[Kabar-Irian] Berita: Bulan Mei 2007 (Bahasa)
========================KABAR IRIAN=========================================
News on Irian Jaya/West Papua/IRJA-BAR
Unsubscribe/Change Options:
http://www.kabar-irian.info/mailman/listinfo/kabar-irian
Archives: http://www.kabar-irian.info/pipermail/kabar-irian
Email Commands- Subscribe/unsubscribe/options/help
List-Post: kabar-irian@kabar-irian.info
List-Help: kabar-irian-request@kabar-irian.info?subject=help
List-unsubscribe: kabar-irian-request@kabar-irian.info?subject=unsubscribe
List-subscribe: kabar-irian-request@kabar-irian.info?subject=subscribe
Contacts: admin@irja.org, news@kabar-irian.info, editors@kabar-irian.info
Too much mail? Switch to the digest version. As a matter of policy we DO NOT
handle requests except in emergencies.
Kabar Irian (Papua)
S/d Mei 30 2007
Topik2
* SEMBILAN PERNYATAAN SIKAP
* Keluarkan 9 Pernyataan Sikap
* Front Pepera, Demo Tolak Pepera
* Seperti Lahir Kembali
* Pergantian Kapolda NAD dan Papua Sudah Disetujui Para Gubernur
* Ancaman "Biofuel"
* Perintis Kota Jayapura Telah Tiada
* Kampanye Hitam terhadap Indonesia Lewat Iklan TV Australia
* Deklarasi Berdirinya Provinsi Papua Utara Teluk Cenderawasih
* Akhirnya Jemaat GKI KINGMI Papua Demo
* Timika Krisis Premium, Rp15.000 per Liter
* Bangun Papua Butuh Komitmen
* ATRAKSI BUDAYA BARAPEN DI BIAK TERANCAM PUNAH
* Kasus AIDS Mencemaskan
* BIAK SEBAGAI BASIS PERTHANAN MILITER PEMERINTAH
* Manokwari dan Sorong Siap Biayai Tambrauw
* Metro Papua Tivi, Diresmikan
* Ada yang InginKacaukan Papua
* Kaget, Ada Gereja Setan!
* Buta 15 Tahun Jadi Melihat
* Cetak Polisi Asli Papua, Rangkul Polri
* Polda Papua Selidiki Penembakan Sesama Polisi di Merauke
* Muncul Lagi, Tuntutan Referendum bagi Rakyat Papua
* TIM PUTRI PAPUA JUARA KEJURNAS SOFBOL 2007
* PENEMBAKAN POLISI DI PAPUA AKAN DIHENTIKAN
* JENAZAH AKP RONY DAN BRIPTU NUR HIDAYAT DIPULANGKAN
* AKP RONY DAN BRIPTU NUR HIDAYAT DIDUGA TERLIBAT ASMARA SEJENIS
* BNI SIAP BIAYAI PROYEK MIGAS DAN TRANSPORTASI
* KEKERASAN KEMBALI TERJADI DI IPDN
* HARGA MINYAK GORENG DI SORONG MELAMBUNG
---
CENDRAWASIH POS
Rabu, 02 Meil 2007
SEMBILAN PERNYATAAN SIKAP
1. Mendeklarasikan 1 Mei 1963 sebagai hari kembalinya Irian Barat ke dalam
pangkuan ibu pertiwi dan
hari lahirnya Pemerintahan Provinsi Irian Barat dan DPRD Provinsi Irian
Barat, serta sebagai hari raya
nasional yang diberlakukan sebagai hari libur di seluruh wilayah NKRI,
secara khusus di Tanah Papua.
2. Menerima dan mengakui masyarakat paguyuban-paguyuban masyarakat asli
nusantara di Tanah
Papua sebagai masyarakat asli Papua dan orang asli Papua di
kampung-kampung di Tanah Papua.
3. Undang-Undang Otsus Pasal 2 ayat 2 perlu segera direvisi karena
memberikan ruang bagi
disahkannya Bendera Bintang Kejora dan Lagu Hai Tanahku Papua sebagai
lambang daerah, walaupun
tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
4. Mengusulkan agar organisasi barisan merah putih pejuang pembebasan
Irian Barat di Tanah Papua
dapat diakomodir dalam revisi Undang-Undang Veteran RI No. 7 Tahun 1967
dan legalitas organisasi
barisan merah putih pejuang pembebasan Irian Barat di Tanah Papua agar
ditetapkan berdasarkan
Keputusan Presiden RI, serta mengatur peningkatan kesejahteraan anggota
pejuang dan keluarganya,
baik yang masih hidup, maupun yang sudah meninggal dapat diberikan
tunjangan dan kesejahteraan
setiap bulan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.
5. Mengusulkan agar dihapus undang-undang unjuk rasa karena bertentangan
dengan budaya
musyawarah diatas para-para adat masyarakatku kaum adat di Tanah Papua dan
sila ke 4 Pancasila
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
6. Mengusulkan agar Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 pasal 6 ayat 2
tentang pengangkatan
anggota DPRP harus diatur dengan kebijakan afirmatif melalui Keputusan
Presiden yang memuat usul
mengenai pengangkatan anggota DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai
politik lokal atau
pengangkatan secara langsung dari paguyuban-paguyuban masyarakat asli
Papua di Tanah Papua.
7. Mengusulkan agar dalam setiap pembuatan rancangan kebijakan pemerintah
supaya mengikutsertakan
anggota/tokoh pejuang pembebasan Irian Barat baik pada tingkat
legislative, maupun eksekutif pada level
provinsi, kabupaten/kota dan pusat.
8. Mengusulkan agar dalam membuat revisi UU Otsus No.21 Tahun 2001
mengikutsertakan tokoh pejuang
dan unsur-unsur pejuang dalam pembentukan pokja (kelompok kerja)
berdampingan pada tingkat
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
9. Mengusulkan tokoh pejuang dan unsur-unsurnya dapat ikut serta dalam
pembentukan Desk Papua
pada lembaga-lembaga pemerintah pusat untuk mengantisipasi unsur-unsur
yang bersifat disintegrasi
dan pelurusan sejarah Irian Barat/Tanah Papua dalam NKRI.(*)
---
cendrawasih pos
Rabu, 02 Meil 2007
Keluarkan 9 Pernyataan Sikap
*Peringatan Kembalinya Irian Barat ke NKRI, Berlangsung Khitmat
JAYAPURA-Sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, kemarin momentum 1
Mei diperingati
sebagai momentum 44 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Dalam kegiatan yang dipusatkan di Gedung Olah Raga (GOR)
Cenderawasih Jayapura itu,
dikeluarkan sembilan (9) pernyataan sikap.
Kegiatan ini merupakan upacara pertama kali yang digelar oleh para pejuang
perintis kemerdekaan,
dalam kurun waktu puluhan tahun belakangan ini. Selain di Kota Jayapura,
peringatan yang sama juga
digelar di Kabupaten Jayapura (Baca Beritanya di Halaman Radar Sentani),
Biak Numfor, Kabupaten
Merauke dan Manokwari (Baca Beritanya di Halaman Lintas Papua).
Seluruhnya, berlangsung aman,
lancar dan khitmat.
Untuk di Kota Jayapura yang dipusatkan di GOR, dilaporkan bahwa sebelum
puncak acara, terlebih
dahulu dilakukan upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih di Tugu Jos
Soedarso, Taman Imbi.
Di sini sempat terjadi sedikit perubahan acara. Dalam rencana awal, di
tugu ini akan sekaligus dibacakan
kilas balik kembalinya Irian Barat ke NKRI, namun agenda ini dirubah dan
hanya dilakukan upacara
pengibaran bendera Merah Putih yang dimulai pukul 09.00 WIT.
Setelah selesai upacara, kemudian para peserta yang terdiri dari para
tokoh pejuang dan generasi muda
itu, selanjutnya melakukan longmarch atau jalan kaki menuju Tugu Pepera di
APO atau depan GOR.
Sesampainya di depan Tugu Pepera ini, barisan longmarch ini kemudian
berhenti sejenak dan
melakukan penghormatan. Setelah itu barisan yang diikuti ratusan orang ini
langsung menuju ke GOR.
Dimana di dalam GOR tersebut, para undangan lainnya sudah menunggu untuk
dimulainya acara
peringatan tersebut.
Karena belum ada pejabat dari Pemprov Papua yang hadir, acara terpaksa
diundur untuk beberapa saat.
Setelah Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Basaleng masuk ke dalam GOR,
tidak lama kemudian
acara peringatan dimulai.
Selain diwarnai pembacaan kilas balik kembalinya Irian Barat ke pangkuan
ibu pertiwi, peringatan ini
juga diwarnai berbagai atraksi tarian daerah dan paduan suara. Bahkan
setelah beberapa rangkaian
acara berlangsung, kemudian sampaikan pernyataan sikap yang dibacakan oleh
Heemskercke Bonay.
Dalam kesempatan tersebut, para tokoh pejuang, paguyuban-paguyuban suku
bangsa nusantara, para
pemuda dan para tokoh masyarakat lainnya yang hadir menyatakan sikap.
Sedikitnya ada sembilan
pernyataan sikap. (Baca di Tabel).
Pernyataan sikap tersebut kemudian disampaikan ke Sekda Provinsi Papua,
Drs. Andi Baso Basaleng
yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Papua.
Terkait dengan sembilan pernyataan sikap tersebut, saat ditanya wartawan
seusai acara, Sekda
menyatakan, aspirasi atau pernyataan sikap ini akan disampaikan ke
gubernur dan pihak-pihak terkait,
misalnya DPRP. "Kalau dianggap hal ini memang penting, tetapi tergantung
keputusan politik DPRP
nantinya," ujar Andi Baso Basaleng.
Sementara terkait momen 1 Mei ini, pihaknya menyatakan bahwa momentum 1
Mei ini adalah hal yang
luar biasa bagi masyarakat, sebab merupakan momentum kembalinya Irian
Barat ke pangkuan ibu
pertiwi secara utuh. "Ini juga suatu hal yang perlu selalu diperingati
setiap tahunnya," tandasnya.
Saat ditanya alasan ketidakhadiran gubernur dalam acara ini, pihaknya
menjelaskan, kegiatan gubernur
hari kemarin itu sudah terprogram jauh-jauh hari.
"Sudah terprogram oleh gubernur terkait kegiatan yang dilakukannya hari
ini (Kemarin). Terkait hal ini,
dari panitia agak sedikit terlambat dalam memberikan penyampaian kegiatan
ini. Sehingga gubernur tidak
bisa hadir, sebab setelah kembali dari Jakarta, beliau akan membuat suatu
ekspos dalam rangka
pembangunan Kota Jayapura yang baru dan modern. Jadi semua pihak yang
terkait hal ini sekarang
(kemarin) ada di gedung negara," terangnya, kemarin.
Sementara Ketua Panitia, Daniel Wanda, saat dikonfirmasi terkait hal ini
menyatakan, pemberitahuan
untuk acara ini sudah disampaikan ke gubernur 1 minggu sebelumnya. "Meski
gubernur tidak hadir, ini
tidak menjadi masalah. Namun sebaiknya memang gubernur sendiri yang
menghadiri acara ini, sebab
jika gubernur yang datang, roh kegiatan ini akan lebih berbeda," tuturnya.
Di tempat yang sama, tokoh pemuda, Habelino A. Sawaki yang pada kegiatan
itu diberi kesempatan
untuk membacakan salah satu materi kilas balik, saat ditanya Cenderawasih
Pos seusai acara
menyatakan bahwa sejarah tidak boleh dilupakan.
"Pemuda tidak boleh melupakan sejarah. Sebab dengan sejarah, kita bisa
menentukan apa yang harus
kita lakukan saat ini dan bisa menetapkan apa yang harus diperbuat di masa
mendatang," tegasnya.
Kepada pemerintah, pihaknya berharap agar lebih memberikan akses kepada
pemuda, sehingga
pemuda bisa mengembangkan potensinya dan bisa menjadi pemimpin di masa
mendatang. "Pemuda
harus dididik untuk menjadi negarawan dengan pola pendekatan intelektual
dan moral," tandasnya.
Sementara itu, Prof. Tarmidja,K.MA yang merupakan tokoh pendiri Uncen
(Universitas Cenderawasih)
yang datang ke Papua sejak 28 November 1962 silam ini menyatakan, untuk
membangun Papua, maka
pendidikan harus ditingkatkan terus, karena siapapun kalau diberi
kesempatan pasti akan menjadi sosok
pemimpin yang tangguh.
"Yang terpenting lagi, jangan sampai terjadi peperangan di negara ini,
sebab jika kita saling perang,
maka tidak akan mengalami kemajuan. Harapan saya, tirulah negara manapun
yang baik. Misalnya
Amerika, setelah perang saudara dan berakhir 1965, sampai sekarang tidak
pernah terjadi perang lagi.
Sehingga negaranya semakin makmur dan industrinya kian meningkat pula,"
imbuhnya. (fud
---
CENDRAWASIH POS
Rabu, 02 Meil 2007
Front Pepera, Demo Tolak Pepera
BERTEPATAN dengan peringatan kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI ke-44
kemarin, puluhan
orang yang tergabung dalam Front Pepera Papua Barat menggelar aksi unjuk
rasa.
Unjuk rasa damai yang dilakukan di Lingkaran Abepura tepatnya di depan
Toko Sumber Makmur
dilakukan dalam bentuk aksi diam. Mereka sebelumnya melakukan long marc
dari jalan Yakonde Padang
Bulan Abepura, menuju ke daerah Lingkaran Abepura, tepatnya di depan Toko
Sumber Makmur
Abepura.
Mereka membawa sejumlah pamplet dan dua spanduk berwarna hitam dan hijau,
juga ada sejumlah lilin.
Di spanduk yang panjang kurang lebih 3 meter, terpampang tulisan bahwa
bergabungnya Papua Barat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak sah, dan mereka sama
sekali tidak mengakui
integrasi tersebut. Termasuk penyelenggaraan Pepera.
Dalam aksi diam itu, mereka memilih duduk sambil mendegarkan lagu-lagu.
Meski berada di pinggir jalan
raya dan menarik perhatian masyarakat yang melintasi jalan tersebut, namun
aksi diam ini berjalan
dengan tertib. Aksi ini sendiri dimulai sejak pukul 11.00 - 17.00 WIT,
mendapat pengawalan ketat dari
pihak kepolisian.
Juru Bicara Front Pepera Papua Barat, Arkilaus Baho mengatakan bahwa
integrasi Papua ke dalam
bingkaian NKRI tidak sah. Pasalnya, lanjut dia, proses politik tentang
penentuan status Papua Barat tidak
hanya terjadi pada tahun 1963, namun masih banyak peristiwa yang terjadi.
Dicontohkan, terjadinya
Pepera (penentuan pendapat rakyat) tahun 1969.
Meski mengatakan seperti itu, namun Pepera ini juga dinilai cacat. "Pepera
cacat dan tidak benar,
karena saat itu masyarakat diintimidasi dan yang menyampaikan pendapatnya
hanya segelintir orang.
Jadi itu tidak sah dan solusinya kami tetap minta referendum," tegasnya
kepada wartawan.
Dia juga menyinggung soal adanya inisiatif MRP yang mengajukan atribut
daerah/budaya kepada DPRP.
"Kami tidak setuju kalau bendera bintang kejora atau atribut lainnya yang
terkait dengan Papua, dijadikan
lambang daerah atau simbol budaya. Ini tidak benar," katanya.(ito/cak)
---
CENDRAWASIH POS
Rabu, 02 Meil 2007
Seperti Lahir Kembali
* Pejuang Kecewa Tidak Disponsori Pemerintah
SEMENTARA ITU momen peringatan kembalinya Papua (Irian Barat) ke pangkuan
NKRI pada 1 Mei
kemarin, rupanya membawa makna tersendiri dan membakar semangat para
mantan pejuang perintis
kemerdekaan. Mereka merasakan bahwa peringatan kemarin itu seperti moment
lahirnya kembali Papua
di dalam NKRI seperti yang terjadi pada tahun 1963 lalu.
Anton Awarawy (68) misalnya, mantan pejuang perintis kemerdekaan ini
mengaku bahwa moment 1 Mei
itu, merupakan moment yang sangat membahagiakan baginya. Karena pada saat
itu, ia ikut terlibat dan
menyaksikan bagaimana Papua dikembalikan kepada pangkuan ibu pertiwi
(NKRI). Bahkan ia
menyebutkan, moment itu sebagai moment lahirnya Papua di dalam NKRI.
"Karena itu, Papua tidak boleh lepas dari NKRI. Segenggam tanah pun Papua
tidak boleh lepas, karena
Papua adalah bagian yang utuh dari NKRI. Jadi, jangan coba-coba pisahkan
Papua dari NKRI,"
tukasnya dengan semangat.
Anton mengaku sangat bangga melihat Papua menjadi bangsa Indonesia
sekaligus bangga menjadi
orang Indonesia. "Saya bangga sebagai bangsa Indonesia, saya bangga
menjadi orang Indonesia,"
tandasnya.
Di tengah rasa bangga dan haru memperingati moment perjuangannya itu, jauh
di lubuk hati Anton
tersimpan sebaris kekecewaan. Hatinya sedih melihat semangat nasionalisme
generasi saat ini yang
mulai kendor dan kurang menghayati makna perjuangan para pejuang di masa
lalu.
"Kami kecewa melihat semangat nasionalis generasi sekarang, tidak seperti
kami dulu. Tapi saya mau
bilang bahwa sebagai orang berdarah Papua, saya bangga menjadi orang
Indonesia. Ini juga yang saya
mau serukan kepada generasi muda," katanya.
Kekecewaan itu ditambah lagi dengan sikap Pemprov Papua maupun pemerintah
kota dan kabupaten
yang dinilainya kurang memberikan perhatian serius terhadap moment itu.
"Kalau boleh, Pemerintah
Provinsi Papua harus memperhatikan moment 1 Mei ini, karena hari itu
adalah hari pelepasan Irian Barat
dari UNTEA kepada NKRI," terangnya.
Harusnya, kata dia, moment itu diperingati dengan penuh sukacita dengan
didukung oleh pemerintah
provinsi atau kota, sehingga acara peringatan itu bisa semarak. Ia juga
menginginkan agar 1 Mei itu
diperingati sebagai hari nasional yang dirayakan dengan penuh kegembiraan.
"Seharusnya acara ini difasilitasi oleh Pemprov dengan sungguh-sungguh dan
dengan meriah di seluruh
Papua. Tapi sampai saat ini Pemprov sepertinya tidak memberikan perhatian
pada acara ini, tapi kami
tetap jalan. Kami sebagai pejuang kecewa karena tidak ada perhatian
serius," terangnya.
Hal yang sama dikemukakan Alfons Musi (67), yang juga mantan pejuang
perintis kemerdekaan. Ia juga
mengaku sedih melihat semangat nasionalisme generasi sekarang. Namun ia
menilai hal itu tidak lain
karena tidak adanya upaya dari pemerintah untuk memelihara kesinambungan
semangat itu.
"Persoalannya sekarang adalah bagaimana menjaga dan memelihara
kesinambungan semangat
perjuangan dari pelaku sejarah sampai pada generasi penerus agar tetap
terpelihara," katanya.
Ia juga menilai kurangnya perhatian terhadap para mantan pejuang, bahkan
untuk acara peringatan itu
saja pemerintah kurang memperhatikan. "Tapi saya tetap bangga sebagai
bangsa Indonesia," tandasnya.
Demikian juga Ramses Ohee, ia menegaskan bahwa sejarah saat ini telah
selesai, dan tidak boleh lagi
ada yang mengganggu keutuhan wilayah NKRI. "Dengan kembalinya Papua
kedalam NKRI semua telah
selesai, sejarah utuh tinggal diteruskan pada anak cucu semua. Itu
maknanya, tidak bisa ada pihak lain
yang mau menjadikan titik ini menjadi koma lagi. Tidak bisa, kalau dia
bikin koma berarti dia merusak
seluruh tatanan bangsa dari Asia sampai Papua," paparnya.
Ramses juga mengingatkan agar jangan hidup di tanah ini dengan pura-pura
mencintai republik, tetapi
sebenarnya tidak. "Di hadapan Tuhan itu dosa, republik ini Tuhan yang
kasih. Tuhan sudah karuniakan
kita republik, jadi mari kita jaga," tandasnya. Ramses menegaskan bahwa
cintanya kepada NKRI tak
berbatas, sampai titik darah penghabisan ia akan mempertahankannya.
Sementara itu, seorang tokoh pemuda yang juga Wakil Ketua DPD KNPI
Provinsi Papua, Edison Howay,
melihat bahwa kendornya semangat kebangsan di kalangan sebagian generasi
muda di Papua, itu tidak
bisa dipungkiri karena kenyataan banyak orang yang kurang bangga lagi
menyebutkan Indonesia, hal ini
karena rendahnya pemahaman mereka terhadap nilai sejarah.
"Dari kaca mata pemuda, saya melihat selama ini telah terjadi degradasi
kebangsaan yang cukup jauh,
sehingga ivent ini perlu dilakukan bukan sekadar seremonial, tapi yang
penting bagaimana menciptakan
rasa wawasan kebangsaan," katanya.
Sejauh ini, ia melihat pemerintah terlalu fokus pada hal-hal yang
berorientasi pada pembangunan yang
bersifat global sementara wawasan kebangsaan juga tidak kalah pentingnya
dari semua itu.
"Saya minta pemerintah jangan terlalu konsentrasi pada pembangunan fisik
atau pembangunan yang
bersifat global saja, hal utama dari membangun suatu bangsa adalah
menyangkut karakter wawasan
kebangsaan. Kalau sudah merasa memiliki wawasan kebangsaan, jangankan
materi, nyawapun siap
untuk dipertaruhkan untuk eksistensi bangsa," terangnya serius. Sehingga
kecenderungan dalam
kebijaksanaan program tidak boleh melupakan sektor semangat wawasan
kebangsaan.
Howay sangat setuju dengan upaya panitia untuk membersihkan monumen
sejarah, meskipun dilihat
kecil, namun hal itu penting untuk membangun wawasan kebangsaan. "Ini
membutuhkan intervensi
kebijakan pemerintah yang lebih ketat sebab lunturnya wawasan kebangsan
ini akibat dari pengaruh
globalissi karena sekat-sekat yang tidak dibentengi secara baik oleh
pemerintah," jelasnya.
Howay juga menilai tidak antusiasnya Pemprov Papua terhadap acara itu
dilihat sebagai satu kekeliruan.
"Seharusnya ada inisiatif atau gerakan total yang dimainkan oleh
pemerintah daerah, ini seolah-olah
acara ini hanya milik pejuang, ini kan satu yang kurang bagus, kedepan
tangan pemerintah harus
berinisiatif menggerakan ini," tandasnya.(ta)
---
Edisi Sabtu, 5 Mei 2007
Harian Analisa
Pergantian Kapolda NAD dan Papua Sudah Disetujui Para Gubernur
Jakarta, (Analisa)
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sisno Adiwinoto mengatakan,
pergantian Kapolda Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) Irjen Bachrumsyah Kasman dan Kapolda Papua Irjen Tommy
Trider Jacobus telah
mendapatkan persetujuan para gubernur setempat.
"Persetujuan gubernur sudah ada. Kalau belum ada persetujuan, mana mungkin
mereka diganti," kata
Sisno di Mabes Polri, Jumat.
Sesuai UU, pergantian kapolda di wilayah yang mendapatkan otonomi khusus
harus mendapatkan
persetujuan gubernur setempat.
Sisno mengatakan, dua kapolda itu diganti karena telah memasuki masa pensiun.
"Lagi pula, mereka kan sudah diperpanjang setahun. Masa mau diperpanjang
lagi, ya diganti," katanya.
Pimpinan Polri, katanya, mengangkat wakapolda di kedua wilayah itu sebagai
kapolda karena dinilai lebih
menguasai situasi kedua daerah dibandingkan dengan mendatangkan perwira
Polri dari wilayah lain.
Dalam telegram No 245 tertanggal 3 Mei 2005, Kapolda NAD Irjen Pol
Bahrumsyah Kasman digantikan
oleh Brigjen Pol Rismawan yang sebelumnya Wakapolda NAD.
Kapolda Papua, Irjen Pol Tommy Trider Jacobus digantikan oleh Brigjen Pol
Max Donald Aer yang
sebelumnya Wakapolda Papua.
Posisi Wakapolda NAD selanjutnya diisi oleh Brigjen Pol Fajar Prihantoro
yang sebelumnya adalah Wakil
Komandan Korps Brigade Mobile (Brimbo) Polri.
Sedangkan, jabatan Wakapolda Papua diisi oleh Brigjen Pol Franciscus Roma
Andi Lolo yang
sebelumnya adalah dosen Sekolah Staf Pimpinan Polri.
Jabatan Wadankorbrimob yang ditinggalkan Fajar selanjutnya diisi oleh
Brigjen Pol Sukirno yang
sebelumnya adalah perwira non job di Mabes Polri.
Pergantian lain adalah Kepala Pusat Pembinaan Profesi Brigjen Pol Sugiyono
diangkat menjadi
Wakapolda Jawa Timur sedangkan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Sunaryoto
menjadi Direktur D Badan
Intelijen Keamanan Polri.
Kemudian jabatan Direktur D Badan Intelijen Keamanan Brigjen Pol Adang
Syamsuratman diarahkan
menduduki satu jabatan ke Badan Intelijen Negara (BIN). (Ant
---
RIAU POS
11 Mei 2007 Pukul 09:38
Ancaman "Biofuel"
Malam itu dua orang wanita bule menemui saya sebagai teman lama.
Saya langsung saja pada
masalah pokok dan bertanya "Kenapa datang ke Indonesia?". Diapun
menjelaskan "Saya baru saja dari
Brazil dan sayang sekali saya di sana mendapat serangan jantung. Tapi ada
hal yang menarik disamping
sakit yang saya derita dan dua hari tidak sadar.
Sekitar seperempat bahan bakar transportasi di Brazil tahun 2002
adalah etanol". Pembicaraan lebih
serius. Uni Eropa merencanakan 5,75 persen etanol yang dihasilkan dari
gandum, bit, kentang atau
jagung ditambahkan pada bahan bakar fosil pada tahun 2010 dan 20 persen
pada 2020.
Apa hubungannya dengan Indonesia? Masyarakat dunia khawatir sesudah
penghancuran hutan
Sumatera dan Kalimantan maka deretan yang berikutnya adalah Papua. Pada
masa kini di Eropa sudah
tak ada lagi musim semi dan begitu musim dingin maka langsung didera oleh
panas.
Selama saya mengikuti Al-Jazeera, BBC dan CNN memang perubahan
iklim sangat dahsyat
sekarang ini. Temperatur di seantero dunia menaik. Akibatnya kutub utara
dan antartika akan mencair
karena efek rumah kaca yang timbul oleh karena industrialisasi di Barat
besar-besaran sementara di
Indonesia hutan tanaman industri dan kelapa sawit akan menggantikan humus
sehingga terhambatnya
proses fotosintesa dan produksi CO2 yang berlebih di negara-negara utara.
Nah, maksud Tim Eropa ini
adalah memetakan Papua sehingga entah namanya biji jarak, kelapa sawit
yang diharapkan oleh
pemerintah menjadi biofuel sebagai energi alternatif makin menyebabkan
dunia semakin panas.
Pemerintah Indonesia bahkan merespon kondisi tersebut dengan
melahirkan kebijakan mendorong
percepatan penyediaan biodiesel di Indonesia. Jarakisasi (pengembangan
tanaman jarak secara
meluas) dipandang sebagai sebuah program yang dapat memberikan jawaban
atas krisis energi dan
perbaikan kesejahteraan rakyat.
Nah, bagaimana dengan Riau? Ambisi Riau ujung-ujung ini memang
meningkat. Dumai akan
dijadikan pelabuhan biofuel terbesar di dunia. Kelapa sawit dan hutan
tanaman industri akan mencabut
hutan-hutan di Riau. Yang satu untuk kertas dan yang satu lagi untuk biofuel.
Sekalipun dunia memandang Indonesia sebuah masalah yang akan timbul
dalam mengembangkan
biofuel di negeri ini adalah ketika ternyata pengembangan yang dilakukan
adalah harus dalam skala areal
yang sangat luas. Penyediaan energi bagi mobil mewah hingga
industri-industri yang hingga saat ini
sangat tidak jelas konstribusinya bagi kesejahteraan rakyat, akan
berakibat pada semakin terpuruknya
sistem kehidupan rakyat.
Disadari atau tidak kelapa sawit bukanlah jargon untuk biofuel. Maka
pemerintahpun akan melihat
tanaman jarak pagar. Pada tahun 2006 pemerintah telah memfasilitasi upaya
percepatan pengembangan
jarak pagar yaitu melalui Bagian Anggaran 62 MAK 581129 (Divesifikasi
Energi) untuk membangun
kebun induk di 14 provinsi masing-masing 10 hektare dan penanaman seluas
1.720 hektare, masing-
masing 120 hektare di 11 provinsi (Jambi, Sumbar, Jabar, Jateng, DIY,
Jatim, NTT, Sulut, Gorontalo,
Sulsel dan Sultra) dan 140 Ha di NTB serta 260 Ha di Papua. Di samping itu
juga difasilitasi pengadaan 1
paket UPH (Unit Pengolahan Hasil) yang terdiri dari 1 unit mesin pengupas
buah jarak, 1 unit mesin
press biji jarak, 1 unit mesin penyaring minyak jarak dan 20 unit kompor
minyak jarak untuk 12 propinsi
(Jambi, Sumbar, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTT, Sulut, Gorontalo, Sulsel,
Sultra dan Papua).
Pengadaan 2 paket UPH serta 40 unit kompor untuk NTB.
Berapa luas kebun sawit di Riau di luar yang diusahakan rakyat?
Sedikitnya 105.732 hektare (tahun
2000). Kini diprediksikan dengan kebun sawit rakyat paling sedikit dua
kali lipat. Sebagai kelanjutan dari
program tahun 2006, pemerintah pada tahun 2007 akan menfasilitasi
pemeliharaan kebun induk seluas
140 hektare di 12 provinsi/kabupaten.
Pengembangan tanaman seluas 1.838 hektare sebagai luncuran kegiatan
tahun 2006 di 13
propinsi/kabupaten. Luncuran kegiatan tahun 2006 dilakukan karena
keterbatasan benih unggul, maka
pengembangan tanaman tahun 2006 yang direncanakan seluas 1.750 hektare
tidak dapat dilaksanakan
sesuai rencana, sehingga hanya terealisir 478 hektare (27,7 persen).
Saatnya bagi kelompok-kelompok komunitas lokal untuk berdiri pada
posisi kedaulatan atas sumber
kehidupan, dengan tidak membiarkan terjadinya kerusakan ekologi akibat
pengembangan produk
tanaman tunggal (monokultur) pada kawasan luas pada lokasi dan sekitar
lokasi berkehidupan.
Menyerahkan tanah pada kepentingan industri monokultur untuk kepentingan
energi hayati, sama saja
dengan mencabut ruh kehidupan komunitas secara perlahan.
Bagaimana dengan pengalaman negara lain? Ternyata penggunaan biofuel
justru menambah panas
bumi. Pengalaman dari Brazil dan Amerika yang telah puluhan tahun
mengembangkan bioethanol dari
tebu dan jagung, malah memerlukan sumber energi yang jauh lebih banyak
dalam proses
pengolahannya, yang tentu saja sumbernya berasal dari sumber energi yang
tersedia saat itu, berupa
sumber energi fosil. Juga telah dibuktikan bahwa secara tidak langsung
pengembangan biofuel tersebut
telah memberikan tambahan gas rumah kaca di atmosfer.
Lalu bagaimana dengan rencana ambisius provinsi ini yang menjadikan
Dumai Pelabuhan biofuel
terbesar di dunia sementara hutan di Riau telah pipil oleh HTI.
Mungkinkah kelapa sawit yang ditanam
menggantikan HTI setelah pasca Indah Kiat dan RAPP punah-ranah?
Jawabnya bukan disini tapi di Papua di mana mata dunia kini sedang
melihat agar Papua dan
Amazone tetap hijau. Untuk inilah LSM dunia beramai-ramai datang ke Papua.
Jangan-jangan hutan di
sinipun telah pula menjadi hutan Kalimantan.
Tapi paling tidak kedatangan kedua tamu saya ini yang akan berangkat
ke Papua menunjukkan
perhatian dunia, tinggal Amazone dan Papua yang memberikan nafas bagi
dunia. Bila Eropa telah
kehilangan musim semi maka di Riau pun berubah menjadi musim banjir dan
musim kabut.***
Prof dr Tabrani Rab, Rektor Rab University
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/12/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Perintis Kota Jayapura Telah Tiada
[JAYAPURA] Mantan Bupati Kabupaten Jayapura, Barnabas Youwe (69), Sabtu
(12/5) pagi, akan
dikebumikan di Pulau Kosong, setelah disemayamkan selama tiga hari di
kediamannya di Dok V
Kelurahan Mandala, Jayapura. Youwe sebelum meninggal pada Rabu (9/5) pukul
01.15 WIT, sempat
dirawat di RSUD Dok II Jayapura.
Salah seorang putranya, Emiel Youwe yang ditemui SP, di kediamannya
mengatakan, ayahnya mulai
terlihat sakit serius sejak tanggal 18 April, di kampung mereka di Kayu
Pulau. Kayu Pulau adalah
kampung kecil yang terletak di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua di
Jayapura.
Pada saat itu, ayahnya sedang berlibur bersama keluarga besarnya di sana.
Karena sakit kemudian
dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan
diketahui almarhum
menderita gagal ginjal. Sebelumnya, almarhum sempat mengeluhkan kalau pada
beberapa bagian
tubuhnya sakit, dan menjalani rawat jalan. Proses itu berjalan hingga
akhirnya almarhum mengembuskan
napasnya yang terakhir.
Disebutkan, almarhum pernah menyatakan kebanggaannya atas tugas dan
pengabdian yang pernah
dilakukannya, yakni ketika menjadi Bupati Jayapura tahun 1984-1985 dan
pergi ke Black Wara di Papua
Nugini untuk menjemput para pelintas batas. Almarhum juga pernah nyatakan
kebanggaannya ketika
mengetahui kalau Presiden Soeharto ketika itu berkenan hadir di Merauke
untuk melakukan panen raya.
"Itu yang selalu dibanggakan bapak kalau sedang bercerita kepada kami,"
ujarnya.
Selain kabanggaan itu, Emil juga mengatakan kalau almarhum juga pernah
menyatakan kegundahan
hatinya setelah merasa gagal mempertahankan kawasan Entrop sebagai hutan
lindung. "Bapak merasa
gagal karena saat ini kawasan Entrop sudah berubah fungsi," ujarnya.
Youwe ketika menjadi Bupati Jayapura terkenal dengan kebijakannya di
bidang pertanian.
Keberhasilannya adalah ketika dia menjadikan Koya Timur dan Koya Barat
sebagai kawasan sentra
produksi pertanian bagi Kabupaten Jayapura. Koya Timur dan Koya Barat saat
ini termasuk dalam
wilayah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Ketika menjabat bupati termasuk orang yang berhasil mengawinkan
pelaksanaan tata pemerintahan
dengan memanfaatkan pendekatan antropologi lokal. Pelaksanaan roda
pemerintahan dengan
pendekatan budaya dan ternyata cukup berhasil melakukan pendekatan
terhadap masyarakat, sehingga
kebijakan dan program pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat.
Kota Jayapura yang ada saat ini, merupakan cikal-bakal pemikirannya yang
menjadikan sebagai kota
administratif dan kemudian oleh para bupati setelahnya dilanjutkan hingga
akhirnya ditetapkan sebagai
Kotamadya Jayapura pada 1993.
Suasana duka demikian terasa ketika para pelayat, kaum keluarga serta
kerabat larut dalam isak tangis.
[GAB/M-11]
Last modified: 12/5/07
---
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/14/sh07.html
Kampanye Hitam terhadap Indonesia Lewat Iklan TV Australia
Canberra - Kampanye hitam terhadap Indonesia terus dilakukan kelompok pro
kemerdekaan Papua
Barat melalui iklan televisi di Australia dengan mengusung wacana tudingan
pelanggaran hak asasi
manusia (HAM) oleh TNI di Irian Jaya pada masa lalu.
Kampanye hitam melalui iklan televisi yang disokong pengusaha Australia,
Ian Malrose, dan melibatkan
Clemens Runawery dan Hugh Lunn itu terus-menerus ditayangkan Stasiun TV
Channel 10 sepanjang
hari, demikian Antara melaporkan dari Canberra, Senin (14/5).
Dalam kampanye hitam yang diusung kelompok seperti "Free West Papua Action
for Human Rights in
Papua" dan melibatkan orang Papua dan warga Australia putih sebagai sosok
dalam iklan untuk meminta
dukungan rakyat Australia memerdekakan Papua seperti yang telah dilakukan
di Timor Timur.
Selain wacana HAM, iklan yang mulai diluncurkan sejak Februari lalu itu
juga mempersoalkan hasil
penentuan pendapat rakyat Irian Barat sah yang diselenggarakan PBB tahun
1969 yang berakhir dengan
mayoritas rakyat Papua memilih Indonesia.
Kampanye hitam para pendukung pemisahan Irian Jaya yang sekarang bernama
Provinsi Papua dan
Papua Barat itu di Australia semakin gencar dilakukan setelah Jakarta dan
Canberra menandatangani
Perjanjian Keamanan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 13 November 2006.
Perjanjian itu belum
diratifikasi Parlemen Australia. Terkait dengan proses ratifikasi itu,
Komite Bersama Bidang Perjanjian
Parlemen Australia pada 30 April lalu mengumpulkan pandangan dari berbagai
kalangan, termasuk
kelompok kritis terhadap isu Papua dan Indonesia, tentang Perjanjian
Keamanan Australia-Indonesia
dalam sebuah rapat dengar pendapat di Sydney.
Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di Commonwealth Offices,
Lantai 8, Charterbridge
House, Jalan Phillip No 70, Sydney itu komite ini mengundang para wakil
Asosiasi Papua Barat Australia,
Koalisi Australia untuk Keadilan Transisional di Timor Timur, akademisi
Universitas Sydney, Prof G Peter
King, dan Dr Jim Elmslie, dan Direktur Program Asia dan Pasifik Institut
Lowy, Dr Malcolm Cook.
Selain mereka, kalangan yang dimintai pandangannya adalah dosen senior
Fakultas Hukum Universitas
Sydney, Dr Ben Saul, wakil dari Dewan New South Wales untuk Kebebasan
Sipil, Yayasan Konservasi
Australia, pejabat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan/Departemen
Pertahanan, serta wakil dari
International Commission for Jurists.
Selain kampanye hitam yang terus-menerus dilakukan melalui iklan televisi,
Maret lalu, Proyek Papua
Barat Pusat Kajian Perdamaian dan Konflik Universitas Sydney juga
menerbitkan laporan bertajuk
"Blundering In: The Australia-Indonesia Security Agreement and the
Humanitarian Crisis in West
Papua".
Laporan yang antara lain disusun oleh Prof G Peter King dan Dr Jim
Elmslie, yang dinilai sejumlah
kalangan di Tanah Air sebagai akademisi partisan dan sangat
pro-kemerdekaan Papua itu, pada intinya
mempersoalkan artikel 2.3 dalam perjanjian yang dipandang penulisnya dapat
menghambat apa yang
mereka sebut hak demokrasi rakyat Australia untuk menyuarakan dukungannya
pada kemerdekaan
Papua dari Indonesia.
Tak Terpisahkan dari NKRI
Bagi PBB, Indonesia, dan Australia, Papua sudah merupakan bagian tak
terpisahkan dari Negara
Kesatuan RI dan "Act of Free Choice" 1969 sudah final dan sah dengan
mayoritas pemilih, seperti di
Merauke, Wamena, Nabire, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura,
memilih bersama NKRI.
Utusan Sekjen PBB, U Thant, telah menyerahkan laporan tentang hasil
pengumpulan pendapat bebas itu
dalam laporannya pada 6 November 1969. Pada 19 November 1969, Sidang Umum
PBB menyetujui
resolusi 2504 (XXIV) yang mengakui Papua (Irian Jaya) sebagai bagian
integral dari NKRI.
Terkait dengan kampanye melalui iklan TV oleh pro-kemerdekaan Papua Barat
di Australia
pascapemberian visa menetap sementara kepada 42 pencari suaka Papua di
Australia dan
penandatanganan Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia itu, wartawati
Australia Network ABC, Helen
Vatsikopoulos, pernah mewawancarai Dubes RI untuk Australia dan Vanuatu,
TM Hamzah Thayeb, Maret
lalu.
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/15/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Deklarasi Berdirinya Provinsi Papua Utara Teluk Cenderawasih
[JAYAPURA] Ratusan warga di Kota Serui menghadiri upacara pencanangan
berdirinya Provinsi Papua
Utara Teluk Cenderawasih atau disebut Papua Teluk Cenderawasih (PTC).
Upacara dilakukan di
Lapangan Trikora, Alun-alun Kota Perjuangan Serui, Selasa, (15/5) pagi
pukul 10.00 WIT di Serui,
Kabupaten Yapen Waropen.
Ketua Panitia Pencanangan Provinsi Papua Teluk Cenderawasih, Philips Wona,
saat dihubungi SP,
Selasa, (15/5) pagi melalui telepon genggamnya mengatakan, pencanangan ini
merupakan aspirasi
masyarakat. Ada keinginan memekarkan wilayah provinsi sebagai sebuah
wilayah otonom yang berdiri
sendiri dan dapat mengatur warga di Kawasan Teluk Cenderawasih.
Dikatakan, keinginan ini sudah ada sejak lama. Dengan pencanangan ini
bukan berarti pada saat
pencanangan dilakukan langsung berdiri Provinsi Teluk Cenderawasih.
Provinsi ini akan hadir melalui
mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dan tentu saja merujuk UU No 21/2001
tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua.
Pencanangan ini, tambahnya, lebih pada pernyataan terbuka bahwa ada
keinginan untuk membentuk
sebuah provinsi baru dengan wilayah meliputi sejumlah kabupaten yakni
Yapen Waropen, Supiori, Biak
Numfor, Nabire, dan Waropen, yang nantinya akan bersanding dengan Provinsi
Papua dan Provinsi
Papua Barat, khususnya di kawasan Teluk Cenderawasih.
Untuk itu, segala mekanisme dan prosedur yang berlaku akan dilalui.
Kajian-kajian ilmiah terkait
berdirinya Provinsi Teluk Cenderawasih telah dilakukan. Kajian ilmiah itu,
di antaranya, kerja sama
dengan Universitas Papua mengkaji secara akademis akademis. Sejumlah
syarat administratif untuk
sebuah pemekaran wilayah sedang dipersiapkan, termasuk lobi politik.
Meskipun demikian, Wona mengakui, apa pun rencana yang dilakukan namun
dasar rujukan untuk
melakukan pemekaran Provinsi Teluk Cenderawasih dari Provinsi Papua adalah
UU No 21/2001.
[GAB/M-11]
Last modified: 15/5/07
---
Cendrawasih Pos
Rabu, 16 Meil 2007
Akhirnya Jemaat GKI KINGMI Papua Demo
*Di Depan Kantor yang Masih Dalam Sengketa
JAYAPURA-Setelah sehari sebelumnya terjadi bentrok antar dua kelompok
jemaat, yaitu antara kelompok
Jemaat Sinode Gereja Kemah Injili KINGMI Papua dan kelompok Jemaat Gereja
Kemah Injili Indonesia
(GKII) Wilayah Papua, maka Selasa (15/5) kemarin mulai pukul 10.00 WIT
ratusan warga jemaat GKI
KINGMI Papua kembali mendatangi depan kantor yang disengketakan, yaitu di
Jalan Samratulangi
Jayapura.
Kelompok jemaat ini datang ke depan kantor yang dipolice-line oleh aparat
Polresta Jayapura itu dengan
membentangkan sebuah spanduk dan poster-poster.
Karena halaman kantor yang disengkatakan itu masih dipolice-line dan
dijaga ketat aparat Polresta yang
dibackup aparat Brimobda Papua, maka massa yang datang itu kemudian
memanfaatkan setengah
badan jalan di Jalan Samratulangi itu.
Akibatnya, kemacetan lalulintaspun tidak bisa dihindari, terutama arus
lalulintas dari arah Jalan Irian dan
arus kendaraan dari arah Jalan Percetakan. Bahkan untuk mengantisipasi
hal-hal yang tidak diinginkan,
aparat juga mendatangkan sebuah water canon.
Dalam aksi itu, selain diwarnai dengan menyanyikan lagu-lagu rohani, juga
diwarnai orasi oleh beberapa
jemaat yang menggelar aksi ini.
Ketua Sinode GKI KINGMI Papua, Pdt. Seblum Karubaba saat ditanya wartawan
menjelelaskan,
kedatangan jemaat KINGMI Papua ke depan kantor itu adalah untuk menuntut
agar kembali ke
kesepakatan awal tanggal 30 Desember 2006.
"Jemaat kami turun ke jalan di depan kantor, maksudnya supaya kembali ke
kesepakatan semula yang
ditandatangani kubu wilayah GKII, Sinode GKI KINGMI dan Departemen Agama
Provinsi Papua dan
Kota Jayapura serta Kapolresta Jayapura bahwa aset itu dipakai
bersama-sama sampai dengan adanya
keputusan pengadilan secara resmi," ujarnya.
Dengan adanya aksi ini, maka para pengurus Sinode GKI KINGMI Papua bersama
Kapolresta Jayapura
kemudian bertemu dengan Kapolda Papua di ruang kernjanya.
Seusai pertemuan tersebut, Pdt, Seblum Karubaba menjelaskan, dalam
pertemuan dengan Kapolda tadi,
diarahkan supaya segera diadakan pertemuan dan direncanakan pagi ini,
supaya kembali lagi dapat
menggunakan aset seperti biasa.
"Dimana sesuai kesepakatan awal, GKII menempati kantor bagian atas dan
kami menempati bagian
bawah, sampai ada keputusan pengadilan melalui banding," terangnya.
Sementara Kapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer saat
dikonfirmasi wartawan seusai
pertemuan tersebut menyatakan bahwa dalam pertemuan tadi pihaknya
menghimbau supaya dalam
menyelesaikan masalah ini tidak mengambil langkah-langkah yang melanggar
ketentuan.
"Sebetulnya kurang pas kalau saya harus menasihati para pendeta, namun
untuk menghindari hal yang
tidak diinginkan, saya tetap menghimbau mereka agar membicarakan masalah
ini dengan kepala dingin,"
tuturnya. Untuk penyelesaian masalah ini, Kapolresta Jayapura AKBP Robert
Djoenso, pagi ini akan
mempertemukan pihak-pihak yang terkait. "Saya optimis masalah ini akan
bisa dicarikan jalan keluarnya
yang baik," ucap Kapolda.
Saat disinggung soal langkah aparat Polresta yang mempolice-line lokasi
kantor yang disengkatakan itu,
Kapolda menyatakan, langkah itu sudah benar.
Setelah Pdt. Seblum Karubaba kembali dari Polda dan kemudian memberikan
penjelasan kepada
jemaatnya, maka massa yang menggelar aksi ini, sekitar pukul 15.00 WIT ini
kemudian membubarkan
diri.
Sementara itu, konflik internal yang berakhir dengan bentrokan yang
terjadi antara warga jemaat Gereja
Kemah Injil Indonesia (GKII) dan jemaat Gereja KINGMI Papua, juga turut
mengundang keprihatinan
Walikota Jayapura, Drs MR. Kambu, M.Si.
Sebab, misi gereja bukanlah menciptakan konflik diantara jemaatnya,
melainkan mengadakan
persekutuan, persaudaran antara sesama umat dari kepelbagian suku, ras,
sehingga tercipta rasa saling
mengasihi, saling membutuhkan dan saling melayani. "Yang selanjutnya
melahirkan suasana tentram,
aman, dammai dalam hidup ini, bukan terjadi konflik," ujarnya kepada
Cenderawasih Pos, via telepon,
Selasa, (15/5) kemarin.
Prihatin karena, selama ini seperti diketahui seluruh masyarakat di tanah
ini, peranan gereja sangat
besar dalam menyerukan atau menyuarakan kepada masyarakat di tanah Papua
ini untuk tetap menjaga,
memelihara dan mewujudkan zona damai secara terus menerus.
Dikatakannya, misi penginjilan gereja itu, tidak tepat, apabila para
pengembang misi itu melakukan
perpecahan dan konflik, melainkan harus menciptakan kedamaian di hati
umatnya, dan meningkatkan
iman dan taqwa umatnya itu. Meski dalam menjalankan misi itu harus memikul
salibnya sendiri.
Salib itu adalah, berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi, namun
Salib itu harus dipikul
dengan ketulusan hati dan berani berkorban bagi sesamanya, seperti yang
telah ditunjukan oleh Yesus
dalam menebus dosa umat manusia di kayu salib yang sebagai lambing
kemenangan atas dosa dan maut
itu.
Memikul salib itu, berarti, penyangkalan diri, harus saling mengalah,
tidak boleh mengutamakan
kepentingan diri sendiri, kelompok/golongan, melainkan kepentingan umat
ALLAH itu sendiri, yang
menjalankan misi ALLAH itu.
"Dalam mengikuti Yesus, harus mampu memikul Salibnya, dan mampu
menjalankan misi Tuhan itu, yaitu
terciptalah kehidupan umat manusia yang damai, nyaman, dan penuh
persaudaraan," ucapnya.(fud/nls
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/5/21/timika-krisis-premium-rp15000-per-liter/
21/05/07 08:20
Timika Krisis Premium, Rp15.000 per Liter
Timika, Papua (ANTARA News) - Stok premium (bensin) di Timika, ibukota
Kabupaten Mimika, Papua,
dalam empat hari belakangan menipis yang mengakibatkan antrian sangat
panjang kendaraan bermotor
di dua Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), yaitu SPBU SP2 dan SPBU
Nawaripi dan harga
jual premium di tingkat pengecer menembus angka Rpl5.000per liter.
Kepala Regu SPBU SP2 Timika, Djafar Setiawan, Senin, mengemukakan bahwa
pasokan premium dari
Depot Pertamina Paumako mulai berkurang sejak Rabu (16/5), yaitu sebanyak
16.000 liter, Kamis (17/5)
15.000 liter, dan Jumat (18/5) 10.000 liter.
Padahal, dalam kondisi normal, lanjutnya, pasokan premium ke SPBU SP2
milik PT Astika (Serayu
Group) itu mencapai 20.000 liter.
"Kami tidak tahu alasannya mengapa jatah premium dari Pertamina berkurang.
Kami hanya melayani
konsumen sesuai dengan jatah yang diberikan," tutur Djafar.
Dengan adanya pengurangan jatah premium dimaksud, menurut Djafar, pihaknya
mendapat instruksi
dari Pertamina untuk membatasi pengisian premium kepada semua kendaraan
bermotor, yaitu
kendaraan roda empat 20 liter dan kendaraan roda dua lima liter serta
melarang pembelian premium
dengan menggunakan jerigen dan drum.
Untuk mengontrol penjualan premium di dua SPBU itu, petugas menghadirkan
sejumlah aparat kepolisian
untuk mencegah terjadi keributan dengan para pengemudi.
Djafar mengaku kesulitan dalam mencegah ulah kotor sejumlah pengemudi yang
antri beberapa kali di
SPBU untuk menimbun premium dengan maksud akan dijual kembali dengan harga
yang lebih tinggi.
"Kesulitannya adalah akibat kendaraan yang antri banyak sekali maka kami
tidak mungkin hafal satu
persatu, siapa saja yang sudah dilayani," tutur Djafar.
Sementara itu Perwakilan PT Pertamina Timika, Hardjito, mengatakan bahwa
kelangkaan premium di kota
Timika dalam beberapa hari terakhir disebabkan kapal tanker yang memuat
BBM dari Ambon belum tiba
di Timika.
"Kami mendapat informasi dari Ambon, loading kapal Pertamina yang mengakut
BBM ke Ambon juga tiba
terlambat sehingga otomatis pasokan BBM ke Timika pun terlambat," kata
Hardjito.
Menurut dia, saat ini stok premium yang ada di Depot Pertamina Paumako
Timika sudah menipis. Untuk
menjaga kekosongan stok, katanya, Pertamina menempuh kebijakan mengurangi
jumlah pasokan
premium ke dua SPBU di Timika hingga hari ini, Senin dengan jumlah pasokan
per hari sebanyak 23-28
ton.
Hardjito juga mencurigai adanya penimbunan yang dilakukan pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab
untuk mencari keuntungan pribadi.
"Sebetulnya pasokan premium yang ada sekarang mencukupi kebutuhan
kendaraan di kota Timika, kami
menduga ada pihak-pihak yang sengaja menimbun premium untuk mencari
keuntungan," ujarnya.
Hardjito mengungkapkan pendistribusian premium di kota Timika akan kembali
normal pada Selasa (22/5)
setelah kapal tanker yang mengangkut BBM dari Ambon sandar di Pelabuhan
Paumako Timika. (*)
---
CENDRAWASIH POS
Senin, 21 Meil 2007
Bangun Papua Butuh Komitmen
Wapres: Pejabatnya Jangan Terlalu Banyak di Jakarta
JAYAPURA- Butuh komitmen tinggi dan treatment khusus agar Papua bisa maju
utamanya dalam hal
investasi, mengingat kondisi topografi dan masyarakatnya yang berbeda
dengan daerah lainnya.
Hal itu yang menjadi topik utama pembicaraan dalam dialog interaktif
bertajuk Potensi ekonomi di Papua
antara Wapres Jusuf Kalla dalam dialog-nya dengan Gubernur Barnabas Suebu,
SH, Bupati Tolikara
John Tabo dan Bupati Paniai Naftali Yogi serta Ketua KADIN Provinsi Papua.
Seperti diketahui, dialog ini
berlangsung di Bank Papua usai peresmian operasional Metro Papua TV, semalam.
Dalam dialog yang berlangsung satu jam itu, Gubernur Suebu antara lain
mengemukakan sejumlah
hambatan investasi di Papua, khususnya menyangkut kewenangan yang mana
sesuai amanat UU 21
Tahun 2001, harusnya sudah diberikan kepada Papua kecuali 5 hal (Militer,
Financial, Hukum, Luar
Negeri dan Agama) tetapi sampai saat ini sebagian besar wewenang itu belum
juga diberikan khususnya
yang terkait dengan investasi.
"Implementasi Otsus masih bermasalah, pusat belum konsisten dalam
menerapkan Undang Undang 21
tahun 2001 karena kewenangan belum semuanya diberikan ke daerah," kata Suebu.
Gubernur juga mengatakan bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan suatu temu
investasi, ia melihat
banyak hal baru yang mendorong investasi di Papua tetapi terkendala oleh
wewenang yang masih
dipegang pusat.
"Kami dari Papua siapkan daya tarik investasi. Salah satunya adalah one
stop service (pelayanan satu
atap) yang betul-betul disiapkan untuk melayani investor di Papua. Karena
itu mohon dukungan dari
pusat supaya perizinan mulai dari bupati, gubernur sampai pusat kita bisa
siapkan kalau bisa tercepat,
termurah untuk para investor," pintanya.
Menanggapi hal itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa sebenarnya secara
prinsip sesuai undang -
undang dasar dan undang - undang di bawahnya penyerahan sebagian wewenang
itu ada di dalam
Otsus, khususnya menyangkut pengelolaan hak - hak kepada daerah.
"Pusat memang hanya menjaga standar dan prosedural agar berjalan sesuai
aturan yang ada. Kalau ada
yang diatur dari pusat tidak berarti kekuasaan itu diambil alih,
Katakanlah ini harus begini, supaya ada
suatu system nasional yang berjalan, walaupun pada akhirnya berjalan. Saya
juga tentu tidak
mengatakan bahwa semua itu sudah sejalan," katanya.
Menurut Jusuf Kalla, penyerahan wewenang harus dilakukan secara bertahap
dan harus ada kesiapan
baik oleh pusat maupun daerah. "Ini memang dilakukan secara bertahap, tapi
tentu dibutuhkan kesiapan
kedua belah pihak, kesiapan pusat untuk menyerahkan semuanya secara
teknis, dan kesiapan daerah
untuk menjalankan sesuai aturan yang ada. Inilah yang selalu punya
masalah. Jangan lupa otonomi kita
ini baru efektif 4 atau 5 tahun, saya yakin ini secara terus menerus akan
diserahkan ke daerah sesuai
dengan hak dan kemampuannya," katanya serius.
Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa dirinya dengan Gubernur Suebu pernah
menjadi Ketua KADIN 20
tahun lalu tentunya ia juga bisa memahami hal itu. "Saya dengan Bas
sama-sama memahami suasana
itu, kita 20 tahun lalu sama-sama Ketua Kadin, saya di Makassar, Bas di
Papua. Kita sebenarnya
menuntut bagaimana Indonesia Timur dibangun, Papua dibangun, Sulawesi
dibangun. Soal itu memang
tidak usah diragukan pendapat kita berdua ini," katanya.
Soal aturan, kata Wapres Jusuf Kalla ia menyarankan agar daerah
mengirimkan utusan ke pusat untuk
berkantor di BKPM (badan koordinasi penanaman modal) sehingga investor
bisa melihat data tentang
Papua melalui BPKM itu.
"Ini masalah aturan, karena itu aturan baru katakanlah hanya hal-hal
tertentu agar cepat kalau investor
dari luar musti datangi satu persatu provinsi itu satu bulan belum tentu
ketemu apa yang dimaksud. Tetapi
kalau Pemda mengirim orang untuk berkantor di BPKM pusat untuk memberikan
data dan membantu atas
nama Pemda serta memberikan suatu petunjuk dan keputusan, informasi daerah
maka itu akan dibuka.
Jadi tidak menarik itu dari pusat, hanya orang daerah lebih cepat ketemu
dengan investasi sehingga
itulah fungsi satu atap," terangnya.
Kalau investor ke daerah atau ke semua kabupaten, maka ia tidak bisa
membayangkan cost-nya tetapi
kalau semua daerah memiliki system informasi maka akan lebih mudah.
Pada kesempatan itu, Bupati Tolikara John Tabo tak mau ketinggalan ia juga
memaparkan kondisi
wilayahnya yang sulit terjangkau informasi dan menanyakan ketulusan Wapres
Jusuf Kalla untuk
membangun Papua.
"Disana kami belum bisa saksikan secara langsung siaran tivi butuh
pembangunan stasiun relay untuk
menangkap siaran tivi. Dan apakah Wapres tulus untuk bangun Papua," ujarnya.
Menjawab hal itu Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa tentu saja dirinya
tulus membangun Papua.
"Tentu tulus, kita semua punya komit untuk membangun seluruh bangsa, tapi
kita harus tahu khususnya
teman-teman di Papua, bahwa pembangunan itu dilaksnakan rekan-rekan
sendiri di daerah tidak
mungkin hanya dengan Keppres, APBN yang besar tetapi tidak ada
pelaksanaannya di daerah,"
katanya.
Menurutnya segala infrastruktur ada aturan, hal itu sudah jelas karena itu
ia mengajak semua gubernur,
bupati dan seluruh masyarakat Papua untuk sama-sama membangun Papua.
"Kepada kita semua agar
membangun sama-sama baik Gubernur, bupati harus punya komit, tentunya
bupatinya jangan terlalu
banyak di Jakarta tetapi harus bersama membangun komitmen. Kita semua
tulus, tanpa Papua Indonesai
tidak lengkap, dan sebagainya, dengan ketulusan kita semua pasti bisa,"
katanya.
Begitu juga dengan Bupati Paniai Naftali Yogi ia memaparkan kesulitan
daerahnya. Yang dijawab oleh
Wapres Jusuf Kalla bahwa apa yang diharapkan itu tercermin dalam APBN
Papua dan tercermin dalam
UU Otsus yang memang diberikan anggaran besar. "Disamping kekhususannya
itu memang dilihat dari
kesulitannya. Jangan dilihat membangun Papua itu seperti membangun daerah
lain karena Papua
berbeda. Jadi kalau di Jawa kita bangun terminal bus, maka maka di Papua
kita bangun landasan
pesawat," ujarnya. Hal ini tentu membutuhkan suatu system yang berbeda
dengan akan membangun
jalan lintas utara dan selatan agar semua daerah tersambung.
Sedangkan Ketua KADIN John Kabey kepada Wapres Jusuf Kalla memaparkan
hambatan pengusaha
Papua sehingga tidak bisa bergerak leluasa. "Kita harus membangun suatu
akses secara nasional
maupun internasional, karena jarak ke Papua ini sangat jauh dan
infrastruktur masih kurang, sehingga
banyak pengusaha belum mampu menjangkau pembangunan di berbagai sektor di
pedalaman, karena itu
kita butuh investor besar yang masuk dan membangun di Papua,"katanya.
Menjawab itu, Wapres Jusuf Kalla selaku mantan pengusaha mengatakank bahwa
melihat potensi yang
bisa dikembangkan di Papua, sektor usaha masuk desa memang sangat baik,
namun tentu masing-
masing daerah memiliki suatu kelebihan dan perbedaan sendiri. "Papua bukan
Jawa, yang banyak
pabrik, manufactur, tenaga kerja dan sebagainya. Kalau kita di Timur tidak
begitu, investasinya lebih
banyak pada naturally resources kalau diukur secara penduduk dari angka
mungkin Papua salah satu
provinsi investasi yang penduduknya tertinggi karena di Freeport dan
Tangguh saja dua -duanya $ 2
Miliar dengan penduduk yang hanya 2 - 3 juta. Tetapi karena kapital
intensif, maka tidak dapat
menjangkau masyarakat luas dan hanya tertentu, walaupun hasilnya besar,"
katanya.
Kata Wapres, Pertanian dan Perkebunan keduanya adalah suatu investasi
tinggi dan melibatkan
masyarakat luas, maka masyarakat luas itu tentu adalah yang punya lahan di
Papua. Ini juga harus
merobah suatu kebiasaan bertani untuk masyatrakat Papua yang secara
pelan-pelan harus
membiasakan diri karena kalau tidak nilainya terbatas dan tidak
memperbesar lapangan kerja dengan
pendapatan.
Kepada pengusaha Papua ia mengajak agar bersikap disiplin dan profesional
dengan banyak belajar,
sebab dunia usaha perdagangan dan investasi sangat terbuka.
Sementara Gubernur Suebu menekankan bahwa untuk membuka peluang investasi
di Papua. Pertama
Papau membutuhkan skala besar menengah dan skala kecil, ketika
infrastruktur belum mendukung
karena butuh biaya tinggi. "Karena itu kita mendorong skala besar tidak
hanya pada bidang tambang dan
migas tetapi juga pada perkebunan," katanya. Sedangkan skala besar artinya
investasi bisa $ 500 Juta
keatas dan ketika masuk dia tentu mampu untuk membangun infrastruktur hal
lainnya, ia ingin
memberikan pelayanan terbaik pada investor dari segi perizianan (One stop
service) baik bupati
gubernur. Soal tanah juga direncanakan adanya suatu peraturan daerah
khusus tentang tanah adat.
Dimana pada satu sisi tanah bisa menjadi daya tarik investasi, tetapi pada
sisi lain tanah tidak terlalu
dirugikan atau win-win solution, dengan begitu ada kepastian hukum dari
segi tanah. Hal lainnya aparatur
pemerintah bekerja secara efisien memberikan pelayanan yang terbaik pada
rakyat.(ta)
---
Minggu, 20 Mei 2007, 09:05 WIB
ATRAKSI BUDAYA BARAPEN DI BIAK TERANCAM PUNAH
Biak--RRI-Online, Atraksi budaya "Barapen" (berjalan di atas bara api)
dalam masyarakat tradisional
Biak Numfor, Provinsi Papua kini terancam punah karena tidak lagi mendapat
perhatian pemerintah
setempat untuk melestarikannya.
"Atraksi Barapen merupakan permainan khas masyarakat tradisional Biak
Numfor yang biasa digelar
pada berbagai kesempatan pesta adapt dan sebagainya. Atraksi ini pada masa
lalu dipelihara secara
sangat baik oleh para leluhur sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat
Biak Numfor namun sekarang
terancam punah," tokoh masyarakat setempat, Fredrik Yapen di Biak, Minggu
(20/5).
Atraksi Barapen sangat menarik perhatian masyarakat Biak Numfor karena
melalui atraksi ini warga
masyarakat setempat dapat saling bertemu, menguatkan keakraban dan
kekerabatan serta mempererat
tali silaturahmi di antara sesama warga.
Melalui atraksi ini, setiap warga masyarakat memperlihatkan kebolehannya
berjalan di atas bara api yang
tentu saja membutuhkan ketrampilan tersendiri disertai bantuan kekuatan
supranatural yang sering
irasional.
Atraksi budaya Barapen, lanjutnya sebenarnya merupakan salah satu asset
penting dalam
pengembangan industri kepariwisataan di Baik Numfor. Atraksi ini akan
menarik perhatian dan minat
para wisatawan domestik dan mencanegara untuk berkunjung ke Biak Numfor
sebagai salah satu daerah
tujuan wisata nasional.
Tentu saja, lanjutnya mereka yang membawakan atraksi ini terlebih dahulu
memohon kekuatan dari para
leluhurnya agar mampu berjalan di atas bara api tersebut.
Fredrik mengatakan, atraksi budaya khas Biak Numfor ini mengalami ancaman
kepunahan karena sudah
tidak mendapatkan perhatian pemerintah dalam rangka memperkuat budaya
daerah dalam bingkai
kebudayaan nasional.
"Kami sesalkan sikap pemerintah yang sangat kurang melakukan pembinaan dan
pelestarian budaya
Biak Numfor khususnya atraksi Barapen. Atraksi ini terakhir dipentaskan
tahun 2005 pada festival
olahraga tradisional di Kalimantan Timur," katanya.
Dia menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada
pengembangan dan pelestarian
atraksi budaya Barapen melalui kaderisasi para aktor Barapen sehingga
generasi muda Biak Numfor pun
dapat memelihara dan melestarikan budaya mereka sendiri yang merupakan
warisan leluhur sekaligus
menanamkan semangat kecintaan pada budaya setempat di dalam diri kaum muda.
"Banyak orang muda sekarang ini tidak tahu lagi apa itu atraksi Barapen
dan makna di balik atraksi
tersebut. Padahal jika disimak, Barapen sendiri mengandung nilai-nilai
luhur yang patut dilestarikan
seperti nilai gotong royong, persahabatan dan kekerabatan serta persatuan
dan kesatuan dalam hidup
bermasyarakat, " katanya.
(DS)
Resources:
http://www.rri- online.com/ modules.php? name=Artikel&sid=27672
<http://www.rri-
online.com/modules.php?name=Artikel&sid=27672>
---
Senin, 21 Meil 2007
Kasus AIDS Mencemaskan
JAYAPURA-Tadi malam, Malam Renungan (MRAN) HIV/AIDS Nusantara Tingkat Kota
Jayapura
dilakukan The Plaza PTC Entrop. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum KPAD Kota
Jayapura, Drs MR
Kambu, M.Si mengatakan, laju pertumbuhan virus HIV/AIDS di Papua,
khususnya di Kota Jayapura
sudah pada angka yang mencemaskan kita semua.
Sebagaimana diketahui bahwa kasus HIV/AIDS di Papua yang kini sudah
menembus angka 3252
kasus/penderita, dimana 253 diantaranya di Kota Jayapura. Bila angka-angka
itu dikelompokan menurut
usia, maka yang paling banyak terinveksi adalah kelompok produktif (usia
19-39 tahun). "Untuk itu, virus
ini adalah masalah bersama,"jelasnya.
Dikatakan masalah bersama, sebab selain angka virusnya begitu tinggi,
juga diketahui bahwa penyebarannya digambarkan sebagai fenomena gunung es,
dimana yang kelihatan
hanya sedikit daripada yang tidak nampak.
"Sudah pasti angka-angka kasus yang tersembunyi itu merupakan kasus yang
mengancam kehidupan
kita, sebab virus ini berada di sekeling lingkungan, dimana kita berada.
Dan ini perlu menjadi
tanggungjawab bersama dalam penanggulangannya, sehingga suatu saat
mencapai angka maksimum,
kemudian angkanya dapat ditekan penurunannya hingga titik nol,"tambahnya
lagi.
Capaian itu, apabila semua komponen tanpa terkecuali, turut aktif dalam
memerangi ancaman virus itu,
dengan melakukan tindakan-tindakan nyata seperti aktif dalam
kegiatan-kegiatan penyadaran bagi
masyarakat, tentang pentingnya hidup sehat, bagi diri sendiri, keluarga
dan masyarakat.
"Tentang penyadaran masyarakat terhadap virus ini dan orang dengan
HIV/AIDS (ODHA), juga relatif
terbatas dan bahkan kurang. Akibatnya tak jarang masyarakat cenderung
apriori dan diskriminasi
terhadap ODHA. Tapi perlu diingat virus ini dapat menular ke siapa saja,
kapan saja dan dimana saja,
tanpa membedakan agama, ras, tingkat pendidikan," ucap Walikota Jayapura ini.
Kaitannya dengan itu hendaknya siapa saja dapat berbagai pengalaman dengan
ODHA dalam bentuk
diskusi, terutama informasi tentang bagaimana ODHA itu terjangkit, dan
bagaimana berjuang untuk tetap
hidup dengan semangat tanpa beban.
Diskusi itu juga sebagai salah satu dukungan moril bagi ODHA untuk
menjalani hari-harinya. Tapi juga
sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus itu, sebab disadari, sejauh ini
belum ditemukan obat virus itu.
"Kegiatan MRAN yang dilakukan malam ini adalah bentuk penyadaran social.
Saya sangat menghargai
dan berterima kasih kepada KPAD Kota Jayapura dan mitra yang melaksanakan
acara ini," imbuhnya.
Ditempat yang sama, Ketua Pelaksana Harian KPAD Kota Jayapura, H.Sudjarwo,
BE, menuturkan,
tujuan dilakukannya MRAN ini, tidak lain untuk menyadarkan masyarakat,
guna ada kepeduliannya dan
mau menyatakan bagi masyarakat bahwa virus ini bukan masalah yang
sederhana, tapi merupakan
masalah yang serius.
Meski demikian, ia juga masih menyayangkan sikap masyarakat di tanah Papua
ini yang mana
kelihatannya adem ayem (Tenang-tenang saja), dalam menyikapi virus itu
padahal kasus virus ini sudah
menembus angka ribuan. Sementara di kota lain, seperti Kota Madium, angka
virusnya baru mencapai
20 kasus, namun sudah menyatakan kasus itu adalah kejadian luar biasa atau
KLB.
Untuk itu, dirinya meminta setip individu, sedapat mungkin memulai sesuatu
dari diri sendiri dalam
memerangi penyebaran virus itu, minimal memberikan kesaksian mengenai
virus itu.
Sebab, jika tidak demikian, tentunya angka penyebaran virus itu makin
tinggi, dan akibatnya, banyak
dana yang tersedot ke kasus tersebut. Dan dampak lainnya, banyak kebutuhan
masyarakat tidak
terakomodir dan pembangunan pun macet/lemah, sebab masyarakatnya menderita
virus itu, dan lemah
dalam bekerja.
"Khusus saya sampaikan bagi remaja yang hadir malam ini, yang sudah mulai
paham apa itu HIV/AIDS,
sehingga mau ambil bagian dalam penanggulangan virus ini. Kami juga
sampaikan terima kasih bagi Pdt.
Gideon, dari Uganda yang sudah berikan perkuatan bagi kami untuk
tanggulangi virus ini," tuturnya.
"Bagi para remaja, hendaknya mampu menjadi motifator bagi teman sebayanya,
supaya tidak
berperilaku seks bebas. Bagi yang sehat usahakan agar tetap bebas dari
virus ini, dan bagi ODHA
berupayalah untuk tidak menularkan virus ini bagi sesamanya yang lain,"
sambung Wakil Walikota
Jayapura ini.
Berkaitan dengan kegiatan MRAN itu, baik Kambu, maupun Sudjarwo,
menyampaikan beberapa pesan
penting. Diantarannya, setiap individu harus bertanggungjawab melalui cara
hidup sehat, bersih, jujur,
setia, dan bertanggungjawab, baik pada diri sendiri, masyarakat, dan
jadikan diri sebagai makluk Tuhan
yang termulia.
Kedua, HIV/AIDS bukan penyakit kutukan, tetapi penyakit yang disebabkan
karena perilaku
menyimpang. Untuk itu bentengi diri dengan mengamalkan Firman Tuhan dan
ajaran agama sesuai
dengan kenyakinan masing-masing. Ketiga, semua pihak tanpa terkecuali
hendaknya rapatkan barisan,
serta dan tidak perlu takut dalam memerangi virus itu.
Keempat, ODHA adalah individu adalah pribadi yang tidak hanya menderita
secara fisik, tapi juga
menderita mental. Oleh karena itu, perhatian, dukungan keluarga, relawan,
rohaniwan, para medis,
bahkan semua pihak agar ODHA tawakal, sabar, dan penuh iman menjalani sisa
hidupnya itu.(nls).
---
BIAK SEBAGAI BASIS PERTHANAN MILITER PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI KAWASAN
TIMUR INDONESIA
Diposkan oleh ELSHAM pada 19 May 2007, 07:04
<http://www.melanesianews.org/kabar/images/set3_dusk/spacer.gif>
<http://www.melanesianews.org/kabar/images/spacer.gif>
<http://www.melanesianews.org/kabar/images/set3_dusk/spacer.gif>
Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua(ELSHAM )Institute For
Human Right Studies
and Advocacy For Papua, Biak Branch(IHRSTAD )
BIAK SEBAGAI BASIS PERTHANAN MILITER PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI KAWASAN
TIMUR INDONESIA
Oleh : Elsham Biak Numfor
1. Pendahuluan
2. Latar Belakang
? Kondisi Politik .
? Kondisi Ekonomi
? Kondisi Kesehatan .
? Kondisi Sosial
? Kondisi Budaya
? Kondisi Pemerintah .
3. Program Pembangunan
? Kosek .
? Perumahan TNI-AU .
? Pangkalan Minyak Avtur bawah Tanah .
? Radar .
? Satelit .
? Pelabuhan Dermaga Samudara .
? Pulau Mapia sebagai Basis TNI-AD, TNI-AU , TNI-AL , POLRI .
?Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak dikembangkan jadi lapangan terbang
Militer .
4. Kesimpulan
? Ungkapan Keprihatinan .
? Tanah diambil Paksa .
? Rumah masyarakat di bongkar tanpa kompromi .
? Mata pencaharian masyarakat yang berkebun di lokasi TNI-AU
ditutup tanpa ada ganti rugi .
? Tuntutan Politik .
? Rakyat tidak berdaya .
5. Penutup .
Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak
Numfor
I. PENDAHULUAN .
Kabupaten Biak Numfor adalah merupakan salah satu kabupaten diantara
kabupaten lain ayang ada di
Propinsi Papua . Kabupaten Biak Numfor secara geografis sangat strategis
posisinya karena dekat
dengan laut Pasifik dan dibagian ujung pulau Biak tepatnya di kabupaten
Supiori berdekatan dengan
Negara Palao Filipina .
Dari letak dan Posisi Kabupaten Biak Numfor yang berdekatan dengan laut
Pasifik dan Kepulauan palau
secara logika dapat disampaikan bahwa memiliki peluang dan potensi yang
sangat menguntungkan
Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dari beberapa aspek ? aspek yang kalau
di kaji secara ilmiah oleh
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) .
Aspek Ekonomi .
Secara Ekonomi , Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat menjual kekayaan
alam laut kepada
pemerintah Philipina melalui suatu MOU yang jelas , karena selama ini
hampir kapal ? kapal
penangkapan ikan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Biak Numfor dan
Kabupaten Supiori berasal
dari Philipina , Thailand , Singapore . hal ini bisa dibenarkan dengan
penangkapan kapal ikan oleh TNI-
AU di Pulau Mapia . dan Kapal Ikan dari Jakarta yang di tangkap di
Kepulauan Supiori pada Maret 2007
.
Aspek keamanan .
Beberapa daerah di kabupaten Biak Numfor yang sangat straregis digunakan
untuk basecamp
pertahanan Militer ( Pangkalan Militer ) karena daerah tersebut terbuka
dan dekat dengan beberapa
Negara di kawasan Asia dan Pasifik , sebut saja kepulauan Mapia , Tanjung
Barari , Pantai Korem .
ketiga daerah yang kami sebutkan diatas seringkali dilabuhi oleh kapal
perang asing yang berlabuh di
ketiga perain tersebut untuk memantau aktivitas tentara Indonesia .
Pulau Mapia sempat menjadi isu Strategis bagi Masyarakat Papua dimana
Tentara Amerika ingin
mengambil atau membeli kepulauan Mapia dan digunakan sebagai Basis
Pertahanan Militer Amerika
untuk memantau dan memonitor kegiatan teroris dan kegiatan ? kegiatan
Militer yang terjadi di Asia ?
Pasifik . Hal ini setelah Pemerintah Jakarta mengetahuinya maka cepatlah
diambil langkah untuk
membendung keinginan Pihak Amerika karena mereka kuatir setelah Pangkalan
Amerika berdiri di
Kepulauan Mapia maka secara bebas mereka akan mengetahui seluruh
Pelanggaran yang pemerintah
Indonesia yang dilakukan di Indonesia dan Asia ? Pasifik .
Hal lain yang menjadi kekuatiran pemerintah Indonesia adalah issue Papua
Merdeka akan semakin
menggelora di permukaan Bumi Cenderawasih karena tentara Amerika akan
memantau semua
pergerakan tentara Indonesia di Papua .
Akhirnya niat ini tidak terlaksana dan BIN ( Badan Intelengen Nasional )
Indonesia dan Petinggi TNI
segera mengambil langkah ? langkah yang cepat untuk mengaggalkan niat
tersebut dengan mengirimkan
Kapal ? kapal TNI-AD dan Kapal Patroli Kepolisian untuk berlabuh di
Kepulauan Mapia dan beberapa
daerah yang dianggap berpeluang masuknya kapal asing ke Papua .
Alasan lain yang menyebabkan sehingga didesak dibangun Pos Patroli
keamanan di Kepulauan Mapia
oleh TNI-AL dan TNI-AD adalah untuk membendung masyarakat Papua yang akan
melarikan diri (
mencari Suaka ) ke Negara ? Negara tentangga di Asia seperti Philipina ,
Australia sebab pada tahun
2006 43 orang Warga Papua berhasil melarikan diri ( Suaka Politik ke
Australia ) dengan menggunakan
perahu Tradisional .
Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak
Numfor
Sungguh Pemerintah Indonesia merasa terhina dan malu dihadapan dunia
karena tidak mampu untuk
mendeteksi rencana dan pelarian pencari suaka asal Papua yang berhasil
lolos ke Asutralia .
Dari beberapa Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan beberapa
peristiwa dan kejadian
tersebut membuat Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk menjaga
kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terjadi lagi kecolongan pelintas
batas ke Asutralia . Pemerintah
Indonesia dalam hal ini TNI-AU dan TNI-AD bekerja keras untuk memproteksi
seluruh Wilayah Papua
dari sabang ? Merauke agar tidak ada intervensi dari pihak asing ke Papua
sehingga Tentara Indonesia
dengan bebas melakukan apa saja terhadap masyarakat Papua yang ingin
memisahkan diri dari
Pangkuan Ibu pertiwi ( Indonesia ) .
II. LATAR BELAKANG
Belajar dari Pengalaman dan kegagalan yang dialami oleh Pemerintah
Indonesia dalam rangka meng-
indonesiakan masyarakat Papua untuk tetap menjadi bagian dari Negara
kesatuan Republik Indonesia
yang telah diterapkan sejak tahun 1961 ? 2007 ini maka berbagai Strategi
dan Upaya terus dilakukan .
Upaya ? upaya dan Strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memproteksi
masyarakat Papua agar
tetap menjadi NKRI adalah :
Kondisi Politik
1. Melaksanakan Pendidikan Bela Negara kepada masyarakat , Tokoh Adat ,
Tokoh Agama , tokoh
perempuan , LSM , Mahasiswa , Siswa SMU , SLTP di seluruh Papua . Program
ini diturunkan langsung
dan ditangani langsung oleh Badan Pertahanan Nasional di Jakarta . Program
ini bertujuan untuk meng-
indonesiakan masyarakat Papua yang ingin merdeka memisahkan diri dari
Pemerintah Indonesia .
Target Badan Pertahanan Nasional Indonesia adalah merekrut relawan ?
relawan yang bersedia bekerja
sama dengan TNI untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tetap
mencintai dan menjagah
keutuhan Wilayah Indonesia, selaian itu para relawan ini juga memberikan
informasi kepada pihak Militer
tentang kegiatan ? kegiatan Masyarakat di Pedesaan, kegiatan LSM, Kegiatan
Dewan Adat Papua dan
Dewan Adat diseluruh Wilayah Kerja di tiap Kabupaten. Para Relawan yang
direkrut adalah mereka yang
selama ini sudah akrab dan bekerja sama sebagai Spionis Tentara Indonesia
sehingga mudah diarahkan
dan disetir untuk melakukan perlawanan terhadap sesame orang Papua .
Para Relawan ini diberi Gaji , peralatan canggih untuk memonitor aktivitas
masyarakat Papua yang ingin
merdeka seperti ( tape radioa wokman , Handphone , radio komuniasi khusus
) , mereka di berikan
kemudahan sarana Transportasi . Politik Adudomba yang diterapkan oleh
Militer sangat berdampak bagi
keutuhan sesame orang Papua karena dengan cara seperti ini kita saling
takut , saling membenci , tidak
saling percaya , saling curiga . Dampak negative lain adalah terjadi
perkelahian yang mengarah kepada
konflik horizontal dan vertikal .
2. Masyarakt Papua sudah menolak OTSUS Pada Tahun 2006 , penolakan ini
dilasanakan serempak di
seluruh daerah di tanah papua , karena masyarakat tidak sejahtera dengan
Otonomi khusus yang
diberikan oleh Pemerintah Jakarta. Keinginan masyarakat adalah Merdeka
diatas tanahnya dan hal ini
sudah disampaikan ber-ulang ? ulang kali kepada pemerintah Jakarta tetapi
pemerintah Jakarta
sepertinya pura ? pura tidak tahu dan masa bodoh , bahasa yang sering
keluar dari Pejabat Negara di
Jakarta adalah hanya segelintir orang yang mau merdeka dan memisahkan diri
dari NKRI .
Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak
Numfor
Kata Segelintir ini dijadikan kunci dan tolak ukur dengan mengirim Anggota
DPRD Pusat untuk datang ke
Papua dan mendengar secara langsung aspirasi Masyarakat Papua, hal yang
sama pula dialami oleh
Rombongan DPRD Pusat bahwa orang Papua mau merdeka tidak suka dengan OTSUS
sebab otsus
hanya untuk pejabat papua dan pemerintah Jakarta tidak dengan sungguh ?
sungguh mau melaksanakan
dan mengimplementasikan Otsus kepada rakyat Papua .
Kondisi dan keadaan ini membuat Militer bekerja keras untuk mempertahankan
NKRI dengan
mengirimkan Pasukan Militer ke Papua , Pasukan Militer yang didrop ke
Papua tidak jelas keberadaan
mereka karena mereka sudah menyamar sebagai Pedagang bakso , tukang Sol
Sepatu , tukang muat
barang di Pelabuhan ( TKBM ) , bekerja di tempat ? tempat Foto Kopi,
bekerja di lokasi WTS, bekerja di
Hotel sebagai resepsionis, bekerja sebagai Ajudan Pejabat Pemerintah
seperti Ketua dan Wakil ketua
DPRD harus di kawal oleh polisi dan Tentara, Bupati dan Wakil Bupati pun
demikian, diaerport ? airport
diseluruh Kabupaten di Papua di tempatkan TNI-AU dan mengeser Posisi
Satpam yang semula telah
bertugas di Bandara .
Masyarakat semakin hari semakin resah dan takut , merasa terancam
kehidupan masyarakat , hak
bersuara semakin tidak dihargai , ditakut ? takuti dengan isu ? isu
Drakula ( April 2007 ? 27 )
Kondisi Ekonomi .
Dengan diberlakukannya OTSUS bagi Propinsi Papua bagi masyarakat Papua
yang ingin merdeka
diharapkan perekonomian masyarakat bertumbuh dengan baik, pengusaha papua
diberdayakan,
penduduk asli diprioritaskan untuk dapat di karyakan pada perusahaan ?
perusahaan raksasa yang
masuk menanamkan modalnya di papua, dengan adanya pemekaran ? pemekaran
diharapkan terbuka
kesempatan kepada penduduk asli untuk di terima sebagai pegawai negri .
Akan tetapi dari hasil pemantauan di Lapangan justru dengan adanya OTSUS
yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat kepada propinsi Papua masyarakat justru bukan sejahtera
tetapi menderita dan tidak
mendapat perhatian yang serius dari dana OTSUS yang didengar ratusan
milyar . Dengan OTSUS ini
masyarakat asli papua jadi penonton dinegrinya sendiri dan orang Pendatang
yang diprioritaskan lalu
orang besar tetap menjadi besar dan orang kecil tetap jadi orang kecil ,
orang miskin tetap jadi orang
miskin .
Berikut beberapa pemantauan dilapangan :
Sebelum OTSUS diberlakukan OTSUS diberlakukan
1. Orang Pendatang menguasai Pasar .
2. Orang Papua jualan pinang .
3. Orang Amber jualan Ikan .
4. Orang Amber jualan buah- buahan .
5. Orang Amber/ pendatang sedikit yang kerja di Toko ? toko .
6. Orang Papua berjualan di luar pasar .
7. Orang Papua tidak mendapat Los untuk jualan di pasar .
8. Orang Amber kuasai Projek .
9. Tempat ? tempat Vital dikuasai Militer .
1. Orang Pendatang tetap masih menguasai Pasar .
2. Orang Papua jualan pinang kurang dan amber yang jualan pinang semakin
banyak .
3. Orang Amber jualan punya Modal jualan ikan dan orang Papua sebagai
pesuruh untuk jual ikan
4. Orang Amber jualan buah- buahan
5. Orang Amber/ pendatang yang kuasai lapangan kerja di Toko ? toko dan
kantor ? kantor .
6. Orang Papua berjualan di luar pasar .
7. Orang Papua tidak mendapat Los untuk jualan di pasar .
8. Orang Amber kuasai Projek .
Tempat ? tempat Vital dikuasai Militer
Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak
Numfor
Kondisi dan situasi seperti yang kami sebutkan diatas sudah diatur secara
rapi oleh kelompok ?
kelompok kepentingan yang didalamnya telah disusupi oleh pihak ? pihak
ketiga ( dalam hal ini Militer )
sehingga masyarakat kecil tidak berdaya untuk melakukan perlawanan ?
perlawanan untuk membela Hak
dan kewenangan mereka . ketika masyarakat hendak melakukan perlawanan maka
akan diperhadapkan
dengan aparat keamanan yang justru sebenarnya membela kepentingan
rakyatnya sesuai dengan slogan
mereka bahwa ? Kami Siap melayani anda ? , Kami ada karena Anda ? .
Kondisi Sosial .
a. Kehidupan Masyarakat di Pedesaan .
Sampai saat ini walaupun Dana Otsus telah diberlakukan oleh Pemerintahan
pusat atas persetujuan Uni
Eropa tetapi kebijakan Politik ( Politicall Will ) belum berpihak
sepenuhnya kepada rakyat kecil yang
membuat sehingga dana Otonomi khusus itu dapat dikuncurkan . Kehidupan
Sosial masyarakat di
pedesaan sangat memprihatikan dan tidak mendapatkan sentuhan langsung oleh
pembangunan . Rumah
? rumah masyarakat di pedesaan masih banyak yang terbuat dari daun atap
sagu ( daun rumbia ), pola
pembangunan masih secara tradisional . Pembangunan sarana dan prasarana
bagi masyarakat kecil di
pedesaan belum mendapat sentuhan pembangunan yang serius . Hal ini
dibiarkan terjadi begitu saja
karena setiap pembangunan yang akan masuk ke suatu kampung harus mendapat
persetujuan dan
pertimbangan dari pihak ketiga ( Militer )
b. Projek ? projek di Pedesaan di Intervensi oleh Militer .
Ada Sejumlah Projek yang masuk kekampung ? kampung harus mendapat izin dan
persetujuan dari
pihak militer . Sejumlah pekerja buruh kasar pasti didalamnya ada Militer
yang bekerja sebagai buruh
kasar . selain itu dibeberapa tempat yang sudah mendapatkan lampu merah
oleh pemerintah Indonesia
dalam hal ini TNI harus di kendalikan dibawah kekuasaan Militer , salah
contoh seperti di Kecamatan
Biak Barat , Biak Barat terkenal dengan daerah basis OPM sehingga
Pembangunan untuk
mengsejahterahkan masyarakat di kampung ? kampung yang ada di Biak Barat
sangat terlambat dan
bahkan tidak mendapat perhatian yang serius oleh Pemerintah .
Hal ini membuat masyarakat yang berada di pedesaan yang seharusnya
memperoleh kesempatan kerja
ditutupi oleh orang lain yang sebenarnya sudah memperoleh gaji .
c. Militer memegang Kendali di setiap Kantor dan Instansi .
Sejumlah Kantor dan Dinas ? dinas yang ada di PEMDA Kabupaten Biak Numfor
dan Kabupaten Supiori
Militer telah memegang kendali , hal ini dilakukan untuk memantau setiap
surat ? surat masuk yang
ditujukan oleh masyarakat kepada pemerintah , tapi juga hal yang paling
penting adalah memantau
kegiatan dan aktivitas LSM , Lembaga ? lembaga yang saat ini sedang
menyusun strategi dan rencana
untuk kemerdekaan Papua . Militer juga akan bekerja di setiap Sekretariat
untuk menyortir , memeriksa ,
surat ? surat seperti di kantor Bappeda .
d. Pangkalan Ojek .
Hal yang sama pula terjadi dimana dari sekian ojek ? ojek yang tersebar di
beberapa kecamatan di
Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori terdapat Anggota ? anggota
Militer yang sudah
menyamar untuk melakukan pekerjaan Jasa ojek di beberapa tempat seperti :
Pangkalan Ojek di Pasar
Lama , pangkalan ojek di Mandouw , pangkalan Ojek di Yafdas , pangkalan
ojek di Sorido dll .
Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak
Numfor
e. Tempat Foto Kopi .
Ada sejumlah penemuan ? penemuan yang diperoleh dilapangan dimana terdapat
Pegawai yang
dikerjakan oleh Pimpinan perusahaan Foto kopi adalah Militer .
f. Aktivitas Masyarakat tidak bebas .
Sejumlah aktivitas masyarakat yang ingin mengembangkan talenta dan potensi
mereka dibidang seni dan
budaya masih sering salah diterjemahkan oleh pihak Militer karena
pengalaman Almarhum Arnold C. Ap
membuat militer masih saja selalu memantau kegiatan ? kegiatan
pengembangan seni dan budaya
sehingga seringkali masyarakat merasa tidak aman, takut, tidak bebas .
g. Lokasi Internet .
Ditempat ini pula Intel ? intel bekerja sebagai Pekerja buruh kasar ,
pekerja tukang sapu, bahkan mereka
mendirikan posko pemamntaun di lokasi internent untuk memonitor aktivitas
LSM ? LSM, aktivitas relawan
HAM yang mengirmkan berita ke luar negri, ke jaringan .
h. Lokasi Bar / Pub / Karaoke .
Dengan alasan keamanan ditempatkan sejumlah anggota Militer untuk
mengamankan jalannya aktivitas
bar dan karaoke . namun kenyataan dilapangan justru yang mengacaukan
keamanan adalah anggota
Militer, karena mereka juga mengkonsumsi alkohol dan setelah mabuk
masyarakat yang minum atau
santai di bar dipukul sampai babak belur dan tidak ada pertanggung jawaban
yang jelas dari pihak
keamanan .
i. Perjudian dan Peredaran Minuman Keras .
Kerja sama antara aparat keamanan untuk melindungi para penjudi untuk
bebas melakukan kegiatan
mereka. Ketika ada sesama Aparat penegak hukum yang datang menghalangi
kegiatan perjudian karena
tugas mereka tetapi ada aparat keamanan yang membacking dari belakang
sehingga terjadilah
kesepakatan ? kesepakatan yang mengarah kepada pembiaran dan penebusan
dengan sejumlah uang
yang nilai nominalnya cukup menggiurkan . hal ini membuka peluang kepada
orang lain untuk tetap
melaksanakan kegiatan judi mereka .
Masyarakat membeli minuman keras ditangkap ketika mabuk dengan alasan kan
membuat onar ,
membuat kacau sedangkan yang jual minuman ( pengedar ) minuman keras ada
aparat penegak hukum
yang sebenarnya melindungi masyarakat . apalagi dengan dikeluarkankannya
perda tentang Minuman
keras oleh PEMDA Kabupaten Biak Numfor untuk melindungi peredaran miras,
sedangkan disisi lain ada
penekanan dari aparat kepolisian untuk melakukan operasi penertiban
masyarakat yang mengkonsumsi
alkohol .
Kondisi Kesehatan .
Banyak angka kematian Ibu dan anak , banyak angka kematian akibat
kecelakaan lalu lintas, banyak
angka kematian masyarakat, tidak adanya pelayanan yang baik kepada
masyarakat kecil di kampung ?
kampung , belum maksimalnya penanganan keslamtan kepada orang papua ketika
sakit dan opname di
ruma sakit . Masyarakat kecil yang tidak mampu tidak mendapat pengobatan
medis yang baik karena
mereka harus membayar biaya pengobatan dengan uang yang sangat mahal .
Ketika ada orang papua
yang sakit dan berobat di rumah sakit pasti keslamatan hidup tidak
mendapat jaminan karena berbagai
faktor ? faktor yang menjadi penghambat seperti : Pelayanan terlambat ,
persediaan obat disediakan
sendiri oleh masyarakat ( Pasien ) , biaya pengobatan sangat mahal .
Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak
Numfor
Tidak ada dokter ? dokter Spesialisis yang ditempatkan di rumah sakit
karena keterbatasan SDM ,
Keterbatasan dana untuk membayar upah kerja mereka , alat ? alat medis
yang masih terbatas . Hl ini
tidak sejalan dengan Dana ? dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat
melalui dana OTSUS yang
sudah mendapat persetujuan dalam UU OTSUS No 21 tahun 2000 .
Kondisi Budaya
Perangkat ? perangkat seni dan budaya yang merupakan potensi dan aset
daerah yang perlu mendapat
perhatian serius karena memberikan PAD , income bagi Negara dan bangsa
tidak diberdayakan , tidak
diperhatikan dengan serius, malahan dibiarkan rusak dan tidak ada dana
yang memadai untuk
menunjang aktivitas bidang seni dan budaya. Bidang Budaya diterlantarkan
karena pemerintah telah
divirus oleh pihak Militer dengan dogma Militer sehingga sejak Otsus di
berlakukan sampai tahun 2007 ini
tidak ada pengembangan budaya yang nyata .
Kondisi Pemerintah .
Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dinilai masih berpegang kepada
aturan dan mekanisme
pemerintahan pusat, pemerintah belum secara penuh menjalankan keputusan
dan amanat UU OTSUS
yang terkandung dalam Pasal ? pasal . Pemerintah masih saja mempunyai
asumsi yang salah terhadap
LSM ? LSM yang sebenarnya merupakan lokomotif bagi kemajuan daerah melalui
kinerja ? kinerja yang
profesional , ter-arah malahan justru ada sejumlah LSM yang dijadikan
lawan Politik dan ada sejumlah
LSM yang dijadikan mitra kerja karena memiliki hubungan politik dan
hubungan kerja yang harmonis
untuk mengkawal kepentingan pemerintah .
Kondisi dan situasi ini bukan saja terjadi di Kabupaten Biak Numfor tetapi
terjadi hampir di seluruh
Kabupaten di Propinsi Papua . Ketika Bupati selaku kepala daerah tidak
menghiraukan kebijakan pusat
maka dia tidak akan memperoleh dana ? dana siluman atau tidak akan
memperoleh dana yang cukup
besar untuk pembangunan Kabupaten , tapi juga Kepala daerah tidak akan
memperoleh kredit point yang
baik karena melawan kebijakan pemerintah pusat .
Hal ini membuat sehingga seorang Kepala daerah di setiap Kabupaten harus
berhati ? hati untuk
melakukan kerja- kerjanya kekampung ? kampung yang disana ada
masyarakatnya berlabel OPM atau
Separatis , Bupati juga sangat berhati ? hati dengan Kegiatan ? kegiatan
yang dilakukan oleh Lembaga
Adat , Kelompok Peduli Ham , tetapi kalau kegiatan TNI atau kegiatan
Militer Bupati lebih memperhatikan
hal itu .
3. Program Pembangunan
Pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor atas nama Pemerintah
Republik Indonesia
menerima program Pemerintah Indonesia yaitu Badan Pertahanan Nasional
untuk mendirikan Radar di
Kabupaten Biak Numfor . Program ini oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama
dengan Pemerintah
Rusia untuk mendirikan pangkalan pelucuran Satelit di Kabupaten Biak
Numfor sehingga Bupati Biak
Numfor bekerja keras untuk menerima program ini dengan memberikan jaminan
palsu kepada
masyarakat bahwa jika masyarakat menerima program ini maka kehidupan
masyarakat akan lebih baik,
masyarakat akan menikmati program ini dengan melibatkan pemuda ? pemuda
papua yang berprestasi,
masyarakat yang mempunyai lokasi dimana akan dibangun pangkalan satelit
akan memperoleh uang
sebagai kompensasi atas Hak Ulayat .
Namun Dewan Adat Biak melalui suatu Forum resmi yang digelar di Hotel
Mapia Biak yaitu Panel Diskusi
Masyarakat Adat Byak , pada forum ini Seluruh Tua ? tua Adat di hadirkan
kemudian Bupati dan Pejabat
di Undang hadir untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Adat dan
peserta Panel Diskusi
tentang Program Pelucuran Satelit oleh Pemerintah Indonesia dengan bekerja
sama Pemerintah Rusia .
Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak
Numfor
Dari Hasil penyampaian program Pelucuran Satelit dengan jelas masyarakat
melihat dan menilai bahwa
program tersebut akan sangat berbahaya bagi masyarakat karena beberapa
Aspek dan faktor yang
menjadi penilaian atau Ukuran antara lain :
Aspek Tenaga Kerja .
Orang Papua khususnya Putra Daerah tidak akan bersaing dengan orang Amber
( Pendatang ) dari
Jakarta yang akan bekerja atau di Kontrak pada perusahaan tersebut karena
skill orang papua di bidang
IPTEK masih sangat terbatas sehingga sangatlah mustahil kalau orang Papua
bisa bekerja didalam
perusahaan raksasa ini , justru yang terjadi adalah Orang Papua akan
bekerja sebagai tukang sapu,
orang papua akan bekerja sebagai pesuruh untuk buat air panas ( buat Kopi
) untuk orang amber Minum
.
Aspek Ekonomi .
Apakah orang Rusia bisa makan Keladi, Apakah orang Rusia bisa makan Kasbi,
Apakah orang Rusia
bisa makan sagu ( Papeda ) yang merupakan makanan khas orang papua
sehingga masyarakat kecil
yang tinggal di pedesaan bisa memperoelh incame bagi kesejahteraan
kehidupan mereka ? Justru Uang
yang sebenarnya ingin di Invest untuk masyarakat Papua akan di invest
kepada orang Jakarta, juga
kepada pedangang dari luar papua yang mempunyai Bisnis yang telah maju .
Pemerintah yang akan memperoleh keuntungan dalam Investasi ini tapi dalam
OTSUS ini Apakah
pembagian hasil Investasi akan sesuai dengan Pasal yang telah diatur dalam
UU OTSUS oleh Majelis
Rakyat Papua ? Justru kami merasa kuatir bahwa Pembagian Investasi akan
mengarah ke Pemerintah
Pusat dulu baru Sisanya ke Pemerintah Kabupaten dan dari Kabupaten barulah
di serahkan kepada
Masyarakat .
Aspek Kesehatan
Saat ini Orang Papua sudah dibunuh oleh Penyakit HIV/AIDS yang berkembang
dengan pesat di
Propinsi Papua , kini orang Papua akan dibunuh lagi dengan Zat ? zat Kimia
yang berasal dari Kepingan
Rudal yang akan diluncurkan oleh Pesawat Antonov buatan Rusia yang akan
menghantar Rudal lalu
diluncurkan diatas Pulau Biak . Tidak ada suatu Penelitian yang akurat
menyatakan bahwa tidak ada
Dampak yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat ketika rudal
diluncurkan sehingga kami sangat
kuatir dengan dampak masa depan yang akan timbul terhadap masyarakat Biak
pada khususnya tetapi
masyarakat Papua pada Umumnya .
Untuk mengkawal dan meloloskan rencana pihak TNI-AU ini maka berbagai
rencana dan Upaya ? upaya
telah dilakukan saat ini . Adapun beberapa kegiatan ? kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Pihak TNI-
AU di Kabupaten Biak Numfor antara lain :
1. Kosek .
Komando Sektor Pertahanan TNI-AU di Biak Numfor telah berhasil dibangun
dengan Fasilitas ? fasilitas
yang biayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah .
2. Perumahan TNI-AU .
Untuk menampung Perwira ? perwira TNI-AU maka dibangun Asrama ? asrama
bagi para Perwira
penerbangan yang akan melakukan pergantian tugas dengan Pesawat Jet atau
Hercules Milik TNI-AU .
Perumahan TNI-AU ini tidak ada Kompensasi yang jelas kepada masyarakat
pemilik Hak Ulayat , justru
sebaliknya TNI-AU memasang Papan dengan tulisan Tanah ini milik TNI-AU
atau milik Negara .
Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak
Numfor
3. Pangkalan Minyak Avtur bawah Tanah .
Untuk menunjang kegiatan Penerbangan Pesawat ? pesawat Milik TNI-AU maka
telah dibangun
Pangkalan Minyak Tanah yang letaknya dekat dengan Pangkalan penerbangan
TNI-AU Manuhua ,
maksud dari pada pembangunan Pangkalan Minyak ini adalah untuk mempermudah
gerakan
penyerangan terhadap pihak ? pihak yang ingin melawan TNI-AU . Alasan lain
adalah supaya Pesawat ?
pesawat temput milik TNI-AU tidak kembali ke Jakarta atau Makasar untuk
melakukan pengisian bahan
bakar tetapi bisa dilakukan di papua sehingga mempermudah Operasi Militer .
4. Radar .
5. Satelit .
Satelit ini akan di bangun di Biak Timur di Tanjung Barari ujung Pulau
Biak, Lokasi Satelit ini berdekatan
dengan kepulauan Pasifik sehingga Indonesia dapat memantau pergerakan
orang Papua yang hendak
mau melakukan penyuludupan senjata dari Pasifik dan Asia tapi juga untuk
memonitor pergerakan orang
Papua yang hendak mencari suaka ke Negara ? Negara yang dekat dengan Papua
. Lokasi Satelit juga
masih bermasalah karena tidak ada pembangian ganti rugi kepada masyarakat
pemilik hak Ulayat secara
baik , justru kehadiran program yang merupakan proyek Nasional dan
Internasional ini membuat Pemilik
Hak Ulayat bersama masyarakat yang berada di lokasi Pembangunan Satelit
bermasalah .
6. Pelabuhan Dermaga Samudara .
Pelabuhan Dermaga Samudra ini juga merupakan Proyek Pemerintah Kabupaten
Biak Numfor yang
dinilai oleh Dewan Adat Byak dan masyarakat Biak Numfor adalah program
yang tidak tepat sasaran
mengapa ? pada tahun 2002 ketika Pemerintah meresmikan kehadiran KAPET (
Kawasan Pembangunan
Ekonomi Terpadu ) dimana pada tahun itu atas permintaan Pemerintah
Masyarakat di Desa Samber telah
melepaskan Tanah kepada Pemerintah daerah untuk kepentingan Pembangunan
Pelabuhan Samudera
namun sampai tahun 2007 program ini tidak ter-ealisasi padahal masyarakat
telah melespaskan tanah
tersebut kepada Pemerintah , tiba ? tiba setelah Bupati terpilih Yusuf .
Melianus. Maryen,S.sos terpilih
beliau dengan Kapasitasnya mengalihkan proyek tersebut ke bagian Biak
Timur , kami kuatirkan tanah
milik masyarakat diproyekan atau di jual belikan tanpa ada ganti rugi yang
jelas dan masyarakat
kehilangan mata pencahariannya seperti berkebun karena lokasi tersebut
milik Pemerintah dan tentu
akan di pagari dengan tembok atau pagar dan masyarakat lokal akan
termaginalisasi diatas kampungnya
.
Target lain yang kami pantau adalah Pembangunan Dermaga Samudera ini sarat
dengan muatan Politik
artinya bahwa ini merupakan salah satu bargain politik antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah
Kabupaten Biak Numfor dimana ada pembagian hasil kepada pihak Militer guna
menunjang kegiatan
Operasi Militer di Wilayah Indonesia Timur .
Dan tentu Investor ? investor yang akan menanamkan Modal atau saham di
Indonesia khususnya di Biak
adalah Negara ? Negara yang mempunyai Kepentingan dengan Amerika Serikat
seperti Cina, Singapore
.
7. Pulau Mapia sebagai Basis TNI-AD, TNI-AU , TNI-AL , POLRI .
Kepulauan Mapia adalah salah satu Pulau yang terletak paling Jauh dari
Kabupaten Biak Numfor dank
arena terletaknya jauh dari Kabupaten Biak Numfor seringkali tidak
mendapat kontrol yang baik dari
petugas Keamanan ( TNI-AL, Polri , TNI-AD, TNI-AU ) sehingga seringkali
bermuculan Kapal ? kapal
asing yang berbendera Thailand, Cina, Amerika, Australia dll .
Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak
Numfor
bermunculannya Kapal ? kapal asing ini membuat Pemerintah Indonesia tidak
bisa tenang dan terganggu
dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana anggapan pihak
Militer bahwa ada
Kapal ? kapal asing yang memantau pergerakan Indonesia di Papua
Hal ini lebih menguatirkan Pemerintah Indonesia khususnya TNI-AL dan
TNI-AU dimana 43 orang Warga
Papua yang melakukan Eksodus ke Australia dengan perahu tidak mendapat
hambatan dari pihak
Indonesia artinya bahwa Pemerintah Indonesia gagal dan kecolongan sehingga
kelalaian ini membuat
Indoenesia ekstra bekerja keras dan berhati ? hati untuk memantau,
memonitor gerakan orang Papua
dan Kapal ? kapal asing di sudut ? sudut kepulauan yang dianggap rawan .
8. Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak dikembangkan jadi lapangan terbang
Militer .
Pada Tahun 2002 ? 2004 Bandar Udara Frans Kaisiepo masih terkenal dengan
penerbangan langsung
Honalulu ? Biak ? Denpasar banyak turis dan Wisatawan Manca Negara yang
datang berkunjung ke Biak
namun tidak ada Penjagaan seketat saat ini yang telah terjadi di Bandar
Udara Frans Kaisiepo Biak .
Ketika Pemerintah Indonesia mulai memperoleh masalah dengan Kongres
Amerika Serikat dimana
Kongres Amerika Serikat memberikan dukungan kepada rakyat Papua untuk
menentukan nasibnya
sendiri melalui Eni . Faleomavaega dan Tuan Payne yang memberikan
pernyataan resmi melalui Media
Internet, Telvisi , Indonesia seakan ? akan kebakaran Jenggot dengan
informasi ini . Indonesia berusaha
melobi Kongres dan Senat Amerika serikat untuk mengagalkan keinginan
masyarakat Papua yang
mendapat dukungan penuh dari Kongres Amerika serikat .
Hal inilah yang membuat sehingga Pemerintah Indonesia mulai memasang
strategi, Indonesia merubah
pola pengamanan melalui tempat ? tempat yang dianggap Vital seperti
Bandara Udara, Pelabuhan Laut
dll. Khusus di Bandara ? Bandara di seluruh Papua Pihak Militer telah
dipasang sebagai Spion dan
Militer yang bekerja di Bandara sebagai Poter, sebagai Sopir Taksi
Aerport, sebagai Cleaning Service,
sebagai Petugas Agen Travel Agency dengan tujuan menguasai Bandar Udara .
Kondisi ini membuat masyarakat semakin tidak berdaya, masyarakat semakin
takut, masyarakat semakin
tidak bebas bergerak, masyarakat semakin waspada ketiak hendak berpergian
ke kota lain seperti
Jayapura, Nabire, Timika, Serui dll .
Penjagaan semakin diperketat, ketika masyarakat mau masuk harus dibentak
dengan kekerasan, petugas
TNI-AU yang bertugas memegang Senjata, berpakaian seraganlengkap, tetapi
kalau orang Amber masih
mendapat kemudahan ? kemudahan karena bermain dengan uang tetapi orang
asli / pribumi tidak
mendapat peluang malahan sering terjadi perkelahian dan konflik dengan
pihak Militer .
Pemuda ? pemuda Asli Papua yang dulunya bertugas sebagai Security tidak di
fungsikan tetapi di
pindahkan ke bagian lain yang sebenarnya bukan tugas mereka, malahan
mereka jadi bingung mau kerja
apa di Bandara karena tugas dan fungsi mereka di ambil alih oleh pihak
Militer yang ditugaskan di setiap
sudut ? sudut Bandara .
Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak
Numfor
Pos ? Pos TNI-AU .
Tidak Puas dengan Penjagaan di Bandara setiap sudut ? sudut lapangan
terbang di bangun Pos TNI-AU
yang didalamnya bertugas 3-4 orang Militer untuk melakukan penjagaan
setiap hari mulai dari Pagi ?
Malam , Malam sampai Pagi . Masyarakat dilarang menyeberang Bandar Udara ,
masyarakat dialarang
menggunkan sepeda motor melewati lapangan terbang , masyarakat dilarang
pergi lewat Bandara Udara
untuk mencari Nafkah ( Berkebun ) .
4. Kesimpulan
Dengan Melihat Kondisi dan Situasi ini Kami masyarakat Adat, yang sejak
dahulu kala hidup bebas
diatas tanah kami merasa prihatin atas kehadiran Militer untuk menguasai
kehidupan kami , kehadiran
Pihak Militer membuat masyarakat teringat kembali dengan Memori Pasionis
yang telah terjadi pada
tahun 1961 ketika Pemerintahan Belanda menguasai Papua dan Indonesia
merebut Papua dari Belanda
karena kepentingan Ekonomi dan Politik . Masyarakat Adat semakin
termaginal, masyarakat Adat
semakin tidak berkuasa, tidak berdaya atas Hak tanah, hak kebun karena
Militer berkuasa . Militer
mencaplok tanah, militer menghancurkan kesejahteraan hidup orang Papua,
Militer membongkar dengan
paksa rumah masyarakat karena kepentingan Pembangunan rumah TNI-AU,
masyarakat yang berkebun
pada dahulu kala di wilayah kekuasaan Militer TNI-AU di gusur tanpa ada
Kompensasi yang jelas,
masyarakat tidak lagi bebas untuk berpergian karena takut dengan
Penampilan Militer di setiap Bandara .
Kondisi dan Situasi ini mengambarkan bahwa Militer kembali berkuasa di
Papua, tindakan ini diterapkan
oleh Pihak Militer diseluruh Wilayah Papua dan khususnya di Kabupaten Biak
Numfor kondisi dan Situasi
ini sudah tidak dapat dibendung lagi oleh Kelompok Masyarakat karena Biak
dipersiapkan sebagai Basis
Militer di Kawasan Indonesia bagian Timur . Sehingga Kami dari Lembaga
Studi dan Advokasi Hak Asasi
Manusia ( Elsham Papua Post Kontak Biak ) telah melakuakan Investigasi dan
Monitoring untuk
melaporkan Kondisi dan Situasi ini kepada Lembaga ? lembaga Hak Asasi
Manusia , Pelapor Khusus
Masalah Hak Asasi Manusia di PBB, Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia di PBB,
Kelompok Solidaritas
West Papua Action yang tersebar di Eropa dan Asia agar memberikan
Perhatian serius ke Papua dan
khususnya Ke Biak karena kami kuatir suatu saat akan terjadi Pertumpahan
darah atau Konflik antara
Masyarakat dan pihak Militer karena kesabaran masyarakat dan kepercayaan
masyarakat telah sirna .
5. Penutup .
Demikian Laporan Investigasi dan Moniring dari Lembaga Studi dan Advokasi
Hak ? hak Asasi Manusia
di Papua ? Post Kontak Biak Numfor dengan harapan setelah pihak ? pihak
yang berkompeten
memperoleh Laporan ini maka ada pemantaun langsung atau monitoring
langsung dari Komisi Hak Asasi
dan Pelapor Khusus di PBB yang dapat berkunjung ke Papua melihat langusng
Kondisi dan Situasi ini .
For Futher Information Please Kontak :
Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua
( ELS-HAM )
Institute For Human Right Studies and Advocacy For Papua, Biak Branch
( IHRSTAD )
Monitoring and Investigation Coordinator
A.K
---
Manokwari dan Sorong Siap Biayai Tambrauw
Jum'at, 18 Mei 2007 - 12:14 AM
Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Sorong telah menyanggupi
menyediakan biaya
pemekaran Kabupaten Tambrauw. Aspirasi pemekaran yang telah
direkomendasikan DPRD Papua Barat
ini tinggal menunggu surat pengantar dari Gubernur Papua Barat untuk
dibahas di pemerintah pusat dan
DPR.
Kesanggupan pembiayaan dari Pemkab Sorong tertuang dalam surat bertanggal
14 Mei 2007 yang
ditandatangani Pelaksana Harian Bupati Sorong Muhammad Tangke. Disebutkan,
kabupaten induk ini
akan menyediakan pembiayaan selama tiga tahun berturut-turut bagi
penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Tambrauw.
Sekretaris Tim Pemekaran Kabupaten Tambrauw Decky Rumbiak, Kamis (17/5) di
Manokwari,
menyatakan, bupati Sorong telah mengeluarkan surat kesanggupan pembiayaan
bagi penyelenggaraan
pemerintahan calon Kabupaten Tambrauw sebagai daerah pemekaran. Ia pun
mengatakan, Bupati
Manokwari Dominggus Mandacan telah mengeluarkan surat serupa pada 30 April
2007.
Manokwari akan membiayai Kabupaten Tambrauw dari dana alokasi umum (DAU),
dana alokasi khusus
(DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manokwari. Dana ini akan
digabung dengan dana
dari Sorong dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk,
distrik, dan jumlah kampung
masing-masing.
Secara administratif, distrik di Kabupaten Sorong yang akan bergabung
menjadi daerah otonom baru
adalah Distrik Moraid, Sausapor, Abun, Fef, Yembun, dan Miyah. Adapun
distrik di Manokwari yang
akan digabung dengan keenam distrik di Sorong itu adalah Distrik Kebar,
Amberbaken, Senopi, dan
Mubrani.
Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie telah memberikan surat
rekomendasi pemekaran
Kabupaten Tambrauw pada 11 Mei 2007. Rekomendasi ini diberikan karena
pemekaran itu merupakan
aspirasi murni dari masyarakat. (ich)
(sumber: kompas)
---
Senin, 21 Meil 2007
Metro Papua Tivi, Diresmikan
JAYAPURA- Sesuai rencana, tadi malam Metro Papua Tivi yang pendiriannya
belakangan sempat
menjadi polemik publik karena didanai oleh Pemprov Papua akhirnya resmi
dioperasikan.
Peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Barnabas Suebu, SH yang disiarkan
langsung dari Bank Papua
Jayapura melalui saluran Metro Tivi.
Pada kesempatan itu, Gubernur Suebu mengatakan bahwa hari ini adalah hari
yang sangat bersejarah
bagi rakyat Papua karena mulai hari itu, rakyat Papua telah menyaksikan
televisi sendiri yang bernama
Metro Papua Tivi. "Dengan tivi itu, kita dapat menyiarkan informasi
sendiri yang dapat disaksikan oleh
seluruh masyarakat Papua," katanya.
Kata Gubernur Suebu, hak setiap rakyat Papua dimanapun berada untuk
mendapatkan informasi yang
berkualitas lengkap dan benar tentang setiap program pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah.
"Hanya dengan begitu rakyat bia menilai manfaat yang diperoleh dari
informasi yang benar rakyat akan
terdorong uuntuk ikut serta melaksanakan program pembangunan. Inilah
alasannya kenapa kita bangun
Metro Papua Papua tivi," jelasnya.
Sementara Pimpinan Media Group Surya Paloh mengatakan bahwa maju mundurnya
bangsa ini terletak
pada maju mundurnya Papua. Ia juga mengatakan bahwa hadirnya Metro Papua
Tivi jangan hanya dilihat
dari bisnis semata, tetapi dirinya lahir di ufuk Barat dan ia merasa tidak
komplit, sebab separuh hatinya
berada di Aceh dan separuhnya lagi berada di Papua. "Karena itu, berikan
yang terbaik untuk Papua,"
katanya.
Surya paloh mengatakan akan terus memebrikan bantuan untuk Metro Papua
sehingga suatu saat Metro
Tivi tidak perlu ke Papua. "Karena tujuan tivi adalah untuk kebajikan dan
kemaslahatan rakyat Papua,"
katanya.
Sementara Direktur PD Irian Bhakti Domi Sukamto mengatakan tujuan dari
pendirian Metro Papua Tivi
adalah sebagai realisasi Perda Nomor 5 tahun 1986 untuk penyebarluasan
informasi dan kebijakan
Pemda yang terkait dengan pembangunan komunikasi dan informasi.
Pada kesempatan itu, Surya Paloh memberikan bantuan televisi sebanyak 200
unit untuk diberikan pada
daerah-daerah pedalaman di Papua agar masyarakat Papua Papua dapat
menonton tivi.(ta)
---
CENDRAWASIH POS
Selasa, 22 Meil 2007
Ada yang InginKacaukan Papua
*Menyusul Ditemukannya 2 Benda Mirip BOM di SD Yapis dan SD Gembala Baik
JAYAPURA-Situasi dan kondisi keamanan di Papua yang selama ini berjalan
cukup kondusif, begitu juga
dengan kehidupan umat beragama yang sudah sangat harmonis, sepertinya
membuat adanya pihak-
pihak tertentu tidak senang.
Untuk itu, dengan berbagai cara mereka ingin menciptakan sesuatu yang bisa
memancing reaksi dan
emosi masyarakat.
Indikasi adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut dapat
dirasakan dalam beberapa hari
ini, dimana ada dua kejadian yang dinilai cukup sensitif bisa memancing
reaksi masyarakat, yaitu
adanya benda mirip bom sengaja diletakkan oleh oknum tertentu di dua
lokasi berbeda. Benda mirip Bom
itu, pertama diletakkan di sekitar SD Yapis Abepura dan selang bebera
hari, tepatnya Minggu (20/5),
benda yang sama juga ditaruh di sekitar SD Gembala Baik Abepura.
Kapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer saat ditanya wartawan
seusai melantik Wakapolda
yang baru Brigjen Pol. Drs. F.R. Andi Lolo,SH,MM di Aula Mapolda Papua,
Senin (21/5) kemarin,
membenarkan adanya kejadian tersebut.
"Memang ada oknum yang menaruh benda mirip bom di lokasi yang berbeda dan
dalam waktu yang
berdekatan," tuturnya.
Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, pihaknya sudah membentuk tim khusus
guna melakukan
penyelidikan dan mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kejadian
itu guna mencari siapa oknum
yang menaruh benda mirip bom itu.
Saat ditanya apakah oknum yang sengaja menaruh benda itu adalah termasuk
teroris, Kapolda
menjelaskan, jika kembali ke definisi teroris, maka itu dapat diartikan
segala tindakan atau perbuatan
yang tujuannya menimbulkan keresahan atau ketakutan meluas di kalangan
masyarakat, maka bisa
disebut teroris. "Jika ini diberitakan dengan didramatisasi, maka
lama-lama orang akan menjadi takut.
Dan ini merupakan salah satu tujuan dari mereka," ujar Mantan Kapolresta
Manado ini.
Kapolda menyatakan, untuk mengusut kasus ini, secara teknis sudah ada
orang-orang yang sudah
dimintai keterangannya, yaitu orang-orang yang ada di sekitar TKP (Tempat
Kejadian Perkara). "Dan
kami terus kumpulkan keterangan itu untuk mencari benang merah yang bisa
mengarah ke siapa
pelakunya," tandas pria yang juga mantan Karoops Polda Papua ini.
Dengan adanya kejadian ini, pihaknya menghimbau masyarakat supaya tetap
tenang, karena oknum
yang tidak bertanggungjawab itu sengaja meletakkan benda mirip bom itu di
tempat yang berbeda,
supaya seolah-olah ada balas membalas diantara dua komunitas agama yang
berbeda itu.
"Karena itu masyarakat saya minta untuk berhati-hati dan jangan mudah
terprovokasi dengan bereaksi
secara emosional. Karena jika bereaksi secara emosional, maka bisa saja
itu yang menjadi tujuan
mereka. Saya kira oknum tidak bertanggungjawab tersebut sengaja melakukan
ini untuk memberikan
kesan seolah-olah ada konflik antar agama dan ini yang harus kita
waspadai," tandas Max Donald Aer.
Kapolda menyatakan, kita sudah tahu kasus-kasus di Poso maupun di Ambon
yang awalnya terjadi
akibat adanya ulah oknum-oknum yang memancing situasi.
"Kasus seperti di Poso atau di Ambon jangan sampai terjadi di sini, yang
mulanya dengan adanya
perbuatan-perbuatan yang seolah-olah dibikin oleh agama tertentu dan
pemukiman agama tertentu yang
kemudian ada lagi di tempat agama tertentu lainnya, sehingga ada kesan
balas membalas. Padahal
pelakunya hanya satu dan saya yakin pelakunya juga orang yang beragama,"
papar Kapolda.
Untuk mengantisipasi terjadi kasus yang sama, Kapolda mengingatkan
masyarakat supaya mengamati
dan menjaga lingkungannya masing-masing. "Namun ini harus dilakukan dengan
langkah-langkah yang
tidak over. Artinya dilakukan secara wajar, jangan sampai ada
sweeping-sweeping," pesannya.
Kepada perangkat daerah hingga ke tingkat RT/RW dihimbau untuk kembali
menerapkan ketentuan
kewajiban melapor apabila ada orang baru yang datang. "Ini adalah salah
satu upaya untuk mencegah
terjadinya kejadian-kejadian seperti itu," terangnya.
Menurutnya, kehidupan umat beragama di Papua selama ini sudah sangat
harmonis. "Selama ini tidak
ada gesekan-gesekan dan saya minta hal ini dipertahankan. Masyarakat tidak
usah terpengaruh dengan
kejadian-kejadian seperti ini, baik dengan membuat statemen atau melakukan
reaksi yang seolah-olah
ada gesekan antar agama," himbaunya lagi.
Sebab Kapolda yakin bahwa, upaya yang dilakukan dengan menaruh benda mirip
bom di dua tempat
yang berbeda itu adalah upaya pihak ketiga yang ingin menciptakan situasi
tidak kondusif di wilayah
Papua ini.
Wakapolda Papua Dilantik
Sementara itu, Kapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer saat upacara
pelantikan Wakapolda
Papua yang baru, Brigjen Pol. Drs. FR Andi Lolo,SH,MM menyatakan, salah
satu faktor yang sangat
diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pembangunan di
wilayah hukum Polda Papua
(yakni wilayah Papua maupun Papua Barat (IJB)) adalah situasi dan kondisi
keamanan yang kondusif.
Sementara di sisi lain, tuntutan masyarakat akan rasa aman dan keadilan
terus meningkat, sedangkan
kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya, sehingga berdampak pada
munculnya berbagai
gangguan keamanan yang pada gilirannya bisa mengganggu tatanan dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
"Khusus di Papua sendiri, dihadapkan dengan beberapa potensi gangguan
keamanan. Antara lain
berkembangnya isu pemekaran provinsi maupun kabupaten di beberada daerah,
masih adanya
sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI serta perang antar
suku di beberapa daerah,"
katanya.
Oleh sebab itu, kondisi-kondisi semacam itu, lanjut Kapolda, harus
dicermati dan dilakukan upaya-upaya
yang bersifat antisipatif, preventif, dan persuasive. "Dengan hal ini,
saya berharap kehadiran Polri dapat
memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengedepankan
sikap profesionalisme
serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," harapnya.
Seluruh anggota Polri Polda Papua, sambungnya, harus menampilkan diri
sebagai warga negara yang
dapat diteladani dalam sikap, perilaku dan tindakannya, taat hukum serta
mengenali dan memahami
masyarakat di lingkungan tempat tugasnya, sehingga akan tercipta hubungan
yang akrab dan harmonis,
antara Polri dan warga masyarakat dengan strategi perpolisian masyarakat
yang saat ini sedang
dikembangkan.(fud
---
CENRAWASIH POS
Senin, 28 Meil 2007
Kaget, Ada Gereja Setan!
*Pdt Ayomi: Tapi itu Memang Penggenapan Firman Tuhan
JAYAPURA-Adanya tiga (3) orang yang mengaku pengikut gereja setan,
bertobat pada Kebaktian
Kebangunan Rohani (KKR) Rev. Joh Hartman di PTC Entrop, Jumat malam lalu
(Cepos, 26/5), rupanya
membuat kaget para pimpinan Umat Kristen di Papua.
Mereka adalah Ketua Sinode Gereja Pentakosta di Papua, Pdt. Andreas Ayomi,
M.Th dan Ketua Asosiasi
Pendeta Indonesia (API) Provinsi Papua, Pdt Kirenius Bole S.Th.
"Saya kaget ketika saya baca Koran tadi pagi (Sabtu,red) bahwa sudah ada
gereja setan. Sebenarnya
itu agama palsu, namun hanya memakai naman gereja," ujar Pdt Ayomi kepada
Cenderawasih Pos, di
Gereja Pantekosta Jemaat Hosana Batu Putih Sabtu, (26/5) pekan kemarin.
Hal yang membuat dirinya kaget adalah dimana di tanah Papua begitu kuat
dalam persekutuan iman,
yang mana hampir setiap saat setiap Umat Tuhan bersaksi atas mujizat dan
kebaikan Tuhan selama ini.
Dan terus berdoa untuk tanah ini menjadi tanah damai dan tanah yang
diberkati oleh Tuhan, namun pada
kenyataannya kelihatan lengah terhadap masalah gereja setan (Lembaga,red)
yang mungkin saja mulai
beroperasi di Papua ini.
"Kehadiran mereka (gereja setan) secara rohani memang kita tidak kaget
karena itu penggenapan
Firman Tuhan, tapi yang membuat saya kaget bahwa sesuai dengan pemberitaan
sudah ada di Papua
ini, khususnya kota ini,"katanya.
"Namun begitu, saya masih sangsi terhadap keberadaan gereja setan itu. Itu
harus dibuktikan dengan
fakta yang akurat," sambungnya.
Dikatakan secara rohani tidak kaget, karena, Tuhan Jesus sendiri dalam
Firman-Nya (Matius : 24), yang
memperingatkan seluruh Umat Tuhan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul
nabi-nabi palsu,
penginjil-penginjil palsu, mesias-mesias palsu dan kristus-kristus palsu.
Dan kehadiran mereka (pengikut iblis) akan memakai banyak cara. Salah
satunya seperti malaikat
percaya, untuk menarik banyak jiwa untuk masuk ke dalam kumpulannya itu.
Atas permasalahan itu, pihaknya akan menindaklanjutinya, dengan mencari
kebenaran informasi adanya
gereja setan itu, tentang bagaimana bentuk organisasinya, cara-caranya
beribadah, apakah dalam
perkumpulan yang besar, pelajaran apa yang diajarkannya, dan lain
sebagainya. "Dalam satu tradisi
gereja setan kan, yang saya ketahui di Amerika sana, adalah meminum darah
segar korbannya. Dan bila
kenyataannya sudah demikian terjadi di Papua ini, tentunya ini suatu hal
yang bertentangan dengan
hukum, dan ini perlu ditindaklanjuti oleh para penegak hukum," katanya.
Lanjut dia, penindakan hukum itu juga perlu dilaksanakan. Sebab bila
memang nyata keberadaannya
ada, maka harus ditindak dan dibubarkan, karena tidak memiliki izin untuk
menjalankan organisasinya
itu.
Meski demikian dengan permalasahan itu, merupakan suatu tanda bagi para
pemimpin gereja tanpa
terkecuali, untuk diperhatikan guna lebih giat lagi dalam membimbing dan
meningkatkan iman jemaatnya,
termasuk panitia KKR John Hartman itu.
Dengan demikian, apa yang dinamakan gereja setan itu tidak berkembang, dan
jika bisa adanya suatu
kegerakan, untuk membawa para pengikut gereja setan itu, bila memang ada
jemaat/kumpulannya.
"Bila memang kebaradaan mereka (gereja setan) tidak membawa dampak pada
korban jiwa, biarlah kami
menghadapinya untuk membuat pengikut-pengikutnya sadar dan bertobat dari
ajaran sesat yang
dianutnya itu," ungkapnya.
Bagi umat Tuhan, dirinya berpesan, agar berhati-hati dan waspada dalam
terhadap sekilingnya, terutama
jika ada oknum-oknum yang mau mengajaknya terhadap perbuatan sesat. Dan
bila mendapati demikian,
segera melaporkan kepada gembala gerejanya untuk diambil langkah
penanganannya.
Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Provinsi Papua,
Pdt Kirenius Bole S.Th
menerangkan, Gereja setan dalam bahasa inggris disebut satanic church
adalah suatu kelompok pemuja
setan/pengikut setan sebagai kontras/lawan dari Gereja Tuhan Yesus. Target
utama kelompok pemuja
setan ini adalah orang-orang Kristen/pengkut Tuhan Yesus.
Dengan menggunakan kuasa setan, kelompok ini mau mempengaruhi, pengikut
Kristus agar murtad dari
iman sejatinya akan Yesus dan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru
Selamatnya, dan menjadikan
Lusifer (Malaikat pembelot ajaran Tuhan) sebagai pemimpinnya.
Ajaran mereka adalah melakukan pujaan setan dengan cara minum darah,
menghalalkan seks bebas,
homoseksual, pujiannya untuk mengangungkan nama setan, dan menghujat nama
Yesus, dan biasanya
dilakukan pada malam harinya.
Tentang tiga pengikut gereja setan yang menyerahkan diri dan mengikuti
Yesus serta mengakuinya
sebagai Juru Selamat Yang Agung, maka semua pihak harus bersyukur sebab
jiwa yang selama ini
dibelenggu oleh kuasa iblis, akhirnya diselamatkan, dan dibebaskan secara
total dari pengarus iblis itu.
"Saya kaget bahwa informasi adanya gereja setan di kota ini. Nah ini harus
kita semua bersyukur sebab
ada jiwa yang diselamatkan," ungkapnya.
Lanjut dia, sebagai gereja Tuhan, semua pengikut Tuhan Yesus, harus
tingkatkan iman dan
kepercayaannya, dan hendaknya waspada terhadap segala hasutan dan
informasi yang menyesatkan
terlebih adanya ajakan untuk mengikuti ajaran setan itu.
Langkah pihaknya, adalah berupaya gencar membimbing iman Umat Tuhan untuk
lebih mengenal lebih
dalam lagi, tentang siapa kah Yesus itu, dan bagaimana keselamatan kekal
yang dijanjikan Yesus.(nls).
---
CENDRAWASIH POS
Senin, 28 Mei 2007
Buta 15 Tahun Jadi Melihat
*KKR Tiga Malam, Layani 200-an Ribu Orang
JAYAPURA-Setelah berlangsung tiga malam berturut-turut ( Jumat-Minggu),
akhirnya Ibadah Kebaktian
Kebangunan Rohani (KKR) yang Pimpin Rev. John Hartman di PTC Entrop
berakhir, semalam.
Untuk diketahui KKR tersebut semula Wakil Gubernur Alex Hesegem SE, dengan
sponsor utama para
Pengusaha Kristen Papua, yang tergabung dalam Full Gospel Bussines Man
Fellowship International
(FGBM FI) Provinsi Papua serta melibatkan berbagai denominasi gereja di
Papua.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, selama tiga malam itu, KKR ini bisa
menjangkau ribuan orang.
Terlebih pada malam terakhir tadi malam, diperkirakan 80 ribuan orang yang
memadati lapangan PTC.
Entrop. Buktinya, tidak ada celah sedikit pun ruang kosong untuk ditempati.
Bahkan dari data penitia KKR, selama tiga malam KKR tersebut diperkirakan
sekitar 200 ribu orang
terjangkau (hadir di PTC). Belum termasuk yang hanya mendengar KKR ini
lewat siaran radio.
Selama tiga malam itu, tiada henti-hentinya umat Tuhan yang hadir terus
memuji dan menyembah Tuhan,
serta mengangungkan naman Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Banyak
diantara mereka dengan
gayanya sendiri-sendiri memuji Tuhan. Adanya yang memukul Tifa sambil
menari, dan ada pula yang
melompat kegirangan sambil memuji Tuhan.
Sementara itu, setelah KKK malam pertama tiga orang pengikut gereja setan
bertobat, maka di KKR
malam terakhir semalam pun terjadi hal yang sama, dimana sekitar 8 orang
pengikut gereja setan
bertobat.
Seperti yang disaksikan Cenderawasih Pos, para pengikut gereja setan
tersebut satu persatu maju ke
atas panggung untuk didoakan guna mendapatkan kelepasan, dan menyatakan
menerima Jesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamatnya.
Namun pada saat akan didaokan, salah satu pengikut gereja setan bernama
Ester, terlihat melakukan perlawanan. Sepertinya roh setan itu tidak mau
meninggalkan yang
bersangkutan. Awalnya menertawai para hamba Tuhan, namun semenit kemudian
mulai merasakan
kesakitan akibat mendengar nama Tuhan Jesus dan berbagai lagu-lagu pujian
yang dinyanyikan Umat
Tuhan. Puncaknya roh jahat (sentan) itu membanting diri Ester ke atas
panggung.
Meski roh jahat itu mencoba bertahan di dalam tubuh Ester, namun kuasa
Tuhan lebih dasyat, dan
akhirnya yang bersangkutan secara murni dibebaskan dari belenggu setan itu.
Saat bebas dari kuasa setan ia dengan susah payah mengikuti doa-doa yang
disampaikan oleh salah
satu hamba Tuhan. "Terima kasih Tuhan malam ini Engkau telah membebaskan
saya dari kuasa setan",
doanya.
Berbagai roh jahat yang mendiami Umat Tuhan pun malam itu, dibelenggu dan
diusir dengan nama
Tuhan. Seperti yang dialami Hendrik Kora, yang sejak masuk SMU Negeri 4
Jayapura selalu menjadi
langganan kemasukan roh jahat.
Masih pengikut gereja setan, saat Cenderawasih Pos, mencoba mewawancarai
seorang pengikut gereja
setan, bernama Fransina, menuturkan, ia telah bergabung dengan pengikut
gereja setan selama 3 tahun
lebih.
Ia tidak menceritakan secara mendetail tentang keberadaan gereja setan
itu, namun ia menyatakan, saat
dirinya mengikuti gereja setan itu, bukannya kebahagian yang dialaminya
malah penderitaan yang selalu
menemani hidupnya.
Dan berbagai penyakit pun datang silih berganti menimpa dirinya. Salah
satunya kangker otak. Namun
'Puji Tuhan' ia pun mendapatkan kelepasan, dan penyakitnya pun disembuhkan.
"Malam ini saya merasa sudah bebas dari kuasa setan, dan saya tidak mau
lagi ikut gereja setan itu,
saya mau ikut Jesus saja," ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, pada KKR
hari terakhir di PTC
Entrop, Minggu, (27/5) kemarin.
Bukan itu saja, luar biasa kegerakan kuasa Tuhan bagi Kota ini. Pasalnya,
ibadah KKR John Hartman,
yang digelar pada 18-20 Mei 2007, banyak dihadiri oleh Umat Tuhan yang
diperkirakan 200 ribu orang,
yang rindu untuk mengalami lawatan Tuhan itu diantarannya ratusan orang
dilepas dari berbagai kuasa
kegelapan, dan ribuan orang pun disembuhkan dari sakitnya.
Sebutnya saja kanker rahim, kanker otak, organ tubuh tidak lengkap, namun
dilengkapi Tuhan, buta pun
melihat, gejala kanker payudara, dan berbagai jenis penyakit lainnya.
Seperti yang dialami Feri Fernande Seh (5) pada Sabtu malam (26/5). Dimana
salah satu anggota
tubuhnya hilang (Biji kelir) sejak lahir, jadi utuh kembali setelah
dibawah oleh Ibu dan Bapanya ke KKR
itu.
Mujizat juga dialami Ibu Voni, yang mana menderita kanker rahim sejak 5
bulan lalu. Oleh dokter
menyarankan harus dioperasi. Namun ia tidak punya biaya. Dan saat ia
mendengar adanya KKR, ia
datang dengan penuh kenyakinan bahwa mengalami kesembuhan ilahi melalui
hamba-Nya Rev. John
Hartman.
Kesembuhan yang sama dialami Oktovianus Beredabu (59), dimana ia sudah
mengalami kebutaan
selama 15 tahun. Ia saat mendengar adanya KKR John Hartman, ia kemudian
meminta kedua anaknya
untuk mengantarkan ke KKR itu. Dan hasilnya ia pun kembali dapat melihat
cahaya sekilingnya, padahal
sebelumnya tidak melihat cahaya sama sekali.
Sementara itu, dalam berbagai kesaksian, disampaikan oleh umat Tuhan,
bahwa, banyak yang bersaksi
atas kelepasan roh-roh jahat yang selama itu menimpa dirinya, yaitu, roh
depresi, roh ketakutan, dan
kemasukan roh jahat, seperti yang dialami oleh Hendrik Kora (17), dan
adanya juga masalah keluarga
yang diselesaikan oleh Tuhan.
Dalam amanat Firman Tuhan, yang disampaikan oleh Rev. John Hartman bahwa
kunci untuk segala
berkat Tuhan, dan Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan ini, adalah
percaya kepada Tuhan, bertobat
dari jalan yang sesat, dan menyatakan sikap untuk hidup seturut pada
Firman Tuhan itu sendiri.
"Tidak salah jika kita kaya dalam uang, tapi juga kita harus kaya dalam
Tuhan. Dan lebih bagus lagi, bila
kelebihan kekayaan kita itu, kita juga bagikan kepada sesama kita yang
berkekurangan. Jesus bisa
memuaskan hati mu dengan tanpa uang, kepuasan itu lebih dari dunia berikan
kepada mu. Zaman itu,
Zakeus banyak uang tapi tidak punya teman," ucapnya.
Ditegaskannya, Umat Tuhan, harus mencontohi apa yang dilakukan Zakeus
seorang pemungut cukai
pada samannya Jesus, yang mana ingin melihat Tuhan. Dan akhirnya percaya
dan menyatakan
mengikuti Jesus. Dan setelah itu, harta-hartanya itu dibagikan kepada
masyarakat pada jaman itu.
Ia menyatakan, banyak orang memiliki roh ketakutan, karena tidak adanya
Roh Damai Sejahtera di
dalam dirinya. Hal itu diakibatkan oleh yang bersangkutan tidak lagi
memiliki persediaan minyak, seperti
5 gadis yang bijaksana yang terdapat dalam Injil Matius, 24.
"Kita semua sangat membutuhkan kuasa Tuhan. Untuk itu biarkan Jesus dan
Roh Kudus masuk dan
berkarya dalam hati saudara. Dan saat Jesus masuk ke dalam hidup kita,
maka kita sudah mempunyai
terang itu. Dan Roh Tuhan akan berkarya dalam diri kita, dan orang yang
melihatnya akan diurapi oleh
Tuhan. Jangan takut untuk jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat
mu," imbuhnya dalam
khotbahnya tadi malam.
Meski demikian, pada zaman itu, banyak anak Tuhan yang memiliki pelita
(Iman) namun tidak memiliki
minyak (Roh Kudus) untuk mengisi pelitanya itu. Akibatnya hidup mereka
seperti kelima gadis yang
bodoh itu, yang tidak siap menunggu pengantin prianya.
Dan bukan itu saja, karena tidak memiliki minyak untuk mengisi pelitanya
itu, dengan mudahnya
mengikuti ajakan si iblis untuk melakukan berbagai tindakan kegelapan,
seperti, narkoba, minuman keras,
seks bebas yang berbuntut pada terinfeksinya virus HIV/AIDS itu.
Sedangkan Ketua Panitia KKR John Hartman, Pdt. Ir. Bangun Manurung M.Plan,
mengatakan, pihaknya
memperkirakan umat Tuhan yang hadir dalam ibadah KKR itu terhitung hari
pertama hingga hari yang
terakhir, sekitar 200 ribuan orang. Dan hari terakhir lebih banyak
(Sekitar 70 ribuan orang) dari hari
pertama dan hari kedua.
Berkaitan dengan itu, ia meminta agar iven seperti ini jangan berhenti
sampai disini saja, sebab tentunya
semua pihak tidak tahu akan apa yang terjadi pada hari-hari mendatang.
Ia pun mengajak gereja-gereja dari berbagai denominasi untuk bersatu, agar
dapat memenangkan kota
dan tanah ini untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkarya atas Firman-Nya
dalam kehidupan masyarakat,
sehingga daerah ini tetap menjadi aman dan damai. "Injil harus terus
dikumandangkan sampai Tuhan
datang," tuturnya.
Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan banyak terima kasih atas
dukungan berbagai pihak atas
terselenggaranya KKR ini.(nls)
---
MANOKWARI POS
Senin 21 Mei 2007
Cetak Polisi Asli Papua, Rangkul Polri
MANOKWARI-Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemprov Papua baru saja
menandatangani
kerjasama dengan Polri untuk program pendidikan polisi bagi putra-putri
asli Papua. Gubernur Papua
Barat Abraham O Atururi kepada wartawan menyatakan, ini kesempatan baik
dan pertama diberikan
kepada putra-putri Papua. Program ini didanai dari APBD Papua Barat dan
Papua. ''Kapolri hanya
memberikan satu kali ini saja untuk dapat mendidik bintara-bintara polisi
asli Papua,'' terangnya.
Dijelaskan Gubernur Bram, pendidikan ini dapat menghasilkan bintara yang
memiliki kekhasan khusus
guna menjaga stabilitas keamanan di tanah Papua. Total jumlah yang
diterima cukup besar yakni 1.500
bintara dan Papua Barat mendapat jatah sepertiganya atau sekitar 500
orang. Yang punya kesempatan
untuk mengenyam pendidikan ini adalah putra asli Papua dengan
klasifikasi, kedua orang tuanya ras
Melanesia atau salah satunya Melanesia atau sudah lama dan lahir di tanah
Papua.''Kita upayakan
bintara-bintara polisi ini sebanyak 1.500 orang dan akan dididik secara
khusus,'' tandasnya.
Berdasarkan kesempatan, kata Gubernur Bram, para bintara polisi ini
nantinya akan dididik di sejumlah
tempat pendidikan kepolisian selama kurang lebih 10 bulan, yakni di
Denpasar Bali atau Mojokerto Jawa
Timur. Bintara polisi yang dididik ini memiliki nilai plus dan ada
tambahan kurikulum pendidikan
disesuaikan pemerintah daerah. ''Polisi juga bisa menjaga hutan. Jadi
sesuai dengan mau kita
(Pemda,red). Kurikulumnya kita serahkan kepada mereka (Polri,red). Selain
mendapat pengetahuan
umum, juga pengetahuan reguler kepolisian,'' paparnya.
Kesempatan yang baik bagi putra-putri Papua atas kerjasama pemerintah
daerah dan Polri. Bisa
ditindaklanjuti untuk menghasilkan bintara polisi yang disesesuikan dengan
kondisi di Papua. ''Cuma satu
kali saja Kapolri memberikan kita (Pemrov Papua-Papua Barat,red)
kesempatan. Kalau akan datang ada
lagi, kita pikirkan lebih lanjut, bagaimana menciptakan polisi yang pas
untuk Papua ini,'' tukasnya.
Sedangkan menyangkut rencana pemerintah pusat yang akan mendirikan sekolah
pemerintahan seperti
STPDN di daerah-daerah hal yang baik. Pemerintah daerah sedang menunggu
keputusan pemerintah.
Ada rancangan wilayah Papua Barat, Papua, Maluku dan Maluku Utara dibangun
tersendiri. Prov Papua
Barat menghendaki agar STPDN dapat dibangun di Manokwari karena berada di
tengah-tengah.
''Alasannya, di Manokwari ada perguruan tinggi, di Jayapura agak jauh.
Kita (Pemprov Papua Barat,red)
menawarkan diri sebagai salah satu, itu barang kali,' tukasnya.(lm
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/5/23/polda-papua-selidiki-penembakan-sesama-polisi-di-merauke/
Nasional
23/05/07 08:20
Polda Papua Selidiki Penembakan Sesama Polisi di Merauke
Jayapura (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Papua telah membentuk sebuah
tim untuk menyelidiki
peristiwa penembakan sesama anggota polisi yang melibatkan Briptu Hidayat
dan AKP Rony Pasaribu,
mantan Kasatlantas Polres Merauke (bukan Kasatlantas Polres Merauke
seperti diberitakan sebelumnya),
yang terjadi Selasa pagi (22/5).
Kapolda Papua, Brigjen Pol Max D Aer, kepada ANTARA News Rabu pagi
menyatakan, tim yang terdiri
dari anggota Reskrim dan Propam Polda Papua itu akan segera ke Merauke
untuk mengungkap masalah
penembakan itu, termasuk kepemilikan senjata api yang oleh AKP Rony
Pasaribu digunakan untuk
menembak Briptu Hidayat dan dirinya.
Keduanya tewas di kamar nomor 16 Hotel Asmat, Merauke, Selasa pagi,
setelah mantan Kasat Lantas
Polres Merauke yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999 itu
menembak Briptu Hidayat
sebanyak empat kali dan kemudian menembak keningnya sendiri hingga tewas.
Jenazah keduanya pagi ini akan dikirim ke daerah asalnya masing-masing
untuk dimakamkan.
AKP Rony Pasaribu, yang saat ini masih tercacat sebagai siswa di Perguruan
Tinggi Ilmu Kepolisian
(PTIK) rencananya dimakamkan di Medan, Sumatera Utara, sedangkan Briptu
Hidayat dimakamkan di
Bojonegoro, Jawa Timur.
Kedua jenazah diterbangkan dengan pesawat Merpati Boeing 737-200 dari
Merauke dan dijadwalkan
transit di Band