendulang sedang berteduh di Camp Kelly Moni, tewas
diduga akibat disambar petir

di Kli Ajkwa, sekitar Mile 46, Distrik Tmbagapura, Kabpaten Mimika, Papua.
Peristiwa nahas itu terjadi

sekitar pukul lima sore hari Selasa (14/11) lalu.
  Ketiga warga naas itu, adalah Yohanes Ongirwali (23), warga Jalan
Belibis, Timika. Dua korban lainya

Anius Kibak (28) dan saudari sepupunya, Imurin Kibak (25), warga Jalur 3
Lokasi Tengah, Kelurahan

Kwamki Lama.

  Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan pada bagian rusuk belakang Yohanes
Ongirwali ditemukan tanda

hitam kebiru-biruan. Sedangkan jenazah Anius dan Imurin terlihat pucat
dengan kondisi tubuh membiru.
  Sepina Kibak, seorang pendulang yang mendiami camp tak jauh dari lokasi
kejadian, ketika ditemui

Radar Timika (grup Cenderawasih Pos) di rumah duka Anius dan Imurin di
Kwamki Lama kemarin,

menceritakan yang terjadi Selasa sore. Ketika itu di sekitar Mile 46 turun
hujan diikuti gemuruh guntur

sejak pukul 15.00 WIT. Para pendulang pun memilih kembali ke camp. Dalam
perjalanan mereka diguyur

hujan.

  Stelah tiba di camp, Anius dan Imurin memilih berada di dalam, sedangkan
Yohanes masih berada di

luar. Tiba-tiba cahaya kilat datang diikuti suara petir menyambar tubuh
Yohanes Ongirwali. Sejurus

kemudian tubuh Anius pun ambruk. Imurin yang berada di sampingnya juga
tidak luput dari maut.
  Kata Sepina, saat itu suara petir sangat keras menggelegar. Guntur yang
keras didahului kilatan cahaya

membuat camp yang biasanya mampu menampung 30-an pendulang itu hancur
berantakan.
  Para pendulang yang menyaksikan peristiwa itu segera memberi
pertolongan. Sekitar pukul 20.00 WIT

Selasa malam, beberapa pendulang tiba di Polsek Kuala Kncana melaporkan
kejadian itu.
  Jauhnya lokasi kejadian membuat polisi baru mengevakuasi ketiga jenazah
korban sekitar pukul 09.00

WIT pagi Rabu kemarin. Karena di Puskesmas Kwamki Lama tidak ada dokter,
polisi mengalihkan ketiga

jenazah ke Puskesmas Timika Jaya (SP II) untuk divisum atau otopsi.

  Pihak Pskesmas SP II menolak melakukan visum atau otopsi dengan alasan
bukan wilayah kerjanya,

meskipun polisi sudah memberi pengertian. Polisi hanya bisa mengambil
keterangan dari saksi yang

pertama melihat ketiga korban. Satu jam kemudian ketiga jenazah diserahkan
kepada keluarganya.
  Jenazah Yohanes diserahkan kepada kelurganya di Jalan Belibis, Timika
oleh Kapolsek Kuala Kencana,

AKP Yulius Yawan. Pihak keluarga merencanakan pemakaman dilakukan hari ini
(Kamis, 16/11) di

Pekuburan Umum di Kampung Wonosari Jaya (SP IV).

  Jenazah Anius dan sepupunya Imurin menyusul dievakuasi dengan mobil
Ambulans Puskesmas Kota

Timika ke kediaman keluarga di Kwamki Lama. Boat Kibak, bapak kandung
(Alm) Anius Kibak

mengatakan jazad kedua anaknya juga akan dikubur hari ini di Kwamki Lama.
  Penyambutan Keluarga Kibak

  Suasana duka mendalam menyelimuti keluarga Almarhum Anius Kibak dan
Almarhumah Imurin Kibak

kemarin. Saat jenazah diturunkan dari mobil ambulans, seorang wanita yang
tidak menerima kematian

kedua korban dengan cara tragis itu, menyambutnya dengan melemparkan batu
ke tembok rumah dan

jendela. Akibatnya beberapa buah kaca nako hancur.

  Keluarga lainnya berlarian menuju rumah duka sambil mengusung busur dan
anak panah, seakan-akan

hendak perang. Puluhan warga lalu memukuli dan menendang kakak sulung
korban, Wigo Kibak. Wigo

dipukuli dengan kayu di bagian kepala.
  Menurut Boat Kibak, ayah Wigo, itu merupakan tradisi adat bila ada
anggota keluarganya meninggal

karena musibah alam atau sakit. Wigo jadi sasaran dipukuli karena dia
seorang kakak yang dianggap

tidak bertanggungjawab. Semestinya dia melindungi adik-adiknya agar tidak
tertimpa musibah.

  Cara menunjukkan rasa duka lainnya yakni jazad kedua korban hanya
disemayamkan di depan rumah

diletakkan di atas deretan kayu yang dipaku dialasi daun dan beberapa
batang pisang. Boat Kibak

kemarin tak henti-hentinya meneteskan air mata.(eng)

---

http://www.ranesi.nl/arsipaktua/eropa/belanda/Belanda_papua061110
Belanda Harus Berperan Aktif dalam Masalah Papua

ranesi

10-11-2006

Setelah Aceh kini gliran Papua. Rakyat Papua juga menuntut merdeka atau
mendapat hak otonomi luas

dari Jakarta. Propinsi di Indonesia paling Timur ini juga dijadikan bahan
pembicaraan bilteral antara

Indonesia dan Belanda. Sewaktu kunjungan Menteri Luar Negeri Hassan
Wirayuda di Den Haag

September lalu diterangkan, masalah Papua perlahan-lahan mulai
diselesaikan. Pertama dengan

penetapan pembagian kekayaan alam dan setelah itu dengan penyelenggaraan
pilkada yang boleh

dibilang sukses. Menlu Belanda Bernard Bot menyatakan, pemerintahnya tetap
mengawasi dengan

cermat perkembangan Papua. Untuk membantu proses perdamaian di Papua
pemerintah Belanda

menyediakan dana delapan juta dolar untuk meningkatkan ketrampilan para
pegawai negeri di delapan

kabupaten di papua. Tetapi apalagi bantuan yang dapat diberikan Belanda
kepada Papua? Bert

Koenders, jurubicara luar negeri partai sosial demokrat PvdA yang
beroposisi menerangkan kepada

Radio Nederland Wereldomroep:

Masalah HAM
Menurut Bert Koenders, juru bicara luar negeri partai sosial demokrat PvdA
di Belanda, masalah Papua

adalah masalah hak-hak azasi manusia. Berbagai kelompok etnik di Papua
menuntut agar peran dan

posisi mereka diperbesar, dalam usaha menyelesaikan masalah-masalah di
lingkungan masyarakat

Papua sendiri. Karena itu peran Belanda dalam pembangunan Papua tidaklah
mudah, mengingat

hubungan masa lalu Belanda dengan wilayah bekas jajahannya ini. Karena itu
langkah terbaik yang dapat

dilakukan pemerintah Belanda untuk membantu rakyat Papua harus berdasarkan
penerimaan total

kedaulatan Republik Indonesia secara menyeluruh, dari Sabang sampai Merauke.

Masalah rumit
Tahun 2005 lalu masalah Papua kembali menarik perhatian rakyat Belanda
setelah diumukan penelitian

pakar sejarah Belanda P.J. Drooglever, mengenai peran Belanda sewaktu
penyerahan kembali Papua

kepada Indonesia. Menlu Jozias van Aartsen, pendahulu menlu yang sekarang
Bernard Bot, menugaskan

profesor Drooglever menulis sejarah Papua. Sesuatu yang menimbulkan
iritasi Jakarta, karena dianggap

mengungkit-ungkit luka lama. Bot sendiri tidak menyukai laporan tersebut.
Jakarta juga mengecam hasil

penyelidikan Drooglever. Menlu Bot menambahkan, dibutuhkan waktu 29 tahun
untuk Aceh sebelum

ditemukan jalan keluar, karena itu pemerintahnya harus bersabar.

Bert Koenders menambahkan, partainya terutama mencemaskan posisi rakyat
Papua yang tidak begitu

mantap, apalagi setelah gelombang para transmigran dari Jawa, Sumatra dan
Sulawesi ke Papua. Juga

peran TNI di propinsi tersebut dan kaitannya dengan masalah-masalah
lingkungan, penebangan hutan

ilegal dan kepentingan bisnis TNI maupun kaum elite Indonesia di Papua.
Menurut Bert Koenders ini

semua masalah yang sangat rumit. Partai sosial-demokrat Belanda PvdA ingin
agar pemerintah Belanda

bersama Uni Eropa lebih menjadi duta yang memperjuangkan hak-hak azasi
manusia rakyat Papua, kalau

perlu dengan mendesak atau mengecam pemerintah Jakarta.

Mencontoh Aceh
Untuk itu, menurut juru bicara partai sosial demokrat ini, Aceh dapat
dijadikan contoh. Ia sangat

mengagumi perkembangan di Aceh yang sangat positif dibandingkan sewaktu
kunjungannya ke Aceh tiga

tahun lalu. Bencana tsunami yang menimpa Aceh, adalah suatu bencana alam
yang sangat menyedihkan

tetapi juga membawa berkah lain. Pihak-pihak yang dulunya sama sekali
tidak mau memulai pembicaraan

perdamaian, yang punya prinsip yang bertolak belakang, sekarang bisa
berdamai. Korban terbesar

konflik Aceh adalah penduduk Aceh sendiri. Konflik tersebut dapat
disamakan dengan konflik di Papua.

Tetapi kalau dapat dicapai jalan keluar dalam konflik Aceh, maka juga
diharapkan hal yang sama di

Papua. Pihak-pihak yang bertikai, baik itu pimpinan masyarakat, Dewan dan
Lembaga Adat Papua

maupun pemerintah Indonesia, dapat menggunakan model Aceh untuk
menyelesaikan masalah-masalah

pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun mungkin sekarang masalah itu tidak
lagi sebesar dulu. Tapi

paling tidak, kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga agar pelanggaran
tersebut dapat dicegah.

Kesempatan baik ini harus digunakan kedua belah pihak. Dan pemerintah
Belanda harus mengambil

peran dan sikap yang lebih aktif, bersama dengan negara-negara Uni Eropa
lainnya.

---

Sumber/Tanggal?

Penularan HIV/AIDS di Pedalaman Papua Meluas

Jayapura - Virus penyakit hilangnya kekebalan tubuh manusia HIV/AIDS,
yang mematikan, makin meluas ke pedalaman Provinsi Papua. Sumber
penularan itu adalah para pekerja seks komersial (PSK) yang didatangkan
sejumlah pengusaha pendulangan emas maupun cukong kayu ilegal di daerah
itu.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Komite Pengarah Forum Kerja Sama (Foker
LSM) Wilayah Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua, Ambrosius Degey, di
Jayapura, Minggu (24/9), seperti dilaporkan kantor berita Antara.
Degey bertutur sejumlah pengusaha yang mengupayakan pendulangan emas
ilegal di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Minibiru, antara Kabupaten
Nabire dengan Kabuaten Paniai, mendatangkan para PSK itu dari berbagai
kota di luar Provinsi Papua, untuk melayani kebutuhan seksual para
pendulang emas dengan imbalan beratnya emas bervariasi antara 10-20 gram
untuk setiap kali berhubungan intim.
Sementara itu, Pendeta Emmy Sahertian, pegiat masalah HIV/AIDS dari
Yayasan Palma, ketika dihubungi SH, Senin (25/9), di Jakarta,
mengemukakan bahwa sejauh ini dalam pantauannya jumlah pengidap HIV/AIDS
di Papua dan Irian Jaya Barat mencapai 1.700 orang. "Namun, angka di
lapangan melebihi jumlah itu, mencapai 2.000-an penderita, dan umumnya
terkonsentrasi di seputar Kabupaten Mimika. Jumlah penderita di kalangan
ibu rumah tangga mencapai 40 persen," katanya.
Menurut Emmy, yang baru kembali dari Papua, penularan terbesar
sebenarnya bukan dari kalangan penambang emas, tetapi akibat ulah para
penebang kayu ilegal yang mencari kayu gaharu. "Para cukong ini kerap
membawa PSK untuk bisa membeli kayu gaharu dengan harga murah dari
masyarakat lokal," jelasnya.
Situasi penyebaran HIV/AIDS di Papua dan Irian Jaya Barat ini sebenarnya
sudah berada pada tahap sangat mengkhawatirkan karena pola penyebarannya
lebih progresif, yakni dari desa ke kota, demikian Emmy.
Foker LSM Wilayah Teluk Cenderawasih, yang mancakup Kabupaten Paniai,
Puncak Jaya, Mimika, Supiori, Biak, Yapen dan Kabupaten Waropen, telah
menurunkan tim untuk meneliti penyebaran ini antara Kabupaten Paniai dan
Kabupaten Nabire. Temuannya adalah para PSK itu didatangkan dari Nabire
dan Timika menggunakan helikopter lalu diterjunkan ke sejumlah tempat
pendulangan. Penularan umumnya terjadi akibat tidak digunakannya kondom,
dan virus itu akhirnya ditularkan oleh sang suami kepada istrinya, dan
akhirnya ke ibu hamil.
"Pemerintah diminta segera bertindak mengatasi masuknya pekerja seks ini
demi menghindari penyebaran virus HIV/AIDS yang kini jumlahnya semakin
banyak di Provinsi Papua," ujar Degey.
(kristanto hartadi)

---

Makin Mengkhawatirkan, HIV/AIDS di Papua 2.703 Kasus


[JAYAPURA] Epidemi HIV/ AIDS di Papua sudah pada taraf makin
mengkhawatirkan. Saat ini Provinsi Papua memiliki prevalensi kasus
HIV/AIDS hingga Juni 2006 sudah mencapai 2.703 kasus atau tertinggi di
Indonesia.

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, dalam sambutan tertulisnya yang
dibacakan Wakil Gubernur Alex Hesegem, pada ''Konsultasi Legal
Drafting'' Perda Penanggulangan HIV/ AIDS di Provinsi Papua" yang
berlangsung selama dua hari di Jayapura, Selasa (5/9) menyebutkan, kasus
HIV positif di daerah itu sudah mencapai 1.951, sedangkan yang positif
AIDS telah mencapai 1.052 kasus.

"Satu hal yang mengkhawatirkan adalah kasus HIV/AIDS di Papua sudah
menyebar dalam populasi umum (generalized epidemic). Estimasi Dinas
Kesehatan Provinsi Papua 2005, diperkirakan sekitar 11.000 hingga 12.000
orang di Papua terinfeksi HIV.

Tiga tahun terakhir, penularan HIV pada ibu rumah tangga meningkat
signifikan. Penularan dikalangan pelajar umur 15-19 tahun sebanyak 224
atau sekitar 8,3 persen. Ini ke depan akan sangat mempengaruhi sumber
daya manusia dan masa depan Papua," ujarnya.

Dalam, menyikapi perkembangan HIV/AIDS yang terus meningkat terlihat
dari angka kasusnya, salah satu solusi untuk menekan makin meluasnya
epidemi ini adalah menggugah kesadaran, menciptakan kepedulian dan
meningkatkan semua komponen masyarakat HIV/ AIDS bukan hanya persoalan
pemerintah, LSM atau segelintir orang di Papua.

"Mari kitorang bertanggung jawab. Saya mengajak semua pihak untuk
bersama-sama menanggulangi HIV/AIDS di Papua secara bersama-sama, "ujar
Barnabas.

Dikatakan, lebih dari 90 persen penalaran HIV/AIDS di Papua adalah
melalui hubungan seks yang tidak aman. "Hubungan seks berganti-ganti
pasangan tanpa menggunakan pelindung. Atas dasar inilah KPA Provinsi
Papua gencar mensosialisasikan kondom sebagai cara untuk melindungi diri
dari terinfeksi HIV," tandasnya.

Sosialisasi kondom, kata dia, yang gencar dilakukan bukan berarti
menghalalkan seks bebas. "Penyebaran HIV berhubungan dengan perilaku.
HIV menular hanya kepada mereka yang mau tertular. Kalau tidak ingin
tertular, jangan memiliki perilaku beresiko, " ujarnya.

Malang

Sedangkan dari Malang dilaporkan, sebanyak 160 warga Kecamatan
Gondanglegi, Malang, menderita virus HIV/AIDS dan 131 di antaranya telah
meninggal dunia. Malang menempati posisi teratas dalam jumlah kasus
HIV/AIDS di Provinsi Jawa Timur.

Warga yang terkena virus mematikan itu sebagian besar menggunakan jarum
suntik narkoba secara bergantian dan berasal dari kalangan remaja
keluarga kurang mampu.

"Itu hasil penelitian dari LSM Sadar Hati di Gondanglegi yang dipercaya
Health Family International (HFI) dari Swedia, lembaga khusus yang
bergerak di bidang penanggulangan HIV/AIDS," ujar Kepala Dinas Kesehatan
(Kadinkes) Kabupaten Malang, dr M Fauzi, belum lama ini.

Dinkes bekerja sama dengan Badan Antinarkoba setempat, LSM Sadar Hati,
dan LSM Paramita yang khusus menangani masalah pekerja seks komersial
(PSK), terus menggalakkan kampanye dan penyuluhan tentang bahaya
HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya.

Sementara itu, seorang ibu yang menjalani persalinan di RSUD dr
Koesnadi, Kabupaten Bondowoso, Jatim dipastikan terjangkit virus
HIV/AIDS. Bayi yang dilahirkan melalui operasi caesar dipastikan
mengidap virus yang sama.

"Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, nama ibu dan anak serta
alamatnya hingga kini masih dirahasiakan. Ibu dan bayinya itu positif
kena virus HIV/AIDS sebelum menjalani pemeriksaan medis menjelang
operasi caesar," ujar dr Ng Hartadji, Direktur RSUD dr Koesnadi.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bondowoso,
dr Agus Suwardjito Mkes menyatakan ibu dan anak itu baru diketahui
terjangkit HIV/AIDS setelah petugas medis mengambil sampel darah saat
transfusi darah. "Sangat mungkin ibu dan anak itu mengidap HIV/AIDS
karena tertular suami atau ayah balita itu sendiri," ujarnya.

Tempat Kerja

Sebelumnya, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional,
Nafsiah Mboi mengatakan upaya pencegahan AIDS di tempat kerja memegang
peranan yang sangat penting dalam respons nasional terhadap
penanggulangan HIV/AIDS.

Pencegahan AIDS di tempat kerja sangat penting karena terkait dengan
produktivitas. Karena itu, penjangkauan kelompok berisiko di tempat
kerja merupakan prioritas penanggulangan AIDS yang dilakukan KPA
Nasional. Hal itu juga termasuk dalam rencana aksi nasional (RAN)
penanggulangan AIDS 2007-2010.

Sedangkan menurut M Nasser dari Sekretariat KPA Nasional, kebijakan
penanggulangan AIDS di tempat kerja sangat penting, karena tempat kerja
sangat strategis untuk penyebaran informasi penanggulangan AIDS. "Sampai
saat ini, masih banyak kendala yang harus dipecahkan untuk meningkatkan
perluasan penanggulangan AIDS di tempat kerja," ujarnya. [Manase Degey]

---

Perlu Gerakan Massal Cegah AIDS di Papua


[JAYAPURA] Meskipun telah banyak hal yang dilakukan upaya penanggulangan
AIDS di Papua harus terus diperluas, karena persoalan epidemi di Tanah
Papua telah masuk ke populasi umum.

Data sampai akhir Maret 2006 jumlah kasus HIV/ AIDS di Papua mencapai
2.199 kasus, bahkan diperkirakan angka sebenarnya sudah mencapai 11.660
orang, karena itu diperlukan gerakan missal mencegah AIDS di daerah ini.


Hal itu disampaikan Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam pertemuan
dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional di Jakarta, pekan lalu
seperti disampaikan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Provinsi
Papua dalam siaran pers yang diterima Pembaruan di Jayapura, Papua,
Selasa (22/8).

Dibandingkan dengan provinsi lain, penyebaran HIV/AIDS di Tanah Papua
diperkirakan telah memasuki kelompok masyarakat umum (generalized
epidemic) sehingga upaya penanggulangannya tidak boleh parsial tetapi
harus menyeluruh.

Dijelaskan bahwa program peningkatan pelayanan kesehatan, di mana
pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS menjadi salah satu agenda, adalah
merupakan prioritas Pemerintah Provinsi Papua. Menurut Gubernur Suebu,
akan dibangun sistem pelayanan kesehatan yang berbasis kampung di 2.500
kampung yang tersebar di Provinsi Papua.

Sementara itu Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua drh
Constan Karma pada kesempatan yang sama mengatakan, epidemi AIDS di
Papua sudah ada pada semua kabupaten. Sebab itu, tidak bisa menunggu
lebih lama lagi untuk melakukan upaya penanggulangan yang komprehensif.

Sekretaris KPA Nasional, Dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH menanggapi pernyataan
Gubernur Suebu mengatakan, KPA Nasional akan berusaha untuk mendukung
sepenuhnya upaya penanggulangan AIDS sesuai dengan visi dan misi yang
ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Papua. [Manase Degey]

---

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/02/sh01.html

Dermaga Biak Dibom



Oleh
Soehendarto/Odeodata H Julia

Sorong—Kapolda Papua Irjen Tommy Yacobus menegaskan pihaknya akan mengusut
tuntas peledakan

bom yang terjadi di dua lokasi milik PT Wapoga Mutiara Timber (WMT).

Peledakan pertama terjadi di logpond areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di
Bonggo, Kabupaten Sarmi,

Rabu (29/11). Peledakan kedua di dermaga industri kayu milik PT WMT di
Biak yang terjadi Jumat (1/12)

dini hari sekitar pukul 01.00 WIT.
“Diduga ada keterkaitan antara dua lokasi peledakan tersebut dan perlu
didalami,” kata Kapolda kepada

SH, Sabtu (2/12).
Karena itu ia telah memerintahkan Tim Detasemen 88 Polda Papua dipimpin
Kombes Fachrudin bersama

tim Gegana Polda Papua yang diperkuat dengan tim Direktorat Reskrim Polda
Papua, Sabtu ini, telah

berada di Biak. Bersamaan itu juga telah ditugaskan Direktur Reskrim Polda
Papua Kombes Paulus

Waterpauw dan tim dari Labkrim Forensik Polri Makassar, untuk menguak
kasus ini.
Menurut Tommy Yacobus, atas permintaan dari Tim Labkrim Forensik Polri,
kemungkinan tugboat Mutiara

VI yang tenggelam tersebut akan diangkat dari dasar laut atau diselam guna
mengambil barang bukti. Ia

belum dapat memastikan motifnya, apakah persaingan bisnis atau ada motif
lain.
Salah satu manajer WMT, Susan, ketika dihubungi SH membenarkan adanya
peledakan bom tersebut di

lokasi dermaga milik WMT. Menurut Susan, akibat bom tersebut tugboat
(penarik tongkang kayu)

tenggelam dan dermaga rusak.
Susan mengelak untuk menjelaskan lebih lanjut, karena masalah tersebut
sudah ditangani pihak

kepolisian. Namun, diakuinya peledakan serupa terjadi di logpond areal HPH
di Ponggo, Kabupaten

Sarmi. Akibatnya tongkang milik perusahaan rusak.

Sementara itu, Komandan Detasemen 88 Kombes Fachrudin ketika dihubungi SH
mengatakan kehadiran

pihaknya yang juga dihadiri tim dari Labkrim Forensik Polri Makassar
bertujuan mendukung Polres

Sorong menyelidiki (olah TKP) di lokasi kejadian.
“Karena tugboat-nya sudah tenggelam, juga akan diadakan penyelaman di
dasar laut untuk mengetahui

bahan peledak yang digunakan. Kami belum mengetahui lebih lanjut karena
masih melakukan

penyelidikan terhadap kasus ini,” tuturnya.
Wakapolda Papua Brigjen Max D Aer yang dihubungi SH membantah bila
dikatakan penyebab ledakan itu

berkaitan dengan tanggal 1 Desember (sebagian masyarakat Papua menganggap
1 Desember sebagai

hari kemerdekaan mereka-red).
“Kalau masalah 1 Desember kami melihat sama sekali tidak ada pengaruhnya
dan kecurigaan ke arah

sana. Kasus ini dianggap sebagai kriminal biasa. Mungkin dari segi teror
karena masalah perusahaan

atau mungkin ada masalah internal dalam perusahaan,” katanya lagi.
Untuk diketahui, kapal milik PT WMT itu baru saja membongkar muat kayu
sebanyak 362 batang atau

26.114 m3. Menurut anak buah kapal (ABK) John Yansen, tidak mungkin
ledakan terjadi dari mesin kapal,

karena waktu kejadian mesin dalam keadaan mati dan yang menyala hanya
generator. Delapan ABK

termasuk dua awak warga negara Malaysia sedang tidur saat ledakan, tetapi
mereka selamat.
Tugboat tersebut membawa tongkang berisi 362 batang atau 26.114 m3 dari
Bonggo, Kabupaten Sarmi.

Kemudian sesampainya di Biak dilakukan bongkar muat.
Rencananya, tugboat itu selanjutnya kembali ke perairan Jayapura, untuk
kemudian bertolak ke Kali Tami,

Papua Nugini (PNG), dengan mengangkut dua dump truk dan tiga bolduser. n

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/12/02/Nasional/nas04.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Kejaksaan Harus Bertanggung Jawab Atas Jenazah Terdakwa Kasus Freeport

[JAKARTA] Kejaksaan harus bertanggung jawab atas jenazah Hardi Tsugumol,
satu dari tujuh terhukum

kasus penembakan terhadap tiga karyawan PT Freeport Indonesia di Timika,
Papua, pada 31 Agustus

2002. Tsugumol meninggal dunia di Rumah Sakit Polri, pada Jumat (1/12)
pukul 08.00 WIB.

"Kami meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar menyerahkan jasad Tsugumol
kepada keluarga,

melaksanakan pemakaman dan menjelaskan latar belakang dan penyebab matinya
Tsugumol kepada

keluarga di Timika, Papua, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban,"
kata kuasa hukum Tsugumol,

Johnson Panjaitan SH kepada Pembaruan, Sabtu (2/12).

Berdasar keterangan medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Polri, tertanggal
17 November 2006,

menyatakan Tsugumol mengidap HIV reaktif (AIDS) dan hepatitis kronis.
Surat keterangan ini sesuai

dengan surat keterangan medis yang telah dikeluarkan sebelumnya. Di mana
Tsugumol juga dinyatakan

mengidap penyakit yang sama.

Menurut Johnson, JPU telah tidak melaksanakan surat penetapan hakim
tertanggal 7 November 2006

yang isinya, memerintahkan pemindahan perawatan terdakwa Tsugumol dari
Rumah Sakit Polri ke Rumah

Sakit Harapan Kita, terkait penyakit yang dideritanya.

Terkait kasus tersebut di atas Tsugumol divonis 1 tahun 6 bulan penjara
oleh PN Jakarta Pusat, pada

Selasa (7/11). Enam terhukum lain adalah Antonius Wamang yang divonis
hukuman penjara seumur

hidup, Agustinus Anggaibak dan Yulianus Deikme divonis tujuh tahun
penjara, pendeta Ishak Onawame,

Esau Onawame, dan Yairus Kiwak alias Kibak, masing-masing divonis 1 tahun
enam bulan penjara.

Tiga karyawan Freeport yang diduga ditembak para terdakwa tersebut adalah
dua warga negara Amerika

Serikat Ricky Lynn Spier, Edwin Leon Burgon dan satu warga negara
Indonesia, FX Bambang Riwanto.

Menurut majelis hakim, para pelaku dihukum seperti itu karena terbukti
melakukan pembunuhan

berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Majelis hakim
menilai, perbuatan para

pelaku yang menyebabkan tewasnya tiga karyawan Freeport tersebut adalah
penyerangan terhadap

warga sipil yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. [E-8]

Last modified: 2/12/06

---

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0612/02/dar3.htm

Daerah

Sabtu, 02 Desember 2006 : 17.00 WIB

650 Prajurit Kodam Jaga Perbatasan Papua
650 prajurit dari Yonif 407 Padmakusuma Tegal akan diberangkatkan ke
perbatasan NKRI-Papua New

Guinea. (Foto SM CyberNews/Karyadi)
Semarang, CyberNews. Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih
mendominasi kegiatan politik

di Provinsi Papua. Selain itu, juga masih banyak penyelundupan barang
maupun senjata melalui

perbatasan NKRI-Papua New Guinea.

Hal itu diungkap Pangdam IV Diponegoro Mayjen Agus Soeyitno, ketika
menjadi inspektur upacara

pemberangkatan 650 prajurit Yonif 407 Padmakusuma Tegal ke perbatasan
NKRI-PNG di Pelabuhan

Tanjung Emas, Sabtu (2/12). Karena itu, dia berpesan kepada seluruh
pasukan agar bertindak waspada

dan tidak lengah serta selalu melaksanakan body sistem di daerah penugasan.

''Dari informasi yang diperoleh, daerah perbatasan itu masih menyimpan
berbagai bentuk permalasahan

yang menonjol.  Di antaranya, perang antarsuku, keluar-masuk warga secara
gelap, penyelundupan

barang dan senjata serta tindak kriminal,'' katanya.

Dia menegaskan, tugas prajurit adalah menjaga kedaulatan negara. Pos-pos
perbatasan menjadi salah

satu pusat pengawasan. Hal itu diharapkan tidak ada orang asing yang
mencuri hasil kekayaan alam di

Indonesia.

''Sampai saat ini belum ada upaya pencabutan patok-patok di perbatasan
Papua. Sudah menjadi

keputusan, semua daerah di perbatasan ditertibkan dan jaga ketat,''
katanya. Untuk menangani kasus-

kasus yang muncul, kata dia, perlu penanganan secara khusus. Selain itu,
penanganan secara

prosedural, proporsional dan profesional.

Secara terpisah, melalui perwira Penerangan Yonif 407 Padmakusuma, Kapten
(Inf) Andriono Basuki,

Pangdam menjelaskan, para prajurit itu diberangkatkan menggunakan KRI
Teluk Saleh dengan nomor

lambung 501. Kapal bertolak dari Pelabuhan Tanjung Emas pukul 14.00,
menuju ke Papua menempuh

perjalanan sekitar 14 hari.

Mereka, kata Pangdam, akan menjalankan operasi di daerah perbatasan,
tepatnya di Kabupaten Arso

Provinsi Papua selama 11 bulan. Keberadaannya menggantikan Yonif 406
Suryakusuma Purbalingga

yang telah bertugas di lokasi itu selama setahun.

Kata dia, sebenarnya keberangkatan para prajurit itu pernah dijadwalkan
Selasa (21/11). Namun karena

KRI Teluk Bayur, yang akan dipakai untuk mengangkut para prajurit saat itu
sedang mengalami

gangguan, maka pemberangkatan baru bisa dilakukan Sabtu (2/12).
( karyadi/cn05 )

---

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0612/01/nas3.htm

Nasional

Jumat, 01 Desember 2006 : 10.43 WIB


Situasi Kamtibnas di Papua Kondusif
Jayapura, CyberNews. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di
Jayapura dan kabupaten lainnya

di Papua sejak Kamis (30/11) malam hingga Jumat pagi Pkl.10.00 WIT dalam
keadaan aman, walaupun

aparat kepolisian berjaga-jaga mengantisipasi kemungkinan kelompok
tertentu mengibarkan bendera

"Bintang Kejora".

Pantauan ANTARA di Jayapura dan sekitarnya, Jumat sejak dini hari
memperlihatkan masyarakat

melakukan aktivitas seperti biasa.

Tanggal 1 Desember oleh beberapa orang tertentu di Papua biasanya
diperingati sebagai "hari

kemerdekaan Papua", yang antara lain ditandai dengan mengibarkan bendera
"Bintang Kejora".

Beberapa warga Muslim berjalan kaki dari rumah mereka menuju masjid atau
mushala terdekat untuk

melakukan shalat subuh, sementara warga masyarakat lainnya memenuhi
jalan-jalan utama jurusan

Jayapura-Sentani untuk berolahraga jalan kaki dan berlari di trotoar.

Para pedagang berbondong-bondong ke pasar umum Yotefa yang terletak
sekitar 25 Km dari pusat kota

Jayapura untuk menjual kebutuhan sehari-hari, seperti beras, ubi-ubian,
buah-buahan dan sayur-mayur.

Ketika matahari terbit, tampak para pelajar mulai berjalan kaki menuju
sekolah masing-masing. Banyak

pelajar menunggu kendaraan angkutan kota menuju sekolah mereka yang
terletak jauh dari rumah.

Di Markas Brimob Polda Papua yang terletak di kawasan Kotaraja, para
anggota pasukan Brimob

mengenakan seragam operasi berwarna biru tua dan baret berwarna biru.

Mereka melakukan apel siaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya
hal-hal yang tak diinginkan

dari kelompok tertentu yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Polisi lalu lintas

melakukan penjagaan di berbagai tikungan jalan raya. Mereka pun terus
memeriksa kelengkapan surat-

surat kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat.

Para pengemudi kendaraan tampak menaati perintah polisi lalu lintas yang
meminta mereka memarkir

kendaraan di pinggir jalan raya untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan
administrasi kendaraan

masing-masing.

Menjelang Pukul 07.00 WIT, banyak kendaraan hilir-mudik memasuki kota
Jayapura. Tampak banyak

pegawai pemerintah dan swasta menumpang angkutan umum untuk melakukan
pekerjaan seperti biasa di

instansi atau perusahaan masing-masing.

Pertokoan dan pasar umum mulai dipadati pembeli dan penjual. Tampak wajah
warga masyarakat

setempat biasa-biasa saja tanpa menunjukkan tanda-tanda yang mencemaskan.

Ratusan kendaraan terlihat antre di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) untuk

melanjutkan perjalanan ke berbagai kampung guna mengangkut penunmpang,
hasil bumi dan pengerjaan

berbagai proyek infrastruktur di wilayah pedalaman Papua. Pelayanan BBM di
berbagai SPBU

berlangsung normal seperti pada hari-hari sebelumnya.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Jayapura, AKBP Roberth Djonsoe,
mengatakan sebelum 1

Desember semua pihak yang berkompeten telah sepakat agar tidak ada
kegiatan yang bertentangan

dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami sudah menegaskan bahwa jika ada pihak atau kelompok tertentu
melakukan tindakan yang

bertentangan dengan hukum yang berlaku di NKRI, maka aparat penegak hukum
tidak segan-segan

menindak sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat tidak perlu khawatir,
tetapi tetap menjalankan aktivitas

setiap hari seperti biasa," katanya.

Dia mengakui kalau momen seperti ini dapat dimanfaatkan pihak tertentu
untuk memprovokasi keadaan,

guna mengacaukan kamtibmas di wilayah ini untuk tujuan politik tertentu.
( ant/Cn08 )

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/12/01/Nasional/nas02.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Bintang Kejora Sempat Berkibar di Papua

[SENTANI] Bendera Bintang Kejora sempat berkibar di sejumlah wilayah di
Papua, Sabtu (1/12), seperti

di Kali Acai Abepura, Wamena, Sentani, dan Kayu Batu. Sedangkan di Timika,
berdekatan dengan

kawasan penambangan PT Freeport Indonesia. Pengibaran itu dilakukan dalam
rangka Peringatan 1

Desember yang oleh beberapa kalangan di Papua dianggap sebagai Hari
Kemerdekaan Papua.

Sementara itu, agenda resmi Peringatan 1 Desember adalah ibadah syukur,
yang dipusatkan di pendopo

kediaman tokoh Papua, almarhum Theys Hiyo Eluay, di Sentani, Jayapura,
Sabtu (2/12). Kapolres

Jayapura, AKBP Jacob Kalembang mengatakan, untuk mengantisipasi keamanan,
pihaknya menurunkan

sedikitnya 500 personel, dibantu dua satuan setingkat kompi dari Brimob
dan Polda Papua.

"Situasi keamanan di Jayapura umumnya sangat kondusif, semua ini karena
kerja sama dan koordinasi

yang baik, yang telah dilakukan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh
adat maupun seluruh warga

masyarakat," ujarnya.

Kepala Pemerintahan Adat, Forkorus Yaboisembut, Sabtu pagi menjelaskn,
selain ibadah syukur,

peringatan 1 Desember juga diisi dengan ziarah ke makam Theys. Sementara
itu, Sekretaris

Pemerintahan Adat, Fadhal Alhamid, menambahkan, dari Dewan Adat Papua
(DAP) atau Presidium

Dewan Papua (PDP) tidak ada agenda khusus untuk mengibarkan bendera
Bintang Kejora.

Saat ibadah syukur, sebuah kue ulang tahun ke-45 yang bergambar Bintang
Kejora yang telah disiapkan

untuk acara tersebut, diambil aparat Polres Jayapura.

Prihatin

Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua, Furkorus Yoboisembut, dalam
sambutannya mengaku prihatin

atas pandangan dan respons Pemerintah Indonesia terhadap masalah di Papua,
yang hingga saat ini

belum berubah ke arah yang lebih baik. Pemerintah masih dalam pola lama
dalam menanggapi tuntutan

bangsa Papua yakni melalui pendekatan keamanan dan hukum.

Dengan pola pendekatan seperti ini pemerintah hanya mampu melarang dan
mengancam akan bertindak

tegas kepada siapapun. Selama ini pendekatan tersebut tidak mampu
menyelesaikan masalah di Papua.

Seorang kamerawan TVRI Papua, Rudolf Kambubui, sempat dimintai keterangan
di Polsek Abepura,

gara-gara mengambil gambar Bintang Kejora yang sedang berkibar pada pukul
06.30 WIT di Jalan Raya

Sentani-Abepura, tepatnya di depan Kantor Samsat. Sementara itu, dari
Sorong dilaporkan pagi ini juga

dilakukan peringatan dalam bentuk ibadah, tidak ada agenda lain. Sedangkan
dari Biak dilakukan dalam

bentuk kegiatan seminar.

Pantauan Pembaruan, situasi di Kota Jayapura berlangsung normal. Aktivitas
masyarakat berjalan seperti

biasanya.

Terkait adanya pengibaran bendera Bintang Ke-jora di beberapa titik di
Papua, Wakil Ketua PDP, Tom

Beanal mengemukakan hal itu bukan instruksi PDP dan DAP. Persoalannya,
menurut dia, siapa di balik

pengibaran tersebut harus diusut oleh aparat. Dia menegaskan, tidak pernah
meminta rakyat

mengibarkan bendera. Sebab persoalan Papua harus diselesaikan melalui
dialog yang bermartabat dalam

suasana damai dan saling menghargai satu sama lainnya.

"Kami tidak menyuruh mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora. Kami hanya
meminta masyarakat

untuk berdoa berkaitan dengan perayaan Hari HIV/ AIDS Sedunia. Sebab
persoalan Papua harus

diselesaikan melalui pelaksanaan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua,"

ujarnya. [GAB/ROB/W-8]

Last modified: 1/12/06

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/12/01/Nusantar/nus11.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Otsus, Alat Menata Masa Depan Papua dalam Rumah NKRI

[JAYAPURA] Masa Depan Papua, tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan
itu justru membuat rakyat

Papua merasa bukan menjadi bagian dari Neraga Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Ditambah

pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Papua yang tidak berpihak dan
mengabaikan masyarakat Papua

seakan merobek luka lama yang menimbulkan kepedihan, kekecewaan, dan
berbagai perasaan yang

kemudian terakumulasi menjadi berbagai aktivitas yang ingin memisahkan
diri dari NKRI.

Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Forum
Komunikasi Alumni Perhimpunan

Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI) belum lama ini di
Jayapura.

Diskusi publik yang digagas Ketua Badan Pekerja Nasional Forkoma PMKRI,
Hermawi F Taslim ini

menghadirkan pembicara Wakil Gubernur Provinsi Papua Alex Hesegem, Manuel
Kaisiepo (mantan

Menteri Muda Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia), Wolas Krenak
(wartawan Senior

Harian Umum Suara Pembaruan), JB Tethool Tokoh Pendidikan di Papua, dan
Paulus Sumino anggota

DPRP Papua.

Diskusi Publik yang digagas itu mengusung tema "Masa Depan Papua dalam
Rumah NKRI" ini mendapat

sambutan yang posistif dari peserta yang rata-rata dihadiri oleh kawula muda.

Alex Hesegem mengatakan, untuk menata masa depan Papua yang lebih baik
dibutuhkan dua hal yakni

kesungguhan dan ketekunan. Kesungguhan dimaksudkan karena kondisi objektif
alam raya Papua

membutuhkan perhatian ekstra, sedangkan ketekunan dimaksudkan adalah
kondisi masyarakat Papua

yang harus diberi perhatian secara sungguh-sungguh.

Untuk itu Hesegem berharap agar posisi ini benar-benar dipahami agar
rakyat harus menjadi pusat

perhatian. Artinya manusia Papua harus menjadi fokus dari pembangunan.
Pembangunan harus

bermuara pada manusia.

Wolas Krenak dalam makalahnya yang bertajuk Menata Masa Depan Papua Dalam
Rumah NKRI

menyampaikan beberapa langkah yang perlu diperhatikan pemerintah pusat,
pemerintah daerah, LSM,

perguruan Tinggi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan rakyat Indonesia
dalam menata Masa Depan

Papua dalam Rumah NKRI.

Langkah itu di antaranya, harus melaksanakan otonomi khusus (otsus) Papua
secara murni dan

konsekuen, tanpa mengabaikan pasal demi pasal. Karena masalah-masalah
Papua oleh pemerintah

diyakini akan diselesaikan melalui mekanisme UU Otonomi Khusus Papua.

Jangan Ditunda

Untuk itu, Pemprov Papua dan DPRP harus segera merealisasikan peraturan
daerah provinsi dan

peraturan daerah khusus. "Jangan lagi ditunda-tunda karena semakin ditunda
semakin merugikan rakyat

Papua," tandasnya.

Otsus adalah solusi untuk menyelesaikan masalah Papua, apalagi Otsus telah
mendapatkan dukungan

penuh dari dunia internasional. Sehingga akan sangat berdampak terhadap
citra Indonesia di manca

negara.

Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan UU Otsus Papua karena UU ini
adalah sesuatu yang baik

untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua. Dalam pengawasan dana Otsus,
ia mengusulkan dibentuk

Dewan Pengawasan Pembangunan dan Penggunaan Dana Otsus.

Dewan tersebut mengontrol penggunaan dana tersebut, disamping Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK),

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD
Kabupaten dan badan

pemerintah lainnya. Anggotanya terdiri dari pimpinan lembaga keagamaan,
lembaga swadaya masyarakat

dan tokoh-tokoh adat maupun yang masyarakat yang memiliki integritas tinggi.

Sementara itu, Manuel Kaisiepo dalam pemaparannya mengenai masalah di
Tanah Papua lebih banyak

menyoroti tentang Papua Baru. Untuk wujudkan Papua Baru, dibutuhkan
kesungguhan membangun

harkat dan martabat orang Papua dengan memberi ruang yang cukup untuk
mengekspresikan potensi-

potensi dirinya. "Guna mewujudkan ini bukanlah perkara mudah, tapi hal ini
dapat dilakukan kalau kita

mau belajar dari pengalaman," katanya.

Manuel juga menyoroti soal kepemimpinan baru di Tanah Papua. Di mana saat
ini di Tanah Papua telah

ada dua kepemimpinan baru, yakni Gubernur Provinsi Papua, Barnabas suebu
dan Gubernur Provinsi

Irian Jaya Barat, AO Atururi. Kepemimpinan baru ini harus disyukuri karena
sebelumnya di Tanah Papua

banyak sekali terjadi kekerasan terhadap masyarakat yang berakibat
pelanggaran HAM.

Dia mengajak masyarakat di Tanah Papua untuk memberikan dukungan terhadap
kepemimpinan baru

tersebut. Karena kepemimpinan adalah faktor strategis untuk membangun
masyarakat Papua menuju

Papua Baru.

Kaisiepo juga melihat ada kecurigaan pemerintah terhadap Otsus dan Majelis
Rakyat Papua (MRP) yang

dinilai dapat menjadi jembatan menuju Papua Merdeka. Ini sangat naif dan
berlebihan. Padalnya, Otsus

dapat dilakukan setelah mendapat dukungan dari masyarakat Internasional
yang memberi dukungannya

secara resmi melalui kedatangan sejumlah duta besarnya.

Sedangkan MRP merupakan salah satu lembaga baru dan satu-satunya yang ada
dalam sistem tata

pemerintahan Indonesia, yang tentunya dapat dinilai sebagai sumbangan
orang asli Papua bagi kajian

terhadap ilmu pemerintahan bahwa lembaga kultural namun dapat berperan
dalam struktur kelembagaan

pemerintahan modern. [Pembaruan/Gabriel Maniagasi]

Last modified: 1/12/06

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/12/01/Editor/edit06.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
TAJUK RENCANA II

Melewatkan 1 Desember di Papua

Masalah hubungan pemerintah pusat dan masyarakat Papua dalam tahun-tahun
terakhir ini mengalami

pasang surut, dan sering diangkat ke permukaan. Masyarakat Papua sendiri
sering memanfaatkan

tanggal 1 Desember yang merupakan hari ulang tahun Organisasi Papua
Merdeka (OPM) untuk

mengangkat masalah ini. Sejumlah kegiatan dan pengibaran bendera "bintang
kejora" biasa dilakukan

pada hari tersebut.

Beberapa hari sebelumnya juga mulai muncul pembicaraan di Papua bahwa
pengibaran bendera OPM

akan dilakukan pada hari ini, yang menandai masih adanya bagian dari
masyarakat Papua yang

menghendaki provinsi ini merdeka lepas dari Indonesia. Dan hari ini
diketahui di beberapa tempat

bendera tersebut terlihat berkibar. Dalam kondisi seperti itu, menarik
untuk mencermati pernyataan Thaha

Alhamid, salah satu tokoh masyarakat Papua.

Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua (PDP) itu mengatakan bahwa
Pemerintah Indonesia tidak

perlu khawatir dan sibuk dengan tanggal 1 Desember di Provinsi Papua. PDP
sendiri tidak melakukan

kegiatan apa-apa, dan tidak ada rapat maupun rencana untuk mengadakan
kegiatan.

Sejak keluarnya UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua,
sebenarnya hubungan Jakarta dan

Jayapura mulai membaik, setelah sebelumnya gagasan dan gerakan untuk
merdeka muncul makin kuat di

saat Indonesia menghadapi guncangan berakhirnya Orde Baru dan proses
reformasi. Hal itu terjadi justru

karena Otsus diterima sebagai suatu jalan tengah yang memadai.

Sejumlah gejolak memang masih muncul, tetapi lebih merupakan reaksi atas
lambannya implementasi

Otsus. Situasi itu makin terasa setelah amanat Otsus mulai dilaksanakan,
seperti pembentukan Majelis

Rakyat Papua, dan pemilihan gubernur. Bahkan pembentukan Provinsi Irian
Jaya Barat yang bermasalah

pun mulai dicarikan penyelesaiannya secara damai.

PDP memang sempat bersepakat tentang kemerdekaan, bahkan pernyataan ini
juga dilontarkan sejumlah

pimpinan adat di sana. Namun kemerdekaan itu pertama-tama dalam pengertian
bahwa setiap manusia

memang merdeka, dan rakyat Papua juga harus merdeka. Masalah apakah
kemerdekaan itu diwujudkan

dalam kehidupan kenegaraan bersama Republik Indonesia atau independen itu
tergantung bagaimana

Jakarta dan Jayapura membangun relasi.

Dalam konteks ini, apa yang diingatkan Thaha Alhamid menjadi penting,
bahwa "1 Desember tidak

mengancam NKRI." Kalau hari ini masih ada bendera "bintang kejora" yang
dikibarkan, lebih merupakan

ekspresi dari pelaksanaan Otsus yang belum baik, dan perubahannya belum
dirasakan dalam

memperbaiki martabat Papua.

Oleh karena itu, masalah ini harus disikapi secara bijaksana. Respons yang
gegabah dan berlebihan

dikhawatirkan justru membuat kondisi yang mulai membaik ini kembali ke
ketegangan lama. Apalagi pihak

Dewan Adat Papua juga menyatakan tidak berkaitan dengan kegiatan
pengibaran bendera tersebut.

Yang mengkhawatirkan justru apa yang diingatkan Thaha bahwa pengibaran
bendera "bintang kejora" itu

bisa dijadikan proyek untuk mendapatkan uang. Ini menandai bahwa
kepentingan di balik kegiatan

tersebut sudah bergeser, bahkan juga harus menjadi introspeksi bagi
Jakarta sendiri untuk memahami

apa yang sebenarnya terjadi di Papua.

Dalam kondisi sekarang ini, dan juga masalah umum penting yang dihadapi
Indonesia, adalah

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memberantas korupsi secara
intensif. Tidak berlebihan jika

dikatakan bahwa pengibaran bendera dan kegiatan 1 Desember tidak lebih
mengancam keutuhan

Indonesia daripada korupsi. Dan bagi masyarakat Papua masalah
kesejahteraan sebagai buah dari

implementasi Otsus jauh lebih penting. "Bintang kejora" akan turun dengan
sendirinya jika masalah

kesejahteraan ini diwujudkan.

Papua memang masih berhadapan dengan banyak masalah ketertinggalan dan
isolasi. Eksploitasi sumber

daya alam yang berlimpah di wilayah ini harus mendorong pembangunan
infrastruktur dan kesejahteraan

setempat. Dalam konteks ini Indonesia harus mengubah Papua sebagai pulau
yang terlupakan, bahkan

sekadar halaman belakang Indonesia, tetapi menjadikannya bagian yang
setara. Bukan hanya integrasi

secara wilayah dan hukum, tetapi relasi keluarga bangsa secara sosial,
ekonomi, dan budaya.

Last modified: 30/11/06

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/11/30/Nasional/nas04.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Sekjen Presidium Dewan Papua: Penguasa Tidak Perlu Khawatir dengan 1 Desember

[JAYAPURA] Tanggal 1 Desember akan datang setiap tahun dan para penguasa
tidak perlu terlalu

khawatir dengan datangnya tanggal tersebut. Ada upacara atau tidak, ada
bendera berkibar atau tidak,

yang pasti tekad dan keputusan rakyat ada dalam hati.

"1 Desember tidak mengancam NKRI, yang mengancam adalah korupsi yang
merajalela yang tidak bisa

ditangani lalu kegagalan otonomi khusus, pelanggaran HAM yang tidak pernah
dipertanggungjawabkan

secara hukum dan moral sampai hari ini. Itu yang membuat frustasi dan
ketidakpercayaan rakyat

terhadap pemerintah," kata Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha
Alhamid kepada wartawan di

Jaya- pura, Rabu (29/11).

Dikatakan, jangan terlalu sibuk dengan 1 Desember. "Saya lihat tanggal 1
Desember bisa menjadi proyek

untuk mendapatkan uang saja," katanya tanpa menyinggung proyek yang apa
yang dimaksud.

Ia mengungkapkan, mendapat informasi tentang adanya syukuran pada tanggal
1 Desember. "Saya

menilai bahwa syukuran ada tiap hari akan terjadi seperti anak lahir,
potong rambut orang meninggal.

PDP sampai hari ini tidak ada rapat dan tidak pernah memutuskan akan ada
perayaan pada tanggal 1

Desember. Karena kami tahu hari tersebut adalah milik rakyat," katanya.

Disinggung makna dari tanggal 1 Desember? Menurutnya, maknanya
macam-macam. "Kalau pemerintah

bilang itu sparatis punya hari yang mengancam integrasi. Kalau Papua
bilang itu hari kemerdekaan. Jadi

soal dari mana Anda melihatnya saja," ujarnya.

Dikatakan, itu sudah di putuskan dalam Kongres Papua beberapa waktu yang
lalu, dan keputusan dan itu

merupakan persepsi-persepsi yang sudah utuh yaitu merdeka. "Soal kemudian
ada yang mau membikin

persepsi yang macam-macam, itu hanya soal retorika saja. Tapi yang rakyat
katakan yaitu merdeka,"

katanya.

Tugas pemerintah sekarang ini bukan takut atau khawatir atas
gerakan-gerakan seperti itu. "Tapi

bagaimana pemerintah bekerja untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat, bahwa
mereka dihargai dan

ada tempat di negara ini. Itu yang paling pokok," katanya.

Berarti pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat Papua
selama ini salah? "Sangat

salah, Anda lihat otonomi khusus selama 5 tahun tidak ada hasil, itu
merupakan kampanye antipati

terhadap NKRI, betul apa tidak," katanya sambil menambahkan, Otsus adalah
jalan tengah dari tuntutan

merdeka.

Yang penting, bagaimana sekarang pemerintah membuat program-program yang
meningkatkan

kepercayaan rakyat. Karena yang luka ini hati. Jadi jangan pakai laras
senjata, kekuasaan jangan pakai

pidato-pidato yang menakutkan, kata Thaha yang menjamin pada tanggal 1
Desember tidak ada

pengibaran bendera Bintang Kejora. "Kalau ada coba cek siapa yang
melakukan itu," ujarnya.

Ada pertanyaan, kalau sekarang rakyat kasih naik bendera itu salah. "Kalau
orang korupsi dibiarkan, nah

sekarang dampaknya mana yang paling besar," ungkapnya. Sekarang ini yang
mengancam NKRI bukan

lagi PDP bukan lagi rakyat Papua, tapi para birokrasi yang mengancam NKRI.
"Karena perilaku mereka,

"ujarnya.

Secara terpisah Sekretaris Pemerintahan Dewan Adat Papua, Fadhal Sayid
Alhamid mengatakan, panel

Dewan Papua Kabupaten Jayapura akan menyelenggarakan ibadah syukur.
[ROB/M-11]

Last modified: 30/11/06

---

http://www.gatra.com/2006-12-04/artikel.php?id=99883


Bendera Bintang Kejora Berkibar di Tiga Kota

Jayapura, 1 Desember 2006 11:30
Warga di Jayapura, Timika, dan Manokwari, masih ada yang mengibarkan
bendera Bintang Kejora, untuk

memperingati ultah kemerdekaan kelompok sempalan Papua.

Wakapolda Papua Brigjen Pol Max D Aer, Jumat, di Papua membenarkan, ada
sekelompok masyarakat

yang masih tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora, meski sudah ada
larangan dari para tokoh

masyarakat, yang menegaskan tidak akan mengibarkan bendera tersebut.

Namun bendera tersebut tidak dikibarkan dalam suatu upacara bendera,
tetapi diikatkan pada sebatang

kayu di lokasi tertentu, seperti di dekat Polresta Jayapura dan Polres
Timika.

Bendera yang berkibar di Manokwari, kata Wakapolda, berdasarkan laporan,
dilakukan oleh orang

kurang waras.

Menurut dia, bendera-bendera itu saat ini sudah diturunkan, baik itu
dilakukan sendiri oleh masyarakat,

seperti yang terjadi di kampung Banti, Tembagapura, dan Timika, yang
merupakan areal operasional PT

Freeport.

"Walaupun ada pengibaran bendera di beberapa lokasi di Papua dan Irian
Jaya Barat (IJB), secara

keseluruhan situasi kamtibmas aman dan terkendali," kta Wakapolda Papua.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kapolresta Jayapura AKBP Robert Joensoe
mengatakan, hingga kini

pihaknya belum mengetahui secara pasti siapa yang mengibarkan bendera
Bintang Kejora itu.

"Bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau bendera itu mereka kibarkan di
puncak gunung atau lereng

gunung," kata AKBP Joensoe. Menurutnya, bendera yang diikat pada sebatang
kayu itu mungkin

dikibarkan sekitar pukul 05.30 WIT. [TMA, Ant]

---

http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=27676&ik=7

 Tim Putra DKI Tampil Habis-Habisan
Jumat 1 Desember 2006, Jam: 20:58:00
JAKARTA (Pos Kota) - Tim putra DKI Jakarta akan tampil habis-habisan guna
meredam kekuatan tim

Irian Jaya Barat (Irjabar) di partai final Kejurnas Hoki Senior di
Lapangan Hoki Astroturf, Senayan, Sabtu

(2/12).

DKI dan Irjabar meluncur ke partai puncak setelah di babak semifinal
mengandaskan lawan-lawannya,

Jumat (1/12). DKI yang menjuarai Grup A meraih kemenangan tipis 1-0 atas
Jabar (runner up Grup B).

Sedang Irjabar pemuncak Grup B juga menang tipis 1-0 atas Sumatera Utara
(Sumut), peringkat 2 Grup

A.

Satu-satunya gol bagi tim DKI saat menghadapi anak-anak kota Priangan ini
dipersembahkan oleh Hijri di

menit ke-32. Mesin gol DKI ini mampu melepaskan pukulan keras dari circle
area untuk membobol

gawang Jabar.

"Kami akui Irjabar adalah lawan yang cukup sulit untuk ditaklukkan. Mereka
telah melakukan persiapan

yang cukup matang. Ini terlihat dari keseriusan mereka dengan mengadakan
pelatda selama satu bulan di

Jakarta," terang Hijri.

Untuk meredamnya, kata dia, mau tak mau timnya harus tampil habis-habisan
dan konsentrasi penuh

sepanjang permainan. "Kami akan memberikan perlawanan sengit kepada
Irjabar dan kami akan buktikan

kami bisa mengalahkannya," paparnya.

Irjabar yang melangkah ke babak final harus melalui dengan susah payah
melawan Sumut. Kepastian

kemenangan Irjabar dipersembahkan oleh Mateus Kabarek di menit ke-58.

Sedang di bagian putri partai final akan mempertemukan Irjabar melawan
Sumut. Irjabar meraih tiket ke

final setelah memuncaki klasemen. Sedang Sumut tampil sebagai runner up
menyisihkan DKI Jakarta.

Ketua Umum PB PHSI Erizal Azhar mengatakan, pertarungan antara DKI dan
Irjabar diperkirakan akan

berlangsung sengit. "DKI memiliki teknik yang bagus, sedang Irjabar unggul
dalam fisik," katanya.

---

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0612/02/nas8.htm

Nasional

Sabtu, 02 Desember 2006 : 11.41 WIT


Jumlah Pengangguran Turun 1,5 Persen
Jakarta, CyberNews. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah
pengangguran pada Agustus

2006 turun 170 ribu orang dari 11,10 juta orang dari angkatan kerja) pada
Februari 2006 menjadi 10,93

juta orang atau hanya sekitar 1,5 persen dalam enam bulan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan di Jakarta, Jumat
mengatakan jumlah angkatan

kerja pada Agustus 1006 mencapai 106,39 juta orang bertambah 110 ribu
orang dibandingkan jumlah

angkatan kerja pada Februari 2006 sebesar 106,28 juta orang.

Padahal pemerintah menargetkan pengangguran terbuka pada 2009, sesuai
dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), turun menjadi 5,1 persen dari jumlah
angkatan kerja.

"Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang secara
aktif dan ekonomis

membutuhkan kerja dan telah bekerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja
antara lain ibu rumah

tangga, anak sekolah dan pensiunan," katanya.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas secara keseluruhan mencapai 160,81
juta orang atau bertambah

dari 159,26 juta orang pada Februari 2006 atau sekitar 0,9 persen.

Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2006 sebesar 95,46
juta orang, bertambah 280

ribu orang jika dibandingkan dengan Februari 2006 atau hanya sekitar 0,2
persen selama enam bulan.

Situasi ketenagakerjaan pada Agustus 2006 sangat diwarnai oleh musim
kemarau panjang yang

menyebabkan kegiatan di sektor pertanian terutama pada sawah tadah hujan
sangat berkurang. Jumlah

penduduk yang bekerja di sektor pertanian berkurang 2,18 juta orang dari
42,32 juta pada Februari 2006

menjadi 40,14 juta pada Agustus atau 5,1 persen.

Sedangkan penambahan penduduk yang bekerja di sektor lain adalah sektor
jasa bertambah 0,79 juta,

perdagangan bertambah 0,65 juta, konstruksi bertambah 0,33 juta dan
industri bertambah 0,31 juta.

"Penambahan ini akibat limpahan dari berkurangnya penduduk yang bekerja di
sektor pertanian.

Berkurangnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian karena faktor musim
menyebabkan angka

pengangguran belum dapat menurun secara signifikan," katanya.

Secara wilayah, pengangguran terbuka terbesar terjadi di Jawa 10,73 persen
(angkatan kerja 63,89 juta

orang), Sumatera 10,09 persen (21,09 juta orang), Sulawesi 11,53 persen
(7,02 juta orang), Bali dan

Nusa Tenggara 6,22 persen (6,13 juta orang), Kalimantan 9,38 persen (6
juta orang), serta Maluku dan

Irian 8,57 persen (2,16 juta orang).

Jumlah pengangguran terbuka di DKI Jakarta tercatat 11,40 persen (dari
4,30 juta angkatan kerja), Jawa

Barat 14,59 persen (17,56 juta), Jawa Barat dan DI Yogyakarta 7,85 persen
(18,79 juta), Jawa Timur

8,19 persen (19,24 juta) dan Banten 18,91 persen (3,99 juta).
( ant/Cn08 )

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/11/27/Nusantar/nusa08.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Otsus Papua Masih Butuh Sosialisasi

[JAYAPURA] Undang-Undang U No 21/2001 tentang Otonomi Khusus (otsus) Bagi
Provinsi Papua harus

terus disosialisasikan ke seluruh komponen bangsa. Fakta membuktikan,
otsus belum dipahami secara

baik dan benar sehingga timbul berbagai penafsiran yang beragam bahkan
muncul kebijakan yang keliru

dari berbagai pihak seperti elite politik, praktisi, bahkan akademisi dan
masyarakat terhadap muatan UU

tersebut.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Negeri Cenderawasih Jayapura, Prof
Dr Berth Kambuaya MBA

dalam Fokus Group Diskusi bertajuk "Efektivitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Provinsi

Papua" di Jayapura, baru-baru ini.

Dikatakan, ini harus dilakukan karena sejak diberlakukan pada 2001,
praktik penyelenggaraan

pemerintahan di Papua belum mampu mengimplementasikan ketentuan UU
tersebut secara efektif.

Pemberlakuan UU tersebut belum memberikan manfaat dan perubahan yang
signifikan terhadap fungsi

pelayanan pemerintahan dalam melayani, membangun, dan memberdayakan
masyarakat di Papua,

terlebih orang asli Papua.

Untuk itu, tambahnya, otsus harus disosialisasikan secara simultan ke
semua pihak, baik di lingkungan

pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi maupun ke instansi-instansi
lain di pusat. Selain

sosialisasi, harus ada komitmen yang diikuti tindakan nyata dari
pemerintah untuk secara komprehensif

menata berbagai kebijakan agar selaras dengan UU Otsus.

Pemerintah pusat dan Papua harus mempunyai blue print pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan

untuk Papua yang berlandaskan otsus dalam jangka 20-25 tahun ke depan.
Semua ini hendaknya

melibatkan pemerintah pusat dan daerah dengan prioritas pada aspek
pendidikan, kesehatan, dan

perbaikan gizi masyarakat.

Untuk itu, diminta dana yang ada dimanfaatkan secara efektif dan efisien
agar mampu memberi manfaat

dan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah akan

berjalan baik kalau ada rasionalisasi kewenangan yang diikuti dengan
penataan struktur kelembagaan

termasuk penataan aparaturnya serta penataan pemanfaatan keuangan daerah.

Otsus akan berjalan baik dan benar kalau didukung dengan adanya perangkat
hukum sebagai landasan

taktis dan teknis dalam mengimplementasi UU Otsus. "Otsus dapat berjalan
kalau ditunjang dengan

peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus," tandasnya. [GAB/M-11]

Last modified: 27/11/06

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/11/25/Nusantar/nus05.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Dimanfaatkan, "Tailing" Freeport untuk Pembangunan

Penandatanganan nota kesepakatan untuk pemanfatan "tailing" PT Freeport
Indonesia (FI) untuk

pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Tampak Gubernur Papua,
Barnabas Suebu dan Presiden

Direktur dan General Manager PT FI, Armando Mahler sedang menandatangani
kesepakatan tersebut di

Timika, Jumat (24/11). [Foto: Istimewa]

[TIMIKA] Pemprov Papua setuju untuk memanfaatkan tailing (limbah) dari PT
Freeport Indonesia (PT FI)

untuk pembangunan sejumlah infrastruktur di provinsi tersebut. Persetujuan
tersebut ditandatangani dalam

bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Gubernur Papua,
Barnabas Suebu dan

Presiden Direktur dan General Manager PT FI, Armando Mahler di Timika,
Jumat (24/11).

"Kita harus membangun infrastruktur jalan karena kita mempunyai uang untuk
itu. Tailing ini adalah

bagian dari konsep pembangunan infrastruktur," kata Suebu, seusai
penandatangan MoU tersebut.

Barnabas menambahkan, dengan ditandatanganinya MoU itu, hal-hal mengenai
tailing yang selama ini

dianggap sebagai masalah telah terlesaikan dan itu terbukti dengan adanya
penelitian dari Institut

Teknologi Bandung (ITB).

"Dengan hidmat dari Tuhan, ada penyelesaian dari masalah ini. Ini yang
disebut kelemahan telah diubah

menjadi kekuatan. Kita harus bangun jalan karena kita punya uang. Tailing
ini adalah bagian dari konsep

pembangunan infrastruktur itu," katanya lagi.

Kesepakatan yang disebutkan dalam MoU tersebut adalah, PT FI akan
menanggung biaya angkutan dan

menumpuk tailing di dalam wilayah kerja PT FI yang mudah dijangkau
Pemprov. Selanjutnya, Pemprov

Papua akan mengangkut tailing keluar wilayah kerja PT FI sesuai dengan
rencana penggunaannya.

Pemprov akan bekerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri
(LAPI) ITB dalam

pemanfaatan tailing tersebut. Pemprov dan PT FI akan melibatkan Pemkab
Mimika untuk melakukan studi

kelayakan mengembangkan proyek industri untuk mendayagunakan tailing
sebagai bahan baku

pembuatan bata, pipa, beton cetak dan produk-produk terkait lainnya.
Industri yang dimaksud akan dalam

bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berlokasi di Timika.

Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, PT FI telah bekerja sama dengan ITB untuk
melakukan penelitian dan

pengembangan mengenai teknologi pemanfaatan tailing untuk pembangunan
infrastruktur dan bahan

konstruksi. Hasil penelitian ITB itu menunjukkan, tailing merupakan bahan
baku konstruksi yang sangat

baik. Tailing antara lain dapat digunakan untuk bahan baku pipa, bata,
beton cetak, bahan baku jembatan

dan bahan baku jalan.

Armando Mahler menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap nota
kesepahaman itu dapat menjadi

langkah yang berarti untuk mewujudkan pembangunan Papua dengan menggunakan
sumber daya yang

telah siap. Diharapkan kerja sama antara Pemprov Papua, Pemkab Mimika
dengan PT FI maupun

instansi terkait dapat terus berlangsung, bahkan ditingkatkan di
waktu-waktu mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Papua, Adwin R Ichwan mengatakan,
Pemprov Papua akan

membangun jalan arteri dari Jayapura menyusuri pantai sampai Nabire.
Kemudian dari Jayapura akan

dibangun jalan menuju Wamena. Dari Wamena akan dibangun jalan ke Mulia,
seterusnya ke Timika. Dari

Timika, infrastruktur jalan akan dibangun menuju Enarotali dan selanjutnya
ke Nabire. Sementara itu, dari

Timika juga akan dibangun jalan lain menuju ke Yahukimo.

Gubernur berharap pada Maret 2007, bahan baku dari tailing tersebut sudah
dapat dimanfaatkan untuk

pembangunan proyek infrastruktur jalan di sejumlah tempat. [GAB/ROB/W-8]

Last modified: 25/11/06

---

http://www.antara.co.id/seenws/?id=47675

'Bintang Kejora' Berkibar di Tiga Kota Papua

Jayapura (ANTARA News) - Beberapa kelompok masyarakat Papua masih
mengibarkan bendera

"Bintang Kejora" untuk memperingati kemerdekaan wilayah ini di beberapa
kota Papua, yakni Jayapura,

Timika, dan Manokwari.

Wakapolda Papua, Brigjen Pol Max D Aer, ketika dihubungi ANTARA, Jumat,
mengakui ada sekelompok

masyarakat yang masih tetap mengibarkan bendera "Bintang Kejora", walaupun
sudah ada pernyataan

dari para tokoh masyarakat yang menegaskan tidak akan mengibarkan bendera
tersebut.

Pengibaran bendera itu tidak dilakukan melalui upacara bendera, hanya
diikatkan pada sebatang kayu di

lokasi tertentu, seperti di dekat Polresta Jayapura dan Polres Timika.

Bendera yang berkibar di Manokwari, kata Wakapolda, dari laporan yang
diterima terungkap dilakukan

oleh orang kurang waras.

Menurut dia, bendera-bendera itu saat ini sudah diturunkan, baik itu
dilakukan sendiri oleh masyarakat,

seperti yang terjadi di Kampung Banti, Tembagapura, Timika, yang merupakan
areal operasional PT.

Freeport Indonesia.

"Walaupun ada pengibaran bendera di beberapa lokasi di Papua dan Irian
Jaya Barat (IJB), secara

keseluruhan situasi kamtibmas aman dan terkendali," kta Wakapolda Papua.

Sementara itu, secara terpisah Kapolresta Jayapura, AKBP Robert Joensoe,
kepada ANTARA mengakui

hingga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti siapa yang mengibarkan
bendera "Bintang Kejora"

itu.

"Bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau bendera itu mereka kibarkan di
puncak gunung atau lereng

gunung," kata Joensoe, seraya menambahkan bendera yang diikat pada
sebatang kayu itu mungkin

dikibarkan sekitar pukul 05.30 WIT. (*)

Copyright © 2006 ANTARA

1 Desember 2006 10:43

---

http://www.antara.co.id/seenws/?id=47673

Masyarakat Merauke Dilarang Kibarkan 'Bintang Kejora'

Jayapura (ANTARA News) - Seluruh lapisan masyarakat adat Marin, Merauke,
Papua, dilarang

mengibarkan bendera "Bintang Kejora", sebab mereka akan berhadapan dengan
TNI dan Polri, kata

tokoh masyarakat adat Marin, Yulius Bolegepze, di Merauke, Jumat.

Yulius mengatakan hal itu kepada ANTARA melalui telepon selular sehubungan
dengan tibanya 1

Desember 2006 yang oleh kelompok tertentu di Papua dianggap sebagai hari
kemerdekaan wilayah

paling timur dari NKRI itu.

"Sebagai tokoh masyarakat adat Merauke, yakni Suku Marin, kami serukan
agar tidak satu orang pun

mengibarkan bendera 'Bintang Kejora' pada 1 Desember hari ini, karena jika
itu dilakukan maka kalian

akan berhadapan dengan TNI dan Polri yang merupakan pengawal keutuhan
NKRI," katanya.

Dikatakannya pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat di Papua mengenal
dua jenis bendera, yaitu

Bendera Nederland dan Bendera adat Papua. Pada masa pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid,

bendera adat Papua diizinkan untuk dikibarkan, meski kemudian dilarang lagi.

Yulius mengemukakan dia memahami larangan pengibaran bendera "Bintang
Kejora", karena dapat

berkonotasi lain, yakni lambang perjuangan kemerdekaan Papua, namun hal
itu tidak mungkin dilakukan

karena Papua berada dalam bingkai NKRI.

Menyadari akan hal itulah, maka Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua
(PDP), Taha Muhammad

Al Hamid, sebelum 1 Desember 2006 telah mengimbau semua komponen
masyarakat Papua agar tidak

mengibarkan bendera adat Papua itu.

Yulius, yang pada 2 Mei 2000 bersama sekelompok masyarakat adat Marin
mengibarkan bendera

"Bintang Kejora" di alun-alun Kantor Bupati Merauke itu, mengatakan pada
waktu itu pihaknya

mengibarkan bendera tersebut sebagai bendera adat Papua, lambang persatuan
masyarakat adat Papua,

tetapi sekarang dia mengimbau masyarakat Papua agar tidak lagi mengibarkan
bendera itu.

Mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di
Kabupaten Merauke, dia

menjelaskan pada hari ini situasi kehidupan masyarakat setempat kondusif
dan tidak ada seorang Papua

pun yang mengibarkan bendera "Bintang Kejora".

"Sebelum 1 Desember 2006 ada tersebar isu bahwa akan ada pengibaran
bendera "Bintang Kejora" di

Merauke sehingga pada dini hari tadi kota Merauke terlihat cukup lengang,
namun setelah pukul 08.00

WIT suasana hidup kemasyarakatan menjadi normal seperti hari-hari
sebelumnya, karena tidak ada

seorang Papua pun yang mengibarkan bendera itu," katanya.

Dia mengingatkan bahwa jika hingga sore nanti terjadi pengibaran bendera
"Bintang Kejora" di Merauke,

maka itu berarti ada tindakan rekayasa dari kelompok tertentu yang ingin
mengacaukan kehidupan

masyarakat Merauke dan ingin mengadudomba masyarakat asli Merauke, yaitu
suku Marin dengan warga

yang berasal dari luar Papua.

Menurut dia, masyarakat asli Merauke menyadari bahwa jumlah mereka sangat
kecil yaitu sekitar 40 ribu

jiwa, sementara jumlah warga masyarakat Merauke yang berasal dari luar
Papua mencapai lebih dari 300

ribu jiwa, sehingga masyarakat asli Merauke tidak akan melakukan tindakan
kriminal dengan berhadap-

hadapan dengan masyarakat yang berasal dari luar Papua, karena hal itu
akan merugikan diri sendiri.

"Kami minta semua komponen masyarakat Merauke agar tetap tenang dan
bekerja seperti biasa tanpa

takut, karena kita semua bersaudara," kata Yulius Bolegepze. (*)

Copyright © 2006 ANTARA

1 Desember 2006 10:26

---








============================================================================
KABAR IRIAN ("Irian News since 1994") www.kabar-irian.com
NOTE: "All items are posted for their news/information content. They are
not necessarily the views of IRJA.org or subscribers. "