[Kabar-Irian] Berita: Bulan Juli s/d 5 2007 (Bahasa)
========================KABAR IRIAN=========================================
News on Irian Jaya/West Papua/IRJA-BAR
Unsubscribe/Change Options:
http://www.kabar-irian.info/mailman/listinfo/kabar-irian
Archives: http://www.kabar-irian.info/pipermail/kabar-irian
Email Commands- Subscribe/unsubscribe/options/help
List-Post: kabar-irian@kabar-irian.info
List-Help: kabar-irian-request@kabar-irian.info?subject=help
List-unsubscribe: kabar-irian-request@kabar-irian.info?subject=unsubscribe
List-subscribe: kabar-irian-request@kabar-irian.info?subject=subscribe
Contacts: admin@irja.org, news@kabar-irian.info, editors@kabar-irian.info
www.kabar-irian.com - www.kabar-irian.info
Too much mail? Switch to the digest version. As a matter of policy we DO NOT
handle requests except in emergencies.
Kabar Irian (Papua)
S/d Juli 5 2007
Topik2
* Bendera "Bintang Kejora" Sempat Dikibarkan di Jayapura
* Bintang Kejora Berkibar di LP
* Mantan GSP/B dan Repatriasi Bertekad Pertahankan Papua
* Depkumham Akan Usut Pengibaran Bendera OPM
* Bahas Masalah Papua, Anggota Kongres AS ke Indonesia
* Kontroversi Bintang Kejora Warnai Konferensi MAP II
* Bintang Kejora Dibentang di GOR
* Polisi Dan TNI Siaga
* Faleomavega Batal ke Papua
* Peringatan 1 Juli, Tak Ada Kegiatan yang Menonjol
* Bendera OPM Berkibar Lewat Tarian
* Sinyal Separatis Papua Menguat
* Persepsi AS Soal Papua Telah Berubah
* Kongres AS Akui RI Komitmen Nasib Papua
* Kedatangan ketua sub komisi Asia Pasifik AS menuai keritik tajam
* Aparat Keamanan Bersiaga di Jayapura
* Bendera Bintang Kejora Dikibarkan di Lapas Abepura, Jayapura
* Siaran Pers TAPOL
---
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/072007/02/0101.htm
Bendera "Bintang Kejora" Sempat Dikibarkan di Jayapura
BIN Keberatan Disalahkan
JAKARTA, (PR).-
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar menyayangkan
pernyataan Panglima TNI Marsekal
Djoko Suyanto tentang kasus penyusupan kelompok separatis Republik Maluku
Selatan (RMS) dalam
peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas). Menurut Syamsir, BIN sudah
bekerja secara maksimal.
"Tersenyum dan menyayangkan pernyataan Panglima TNI. Itulah ekspresi Pak
Syamsir saat mendengar
pernyataan Panglima TNI," kata Staf Khusus Kepala BIN Janzi Sofyan, dalam
jumpa pers di Jakarta,
Minggu (1/7).
Diungkapkan, temuan BIN mengenai rencana aksi pendukung RMS itu sebelumnya
telah dipaparkan
dalam rapat internal bersama Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Sudarmaidy
Soebandi, Kapolda
Maluku Brigjen Pol. Gatot Guntur Setiawan sebelum kedatangan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sebenarnya jauh hari sebelum SBY datang, Mensesneg mengundang Gubernur
Maluku, Pangdam,
Kapolda untuk memaparkan kesiapan unsur-unsur untuk menyambut kedatangan
SBY," ujarnya.
Dalam rapat itu, menurut Janzi, dipaparkan hal-hal apa saja yang pantas
ataupun tidak pantas dalam
susunan acara Harganas XVI di Ambon. Susunan acara itu pun adalah tanggung
jawab Gubernur Maluku
Karel Albert Ralahalu.
"Setelah itu mereka kembali ke daerahnya. Kemudian geladi resik terus
dilaporkan lagi ke Jakarta.
Pangdam dan Kapolda lalu rapat internal. Di situ ada unsur intelnya,"
ujarnya.
Dikatakan, dalam rapat itulah, BIN sudah sampaikan tiga informasi yang
harus diperhatikan secara
khusus untuk menyambut kedatangan SBY. Pertama, RMS akan melakukan aksi
pengibaran bendera,
kedua akan ada demonstrasi dari kalangan pengungsi, dan ketiga ada
demonstrasi soal lingkungan
hidup. "Dari segi intelijen semua sudah disampaikan. Dari Menko Polkam
juga sudah dipaparkan, tiga hal
itu harus diwaspadai," ujarnya.
Namun demikian, menurut Janzi, Syamsir bisa memaklumi hal tersebut.
Syamsir menilai, pernyataan
Panglima itu keluar karena tidak mengetahui prosedur yang berlaku.
"Kalau panglima tahu prosedurnya, tentu statement-nya tidak begitu. Kami
hanya ingin meluruskan
seolah-olah intelijen tidak bekerja. Padahal kita bekerja siang malam,"
ungkapnya.
Dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Pol. Sutanto di kantor Menko
Polkam, Sabtu (30/6),
Panglima TNI mengakui penyusupan RMS dalam puncak peringatan Harganas itu
karena kelalaian
aparat.
"Analisis singkat kita sementara memang ada ketidakcermatan, kelalaian,
dan tidak proaktif serta tidak
adanya inisiatif yang tinggi untuk mencegah penyusupan ke lapangan," kata
Djoko.
Oleh karena itu, tambah Janzi, BIN meminta kasus ini diusut sampai
selesai. Karena pengamanan
Presiden sendiri terdiri atas 3 ring, ring Polri, TNI, dan Paspampres.
"Tiba-tiba kok bisa masuk anggota
RMS. Ini pertanyaan besar," ungkapnya.
Rawan
Di tempat terpisah, pengamat intelijen Soeripto mengatakan, aksi
penyusupan pendukung RMS pada
puncak peringatan Harganas di Ambon, tidak hanya membuktikan buruknya
kinerja intelijen. Peristiwa itu
juga menunjukkan rawannya keselamatan Presiden SBY. "Kerawanan itu
termasuk juga kemungkinan
Presiden bisa ditembak dan sebagainya," katanya di Jakarta, Minggu (1/7).
Soeripto juga mengatakan, inti persoalan ini terletak pada kelemahan
intelijen Polri. Sebab dalam daerah
yang berstatus tertib sipil, tanggung jawab keamanan berada di tangan
polisi. "Menurut saya ini
kelemahan intelijen polisi. Kapolda Maluku harus bertanggung jawab atas
kejadian ini. Dia harus dicopot
karena peristiwa itu memalukan sekali," katanya.
Oleh karena itu, aksi pendukung RMS itu juga berdampak buruk bagi citra
Indonesia di luar negeri.
Banyak pihak akan memanfaatkan insiden tersebut sebagai black campaign
terhadap Indonesia.
"Mereka akan bilang keamanan dalam negeri Indonesia sangat rawan. Di depan
Presiden SBY saja RMS
berani beraksi," tuturnya.
Menurut Soeripto, ke depannya intelijen Polri harus lebih ditingkatkan.
Polisi jangan sekadar reaktif,
tetapi harus bisa bersikap proaktif.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf menyayangkan sikap
pemerintah dan Polri
yang dinilai telah menunjukkan sikap toleran untuk kasus upaya pengibaran
bendera separatis RMS.
"Tetapi sebaliknya, selalu bersikap represif untuk kasus orang atau
tersangka yang dituduh teroris,
sampai-sampai tidak memedulikan adanya pelanggaran KUHAP dan HAM untuk
kasus teroris," katanya
di Jakarta, kemarin.
Dikatakan, sikap standar ganda seperti itu membuat orang bertanya di mana
independensi dan
objektivitas Polri sebagai aparat penegak hukum. "Apakah karena RMS
didukung oleh donatur Barat,"
tanya Almuzzammil yang merupakan anggota Fraksi PKS.
Bintang kejora
Belum habis masalah RMS, manuver lainnya dari kelompok separatis kemarin
muncul. Aksi itu dilakukan
sekelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sedang mendekam
di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, Jayapura, Papua, baik narapidana politik
(napol) maupun tahanan
politik (tapol) dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam rangka HUT
OPM (1 Juli 1969-2007).
Pengibaran bendera dilakukan Yusak Pakage, yang merupakan tapol yang
pernah pula mengibarkan
bendera yang sama pada 1 Desember 2005 bersama rekannya Filep Karma. Hadir
pula Cosmos Yual,
napol kasus peristiwa berdarah 16 Maret 2006 di depan Universitas
Cenderawasih (Uncen), Abepura,
Jatapura.
Yusak Pakage, kepada wartawan mengatakan, HUT OPM yang mereka rayakan
bukan merupakan hal
yang baru, sebab telah dideklarasikan di Kamp Victoria, Kabupaten Kerom
oleh Pimpinan OPM, Jacob
Pray dan Zeth Rumkorem.
Berdasarkan pemantauan, pengibaran Bintang Kejora di atas atap rumah Lapas
Abepura i tidak
berlangsung lama, sebab aparat keamanan Lapas segera memerintahkan
menghentikan perbuatan itu
dan turun dari atas atap rumah tersebut. Mereka langsung diamankan untuk
dimintai
pertanggungjawabannya. (A-78/dtc
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?ses=&id=1030
02 Juli 2007 05:24:13
Bintang Kejora Berkibar di LP
Dilakukan Yusak Pakage, Hanya Berlangsung 5 Menit
JAYAPURA-Isu akan adanya pengibaran Bendera Bintang Kejora tanggal 1
Juli kemarin yang
diklaim sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM),
benar-benar terbukti. Hanya
saja, tempatnya bukan di halaman kantor Mejalis Rakyat Papua (MRP)
sebagaimana isu yang merebak
sebelumnya, melainkan di atas atap Lembaga Pemasyasrakatan (LP) Kelas II A
Abepura, Jayapura.
Bintang Kejora di LP Abepura itu, dikibarkan sekitar pukul 13.00 WIT
oleh terpidana 10 tahun kasus
makar Yusak Pakage. Kabarnya Pakage tidak sendiri, tetapi juga dibantu dua
teman Napi lainnya,
Cosmos Yoal dan Simson W. Seperti diketahui, Yusak Pakage adalah terpidana
makar kasus
pengibaran Bintang Kejora di Lapangan Trikora Abepura sekitar dua tahun
lalu bersama Filep Karma.
Peristiwa pegibaran bendera Bintang Kejora kemarin memang
berlangsung begitu cepat dan singkat,
hanya selama lima (5) menit. Meski berlangsung singkat, namun sempat
menyedot perhatian warga
sekitar, termasuk aparat keamanan setempat.
Dari informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos di lapangan, sebelum
pengibaran dilakukan Yusak
Pakage bersama temannya di LP Abepura rencananya akan melakukan konferensi
pers, terkait 1 Juli.
Hanya saja niat Yusak Pakage untuk membuat konferensi itu dilarang
petugas LP, sehingga sempat
terjadi adu mulut antara petugas dengan Yusak Pakage Cs. Dari salah
seorang sumber yang tidak mau
disebutkan namanya mengatakan, Yusak Pakage dibantu oleh temannya Cosmos
Yoal dan Simson W di
LP itu bergegas pergi. Namun tak lama kemudian tiba-tiba mereka sudah
berada di atap LP mengibarkan
Bendera Bintang Kejora yang berukuran 60 cm x 120 cm.
Dia mengatakan bahwa dari aksi yang dilakukan itu terkesan kalau
pengibaran Bendera Bintang
Kejora itu sebelumnya telah dipersiapkan. Pasalnya, setelah dilarang untuk
melakukan konferensi pers,
mereka tidak masuk di kedalam baraknya di LP, namun tiba-tiba sudah ada di
atas atap meneriakkan
"merdeka".
"Saat dilarang konferensi pers oleh petugas, Yusak bersama temannya
pergi. Namun dia tidak pergi
lagi ke barak-barak LP, tapi langsung ke bagian samping bangunan,
tiba-tiba sudah ada di atas LP
bersama dua teman itu mengibarkan bendera selama lima menit," kata sumber
yang tidak bersedia
disebutkan namanya itu.
Setelah di atap mengibarkan bendera tersebut, kata sumber itu,
petugas LP dengan nada keras dan
tegas meminta Yusak dan temannya turun dari atap. Tanpa banyak komentar,
permintaan itu dituruti lalu
mereka ke kembali ke baraknya.
Sementara itu Kepala LP Abepura Johan Yarangga, SH yang dimintai
komentarnya seputar
pengibaran tersebut tidak bersedia berkomentar lebih jauh. Bahkan dengan
nada tinggi menolak
kedatangan wartawan. "Kamu siapa, saya tidak kenal kamu lagi," katanya
dengan nada tinggi kepada
Cenderawasih Pos sambil berlalu ke dalam ruang kerjanya, kemarin sore.
Sikap Kalapas ini, terntu saja
berbeda dengan hari-hari biasanya yang mudah ditemui wartawan, termasuk
Cenderawasih Pos.
Setelah pengibaran Bendera Bintang Kejora itu, barang bukti baru
diamankan ke Polresta Jayapura
sekitar pukul 19.00 WIT setelah rapat koordinasi dengan pihak-pihak
terkait. Pengamanan barang bukti
itu terkait dengan penyelidikan lebih lanjut.
Sekedar diketahui, Pengibaran Bendera Bintang Kejora di LP kali ini,
merupakan yang kesekian
kalinya setelah beberapa waktu lalu terpidana 15 tahun kasus makar lainnya
Filep Karma juga melakukan
hal yang sama. Menariknya, pengibaran itu dilakukan di atas atap LP,
tempatnya di bagian yang sama
pula, yakni di dekat bagian pintu gerbang masuk LP.
Tapol/ Napol Gelar Pengucapan Syukur
Sementara itu, adanya rencana sejumlah eks Tapol-Napol untuk
melakukan orasi dan mimbar Bebas
di Taman Imbi Jayapura, urung dilaksanakan. Batalnya acara tersebut
lantaran tidak mendapatkan izin
dari pihak kepolisian.
"Kami batal melakukan kegiatan orasi dan mimbar bebas di Taman Imbi,
dan kami alihkan untuk
kegiatan ibadah pengucapan syukur di salah satu gereja di Dok IX,"ungkap
Saul J Bomay yang
mengaku sebagai Sekjen Dewan Revolusi Damai saat bertandang ke redaksi
Cenderawasih Pos, Minggu
(1/7) tadi malam.
Menurut Saul Boma, meski di era demokrasi ini ada kebebasan untuk
menyampaikan pendapat
umum, namun pengajuan surat ijin dari tokoh-tokoh Eks Tapol/Napol untuk
melakukan kegiatan mimbar
bebas ini, terkendala izin dengan alasan bertepatan dengan HUT
Bhayangkara. Namun begitu, ibadah
pengucapan syukur tersebut diakui Saul hanya diikuti 4 orang Napol,
termasuknya dirinya bersama
dengan Sem Yaru selaku ketua. "Banyak intel juga yang datang untuk ikut
ibadah pengucapan syukur
yang dimulai jam 3 sore tadi (kemarin),"ujar.
Sementara itu terkait dengan peringatan 1 Juli ini, menurut Saul
merupakan peringatan kemerdekaan
Papua secara de jure, melalui penyataan proklamasi kemerdekaan yang
disampaikan pada 1 Juli 1971
oleh Presiden Papua Barat Seth J Rumkorem. "Proklamasi ini sebagai wujud
penolakan kami terhadap
hasil Pepera,"terangnya.
Menurut Saul, bila peringatan 1 Juli ini merupakan pernyataan de
jure terhadap kemerdekaan Papua
Barat, secara de facto kemerdekaan bangsa Papua ini diperingati pada 1
Desember. Dengan
kemerdekaan Bangsa Papua yang sudah dinyatakan secara de facto dan dejure
ini, maka sejalan
dengan penolakan otsus pihaknya juga menolak adanya MRP, termasuk bendera
Bintang Kejora sebagai
lambang kultur budaya. "Kalau hanya bendera kultur budaya, mengapa tanggal
1 Juli ini juga tidak boleh
dikibarkan,"ujarnya.
Sementara itu, Staf khusus Kepala BIN Janzi Sofyan mengatakan,
insiden pengibaran bendera RMS
di Ambon dinilai BIN susah diikuti gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Strategi gerakan yang
dilakukan RMS berbeda dengan OPM. "Mereka hanya butuh eksistensi diakui,
kalau aktivisnya
sebenarnya sudah sangat sedikit, jaringannya lebih banyak di luar negeri,"
ujarnya pada wartawan di
Jakarta kemarin.
Orang kepercayaan Syamsir itu menambahkan, OPM juga punya agenda
mencari simpati. Namun,
justru lebih banyak dilakukan oleh simpatisan OPM di luar negeri. "Orang
Papua sendiri malah jarang
demonstratif, lebih banyak melakukan penggalangan pendukung di
bukit-bukit," katanya. Sofyan menilai,
tindakan RMS justru mengakibatkan OPM tiarap sementara. Sebab, mereka tahu
kewaspadaan aparat
sedang tinggi-tingginya. "Kalau mereka nekat, justru blunder," katanya.
BIN, kata Sofyan, terus memberikan laporan berkala tentang gerakan
separatis di Papua. "Informasi
itu selalu sampai pada presiden," katanya.
Menurut Sofyan, yang harus menjadi perhatian utama justru
kesejahteraan aparat TNI dan POLRI di
Papua. "Karena letaknya jauh dari Jakarta, lokasi Papua juga terpencil dan
akses komunikasi terbatas,
karena itu harus ada supervisi yang lebih ketat dari pimpinannya," katanya.
Menanggapi pernyataan BIN soal OPM, anggota Komisi 1 (Bidang
Pertahanan dan Intelijen) DPR
Untung Wahono meminta kinerja instansi yang dipimpin Syamsir Siregar itu
lebih optimal. "Kalau ada
jaringan atau pergerakan baru, harus segera dilaporkan agar aparat lain
bisa mengantisipasinya,"
katanya.(ito/tri/jpnn)
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=992&ses=
02 Juli 2007 04:17:56
Mantan GSP/B dan Repatriasi Bertekad Pertahankan Papua
MERAUKE- Mantan Gerakan Separatis Politik dan Bersenjata (GSP/B) dan
Repatriasi di Merauke
menyatakan tekadnya yang bulat untuk mempertahankan Wilayah Papua sebagai
bagian yang utuh dan
tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tekad bulat tersebut diikrarkan para mantan GSP/B dan Repatriasi pada Apel
Kebulatan tekad warga
Repatriasi dan mantan GSP/B, yang digelar di Lapangan Mandala, Sabtu,
pekan kemarin.
Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze bertindak sebagai Irup pada gelar
Apel yang dilaksanakan
mulai pukul 09.00 WIT tersebut. Selain para mantan GSP/B dan Repatriasi,
Apel tersebut dihadiri pula
para mantan pejuang Trikora dam Pepera.
Tercatat 3 point ikrar yang dibacakan oleh salah satu peserta mantan GSP/B
dan Repatriasi tersebut
kemudian diikuti peserta apel. Pertama, mantan GSP/B dan Repatriasi
memilih menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Siap mengawal
dan mempertahankan
Wilayah Papua sebagai bagian yang utuh di NKRI sebagai harga mati. Dan
terakhir Kitorang siap
bangun Merauke menjadi Kota damai dan sejahtera dengan Motto Izakod Bekai
Izakod Kai (Satu Hati
Satu Tujuan).
Kepada mantan GSP/B dan Repatriasi, Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze
minta untuk
melupakan dan menguburkan seluruh masa lalu dan menatap masa depan yang
lebih cerah membangun
Papua khususnya Kabupaten Merauke. Pemerintah, lanjut Bupati Gebze, telah
menerima dan
memperlakukan dengan baik setiap warganya yang sadar dan kembali untuk
bergabung dengan NKRI
membangun daerah ini. Bupati Gebze mengandaikan, para mantan GSP/B dan
Repatriasi itu Bagaikan
Anak Hilang seperti yang diceritakan dalam Injil, namun ditemukan kembali.
Dimana diceritakan bahwa
setelah menghabiskan harta orang tuanya yang menjadi bagian anak tersebut
di negeri orang, sang anak
tersebut bukan diusir setelah kembali ke orang tuanya tapi justru diterima
kembali karena mengakui
kesalahan yang telah diperbuat dan mau bertobat.
''Pemerintah sudah memberi kita otonomi bahkan otonomi khusus. Nah kita
tinggal menjalani itu dengan
baik. Mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota serta para kepala dinas
harus menjiwai amanat Otsus itu
dengan baik, supaya dengan kekhususan itu kita juga bisa melakukan
kekhususan pembenahan warga
kita supaya bisa maju,'' terang Bupati.
Sementara itu kepada para eks pelintas batas (Repatriasi), Bupati
mengungkapkan, Pemerintah daerah
akan tetap mencoba untuk memenuhi apa yang masih menjaid keluhan para
Repatriasi tersebut. Namun
Bupati juga minta agar para Repatriasi tersebut mulai mencoba untuk
melaksanakan hidup lebih mandiri,
sehingga suatu saat tidak hanya tergantung kepada pemerintahnya. (ulo
---
Depkumham Akan Usut Pengibaran Bendera OPM
Jakarta, 3 Juli 2007 00:34
Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta menjelaskan pihaknya akan
berkoordinasi dengan aparat
keamanan di Papua guna menyelesaikan kasus pengibaran bendera separatis
Organisasi Papua
Merdeka (OPM) yang dilakukan oleh narapidana yang berada di Lembaga
Pemasyarakatan (LP)
Abepura.
"Jangankan dipenjara, di luar penjara saja tidak boleh. Kami berkoordinasi
dengan petugas keamanan
guna mengusut kasus tersebut," kata Andi Mattalatta kepada wartawan, di
Jakarta, Senin (2/7), ketika
ditanya pengibaran bendera bintang kejora di LP Abepura.
Tentunya, lanjut Andi, pihaknya akan mengambil tindakan.
Ketika ditanya kenapa bendera bisa masuk ke dalam LP, Andi menjawab
"Beredar di luar saja tidak boleh
apalagi beredar di dalam suatu kawasan yang seharusnya penuh dengan
pengawasan," katanya.
Pada 1 Juli, separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sedang mendekam
di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, Jayapura, Papua, baik narapidana politik
(napol) maupun tahanan
politik (tapol) pada Minggu mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam
rangka HUT OPM (1 Juli 1969-
2007).
Pengibaran bendera di atas atap LP tersebut tidak berlangsung lama sebab
aparat kemanan LP segera
menhentikan aksi tersebut.
Pengibaran bendera dilakukan oleh Yusak Pakage, yang merupakan tahanan
politik (tapol) yang pernah
pula mengibarkan bendera yang sama pada 1 Desember 2005 bersama rekannya
Filep Karma.
Hadir pula Cosmos Yual napol kasus peristiwa berdarah 16 Maret 2006 di
depan Universitas
Cenderawasih (Uncen), Abepura, Jatapura.
Yusak Pakage, kepada wartawan mengatakan, HUT organisasi terlarang OPM
yang mereka rayakan
bukan merupakan hal yang baru, sebab telah dideklarasikan di Kamp
Victoria, Kabupaten Kerom oleh
Pimpinan OPM, Jacob Pray dan Zeth Rumkorem.
Pantauan di tempat kejadian, pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan
di atas atap rumah Lapas
Abepura yang juga dikuti beberapa tapol/napol lainnya, namun kejadian ini
tidak berlangsung lama sebab
aparat keamanan Lapas segera bertindak memerintahkan mereka menghentikan
perbuatan itu dan turun
dari atas atap rumah tersebut.
Mereka langsung diamankan oleh aparat keamanan Lapas Abepura untuk dimintai
pertanggunjawabannya. [EL, Ant]
--------------------------------------------------------------------------------
URL: http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=105783
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/03/Nasional/nas01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Bahas Masalah Papua, Anggota Kongres AS ke Indonesia
Saya menyesal atas keputusan pemerintah tidak memberi izin kepada Eni,
karena dengan berkunjung ke
Papua dia bisa melihat langsung situasi Papua dan bisa menjelaskan ke
dunia internasional kondisi
Papua sesungguhnya. (Yorris TH Raweyai)
[JAKARTA] Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) asal Samoa Timur, Eni
Faleomavaega yang
beberapa tahun lalu kerap bersuara keras mendukung perjuangan rakyat
Papua, tiba di Jakarta, Selasa
(3/7).
Selain Eni, empat anggota Kongres AS juga dijadwalkan tiba di Jakarta hari
ini untuk bertemu sejumlah
pejabat tinggi Indonesia. Keempat anggota Kongres itu tergabung dalam
kelompok pemberi bantuan bagi
negara-negara yang baru menjadi negara demokrasi.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Yorris TH Raweyai
mengatakan, Eni tiba pagi ini
menggunakan Thai Airways, maskapai penerbangan milik Pemerintah Thailand.
Pada Rabu (4/7) pagi,
Eni akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menlu Hassan
Wirajuda, dan pada Kamis
(5/7), anggota Kongres AS itu akan menggelar pertemuan dengan Gubernur
Papua dan Papua Barat,
para bupati, DPRD/DPD se-Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Yorris yang juga Ketua Dewan Adat Papua di Perantauan Wilayah Asia,
mengatakan, Eni sebenarnya
ingin berkunjung ke Papua, tapi tidak mendapat izin dari pemerintah,
karena saat ini di Papua sedang
berlangsung Kongres Besar Adat Papua.
"Saya menyesal atas keputusan pemerintah tidak memberi izin kepada Eni,
karena dengan berkunjung
ke Papua dia bisa melihat langsung situasi Papua dan bisa menjelaskan ke
dunia internasional kondisi
Papua sesungguhnya," kata Yorris.
Senada dengannya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional
(FPAN) Djoko Susilo
yang saat ini masih berada di Amerika Serikat, meminta pemerintah
mengizinkan anggota Kongres AS
asal Samoa Timur itu untuk bepergian ke mana saja selama berada di Indonesia.
"Saya minta Presiden menginstruksikan semua aparatnya untuk bersikap
terbuka dengan kunjungan
anggota Kongres Eni, ke mana saja dia mau. Negara sebesar kita ini tidak
akan runtuh dengan hanya
karena kunjungan seorang Eni," kata Djoko kepada Antara di New York, Senin
(2/7).
Sekitar satu minggu, Djoko berada di Amerika Serikat untuk bertemu dengan
berbagai pihak di New York
dan Washington DC, dengan agenda membicarakan berbagai isu bilateral
Indonesia-AS dan isu
kawasan, terutama masalah Myanmar.
Lebih jauh Djoko menjelaskan, dengan menerima Eni, Indonesia justru dapat
menunjukkan diri sebagai
negara yang demokratis dan transparan. "Persilakan dia ketemu dengan siapa
pun dia mau. Kalau mau
ke Papua, silakan juga ke Papua supaya dia bisa melihat sendiri keadaan,"
ujarnya.
Kalaupun ada demonstrasi tentang Papua saat Eni berkunjung, Djoko
melihatnya sebagai sesuatu yang
tidak perlu dirisaukan.
Djoko bahkan menganjurkan agar dalam kunjungannya ke Indonesia, Eni juga
akan berkesempatan untuk
berdialog dengan para anggota Komisi I DPR. "Saya bisa mengontak
teman-teman untuk menerima dan
melakukan dialog dengan Eni, baik formal maupun informal," katanya.
Sementara itu, Dubes Indonesia untuk AS, Sudjadnan Parnohadingrat
mengungkapkan pihaknya baru
menerima permintaan Eni untuk berkunjung ke Indonesia sekitar 10 hari
lalu. Dalam Permintaannya
untuk datang ke Indonesia, Eni menyatakan keinginannya bertemu dengan
berbagai pihak, termasuk
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Eni dilaporkan ingin mengunjungi Indonesia dalam rangka membantu
Pemerintah Indonesia menangani
berbagai masalah yang berkaitan dengan demokrasi dan masalah Papua.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia sendiri pada 3-6 Juli dipastikan akan
menerima kunjungan empat
anggota Kongres AS, yaitu Donald Payne, David Drier, Jeff Miller, dan
Gilchrest. Keempat anggota
Kongres itu tergabung kelompok pemberi bantuan bagi negara-negara yang
baru menjadi negara
demokrasi. [L-8]
Last modified: 3/7/07
---
KOMPAS
Rabu, 04 Juli 2007
Separatisme
Kontroversi Bintang Kejora Warnai Konferensi MAP II
Jayapura, Kompas - Konferensi Masyarakat Adat Papua atau MAP ke-2 yang
dibuka di Jayapura,
Selasa (3/7), diwarnai kontroversi tentang bendera bintang kejora.
Aparat Polda Papua membubarkan Konferensi Besar MAP ke-2 yang berlangsung
di Gedung Olahraga
Cenderawasih, Jayapura, itu setelah pada upacara pembukaan sejumlah penari
menggunakan bendera
bintang kejora sebagai atribut tarian mereka.
Sekitar 900 peserta konferensi sempat terkejut saat bendera itu
dikeluarkan para penari. Beberapa detik
kemudian, mereka memberikan tepuk tangan yang meriah.
Tarian itu sempat menimbulkan histeria para hadirin. Mereka meneriakkan
pekik merdeka, bersahut-
sahutan. Bendera itu digunakan penari sekitar lima menit. Penggunaan
bendera itu tidak terpantau,
karena sejak pagi panitia melarang aparat keamanan memasuki GOR Cenderawasih.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tedjo Suprapto dan Wakil Ketua Majelis
Rakyat Papua Hana Hikoyabi
juga menyaksikan tarian itu. Tedjo yang hadir dalam acara itu mewakili
Gubernur Papua Barnabas
Suebu menolak mengomentari masalah itu. "Saat ini saya tidak bisa
berkomentar. Silakan dikomentari
sendiri," kata Tedjo.
Sekretaris Umum Dewan Adat Papua Leonard Imbiri menyatakan, tarian itu
menggambarkan realitas di
masyarakat Papua. "Ini budaya yang ada di masyarakat, jadi jangan
dipolitisir," ujarnya.
Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah Asia, Andy Manoby, juga menyatakan,
bintang kejora yang
dijadikan sebagai atribut para penari Sampari itu tidak memiliki kaitan
dengan aspirasi Papua merdeka.
Melanggar hukum
Ditemui secara terpisah, Kepala Polda Papua Irjen Max Donald Aer
menyatakan, penggunaan bintang
kejora melanggar hukum positif di Indonesia. "Penggunaan bendera itu
melanggar hukum, karena para
penggunanya selama ini menyimbolkan pengibaran bendera itu sebagai wujud
kedaulatan Negara Papua
Barat. Dalam derajat yang ringan, penggunaan bendera itu adalah tindakan
mengganggu keamanan.
Dalam derajat yang paling berat, itu adalah tindakan makar," tutur Aer.
Konferensi yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam
organisasi nonpemerintah
Dewan Adat Papua itu akan berlangsung sampai 6 Juli 2007. (row)
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?ses=&id=1184
04 Juli 2007 05:47:04
Bintang Kejora Dibentang di GOR
Diselipkan Lewat Tarian di Konferensi Masyarakat Adat
JAYAPURA-Bendera Bintang Kejora muncul dalam acara Konferensi Besar
Masyarakat Adat Papua
yang berlangsung di GOR Cenderawasih, Jayapura, Selasa (3/7), kemarin.
Modusnya, pembentangan bendera Bintaang Kejora itu sama dengan kemunculan
bendera Republik
Maluku Selatan (RMS), yakni saat tarian Cakalele di Ambon. Bedanya,
bendera RMS yang muncul di
hadapan Presiden SBY di Ambon disusupkan lewat tarian Cakalele. Sedangkan
bendera Bintang Kejora
ini dibentangkan dalam salah satu tarian resmi pada acara Masyarakat Adat
Papua.
Tari yang menggunakan bendera bintang kejora itu tampil di akhir acara.
Penari dari Grup Sampari
menggunakan kostum bercorak Bintang Kejora dan diperagakan remaja pria dan
wanita. Tarian itu
menggambarkan anak-anak Papua sedang bingung dan sedih mencari orang
tuanya yang hilang karena
dibunuh dan diculik.
Pada detik-detik terakhir tarian, penari wanita membentangkan bendera
Bintang Kejora sembari
melambai-lambaikan dan mengitari penari lain yang bergelimpangan dengan
air mata berlinang.
Tiba-tiba ratusan peserta kongres yang memenuhi GOR itu secara
beramai-ramai berteriak, merdeka...
merdeka... merdeka.. !!! Menyaksikan bendera itu, sejumlah peserta
histeris. Termasuk Tom Beanal,
ketua Dewan Adat Papua.
Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh masyarakat Papua. Mereka,
antara lain, Wakil Ketua MRP
(Majelis Rakyat Papua) Hana Hikoyobi, Ketua DPRD Kota Jaya Pura Thopillus
Bonay, dan Sekda Prov
Papua Tedjo Suprapto. Sedangkan ribuan peserta datang dari tujuh wilayah
adat.
Tedjo Suprapto tampak diam menyaksikan pembentangan bendera yang
berlangsung 20 menit tersebut.
Wajahnya tanpa ekspresi, entah apa di benaknya.
Acara yang dimulai pukul 13.00 itu dijaga superketat satgas atau nama lain
Penjaga Dusun Adat Papua
(PDAP).
Di pintu masuk ke halaman GOR berjejer PDAP. Mereka memeriksa siapa saja
yang masuk, termasuk
para peserta. Bahkan, wartawan pun diperiksa, baik tas maupun barang
bawaan. Setelah dirasa tidak
ada yang mencurigakan, mereka baru diperbolehkan masuk.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Tom Beanal dalam pidato politiknya mengatakan
bahwa konferensi
pada hakikatnya merupakan pesta demokrasi. Momen itu juga merupakan
kesempatan bagi rakyat
pelosok Papua datang berkumpul, saling bertukar informasi, dan menyatakan
pendapat. ''Saat inilah kami
pikir alangkah baik jika pemimpin datang duduk bersama rakyat. Apalagi,
saat negara ini sedang dilanda
situasi sulit, baik dari sisi budaya, ekonomi dan politik, maupun
kemarahan alam,'' katanya.
Dia juga meminta pemerintah membuka keran demokrasi di Papua. ''Saya ingin
menekankan betapa
pentingnya kita memberikan ruang bagi proses demokratisasi. Demokrasi yang
hendak kita bangun
adalah usaha memperkuat komunikasi, interaksi, dan kerja sama yang
konstruktif di antara komponen
masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk mencapai
kesejahteraan dan kemuliaan
harkat hidup,'' tuturnya.
Seperti diketahui, pembukaan konferensi yang sedianya akan dimulai pukul
09.00 WIT itu baru dimulai
sekitar pukul 10.28 WIT, diawali dengan ibadah yang dipimpin Pdt M.Th
Mawene, S.Th dengan diiringi
Kelompok Paduan Suara STT GKI Jayapura.
Usai ibadah, acara yang disiarkan life melalui RRI Jayapura itu
dilanjutkan penyampaian sambutan,
diawali sambutan Gubernur Barnabas Suebu, SH yang disampaikan Sekda Drs
Tedjo Suprapto, MM.
Pada sambutannya, Gubernur kembali menekankan visi dan misinya tentang
Papua Baru. "Intinya
bagaimana membangun Papua yang lebih baik di mana pemerintahnya adalah
pemerintah yang bersih
dan berwibawa serta melayani rakyat dengan sebaik-baiknya" katanya.
Gubernur juga menekankan upaya dan strategi serta kebijakan dasar
pembangunan di Papua yang
berkelanjutan.
Setelah itu sambutan politik Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Tom Beanal, lalu
membuka acara itu
dengan memukul tifa dan mengatakan "atas berkat Tuhan yang menciptakan
Tanah Papua dan yang
menciptakan leluhur dan semua orang yang telah gugur demi Tanah Papua saya
membuka pertemuan
ini,".
Usai sambutan acara dilanjutkan pagelaran tarian dari 7 wilayah adat
masing - masing dengan
keunikannya sendiri. Pagelaran seni itu berlangsung semarak karena
undangan begitu antusias
menyaksikan.
Satu demi satu grup penari tampil dan cukup berhasil memukau semua yang
hadir. Mereka kemudian
lebih antusias lagi ketika pada penampilan penari terakhir dari Grup
Sampari maju ke depan. Penari
dengan kostum bercorak Bintang Kejora dan diperagakan oleh remaja pria dan
wanita ini
menggambarkan tentang anak - anak Papua yang sedang bingung dan sedih
mencari orang tuanya
yang hilang karena dibunuh dan diculik.
Konfrensi Pers
Acara kemudian dilanjutkan dengan konfrensi pers oleh Ketua DAP Tom
Beanal, Sekretaris Umum DAP
Leo Imbiri, Ketua Panitia KBMAP Forkorus Yaboisembut, S.Pd dan Ketua DAP
Biak Yan Yarangga.
Terkait dengan pembentangan bendera Bintang Kejora itu, Leo Imbiri
menjelaskan, tarian itu adalah
ungkapan real dari kehidupan masyarakat di Papua, seorang anak yang
mencari orang tuanya dan
orang tuanya yang dibunuh.
Untuk itu katanya, agar hal itu jangan dilihat dari kerangka politik,
namun sebatas ungkapan budaya
masyarakat adat Papua.
Ditambahkan Forkorus bahwasanya tarian itu adalah unsur budaya dan hal itu
tidak perlu dipersoalkan,
karena masyarakat Papua adalah masyarakat yang berbudaya dan hal itu sudah
menjadi darah daging.
"Kalau mereka mau jadikan bendera apa salahnya. Itu wajar. Manusia ini kan
zone politikon, jadi manusia
berpolitik itu biasa, tidak usah ada dusta untuk membodohi rakyat. Saya
pikir kita jangan membodohi
rakyat," katanya.
Ia juga mengatakan, tarian itu menggambarkan sejak tahun 1961 sampai
sekarang telah terjadi banyak
pelanggaran HAM, karena ada tiga masalah pokok yang terjadi yakni 1,
penyangkalan hak berpolitik dari
bangsa Papua Barat, 2, pembangunan yang melanggar hak - hak dasar
masyarakat Papua dan
lingkungan hidup, 3, akibat dari semua itu maka terjadi pelanggaran HAM
dan hukum. "Itu tadi yang
diperagakan oleh penari mereka bahwa kami telah dibunuh karena ini, kami
telah disiksa, ya tulah kami
sampai hari ini," ujarnya.
Lanjutnya, Bintang Kejora sudah menjadi kontroversi umum semua tahu itu,
ini juga menjadi salah satu
masalah yang harus diselesaikan yang mana mandat itu diberikan kepada PDP
melalui Kongres rakyat
Papua. "Kenapa bendera menjadi kontroversi sehingga rakyat dibunuh terus
kami dari presdium sudah
minta dialog kami minta ini diselesaikan supaya tidak ada lagi kata
separatis. Saya pikir, begini, karena
bendera dan itulah orang bilang kami separatis," katanya lagi.
Menurutnya sejarah seperatis itu sendiri adalah kosa kata yang
ditinggalkan oleh penjajah yakni
pemerintah administrative saat itu. Sebagai anak Papua kalau ia mengatakan
sudaranya separatis
secara tidak sadar dirinya sudah menjadi penjajah. "Jadi saya himbau
anak-anak Papua yang menjadi
gubernur, bupati, jangan katakan saudara saya separatis atau menakut
-nakuti supaya tidak ikut
konfrensi," ajaknya.
Leo Imbiri menambahkan, dalam konfrensi itu akan revitalisasi atau
pengurus DAP yang baru periode
2007 - 2012 serta melakukan evaluasi terhadap DAP selama 5 tahun terakhir
dan merumuskan sejumalh
program DAP 5 tahun kedepan.
Sedangkan untuk persoalan masyarakat adat, sampai hari ini adalah jaminan
hak hidup, terus menerus
terjadi kecurigaan terhadap masyarakat adat bahwa Tanah ini masih menjadi
penjara. "Belum ada
kebebasan bagi masyarakat adat untuk mengungkapkan atau mengekspresikan
dirinya dan mendapatkan
hal - hal yang seharusnya ia dapat sebagai tuan diatas negeri ini. Itu
persoalan utama , karena itu kami
menilai belum ada pelayanan maksimal oleh pelaku pembangunan baik oleh
pemerintah dunia usaha
maupun lembaga lain terhadap masyrakat adat Papua," tuturnya.
Lalu ditambahkan Leo Imbiri lagi bahwasanya keliru kalau dikatakan DAP
hanya mengurus hak - hak
dasar dan pemerintah mengurus yang lain. Diingatkannya bahwa Papua adalah
tanah bermasalah
sampai saat ini DAP telah menunjukkan partisipasi efektif dalam mendorong
seluruh proses
pembangunan dalam menyampaikan aspirasi secara bermartabat pada semua
pihak. Selama 5 tahun
eksis, sudah banyak rekomendasi yang disampaikan pada Pemda. Meski ada
beberapa rekomendasi
yang dijawab pemerintah, namun dalam banyak hal menunjukkan jawaban
pemerintah hanya terpaksa.
"Antara DAP dan pemerintah secara formal belum duduk bicara secara resmi
kami belum pernah bicara
dalam arti mengagendakan bersama memutuskan bersama itu belum sejak DAP
berdiri," katanya. DAP
akan mencoba mencari dan menemukan serta menata tatanan masyarakat adat
yang rusak dan
membangun system lalu mengajak pemerintah dan semua pihak untuk bekejasama
dalam membangun
Papua dengan mekanisme dan membuat MoU.(ta)
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?ses=&id=1183
04 Juli 2007 05:46:34
Polisi Dan TNI Siaga
Nyaris Bubarkan Acara
SEMENTARA ITU, menyusul aksi pembentangan bendera bintang kejora
saat acara pembukaan
Konferensi Dewan Adat Papua di GOR Cenderawasih Jayapura, Selasa ( 3/7)
kemarin, sempat menyulut
reaksi pihak aparat keamanan. Mereka menilai, aksi tersebut dianggap sudah
menyalahi kesepakatan.
Bahkan telah keluar dari koridur hukum.
Karena itu, pihak aparat keamanan berencana akan membubarkan
kegiatan tersebut malam itu.
Terkait dengan rencana tersebut, sore kemarin langsung dinyatakan siaga satu.
Bahkan, pihak kepolisian dan TNI, telah menyiagakan pasukannya
masing. Untuk anggota polisi
sendiri, kemarin telah disiagakan sebanyak 3 SSK, baik dari Dalmas maupun
Brimob Polda Papua.
Mereka telah stand by di Mapolresta Jayapura tinggal menunggu
perintah. Sementara dari TNI, juga
disiagakan sebanyak 5 SSK. 1 SSK disiagakan di Korem 172/PWY, 1 SSK
disiagakan di Kodim dan 3
SSK disiagakan di Kodam.
Terkait dengan hal itu, kemarin sore, Kasdam XVII/ Trikora Brigjen
TNI Geerhan Lantara, Danrem
172/PWY Kolonel Kav Burhanuddin Siagian dan Dandim 1701/ Jayapura Letkol
Kav A.H Napoleon telah
mengelar rapat koordinasi bersama Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso
Mapolresta Jayapura
untuk menyikapi terhadap kondisi tersebut.
Tidak itu saja, jelang rencana pembubaran konferensi DAP tersebut, 3
SSK anggota kepolisian yang
disiagakan di Mapolresta Jayapura bahkan telah melakukan patroli,
sekaligus show force melewati depan
GOR Cenderawasih.
Namun akhirnya, rencana tersebut dibatalkan setelah dilakukan
negoisasi antara pihak panitia
dengan Kapolresta Jayapura.
Saat ditemui wartawan Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso
menyatakan, dari hasil
keterangan pihak panitia, pembentangan bintang kejora itu adalah merupakan
rangkaian pertunjukan dari
tarian ditampilkan saat pembukaan.
" Ini hanya salah persepsi saja. Menurut mereka bintang kejora itu
adalah bagian dari jalan cerita
tarian mereka. Sehingga kami masih menerima penjelasan mereka. Tapi, jika
nantinya mereka
melakukan kegiatan yang sudah keluar dari koridur hukum dan bertentangan
dengan NKRI, kami tidak
segan-segan menindak tegas mereka," tegasnya.
Dijelaskan, dari hasil negoisasi itu juga, pihak panitia telah
menjamin tidak akan ada kegiatan yang
bertentangan dengan NKRI. Tapi, jika dalam acara itu ada kegiatan yang
dianggap menyimpang, maka
mereka harus menerima konsekwensinya.
" Apapun bentuk kegiatan itu jika sudah keluar dari koridur hukum
dan NKRI, itu adalah tindakan
makar. Konsekwensinya mereka harus berhadapan proses hukum," tandasnya.
Kapolresta meminta kesapakatan yang telah dibuat panitia dengan
pihak aparat keamanan harus
dipatuhi. Jika ternyata mereka menipu, dan masih nekat melakukan
kegiatan-kegiatan yang menganggu
kedaulatan NKRI, terpaksa akan diambil tindakan tegas sesuai hukum yang
berlaku.
Di tempat yang sama Dandim Jayapura Letkol Kav A.H Napoleon
mengungkapkan, TNI siap
membantu pihak kepolisian untuk mengamankan setiap kegiatan yang
mengganggu atau merongrong
kedaulatan NKRI.
" Setiap kegiatan atau agenda yang mengarah ke separatis tidak bisa
ditolelir. Kami dari TNI siap
menumpas setiap kegiatan yang mengarah ke separatis, karena itu sudah
menjadi musuh negara,"
tegasnya.
Ditambahkan, Papua adalah bagian sah dari NKRI dan itu sudah diakui
masyarakat internasional.
Karena itu, jika masih ada kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu
keutuhan dan kedaulatan
NKRI, maka itu sudah jelas sebagai separatis.
"Pokoknya yang namanya separatis tidak boleh mendapat tempat di
wilayah ini. Tugas TNI adalah
menumpas dan menghentikan kegiatan mereka. Sebab, kalau keberadaanya
dibiarkan saja, jelas sekali
ide-idenya akan sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara,"
pungkasnya.(mud)
---
ttp://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1173
04 Juli 2007 05:41:10
Faleomavega Batal ke Papua
JAYAPURA- Meski kemarin masih ada harapan bagi peserta Dewan Adat Papua
(DAP) untuk bisa
bertemu dengan anggota Kongres Amerika Eni Faleomavega yang diberitakan
akan menghadiri
Konfrensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) pada 5 Juli besok, namun
kemarin hampir dipastikan
Eni tak akan bisa sampai ke Papua.
Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Al Hamid kepada wartawan
mengatakan hal itu usai
pembukaan KBMAP di GOR. Dikatakan, Faleomavega memang telah tiba di
Jakarta pagi kemarin setelah
rencana kehadirannya ke Indonesia sebelumnya dibahas melalui rapat di
Kementrian Politik Hukum dan
HAM di Jakarta.
"Kira - kira 1 jam lalu Eni (kemarin red) Faleomavega telah tiba di
Jakarta, ini yang saya sebut
kegembiraaan yang menggelisahkan. Dalam rencana semula tanggal 5 Juli
besok Eni akan tiba di
Jayapura, setelah rapat di kantor Menkopolhukam memutuskan Eni boleh
datang ke Indonesiaa tapi tidak
ke Papua," katanya.
Dikatakan, Faleomavega memang telah memegang visa dan boleh masuk ke
Indonesia namun tidak ke
Papua. "Jadi itu keputusan pemerintah dan itu saran dari pemerintah itu
usul dari pemerinta," ujarnya.
Kenyataan itu mengherankan semua pihak karena sejak di Thailand dua hari
lalu dalam perjalanan
faleomavega tidak tahu kalau kunjungannya ke Papua bakal batal. "Yang
diketahui Eni dalaml e-mailnya
terakhir dia punya agenda ke Papua dia bilang saya senang sekali karena
disaat saya berkunjung ke
Papua kepala suku se-Tanah Papua sedang berkumpul saya harap walaupun
sejenak saya bisa bertemu
dengan mereka," katanya menirukan isu mail Falemoavega.
Namun alangkah terkejutnya dia, karena setelah tiba di Jakarta anggota
Kongres Amerika itu baru tahu
bahwa dia tidak boleh ke Papua. "Dia dilarang ke Papua, saya pikir bagi
orang Papua ini bukan hal yang
aneh, sejak tahun 1969 dan setersunya kita selalu mengalami ini," katanya.
Hanya saja, Thaha mengatakan bahwa bahwa sampai kemarin pihaknya belum
mendengar apa statemen
dari Faleomavega. Namun yang ia ketahui, menurut rencana sore kemarin
Faleomavega mengundang
beberapa orang dalam acara makan malam. Besok akan bertemu dengan Presiden
SBY dan hari Kamis
ada ia akan mengikuti acara pertemuan dengan tokoh - tokoh Papua dan dua
gubernur serta bupati
diundang dan Kamis sore akan kembali ke Amerika. "Ternyata akhirnya kata
kunci yang kita pegang
adalah bahwa walaupun Eni sudah memegang visa, eni hanya diizinkan datang
ke Indonesai tapi tidak ke
Papua," tukasnya miris.
Thaha menilai bahwa hal ini menunjukan bahwa Papua masih menjadi daerah
yang tertutup atau daerah
yang memang diproteksi dalam arti bahwa ada masalah, Jakarta mengerti
bahwa ada masalah dan tidak
mau menyelesaikan masalah itu. Namun ia mennaggapnya hal itu dinamika dan
tidak perlu sedih ia
mengajak untuk menerima hal itu sebagai keputusan. "Nanti sudah kita
dengar sendiri dari Eni," ujarnya.
Satu hal yang diingatkannya adalah dengan visa siapapun boleh kemana saja
di dalam wilayah
Indonesia. "Satu hal yang aneh, ternyata selain orang memegang visa dia
juga harus punya izin artinya
bahwa Papua masih tertutup masih dikontrol secara politis, orang tidak
bisa bebas masuk ke Papua Hal
ini menjadi satu bagi Faleomavega karena ternyata Papua tertutup dan dia
mengalami itu," katanya.(ta)
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1064&ses=
03 Juli 2007 03:53:49
Peringatan 1 Juli, Tak Ada Kegiatan yang Menonjol
SENTANI - Kapolres Jayapura AKBP Drs Didi S Yasmin mengatakan, meski
beberapa waktu lalu,
sempat beredar isu akan adanya kegiatan terkait dengan peringatan 1 Juli
sebagai peringatan
proklamasi bangsa Papua, namun hingga kemarin tidak ada hal-hal yang
menonjol. Bahkan di hari yang
sama, justru jajaran Polri tengah memperingati puncak HUT Bhayangkara ke
61 yang digelar di setiap
tingkat satuan, baik di Polres maupun polsek-polsek yang tersebar di
sejumlah distrik.
"Tidak ada hal yang khusus, kondisi Kamtibmas di masyarakat masih tetap
terjaga dengan baik,"ungkap
Kapolres saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/7) kemarin.
Meski tidak ada kejadian-kejadian khusus terkait dengan 1 Juli, namun
sebagai aparat Kamtibmas
pihaknya tetap berusaha untuk menjaga dan menciptakan suasana yang tenang
dan damai, supaya
masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa. "Kondisi kamtibmas yang tenang
ini, juga tergantung dari
partisipasi semua warga masyarakat,"terangnya.
Sementara itu, sebagaimana arahan dari Kapolda maka puncak peringatan HUT
Bhayangkara ke 61
yang baru dilaksanakan secara serentak Senin (2/7) kemarin, digelar di
polsek-polsek. Bahkan, Kapolres
kemarin juga menghadiri upacara HUT Bhayangkara di Polsek Genyem Distrik
Nimboran, di mana tampil
sebagai inspektur upacara ada Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Drs
Anang Sidanu.(tri)
---
ttp://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=8881
Rabu, 04 Juli 2007,
Bendera OPM Berkibar Lewat Tarian
Diselipkan dalam Konferensi Masyarakat Adat Papua
JAYAPURA - Gerakan berbau separatis semakin berani menampakkan diri.
Setelah di Ambon, kemarin
giliran di Papua. Bendera Bintang Kejora yang menjadi lambang OPM
(Organisasi Papua Merdeka)
muncul dalam acara Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua yang berlangsung
di GOR Cenderawasih,
Jayapura.
Modusnya, pembentangan bendera OPM itu sama dengan kemunculan bendera RMS,
yakni saat tarian.
Bedanya, bendera RMS yang muncul di hadapan Presiden SBY di Ambon
disusupkan lewat tarian
Cakele. Sedangkan bendera OPM dibentangkan dalam salah satu tarian resmi
pada acara Masyarakat
Adat Papua.
Tari yang "memboncengi" bendera OPM itu tampil di akhir acara. Penari dari
Grup Sampari
menggunakan kostum bercorak Bintang Kejora dan diperagakan remaja pria dan
wanita. Tarian itu
menggambarkan anak-anak Papua sedang bingung dan sedih mencari orang
tuanya yang hilang karena
dibunuh dan diculik.
Pada detik-detik terakhir tarian, penari wanita membentangkan bendera
Bintang Kejora sembari
melambai-lambaikan dan mengitari penari lain yang bergelimpangan dengan
air mata berlinang.
Tiba-tiba ribuan peserta kongres yang memenuhi GOR itu secara
beramai-ramai berteriak, merdeka...
merdeka... merdeka.. !!! Menyaksikan bendera itu, sejumlah peserta
histeris. Termasuk Tom Beanal,
ketua Dewan Adat Papua.
Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh masyarakat Papua. Mereka,
antara lain, Wakil Ketua MRP
(Majelis Rakyat Papua) Hana Hikoyobi, Ketua DPRD Kota Jaya Pura Thopillus
Bonay, dan Sekda Prov
Papua Tedjo Suprapto. Sedangkan ribuan peserta datang dari tujuh wilayah
adat.
Tedjo Suprapto tampak diam menyaksikan pembentangan bendera yang
berlangsung 20 menit tersebut.
Wajahnya tanpa ekspresi, entah apa di benaknya.
Acara yang dimulai pukul 13.00 itu dijaga superketat satgas atau nama lain
Penjaga Dusun Adat Papua
(PDAP). Di pintu masuk ke halaman GOR berjejer PDAP. Mereka memeriksa
siapa saja yang masuk,
termasuk para peserta. Bahkan, wartawan pun diperiksa, baik tas maupun
barang bawaan. Setelah
dirasa tidak ada yang mencurigakan, mereka baru diperbolehkan masuk.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Tom Beanal dalam pidato politiknya mengatakan
bahwa konferensi
pada hakikatnya merupakan pesta demokrasi. Momen itu juga merupakan
kesempatan bagi rakyat
pelosok Papua datang berkumpul, saling bertukar informasi, dan menyatakan
pendapat. "Saat inilah kami
pikir alangkah baik jika pemimpin datang duduk bersama rakyat. Apalagi,
saat negara ini sedang dilanda
situasi sulit, baik dari sisi budaya, ekonomi dan politik, maupun
kemarahan alam," katanya.
Dia juga meminta pemerintah membuka keran demokrasi di Papua. "Saya ingin
menekankan betapa
pentingnya kita memberikan ruang bagi proses demokratisasi. Demokrasi yang
hendak kita bangun
adalah usaha memperkuat komunikasi, interaksi, dan kerja sama yang
konstruktif di antara komponen
masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk mencapai
kesejahteraan dan kemuliaan
harkat hidup," tuturnya.
Salahi Kesepakatan
Munculnya bendera Bintang Kejora itu membuat aparat keamanan di Papua
siaga. Polisi yang berasal
dari Mapolres Jayapura sudah siaga untuk membubarkan Konferensi Dewan Adat
Papua di GOR
Cenderawasih, Jayapura, itu.
Aparat keamanan menilai, aksi bendera tersebut menyalahi kesepakatan.
Bahkan, itu telah keluar dari
koridor hukum. Karena itu, polisi yang dibantu TNI sudah menyiapkan
personelnya. Polisi menerjunkan 3
SSK (satuan setingkat kompi), baik dari Dalmas maupun Brimob Polda Papua.
Mereka telah stand by di Mapolresta Jayapura, tinggal menunggu perintah.
TNI juga menyiagakan 5
SSK. Satu SSK berada di Korem 172/PWY, 1 SSK berjaga di kodim, dan 3 SSK
disiagakan di kodam.
Menanggapi pemunculan bendera separatis itu, Kasdam XVII/ Trikora Brigjen
TNI Geerhan Lantara,
Danrem 172/PWY Kolonel Kav Burhanuddin Siagian, dan Dandim 1701/Jayapura
Letkol Kav A.H.
Napoleon langsung menggelar rapat koordinasi bersama Kapolresta Jayapura
AKBP Robert Djoenso di
Mapolresta Jayapura.
Polisi juga berpatroli di sekitar GOR Cenderawasih. Patroli 3 SSK polisi
sekaligus show force di sekitar
GOR Cenderawasih. Pembubaran dibatalkan setelah dicapai kesepakatan antara
panitia dan Kapolres.
Saat ditemui wartawan, Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso menyatakan,
dari hasil keterangan
pihak panitia, pembentangan Bintang Kejora merupakan rangkaian pertunjukan
dari tarian yang
ditampilkan saat pembukaan.
"Ini hanya salah persepsi saja. Menurut mereka, Bintang Kejora itu adalah
bagian dari jalan cerita tarian
mereka. Karena itu, kami masih menerima penjelasan mereka. Tapi, jika
nanti mereka melakukan
kegiatan yang sudah keluar dari koridor hukum dan bertentangan dengan
NKRI, kami tidak segan-segan
menindak tegas," tegasnya.
Dia menjelaskan, dari hasil negosiasi itu juga, pihak panitia telah
menjamin tidak akan ada kegiatan yang
bertentangan dengan NKRI. Tapi, jika dalam acara itu ada kegiatan yang
dianggap menyimpang, mereka
harus menerima konsekuensinya.
"Apa pun bentuk kegiatan itu, jika sudah keluar dari koridor hukum dan
NKRI, itu adalah tindakan makar.
Konsekuensinya, mereka harus berhadapan dengan proses hukum," tandasnya.
Kapolresta meminta kesepakatan yang telah dibuat panitia dengan pihak
aparat keamanan harus
dipatuhi. Jika ternyata mereka menipu dan masih nekat melakukan
kegiatan-kegiatan yang mengganggu
kedaulatan NKRI, petugas terpaksa akan mengambil tindakan tegas sesuai
hukum yang berlaku.
Di tempat yang sama, Dandim Jayapura Letkol Kav A.H. Napoleon
mengungkapkan, TNI siap membantu
kepolisian untuk mengamankan setiap kegiatan yang mengganggu atau
merongrong kedaulatan NKRI.
"Setiap kegiatan atau agenda yang mengarah ke separatis tidak bisa
ditoleransi. Kami dari TNI siap
menumpas setiap kegiatan yang mengarah ke separatis. Sebab, itu sudah
menjadi musuh negara,"
tegasnya.
Dia menambahkan, Papua adalah bagian sah dari NKRI dan itu sudah diakui
masyarakat internasional.
Jika masih ada kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu keutuhan dan
kedaulatan NKRI, itu
sudah jelas sebagai separatis.
"Pokoknya yang namanya separatis tidak boleh mendapat tempat di wilayah
ini. Tugas TNI adalah
menumpas dan menghentikan kegiatan mereka. Sebab, kalau keberadaannya
dibiarkan saja, jelas sekali
ide-idenya akan sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara," katanya.
(cenderawasih pos/jpnn
---
http://www.gatra.com/artikel.php?id=105854
Persepsi AS Soal Papua Telah Berubah
Jakarta, 5 Juli 2007 01:24
Kongres Amerika Serikat (AS) kini tidak lagi mempersoalkan Papua dalam
wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan menganggap tidak relevan lagi membicarakan
Papua Merdeka.
Demikian salah satu butir penting pernyataan anggota kongres AS, Eni
Faleomavaega, ketika berturut-
turut diterima Ketua DPR-RI, Agung Laksono, kemudian melakukan pertemuan
tertutup dengan Ketua
Komisi I DPR-RI, Theo L Sambuaga disertai sejumlah anggota DPR-RI, Rabu
(4/7), di Jakarta.
Usai pertemuan dengan Faleomavaega, yang merupakan Ketua Subkomite Asia
Pasifik Kongres AS,
salah satu anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas
Pareira, mengatakan bahwa
persepsi AS tentang Papua kini telah banyak berubah.
"Itu terlihat dari cara pandang Mr Eni Faleomavaega, di mana hal yang
penting dikemukakannya, ialah,
bahwa dia mengakui dulu pernah berbicara dan secara tegas serta jelas ikut
berbicara soal
kemerdekaan Papua. Tetapi, karena dia melihat waktu itu pemerintah dan
rakyat Indonesia kurang
memperhatikan Papua," ungkap Andreas Pareira.
Dalam pertemuan tertutup dengan Komisi I DPR-RI yang berlangsung sejak
pukul 11.00 WIB itu, lanjut
Andreas Pareira, Faleomavaega terus terang mengakui segala kiprahnya dulu
mendukung kemerdekaan
Papua, lepas dari NKRI.
Namun kini, kalangan Kongres AS sebagaimana dikatakan Faleomavaega, diakui
bahwa dengan
pemberian otonomi khusus kepada Papua, merupakan langkah maju yang perlu
dijaga. "Dan ke depan,
kata Eni, hal ini perlu dijaga sehingga terjadi perbaikan dalam kehidupan
kemanusiaan maupun
kehidupan ekonomi," ujarnya.
Faleomavaega juga mengatakan, demokrasi merupakan suatu proses, bukan
sesuatu yang final.
"Iya, saya juga bilang ke beliau, demokrasi itu bagian dari suatu proses,
sehingaa dalam perjalanannya
butuh banyak langkah. Karena itu, saya minta kepadanya, agar jika dulunya
dia bicara soal
demokratisasi politik, yakni terkait political independent. Artinya
demokrasi dalam pengertian politik, maka
sekarang waktunya dia dalam kapasitas sebagai anggota kongres AS, bicara
dan suarakan demokrasi
ekonomi," papar Andreas Pareira.
Hal itu, menurut Andreas Pareira, agaknya diterima baik oleh Faleomavaega
yang sependapat, agar
Orang Papua jangan hanya jadi penonton atas eksploitasi sumber kekayaan
alamnya, atau cuma
menerima sisa-sisanya saja.
"Tetapi, ketika saya bicara soal-soal lebih dalam, termasuk proses
renegosiasi investasi PT Freeport di
Papua, Mr Eni menghindar," ungkap Andreas Pareira. [EL, Ant]
---
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=8884
Kamis, 05 Juli 2007,
Sinyal Separatis Papua Menguat
Pejuang NKRI Minta Polisi Bertindak Tegas
JAYAPURA - Sikap polisi yang tidak tegas menindak insiden pembentangan
bendera Bintang Kejora
membuat peserta pertemuan Masyarakat Adat Papua semakin berani menampakkan
simbol separatisme.
Dalam pidato pertemuan itu kemarin, para peserta semakin terang-terangan
menyatakan ingin lepas dari
Indonesia.
Ancaman disintegrasi tersebut tecermin dalam penyampaian pandangan
tokoh-tokoh daerah. Beberapa
ketua Dewan Adat secara implisit menyatakan ingin berdiri sendiri. "Jika
Papua masih hidup dalam
NKRI, berarti itu pemusnahan terhadap bangsa Papua oleh NKRI," kata utusan
dari Merauke dalam
acara yang berlangsung di GOR Cenderawasih, Jayapura, tersebut kemarin.
Lalu, Dewan Adat dari Manokwari Barnabas Mandacan meneriakkan ingin
referendum. "Kami sudah
berjuang puluhan tahun. Mari bersatu melaksanakan referendum," ujarnya.
Apolos Mora dari Teluk Saireri meminta kepada DAP agar pelurusan sejarah
dijadikan tonggak
penentuan nasib sendiri. Hampir sebagian besar pidato mereka mencerminkan
suara separatisme.
Apalagi, di luar sidang, muncul demo yang mendukung gerakan separatis
tersebut.
Meski nuansa separatis itu semakin berani, ada pula suara yang pro-NKRI.
Ketua Dewan Adat Sarmi
Seblum Werbekai mengajak membangun kebersamaan dengan pemerintah daerah
serta menata
kesejahteraan masyarakat adat dan menjunjung kegiatan Dewan Adat. "Perlu
adanya kerja sama dengan
pemerintah daerah. Pemda harus mempersiapkan dana untuk membangun kantor
DAP," ungkapnya.
Ada pula sejumlah harapan lain untuk memperbaiki lembaga dan masyarakat
adat ke depan.
Mereka yang mencoba membangun separatis itu hanya sebagian tokoh Papua.
Bahkan, pada hari yang
sama, di tempat terpisah, sejumlah pejuang Papua mengecam pembentangan
bendera Bintang Kejora.
Mereka meminta agar polisi menindak gerakan separatis itu.
"Selaku orang tua dan tokoh pejuang, saya sangat prihatin atas kejadian
pembentangan Bintang Kejora
di GOR. Sebab, kejadian tersebut kami nilai sangat bertentangan dengan
Pancasila maupun UUD 1945,"
tegas Ramses Ohee yang didampingi para tokoh pejuang lain dalam acara
konferensi pers di Hotel
Matoa, Rabu (4/7).
Menurut dia, upaya pembentangan bendera Bintang Kejora di GOR tersebut
merupakan kegiatan yang
sudah mengarah ke separatisme dan disintegrasi bangsa. "Kita harus bersatu
dan tidak boleh lagi ada
upaya membentangkan maupun mengibarkan Bintang Kejora. Sebab, Bintang
Kejora itu diklaim sebagai
lambang negara Papua Barat. Jadi, tidak boleh ada negara di dalam negara,"
ungkapnya.
"Panitia Konferensi Dewan Adat Papua dan para penari yang membentangkan
Bintang Kejora itu harus
diproses sesuai hukum di negara kita," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, tokoh Generasi Muda Pejuang NKRI Daniel Wanda
menyatakan, negara
ini adalah negara hukum. Karena itu, yang dilakukan masyarakat juga harus
berdasar hukum.
"Bintang Kejora merupakan bendera negara Papua Barat. Karena kita berada
dalam bingkai NKRI,
upaya membentangkan Bintang Kejora jelas-jelas bertentangan dengan NKRI
dan mengarah ke separatis
serta disintegrasi bangsa. Apalagi, pembentangan Bintang Kejora itu diduga
kuat telah direncanakan. Itu
terlihat dari pakaian para penari tersebut yang juga bermotif Bintang
Kejora," katanya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Sutanto menjelaskan, kasus bendera OPM
cukup ditangani Polda
Papua. "Itu sudah ditangani polda setempat. Jangan sampai terjadi lagi,"
ujarnya setelah menghadiri
korps rapor perwira menengah di Mabes Polri kemarin.
Mengapa berbeda? "Itu (pengibaran) di lingkungan mereka. Tentu lain,"
katanya. Dia tidak menjelaskan
apakah "lain" yang dimaksud tersebut termasuk kategori makar atau tidak. (n
---
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=292928
Kamis, 05 Juli 2007,
Kongres AS Akui RI Komitmen Nasib Papua
JAKARTA - Rencana kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat Eni
Faleomavaega ke Papua kemarin
dibatalkan pemerintah Indonesia. "Saya sebenarnya sangat berharap bisa
mengunjungi Papua. Namun,
atas pertimbangan keamanan, kunjungan tersebut batal dilaksanakan,"
katanya seusai bertemu Ketua
DPR Agung Laksono di gedung DPR kemarin.
Faleomavaega adalah salah satu anggota Kongres AS dari Partai Demokrat
yang memberi perhatian
besar terhadap isu-isu kemanusiaan dan kesetaraan pembangunan di Papua.
Untuk itu, secara khusus,
dia menggagas terbentuknya "black kaukus".
Satu sikapnya yang sangat kontroversial, khususnya bagi Indonesia, adalah
munculnya pernyataan
dukungan terhadap upaya pemisahan Papua dari NKRI.
"Saya memang pernah mengatakan, kalau pemerintah Indonesia tidak bisa
memperlakukan Papua
secara layak, berikanlah kemerdekaan itu. Saya tidak mengingkarinya," kata
ketua subkomite Asia
Pasifik Kongres AS itu. "Namun, saya percaya pasti ada penyelesaian,"
imbuhnya.
Menurut dia, saat ini Indonesia sudah menunjukkan komitmen yang cukup baik
terhadap Papua.
Terutama lahirnya UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Salah satu poin penting Otsus
Papua itu adalah pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). "Otonominya lebih
luas, mirip di Aceh. Ini
menjadi batu loncatan untuk memberi kebebasan kepada daerah-daerah itu,"
tandasnya.
Faleomavaega juga menegaskan, masalah Papua sudah menjadi isu
internasional. Namun, lanjut dia,
secara prinsip pemerintah AS tetap mendukung Papua tetap menjadi bagian
dari Indonesia. "Saya
paham situasi Papua dan betapa sensitifnya isu itu bagi pemerintah
Indonesia," ujarnya.
Kendati batal mengunjungi Papua, dia mengaku sudah bertemu Menteri
Kelautan dan Perikanan Freddy
Numberi dan beberapa perwakilan dari Papua. Selain itu, dia akan menemui
mantan Presiden Megawati
Soekarnoputri. "Kepada mereka saya sampaikan Papua sangat membutuhkan
pembangunan
infrastruktur," katanya.
Faleomavaega sebenarnya hadir untuk memenuhi undangan Indonesia melalui
Deplu. Dia tiba Selasa
dan rencananya kemarin terbang ke Papua. Namun, agenda itu dibatalkan.
Yorris T.H. Raweyai, anggota FPG, yang kebetulan dari dapil Papua,
mengatakan sangat menyesalkan
pembatalan sepihak dari pemerintah terhadap rencana kunjungan Faleomavaega
ke Papua. "Kita yang
mengundang. Begitu orangnya datang, malah dibatalkan. Ini soal etika
saja," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza menengarai pembatalan tersebut terkait
konferensi masyarakat adat
Papua yang masih berlangsung di GOR Cenderawasih, Jayapura. Apalagi, dalam
sebuah tarian di acara
pembukaan sempat muncul bendera bintang kejora yang menjadi lambang
Organisasi Papua Merdeka.
"Bisa jadi memang gara-gara itu," tandasnya.
---
http://web.bisnis.com/umum/1id12968.html
Rabu, 04/07/2007 19:59 WIB
Kedatangan ketua sub komisi Asia Pasifik AS menuai keritik tajam
oleh : Maria Yuliana Benyamin
JAKARTA: Kedatangan ketua sub komisi Asia Pasifik Eni Faleomavaega, yang
juga anggota Kongres
AS, di Indonesia menuai kritik tajam. Pasalnya, selama ini, Eni dikenal
sebagai seseorang yang
mendorong keras upaya Papua untuk memerdekakan diri.
Namun, Eni, dalam kunjungannya ke DPR,menegaskan dirinya tidak akan
mempersoalkan lagi
kemerdekaan Papua karena sikapnya telah berubah. Sikap ini didasarkan atas
pengamatan dan laporan
yang dia peroleh bahwa pemerintah Indonesia kini telah memperhatikan Papua
sebagai salah satu
provinsi di Indonesia dengan baik. Eni tidak membantah jika sebelumnya dia
berjuang keras untuk
kemerdekaan Papua.
"Pernyataan saya sebelumnya tidak akan saya ingkari. Saya memang
mengatakan jika pemerintah
Indonesia tidak memberikan perhatian yang layak kepada Papua, sebaiknya
Papua memerdekakan diri,"
ujar dia kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan komisi I di
gedung DPR/MPR.
Namun, menurut Eni, dirinya kini mendukung pelaksanaan otonomi khusus
seperti yang tertuang dalam
UU No.21/2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Dia menambahkan saat ini
masalah Papua
merupakan masalah yang sangat penting karena telah menjadi masalah dunia.
Papua, lanjut dia, saat ini membutuhkan pembangunan infrastruktur. "Kami
juga mendorong
pembangunan infrastruktur di Papua," lanjut Eni. Eni yang sejak hari ini
tiba di Indonesia, sebenarnya
dijadwalkan akan ke Papua.
Namun, karena alasan keamanan, dirinya tak jadi berkunjung ke Papua.
Kedatangan Eni diduga terkait
erat dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sementara itu, Wakil Ketua
Komisi I Yusron Izha
Mahendra meminta agar pemerintah tidak cepat percaya pada perubahan sikap
Eni. Dia bahkan
meminta pemerintah untuk berhati-hati menghadapi Eni. Yusron pun menyambut
baik upaya pemerintah
untuk mencegah kehadiran Eni di Tanah Papua dengan dalih persoalan
kemanan. (dj)
bisnis.com
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/04/Utama/ut03.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Aparat Keamanan Bersiaga di Jayapura
[JAYAPURA] Aparat keamanan bersiaga di Kota Jayapura menyusul aksi
pembentangan bendera
"Bintang Kejora", dalam suguhan tarian saat pembukaan Konferensi Besar
Masyarakat Adat Papua, di
Gelanggang Olahraga (GOR) Cenderawasih, Jayapura, Papua, Selasa (3/7).
Polri telah menyiagakan tiga satuan setingkat kompi (SSK), yang terdiri
dari Pengendalian Massa
(Dalmas) dan Brimob Polda Papua. Mereka bersiaga di Mapolresta Jayapura.
Sedangkan TNI
menyiagakan lima SSK, yang disebar di Korem sebanyak satu SSK, satu SSK di
Kodim dan tiga SSK di
Kodam.
Bahkan sehubungan dengan rencana pembubaran Konferensi Besar Masyarakat
Adat Papua, tiga SSK
dari kepolisian telah berpatroli dan unjuk kekuatan melintasi GOR
Cenderawasih. Namun, rencana
tersebut batal setelah negosiasi antara panitia dan Kapolresta Jayapura.
Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso menyatakan, berdasarkan keterangan
panitia,
pembentangan "Bintang Kejora" itu merupakan rangkaian pertunjukan dari
tarian ditampilkan saat
pembukaan.
Dia mengaku mendapat jaminan dari panitia tidak akan ada kegiatan yang
bertentangan dengan NKRI.
"Apapun bentuk kegiatan itu jika sudah keluar dari koridor hukum dan NKRI,
itu adalah tindakan makar,"
ucapnya.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Max Donald Aer
berpendapat, pembentangan
bendera "Bintang Kejora" oleh penari dari Grup Sampari asal Manokwari yang
juga mengenakan kostum
bercorak bintang Kejora, jelas melanggar hukum. "Karena bendera tersebut
sudah dilarang digunakan
dan dikibarkan. Karena selama ini bendera itu dianggap sebagai lambang
kedaulatan dari suatu negara
yang disebut Papua Barat," tegasnya.
Sementara itu, di sela-sela kongres pada Rabu (4/7) siang, bendera
berwarna putih bertuliskan "SOS"
dikibarkan sekelompok pemuda yang menamakan diri Koalisi Rakyat Papua di
halaman GOR
Cenderawasih. Mereka meminta pemerintah memperhatikan tuntutan mereka.
Tuntutan yang ditulis di
atas spanduk itu adalah pencabutan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua, dan
pengusutan pelanggaran berat hak asasi manusia di Abepura.
Kasus RMS
Dari Ambon diperoleh informasi, menyusul investigasi Tim Mabes TNI terkait
insiden pembentangan
bendera "Benang Raja" simbol Republik Maluku Selatan (RMS), pada Rabu
(4/7), Pangdam
XVI/Pattimura Mayjen Sudarmaidy Subandi melakukan investigasi internal
terhadap jajarannya yang
bertugas saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-14 di Ambon,
Jumat (29/6) lalu.
Investigasi internal ini untuk mengetahui titik-titik rawan yang
menyebabkan terkecohnya petugas
keamanan di lapangan, sehingga penari cakalele liar bisa lolos dan tampil
serta membentangkan bendera
"Benang Raja" di hadapan Presiden.
Secara terpisah, Kapolda Maluku Brigjen Polisi Guntur Gatot Setyawan
mengaku curiga dengan
masuknya para penari cakalele yang tidak masuk dalam susunan acara. "Saya
curiga dengan kostum
penari karena bukan warna hitam tapi agak belel, dan satu di antaranya
menggunakan celana putih,"
jelas Kapolda.
Dari penyelidikan diketahui, para penari liar yang adalah pendukung RMS
tersebut telah merencanakan
jauh hari sebelumnya. Para pelaku menggelar empat kali pertemuan, dimulai
10 Juni lalu yang diikuti 24
orang. Keputusannya, mereka siap menari cakalele saat Harganas, sembari
membawa bendera "Benang
Raja". Selain itu, para penari juga diperintahkan menyimpan bendera di
celana dalam.
"Selanjutnya pertemuan dilakukan pada tanggal 14, 19, dan 24 Juni. Tanggal
24 Juni, para pelaku
berangkat dari Desa Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah
(Malteng)
menggunakan speed boat," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sisno Adiwinoto
mengungkapkan, Polri kini
memburu tokoh RMS, Alex Manuputy yang kabur ke Amerika Serikat. Alex
diduga sebagai dalang insiden
pembentangan bendera RMS saat peringatan Harganas di Ambon. [ROB/VL/G-5]
Last modified: 4/7/07
---
2 Juli 2007
Link - http://www.analisadaily.com
Bendera Bintang Kejora Dikibarkan di Lapas Abepura, Jayapura
Jayapura, (Analisa)
Sekelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sedang mendekam
di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, Jayapura, Papua, baik nara pidana politik
(Napol) maupun tahanan
politik (Tapol) pada Minggu mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam
rangka HUT OPM (1 Juli 1969-
2007).
Pengibaran bendera dilakukan oleh Yusak Pakage, yang merupakan Tapol
yang pernah pula
mengibarkan bendera yang sama pada 1 Desember 2005 bersama rekannya Filep
Karma. Hadir pula
Cosmos Yual Napol kasus peristiwa berdarah 16 Maret 2006 di depan
Universitas Cenderawasih
(Uncen), Abepura, Jayapura.
Yusak Pakage, kepada wartawan mengatakan, HUT OPM yang mereka rayakan
bukan merupakan hal
yang baru, sebab telah di deklarasikan di Kamp Victoria, Kabupaten Kerom
oleh Pimpinan OPM, Jacob
Pray dan Zeth Rumkorem.
Ia menjelaskan, apa yang dilakukan OPM bertujuan melindungi dan
mempertahan ciri khas orang asli
Papua.
"OPM melindungi keaslian orang Papua," kata Pakage. Pantauan di tempat
kejadian, pengibaran
bendera Bintang Kejora dilakukan di atas atap rumah Lapas Abepura yang
juga dikuti beberapa
Tapol/Napol lainnya, namun kejadian ini tidak berlangsung lama sebab
aparat keamanan Lapas segera
bertindak memerintahkan mereka menghentikan perbuatan itu dan turun dari
atas atap rumah tersebut.
Mereka langsung diamankan oleh aparat keamanan Lapas Abepura untuk dimintai
pertanggunjawabannya. (Ant)
---
Forward:
Siaran Pers TAPOL
Pencekalan Terhadap Anggota Kongres Amerika Serikat Merupakan Sebuah
Kemunduran Bagi Demokrasi di West Papua
3 Juli 2007 Keputusan, yang diumumkan kemarin, oleh pemerintah Indonesia
guna mencegah Anggota Kongres Amerika Serikat mengunjungi West Papua, akan
mengganggu usaha-usaha mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi di
wilayah itu kata TAPOL, organisasi HAM yang bermarkas di Inggris.
Keterbukaan dan kebebasan bergerak yang lebih besar adalah hal yang pokok
bagi pencapaian perdamaian, demokrasi dan penghormatan yang semakin baik
bagi HAM di West Papua" kata juru bicara, Paul Barber.
Akses yang bebas bagi anggota-anggota parlemen internasional, diplomat,
jurnalis dan organisasi-organisasi HAM akan mengarah pada pemahaman yang
lebih baik mengenai situasi di wilayah itu dan pelaporan yang jauh lebih
akurat. Hal ini akan menguntungkan pemerintah Indonesia.
Pembatasan akses merupakan kontra-produktif dan mengarah pada kecurigaan
bahwa pemerintah (Indonesia) memiliki sesuatu yang disembunyikan dari dunia
luar, tambahnya.
Perdamaian dicapai di Aceh terima kasih sebagian besar karena dibukanya
provinsi itu kepada masyarakat internasional menyusul tragedi tsunami pada
Desember 2004, sebagaimana dikemukakan oleh TAPOL.
Faleomavaega adalah Wakil Kongres Amerika dari wilayah kepulauan Pasifik
Amerika Samoa. Beliau adalah pendukung utama penentuan nasib sendiri (self
determination) bagi Papua Barat. Dia dijadualkan tiba di Jakarta hari ini.
Direktur Jenderal Kementrian Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Amerika,
Eddhi Hariyadhi, mengatakan bahwa dia tidak akan diizinkan berkunjung ke
Papua karena kunjungannya akan dieksploitasi oleh kelompok-kelompok tertentu
untuk menciptakan kerusuhan-kerusuhan.
Alasan pelarangan itu sepenuhnya dibuat-buat dan suatu tanda dari komitmen
yang tidak jelas terhadap kebebasan-kebebasan yang mendasar, kata Barber.
Ironisnya, larangan tiba baru saja sebulan setelah sebuah kunjungan ke West
Papua oleh Utusan Khusus Sekjen PBB mengenai Pembela-pembela HAM, Hina
Jilani, yang melahirkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif
bagi bagaimana memperbaiki situasi HAM di wilayah itu.
SELESAI,
Translated by DC
---
============================================================================
KABAR IRIAN ("Irian/Papua News since 1994") www.kabar-irian.info -
www.kabar-irian.com
NOTE: "All items are posted for their news/information content. They are
not necessarily the views of IRJA.org or subscribers. "