[Kabar-Irian] Berita: Bulan Maret sampai dengan 27 (Bahasa)
========================KABAR IRIAN=========================================
News on Irian Jaya/West Papua/IRJA-BAR
Unsubscribe/Change Options:
http://www.kabar-irian.com/mailman/listinfo/kabar-irian
Archives: http://www.kabar-irian.com/pipermail/kabar-irian
Email Commands- Subscribe/unsubscribe/options/help
List-Post: kabar-irian@kabar-irian.com
List-Help: kabar-irian-request@kabar-irian.com?subject=help
List-unsubscribe: kabar-irian-request@kabar-irian.com?subject=unsubscribe
List-subscribe: kabar-irian-request@kabar-irian.com?subject=subscribe
Contacts: admin@irja.org, news@kabar-irian.com, editors@kabar-irian.com
Too much mail? Switch to the digest version. As a matter of policy we DO NOT
handle requests except in emergencies.
Kabar Irian (Papua)
Sampai Maret 27 2007
Topik2
* Perang Suku di Papua, 9 Orang Tewas
* 9 Tewas, Ratusan Warga Paniai Luka-luka
* Hari ini, 700-an Turis Asing Tiba di Jayapura
* TNI-AU akan Tempatkan Radar di Timika
* Soal Tambang Emas Harus Dibicarakan
* Hak Warga di LNG Tangguh Harus Dituntaskan
* Presiden Segera Tandatangani Perpu Provinsi Papua Barat
* Terapung di Laut
* 200 Warga Papua Akan Dipulangkan dari PNG
* Dubes Belanda Pertemuan Tertutup Dengan Gubernur
* 741 Guru di Papua Tinggalkan Tugas
* "Kami Tak Dukung Separatis Papua"
* Dikeroyok Massa, 1 Orang Tewas
* Pemerintah Bangun 11 Ruas Jalan di Papua
* TONGGOI PAPUA PT FREEPORT MENUNTUT HAK
* MAHASISWA PAPUA KORBAN BANJIR JAKARTA DAPAT BANTUAN
* LAGI, MASSA MENDATANGI KANTOR DPRD TIMIKA
* Massa yang masih menduduki Kantor DPRD Mimika.
* PEMERINTAH TETAP MENJALANKAN PROGRAM KESEHATAN RAKYAT MISKIN
* KENDARAAN DI KOTA TIMIKA ANTRE PREMIUM DI SPBU
* PEMILIHAN KETUA DPRD MIMIKA DIWARNAI LEMPAR BATU
* PEMILIHAN KETUA DPRD DI MIMIKA BERLANGSUNG RICUH
* PETUGAS KEAMANAN FREEPORT MENGGAGALKAN PENYELUNDUPAN KUPU-KUPU
* PERSEDIAAN PINANG DI TIMIKA MENIPIS
* TENAGA MEDIS MOGOK KERJA, PUSKESMAS TERABAIKAN
* PEMERINTAH BERUPAYA MENINGKATKAN HARGA JUAL LNG TANGGUH
* Pusat Didesak Revisi Kontrak Kerja Freeport
* Dana PAUD Papua, Naik
* Pemprov Papua Serius Tangani Pembangunan Jalan Nabire-Enarotali
* Pemerintah Percepat Proses Pergantian Nama Irjabar Jadi Papua Barat
* Panwas Beberkan Laporan Kecurangan Pilkada
* Warga Papua Unjuk Rasa Tolak Pemekaran
* Pembagian Dana Otsus dengan Irjabar Perlu Payung Hukum
*
---
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/03/09/brk,20070309-95188,id.html
Perang Suku di Papua, 9 Orang Tewas
Jum'at, 09 Maret 2007 | 23:26 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Perang antara suku Dani dan Kobagau di Papua
kembali terjadi. Sebanyak
sembilan orang tewas dalam perang antarsuku itu. Salah satu korban,
Herman, anak berusia sebelas
tahun. "Perang antarsuku ini adalah perang lanjutan dari yang sudah
terjadi beberapa waktu lalu," kata
Kepala Bidang Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Besar
Bambang Kuncoko di
kantornya, Jumat (9/3).
Menurut Bambang, korban tewas terdiri dari lima orang dari suku Kobagau
dan empat lainnya dari suku
Dani. Empat korban tewas dari suku Dani adalah Hendrikus (30 tahun), Yoan
(35), Rafaelus (35), dan
Nicodemus (58). Sedangkan dari Kobagau, selain Herman, adalah Alfons (36
tahun), Enos (28), Poka
(38), dan Daniel (40).
Bambang mengatakan, saat ini Kepolisian Resort Paniai, Papua, berusaha
mencegah perang agar tak
berlanjut. Bentrokan yang terjadi sejak Rabu (7/3) lalu itu kini sedang
diupayakan diselesaikan dengan
melibatkan kepala suku (ondoasih) dan kampung (korani) dari kedua belah
pihak. "Pendekatan persuasif
secara intensif sedang dilakukan," kata Bambang. Sebab, kata dia, jika tak
ada penyelesaian, perang
akan terus berlanjut terus karena ada dendam.
Yophiandi
---
KOMPAS
Sabtu, 10 Maret 2007
9 Tewas, Ratusan Warga Paniai Luka-luka
Jayapura, Kompas - Pertikaian antarwarga Papua kembali terjadi di
Kabupaten Paniai, Papua. Hingga
Jumat (9/3), perang tradisional itu sedikitnya menewaskan sembilan orang
dan melukai ratusan warga
lainnya. Berkait dengan itu, Kepolisian Resor Paniai telah menurunkan tim
untuk mendamaikan kelompok
yang bertikai.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen (Pol) Max Donald Aer di
Jayapura menjelaskan,
pertikaian di Kampung Yoparu, Distrik Sugapa, Kabupaten Paniai, itu telah
berlangsung sejak 26
Februari. "Awalnya ditangani oleh Kepolisian Sektor Sugapa, tetapi
pertikaian terus berkembang," kata
Aer.
Aer mengatakan, jarak Kampung Yoparu dengan Markas Polsek Sugapa sangat
jauh dan hanya bisa
ditempuh dengan berjalan kaki. Karena sulitnya komunikasi, sampai Jumat
malam Aer belum mendapat
laporan tentang situasi terakhir di lokasi Yoparu.
Data yang dihimpun Polda Papua menyebutkan, pertikaian di Kampung Yoparu
itu juga melibatkan anak
-anak. Setidaknya, salah seorang korban tewas adalah anak-anak, Herman
Kobogau (11). Korban tewas
yang lain dalam pertikaian itu adalah Hendrikus Sani (26), Yan Sani (35),
Rafael Sani (35), Niko Sani
(50), Alfons Kobogau (36), Enos Jegeseni (28), Baka Kobogau (38), dan
Daniel Kobogau (40).
Dalam pertikaian yang telah berlangsung satu pekan itu, 32 orang terluka
parah dan 122 orang luka
ringan. Seorang anggota Kepolisian Sektor Sugapa, Bripda Yafet Turembi,
juga terkena panah di bahu
kiri. Turembi berhasil diselamatkan dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit
Umum Daerah Nabire dengan
pesawat terbang.
Pertikaian bermula dari meninggalnya Hendrikus Sani. Pihak keluarga
menduga Hendrikus diracun
Stevanus Kobogau. Karena itu, mereka meminta denda kepada Urubeka Kogoya,
istri Stevanus.
Pihak Kogoya tak terima sehingga terjadi perang. "Pertikaian itu berhasil
didamaikan, tetapi kembali
terulang pada 26 Februari." kata Aer. (row)
---
CENDRAWASIH POS
Sabtu, 10 Maret 2007
Hari ini, 700-an Turis Asing Tiba di Jayapura
JAYAPURA- Sepertinya Kota Jayapura mulai dilirik turis mancanegara.
Buktinya hampir setiap tahun ada
saja wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Portnumbay ini, baik yang
datang sendiri-sendiri
maupun berbarengan dengan menumpang kapal pesiar. Seperti yang terjadi
Sabtu (10/3) pagi hari ini.
Dipastikan sekitar pukul 06.00 WIT akan tiba satu kapal pesiar asal
Bahamas USA yang bernama Maxim
Gorkiy dengan mengangkut 700-an bule.
Kepala Kantor Imigrasi Klas I Jayapura Giri Haryanto, SH mengungkapkan hal
itu kepada Cenderawasih
Pos kemarin. "Besok, satu kapal pesiar akan masuk ke Kota Jayapura dan
membawa ratusan turis
asing," ungkapnya. Kapal pesiar tersebut akan membawa sekitar 768
wisatawan yang datang dari
berbagai negara di dunia, sehingga dipastikan hari ini Kota Jayapura bakal
kebanjiran turis asing.
Dikatakan, sejauh ini pihaknya sudah menerima laporan dan manifest (daftar
penumpang kapal) itu dan
sejauh ini tidak ada masalah, karena secara administrasi dirasa cukup
memenuhi syarat.
"Tapi kita tidak tahu besok nanti kita lihat saja, kami sudah mengirim
staf ke Wiwak dan akan menyertai
kapal itu sampai ke Jayapura hari ini," katanya. Dan hari ini tentunya
pihaknya akan kembali melakukan
pemeriksaan dokumen terhadap para wisatawan manca negara itu.
Kata Giri, kemarin kapal pesiar tersebut sedang berlabuh di Wiwak Papua
New Guinea (PNG) setelah
sebelumnya berangkat dari Sidney Australia dan sore kemarin berangkat
menuju Kota Jayapura.
"Jadi kapal itu sekarang sedang singgah dan berlabuh di Wiwak, besok pagi
tiba di pelabuhan Jayapura,"
jelasnya.
Di Jayapura, kapal tersebut akan berlabuh hingga bebarapa jam sementara
para turis akan mengunjungi
sejumlah objek wisata dan situs sejarah. Hanya saja, ia tidak menyebutkan
secara rinci ke objek wisata
mana saja para turis itu akan berkunjung, namun dipastikan hanya objek
wisata yang ada di sekitar
Jayapura saja yang akan dikunjungi.
Adapun asal negara para wisatawan tersebut antara lain, dari Jerman,
Austria, Swiss, Rusia, Denmark,
Belanda, Italia, Luxemburg dan Thailand. "Tapi berdasarkan manifest yang
dikirim kepada kami, yang
paling banyak datang dari Jerman," katanya. Sorenya, kapal tersebut akan
kembali berlayar menuju
Belawan dan selanjutnya ke Sabang.
Ditambahkan Giri, hal positif yang diambil dari kunjungan kapal pesiar ini
adalah menjadi indikator bahwa
potensi wisata Kota Jayapura saat ini sudah mulai terkenal di mancanegara,
sehingga mengundang para
wisatawan untuk datang singgah ke kota ini. "Jadi ini adalah sesuatu yang
baik, karena dengan begitu
kota Jayapura akan menjadi semakin terkenal," tandasnya.(ta)
Sabtu, 10 Maret 2007
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/3/14/tni-au-akan-tempatkan-radar-di-timika-papua/
TNI-AU akan Tempatkan Radar di Timika, Papua
Timika, Papua (ANTARA News) -
Markas Besar (Mabes) TNI-AU berencana menempatkan sebuah radar pertahanan
udara di Timika,
Kabupaten Mimika, Papua untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan
terjadinya pelanggaran
lintas batas udara oleh pesawat asing.
"Sesuai program dari Mabes TNI-AU, tahun 2007 kita akan
tempatkan radar di Merauke menyusul Timika dan Kaimana di Provinsi Papua
Barat/Irian Jaya Barat.
Dengan demikian pertahanan udara di kawasan selatan Papua menjadi rapat
sehingga tidak ada celah
bagi kemungkinan terjadi gangguan keamanan dari udara," kata Komandan
Pangkalan Udara (Danlanud)
Moses Kilangin, Timika, Letkol. Teck.
Bambang Triono di Timika, Rabu.
Menurut Triono, saat ini di seluruh wilayah Papua baru terdapat satu
radar pertahanan udara yaitu di Biak. Dengan kondisi tersebut, katanya,
TNI-AU tidak mampu memantau
seluruh wilayah Papua dari kemungkinan pelanggaran lintas batas udara dari
pesawat asing bahkan tidak
dapat pula memantau kasus-kasus pencurian dan penyelundupan sumber daya
alam yang terjadi di
seluruh wilayah Papua.
"Kalau tidak ada hambatan tahun depan dimulai pembangunan berbagai prasarana
pendukung seperti menara untuk penempatan radar itu dan diperkirakan tahun
2010 sudah bisa
dioperasikan. Daya jangkaunya 250 notikal mile. Soal anggarannya saya
tidak tahu persis tapi yang pasti
untuk sebuah teknologi tinggi, biayanya tidak murah," papar Triono.
Terkait rencana dimaksud, katanya,
Lanud Timika akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemkab) Mimika.
Menyinggung tentang
pengawasan udara yang dilakukan jajaran TNI-AU di Papua, Triono
menjelaskan sejauh ini tetap dilakukan
sesuai kemampuan sarana dan prasarana yang dimiliki.
"Patroli udara dilakukan secara rutin sepanjang
tahun dengan menggunakan pesawat boeing 737 seri 200 yang berhomebase di
Makassar, Sulawesi
Selatan," jelasnya.
Triono juga menyinggung tentang kegiatan lapis ulang (over lay) Bandara Moses
Kilangin Timika yang dilakukan oleh pihak PT AVCO, mitra PT Freeport
Indonesia akan dikerjakan mulai
April mendatang.
Bandara Moses Kilangin, katanya, merupakan bandara dengan standar
internasional. Panjang landasan
pacu 2.395 meter. Letak Bandara Moses Kilangin Timika sangat strategis
dalam rangka menunjang
operasi TNI-AU khususnya dalam hal pengangkutan logistik sembilan bahan
pokok (sembako) ke daerah
-daerah pegunungan tengah dan selatan Papua.(*)
Copyright © 2007 ANTARA
---
KOMPAS
Jumat, 16 Maret 2007
Soal Tambang Emas Harus Dibicarakan
Jayapura, Kompas - Border Liasons Officer Meeting antara Pemerintah RI dan
Pemerintah Papua Niugini
pada April mendatang diharapkan mengagendakan pembahasan dampak negatif
pertambangan Ok Tedi
Mining Limited di Papua Niugini terhadap wilayah Papua.
Saat ini tiga kabupaten di Papua tercemar. Sementara Ok Tedi Mining
Limited (OTML) akan mengakhiri
operasinya pada tahun 2010.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Daerah Provinsi Papua Berti
Fernandez menjelaskan akan
mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dampak negatif pertambangan OTML
diagendakan dalam
pertemuan Border Liasons Officer Meeting di Kiungga, Papua Niugini (PNG),
April.
"Kalau sudah menyangkut masalah pencemaran lingkungan, tentu harus
dibahas. Tentunya kita juga perlu
mendengar pandangan Pemerintah Papua Niugini. Kita perlu meletakkan
pilihan permasalahan (yang
diagendakan) dari sudut kepentingan kita," kata Berti.
Perusahaan OTML dimiliki perusahaan pertambangan Australia, BHP Billiton,
yang memproduksi emas
sejak 1984. Perusahaan itu setiap hari membuang 80.000 ton tailing (limbah
padat) dan 12.000 ton batuan
sampah ke Sungai Ok Tedi di PNG yang mengalir ke Sungai Fly, yang melewati
Kabupaten Boven Digul
dan Kabupaten Merauke. Namun, masyarakat sekitar tak pernah diberi
kompensasi.
Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo mengatakan, dampak pencemaran dirasakan di
tiga distrik, yaitu
Waropko, Mindiptana, dan Jair. Pepohonan dan ikan di bantaran Sungai Fly
juga mati.
Soal pencemaran pernah dibicarakan pada pertemuan pemerintah kedua negara
di Kalimantan 2006,
tetapi belum ada tindak lanjutnya. Dia berharap hal itu bisa ke dunia
internasional.
Tanah ulayat
Selain mencemari sungai di Boven Digul dan Merauke, lokasi tambang yang
berada 18 kilometer di
sebelah timur perbatasan RI-PNG itu adalah tanah hak ulayat Suku Ngalum.
"Suku Ngalum tak pernah menerima kompensasi dari kegiatan OTML. Padahal,
mereka di Kabupaten
Pegunungan Bintang menerima dampak sosial dari kegiatan pertambangan itu,"
ujar Wakil Bupati
Pegunungan Bintang Theodorus Sitokdana saat dihubungi di Jakarta, Kamis
(15/3).
Pertambangan Ok Tedi yang diekstrasi OTML itu terletak di Pegunungan
Bintang (Star Mountain), di sudut
utara ke arah barat Western Province, PNG.
Pada tahun 1994 masyarakat adat di PNG melakukan gugatan class action
terhadap BHP, pemegang
saham terbesar OTML. Gugatan itu dilakukan di Pengadilan Melbourne,
Australia. Akhirnya, pada tahun
1996 dicapai kesepakatan bahwa OTML membayar sejumlah kompensasi kepada
masyarakat setempat.
Pada tahun 2001, OTML kembali digugat di pengadilan dengan tuduhan tidak
mematuhi kesepakatan
tahun 1996.
Masalah itu diselesaikan melalui pendirian Papua New Guinea Sustainable
Development Limited selaku
pelaksana program pembangunan masyarakat PNG. Setiap tahun BHP Biliton
membayar program
pembangunan masyarakat senilai lebih dari 80 juta dollar AS. (row)
---
RADAR SORONG
Jumat, 16 Maret 2007
Hak Warga di LNG Tangguh Harus Dituntaskan
MANOKWARI - Tuntutan masyarakat asli di daerah proyek pertambangan gas
cair alam, LNG (Liquid
Natural Gas) Tangguh yang merupakan bagian hak mereka harus dibicarakan
secara tuntas sebelum
perusahaan raksasa itu berproduksi. "Permintaan masyarakat agar adanya
persentasi hasil produksi
perusahaan BP pada masa produksi nantinya, menurut saya, harus dibicarakan
sekarang," ujar Prof.
Frans Wanggai, Rektor Universitas Negeri Papua, Rabu (14/3).
Menurut Frans Wanggai, upaya tersebut mesti dilakukan segera oleh
masyarakat -yang terkena dampak
atau daerahnya yang di-tambang- dengan pemerintah daerah, pemerintah
pusat, dan pihak perusahaan.
''Soal persentasi, 1 % atau 10 % itu tidak masalah, sepanjang adanya
kesepahaman bersama oleh semua
pihak yang berkepentingan," ungkapnya. Yang pasti, mesti ada sesuatu
bagian hasil produksi
perusahaan gas alam cair terbesar di Asia Tenggara itu bagi masyarakat
setempat.
Sementara itu, terkait permintaan masyarakat dalam keikutsertaan
kepemilikan saham pada perusahaan
LNG Tangguh BP Tangguh, menurut Frans Wanggai, tidak masalah, asalkan
memiliki modal yang cukup
guna membeli sebagian saham perusahaan itu, dalam bentuk penyertaan modal
usaha. "Kan dalam satu
usaha itu, kepemilikan saham berarti saya punya uang yang diinvertasikan
pada perusahaan tersebut.
Tapi ingat ketika perusahaan bangkrut, anda juga ikut bangkrut. Jadi
sebaiknya, masyarakat jangan dulu
berpikir soal saham untuk saat ini,"pesannya.
Dia berharap perjuangan bersama, warga Teluk Bintuni, agar memiliki
sesuatu bagian pada hasil produksi
perusahaan LNG Tangguh, seperti permintaan prosentase hasil produksi
dapat dilakukan dengan pendekatan yang baik dan bijaksana. (cr-17)
---
RADAR SORONG
Jumat, 16 Maret 2007
Presiden Segera Tandatangani Perpu Provinsi Papua Barat
MANOKWARI-Pergantian nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua
Barat secara resmi
tinggal menghitung hari. Sejumlah pejabat Provinsi Papua Barat dan pejabat
Depdagri terus melakukan
pembicaraan. Kamis (15/3) kemarin dilakukan pembicaraan tahap IV yang
terakhir untuk
mengharmonisasikan pandangan dengan Mensesneg. ''Hari Kamis, rapat tahap
IV untuk harmonisasi.
Pokoknya sudah disetujuilah tinggal diresmikan,'' ujar Plt Sekda Provinsi
Papua Barat, Ir ML Rumadas MSi kepada Manokwari Pos, kemarin.
Lebih jauh, Plt Sekda menyatakan, pergantian nama ini perlu ditetapkan
dalam suatu peraturan
pemerintah pusat karena provinsi ini lahir dengan nama Provinsi Irian Jaya
Barat berdasarkan UU No 45
Tahun 1999 yang telah dinyatakan gugur oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi
pada tahun 2004 lalu. Dan perubahan nama ini akan dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah (PP).
Bila sinkronisasi dengan Mensegneg berjalan baik, maka selanjutnya
rancangannya akan diserahkan ke
Presiden untuk kemudian PP ditandatangani.''Kalau sudah sinkron tinggal
ditandatangani Presiden untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah.Ya,
kita harapkan tidak terlalu
lama lagi,'' ujarnya.
Dikatakan Rumadas lagi, perubahan nama ini akan menjadi hadiah istimewa
dari Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono untuk masyarakat Papua Barat. Direncanakan Presiden akan
menyerahkan langsung PP ini di Manokwari. Sebab, dijadwalkan presiden akan
berkunjung ke Prov
Papua Barat pada 23 Maret mendatang.''Akan menjadi hadiah istimewa untuk
masyarakat Papua Barat,''
paparnya lagi.
Ia belum mau menjelaskan poin-poin penting dalam perubahan nama tersebut,
namun yang jelas, dengan
pergantian resminya perubahan nama menjadi Provinsi Papua Barat, maka
langkah untuk mensinkronkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus
makin terbuka. Ini juga
akan mendukung hasil kesepakatan antara Gubernur Papua Barat dengan Gubernur
Papua di Mansinam 20 Februari mengenai pembagian dana Otsus untuk kedua
provinsi di tanah Papua.
Ditanya mengenai rencana pertemuan menindaklanjuti kesepakatan Mansinam 20
Februari lalu, Plt Sekda
menyatakan, jadwal belum mengalamai perubahan, yakni pada minggu kedua
April nanti. Dalam
pertemuan yang melibatkan kedua gubernur, para bupati se-tanah Papua ini
diharapkan akan ada
penyerahan aset P3D dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat serta
kejelasan mengenai pembagian
dana otonomi khusus. (lm)
---
KOMPAS - Selasa, 20 Maret 2007
Terapung di Laut
Mereka Diselamatkan Kebesaran Tuhan
Agung Setyahadi
Selama 15 hari terombang-ambing di lautan lepas, rombongan Kepala Dinas
Kesehatan Maluku Tenggara
Barat dr Juliana LL Carolus (49) mengalami berbagai kejadian luar biasa
yang jauh di luar logika. Mereka
sempat digoda oleh harapan-harapan semu yang hampir menjebak dalam
keputusasaan.
Selama berada di tengah lautan, Juliana Carolus beserta lima stafnya, Nel
Tulalean, Maikel Jilfufin, Dani
Ariesan, Adebu Rahanluan, dan Sami Jabar, tak putus-putusnya berdoa.
Namun, Tuhan menguji mereka
terlebih dahulu.
Ujian pertama datang pada 1 Maret pukul 15.00 WIT saat mereka berada di
Tanjung Neraka, perairan
yang terkenal ganas karena berbatasan dengan laut lepas. Cuaca cerah
tiba-tiba berubah gelap, angin
bertiup kencang, dan air laut pun bergolak. Kapal diombang-ambingkan
gelombang besar.
Mereka berteriak-teriak ketakutan sambil terus berdoa memohon diselamatkan
Tuhan. Mereka kemudian
"dikeluarkan" dari badai dan cuaca pun kembali cerah.
Ujian pertama itu menyisakan trauma sekaligus menguatkan mereka saat
menghadapi cobaan berikut.
Malam harinya mereka dihantam gelombang besar lagi. Doa terus dipanjatkan.
Selama dua hari terapung
itu, mereka dihantam tiga kali badai. Cuaca tenang selama dua hari, tetapi
mereka dihantam badai lagi
hingga sekitar 10 kali.
"Setelah penyelamatan yang pertama, kami dikuatkan. Mukjizat Tuhan, setiap
ada gelombang besar,
ombak pecah di depan kami dan jadi ombak kecil-kecil," kata Juliana Carolus.
Dalam perjalanan itu, mereka makan makanan pendamping (MP) ASI yang akan
diberikan kepada anak-
anak penderita busung lapar di Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku.
Mereka memperoleh air tawar dari hujan yang turun bersama badai. Air
ditampung di atap kapal cepat
(speedboat) dan dimasukkan ke dalam plastik-plastik pembungkus MP ASI.
Keenam orang itu tidur berdesakan di dalam dek speedboat yang sempit.
Buang air pun terpaksa mereka
lakukan di dalam speedboat. Kapal kecil itu menjadi rumah mereka di tengah
Laut Arafuru. Kalau hujan,
mereka tetap basah. Bila cuaca cerah, mereka menjemur salah satu di antara
dua baju yang dibawa di
atap speedboat.
Di tengah pengharapan dan ketidakpastian itu, mereka merasa terhibur oleh
dua ikan yang menyertai
mereka selama terapung di laut. Setiap kali laut tenang, dua ikan itu
selalu tampak di sisi speedboat.
Dokter Juliana Carolus sendiri tak tahu jenis ikan yang terus mengikuti ke
mana pun speedboat bergerak.
Rombongan yang dipermainkan ombak itu berbagi makanan dengan sepasang ikan
itu. Remah-remah MP
ASI ditaburkan ke laut untuk dua teman setia mereka itu.
Setelah berhasil melalui ujian-ujian alam, mereka diuji dengan
harapan-harapan. Di kejauhan mereka
melihat kapal nelayan. Harapan selamat bangkit kembali dan mereka
berteriak-teriak meminta tolong.
Namun, harapan berubah menjadi kehampaan saat kapal itu tidak jadi mendekat.
Cobaan itu datang hingga enam kali, bahkan speedboat mereka berada sangat
dekat dengan kapal
kontainer. Namun, tak ada yang mendengar teriakan mereka.
"Sering anak-anak ini mengeluh karena tiba-tiba kapal nelayan tak jadi
menolong. Saya bilang enggak
boleh begitu, Tuhan tidak akan menolong. Itu adalah cobaan," ujar Juliana
Carolus.
Dalam kungkungan ketidakpastian itu, mereka mengucapkan nazar. Bila
selamat, ada yang ingin
mengabdikan diri untuk melayani masyarakat di Maluku Tenggara Barat, ada
pula yang hendak
membantu gereja.
"Kalau Tuhan memakai kami untuk melayani di sana, tolong selamatkan. Apa
pun yang terjadi, kami akan
kembali untuk melayani masyarakat Maluku Tenggara Barat," ujar dr Juliana
Carolus yang bertugas di
daerah itu sejak tahun 2005.
Doa mereka baru terjawab setelah 15 hari di lautan. Pertolongan datang
dari kapal nelayan Putra Tunggal
yang dinakhodai Samsudin. Pertolongan datang di ujung waktu karena jika
terlambat sehari lagi, mereka
akan melewati perbatasan Papua Niugini, dan kemungkinan selamat sangatlah
tipis.
"Saat itu kami sudah tidak punya air. Kalau tidak ada yang menolong, kami
pasti mati satu per satu. Saat
katong susah, Tuhan kasih bantuan kepada katong untuk pulang," kata Dani
Ariesan di Bandara
Pattimura, Ambon, Sabtu (17/3).
Keselamatan enam orang yang selama 15 hari hilang di laut lepas itu
disyukuri oleh mereka dan
keluarganya. Mereka tetap akan menjalankan tugas di Dinas Kesehatan Maluku
Tenggara Barat. Nel
Tulalean dengan mantap menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya mengabdi
bagi masyarakat.
"Saya akan tetap melayani sampai profesi selesai," katanya.
Juliana Carolus pun mensyukuri keselamatannya dengan kembali menjalankan
tugasnya di daerah itu. Ia
akan melayani masyarakat Maluku Tenggara Barat yang masih dilanda busung
lapar dan minim layanan
kesehatan. Tuhan menyelamatkan mereka untuk menerangi rakyat yang jauh di
tenggara Kepulauan
Maluku itu....
---
CENDRAWASIH POST
Kamis, 22 Maret 2007
200 Warga Papua Akan Dipulangkan dari PNG
*Agustadi: Masih Ada 25.000 Warga RI (Papua) di Sana
JAYAPURA- Meski sampai saat ini pertemuan antara Presiden (RI) H. Susilo
Bambang Yudhoyono
(SBY) dengan Perdana Menteri PNG (Papua New Guinea) Michael Somare, belum
bisa dipastikan
tanggal pelaksanaannya, bahkan terus diundur, namun hal itu tidak
mengurangi hubungan persaudaraan
antara dua negara tetangga itu. Bahkan saat ini hubungan keduanya sangat
baik dan harmonis.
Salah satu indikasi tetap harmonisnya hubungan kedua negara itu, dalam
waktu dekat ada 200 warga
Papua (RI) yang selama ini berada di PNG segera dipulangkan ke Indonesia
(Papua).
Hal itu seperti dikemukakan Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum
dan Keamanan (Sesmenko
Polhukam) Agustadi.S.P ketika menjawab Cenderawasih Pos di Skouw kemarin.
"Sepengatahuan saya hubungan diplomatik antara pemerintah Republik
Indonesia dengan Pemerintah
PNG tidak ada masalah, bahkan sangat harmonis, kita seperti saudara tuh,"
katanya enteng.
Soal rencana pertemuan dua kepala negara yang sudah direncanakan sejak
tahun 2006 lalu itu yang
terus molor hingga kini sesungguhnya dikarenakan padatnya jadwal dan
tugas- tugas Presiden SBY dan
Somare sendiri, sehingga belum bisa berkunjung ke perbatasan RI - PNG.
"Rencana ini molor mungkin dikarenakan kesibukan lain dari Presiden SBY
yang lebih penting di Jakarta
sehingga belum sempat ke sini (perbatasan), nanti pada waktunya pasti akan
kesini," tuturnya.
Jenderal bintang tiga yang pernah tugas di Papua ini juga menampik adanya
isu bahwa sesungguhnya
pemerintah PNG kurang siap mengikuti pertemuan itu. "Oh tidak memang
jadwalnya lagi padat, ada
kunjungan macam - macam dari luar sehingga bapak presiden mengundurkan
rencana itu," potongnya.
Ditanya soal adanya sinyalemen dimana pemerintah Australia yang sengaja
mengintervensi pemerintah
PNG sehingga rencana pertemuan dua kepala negara itu terus diundur,
Agustadi lagi - lagi membantah
hal itu.
"Tidak, alasannya hanya karena bapak presiden sedang ada kesibukan lain
dan tidak bisa ditinggalkan,"
ujarnya serius.
Ia hanya mengatakan bahwa tujuan dirinya bersama beberapa anggota
rombongannya ke perbatasan RI
- PNG itu tak lain hanyalah menjalankan tugas - tugas Menteri Polhukam
yang saat ini sedang sibuk
sehingga tidak sempat datang. Selain itu, juga untuk meninjau dan melihat
kondisi keamanan di
perbatasan RI - PNG itu.
"Kebetulan ini berkaitan dengan tugas Menkopolhukam, kami juga melihat
perbatasan bagaimana
keadaanya kemudian melihat anggota kita yang ada disini dan keamanan
disini. Itu tugas kami," katanya.
Agustadi menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini akan dilakukan repatriasi
(pemulangan) 200 orang
warga RI (Papua) dari PNG yang akan dilakukan oleh pihak Departemen Dalam
Negeri bersama - sama
dengan Pemerintah Daerah Papua. Kata dia rencana tersebut sudah lama
disampaikan, namun waktunya
masih harus menunggu kesiapan pemerintah PNG untuk melepas orang - orang
tersebut.
"Waktunya mungkin menunggu kesiapan dari PNG untuk melepas orang - orang
sebanyak 200 orang,"
ujarnya seraya menambahkan bahwa 200 orang warga itu
semuanya akan pulang dengan sukarela alias tanpa paksaan.
Ke-200 warga RI yang akan dipulangkan itu kata Agustadi umumnya
berdomisili di Mile 8. Meski begitu, ia
tidak menampik bahwa saat ini masih ada 25.000 warga RI yang tinggal di
sejumlah tempat di PNG.
Kepada 25.000 warga Papua (RI) yang masih ada di PNG itu, Agustadi sangat
berharap agar kembali ke
kampung halamannya di Papua (RI) dengan ikhlas dan sukarela atas kemauan
sendiri tanpa paksaan.
"Kita harapkan 25.000 orang kita di sana bisa pulang ke Papua dengan
ikhlas dan sukarela tanpa
paksaan, terhadap mereka, kita siap menerima mereka," ujarnya. Soal
bagaimana hidup warga Papua
(RI) di PNG, Agustadi enggan mengomentari. "Itu saya tidak tahu," tandasnya.
Dalam rombongan Sesmenko Polhukam itu, terlihat diantaranya Deputi I
Politik Dalam Negeri, Setia
Purwaka, SI.P, MM, Deputi IV Pertahanan Negara Romulo Robert Simbolon,
S.Sos, MM, mantan Kapolda
Papua Budi Utomo yang kini menjabat sebagai Deputi V Keamanan Nasional dan
sejumlah staf
kementerian Polhukam.
Di batas negara itu, Sesmenko yang didampingi Sekda Drs H. Andi Baso
Basaleng meninjau tapal batas
dan meninjau kantor pos perbatasan. Hadir juga diantaranya Kasdam
XVII/Trikora Brigjend TNI Geerhan
L, Danrem 172/ PWY Kol Kav Burhanudin Siagian, serta sejumlah pejabat di
daerah ini. Pada
kesempatan itu juga dilakukan dialog dengan pemerintah daerah dan
mendengarkan paparan Kepala
Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua Berty Fernandez
menyangkut denah jalur
pelayanan pos pemeriksaan lintas batas (PPLB).(ta)
---
CENDRAWASIH POST
Kamis, 22 Maret 2007
Dubes Belanda Pertemuan Tertutup Dengan Gubernur
*Disebut-sebut Bahas Rencana Kerja Sama
JAYAPURA- Seperti yang sudah dijadwalkan, semalam Duta Besar Belanda Dr
Nikolaos Van Dam untuk
Indonesia bertemu dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH di ruang VIP
Gedung Negara.
Pertemuan yang diawali dengan makan malam bersama tersebut ikut dihadiri
oleh sejumlah unsur
Muspida Papua. Hanya saja apa saja yang dibicarakan tak banyak diketahui
pers. Pasalnya pertemuan
itu berlangsung secara tertutup.
Terlihat diantaranya Kapolda Papua Irjend Pol Tomy T Yacobus, Ketua
Pengadilan Tinggi Papua I Gusti
Ngurah Suparka, SH, Ketua Kejaksaan Tinggi Lorens Serworwora, SH, Wakil
Ketua II MRP, Dra Hanna
Hokoyabi, Asisten Terotorial Kasdam XVII/Trikora dan sejumlah pejabat
eselon II di jajaran Pemprov
Papua antara lain Ketua BAPPEDA DR Abraham Werimon, M.Ed dan Wakil Kepala
Dinas Kesehatan
Provinsi Papua, dr Bagus Sukaswara.
Pertemuan yang berlangsung santai dan diselingi jalan - jalan ke taman itu
disebut-sebut membahas
bantuan pemerintah Belanda untuk Papua yang diberikan melalui UNDP (united
nation development
program).
Hanya sayangnya, Gubernur Suebu terlihat enggan mengomentari hal itu
karena memang tidak ada
ruang untuk itu mengingat padatnya acara Gubernur tadi malam. Menurut
sejumlah staf-nya pertemuan
tersebut memang hanya bertajuk undangan makan malam biasa. "Biasa, bapak
Gubernur hanya menjamu
tamu Dubes saja tidak ada hal - hal prinsip lain," ujar Ronald Tapilatu
salah seorang Sekpri Gubernur
yang ikut dalam pertemuan itu.
Namun begitu, ketika dikonfirmasi pada sejumlah pejabat eselon II yang
mengikuti pertemuan itu, antara
lain Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs James
Modouw, mengatakan bahwa
pertemuan itu sempat menyinggung kerja sama di bidang pendidikan, namun ia
juga enggan
mengomentari lebih rinci isi dari pertemuan itu. "Yang pasti banyak
program untuk pendidikan," ujarnya.
Hanya riilnya seperti apa pihaknya juga belum tahu pasti.
Hal yang sama juga dikemukakan Kepala BAPPEDA Bram Werimon bahwasanya
memang tidak ada hal
mendasar yang dibicarakan dalam pertemuan itu, namun sempat menyinggung
upaya peningkatan kerja
sama oleh pemerintah Belanda terhadap Papua melalui UNDP. "Yang saya tahu
seperti itu, ada
peningkatan kerjasama melalui berbagai program yang dilaksanakan bersama
UNDP," katanya. Hanya
saja seperti apa bentuk program tersebut Werimon tidak bisa menjelaskan
secara rinci.
Pada pertemuan itu kata Werimon, Gubernur Suebu sempat memaparkan visi dan
misi-nya yang
diakomodir melalui berbagai program di berbagai satuan kerja. Ia juga
memaparkan bagaimana
pemerintah Papua saat ini memberikan perhatian penuh pada pembangunan
masyarakat di tingkat bawah
(distrik dan kampung). "Jadi gambaran secara umum dari pembicaraan tadi
seperti itu," ujarnya.
Gubernur juga lebih banyak berterima kasih pada Dubes Van Dam yang
didampingi oleh Sekretaris II Mr
Said Fazili atas berbagai bantuan pemerintah Belanda melalui UNDP untuk
Papua. Usai pertemuan itu,
dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata antara Gubernur Suebu dengan
Dubes Van Dam.(ta)
---
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0703/22/nus01.html
Di Banten Guru Bantu Belum Terima Honor
741 Guru di Papua Tinggalkan Tugas
Oleh
Odeodata H Julia/ Iman Nur Rosyadi
Jayapura - Setidaknya 741 guru yang selama ini bertugas di Papua
meninggalkan tempat tugasnya
karena berbagai alasan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan
Pengajaran Papua, James
Modouw, di ruang kerjanya kepada SH, Rabu (21/3) siang.
Berbagai alasan kenapa para guru itu meninggalkan tugas mulianya, di
antaranya masalah gaji yang
sangat kecil bagi guru yang mengajar di pedalaman Papua. "Mereka hanya
menerima gaji pokok saja,"
ujarnya.
Namun, ada beberapa kabupaten yang oleh bupatinya diberikan kebijakan
yaitu diberikan tunjangan
insentif buat mereka yang bertugas di Papua, seperti Kabupaten Yahukimo,
Timika, Nabire, dan Merauke.
Alasan lain yakni para guru yang meninggalkan tempat tugasnya itu terjadi
sejak tahun 1999 sampai 2000
di kala gejolak politik melanda Papua dengan tuntutan merdeka. "Alasannya
sama di saat terjadi konflik
horizontal di Papua dan isu merdeka. Mereka jadi takut dan pergi
meninggalkan tempat tugas,"
tambahnya.
Dia mengatakan, yang menjadi masalah saat ini para guru tersebut saat
meninggalkan tempat tugasnya
juga membawa serta seluruh keluarga, termasuk pula harta benda mereka dan
sampai saat ini belum
kembali.
Saat ini Dinas P dan P Papua sudah membuat program di mana guru asli di
satu daerah tertentu
dikembalikan lagi untuk berkarya di tempat asalnya. Tetapi yang jadi
masalah para guru ini lebih memilih
berbisnis di tanah milik mereka seperti membuka tambak udang yang lebih
besar pendapatannya.
Melihat luas Papua saat ini, guru yang dibutuhkan idealnya 15.000 orang
untuk sekolah dasar, 9.000 guru
untuk sekolah tingkat menengah dan tingkat SMU/SMK dibutuhkan sekitar
6.000 guru. Dengan total
sekitar 30.000 guru. Ironisnya, kini baru ada 25.000 yang tersebar di
seluruh Papua.
Sementara itu, sebanyak 16.000 guru bantu di Provinsi Banten belum juga
menerima honor untuk bulan
Februari dan Maret 2007. Para guru bantu juga semakin resah, karena status
kepegawaian mereka yang
semakin tidak jelas. "Terakhir saya menerima gaji, tanggal 15 Januari
2007. Selanjutnya sampai
sekarang, sama sekali belum menerima," ujar Halimah, guru bantu di SDN
Kemang, Serang.
Seharusnya, guru Bahasa Inggris yang diangkat menjadi guru bantu pada
tahun 2003 itu menerima honor
Rp 710.000 per bulan. Honor tersebut diberikan langsung oleh pemerintah
pusat, karena telah
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, setiap tahunnya.
Makin Resah
Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu (FKGB) Provinsi Banten Ujang Jaelani,
membenarkan jika seluruh
guru bantu di Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, serta Kota Cilegon
belum menerima honor untuk
bulan Februari dan Maret. Bahkan, para guru bantu di Tangerang sudah tidak
menerima gaji selama tiga
bulan, dari Januari hingga Maret ini.
Selain ketidakjelasan pencairan honor, para guru bantu di Banten juga
mengeluhkan ketidakjelasan status
mereka. Saat ini, para guru bantu semakin resah karena tidak kunjung
diangkat menjadi pegawai negeri
sipil.
Kondisi tersebut diperparah dengan ditemukannya enam nama guru bantu yang
tiba-tiba masuk daftar
Badan Kepegawaian Daerah. "Jadi, ada enam nama guru bantu siluman. Mereka
menggantikan posisi
enam guru bantu, yang sudah diangkat sebagai PNS tahun 2005 lalu, tanpa
melalui prosedur yang
ditentukan," tutur Ujang.
Para guru bantu di Banten juga mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah
daerah, baik pemerintah
kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Banten. Mereka menilai,
pemerintah daerah sama sekali
tidak turut memperjuangkan nasib para guru bantu, yang sebagian telah
mengabdi di atas 10 tahun.
Sementara untuk diketahui, jumlah guru bantu di Banten mencapai 14.480
orang. Mereka meminta
pemerintah segera meningkatkan kesejahteraan para guru bantu, minimal
dengan cara menambah
pendapatan melalui alokasi anggaran APBD, atau segera mengangkat menjadi
PNS. n
---
CENDRAWASIH POS
Jumat, 23 Maret 2007
"Kami Tak Dukung Separatis Papua"
*Wawancara Dengan Menlu Australia, Alexander Downer
CANBERRA- Wartawan Jawa Pos (Grup Cendederawasih Pos), bersama tiga
wartawan Indonesia,
mendapat kesempatan untuk makan siang dan dialog bersama denganMenteri
Luar Negeri Australia
Alexander Downer di Parliament House, Canberra, kemarin. Selama hampir
satu jam, Downer
memaparkan kebijakan di Iraq hinggakasus Papua.
Bagaimana kerjasama Australia-Indonesia dalam perang melawan terorisme?
Indonesia baru saja menangkap empat teroris, bahkan ada satu yang tewas.
Indonesia telah bekerja
dengan baik dalam hal ini. Begitu juga yang telah ditunjukkan Malaysia dan
Singapura. Situasi yang sulit
ada di
Filipina dan kami juga sangat memperhatikan situasi di Thailand selatan.
Tidak banyak yang mengerti
situasi di Thailand, ada 2 ribu warga sipil tewas selama tiga tahun terakhir.
Apakah ancaman terorisme sudah aman?
Memang akan lebih baik kalau Noordin M. Top tertangkap. Tetapi dia selalu
berhasil melarikan diri.
Apalagi jika kita juga berhasil tokoh Al Qaidah Usamah bin Laden.
Benarkah Jamaah Islamiyah sebuah organisasi yang nyata?
Jamaah Islamiyah adalah organisasi dengan jaringan dan struktur yang tidak
kelihatan. Mereka dan
kelompok radikal ingin menciptakan pertentangan antara Barat dengan Islam.
Dan mereka ingin
membawa Indonesia maupun Australia kembali ke abad 14, 15, atau 16.
Tetapi masyarakat Barat sering rancu dalam membedakan antara Islam dengan
teroris. Padahal Islam
jelas bukan teroris?
Memang penting untuk menyampaikan pesan bagaimana sebenarnya Islam. Tetapi
kami mengakui
banyak warga Barat yang tidak paham terminologi di dalam Islam.
Kata jihad misalnya, diidentikkan dengan menyerang orang lain, padahal
tidak demikian.
Sejumlah isu masih mengganjal hubungan bilateral Indonesia-Australia.
Salah satunya kasus Papua.
Bagaimana menurut Anda?
Kita tidak pernah mendukung gerakan separatis di Indonesia, termasuk di
Papua. Kita mendukung
kedaulatan negara Anda. Saya pikir, pemberian otonomi khusus ke Papua
seperti disampaikan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono lima hari lalu kepada saya, akan menjadi solusi
terbaik di wilayah tersebut.
Tetapi Anda memberikan visa bagi pencari suaka asal Papua?
Kebijakan memberikan visa bagi para pencari suaka bukan di tangan saya.
Itu adalah keputusan pejabat
di Departemem Imigrasi berdasar UU Tahun 1951 tentang suaka. Jadi, sulit
juga bagi Departemen
Imigrasi untuk menolak hal itu.
Menurut Anda kasus Papua mengganggu hubungan bilateral kedua negara?
Tidak. Tetapi rakyat Indonesia harus ingat bahwa Australia termasuk negara
yang mendukung
kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Mereka juga harus
tahu bahwa kita tidak suka selama Indonesia di zaman Soeharto, pemerintah
Indonesia di bawah militer,
di mana terjadi banyak pelanggaran HAM seperti di Papua.
Terkait situasi di Timor Leste yang belum aman saat ini. Anda melihat ada
keterlibatan Indonesia di sana?
Tidak. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Indonesia.
PM John Howard menegaskan tidak akan menarik tentara di Iraq. Atau justru
Anda akan menambah?
Tidak. Tidak ada rencana itu. Dari hasil pertemuan di Jakarta lima hari
lalu, memang pemerintah Iraq
harus mengizinkan masuknya tentara Islam ke sana.
Bagaimana situasi terakhir di Iraq?
Makin kompleks memang. Banyaknya masalah muncul karena peran kelompok
asing, seperti Al Qaidah.
Kasus bom bunuh diri yang terjadi mengindikasikan bahwa itu pola Al Qaidah.
Tidak ada perlawanan dari tentara sekutu?
Kita berhasil memberikan perlawanan melawan Al Qaidah di provinsi Al
Anbar. Amerika juga akan
menambah pasukan untuk mengurangi kekerasan, hasilnya akan bisa dilihat
pada September atau
Oktober tahun ini.
Peran kelompok yang pro Saddam Hussein?
Banyak mantan orang Saddam di Partai Baath yang membuat masalah. Mereka
ingin mengambil alih
kekuasaan di Iraq. Tetapi pemerintah Iraq juga telah sukses merekrut orang
lokal sebagai tentara dan
polisi, ada 350 ribu orang.(fan)
---
RADAR SORONG
Jumat 23 Maret 2007
Dikeroyok Massa, 1 Orang Tewas
*1 Luka-Luka, Pelaku Masih Dalam Penyelidikan Polisi
SORONG- Sungguh sial nasib seorang bapak Lodewyk Tupan yang tinggal di
Rufei, Ia tewas
mengenaskan akibat dikeroyok sekelompok massa Kamis (22/03) subuh sekitar
jam 05.00 WIT. Dari
keterangan yang dihimpun Radar Sorong di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
menyebutkan, beberapa jam
sebelum pemungutan suara dimulai,korban bersama salah seorang rekannya
Tony Ratusehaka berjalan
bersama menggunakan mobil Mitsubishi Kuda nomor polisi DS 1821 H menuju
kawasan kantor Walikota
Sorong. Tidak jelas tujuannya apa.
Namun di dalam mobil tersebut ditemui sejumlah bahan masakan serta ayam
putih dan kain merah.
Sebelum korban melakukan tujuannya, ada warga setempat yang melihat
mencoba menyapa dengan
maksud mau menanyakan tujuannya.
Namun entah mengapa, korban dan Tony berlari menyelamatkan diri. Tindakan
ini membuat warga
berteriak maling, tidak lama kemudian sekelompok massa datang ke tempat
kejadian mengejar korban.
Anggota polisi yang bertugas di Kantor Walikota memanggil, malah korban
terus berlari. Berhasil
mendapati korban, sekelompok massa langsung mengeroyok korban. Anggota
polisi yang bertugas
mencoba melerai tapi tidak seimbang dengan jumlah massa yang begitu banyak.
Ini membuat korban pun nyonyor dimana Ia menjadi sasaran empuk kemarahan
massa. Massa berhenti
mengeroyok saat korban tidak berdaya lagi.
Sementara korban Tony yang karyawan RRI sekaligus reporter Media Demokrasi
Papua menderita luka-
luka di bagian kepala akibat dikeroyok massa. Usai kejadian, anggota
polisi membawa korban ke
Mapolresta untuk selanjutnya dibawa ke RSUD.
Nyawa korban Lodewyk tidak tertolong saat tiba di RSUD. Lodewyk
menghembuskan nafas terakhir saat
tiba di RSUD. Nyawa korban Lodewyk selanjutnya dibawa ke kamar mayat.
Sedangkan korban Tony yang
bersama-sama dengan korban Lodewyk usai diobati tim medis langsung dibawa
kembali ke Mapolresta
untuk diamankan. Mengingat Tony merupakan saksi kunci kasus pengeroyokan.
Mobil dan peralatan yang
ada di dalamnya diamankan di Mapolresta.
Dari kejadian ini, polisi yang bertugas di Kantor Walikota pun membawa
korban ke Mapolresta untuk
selanjutnya dibawa ke RSUD. Namun sayangnya nyawa korban tidak tertolong
saat tiba di RSUD.
Tony yang bersama-sama dengan korban kini diamankan polisi. Mobil dan
peralatan yang ada di
dalamnya juga iku diamankan di Mapolresta.
Dari pantauan Koran ini di Mapolresta Kamis (22/03) kemarin di dalam mobil
Mitsubishi tersebut
ditemukan peralatan antara lain pisau, piring, kertas, garam, sopi, nasi
sate, kaleng, minyak tanah, arang,
handuk, jahe, sikat gigi, sabun, ayam putih dibungkus dengan kain merah.
Selain itu juga ada parang.
Belum jelas peralatan tersebut akan digunakan untuk apa. Polisi belum bisa
menyimpulkan, termasuk
apakah kasus ini terkait dengan Pilkada Kota Sorong.
Anggota Buser langsung menarik mobil yang diparkir di depan SMS Seluler
menuju Mapolresta.
Sementara itu pantauan Radar Sorong di kamar mayat RSUD Sorong istri dan
anak korban serta kerabat
keluarga melihat jenasah.
Istri dan anak korban menangis tiada henti karena orang yang menjadi
tumpuan ataupun sandaran hidup
kini telah tiada. Tampak di kamar jenasah juga tokoh masyarakat Key yakni
Korenlis Rawulun dan John
Russel. Keluarga korban meminta jenasah korban diotopsi.
Pelaksanaan otopsi sedikit terlambat karena menunggu dokter yang akan
melakukan otopsi. Setelah
otopsi, jenasah korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan
selanjutnya dimakamkan.
Wakapolresta Sorong Kompol Joseph Sainyakit turun langsung ke kamar mayat
melihat kondisi jenasah
korban. Korban menderita luka berat di belakang kepala serta paha.
Wakapolresta melakukan kordinasi
dengan tokoh masyarakat Key untuk tetap menjaga agar situasi kondusif.
Kabag Ops Polresta Sorong AKP Gatot Suprasetyo, S.IK ketika ditanya Radar
Sorong Kamis kemarin
menegaskan, bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Anggota
Buser juga sedang mencari
tahu pelaku pengeroyokan. Pasalnya saat anggota polisi ke TKP, pelaku
pengeroyokan sudah tidak ada.
Sementara Tony diamankan di Mapolresta guna pemeriksaan secara intensif
terhadap. Pasalnya Tony
merupakan saksi kunci yang tahu persis kejadian tersebut. (jus)
---
http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0703/21/nas21.htm
Pemerintah Bangun 11 Ruas Jalan di Papua
Jakarta, CyberNews. Untuk mendukung percepatan pembangunan, pemerintah
berencana membangun
11 ruas jalan strategis di Papua dan Irian Jaya Barat. Pembangunan ruas
jalan sepanjang 3.098 km
tersebut akan dimulai tahun ini.
"Anggaran yang harus dikeluarkan untuk membangun sebelas ruas itu
diperkirakan mencapai Rp8 triliun,"
kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, Rabu (21/3).
Disebutkan, 11 ruas jalan yang akan dibangun itu yakni Sorong-Makbon-Mega
(88 Km), Sorong-
Klamono-Ayamaru-Kebar- Manokwari (536 Km), Manokwari-Bintuni (253 Km),
Fakfak- Hurimber-
Bomberay (161 Km), Nabire-Wagete-Enarotali (262 Km), dan
Timika-Mapurujaya-Pomako (42 Km).
Kemudian ada ruas Serui- Menawi-Saubeba (49 Km), Jayapura-Wamena-Mulia
(733 Km), Jayapura-
Sarmi (364 Km), Jayapura-Hamadi- Holtekamp-Batas Papua Nugini (53 Km), dan
Merauke-Woropko
(557 Km).
Ia mengakui, kondisi geografis yang bergunung-gunung dan hutan menjadi
tantangan dalam penyediaan
infrastruktur di Papua dan Irian Jaya Barat. Misalnya, jalan yang
menghubungkan Jayapura–Merauke
tidak bisa melewati lereng gunung yang terjal. "Sehingga harus dibuat
terowongan menembus gunung,"
ujar Djoko.
Karena itu, untuk memudahkan pembangunan tersebut Departemen Pekerjaan
Umum sudah melakukan
koordinasi dengan Bappenas dan Departemen Perhubungan. Sebab pembangunan
akses jalan dalam
percepatan pembangunan di dua provinsi ini menjadi prioritas sebagai urat
nadi kelancaran distribusi
barang dan jasa.
“Harga semen di sana mahal sekali karena sarana transportasinya tidak ada.
Karena itu kita singkronkan
antara program Departemen PU dengan program Dephub. Misalnya pelabuhan
yang dibangun Dephub
juga harus dibangunkan akses jalannya," jelasnya.( miol/Cn08 )
---
Sumbernya?
TONGGOI PAPUA PT FREEPORT MENUNTUT HAK KHUSUS DARI OTONOMI LEWAT TEMU
NASIONAL
BURUH SE TANAH PAPUA
Tonggoi Papua adalah wadah advokasi internal terhadap karyawan Papua dan
mitra kerja dengan pihak
menejemen PT Freeport. Anggota Tonggoi adalah semua karyawan orang asli
Papua yang bekerja di PT
Freeport, kotraktor, privatisasi dan mitranya. Tonggoi Papua lahir melalui
musyawara besar yang
diadakan bulan november 2006. Musyawara ini antara Ring Papua yang mana
kebanyakan anggotanya
adalah karyawan Papua di Freeport yang berasal dari pesisir pantai dan
Tonggoi Of Papua yang mana
anggotanya adalah karyawan PT. Freeport yang berasal dari wilayah
pegunungan Papua. Kini kedua
wadah ini telah bersatu dan bernama Tonggoi Papua. Jumlah anggota Tonggoi
Papua sekitar 6.000
orang. Asli Papua.
Merasa Sudah lima tahun berlalu sejak undang-undang No 21 tentang
pemberlakuan otonomi khusus bagi
Propinsi Papua diberlakukan. Namun belum dirasakan adanya dampak positif
otonomi khusus bagi
masyarakat terutama kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan di
seantero bumi kasuari ini.
Padahal pemberlakuan otonomi khusus bagi Papua diperuntukan untuk semua
orang Papua tanpa
terkecuali. Jumlah penduduk di Papua sebagian besar adalah kaum buruh dan
hanya sedikit orang yang
merupakan pegawai negeri sipil. Papua memiliki potensi alam yang sangat
kaya, tetapi kebanyakan
rakyat Papua masih miskin. Sejak tahun 2006 para investor mulai melirik
dan tertarik melakukan
investasinya ke Papua. Barnabas Suebu setelah terpilih menjadi Gubernur
Papua telah melakukan lobi
investasi kebeberapa Negara diasia. Diantaranya Cina, Korea
Selatan,Singapura dan Malaisya.
Menurut gagasan Gubernur Bas Suebu, investor yang masuk tidak membeli
tanah atau tidak ada
masyarakat jual tanah tapi disewakan atau dijadikan sebagai penyertaan
modal ke perusahaan. Nanti
setiap tahun masyarakat pemilik tanah hanya menikmati hasil keuntungan
sewaan tanah.
Apakah dengan masuknya investor ke Papua akan mengangkat harkat dan
martabat kaum buruh di
Papua? Memang sulit untuk diurai. Menyikapi hal ini maka Tonggoi Papua
PTFI sedang menggagas
untuk memfasilitasi suatu kegiatan yang dikemas dalam suatu kegiatan temu
nasional kaum buruh di tanah
Papua, untuk merumuskan hak-hak dasar yang perlu diperoleh oleh orang
Papua di lingkungan
perusahaan. Tonggoi Papua adalah wadah advokasi internal terhadap karyawan
Papua dan mitra kerja
dengan pihak menejemen PT Freeport. Anggota Tonggoi adalah semua karyawan
orang asli Papua yang
bekerja di PT Freeport, kotraktor, privatisasi dan mitranya. Tonggoi Papua
lahir melalui musyawara besar
yang diadakan bulan november 2006. Musyawara ini antara Ring Papua yang
mana kebanyakan
anggotanya adalah karyawan Papua di Freeport yang berasal dari pesisir
pantai dan Tonggoi Of Papua
yang mana anggotanya adalah karyawan PT. Freeport yang berasal dari
wilayah pegunungan Papua.
Kini kedua wadah ini telah bersatu dan bernama Tonggoi Papua. Jumlah
anggota Tonggoi Papua sekitar
6.000 orang.Kegiatan ini kami lakukan sesuai dengan fungsi utama kami.
Fungsi utama Tonggoi Papua
adalah sebagai organisasi yang melakukan pelayanan advokasi bagi dan
kepada karyawan Papua yang
ada di PT Freeport Indonesia, perusahaan Privatisasi dan kontraktor.
Fungsi ini merupakan amanat yang
diberikan oleh Eksekutif Chairmen Of the Board yakni Mr. James R. Moffet.
Dan landasan hukum bagi
kegiatan ini adalah undang-undang otonomi khusus bagi Papua.
Kepada suara perempuan Papua, Frans Pigome selaku ketua umum Tonggoi Papua
PTFI Rabu 14
Februari 2007 mengatakan’ kami melihat upaya yang dilakukan Gubernur Papua
Barnabas Suebu untuk
melobi para investor asing itu adalah upaya pemberantasan kemiskinan dan
mengejar ketertinggalan
pembangunan yang cukup jauh disbanding daerah lainnya. Semakin banyak
investor yang masuk di
tanah Papua tentunya memerlukan tenaga kerja atau kaum buruh yang cukup
banyak pula’ tegas Pigome.
Lebih jauh masih ,menurutnya,’ satu hal pokok yang sangat penting adalah
perlindungan bagi kaum buruh
asli Papua karena selama ini nasib kaum buruh orang Papua di perusahaan
belum semaksimalnya.
diperhatiakan. Baik dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan.
Contohnya pada PTFI, telah ada
komitmen dan kebijakan yang sangat baik namun implementasinya tidak
dilaksanakan secara maksimal
dan keberpihakannya tidak nampak kepada karyawan Papua. Dalam semua aspek
mulai dari perekrutan
karyawan, pemberdayaan dan kompenasi untuk hari tua bagi karyawan Papua.
Program Gubernur
Barnabas Suebu akan berjalan sesuai dengan semangat otonomi khusus apabila
nasib karyawan orang
asli Papua di perusahaan diperhatikan dan dirumuskan didalam perdasus dan
perdasi. Tegas Pigome
yang sudah makan garam dilingkungan perusahaan ini. Untuk memperhatikan
hak-hak dasar karyawan
dan buruh orang Papua asli, sesuai dengan amanat otonomi khusus dan
melihat banyaknya investor yang
masuk di tanah Papua juga mengingat banyak orang Papua yang akan
direkkrut menjadi buruh di
perusahaan, maka Tonggoi Papua akan memfasilitasi untuk menyelenggarakan
temu nasional yang
dikemas dalam Konggres kaum buruh se Papua' tegasnya.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merumuskan hak-hak dasar bagi kaum
buruh Papua di seluruh
Papua. Kegiatan ini akan dihadiri oleh seluruh kaum buruh orang Papua yang
bekerja diperusahaan di
seluruh tanah Papua. Selain itu kami juga akan mengundang MRP, DPRP, pihak
Pemerintah Daerah,
Pemerintah Propinsi dan pihak perusahaan yang beroperasi di tanah Papua
ini, LSM, dan kaum
intelektual' tegas Pigome. Latar belakang lahirnya kegiatan ini adalah
sudah lima tahun otonomi khusus
telah diberlakukan bagi orang Papua namun kami kaum buruh yang bekerja
diperusahaan tidak merasa
adanya asas otonomi khusus berlaku bagi kami. Selama ini dalam perekrutan
karyawan saja lebih banyak
didatangkan dari luar Papua selain itu promosi jabatan dan pemberdayaan
kaum buruh Papua tidak kami
rasakan. Padahal sudah saatnya semua perusahaan yang beroperasi di di
tanah Papua menggunakan
undang-undang otonomi khusus dilingkungan kerjanya. Otonomi bukan hanya
diberlakukan di
Pemerintahan saja tetapi mestinya berlaku juga bagi kaum buruh
diperusahaan-perusahaan yang ada dan
yang akan menanamkan investasinya di tanah Papua ini' tegas ketua umum
Tonggoi. Walaupun begitu
menurut data yang dihimpun tabloit ini PT. Freeport Indonesia punya
komitmen untuk pemberdayaan
karyawan asli Papua, hanya saja jika dibandingkan dengan karyawan non
Papua sudah berapa orang
Papua yang telah menjadi menejer diperusahaan itu? ‘ Di PTFI kebijakannya
sudah memperhatikan
kepentingan orang Papua, bahkan sebelum otonomi Khusus diperlakukan di
Papua, jauh sebelum itu PTFI
sudah berbuat banyak kebijakan yang memihak kepada kaum buruh asli Papua,
namun pihak yang
menjalankan amanat tersebut yang tidak melakukan secara maksimal sehingga
terkesan jauh dari amanat
otonomi khusus’ ungkap Pigome. Ketika ditanya soal kapan waktu pelaksanaan
kegiatan ini ketua Tonggoi
Papua PT Freeport mengatakan masih dalam tahap persiapan. 'Kami harus
mempersiapkan semua hal
karena ini masalah urgen yang menyangkut harkat dan martabat terkait
kehidupan seluruh buruh orang
Papua di tanah Papua.Ini adalah hak kami' tegasnya. Lebih jauh ,kegiatan
ini adalah solusi yang kami
tawarkan kepada pihak perusahaan di tanah Papua. 'kami akan berusaha agar
DPRP dan MRP dan
Pemerintah Propinsi untuk membuat Perdasi dan Perdasus menyangkut hak-hak
dasar kaum buruh orang
Papua diera otonomi khusus ini. Hampir 80 persen orang Papua adalah buruh
sehingga hal ini menjadi
urgen dan sangat krusial untuk disikapi serius oleh ketiga lembaga
tertinggi di Papua. Sudah saatnya
perusahaan yang beroperasi diPapua berlandaskan undang – undang otonomi
khusus' tegasnya.
Tonggoi Papua PTFI merasa terpanggil untuk memfasilitasi kegiatan temu
nasional bagi seluruh kaum
buruh asli Papua di tanah Papua karena kapasitas dan ruang kerja dari PTFI
yang berskala lebih besar
dari semua perusahaan yang ada di Papua dan Tonggoi Papua akan
memfasilitasi terbentuknya satu
organisasi kaum buruh Papua diluar SPSI dan SBSI karena Tonggoi papua PTFI
memiliki segudang
persoalan yang lebih kompleks sehingga kami akan merangkul semua karyawan
untuk merumuskan
rancangan untuk dijadikan perdasidan perdasus agar kaum buruh Papua yang
sudah bekerja dan yang
akan bekerja di perusahaan-perusahaan merasa ada perlindungan hukum. ‘Kami
selaku fasilitator
memohon kepada Gubernur Propinsi Papua maupun Gubernur Propinsi Papua
Barat untuk mendukung
dan ikut memfasilitasi kegiatan ini agar para kaum buruh asli Papua merasa
memiliki terhadap setiap
perusahaan yang sudah beroperasi maupun yang akan datang ke tanah Papua
untuk berinvestasi.
Sedangkan agenda yang akan dibahas didalam konggres buruh sepapua ini
adalah penyatuan persepsi
bersama, melihat kembali komitmen pihak perusahaan dalam pengembangan
karyawan asli Papua,
pembentukan wadah bagi kaum buruh perusahaan di seluruh Papua,
identifikasi kasus-kasus industrial
yang dihadapi karyawan asli Papua dan penyelesaiannya termasuk didalamnya
perumusan untuk
diajukan menjadi perdasi dan perdasus. Ketika ditanya menyangkut kemampuan
Tonggoi untuk
melakukan kegiatan se papua tersebut dengan enteng Pigome menjawab' tidak
ada pekerjaan yang muda
dikerjakan namun juga tidak ada pekerjaan yang mustahil dilakukan.
Awalnya, rencana ini cukup berat
untuk dilaksanakan tapi dengan kesabaran dan keyakinan akan persatuan dan
kesatuan dan melihat
masalah ini menyangkut hak hidup banyak orang, khususnya kaum buruh Papua
maka Tuhan akan
membantu dan membuka jalan' ungkapnya. Hal ini menyangkut hak hidup banyak
orang Papua sehingga
ketua Tonggoi Papua PT FI mengharapkan dukungan dari Pemerintah Propinsi,
MRP dan DPRP juga
semua pihak yang memiliki niat untuk pemberdayaan kaum buruh yang bekerja
di perusahaan terutama
menyangkut hak-hak dasar bagi orang Papua yang termaktub dalam
undang-undang otonomi khusus.
Semoga
---
http://www.metrotvnews.com/
Nusantara / Metro Pagi
Kamis, 22 Maret 2007 05:30 WIB
MAHASISWA PAPUA KORBAN BANJIR JAKARTA DAPAT BANTUAN
Pemerintah Provinsi Papua menggulirkan bantuan senilai Rp 1 miliar,
bantuan tersebut akan dibagikan
kepada 427 mahasiswa asal Papua.
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi Papua menggulirkan bantuan
senilai Rp 1 miliar. Bantuan
tersebut akan dibagikan kepada 427 mahasiswa asal Papua, yang menjadi
korban banjir di Jakarta dan
sekitarnya, Februari silam. Pembagian bantuan berlangsung di Jalan Sam
Ratulangi, Jakarta, Rabu
(21/2). Setiap mahasiswa mendapat bantuan Rp 2 juta. Bantuan dari Gubernur
Papua, Barnabas Suebu
itu diserahkan langsung Ketua Tim Pendataan Mahasiswa Korban Banjir Papua,
Izak Karubaba.
Menurut Izak, bantuan ini merupakan wujud perhatian khusus Pemerintah
Provinsi Papua kepada
mahasiswa asal Papua, yang terkena musibah. Bantuan serupa juga pernah
diberikan kepada mahasiswa
Papua yang ada di Yogyakarta ketika terjadi gempa. Jumlah bantuan yang
diserahkan pada saat itu
sebesar Rp 2,5 miliar.(****/BEY)
---
http://www.metrotvnews.com/
Nusantara / Headline News
Rabu, 14 Maret 2007 15:12 WIB
LAGI, MASSA MENDATANGI KANTOR DPRD TIMIKA
Aksi massa menuntut pemilihan ulang Ketua DPRD Timika.
Metrotvnews.com, Timika: Kantor DPRD Timika, Papua, Rabu (14/3), kembali
didatangi massa pendukung
salah satu calon ketua DPRD yang kalah dalam pemilihan kemarin. Massa yang
dipimpin Yasm Waker ini
mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya meminta ketua DPRD sementara
Mimika meninjau ulang
hasil pemilihan ketua DPRD Mimika.
Kelompok massa tadi berangkat dari rumah Pilipus Wakerwa, calon ketua DPRD
dari Partai Amanat
Nasional yang kalah. Menurut massa Wakerwa, pemilihan ketua DPRD Timika
kemarin tidak sah. Sebab,
salah seorang anggota DPRD yang ikut memilih belum mendapat surat
keputusan pengangkatan sebagai
anggota DPRD.
Sekadar diketahui, pemilihan ketua DPRD Mimika kemarin diwarnai kericuhan.
Untungnya, kericuhan
tidak sempat meluas karena polisi berhasil menghalau massa.(*****/DEN)
---
Polkam / Headline News
Selasa, 13 Maret 2007 22:04 WIB
MASSA YANG TIDAK PUAS MASIH MENDUDUKI KANTOR DPRD MIMIKA
Massa yang masih menduduki Kantor DPRD Mimika.
Metrotvnews.com, Mimika: Hingga Selasa (13/3) malam ini, massa yang tidak
puas dengan hasil
pemilihan Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Papua, masih menduduki Kantor DPRD
setempat. Mereka
bertahan di halaman kantor wakil rakyat. Massa menuntut agar terpilihnya
Yopi Kilangin sebagai Ketua
DPRD Mimika ditinjau-ulang. Bila tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam
akan terus menduduki
Kantor DPRD Mimika.
Massa yang berkumpul di sudut kompleks DPRD tersebut berasal dari
pendukung Pilipus Wakerwa.
Wakerwa kalah dalam pemilihan Ketua DPRD Mimika, tadi siang. Pemilihan
sempat diwarnai aksi
penyerangan. Aksi lempar batu dan kejar-kejaran antara massa dengan aparat
polisi sempat terjadi saat
pemilihan Ketua DPRD berlangsung.
Setelah pemilihan legislatif tahun 2004, baru kali ini Kabupaten Mimika
memiliki DPRD. Pembentukan
DPRD Mimika selama ini terlantar dan berlarut-larut akibat tarik-ulur
antara pihak-pihak yang
berkepentingan.(DOR)
---
Sosial Budaya / Headline News
Selasa, 13 Maret 2007 21:06 WIB
PEMERINTAH TETAP MENJALANKAN PROGRAM KESEHATAN RAKYAT MISKIN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tetap akan menjalankan program
penjaminan kesehatan bagi
warga miskin pada tahun ini. Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) usai
memimpin rapat kerja terbatas di Departemen Kesehatan, Selasa (13/3) petang.
Presiden SBY menegaskan, pemerintah akan meningkatkan kualitas kesehatan
warga miskin. Pemerintah
juga tetap akan melanjutkan program obat generik. Tahun lalu, lewat
program tersebut warga miskin dapat
membeli obat flu, demam dan batuk hanya dengan uang Rp 1.000.
Dalam rapat kerja terbatas yang dihadiri sejumlah menteri ini, pemerintah
memutuskan sejumlah hal di
bidang kesehatan. Di antaranya, peningkatan mutu dan jumlah tenaga
kesehatan di Indonesia,
penanggulangan penyakit menular, dan peningkatan pelayanan kesehatan.
Menurut Presiden, pemerintah
telah menganggarkan dana untuk mempercepat penambahan jumlah tenaga
kesehatan. Tujuannya, agar
terjadi keseimbangan tenaga dokter yang tersedia dengan jumlah pasien.
Sementara program penanggulangan penyakit menular difokuskan pada
penanggulangan penyebaran
penyakit HIV/AIDS di Papua. Presiden SBY telah bertemu dengan Gubernur
Irian Jaya dan Irian Jaya
Barat guna membahas hal tersebut.(****/DOR)
---
Nusantara / Headline News
Selasa, 13 Maret 2007 20:02 WIB
KENDARAAN DI KOTA TIMIKA ANTRE PREMIUM DI SPBU
Antrean panjang kendaraan di salah satu SPBU Kota Timika, Papua.
Metrotvnews.com, Timika: Keterlambatan pasokan minyak premium ke Kota
Timika, Papua,
mengakibatkan antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) di seluruh
Kota Timika. Selasa (13/3) hari ini, pemilik kendaraan roda dua maupun
roda empat terpaksa harus rela
mengantre untuk mendapatkan premium.
Antrean semacam ini sudah terjadi sejak dua hari lalu. Pasalnya, tidak
adanya cadangan minyak di
stasiun Join Bersama (Jober) Pertamina di Pomako, Timika. Kepastian jadwal
pasokan minyak premium
ke Jober Pertamina baru diketahui hari ini.
Pasokan premium di Timika selama ini dikirim dari Stasiun Transit Wayane,
Ambon. Biasanya, perjalanan
kapal pengangkut minyak dari Ambon ke Jober, Timika, memerlukan waktu
selama lima hari. Namun,
karena cuaca buruk, kapal tersebut terlambat tiba ke Timika.
Gampang ditebak, Kota Timika akhirnya kekurangan pasokan premium. Kondisi
ini dimanfaatkan para
pengecer mengail untung di tengah kesengsaraan konsumen, yakni menaikkan
harga premium dua kali
lipat menjadi Rp 10 ribu per liternya.(DOR)
---
Nusantara / Metro Hari Ini
Selasa, 13 Maret 2007 18:34 WIB
PEMILIHAN KETUA DPRD MIMIKA DIWARNAI LEMPAR BATU
Keributan dalam pemilihan Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Papua.
Metrotvnews.com, Mimika: Pemilihan Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Papua,
Selasa (13/3), diwarnai
dengan penyerangan dari massa yang tidak puas dengan hasil pemilihan.
Masaa yang tidak puas
melempar batu dan terlibat kejar-kejaran antara massa dengan aparat polisi.
Setelah pemilihan legislatif tahun 2004, baru kali ini Kabupaten Mimika
memiliki DPRD. Pembentukan
DPRD selama ini terlantar dan berlarut-larut akibat tarik ulur antara
pihak-pihak yang berkepentingan.
Pemilihan Ketua DPRD Mimika diikuti oleh seluruh anggota DPRD Mimika yang
berjumlah 25 orang. Yopi
Kilangin dari Partai PBSD mampu menyingkirkan enam saingan lainnya dengan
mengantongi 16 suara.
Namun, di luar pagar Kantor DPRD Mimika sejumlah kelompok massa dari
masing-masing kandidat
terlibat kericuhan. Untungnya, polisi yang berjaga sejak pagi dapat
menghalau massa, sehingga
bentrokan yang lebih besar dapat dihindari.(DOR)
---
Nusantara / Headline News
Selasa, 13 Maret 2007 14:05 WIB
PEMILIHAN KETUA DPRD DI MIMIKA BERLANGSUNG RICUH
Kericuhan akibat konflik politik pada pemilihan ketua DPRD Mimika.
Metrotvnews.com, Mimika: Aksi lempar batu serta kejar-kejaran antara massa
dan aparat polisi terjadi di
Mimika, Papua, saat berlangsungnya pemilihan ketua DPRD setempat. Itulah
gambaran realitas politik
yang sedang terjadi di Mimika saat ini. Kabupaten Mimika sebenarnya baru
kali ini memiliki DPRD setelah
pemilihan legislatif tahun 2004. Sebelumnya, pembentukan DPRD telantar
akibat tarik ulur antara pihak-
pihak yang berkepentingan.
Pemilihan ketua DPRD ini diikuti oleh 25 orang. Dalam pemilihan yang
berlangsung, Selasa (13/3) Siang,
Yopi Kilangin dari Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) mampu menyingkirkan
enam saingannya
dengan mengantongi 16 suara. Sementara di luar pagar Kantor DPRD Mimika,
kelompok massa dari
masing-masing kandidat terlibat kericuhan. Namun, polisi yang sudah
berjaga sejak pagi dapat menghalau
massa, sehingga bentrokan lebih besar dapat terhindar.(*****/DEN)
---
Hukum & Kriminal / Headline News
Jum'at, 09 Maret 2007 09:06 WIB
PETUGAS KEAMANAN FREEPORT MENGGAGALKAN PENYELUNDUPAN KUPU-KUPU
Kupu-kupu yang akan diselundupkan tersimpan dalam kantong plastik.
Metrotvnews.com, Timika: Upaya penyelundupan puluhan spesies kupu-kupu
langka dari Papua, Kamis
(8/3) kemarin, berhasil digagalkan petugas keamanan PT Freeport di Bandara
Internasional Moses
Kilangan, Timika. Kupu-kupu langka hutan Papua yang akan dibawa ke Bandara
Ngurah Rai, Denpasar,
Bali, ini terdiri dari jenis ornithopora paradisian, orni-thopora priamus
dan induk dari merido-nalis sejenis
kupu-kupu sayap burung.
Terungkapnya kasus ini bermula dari kecurigaan petugas keamanan PT
Freeport terhadap kemasan
kargo rapat. Setelah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Pengamanan
Perairan dan Pelabuhan
Bandara, kargo tersebut kemudian dibongkar. Saat ini seluruh kupu-kupu
langka yang disita berada
dalam penanganan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Timika, Papua.(DOR
---
Nusantara / Headline News
Sabtu, 10 Maret 2007 17:06 WIB
PERSEDIAAN PINANG DI TIMIKA MENIPIS
Buah pinang yang selama ini dikirim dari Jayapura ke beberapa tempat di
Papua menggunakan
transportasi udara jadi terlambata kibat banjir.
Metrotvnews.com, Timika: Banjir dan longsor yang terjadi di Jayapura
beberapa hari lalu membuat jalur
transportasi di Jayapura, termasuk transportasi udara, terganggu.
Akibatnya, distribusi beberapa barang
dari Jayapura pun ikut terganggu. Barang-barang seperti pinang yang selama
ini dikirim dari Jayapura
ke beberapa tempat di Papua menggunakan transportasi udara jadi terlambat.
Persediaan pinang yang
ada di Timika pun sempat terganggu.
Padahal, buah pinang bagi sebagian masyarakt Papua merupakan kebutuhan
sehari-hari. Pinang yang
diperdagangkan di Kota Timika sebagian besar berasal dari Jayapura. Karena
Jayapura dilanda banjir
dan longsor, pasokan pinang ke Timika pun terganggu. Selama ini pinang
diangkut ke Timika
menggunakan kargo pesawat dari Bandara Sentani. Masalahnya, beberapa hari
lalu bandara ini sempat
terendam air.
Kebutuhan pinang di Kota Timika sebetulnya cukup tinggi. Di Pasar Swadaya
Timika perdagangan pinang
setiap hari dapat menghabiskan puluhan kwintal. Ini jadi masalah karena
pasokan utama pinang di Timika
amat tergantung dari Jayapura.(DOR)
---
Nusantara / Headline News
Kamis, 08 Maret 2007 22:02 WIB
TENAGA MEDIS MOGOK KERJA, PUSKESMAS TERABAIKAN
Ratusan tenaga medis di puskesmas Kota Timika, Papua mogok kerja menuntut
perbaikan sistem
penggajian.
Metrotvnews.com, Timika: Ratusan tenaga medis di puskesmas Kota Timika,
Papua mogok kerja menuntut
perbaikan sistem penggajian. Saat mendatangi Kantor Kepala Dinas Kesehatan
Kota Timika untuk
menyampaikan aspirasinya, mereka menilai sistem penggajian yang mereka
terima sangat merugikan.
Akibat pemogokan ini, pelayanan puskesmas lumpuh total. Beberapa warga
yang hendak berobat
terpaksa pulang ke rumah masing-masing karena tidak ada satupun tenaga
medis di puskesmas
tersebut.(NTF)
---
Ekonomi / Metro Pagi
Selasa, 06 Maret 2007 05:40 WIB
PEMERINTAH BERUPAYA MENINGKATKAN HARGA JUAL LNG TANGGUH
Pemerintah sedang bernegosiasi untuk meningkatkan harga jual liquefied
natural gas (LNG) Ladang Gas
Tangguh, Papua, dengan pihak Korea Selatan.
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah sedang bernegosiasi untuk
meningkatkan harga jual liquefied
natural gas (LNG) Ladang Gas Tangguh, Papua, dengan pihak Korea Selatan.
Negosiasi ini diharapkan
dapat meningkatkan harga jual LNG yang maksimum. Pelaksanaan proyek
Tangguh saat ini mencapai 70
persen dan direncanakan dapat mulai berproduksi pada kuartal keempat 2008.
Demikian diungkapkan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di sela-sela
rapat kerja dengan Komisi
VII DPR di Jakarta, Senin (5/3).
Menurut Purnomo, pemerintah juga sedang bernegosiasi tentang pengalihan
sebagian penjualan LNG
Tangguh dari West Cost Amerika ke pasar Jepang. Purnomo juga mengatakan,
dengan asumsi ini, maka
rata-rata LNG dari Tangguh sebesar US$ 5,6 per MMBTU. Sebelumnya, LNG
Tangguh akan dipasarkan
ke Fujian, China, sebesar 2,6 metrik ton per tahun selama 25 tahun. Harga
yang dipatok rata-rata US$
3,35 per MMBTU. Sedangkan ke SK Power, Korsel, sebesar 0,55 metrik ton per
tahun selama 20 tahun
dengan harga rata-rata US$ 3,5 per MMBTU.(DEN)
---
http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.1.html
Selasa, 27 Maret 2007
Pusat Didesak Revisi Kontrak Kerja Freeport
*Alfius Murib: Kalau Pendulang Dilarang, Perlu Ada Perhatian Serius
JAYAPURA- Ruwetnya mengatasi masalah pendulangan emas di areal konsesi PT
Freeport Indonesia
(PT.FI) di Timika, tidak luput dari perhatian, Alfius Murib, SE. MM,
Anggota MRP dari Daerah Pemilihan
(Dapil) 13 yang membawahi Mimika dan Puncak Jaya.
Dikatakan, sebagai salah seorang anak adat dari Mimika merasa berat juga
melihat persoalan. Sebab
menurutnya, sikap masyarakat dari sejumlah suku di daerah yang mendulang
emas di areal terlarang itu
bukan tak beralasan. Kata dia, masyarakat terpaksa melakukan itu tak lebih
karena faktor ekonomi yang
menghimpit mereka.
Kendati diakuinya bahwa selama ini memang perusahaan asal Amerika itu
sudah memberikan sebagian
keuntungan sebesar 1 persen untuk 7 suku yang mendiami Mimika, khususnya
suku pemilik ulayat. "Tapi
itu berapa, coba bandingkan dengan hasil yang didapat Freeport selama
ini," tukasnya serius kepada
Cenderawasih Pos, kemarin.
Karena itu, dengan blak-blakan ia mengatakan bahwa masyarakat pendulang
tidak seharusnya dievakuasi
dari areal tersebut. Ia tidak ingin masyarakat dibatasi, meski sebenarnya
dirinya juga sangat prihatin,
karena kegiatan mendulang itu cukup mengancam keselamatan jiwa pendulang
sendiri. Sebab kata Murib,
kalau sekarang ini masyarakat berbuat demikian sesungguhnya karena
disebabkan ulah Freeport juga
yang kurang serius memberikan perhatian.
"Jadi Freeport jangan hanya bilang bahwa sudah kasi 1 persen lalu bilang
saya sudah kasi. Itu bukan
cara yang benar, apalagi kenyataannya hasil kekayaan yang dihasilkan
begitu banyak sementara pemilik
ulayat itu dapatnya hanya sedikit sehingga 1 persen itu tidak berarti,"
tutur Murib yang juga anggota Pokja
adat MRP.
Tak hanya itu, 1 persen yang disisahkan Freeport itu yang sampai ke rakyat
hanya tinggal sedikit karena
sudah dipotong disana sini, untuk itu, ia enggan menyalahkan masyarakat
pendulang dalam hal ini.
Lanjut Murib, kalau Freeport tidak ingin ada pendulangan lagi atau ingin
mengeluarkan semua pendulang,
Freeport harus memberikan perhatian serius kepada masyarakat dengan
sebaik-baiknya agar hidup
mereka sejahtera, bahagia, maka itu keadaan akan aman dengan sendirinya.
Namun jika hanya janji
semata, maka persoalan tidak akan selesai.
"Kacaunya di sini, Freeport juga harus tahu diri bahwa selama ini mereka
sudah keruk kekayaan rakyat,
tapi masyarakat masih tetap hidup miskin, anak - anak aibon, perang di
sana sini, itu karena dari
Freeport juga," katanya.
Bukan hanya itu, kata Murib, dulu Februari tahun 2006 di tengah memanasnya
suasana di Mimika akibat
aksi massa yang berbuntut pada jatuhnya korban jiwa, Freeport berjanji
akan menfasilitasi masyarakat
ulayat untuk membangun rumah dan menyiapkan sedikit dana. "Mereka sudah
perjanjian dan Freeport
akan berikan 7 persen, tapi sampai hari ini tidak ada realisasi," tukasnya.
Karena itu, ia sangat berharap ada niat baik dari Freeport dan pemerintah
harus melihat persoalan itu
secara bijak, sehingga nanti kedepan pengelolaan SDA di Papua bisa membawa
kesejahteraan bagi
rakyat Papua.
Terkait dengan itu, melalui lembaganya MRP ia mendesak pemerintah pusat
agar segera meninjau ulang
kontrak karya dengan PT Freeport. Sebab isi kontrak karya itu tidak
memihak pada kesejahteraan
masyarakat asli Papua. "Terkait dengan persoalan ini, kami mendesak
pemerintah pusat untuk segera
mengkaji ulang kontrak karya dengan PT Freeport," katanya.
Hal ini juga kata dia sudah disinggung di dalam draft Rancangan Perdasus
(peraturan daerah khusus)
tentang hak-hak ulayat masyarakat asli Papua yang kini tengah diproses.
"Perdasus tentang hak ulayat,
sudah kami buat hanya saja saat ini kami sedang menunggu DPRP dan Gubernur
untuk mengesahkan
menjadi Perdsus dan Perdasi," ujarnya.
Kata Murib, dari Perdasus ini nantinya posisi pemilik ulayat, yang
investasi pemerintah daerah dan
sebagainya nanti akan sangat jelas dan tidak ada yang akan dirugikan atau
diuntungkan sepihak.
"Dalam Perdasus hak ulayat itu semua akan mendapat porsi yang adil,"
imbuhnya.
Selain itu, dalam isi Perdasus itu juga menyinggung prioritas orang asli
Papua dalam suatu lembaga
maupun yang terkait dengan investasi di Papua semua harus menomorsatukan
putra asli, sebab selama
ini orang asli Papua tidak menduduki posisi strategis. Dalam kaitannya
dengan persoalan yang
memayungi Freeport saat ini, kelak akan diselesaikan dengan mengacu pada
Perdasus itu.
"Karena itu kami mendesak pusat untuk segera merevisi kontrak karya dengan
Freeport. Selesai kontrak
kerja baru jelas, pusat jangan hanya diam saja," tukasnya serius.
Pemprov Diminta///
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Drs Wilhelmus Haurissa
mengatakan, persoalan
pendulang emas yang dilakukan warga, bukan hanya tanggungjawab Pemkab
Mimika semata. Tetapi
kabupaten-kabupaten yang bertetangga dengan Mimika harus ikut menyikapi
dan mencari solusi terhadap
penanggulangannya.
Menurut Sekda, hal itu dikarenakan masyarakat yang mendulang, bukan hanya
masyarakat dari dua suku
besar yang ada di Timika, tetapi ada juga masyarakat dari kabupaten
tetangga dan masyarakat
pendatang yang bukan penduduk asli Papua.
Karena itu, kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Provinsi
Papua diminta menjadi mediator
untuk mempertemukan kepala daerah dari kabupaten tetangga serta pihak
terkait yakni PT Freeport
Indonesia untuk membicarakan dan mencari solusinya terhadap masyarakat
pendulang.
Penegasan ini disampaikan Sekda Mimika Drs Wilhelmus Haurissa dalam
pertemuan bersama
Sesmenkopolhukan Letjen TNI Agustadi bersama petinggi TNI-Polri, unsur
Muspida Kabupaten Mimika di
Hotel Sheraton baru-baru ini.
Lanjut Sekda, dalam penanganan persoalan tersebut, secara jujur
dikatakannya kalau dirinya pesimis jika
persoalan ini hanya ditangani Pemda Mimika, karena pendulangan yang
dilakukan masyarakat adalah
demi tuntutan hidup semata.
Menanggapinya secara positif, Sesmenkopolhukam dalam pertemuan waktu itu
menjelaskan, kiranya
dengan program otonomi khusus (Otsus), segala persoalan atau permasalahan
yang terjadi diselesaikan
dulu oleh pemerintah setempat.
Dimana pusat hanya memantau dengan menyikapi, sehingga tidak terjadi
benturan atau hal-hal yang
menimbulkan konflik.
Begitu pula dengan penanganan masalah pendulang emas agar ditempuh secara
persuasif, melalui
arahan kepada pendulang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan terhadap penanganannya.
(ta/eng)
----
http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.5.html
Selasa, 27 Maret 2007
Dana PAUD Papua, Naik
JAYAPURA-Perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah Papua terhadap
pendidikan anak usia dini
(PAUD) di Papua, cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari alokasi Dana
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) 2007 ini, PAUD mendapatkan Rp 5.917.615.000 (Rp 5,9 miliar lebih),
atau naik 250 persen dari
sebelumnya (2006), yaitu Rp 2,6 miliar.
Bahkan selain dari APBN, pemerintah Provinsi Papua melalui Dana Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) memberikan suntikan dana terhadap (PAUD) sebesar Rp
3.909.000.000 (hampir 4 miliar
rupiah). Jumlah ini naik 300 persen lebih, dari tahun 2006 yaitu Rp 1 miliar.
Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Dan Pengajaran (P
dan P) Provinsi Papua
Drs. H.M Yusuf, MM mengatakan, alokasi dana yang besar ini bertujuan untuk
mempercepat
pembangunan, pengembangan dan pembinaan PAUD di Tanah Papua.
Menurutnya, membangun anak usia dini sama halnya dengan berinvestasi untuk
masa yang akan datang,
karena dengan demikian, dapat menghasilkan manusia di Papua yang cerdas,
dalam rangka menjawab
tantangan peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan.
"Anak merupakan generasi penerus pembangunan,"katanya saat ditemui di
ruang kerjanya, Senin,
(26/3), kemarin.
Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua Drs. James
Modouw, MMT mengatakan,
membangun anak usia dini harus dari keluarga. Untuk itu, peran seorang ibu
sangat penting, dimana ia
yang mengasuh, merawat dan membina anak, terlebih saat anak berada dalam
perut dengan memberikan
gizi baik.
"Akan lebih lengkap, jika anak dididik mulai dari PAUD,"papar M. Yusuf
menirukan ucapan kepala dinas.
Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan PAUD di Papua akan
melibatkan seluruh steakholder,
seperti dinas p dan p, dinas kesehatan, kantor pemberdayaan perempuan,
lembaga sosial masyarakat
(LSM) yang penduli terhadap anak usia dini dan lainnya.
Diungkapkannya, untuk membuka kepedulian masyarakat tentang pentingnya
PAUD, maka di Papua telah
dilakukan seminar dengan pembicara Ace Suryadi, Ny. Mary Suebu Tokoro dan
Drs. Siahaan, MSi.
Mereka duduk bersama dalam mempresentasikan bagaimana membangun pendidikan
anak usia dini,
khususnya di Papua.
Pada kesempatan itu, Ny. Mary Suebu Tokora menjelaskan bahwa membangun
Papua gemilang, Papua
cemerlang, Papua cerdas, harus dimulai dari anak-anak melalui PAUD, dan
kegiatan ini tidak hanya
terfokus di daerah perkotaan, namun juga diterapkan di kampung-kampung.
Hal lainnya mengenai pengembangan dan pembinaan PAUD di Papua, juga
mendapat perhatian khusus
dari bank dunia. Perhatain ini dibuktikan dengan menjadikan Kabupaten
Merauke dan Kabupaten
Jayapura sebagai percontohannya. Untuk tahap I bank dunia telah menyiapkan
dana Rp 1 miliar. "Bank
dunia juga akan berperan dalam pembangunan PAUD di Papua,"pungkasnya.(api)
---
http://www.kompas.com/ver1/Egovernment/0703/10/201119.htm
Peristiwa
Sabtu, 10 Maret 2007 - 20:11 wib
Pemprov Papua Serius Tangani Pembangunan Jalan Nabire-Enarotali
Jayapura, Sabtu--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan
keseriusannya menangani
pembangunan dan peningkatan mutu jalan trans Irian yang menghubungkan Kota
Nabire, Kabupaten
Nabire ke Enarotali, ibukota Kabupaten Paniai untuk menunjang aktivitas
pembangunan di kedua daerah
itu.
Kepala Bidang Prasarana dan Fisik Kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bapeda)
Kabupaten Paniai, Ambrosius Eria,S.Pd dalam keterangannya di Jayapura,
Sabtu, menyatakan,
keseriusan Pemprov menangani pembangunan jalan Irian yang menghubungkan
Nabire-Enarotali
sepanjang kurang lebih 300 kilometer itu telah disampaikan langsung
Gubernur Papua, Barnabas
Suebu,SH.
Gubernur mengemukakan niatnya yang serius itu pada 22 Pebruari lalu
ketika mengambil sumpah/janji
sekaligus melantik pasangan Naftali Yogi,S.Sos dan Derek Pakage,S.Pd
masing-masing menjadi Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode 2007- 2012 di Enarotali, ibukota
Kabupaten Paniai.
Pemerintah bermitra dengan masyarakat membuka jalan trans Irian tembus
Nabire-Enarotali sepanjang
300 kilometer lebih itu dalam bentuk badan jalan dan kini bisa dilintasi
kendaraan roda empat terutama
angkutan umum dari Nabire - Enarotali dengan tarif sebesar Rp400.000 per
penumpang dan dari
Enarotali ke Nabire sebesar Rp250.000/penumpang.
Namun, para pengemudi selalu kewalahan akibat tanah longsor dan banjir
melintasi jembatan
penyeberangan, sehingga tampak pada beberapa lokasi dibangun tenda dan
pondok-pondok sebagai
penginapan sementara sambil menunggu surutnya banjir dan perbaikan lokasi
longsor.
Sebagian ruas jalan dari Nabire telah diaspal, sebagian besar ruas jalan
sampai di Enarotali hanya
berbentuk badan jalan yang dilapisi tanah, pasir dan batu (Sirtu), tetapi
animo masyarakat yang
mengunjungi kedua daerah cukup tinggi, apalagi hasil pertanian dari Paniai
yang dipasarkan ke Nabire
sering terancam busuk akibat kondisi jalan yang tertimpa bencana alam
banjir dan tanah longsor.
Masyarakat masih menunggu realisasi keseriusan Gubernur Suebu untuk
menangani peningkatan
pembangunan jalan trans Irian Nabire ke Enarotali itu.
"Sebab jalan ini merupakan satu-satunya jaringan hubungan kedua daerah di
pedalaman Papua karena
transportasi udara dengan pesawat terbang jenis cessna dan twin otter
Merpati Nusantara Airlines (MNA)
ke Enarotali cukup tinggi sehingga tidak bisa dijangkau masyarakat ekonomi
lemah," ujar Eria.
Perusahaan penerbangan seperti MNA, Trigana Air Service (TAS) dan pesaswat
misionaris Assosiated
Mission Aviation (AMA) telah membuka jalur penerbangan Nabire ke Enarotali
dan sejumlah distrik di
Kabupaten Paniai, namun sering mengalami kesulitan antara lain faktor
cuaca yang tidak menentu karena
semua wilayah di Paniai berada di atas ketinggian 2000-2.500 meter dari
permukaan laut.
Oleh karena itu, tambah Eria, Pemkab dan masyarakat Paniai terus menunggu
janji Gubernur Suebu
untuk meningkatkan jalan penghubung Nabire - Enarotali dalam jangka waktu
yang relatif singkat ini,
sehingga keterisolasian dapat terbuka untuk melayani masyarakat dan
aktivitas pembangunan secara
menyeluruh.
Sumber: Antara
Penulis: jodhi
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/3/9/pemerintah-percepat-proses-pergantian-nama-irjabar-jadi-papua-
barat/
Pemerintah Percepat Proses Pergantian Nama Irjabar Jadi Papua Barat
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah pusat akan mempercepat proses
pergantian nama Provinsi Irian
Jaya Barat (Irjabar) menjadi Provinsi Papua Barat, setelah menerima usulan
DPRD setempat yang
disampaikan kepada pemerintah melalui gubernur Irjabar.
"Percepatan itu dengan segera menyiapkan Peraturan Pemerintah yang
mengatur pergantian nama itu,"
kata Dirjen PUM Depdagri, Soadjuangon Situmorang, di Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan pihaknya telah menerima usulan pergantian nama itu, konsep
PP-nya telah disusun untuk
segera diserahkan kepada Sekretariat Negara.
Sebelumnya, kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tergabung
dalam Pansus Papua
menyambut positif perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Papua
Barat.
"Deklarasi nama Papua Barat sangat strategis, dan memiliki implikasi
politis maupun budaya, terkait
dengan eksistensi Bumi Papua yang satu dengan dua wilayah pemerintahan,"
kata Wakil Ketua Panitia
Adhoc (PAH) III, Marhany V Pua, di Jakarta, belum lama ini.
Anggota DPD dari Provinsi Papua, Marcus Louis Zonggonao, juga memberi
apresiasi tinggi atas
keberanian Gubernur Abraham Ataruri bersama jajarannya mendeklarasikan
perubahan nama Provinsi
Irjabar ke Provinsi Papua Barat.
"Ini tanda kemajuan untuk suatu masa depan Bumi Papua yang sejahtera. Dan
tidak boleh lagi ada pihak
mana pun yang mencoba mengganggunya," katanya.
Abraham Ataruri sendiri dalam penjelasannya mengungkapkan, Deklarasi nama
Provinsi Papua Barat itu
terjadi pada Selasa (6/2) lalu, setelah melalui proses cukup berliku.
"Kami deklarasikan nama baru ini bertepatan dengan peringatan empat tahun
eksistensi Provinsi Irjabar
dan Hari Seni Budaya Ke-2 Papua di Manokwari. Semoga Tuhan memberkati kami
dengan nama baru
ini," katanya bangga. (*)
Copyright © 2007 ANTARA
---
http://www.radarsorong.com/UTAMA/utama2.html
Senin 26 Maret 2007
Panwas Beberkan Laporan Kecurangan Pilkada
SORONG- Ketua Panwas Pilkada Kota Sorong H Supran S.Pd dalam jumpa pers
Sabtu (24/03) mengaku
menerima laporan pengaduan kecurangan Pilkada Kota 22 Maret lalu. Bahwa
laporan yang didukung
dengan sejumlah bukti tentunya akan ditindalanjuti. Dalam hal
ini,menindaklnjuti setiap laporan,Panwas
tetap berkoordinasi dengan Panwas tingkat distrik.
"Misalnya ada tempat kejadian, waktu kejadian, siapa pelapornya dan siapa
yang dilaporkan. Saksinya
siapa dan barang buktinya mana,"tuturnya.
Pascapemungutan suara, ketua Panwas Pilkada Kota Sorong mengaku menerima
laporan tentang dugaan
money politik. Hanya saja laporan money politik ini belum bisa ditindak
lanjuti karena belum diikuti dengan
bukti pendukungnya.
Sabtu Siang itu, Panwas menerima laporan dimana seorang warga yang juga
salah satu pimpinan
organisasi dengan semangat melaporkan bahwa di salah satu kelurahan,
pencoblosan suara dilakukan di
rumah Lurah. Bahkan dilaporkan yang dicoblos sekitar 200 surat suara.
Hanya saja ketika Panwas telah siap menindalanjuti laporan tersebut,
seperti melacak kelurahan yang di
laporkan di Distrik Sorong Kota itu, ternyata yang melaporkan malah
menarik laporannya.
"Jangan main- main dalam membuat laporan, karena ini cukup menyita waktu
Panwas. Kalau memang
benar terjadi kecurangan silahkan melapor tapi jangan mengada-ada,"ujar
Supran.
Soal laporan kecurangan Pilkada, disebutkan ada batas waktunya. Dimana
laporan diajukan paling lambat
7 hari setelah pemungutan suara.
Lebih jauh, ketua Panwas juga mengungkapkan adanya kartu pemilih ganda.
Dimana pada salah satu
TPS di Sorong Utara terdapat 127 pemilih mendapatkan kartu pemilih ganda.
Tetapi petugas KPPS cukup sigap untuk menghindari hal- hal yang tidak
diinginkan. Ketua KPPS minta
pendapat Panwas dan kemudian Panwas menahan barang bukti kartu pemilih
yang dobel tersebut.
Proses pelanggaran ini dianggap sebagai pelanggaran administrasi yang akan
disampaikan ke KPUD
Kota.
Diungkapkan pula, pada pelanggaran kecurangan Pilkada, dimana yang cukup
menarik bahwa ditemukan
anak sekolah atau anak dibawa umur memilih dengan menggunakan kartu orang
lain.
Kata Supran umur dari anak sekolah tersebut 16 tahun dan anak- anak
sekolah yang sudah
menggunakan hak pilihnya dengan memakai kartu pemilih orang lain ada 3
orang sedangkan 1 orang
belum sempat menggunakan haknya.
"Info yang kami terima ada 10 orang, tapi tetap kita cross check. Yang
sudah menggunakan hak memilih
ada 3 orang. Kita sudah cross check ke sekolahnya, tapi berbagai pihak
berikan kesempatan kepada
Panwas untuk bekerja secara maksimal,"ujarnya.
Dari laporan yang diterima, dikatakan, Panwas memiliki waktu selama 14
hari untuk bekerja.
"Yang jelas apa yang dilakukan para siswa ini sudah merupakan tindak
pidana. Karena mereka
menggunakan katu pemilih orang lain dan disuruh orang lain. Implikasinya
banyak dan pelanggaran
pidana sudah sangat jelas. Kita lengkapi berkasnya dan berikan kesempatan
kalau memang unsurnya
terpenuhi kita akan serahkan ke polisi. Siswa- siswa tersebut sudah kita
tanya dan memang ada unsur
yang menggerakkan. Kita sedang cari penggeraknya,"imbhunya.
Agar tidak salah alamat,ditegaskan Supran bahwa jika pelanggaran yang
dilakukan pada tahapan Pilkada,
maka dilaporkan ke panwas.
Sementara untuk keberatan tetang penetapan hasil pelaksanaan Pilkada, maka
dilaporkan ke Mahkaman
Agung melalui Pengadilan Tinggi di tingkat Provinsi dan Pengadilan Negeri
ditingkat Kota dan Kabupaten.
"Ini aturan sudah jelas dan jangan lupa kalau mau laporkan keberatan
terhadap penetapan hasil pilkada
tidak boleh lebih dari 3 hari,"pesannya.
COBLOS TANPA BILIK SUARA
Secara terpisah, HMI Cabang Sorong, meminta kepada Panwas untuk lebih jeli
dalam menyikapi berbagai
persoalan yang ditemukan di lapangan saat berlangsungnya Pilkada Kota
Sorong 22 Maret lalu.
Hal ini menyusul ditemukannya beberapa temuan oleh tim pemantau HMI yang
berada di lapangan. Yang
mana jumlah tim pemantau dari HMI yang mendapat rekomendasi dari KPU Kota
Sorong sebanyak 10
orang.
"Setiap distrik kami tempatkan sebanyak 2 orang untuk memantau pelaksanaan
Pilkada kota Sorong,
"ungkap Ketua HMI Cabang Sorong Fatmawati.
Lebih lanjut menggungkapkan hasil temuan dari tim pemantau HMI, disebutkan
banyak warga yang tidak
mendapatkan hak pilih sedangkan mereka adalah penduduk tetap di tempat
tersebut, terjadinya
manipulasi hak pilih atau mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih orang
lain.
Selain itu diindikasikan terdapat pemilih dibawah umur yang seharusnya
belum pantas untuk
mendapatkan hak pilihanya serta yang paling menarik adalah ditemukannya
beberapa TPS yang tidak
memenuhi syarat untuk berlangsungnya pemilihan kepala daerah.
Dikatakan demikian karena di TPS 13 di Kelurahan Klaligi, pencoblosan
dilaksanakan di Kantor Dinas
Perikanan dan Kelautan, tanpa menggunakan bilik.
Sehingga warga dalam menggunakan hak pilihnya harus membalikkan badan
untuk mencoblos surat
suara . Dan dalam melakukan pencoblosan tersebut yang seharusnya bersifat
rahasia sudah tentu dapat
dilihat oleh orang lain.
"Sesuai dengan aturan, pelaksanaan Pilkada itu dilakukan di ruang terbuka
dan tidak boleh menggunakan
fasilitas Negara, "ujarnya.
Karenanya sekali lagi Ia pun minta kepada Panswas menyikapi hal ini, jika
tidak, maka pihaknya tegas
Fatmawati akan meminta aparat untuk menyelesaikannya.
Sementara itu masih terkait dengan pilkada, Jubir dari Team Studi Jaringan
Kota (TSJK) , Julian Kelly
Kambu,ST melalui siaran persnya mengatakan bahwa berdasarkan hasil survey
TSJK, hasil Pilkada Kota
Sorong sah dan telah berjalan secara demokratis.
Dikatakan sah diantaranya karena menindaklanjuti surat Mendagri tentang
pelaksanaan pilkada kota
Sorong yang seharusnya berlangsung pada tanggal 30 Nopember 2006, serta
surat gubernur provinsi
Papua Barat tentang pelaksanaan Pilkada Kota dan Kabupaten Sorong yang
berlangsung bersamaan
pada 22 Maret lalu.
Sementara alasan demokratis karena berlangsung secara umum, bebas dan
rahasia, serta tidak
pengaruhi oleh money politik, dan sekitar 15 – 20 % warga kota tidak
menggunakan hak suaranya dan ini
juga merupakan bagian dari demokrasi.
Lebih lanjut, Kelly Kambu mengatakan,
hasil Pilkada Kota Sorong ternyata tidak jauh berbeda bahkan sangat
mendekati dengan hasil survei TSJK
Kota Sorong yang dipublikasikan melalui media local Radar Sorong dan Fajar
Papu 4 Desember 2006
lalu.
Dimana hasil survey tersebut sempat mengundang reaksi dan pertanyaan dari
berbagai warka. "Kami
melihat bahwa ada kredit point tersendiri bagi bapak gubernur Papua Barat
karena baru terjadi dalam
negara kita dimana dua daerah otonomo dalam salah satu wilayah mempu
melaksanakan Pilkada dalam
hari yang bersamaan, dalam asas luber ,"ujarnya.
Lebih jauh untuk hasil analisis TSJK dengan empat asumsi , asumsi 1,
jumlah suara dibagi merata kepada
lima kandidat, berarti bahwa masing –masing kandidat mendapatkan jumlah
suara sebesar 23,381 dari
jumlah pemilih 116.903 orang, atau masing –masing kandidat baru
mendapatkan 20 persen suara dari
total suara sah. Asumsi ini berlaku jika semua pemilih menggunkaan hak
suara dan tidak ada surat suara
yang rusak.
Asumsi 2, jika calon yang ingin menang berarti harus merebut 25 persen
dari total suara atau sebesar
29.225 , asumsi ini jika semua pemilih menggunakan hak suarannya.
Sementara asumsi 3, jika terhadap
10 persen suara sura yang rusak, Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya
berarti selisih suara yang
rusak /pilih tidak menggunakan hak suara (Golput) adalah 17.535 pemilih
dari total pemilih atau 105.212
yang menggunakan hak suara, jika kandidat ingin aman maka harus meraih
25%+1 dari total suara atau
26.303 + 1 suara.
Asumsi 4, jika terdapat 15 persen surat suara yang rusak /pemilih tidak
menggunakan hak pilihnya berarti
selisih suara yang rusak/pemilih yang tidak menggunkaan hak suara adalah
17. 535 pemilih dari total
pemilih atau 99.361 yang menggunakan hak suara. Jika kandidat ingin aman
maka harus meraih 25%+1
dari total suara atau 24.842 +1 suara.
Memperhatikan asumsi diatas maka analisa pemetaan basis pemilih masa
mengambang diperkirakan
sekitar 15% -20% atau sektiar 17.000-23.000 lebih dari total pemilih.
Berdasarkan hasil analisis TSJK pada point Tiga, disimpulkan bahw tidak
ada putaran kedua dalam
Pilkada Kota sebagaimana isu yang beredar dan berkembang di lapisan
masyarkaat warga Kota saat ini.
Kesimpulan ini mengacu kepada hasil analisis team bahwa menurut UU No 32,
tahun 2004 dan PP No 6.
(iin)
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/3/6/warga-papua-unjuk-rasa-tolak-pemekaran/
Warga Papua Unjuk Rasa Tolak Pemekaran
Surabaya (ANTARA News) - Sejumlah warga Papua di Surabaya dan Malang
melakukan unjuk rasa di
depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa, menolak rencana pemerintah
melakukan pemekaran
terhadap provinsi dan kabupaten di Papua.
Warga yang tergabung dalam Gerakan Tolak Pemekaran Papua tersebut berasal
dari Imapa, Paguyuban
Papua, Komunitas Rakyat Papua se-Jatim dan AMP.
Aksi dimulai dari Taman Kapal Selam di Jalan Pemuda, lalu longmarch menuju
Grahadi dan kembali ke
tempat semula.
Di depan Grahadi warga Papua menyampaikan aspirasinya dengan
membagi-bagikan selebaran.
Beberapa diantara mereka ada yang berdandan khas Papua dengan menari-nari
di jalan lengkap degan
tombak, rambut jabrik dan wajah dibubuhi cat putih.
Koordinator aksi Eja Ugi mengatakan, pemekaran yang sudah dilakukan di
beberapa kabupaten di Papua,
yakni Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten
Memberamo Tengah.
"Keempatnya merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Jayawijaya yang telah
membuat rakyat Papua
terpecah belah," katanya.
Dia mengatakan upaya pemekaran Kabupaten Puncak sebagai pemekaran
Kabupaten Puncak Jaya, dan
Kabupaten Dogeyai sebagai pemekaran Kabupaten Nabire, adalah bentuk dari
neo-kolonialisme modern.
Salah satu warga Papua, Anton Mote, mengatakan data di lapangan
membuktikan bahwa mereka yang
meminta pemekaran provinsi dan kabupaten-kabupaten di Papua adalah
orang-orang yang kecewa akibat
tidak lolos dari persaingan mendapatkan kursi dan kedudukan provinsi dan
kabupaten-kabupaten induk.
"Pemekaran ini membuat politik masuk di Papua. Yang semula fokus pada
bidang pendidikan ataupun
kesehatan, sekarang ikut berpolitik. Kalau ini dibiarkan, rakyat Papua
akan melarat," katanya.(*)
Copyright © 2007 ANTARA
06/03/07 19:49
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/24/Nasional/nas07.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Pembagian Dana Otsus dengan Irjabar Perlu Payung Hukum
[JAKARTA] Departemen Dalam Negeri (Depdagri) diminta untuk tidak memaksa
Pemerintah Papua
membagikan dana otonomi khusus (Otsus) dengan Pemerintah Provinsi Irian
Jaya Barat (Irjabar),
sebelum ada payung hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi
Khusus (Otsus) Papua.
Selain itu, pembagian dana Otsus dengan Irjabar harus dibicarakan dengan
seluruh masyarakat Papua
terlebih dahulu. "Saya mendapat informasi bahwa ada semacam tekanan yang
dilakukan Depdagri
terhadap Gubernur Papua Barnabas Suebu agar membagi dana Otsus tahun 2007
dengan Irjabar pada
saat pembahasan revisi APBD Papua tahun 2007," kata anggota Pokja Papua
Frans Maniagasi kepada
Pembaruan di Jakarta, Jumat (23/3).
Menurut dia, tanpa menekan Pemerintah Papua pun Irjabar sebenarnya
mendapat dana Otsus itu, asal
dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat Papua terlebih dahulu
melalui sebuah pertemuan
akbar.
Pertemuan itu semacam konvensi untuk menerima kehadiran Irjabar dalam
kerangka UU Otsus. "Melalui
konvensi dengan melibatkan gubernur Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua
(MRP), gubernur dan
DPRD Irjabar serta komponen-komponen masyarakat strategis di Papua, baru
adanya pengakuan secara
sosiologis, politis lalu dibuatlah payung hukum bagi Irjabar dalam
kerangka UU Otsus. Sehingga UU Otsus
itu nanti berlaku untuk seluruh tanah Papua," kata Frans.
Dia menambahkan, upaya rekonsiliasi antara Papua dengan Irjabar sudah
dimulai dengan pertemuan
Gubernur Papua Barnabas Suebu dengan Gubernur Irjabar Abraham Octavianus
Atururi di Pulau
Mansinam, Monokwari 20 Februari 2007 lalu. Yang perlu didorong, bagimana
dibuat payung hukum untuk
mengintegrasikan Irjabar ke dalam UU Otsus.
Intervensi terlalu jauh dari Depdagri dinilainya justru akan membuat
kondisi Papua semakin kacau. Dia
malah mencurigai, apa yang dilakukan Depdagri itu dengan menekan Gubernur
Papua Barnabas Suebu
adalah upaya Pemerintah Pusat untuk melestarikan konflik antara Papua
dengan Irjabar. [A-21]
Last modified: 24/3/07
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/3/19/pemerintah-diminta-relokasi-warga-di-lereng-kca-cyloops/
19/03/07 13:57
Pemerintah Diminta Relokasi Warga di Lereng KCA Cyloops
Jayapura (ANTARA News) -
Pemerintah diminta segera merelokasi semua warga masyarakat yang kini
bermukim di lereng-lereng
Kawasan Cagar Alam (KCA) Pegunungan Cycloops yang terbentang dari Kota
Jayapura hingga
sebagian wilayah di Kabupaten Jayapura, Papua.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua II Majelis
Rakyat Papua (MRP), Dra Hanna Hikoyabi, kepada ANTARA News di Jayapura,
Senin, menyikapi
bencana alam banjir yang terjadi 6-7 Maret 2007, dan mengakibatkan
sejumlah fasilitas umum di Kota
Jayapura dan sebagian wilayah di Kabupaten Jayapura menderita kerugian
material yang cukup besar,
serta terancamnya nyawa manusia di daerah itu.
Menurut Hikoyabi, pemerintah perlu melakukan usaha-usaha yang nyata untuk
merelokasi warga
masyarakat yang kini bermukim di lereng-lereng KCA Pegunungan Cycloops,
karena salah satu
penyebab bencana alam banjir adalah pemukiman penduduk yang semakin padat
serta perambah hutan
di kawasan yang telah ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia itu.
"Upaya merelokasi itu
dilakukan guna menghindari bencana alam yang lebih parah lagi menimpah
penduduk di kedua wilayah
itu dan salah satu upaya yaitu memindahkan para warga di daerah itu atau
trans lokal ke daerah yang
lebih aman agar mereka dapat mengembangkan hidupnya secara layak guna
menunjang pembangunan
di daerah itu," pinta Hikoyabi.
Ia menjelaskan, faktor alam sangat dominan karena jangka waktu antara 7-
10 tahun alam sendiri
mereview,alam sendiri mengatur alam secara alamiah, tetapi ada juga faktor
human error yang harus di
perhatikan, karena dapat di lihat dengan adanya penebangan hutan dan
membuka areal pertanin di
daerah KCA Cycloops.
"Untuk itu pemerintah berkewajiban menertibkan masyarakat dan terus mendorong
mereka dengan sistem pertanian yang baik dan perlu memberikan pemahaman
tentang pola pengelolaan
hutan yang lestari agar tidak terjadi bencana yang sama atau bencana alam
lain yang lebih parah lagi,"
katanya.
Ia menilai, warga masyarakat yang bermukim di bantaran kali dan sungai
perlu di tertibkan agar
mereka tidak membuang sampah tanpa kendali, sebab semua aliran air yang
bersumber dari dari KCA
Pegunungan Cycloops itu mengalir mengikuti kali/sungai ke Danau Sentani
dan Samudera Pasifik.
Pemerintah perlu memasang rambu-rambu larangan agar masyarakat tidak
seenaknya membuang
sampah secara liar yang mengakibatkan pencemaran di kawasan air.
Dia menegaskan, pemerintah
mempunyai tugas mengatur dan menertibkan masyarakat, agar semua komponen
bertanggung jawab
terhadap kelestarian lingkungan alam dan khusus para penguasa di birokrasi
agar tidak hanya datang ke
masyarakat ketika mempunyai kepentingan tertentu seperti Pilkada untuk
mencari dukungan suara
belaka, sementara kondisi mereka diabaikan, padahal mereka juga perlu
mendapat proses pemberdayaan
secara manusiawi.
"Para birokrasi jangan saling menyalahkan satu sama lain ketika terjadi
bencana alam
banjir seperti yang lalu, tetapi perlu merefelksi diri dan mengambil
langkah-langkah pencegahan yang
lebih nyata," katanya.
Ia berharap, pimpinan lembaga adat agar mengontrol dan mengendalikan
warganya untuk tidak menjual
tanah di daerah yang rawan bencana alam.Pimpinan lembaga adat harus
bertanggung jawab kepada
masyarakatnya agar tidak melakukan jual-menjual tanah, sebab tanah itu
menjadi kultur masyarakat yang
diciptakan Sang Pencipta.
"Basis kultur di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura berangsur-angsur
hilang, sehingga pimpinan lembaga adat jangan hanya menunggu pemerintah,
tetapi segera mengambil
lagkah-langkah nyata.
Adat mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur warga
masyarakatnya,walaupun ada hukum formal.
Adat itu lebih awal dianut masyarakat menyusul pemerintah," harapnya.
Pemerintah harus bekerjasama
dengan pimpinan lembaga adat menanganai status tanah di kota ini yang
semakin marak terjadi transaksi
tanah tanpa mempertimbangkan dampak yang kelak terjadi, baik masalah
sosial, budaya maupun aspek
lain, ujarnya menambahkan. (*)
Copyright © 2007 ANTARA
============================================================================
KABAR IRIAN ("Irian News since 1994") www.kabar-irian.com
NOTE: "All items are posted for their news/information content. They are
not necessarily the views of IRJA.org or subscribers. "