[Kabar-Irian] Berita: Bulan Juli 15 s/d Augustus 16 2007 (Bahasa)

["Admin-Editors Kabar-Irian" <editors@kabar-irian.info>]

========================KABAR IRIAN=========================================
News on Irian Jaya/West Papua/IRJA-BAR

Unsubscribe/Change Options: 
http://www.kabar-irian.info/mailman/listinfo/kabar-irian
Archives: http://www.kabar-irian.info/pipermail/kabar-irian

Email Commands- Subscribe/unsubscribe/options/help
List-Post: kabar-irian@kabar-irian.info
List-Help: kabar-irian-request@kabar-irian.info?subject=help
List-unsubscribe: kabar-irian-request@kabar-irian.info?subject=unsubscribe
List-subscribe: kabar-irian-request@kabar-irian.info?subject=subscribe
Contacts: admin@irja.org, news@kabar-irian.info, editors@kabar-irian.info
www.kabar-irian.com - www.kabar-irian.info 

Too much mail? Switch to the digest version. As a matter of policy we DO NOT 
handle requests except in emergencies.

Kabar Irian (Papua)

S/d Augustus 16 2007

Topik2

* Oknum Karyawan Freeport Diduga Terlibat Kegiatan Separatis OPM
* NKRI, Harga Mati
* Para Pejuang Keutuhan NKRI Tolak Lambang Kultur Papua
* Perangi Sparatisme dengan Perbaikan Ekonomi
* Mantan Panglima TPN/OPM pun Menolak
* Inkonsistensi Pemerintah Memerangi Separatisme
* Menanggapi Kontroversi Bentangan Bintang Kejora
* Menjual Referendum ke Amerika
* DPR Papua Minta Insiden Bintang Kejora Tak Disoal
* Pejuang Papua Keluhkan Minimnya Perhatian
* Gubernur Papua Turukam: 116 Orang Keracunan Makanan
* Aparat Tak Serius Lindungi Pekerja HAM di Papua
* Mahasiswa Uncen Tolak Gelar Pasukan di Papua
* SBY Bangga Dengan Anak - Anak Papua
* Masyarakat Oksibil Minta Polisi Ditarik
* Hak Anak dan Pencegahan AIDS di Papua
* Polda Papua Terima 1.797 Bintara
* Pertemuan Yudhoyono-Howard, Seorang Mahasiswa Papua Ditangkap
* Alexander H. Manuputty: Pengibaran Bendera Memang Kami Rancang
* Menelusuri Kehidupan Masyarakat Bugis-Makassar di Jayapura
* Separatisme Langgar Syariah
* Injjros, Kampung Tua di Papua Butuh Sentuhan
* Sejumlah wanita Papua...
* Di Dok V, Seorang Warga Tertembak
* Dikeroyok, Mahasiswi Lapor Polisi
* Kondisi Politik Papua Stabil
* Di Tanah Hitam, Rumah Kakak Beradik Dibakar
* DMI Jayapura Utara Terbentuk
* Tarian Sampari...
* Korban Heli TNI-AU yang Jatuh di Papua Sulit Diidentifikasi
* Sarang Semut, Obati Segala Macam Penyakit?
* Polda Papua Siapkan 350 Anggota Amankan Freeport
* Pro-Kontra Microchip bagi Pengidap HIV/AIDS di Papua
* Lagu Rakyat Biak Masuk Kurikulum Muatan Lokal
* Korban Helikopter TNI AU di Papua Sulit Diidentifikasi
* Pemerintah Gagal Cegah Penyebaran HIV/AIDS
* Penduduk Asli Papua Nugini Antara Tradisi dan Modernitas
* AMAN Desak Pemerintah Dukung Hak Masyarakat Adat di PBB
* Pesta Budaya Papua VI, Peluang Promosi Wisata
* Ekspor Papua ke Jepang Capai US$ 92,8 Juta
* Seruan Dewan Adat Papua
* Bercita-cita Membangun Papua
* BBM di Papua Diekspor
* 10 Petinju Papua Berlatih di Thailand Hadapi PON 2008
* Pemerintah Minta Freeport Turunkan Produksi


---

http://www.antara.co.id/arc/2007/7/13/oknum-karyawan-freeport-diduga-terlibat-kegiatan-separatis-opm/


13/07/07 01:10
Oknum Karyawan Freeport Diduga Terlibat Kegiatan Separatis OPM

Timika, Papua (ANTARA News) - Penyidik Polres Mimika saat ini tengah
mengusut keterlibatan oknum

karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), Melki Tabuni, dalam kegiatan
separatis Organisasi Papua

Merdeka (OPM).

Melki Tabuni, karyawan pada bagian oreflow Grasberg Tembagapura, dalam
dokumen Struktur Badan

Kerja Daerah (Name Ndugy) PK II Wamena Timika yang ditemukan aparat Satuan
Tugas (Satgas)

Amole II saat penangkapan anggota OPM, Musa Kombana Tabuni, Kamis,
tercatat menduduki jabatan

sebagai Sekretaris Umum.

Selain itu, Melki Tabuni juga diketahui selama ini sering menampung Musa
Kombana Tabuni di kamarnya

M 241 Ridge Camp Mile 72 Tembagapura.

Saat diinterogasi aparat Polres Mimika, Kamis, Melki Tabuni membantah
terlibat dalam kegiatan OPM.

"Saya tidak pernah tahu kalau nama saya dimasukkan dalam struktur
kepengurusan Badan Kerja Daerah

PK II Wamena Timika. Semua dokumen yang ditemukan di kamar saya bukan
milik saya pak, itu milik

Musa. Saya tidak pernah tahu kegiatan mereka," tuturnya.

Menurutnya, sejak beberapa bulan belakangan ini Musa Kombana Tabuni sering
mengunjungi kamar

tidurnya untuk meminta makanan. Adapun kegiatan Musa Kombana Tabuni
sehari-hari yaitu mendulang

emas di areal sungai Kali Kabur Mile 71.

"Sering-sering dia datang ke kamar untuk minta makan. Kebetulan dia
berasal dari satu kampung dengan

saya di Sinak Wamena. Saya hanya tahu dia bekerja sebagai pendulang,"
tambah Melki.

Musa Kombana Tabuni (30) ditangkap aparat brimob yang tergabung dalam
Satgas Amole II yang

dipimpin Ipda Bl Malau di heatroad Mile 72 Tembagapura, Kamis pagi sekitar
pukul 08.30 WIT. Saat

ditangkap, Musa sedang memotret pos Satgas Amole II dan pos security PTFI
dengan handphone

kamera miliknya.

Melihat gerak-gerik yang mencurigakan tersebut aparat lalu membawa Musa ke
pos security untuk

diinterogasi. Mula-mula Musa mengaku berstatus sebagai mahasiswa yang
sedang berkunjung ke

Tembagapura. Namun setelah dimintai dokumen perjalanan, Musa tidak bisa
berkelit lagi.

Aparat kemudian menggeledah tas milik Musa dan menemukan sejumlah dokumen
penting dan buku-

buku yang berisi perjuangan kelompok separatis OPM. Saat itu juga aparat
menggelandang Musa ke

Tembagapura dan selanjutnya dibawa ke Markas Detazemen B Brimob Mimika di
kota Timika dengan

mobil.

Dari keterangan Musa inilah aparat mendapatkan informasi jika selama ini
ia selalu menginap di kamar

Melki Tabuni. Tidak lama kemudian, aparat juga menggeledah kamar Melki
Tabuni dan menemukan

beberapa dokumen lain.

Dokumen itu meliputi Laporan Rencana Kerja Umum dan Badan Kerja Daerah PK
II Wamena Timika

Papua Barat Tahun 2007 oleh Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) yang
ditandatangani Apa M Tabuni

selaku Sekjen dan Pdt Willem Tabuni SMPAK selaku Dewan Penasihat.

Selanjutnya surat kepada Panglima Komando Tertinggi TRPB Jendral Mathias
Wenda dan Struktur

Badan Kerja Nasional Name Ndugy tahun 2007 serta beberapa surat penting
lainnya.

Aparat juga menemukan uang Rp 7 juta yang tersimpan dalam amplop dan
sebuah handphone milik

Melki.

Dengan temuan bukti-bukti tersebut, aparat Satgas Amole II menangkap Melki
di tempat kerjanya dan

selanjutnya dibawa ke Timika untuk menjalani pemeriksaan.

Setelah menjalani pemeriksaan singkat di Markas Detasemen B Brimob Timika,
Kamis petang sekitar

pukul 17.00 WIT Musa dan Melki diserahkan kepada aparat penyidik Polres
Mimika untuk diproses lebih

lanjut.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

---


KOMPAS
 Jumat, 13 Juli 2007

NKRI, Harga Mati


Aloys Budi Purnomo

Pemerintah harus tegas, jangan sampai Partai GAM menjadi embrio gerakan
separatis. Itulah pernyataan

Gubernur Lemhannas Muladi tentang munculnya Partai GAM di Nanggroe Aceh
Darussalam (Suara

Pembaruan, 10 Juli 2007).

Pernyataan itu lahir sebagai kekhawatiran atas wacana referendum di Aceh
untuk memerdekakan diri

dari NKRI yang bakal diajukan Partai GAM dalam parlemen lokal. Wacana itu
masih bersifat spekulatif,

lahir dari kajian Lemhannas terkait dengan keinginan GAM untuk
memerdekakan diri lewat referendum

setelah menguasai parlemen.

Menurut Muladi, pendirian Partai GAM menyalahi Undang-Undang Nmoro 11
Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh terkait partai lokal dan Nota Kesepahaman Helsinki.
Karena itu, Partai GAM harus

dihentikan secara yuridis sehingga tidak bisa ikut pemilu (Kompas, 11/7).

Bahaya laten

Harus tetap disadari, bahaya laten separatisme dan disintegrasi selalu
menghantui keutuhan republik ini.

Baru-baru ini kita dikejutkan bangkitnya roh kelompok Republik Maluku
Selatan (RMS) di Ambon, Maluku.

Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Lapangan
Merdeka, Ambon, beberapa

waktu lalu, tiba-tiba diwarnai insiden oleh sekelompok pendukung RMS.
Insiden itu membuat panik panitia

penyelenggara dan aparat keamanan.

GAM di Aceh, RMS di Maluku, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua ialah
percik-percik api

separatisme dan disintegrasi yang de facto menjadi bahaya laten, yang
rupanya akan terus muncul dan

menjadi tantangan bagi keutuhan NKRI.

Kecuali berbagai kelompok separatis disintegratif yang bersifat
teritorial, republik ini juga masih harus

berhadapan dengan kelompok-kelompok serupa yang lebih bersifat ideologis.
Yang terakhir justru kerap

lebih sulit dikendalikan sebab bergerak dalam tataran regulatif yuridis
yang kerap dengan mudah

menyusup ke sistem perundangan kita.

Akibatnya, produk hukum dan undang-undang yang harus berlaku guna mengatur
kehidupan bersama

yang menyejahterakan bangsa terjebak ke dalam kepentingan politik dan
ideologis sektarian sesaat.

Ujung-ujungnya, gerakan itu memasung kemerdekaan kelompok minoritas dalam
level apa pun, sosial,

keagamaan, dan kebudayaan.

Dalam arti tertentu, gerakan separatis disintegratif yang kedua ini lebih
berbahaya dibandingkan dengan

yang pertama. Gerakan pertama bisa dengan mudah- meski tidak pernah
menyelesaikan masalah-

dihentikan dengan aksi penumpasan dan pendekatan militeristik, dengan
bermacam bentuk korban dan

ketidakadilan yang menyertainya.

Rekonsientisasi nasionalisme

Sebenarnya, bahaya-bahaya laten gerakan separatis disintegratif itu selalu
nyata di hamparan nusantara

ini, entah yang bersifat teritorial maupun ideologis. Untuk itulah, perlu
terus dikumandangkan perlunya

membangun kesadaran kembali wawasan kebangsaan. Itulah yang disebut
rekonsientisasi nasionalisme.

Benar, NKRI merupakan harga mati, yang tidak bisa ditawar demi menjaga
keutuhan republik dari

maksud jahat sekelompok oknum yang hendak mencabik-cabik kesatuan bangsa.
Namun, demi harga

mati sebuah NKRI, kita tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan, termasuk
di dalamnya, hak-hak

paling asasi milik setiap warga.

Oleh karena itu, dalam rangka membangkitkan rekonsientisasi nasionalisme,
kita perlu kembali pada spirit

founding mothers and fathers republik ini yang telah meletakkan
dasar-dasar ideal konstitusional bagi

kelangsungan hidup bangsa. Paling tidak tiga unsur perlu diperhatikan
untuk rekonsientisasi

nasionalisme.

Pertama, secara konstitusional, UUD 1945 dan Pancasila harus menjadi
bingkai dalam menangani

berbagai gerakan separatis disintegratif. Dua warisan dasar hukum bagi
republik ini tidak bisa ditawar-

tawar lagi untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
guna memperkokoh

semangat dan kesadaran wawasan kebangsaan.

Kedua, secara kultural, rekonsientisasi nasionalisme dapat mengacu pada
warisan luhur kesadaran

bahwa bangsa ini memang beragam, tetapi tetap dalam kesatuan. Itulah
warisan luhur nilai kebangsaan

yang terungkap dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang beragam,
tetapi tetap dalam kesatuan

yang harus saling menghormati demi keutuhan bangsa ini. Keragaman tidak
harus dihadapi dengan

kekerasan, apalagi penumpasan!

Ketiga, secara ekonomi-sosial, kesejahteraan dan keadilan, yang sering
menjadi motivasi dasar

munculnya gerakan separatis disintegratif itu, harus menjadi prioritas
perjuangan para elite politik dan

pemerintahan kita, mulai dari pusat hingga daerah.

Perhatian dan perjuangan demi pemerataan kesejahteraan dan keadilan
sebenarnya merupakan pilar

utama untuk meresapkan kesadaran akan nasionalisme yang paling efektif.
Namun, ini yang sering gagal

dilakukan elite politik dan pemerintahan kita.

Akibatnya, ketidakpuasan meluas menjadi berbagai gerakan separatis
disintegratif. Sebelum terjadi

pemerataan kesejahteraan dan keadilan seluas nusantara, selama itu juga
bahaya-bahaya laten yang

mengancam keutuhan NKRI akan terus merebak di republik ini.

Tugas utama elite politik dan pemerintahan kita adalah membayar harga mati
NKRI dengan pemekaran

kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, bukan dengan pendekatan
kekerasan dan penumpasan yang

bersifat militeristik.

Aloys Budi Purnomo Rohaniwan, Pemimpin Redaksi Majalah INSPIRASI, Lentera
yang Membebaskan,

Semarang


---


http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=299929&kat_id=23


Para Pejuang Keutuhan NKRI Tolak Lambang Kultur Papua



Jayapura--RoL-- Para pejuang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) bersama generasi

mudanya menyatakan menolak secara tegas bendera Bintang Kejora, lagu Hai
Tanahku Papua dan

burung Mambruk sebagai lambang kultur orang Papua.

Hal itu disampaikan para pejuang dan generasi pejuang keutuhan NKRI di
Papua pada jumpa pers yang

berlangsung di Jayapura, Kamis (12/7) menanggapi berbagai upaya dari
banyak pihak untuk menjadikan

bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan burung Mambruk sebagai
lambang kultur orang

Papua. "UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua tidak
mengamanatkan bendera

Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan burung Mambruk sebagai lambang
kultur orang Papua,"

kata salah seorang tokoh pejuang NKRI, Daniel Wanda.

Tetapi, lanjutnya UU Otsus itu hanya mengamanatkan bahwa Provinsi Papua
dapat memiliki lambang

daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kulturall bagi kemegahan jati
diri orang Papua dalam bentuk

bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol
kedaulatan.

Merekapun meminta pihak DPR Provinsi Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua
(MRP) agar tidak

mengesahkan simbol-simbol tersebut menjadi lambang kultur orang asli Papua
karena lambang itu

merupakan simbol pemisahan Papua dari bingkai NKRI.

Para pejuang dan generasi pejuang NKRI ini pun menolak intervensi DPRP
terhadap Polda Papua yang

sedang melakukan penyidikan terhadap Dewan Adat Papua (DAP) yang nyata
adalah separatis. "Kami

juga meminta agar Bab II pasal 2 dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus
bagi Papua segera

direvisi karena memberikan ruang bagi disahkannya bendera Bintang Kejora,
lagu Hai Tanahku Papua

dan burung Mambruk sebagai lambang daerah walaupun tidak diposisikan
sebagai simbol kedaulatan.

Semua komponen masyarakat Papua harus ikutserta dalam penetapan lambang
daerah," kata Daniel

Wanda.

Para pejuang dan generasi muda pejuang NKRI ini pun menyatakan bahwa DPRP
merupakan wakil

seluruh rakyat Papua sebaliknya bukan hanya wakil DAP. Untuk itu DPRP
perlu menerima aspirasi dari

seluruh rakyat Papua yang memiliki aspirasi nasionalisme Indonesia.

Pada bagian terakhir pernyataan sikap itu, mereka meminta agar menjadikan
1 Mei (1963) sebagai hari

kembalinya Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi Indonesia, hari
lahirnya pemerintahan Provinsi

Irian Barat sekaligus menjadikan hari itu sebagai hari raya nasional serta
memberlakukan 1 Mei sebagai

hari libur di seluruh wilayah NKRI khususnya di tanah Papua.

Hadir pada kesempatan jumpa pers tersebut dan ikut menandatangani
pernyataan sikap para pejuang

dan generasi muda pejuang keutuhan NKRI itu adalah tokoh pejuang dan tokoh
adat, Ramses Ohee,

Ketua Rumpun Trikora, Alfons Nussy, Tokoh generasi muda pejuang, Daniel
Wanda, Nico A.J.Maury

dan Yoppy Kafiar serta tokoh perempuan Heemskercke Bonay.

---



http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=294685

Senin, 16 Juli 2007,

Perangi Sparatisme dengan Perbaikan Ekonomi


Beberapa waktu lalu, Indonesia kembali dikejutkan munculnya aksi gerakan
separatisme. Pertama, upaya

pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon saat peringatan
Hari Keluarga Nasional.

Kedua, pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh sejumlah
aktivisnya yang dipenjara

di Lapas Abepura, Papua, dalam rangka HUT OPM.

Munculnya kembali aksi gerakan separatisme, seperti RMS, OPM, dan GAM, itu
patut dipertanyakan.

Mengapa gerakan separatisme tersebut kembali terjadi? Menurut saya, hal
itu disebabkan ketidakadilan

ekonomi yang dirasakan rakyat di wilayah tersebut.

Besarnya kekayaan alam di wilayah itu, ternyata, tidak diikuti kehidupan
rakyat yang sejahtera.

Mayoritas rakyat di wilayah tersebut justru hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebaliknya, yang menikmati kekayaan mereka adalah perusahaan asing,
khususnya yang beroperasi di

Papua. Karena itu, agar gerakan sparatisme bisa segera diredam, perbaikan
ekonomi di daerah-daerah

tersebut harus dipercepat. Jangan biarkan sparatisme menjelma karena
mereka miskin dan kekayaan

alamnya disedot perusahaan-perusahaan asing.


Linda Olvia S., Tembok Dukuh Surabaya (Email: missparadise_07@yahoo.com)

---

http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1871

16 Juli 2007 04:16:39



Mantan Panglima TPN/OPM pun Menolak

Jika Bintang KejoraDijadikan Simbol Daerah

JAYAPURA-Ribut-ribut soal wacana Bendera Bintang Kejora, Lagu Hai Tanahku
Papua dan Burung

Mamberuk sebagai simbul kultur orang asli Papua, juga mengundang perhatian
mantan Panglima

TPN/OPM (Tentara Pembebasana Nasional/Organisasi Papua Merdeka) wilayah
Mamberamo-Scotiau,

Mathias Tabu.

Dirinya menolak dengan tegas jika Bendera Bintang Kejora, Lagu Hai Tanahku
Papua dan Burung

Mamberuk dijadikan sebagai simbul kultur orang asli Papua. Sebeb
menurutnya, Bendera Bintang Kejora

bukanlah lambang kultur orang Papua, tapi itu murni sebuah lambang atribut
perjuangan OPM.

"Siapa yang bilang Bendera Bintang Kejora itu merupakan lambang budaya
orang Papua. Tidak ada

dalam sejarah itu. Itu omong kosong. Jika itu dikatakan lambang perjuangan
OPM, maka itu baru benar,"

ujarnya kepada Cenderawasih Pos usai bertemu dengan Dandim 1701/Jayapura,
Letkol Kav A.H

Napoleon di Makodim, Sabtu (14/7).

Menurut Mathias Tabu yang didampingi 12 orang mantan anak buahnya, selama
19 tahun (1963--1982)

dirinya mengunakan atribut Bendera Bintang Kejora sebagai lambang
perjuangan dan semangat OPM.

Untuk itu, dirinya minta kepada DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) dan
MRP (Majelis Rakyat

Papua) untuk menghentikan segala upayanya dalam melegalkan atribut Bendera
Bintang Kejora, Lagu

Hai Tanahku Papua dan gambar Burung Mambruk sebagai simbol budaya orang
Papua.

"Mereka tahu itu. Mereka (DPRP dan MRP) jangan tipu-tipu rakyat Papua
dengan berbagai argumen dan

komentar seolah-olah keberadaan atribut itu adalah hal yang biasa. Saya
tahu persis sejarah keberadaan

Bendera Bintang Kejora dan bendera inilah yang akan digunakan sebagai
bendera kebangsaan Papua,

jika nanti merdeka," ujarnya.

Sekadar diketahui, Mathias Tabu yang kini berumur 71 tahun, adalah mantan
panglima yang juga

Presiden TPN/OPM Mamberamo Scotiau Tahun 1963-1982. Dia menyerahkan diri
dan kembali ke

Pangkuan Ibu Pertiwi NKRI pada Tahun 1983.
Selama 19 tahun berjuang di hutan untuk meraih kemerdekaan Papua (OPM),
dia memiliki wilayah

perjuangan di wilayah Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Keerom, yakni
sepanjang Mamberamo-Usku-

Ubrub-Senggi-Arso-Muara Tami- Scotiau-Bewani.

Saat itu, jabatan dia adalah Panglima TPN/OPM Kodap (Komando Daerah
Perjuangan) II Mamberamo-

Scotiau. Dia bersama kakaknya Marthen Tabu (Almarhum) di masa perjuangan
tahun 1970-1980 adalah

Panglima TPN/OPM Kodap II dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) TPN/OPM.


Semasa perjuangan, Mathias Tabu memiliki anak buah sekitar 800-an,
sehingga termasuk salah satu

tokoh TPN/OPM yang disegani, bahkan masuk dalam daftar TO ( Target
Operasi) atau orang yang paling

dicari TNI pada saat itu.

"Jika adik mau tahu, Mathias Wenda itu dulu adalah anak buah saya. Saya
berjuang untuk Papua

merdeka setelah melihat penderitaan yang dialami rakyat Papua. Tapi
sekarang saya melihat kondisi

Papua jauh lebih baik dan sedikit makmur, apalagi katanya Papua banyak
uang dari dana Otonomi

Khusus," terangnya.

Selama berjuang di hutan, Mathias Tabu dilengkapi dengan persenjataan
jenis AK-47 yang didapat dari

hasil penyerbuan terhadap Pos Yonif 752 di Waris Tahun 1972. Dalam
penyerbuan itu, setidaknya

empat anggota TNI tewas dan 5 pucuk senjata berhasil dirampas ke hutan.

Setahun kemudian yakni 1973, kelompok Mathias Tabu kembali menyerang
Polsek Waris. Dalam

aksinya, 12 pucuk senjata milik Polsek berhasil dirampas dan menyandera
Kapolseknya hingga akhirnya

dilepas di perbatas RI-PNG.

"Saya menyerahkan diri setelah membaca brosur-brosur yang disebarkan TNI
dari udara. Setelah saya

baca, saya sadar ternyata perjuangan saya selama 19 tahun di hutan hanya
sia-sia saja dan tidak ada

tanda-tanda Papua Merdeka. Dari situ saya menyerah ke TNI dan hidup
menjadi anggota warga biasa

seperti sekarang ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya sekali lagi minta kepada DPRP untuk
menghentikan segala upaya yang

akan melegalkan semua atribut perjuangan OPM menjadi lembang budaya Papua.

DPRP diminta agar lebih fokus pada urusan-urusan kesejahteraan rakyat,
membahas Perda-

perda/Perdasus yang berkaitan dengan pengunaan daya Otsus untuk
pemberdayaan dan kesejahteraan

rakyatnya.

"Yang dibutuhkan rakyat adalah kepekaannya melihat kebutuhan-kebutuhan
rakyat di kampung-

kampung. Katanya Papua memiliki uang triliuan rupiah tiap tahun, tapi
mengapa rakyat di bawah masih

menderita. Terus selama ini uang sebesar itu untuk apa?" tandasnya.

Untuk itu, dirinya mengharapkan jangan hanya pejabat yang bisa menikmati
uang Otsus, tapi rakyat juga

memiliki hak untuk menikmati dan merasakan uang tersebut.
Mathias menengarai, jangan-jangan uang rakyat itu malah dihambur-hamburkan
oleh pejabat sendiri

untuk pulang pergi ke Jakarta atau ke kota lain dan menginap di hotel
mewah. Sementara masih banyak

rakyat tidur digubuk-gubuk beratapkan daun sagu, dan anak-anak masih sulit
mengenyam pendidikan,

karena biaya sekolah semakin mahal.

"Harusnya itu menjadi tugas DPRP untuk memperjuangankan hak-hak rakyat dan
mengawasi pengunaan

dana Otsus. Jadi masih banyak tugas penting yang harus dikerjakan DPRP
ketimbang ngurus hal-hal

yang tidak seperti itu," kilahnya.

Ditanya soal aksi pembentangan Bendera Bintang Kejora pada Konferensi
Besar Dewan Adat Papua

(KBDAP), menurut Mathias Tabu, aksi itu sudah menyimpang dari
kegiatan-kegiatan adat. Karena itu,

dirinya mendukung penuh pihak kepolisian untuk memproses kegiatan itu,
termasuk pengibaran Bintang

Kejora di LP Abepura.

Ditegaskan, rakyat Papua tidak lagi butuh bendera tambahan. Yang
dibutuhkan adalah kesejahteraan,

pendidikan dan kesehatan. Sebab, di Papua yang merupakan bagian dari NKRI
sudah memiliki Bendera

Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Garuda Pancasila sebagai
lambang negara.

Dia juga menghimbau kepada anggota TPN/OPM yang masih berada di hutan,
maupun digunung-gunung

atau di pesisir pantai agar kembali ke pangkuan NKRI untuk bersatu guna
membangun Papua agar lebih

maju dan sejahtera.

Diakhi wawancaranya, Mathias Tabu kembali meminta kepada DPRP untuk
menghentikan pembahasan

masalah bendera bintang kejora sebagai symbol budaya, hai tanahku Papua
dan burung mambruk

sebagai lambang daerah. Sebab, pembahasan itu hanya akan memecah belah
rakyat papua yang saat

ini hidup damai, rukun dan tentram.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Elsham (Lembaga Studi Advokasi dan
HAM) Papua, Aloysius

Renwarin SH berharap agar purpaganda soal Bendera Bintang Kejora tak
dijadikan arena judi

kepentingan politik.

Menurut Alosius, terlihat jelas muatan kepentingan yang menjadikan Papua
layaknya sebuah mainan

demi membangun barganning politik antar elite Jakarta. "Secara ekonomi,
Papua ibarat sebuah koloni

bagi Indonesia yang dimamafaatkan demi kesejahteraan dan kemakmuran
segelintir orang yang

berkauasa dan bermodal di Jakarta. Dan kami minta stop Papua dijadikan
sebagai arena politik," kata

Aloysius Renwarin kepada wartawan dalam konferensi pers di kantornya, Ahad
(15/7).

Berkaitan dengan itu, Elsham menyerukan beberapa poin terkait renteran
kejadian di Papua. Pertama,

meminta pihak kepolisian menghentikan proses penangkapan peserta
Konferensi II DAP dan kelompok

tari Sampari dari Manokwari.

Kedua, meminta Pemerintah Jakarta membuka ruang dialog untuk menyelesaikan
masalah Papua secara

adil bermartabat yang dimediasi oleh internasional. Ketiga, dimohon kepada
Presiden Republik Indonesia

untuk segera membubarkan segala macam bentuk organisasi Milisi Merah Putih
bentukan TNI di seluruh

Tanah Papua.

Keempat, diomohon kepada Pemerintah Jakarta, Papua, TNI, Polri dan
Organisasi Intelijen Indonesia

segera menghentikan politik adu domba orang Papua dengan Papua, dan orang
Papua dengan non

Papua.

Poin kelima, dimohon kepada pihak-pihak yang selama ini memobilisasi massa
Paguyuban Nusantara

untuk menghentikan sentimen ras dan agama. Keenam, stop menjadikan Papua
sebagai arena politik.

Ketujuh, segera menghentikan aksi teror dan intimidasi kepada aktivis Hak
Asasi Manusia (HAM) dan

seluruh rakyat Papua.

Kedelapan, pemerintah pusat (Jakarta) diminta segera menghentikan
pengiriman pasukan dan menarik

semua pasukan non organik dari Tanah Papua. Kesembilan, Pemerintah
Indonesia harus membuka

akses pengamat independen asing ke Papua. Dan kesepuluh, Pemerintah RI
diminta segera

membatalkan Inpres No 5 Tahun 2007.

"Masyarakat Papua ingin hidup dalam suasana damai, jangan ada oknum-oknum
tertentu yang ingin

menjadikan daerah ini konflik," tandas Aloysius.(mud/ito)


---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/16/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
Inkonsistensi Pemerintah Memerangi Separatisme


Tjipta Lesmana

Salah satu karakteristik pemerintah Yudhoyono adalah inkonsistensi
menangani berbagai masalah

bangsa dan negara. Dalam memerangi korupsi, misalnya, prinsip "tebang
pilih" tetap dijalankan kendali

pemerintah mati-matian membantahnya. Terhadap kasus lumpur panas di
Sidoarjo, inkonsistensi lebih

telanjang lagi. Inkonsistensi juga tampak menghadapi masalah separatisme.
Simaklah tiga kasus berikut.

Aparat keamanan kalang-kabut dan panik setelah rombongan liar anak muda
bertelanjang dada pada 2

Juli pagi berhasil menyelusup dan menggelar tarian Cakalele ketika
Gubernur Maluku sedang berpidato

dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional di Ambon. Presiden
Yudhoyono yang hadir pun

tersentak. Ia minta supaya aksi liar yang sempat memperlihatkan bendera
RMS itu diusut dan pelakunya

ditindak. "Kita tidak boleh mentolerir aksi separatisme," tandas SBY.

Setelah itu terjadilah men-hunt besar-besaran oleh aparat keamanan dalam
upaya menangkap orang-

orang yang dianggap bertanggung jawab. Seluruh "drama politik" ini
mendapat pemberitaan luas dari

media massa nasional. Sejumlah politisi tiba-tiba tampil sebagai pahlawan
kesiangan mengutuk insiden di

Ambon seraya mendesak pemerintah supaya tidak berkompromi dengan gerakan
separatisme.

Sehari kemudian, Selasa 3 Juli, di Jayapura, ibukota Papua, bendera
Bintang Kejora tiba-tiba

dipertontonkan secara mencolok oleh beberapa penari yang berlaga dalam
rangka upacara pembukaan

Konperensi Masyarakat Adat Papua (MAP) ke-2. Hadir di sana, antara lain,
Gubernur Barnabas Suaebu,

Panglima Kodam Cendrawasih, Kapolda, dan para anggota MAP. Aneh, aksi
gelar Bintang Kejora itu

dibiarkan berlangsung sekitar 5 menit, sebelum diusir petugas keamanan.
Media massa pun tidak

meliputnya secara besar-besaran. Dan tidak ada politisi di Jakarta yang
mengutuk aksi ini.

Apa perbedaan antara pengibaran bendera RMS dengan bendera Bintang Kejora?
Ada yang

berpendapat bahwa bendera RMS itu simbol politik, simbol kemerdekaan
rakyat Maluku; sedang bendera

Bintang Kejora tidak lebih lambang kultural rakyat Papua. Jadi, pengibaran
Bintang Kejora tidak boleh

dipersepsikan sebagai aksi tuntutan kemerdekaan orang Papua. Wacana
seperti ini pernah juga

dimunculkan dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketika itu, bendera
GAM dipandang oleh

kelompok tertentu sebagai simbol kebudayaan orang Aceh. Maka, pemerintah
pusat maupun daerah

Aceh diminta tidak usah bereaksi berlebihan. Bahkan ketika para tokoh GAM
menggunakan atribut-atribut

GAM dalam kampanye pilkada tahun lalu pun, Jakarta diam saja.

Gerakan kemerdekaan di Papua tahun-tahun belakangan ini menunjukkan
indikasi meningkat. Di front

militer, kekuatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) memang semakin tidak
signifikan karena disikat oleh

TNI. Namun, di front diplomasi, mereka memperoleh kemajuan yang
"menggembirakan". OPM misalnya

membuka kantor perwakilan di sejumlah negara di kawasan Pasifik Barat
seperti Fiji dan Vanuatu.

Negara-negara ini sering berkampanye di PBB. Beberapa anasir Kongres
Amerika pun kerap

menggugat keabsahan Pepera 1963 di Irian Jaya. Di Belanda, gerakan
mendorong kemerdekaan Papua

lebih kencang lagi. Satu atau dua judul buku yang menguak kembali sejarah
Pepera sudah diterbitkan.

Pada 2005 sejumlah tokoh RMS dan POM bertemu di Amsterdam.

Rencana kunjungan anggota Kongres AS, Eni Faleomavega, ke Papua awal Juli
yang lalu juga

menimbulkan tanda-tanya, apalagi dijadwalkan pas dengan penyelenggaraan
Konperensi MAP. Di masa

lalu, Faleomavega termasuk anggota Kongres yang gigih memperjuangan
referendum bagi rakyat Papua.

Kini, ia mengaku sudah "bertobat" dalam arti mengakui bahwa kemerdekaan
bukanlah jalan satu-satunya

bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Pada saat-saat terakhir,
pemerintah melarang

Faleomavega berkunjung ke Papua.

Berkaca dari aksi-aksi kemerdekaan yang riil ini, mestinya para pemimpin
kita menyadari betul bahwa

aspirasi kemerdekaan pada sebagian elemen di Papua masih kuat. Dan Bintang
Kejora merupakan

lambang kemerdekaan. Omong kosong pendapat yang mengatakan bendera itu
cuma simbol kultural

yang tidak terkait dengan urusan politik.

Presiden Yudhoyono seharusnya memerintahkan aparat keamanan untuk
menyelidiki dan menindak

tegas siapa saja yang terbukti terlibat dalam aksi pengibaran Bintang
Kejora pada 3 Juli yang lalu. Ingat,

Gubernur adalah wakil pribadi dari Kepala Negara. Menghina Gubernur sama
maknanya dengan

menghina Kepala Negara.

Pemerintah juga harus melarang berdirinya Partai GAM di Aceh. MOU Helsinki
memang tidak secara

eksplisit melarang penggunaan atribut-atribut GAM, termasuk nama, bendera,
atau simbol-simbol GAM

lainnya. Namun, simaklah baik-baik semangat MoU Helsinki. Di situ dengan
jelas disebutkan "Para pihak

bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat
diwujudkan melalui suatu

proses yang demokratis dan adil dalam Negara kesatuan dan konstitusi
Republik Indonesia." Paragraf

ke-4 Mukadimah MoU Helsinki selanjutnya mengatakan "Para pihak yang
terlibat dalam konflik bertekad

untuk membangun rasa saling percaya."


Aspirasi untuk Merdeka

Ya, confidence building, itu yang harus terus-menerus dilakukan oleh kedua
pihak - pemerintah

Indonesia dan GAM - sebagai modal utama untuk membangun kembali Aceh.
Tapi, bagaimana

confidence building bisa terlaksana jika GAM tetap mengibarkan bendera GAM
tinggi-tinggi melalui Partai

GAM? Pendapat bahwa kita tidak usah risau atau bereaksi berlebihan dengan
kehadiran Partai GAM,

menurut hemat saya, adalah sangat keliru, bahkan menyesatkan. Mestinya,
mereka mempertanyakan

untuk apa orang-orang GAM masih tetap menggunakan atribut GAM pasca MoU
Helsinki dan pasca

Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Bukankah nama GAM sendiri secara eksplist
mengindikasikan

aspirasi GAM untuk merdeka dan membawa Aceh keluar dari NKRI? GAM adalah
singkatan Gerakan

Aceh Merdeka. Sesuai namanya, Merdeka adalah tujuan akhir GAM. Setelah
kedua belah pihak

menandatangani MoU di Helsinki, orang-orang GAM mestinya melupakan
aspirasi itu untuk selama-

lamanya. Apalagi dalam Pilkada Gubernur tahun lalu, jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur sekaligus

"disabet" oleh eksponen-eksponen GAM, dan pemerintah Pusat mengakui
keabsahan hasil pilkada itu.

Bukan rahasia lagi, para aktivis GAM sejauh ini masih terus melakukan
aksi-aksi mereka secara

underground. Banyak laporan tentang penduduk yang diperas, dipalak atau
diteror oleh kelompok-

kelompok tertentu. Pengusaha-pengusaha pun dibebani pajak-pajak gelap yang
dikutip oleh orang-orang

misterius. Polisi tahu, tapi tidak punya keberanian untuk memberantasnya.
Bahkan Gubernur Irwandi

Jusuf sudah memerintahkan penghapusan pajak-pajak gelap itu. Namun,
indikasi paling kuat dari sisa-

sisa aspirasi kemerdekaan oleh GAM adalah tidak dilantunkannya lagu
kebangsaan Indonesia Raya

dalam upacara pelantikan Walikota Sabang sebagaimana dikatakan oleh Prof
Muladi, Gubernur

Lemhannas. Jika apa yang dilansir oleh Muladi memang benar, tindakan ini
sungguh suatu penghinaan

pemerintah daerah NAD terhadap pemerintah Republik Indonesia!

Gerakan separatisme di Negara kita jangan sekali-sekali diremehkan. Mereka
tetap eksis, bahkan terus

melakukan aksi-aksi klandestinnya. Perhatikan rentetan kejadian ini:
tanggal 2 Juli insiden bendera RMS

di Ambon, 3 Juli insiden bendera Bintang Kejora dan Jayapura, dan 2 hari
kemudian, 5 Juli, deklarasi

Partai GAM di Aceh. Apakah ini suatu koinsidensi semata? Rasanya, tidak.
Bisa jadi antara eksponen-

eksponen RMS, OPM dan GAM selama ini aktif melakukan kontak-kontak dan
mensinkronkan aktivitas-

aktivitas mereka dalam upaya menggoyang pemerintah Pusat.

Sama halnya dengan terorisme, gerakan separatisme tidak boleh diberikan
angin.


Penulis adalah Anggota Kelompok Kerja Kewaspadaan Nasional Lemhannas


Last modified: 15/7/07

---

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0707/16/opi01.html


Menanggapi Kontroversi Bentangan Bintang Kejora
Oleh
Dr Phil Erari


Ketika sebuah group budaya Papua, mementaskan suatu karya seni pada
penutupan Kongres Dewan

Adat Papua, 6 Juli lalu, bendera dengan lambang Bintang Kejora
dibentangkan. Pesan di balik bentangan

itu, tidak lain, sebagai jawaban atas pertanyaan seorang anak mengapa
ayahnya dan dan orang

sekampungnya mati dibunuh. Kepada anak itu, dijawab bahwa karena Bintang
Kejora itu, maka ia telah

kehilangan mereka yang ia sayangi.

Aparat penegak hukum serta merta menanggapi karya seni itu sebagai unjuk
separatisme oleh para

pelaku sendratari, pihak penyelenggara Kongres Dewan Adat dianggap berbuat
makar. Menanggapi

reaksi yang sedemikian, kita butuhkan suatu persepsi sosial yang jernih,
dengan tidak memandang

sendratari bintang kejora itu dengan kaca mata keamanan, apalagi
menstigmanya secara hitam putih

sebagai aksi makar dan separatisme. Seharusnya, kita menggunakan pisau
bedah analisis sosial politik

yang tepat dengan konteks jelas. Cara pandang penuh kecurigaan sudah tak
lagi pas di era ini. Khusus

buat Papua, di era Otonomi Khusus kreatifitas dan ekspresi budaya yang
sarat dengan kritik sosial politik

patut kita renungkan.

Terminologi teknis "separatisme" perlu dirumuskan secara tepat dalam
konteks Indonesia. Untuk Papua,

tak sepantasnya dikenakan terhadap setiap kegiatan yang bersifat
mengoreksi berbagai kebijakan hukum

dan pembangunan.
Separatisme sepantasnya dipandang sebagai sebuah fenomena kultural,
sebagai akibat ketidak adilan

dan ketidak harmonisan sebuah relasi.

Rakyat Papua, sangat maklum bahwa sejarah Papua dalam Indonesia, berawal
dari rancangan Dubes

AS Eslworth Bunker dan intervensi PBB. Perjanjian New York 1962, sampai
kepada peristiwa Act of Free

Choice 1969. Ini semua membuktikan kepada bangsa Indonesia, bahwa
integrasi itu terjadi akibat

campur tangan pihak ketiga. Inilah yang membedakan Aceh dari Papua. Papua
direbut oleh Indonesia,

melalui tekanan militer dan diplomasi internasional. Proses sejarah itu,
dimenangkan oleh Indonesia.

Tetapi bagi kebanyakan rakyat Papua, itulah trauma dan akar dari berbagai
pelanggaran kemanusiaan

selama empat dasawarsa ini.

Sayangnya, perjuangan darah dan diplomasi politik yang patut dihormati
itu, telah dinodai oleh mereka

yang telah menumpahkan darah anak anak negeri Papua, atas nama
pembangunan, atas nama stabilitas

dan demi NKRI. Papua memang telah dimenangkan secara politik dan ekonomi.
Tetapi, dari pisau bedah

analisis sosial budaya tadi, Papua sebetulnya belum dimenangkan hati dan
batinnya.

Mereka telah menjadi korban dari pendekatan Keamanan dan pendekatan
Pembangunan yang salah.

Pelanggaran HAM yang berlangsung sejalan dengan Pembangunan selama era
Orde Baru (1969-1998)

dan berlanjut di era Reformasi ini, telah melahirkan yang oleh Jakarta
disebut "separatisme".
Reaksi rakyat dengan mengusung bintang Kejora, adalah suatu ekspresi
perlawanan budaya atas ketidak

adilan. Bintang Kejora yang dibentangkan, atau dikibarkan merupakan kritik
sosial terhadap pelanggaran

HAM yang begitu menyeramkan.

Di Papua, rakyat sudah mengalami lapisan dominasi, dari kebijakan ekonomi
yang tidak pro-rakyat,

ditindas dan ditakuti oleh kehadiran para tentara yang tidak melindungi
dan menjaga keamanan. Rakyat

yang selama lebih 40 tahun hidup dalam trauma ketakutan itu, hanya bisa
menyatakan keprihatinan dan

ketakutannya a.l dengan cara mengibarkan bendera Bintang Kejora. Dari
analisis di atas, maka yang

sesungguhnya kita saksikan ialah Bintang Kejora dan tuduhan separatisme
atau makar; tak lain sebuah

kepulan asap, dari kobaran api penderitaan, dan pelanggaran HAM, selama 45
tahun di Papua.
Pendapat Forum Papua, pimpinan Dr.Albert Hasibuan SH dan kawan kawannya
dalam konperensi pers

Selasa,10 Juli di aula CSIS Jakarta yang menyatakan bahwa pengibaran (yang
benar adalah

pembentangan) Bintang Kejora dalam pesta budaya Papua, 6 Juli bukan masuk
dalam kasus

separatisme. Cara pandang seperti inilah yang seyogyanya dipegang oleh
semua elemen bangsa

Indonesia.

Papua janganlah terus dipandang sebagai daerah bermasalah. Hendaknya kita
mengakhiri semua bentuk

kekerasan, agar bangsa kita ini tidak menjadi bangsa yang dicap primitif
pihak lain. Dalam hal ini pihak

Polda Papua agar menerapkan prinsip prinsip good governance, dalam
menangani semua permasalahan

hukum di Papua.

Kita patut merasa prihatin atas cara penanganan masalah Papua, dimana
pendekatan keamanan begitu

sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik sejak awal Integrasi Papua
kedalam Indonesia. Suatu

pendekatan yang ber-lebihan dan cenderung melecehkan hak kultural dan
kemanusiaan orang Papua.
Hal inilah yang saya sampaikan kepada Presiden BJ Habibie pada tanggal 25
September 1998, seusai

delegasi Dewan Gereja se Dunia (DGD) dan Persekutuan Gereja Indonesia
(PGI) mengunjungi Biak dan

Jayapura, dalam suatu kunjungan Pastoral. Dr. Judowibowo Poerwowidagdo
wakil DGD bersama Dr.

Sularso Sopater ketua PGI, Dr. Ketut Waspada (anggota MPH PGI dan saya
sebagai anggota MPH PGI)

menyampaikan kesimpulan kepada Habibie, bahwa rakyat Papua dari semua
komponen, meminta

kedaulatannya dikembalikan. Mereka ingin menentukan masa depannya sendiri.

Presiden BJ Habibie serta merta merespons laporan tim DGD PGI dan
menginstruksikan Jenderal

Sintong Panjaitan, Sekdalopbang, untuk mempersiapkan suatu dialog dengan
rakyat Papua. Dari laporan

tim Dewan Gereja itulah melahirkan kunjungan Tim 100 ke Istana Negara
menemui Habibie pada tanggal

26 Februari 1999. Dialog itu menjadi awal dari sebuah proses demokrasi.
Rakyat menyampaikan aspirasi

secara terhormat dan bermartabat. Yang menjadi intisari dari proses yang
berlangsung adalah sebuah

keprihatinan yang dalam dan kegelisahan atas masa depan rakyat Papua yang
telah lama diperlakukan

secara tidak adil.


Saksi Trauma Kemanusiaan
Dari api penderitaan dan kegagalan pembangunan Kemanusiaan di Papua
itulah, kini terlihat "asap"

yang timbul dimana-mana. Rakyat mengibarkan Bintang Kejora, membentangkan
Bintang Kejora, seperti

peristiwa 6 Juli lalu di GOR Jayapura, menggunakan kaos dengan gambar
Bintang Kejora, dompet,

gambar di layar komputer dst. Ini adalah bukti bahwa Bintang Kejora telah
menyatu dengan hati rakyat

Papua, baik generasi tua maupun generasi mudanya.

Sebuah bukti balik bahwa Papua dalam Era Orde Baru sampai hari ini telah
mengalami pelanggaran

HAM yang sangat mengerikan. Pada tahun 1991, Sinode Gereja Kristen Injili
di Tanah Papua

menerbitkan sebuah buku putih berjudul Untuk Keadilan dan Perdamaian. Di
situ dibentangkan beberapa

kasus pelanggaran HAM a.l. di Tor Atas, Sarmi, dimana seorang kepala desa
dibantai dan tubuhnya

dibakar, laksana sate manusia. Dua pasang calon suami istri, tanpa busana
di tepi pantai Sarmi dipaksa

bersetubuh. Rakyat Papua di setiap pelosok menyimpan kisah kisah
menakutkan itu.

Pemerintah Indonesia, tak bisa lagi menutup diri dari sebuah trauma
kemanusiaan masa lalu yang pada

akhirnya melahirkan sebuah asap yang disebut Bintang Kejora, yang menjadi
saksi dan lambang dari

suatu trauma kemanusiaan, dan bukannya sebuah separatisme yang menyeramkan
dan mengundang

ketakutan. Bintang kejora tak mungkin mengalahkan kekuatan bersenjata yang
dimiliki negeri kita ini.
Jadi, akhirilah pendekatan keamanan yang berlebihan. Bentangan Bintang
Kejora dalam sebuah event

budaya adalah sebuah kreatifitas dan ekspresi seni atas sebuah
ketidakadilan yang tidak diperoleh diatas

mimbar dan panggung hukum di negeri ini. Eksperesi seperti ini juga sering
dilakukan orang Aborigin di

Australia. Juga oleh suku Maori di Selandia Baru, dan antara orang Indian
di Kanada. Perlawanan

budaya seperti itu merupakan suatu fenomema sosial secara global yang
patut dihargai, bahwa rakyat

dalam penderitaannya, masih tampil segar dan kreatif.

Penulis adalah dosen di STT-GKI Abepura, anggota Partnership For
Governance Reform Indonesia.

---

http://www.gatra.com/artikel.php?id=106067

Papua
Menjual Referendum ke Amerika

Usai sudah gelaran Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua. Perhelatan
akbar lima tahunan orang

Papua di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura, itu ditutup Jumat pekan
lalu. Hasilnya, dicapai

kesepakatan berupa tiga butir rekomendasi. Yaitu, Papua bebas dari
penjajahan, mengembalikan hak-

hak dasar, dan meneruskan perjuangan rakyat Papua.

Konferensi yang berlangsung tiga hari itu juga memilih Forkorus
Yoboisembut sebagai Ketua Dewan

Adat Papua (DAP) periode 2007-2012. Ia menggantikan ketua sebelumnya, Tom
Beanel. "Ini

kepercayaan masyarakat adat Papua yang terdiri dari 250 lebih suku. Saya
harus jaga kepercayaan ini,"

kata Forkorus, mengomentari jabatan barunya itu.

Selama konferensi berlangsung, sejumlah tuntutan mengemuka. Antara lain
tuntutan referendum dan

desakan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Acara yang dihadiri ratusan
kepala suku dan dewan

adat dari seantero wilayah berjuluk Pulau Cenderawasih itu juga diwarnai
pengibaran bendera Bintang

Kejora, yang oleh sebagian orang Papua dianggap sebagai bendera Papua
Merdeka.

"Kita sudah berjuang puluhan tahun, mari bersatu melaksanakan referendum,"
ujar perwakilan dewan

adat dari Manokwari, Barnabas Mandacan, yang meneriakkan tuntutan
referendum. Sementara itu,

Thomas Wanmang, perwakilan dewan adat Mimika, mengusulkan proklamasi
kemerdekaan. "Kami

mendesak forum agar membentuk tim khusus untuk melakukan suatu proklamasi
bangsa Papua,"

paparnya.

Niat menggelar referendum di kalangan masyarakat adat Papua bukan barang
baru. Ketika konferensi

pertama, Februari 2002, usulan referendum juga mengemuka. Menurut Direktur
Ridep Institute, Muradi,

isu referendum adalah barang dagangan yang selalu laku dijual ke pihak
asing, terutama Amerika

Serikat. "Jadi, tak mengherankan jika isu referendum kembali diembuskan
peserta konferensi," ujar

Muradi.

Selama ini, Amerika berambisi memiliki militer yang kuat. Untuk itu, butuh
pangkalan militer di luar

negaranya. Nah, sudah cukup lama beredar isu di kalangan intelijen bahwa
Amerika ingin membuka

pangkalan militer di Papua. Misinya, menggantikan pangkalan militer Clark
dan Subic di Filpina yang

sudah lama ditinggalkan.

Hanya saja, Pemerintah Indonesia menolak, dan itu sudah harga mati, tidak
bisa ditawar-tawar lagi. Tapi,

jika terjadi referendum dan Papua merdeka, Amerika berpeluang mewujudkan
ambisinya membangun

pangkalan militer di Papua. "Wajar apabila Amerika perhatian terhadap
masalah di Papua," kata

pengamat pertahanan internasional itu.

Tidak bisa dibantah, isu referendum Papua memang menarik minat rasa ingin
tahu Amerika, terutama

pihak Kongres. Faktanya, pada 2005, Kongres Amerika mengesahkan House
Representatives (HR) 2601

atau Undang-Undang Nomor 2601 mengenai Papua. Isinya mendukung kebebasan
Papua,

mempertanyakan keabsahan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
1969, dan mengkritik

pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Minat atas Papua itu juga ditunjukkan Eni Faleomavaega. Salah satu anggota
Kongres yang mensponsori

lolosnya HR 2601 itu pun menyempatkan berkunjung ke Indonesia, Rabu hingga
Jumat pekan lalu. Ketua

Sub-Komisi Wilayah Asia Fasifik di Kongres ini berniat pula secara khusus
bertandang ke Papua. Hanya

saja, Pemerintah Indonesia menyibukkan Eni dengan berbagai kunjungan ke
sejumlah pejabat. Antara

lain, Eni diarahkan menemui Ketua DPR, Agung Laksono, dan sejumlah anggota
DPR Komisi

Pertahanan dan Luar Negeri di Gedung DPR.

Dilanjutkan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di
Istana Negara. Hari

berikutnya, Eni menyambangi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil
Presiden. Lalu bertemu

sejumlah tokoh masyarakat Papua di Jakarta. Dalam lawatan ini, pemerintah
tidak mengizinkan Eni

berkunjung ke Papua. "Saya kecewa tidak bisa berkunjung ke Papua. Tapi,
mau bagaimana lagi?"

ungkap Eni kepada Gatra.

Padahal, Eni melanjutkan, Ia telah lama mengagendakan kunjungan ke Papua.
Ia ingin melihat secara

langsung kondisi Papua. "Saya berkunjung ke Papua 19 tahun lalu. Yang
terjadi pada saat itu, Jakarta

tidak pernah memperhatikan Papua. Militer banyak melakukan pelanggaran di
sana, seperti melakukan

penculikan dan pembunuhan. Ini sangat tidak positif," tutur politisi asal
Samoa itu.

Meski gagal ke Papua, Eni menilai puas karena sudah ada kemajuan
pembangunan di Papua, seperti

disampaikan Presiden SBY kepadanya. "Dua tahun terakhir ini, di bawah
pimpinan Presiden SBY, sudah

mulai berubah. Beliau (SBY) sangat concern pada kondisi Papua. Jakarta
juga sudah mau

mengimplementasikan otonomi khusus," kata Eni, yang mengaku leluhurnya
berasal dari Papua, bahkan

beberapa jasad leluhurnya dimakamkan di sana.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Andri Hadi, menilai positif hasil
kunjungan Eni selama di Jakarta.

Dikatakannya, tujuan pemerintah mengundang anggota Kongres Amerika, agar
anggota Kongres dapat

memberi pemahaman komprehensif mengenai Papua pada sidang Kongres. "Dia
(Eni) mendapat

pemahaman bahwa pemerintah pada saat ini betul-betul serius memperhatikan
Papua, tidak hanya

bicara, melainkan juga bekerja," ujar Andri.

Pemerintah boleh saja puas. Tapi tokoh masyarakat Papua, Yorrys Raweyai,
punya pandangan lain. Ia

menyangsikan pujian Eni betul-betul tulus. "Bisa jadi, pujian itu hanya
bahasa diplomasi. Dia (Eni) tidak

mungkin bilang tidak baik, karena dia tidak bisa melihatnya secara
langsung. Siapa yang tahu isi pikiran

dan hatinya," kata Yorrys, yang juga anggota Komisi Pertahanan dan Luar
Negeri di DPR.

Pada saat dilakukan pertemuan tertutup bersama sejumlah tokoh masyarakat
Papua, Eni tampak terharu.

Dia tak kuasa membendung air mata mendengar pengakuan bahwa masih ada
ketidakadilan dan

pelanggaran HAM di Papua. "Bisa jadi, yang disampaikan dia di Kongres
nanti bukan apa yang

diceritakan SBY, melainkan apa yang diceritakan para tokoh masyarakat
Papua," kata Yorrys, yang

kerap mendampingi Eni ketika berdialog dengan tokoh masyarakat Papua.

Sujud Dwi Pratisto, Bernadetta Febriana, dan John K. Pakage (Papua)
[Nasional, Gatra Nomor 35 Beredar Kamis, 12 Juli 2007

---

http://www.gatra.com/artikel.php?id=106114

DPR Papua Minta Insiden Bintang Kejora Tak Disoal


Jayapura, 16 Juli 2007 15:24
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta semua pihak agar tak
membesar-besarkan masalah

pembentangan bendera Bintang Kejora pada 3 Juli 2007 di Gedung Olahraga
(GOR) Cenderawasih,

Jayapura, oleh penari tradisional asal Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Hal itu disampaikan Ketua DPRP, Drs Jhon Ibo,MM didampingi Wakil Ketua
Paskalis Kossay dan Wakil

Ketua Ev. Jop Kogoya, pada jumpa pers dengan para wartawan media cetak,
elektronik dan kantor berita

di Jayapura, Senin (16/7).

"Pihak keamanan dalam hal ini polisi telah memanggil para penari dan
mereka yang berkepentingan

dengan persoalan itu untuk diminati keterangan sehingga pihak lain tidak
perlu membentuk kelompok-

kelompok pro dan kontra atas persoalan bendera Bintang Kejora itu," katanya.

Kita semua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga rakyat
tidak boleh dipilah-pilah

dalam kelompok pro dan kontra. Para elit di pemerintahan tidak boleh
membentuk kelompok-kelompok

tersebut yang akhirnya terlibat dalam konflik.

Sebaliknya mereka harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat secara
baik dan

bertanggungjawab. Tentang posisi bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku
Papua, dan burung

Mambruk, semua itu belum pernah dibahas secara formal oleh DPRP.

Menurutnya, semuanya ada mekanismenya, meski Dewan Adat Papua (DAP)
mendesak agar secara

cepat membahas posisi Bintang Kejora sebagai lambang daerah. Namun hal itu
bukanlah kewenangan

DPRP. DPRP tetap menerima aspirasi itu, namun akan diteruskan kepada
Majelis Rakyat Papua (MRP)

untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan MRP
mengajukan rancangan itu

kepada Pemerintah Provinsi Papua dan selanjutnya diajukan kepada DPRP
untuk meminta pengesahan

dan barulah pihak legislatif membahasnya untuk disahkan menjadi Perdasus
tentang lambang daerah

Provinsi Papua.

DPRP bekerja berdasarkan UUD 1945 dan kita semua mengacu pada amanat UUD
1945 itu. Bgitu pula,

DPRP akan bekerja sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus (Otsus) bagi

Provinsi Papua. "Dengan demikian, sampai sekarang belum ada ketentuan apa
pun yang menyatakan

bahwa Bintang Kejora itu adalah lambang kultural orang Papua.

UU Nomor 21 Tahun 2001 pun tidak menyebutkan bahwa Bintang Kejora adalah
lambang kultural orang

Papua," tegasnya. Tetapi instruksi untuk menetapkan lambang daerah itu
telah tercantum dalam UU

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang pada Pasal 2
(2) menyatakan bahwa

Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan
simbol kultural bagi

kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu
daerah yang tidak diposisikan

sebagai simbol kedaulatan.

DPRP pun akan meminta bantuan para cendekiawan untuk meneliti apakah
bendera Bintang Kejora,

burung Mambruk dan lagu Hai Tanahku Papua itu dapat menjadi lambang daerah
Papua. "Para elit politik

di Papua diminta melakukan pembinaan kepada rakyat secara persuasif di
dalam bingkai NKRI,"

pintanya. [TMA, Ant

---

KOMPAS
Kamis, 19 Juli 2007


Pejuang Papua Keluhkan Minimnya Perhatian



Jayapura, Kompas - Komandan Resor Militer 172 Jayapura Kolonel (Kav)
Burhanuddin Siagian, Rabu

(18/7), mengadakan pertemuan dengan ratusan pejuang Trikora dan mantan
aktivis Organisasi Papua

Merdeka di Markas Komando Resor Militer 172 Jayapura. Dalam pertemuan itu,
Siagian menyerukan

agar seluruh komponen masyarakat bersatu menyelesaikan masalah Papua.

Menurut Siagian, pertemuan itu adalah pertemuan sosial dan wujud
penghormatan kepada para pejuang

Trikora serta para mantan aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang
telah mengerti hakikat tujuan

Pemerintah Republik Indonesia.

"Sebelumnya, saya juga telah menggelar pertemuan dengan berbagai komponen
bangsa yang lain,

seperti aktivis lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan paguyuban
masyarakat se-Kota Jayapura,

Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi. Hari ini saya bertemu dengan para
pejuang yang saya

hormati," kata Siagian.

Para tokoh yang saat ini memimpin Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi
Papua Merdeka, seperti

Matias Wenda, Goliat Tabuni, dan Kelly Kwalik, kata Siagian, bukan musuh,
tetapi saudara yang belum

sepaham. "Adalah tugas saya untuk membuat mereka menjadi sepaham," katanya.

Siagian mengingatkan, setiap warga negara wajib membela negara.
"Undang-Undang Dasar 1945

menyatakan setiap warga negara wajib melakukan bela negara. Undang-Undang
Pertahanan Negara juga

menganut Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Harapan saya kepada para
pejuang, dan mantan (OPM),

lakukanlah sesuatu untuk bangsa dan negara itu," katanya.

Pada pertemuan itu, sejumlah pejuang menyampaikan keluhan tentang minimnya
perhatian terhadap

para pejuang. Jika seorang prajurit meninggal, misalnya, keluarga harus
membeli bendera Merah Putih

sendiri, membeli peti mati, dan membayar ongkos penggalian makam di Taman
Makam Pahlawan Rp

350.000.

Sebelum pertemuan, Obed Awinero, mantan pejuang Trikora, memperlihatkan
bendera yang mirip

bendera Bintang Kejora. Bendera kesebelasan Nafri, sebuah kampung di Kota
Jayapura itu, katanya,

telah dibuat tahun 1953. Bendera Bintang Kejora pertama kali dikibarkan
berdampingan dengan bendera

Belanda pada 1 Desember 1961.

"Bendera itu bukan untuk menjadi bendera politik. Kami hanya senang
bendera itu dipakai untuk

olahraga. Kami tidak senang jika dipakai untuk hal lain, kata Awinero. (row)

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/20/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY

Gubernur Papua Turukam: 116 Orang Keracunan Makanan

[SENTANI] Sedikitnya 116 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Yowari di Doyo, karena

menderita sakit perut, mual-mual, dan pusing, setelah makan makanan pada
acara Turun Kampung

(Turkan) Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, bersama masyarakat di
Distrik Depapre, Kabupaten

Jayapura, pada Rabu (18/7). Mereka pada umumnya adalah orang dewasa dan
beberapa di antaranya

adalah anak-anak.

Data di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, di Doyo, menyebutkan bahwa pasien
yang tercatat sampai

Jumat (20/7) siang ini, sebanyak 116 orang.

Dari jumlah itu, 20 masih dalam keadaan kritis sehingga masih ditangani di
Unit Gawat Darurat (UGD)

dan 27 orang dirawat di Ruang Rawat Inap sedangkan sisanya telah
dipulangkan dan menjalani rawat

jalan.

Kepala RSUD Yowari Kabupaten Jayapura, dr Alban Dien, SpBK,ONK kepada
wartawan di UGD RSUD

tersebut mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mengetahui pasti
penyebab terjadinya kesakitan

pada warga. Meskipun demikian, pihaknya tetap melayani masyarakat yang
datang berobat di RSUD

Yowari.

Menurut dr Alban Dien, umumnya keluhan warga adalah sakit perut. Mereka
mengeluh sakit perut dan

pusing-pusing serta badannya terlihat lemas sehingga harus di infus.

Sampai siang ini, sudah lima orang pasien yang dilepas infusnya dan masih
terbaring lemah. Namun

mereka telah diberi obat-obatan dan makanan agar memulihkan kondisi mereka.

Disinggung terkait persediaan obat-obatan, dr Alban Dien mengatakan se-
jauh ini kebutuhan obat-

obatan masih sangat cukup tersedia sehingga tidak perlu khawatir.

Sementara itu, Naomi Soumilena (15) siswa kelas II SMP Negeri Depapre yang
ditemui SP di ruang

UGD mengatakan dirinya merasa mual mulai Rabu malam, dan langsung
muntah-muntah, sampai

akhirnya lemas dan jatuh pingsan. Setelah sadar dirinya telah berada
diatas ranjang di RSUD Yowari.

[GAB/ROB/W-8]


Last modified: 20/7/07

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/21/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
Aparat Tak Serius Lindungi Pekerja HAM di Papua
[JAYAPURA Forum Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua,
Elsam Papua,

Pokja Papua, Kontras papua, dan Demos, menilai Pemerintah Provinsi Papua,
Kepolisian, dan Komnas

HAM, tidak serius memberikan perlindungan terhadap aktivis pembela HAM di
Papua.

Penilaian itu disampaikan menyusul adanya teror dan intimidasi yang
bertubi-tubi terhadap Ketua

Komnas HAM Perwakilan Papua, Alberth Rumbekwan SH, pascapertemuannya
dengan utusan khusus

PBB, Hina Jilani, baru-baru ini di Jayapura. Penilaian itu tertuang dalam
sia- ran pers bersama yang

diterima SP, Jumat (20/7) di Jayapura.

Dalam siaran pers disebutkan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Albert
Rumbekwan masih

menerima teror lewat pesan singkat (SMS) dan dibuntuti orang tidak dikenal
hingga ke tempat tinggal.

Teror dan intimidasi itu dinilai sebagai ancaman yang telah menyerang
pribadi, menghina secara rasial,

bahkan bisa berakhir dengan pembunuhan terhadap Albert. Rumah Albert telah
didatangi orang-orang

tidak dikenal sejak 11 Juni sampai 18 Juli 2007.

Dalam pertemuan dengan Hina Jilani, jajaran Muspida dan Kepolisian dan
menjamin perlindungan hukum

untuk kerja-kerja kemanusiaan. Aparat Polda Papua sempat melakukan
pengawalan kepada Alberth,

namun ancaman tetap berlangsung. "Kami meminta agar Kepolisian melakukan
pengusutan serta

membawa pelaku intimidasi ke dalam proses hukum," kata para aktivis LSM itu,

Kasus tersebut juga telah dilaporkan kepada Komnas HAM, melalui laporan
Komisioner Komnas HAM

Samsudin dan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara. Tetapi hingga
saat ini belum ada

perhatian serius terhadap kasus tersebut.

"Ancaman tersebut merupakan akibat tidak langsung dari lambannya negara
memajukan kondisi HAM di

Papua, khususnya dalam menindaklanjuti berbagai data dan laporan
pelanggaran HAM di Papua,"

demikian siaran pers tersebut. [GAB/A-16]


Last modified: 21/7/07

++++
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/21/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
Mahasiswa Uncen Tolak Gelar Pasukan di Papua

[JAYAPURA] Ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura,
Papua, yang tergabung

dalam Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) menggelar mimbar kampus,
Kamis (19/7). Mereka

melakukan mimbar bebas menyikapi polemik isu pembangunan dan politik yang
tak menentu di Provinsi

Papua.

Mimbar kampus yang berlangsung di halaman Gedung Administrasi Fakultas
Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (FKIP), Kampus Abepura, dilanjutkan dengan acara konferensi pers.

Mereka juga dengan lantang menyatakan penolakan terhadap pembentukan
milisi dan gelar pasukan di

Papua. Juga meminta Gubernur Barnabas Suebu memenuhi janjinya tentang
pemberantasan korupsi.

Selain itu, juga meminta supaya Pemerintah Provinsi Papua dibawa pimpinan
Gubernur Suebu, bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP)
benar-benar

mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua.

"Setop isu-isu politik di Papua, jangan provokasi masyarakat yang sudah
hidup rukun dan damai.

Pembentukan kelompok-kelompok pro dan kontra soal bendera Bintang Kejora
justru akan menimbulkan

persoalan. Jangan bikin suasana yang rukun jadi konflik," kata Presiden
Mahasiswa Uncen Keliopas

Sirami.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Masyarakat Mahasiswa (MPM)
Harris Karubaba dan

mantan Ketua MPM Uncen Deky Ofide meminta pembangunan di Papua menyentuh
kebutuhan rakyat.

Di samping Gubernur Suebu, harus memenuhi janjinya tentang pemberantasan
korupsi secara

menyeluruh.

Menurut Decky, saat Bas Suebu baru terpilih berapi-api menyatakan akan
memberantas korupsi.

Namun, dalam perjalanannya sampai saat ini tidak jelas sejauhmana
pemberantasan itu dilakukan.

Terkait dengan perkembangan isu-isu politik dan pembangunan di Papua SMPT
Uncen mengeluarkan

pernyataan sikap yang berisikan sembilan masalah.

Pertama, meminta kepada Gubernur Provinsi Papua, Ketua DPRP, Ketua MRP
agar bersatu, duduk

bersama menyelesaikan semua persoalan pelanggaran HAM, peningkatan hak
ekonomi, sosial dan

budaya, hukum dan lingkungan hidup.

Kedua, menolak pembentukan atau keberadaan kelompok milisi dan rencana
gelar pasukan di Tanah

Papua. Ketiga, pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap penegak
HAM, aktivis mahasiswa

dalam hal mendorong terciptanya demokrasi di Papua.

Keempat, meminta kepada semua komponen masyarakat di Tanah Papua supaya
tetap hidup rukun dan

damai tidak terprovokasi dengan isu politik yang dimainkan oleh kelompok
tertentu guna mencari

keuntungan pribadi dan kelompok.

Kelima, secara historis diakui bahwa Bendera Bintang Kejora adalah simbol
jati diri dan ideologi orang

Papua, namun dari aspek budaya Bendera Bintang Kejora bukan simbol kultur.

Keenam, meminta pemerintah segera membebaskan tanpa syarat seluruh biaya
kesehatan, pendidikan

di seluruh sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit bagi seluruh orang asli
Papua.

Ketujuh, kepada pemerintah daerah segera menyusun Peraturan Daerah
Provinsi dan Peraturan Daerah

Khusus yang prioritasnya demi kelancaran pelayanan masyarakat.

Kedelapan, DPRP dan gubernur harus segera mengesahkan Perdasus tentang
Parpol. Kesembilan,

hentikan kegiatan dari pihak-pihak tertentu yang mempolitisasi situasi
yang saat ini sudah kondusif.

[ROB/W-8]


Last modified: 21/7/07

---

http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=2271

SBY Bangga Dengan Anak - Anak Papua
Ibu Negara Kirim Motor Pintar




JAYAPURA- Meski jauh di ufuk Timur Indonesia, dan sering disebut-sebut
terbelakang, namun anak-

anak Papua tak perlu kecil hati, karena ternyata anak - anak Papua
memiliki tempat khusus di hati

Presiden H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY bahkan sangat bangga
dengan anak - anak

Papua.


Hal itu disampaikan Presiden SBY dan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono dari Rama
Shinta Hall Dunia

Fantasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta melalui tele confrence dengan 30
anak Papua yang berada di

Aula Gedung Negara Jayapura Papua dalam rangka Hari Anak Nasional.


"Saya bangga dengan putra putri dari Papua, sebab anak-anak kita di Papua
mampu meraih

penghargaan yang tinggi, bahkan ada prestasi dari Papua yang berhasil
merebut First Step to Nobel

Prize, ini membanggakan sekali," katanya.


Presiden SBY sangat berharap agar kedepan semakin banyak anak-anak dari
Papua yang mampu

meraih prestasi dan penghargaan "Sangat diharapkan ke depan semakin banyak
anak-anak dari Papua

yang meraih prestasi seperti itu," ujarnya.


Dalam acara yang ikut dihadiri ratusan anak dari seluruh pelosok negara di
tanah air itu, Presiden

menaruh harapan besar terhadap anak-anak di seluruh tanah air, termasuk di
Papua agar kedepan

mampu memimpin bangsa ini.


Di Jayapura, 30 anak anak Papua yang berdialog dengan Presiden SBY itu
didampingi Gubernur

Barnabas Suebu, SH dan ikut disaksikan sejumlah Muspida Papua.
Dalam dialog melalui tele confrence itu, dua anak Papua menyampaikan
beberapa hal kepada orang

nomor satu di Papua itu.


Salah satunya Alfred D. Mayor, kepada Presiden SBY ia menanyakan kenapa
pemberian makanan

tambahan bagi anak di sekolah - sekolah sekarang ini sudah tidak ada lagi.
Padahal, menurut siswa

Kelas III SMP YPK Kotaraja ini makanan tambahan yang bergizi sangat baik
bagi kesehatan anak-anak.

Hal lainnya yang disampaikannya adalah tentang kondisi anak-anak Papua di
pedalaman yang masih

hidup prihatin, sekolah jauh dari rumah dan tidak ada transportasi. "Kalau
bisa mereka dibangunkan

asrama di dekat sekolahnya, sehingga anak-anak bisa tinggal di asrama,"
katanya.


Menanggapi hal ini, Presiden SBY mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu
baik. Menurutnya,

pemerintah pusat maupun daerah terus memperhatikan pendidikan dan
kesehatan anak-anak.


"Diwaktu lalu memang banyak program yang baik untuk anak seperti makanan
tambahan dan PIN, tapi

sebagian sudah ditinggalkan. Kita semua terus membimbing, mengasuh dan
memberikan bantuan untuk

anak-anak yang disampaikan Alfred, saya kira akan kita pikirkan baik
melalui pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah dalam bentuk apa bantuan itu, tambahan makanan apa, pada
segmen masyarakat

seperti apa. Pemerintah harus terus membantu anak-anak agar badan sehat,
tidak kekurangan gizi, saya

akan bicarakan lebih lanjut," katanya.


Terkait dengan hal kedua yang disampaikan Alfred, Presiden SBY mengatakan
bahwa memang betul di

Indonesai masih ada daerah yang terisolasi dan sulit transportasi,
sehingga ada masalah untuk anak-

anak yang bersekolah. Namun, terkait dengan masalah tersebut, kata
Presiden SBY untuk Papua

sekarang ada kebijakan khusus di Papua. "Gubernur memiliki inisiatif yang
baik demikian juga pemimin

di Papua, apa yang disampaikan itu patut akan dipikirkan,. Otsus sudah
diberikan dengan anggaran

yang besar, mari kita satukan apa yang bisa dilakukan untuk membangun
asrama itu sehingga anak-

anak di pedalaman bisa sekolah dengan baik," terangnya.


Anak Papua lainnya yang berdialog dengan Presiden SBY adalah Desy
Kokorule. Siswa Kelas I SMA

YPPK Taruna Bakti Waena ini menyampaikan rasa bingungnya terhadap ujian
nasional yang telah

diselenggarakan dengan cara menggunakan kertas dan standar nilai kelulusan
yang telah diitetapkan

oleh pusat. "Kami mohon pada bapak Presiden agar anak-anak di Papua diberi
standar nilai khusus,"

pintanya.


Hal lainnya yang disampaikan Desy adalah mahalnya biaya pendidikan
sekarang ini sehingga orangtua

sangat terbebani. "Kami memohon agar anak-anak di Papua bebas dari biaya
pendidikan, karena....,"

Desy berhenti menahan tangis. Sembari menyeka air matanya ia mengatakan
bahwa selama ini orang

tua mereka sangat terbebani dan cukup berat memikul biaya pendidikan.


Menanggapi apa yang disampaikan Desy itu, Presiden SBY mengatakan bahwa
pada dasarnya Ujian

akhir nasional, tujuannya baik agar mutu dan kualitas pendidikan semakin
meningkat. "Agar semakin

kedepan, mutu pendidikan kita makin tinggi mutunya tidak kalah dengan
pendidikan di Negara lain, tidak

kalah dengan anak-anak di Singapura, Thailand, Malaysia dan negara lain,"
katanya.


Dan tentunya, dengan ujian nasional tersebut lembaga pendidikan dan guru ,
orang tua bersama-sama

untuk mempersiapkan anak-anak sebaik-baiknya dengan metode yang baik
sehingga anak-anak siap.


Menyangkut mahalnya biaya pendidikan kata Presiden SBY, pemerintah terus
menerus meningkatkan

anggaran untuk pendidikan sesuai kemampuan keuangan Negara tanpa
mengabaikan anggaran untuk

kemiskinan, kesehatan dan sebagainya.


Kata SBY, sangat mungkin yang tidak mampu sangat diprioritaskan, bukan
hanya melalui BOS, bantuan

infrastruktus atau yang lain. "Saya mengajak gubernur dan semuanya mari
kita pikirkan khusus untuk

Papua apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak yang tidak mampu bisa
dibebaskan biaya pendidikan,"

ajaknya.


Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono kemudian menambahkan, pihaknya juga telah
mengirimkan bantuan

motor pintar yang dilengkapi audio visual dan computer yang dirancang
khusus untuk anak-anak. Motor

pintar ini akan membantu anak-anak dalam belajar lebih baik lagi dan
mengenal tekhnologi. "Anak - anak

di Papua, ibu ingin memberikan kalian motor pintar agar kalian dapat
belajar dengan baik, kita telah

mengirim motor pintar untuk Papua mupun Papua Barat," katanya.


Ditambahkan, tak hanya motor pintar tetapi dirinya juga akan mengirimkan
anak-anak Papua buku - buku

pengetahuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan anak-anak lalu
meminta agar anak-anak di

Papua dapat belajar dengan baik, sehingga menjadi anak yang cerdas dan
pintar. "Anak - anakku,

belajarlah dengan baik, salam sayang dari ibu," katanya mengakhiri dialog
yang berlangsung hampir 30

menit itu

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/23/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
Masyarakat Oksibil Minta Polisi Ditarik
[OKSIBIL] Masyarakat Oksibil, Kabupaten Pengunungan Bintang, Provinsi
Papua meminta jajaran

kepolisian yang bertugas di wilayah ini ditarik atau diganti menyusul
meninggal 3 warga asal Suku

Ngalum yakni Denis Kasipmabin, Markus Uropka dan Demianus Sasaka. Mereka
diduga meninggal

akibat dianiaya aparat Kepolisan Resor Persiapan Pegunungan Bintang
baru-baru ini.

Hal tersebut dikemukakan Tokoh Masyarakat Oksibil, Andi Sasaka di Kantor
Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Bintang, Minggu (22/7) dihadapan utusan Kepolisian
Daerah (Polda) Papua

yang dipimpin Kompol Aloisius Kuwenik, Sekda Kabupaten Pegunungan Bintang,
John Z Tujuwale,

Pastor Paroki Oksibil Trismadi, Anggota DPRD dan ratusan masyarakat.

Mereka juga mendesak agar Kepala Polda Papua segera datang ke Oksibil
untuk mengklarifikasi dugaan

penganiayaan warga yang melibatkan anggota polisi pada Kamis (19/7) lalu.

"Kami mendesak Kapolri di Jakarta agar oknum polisi yang terlibat dalam
penganiayaan dan

pembunuhan tiga warga Suku Ngalum dihukum seberat-beratnya atau dipecat
dihadapan masyarakat

Pegunungan Bintang," katanya.


Tidak percaya

Masyarakat Oksibil sudah tidak percaya lagi kepada polisi yang bertugas di
Pegunungan Bintang.

Pernyataan Andi itu selalu mendapat tepukan tangan dari masyarakat. Mereka
meneriakan yel-yel dalam

bahasa Ngalum yang berarti setuju dengan apa yang dikatakan Andi.

Wakil Ketua II DPRD Pegunungan Bintang, Cosntan Oktemka mengemukakan,
masalah ini terjadi karena

tidak ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah setempat dengan
pimpinan TNI dan Polri di

Kabupaten Pegunungan Bintang.

"Kami meminta bila hasil penyelidikan ada tanda-tanda kekerasan oleh oknum
aparat dan bukan karena

minuman keras, pemerintah harus dapat mendukung upaya proses hukum. Kami
meminta penyelidikan

dilakukan objektif. Saya selaku pimpinan DPRD minta hasil penyelidikan
diumumkan terbuka," katanya.

Oknum polisi yang bertugas di daerah ini lebih banyak membuat kekacauan
daripada menlindungi dan

mengayomi masyarakat. "Kepada pihak TNI yang ada di daerah ini kami
mengucapkan terima kasih dan

penghargaan atas sikap perlindungan yang baik selama ini," tandasnya.

Ketua Tim Polda Papua Aloysius Kuwenik mengatakan, sudah ada 2 orang oknum
yang telah diminta

keterangannya tentang kematian tiga warga sipil tersebut. Sedangkan dari
masyarakat baru 2 orang

dimintai keterangan. Namun, dia enggan mengungkapkan nama atau inisial
kedua oknum polisi tersebut.

Sekda Pegunungan Bintang, John Zine Tujuwalle, mengungkapkan kejadian ini
sudah ditangani Tim dari

Polda Papua. [ROB/W-8]


Last modified: 23/7/07

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/24/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY

Hak Anak dan Pencegahan AIDS di Papua
Oleh Ronald Gunawan

Panggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional, dan sudah 23 kali
diperingati oleh bangsa

Indonesia. Penetapan peringatan hari anak ini merupakan suatu bentuk
perhatian terhadap keberadaan

anak-anak yang merupakan masa depan bangsa ini. Walaupun demikian,
perhatian terhadap kehidupan

anak-anak tidaklah cukup dengan mengadakan acara seremonial saja.
Karenanya Pemerintah Indonesia

juga meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres No 36 Tahun 1990,
di samping

mengundangkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berbagai upaya perlindungan anak dilakukan untuk memastikan keceriaan
anak-anak Indonesia tidak

terganggu tindakan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun
seksual), penelantaran, kekejaman,

kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (Pasal
13 UU No 23 Tahun 2002).

Semua itu dilakukan untuk menjamin masa depan anak yang lebih baik -masa
depan bangsa ini.

Undang-undang ini menjamin empat hak anak yang mendasar, yaitu hak hidup,
tumbuh dan

berkembang, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan. Orangtua, keluarga,
masyarakat, pemerintah

dan negara wajib memenuhi keempat hak anak itu.

Untuk terpenuhinya hak-hak tersebut, UU itu menguraikan lebih jelas bahwa
negara, pemerintah,

keluarga, dan orangtua wajib mengusahakan agar anak terbebas dari penyakit
yang mengancam

kehidupan mereka (Pasal 46).

Pasal ini sepertinya jauh dari kenyataan bila kita mempelajari penelitian
di Tanah Papua tentang HIV dan

AIDS yang dilakukan Departemen Kesehatan dan Badan Pusat Statistik akhir
tahun lalu. Survei itu

menemukan anak-anak Papua berada dalam kerentanan yang tinggi untuk
terkena HIV dan AIDS.

Survei itu menemukan prevalensi HIV di kalangan anak-anak dan pemuda
(15-24 tahun) sebesar 3

persen. Sangat mengejutkan. Lebih jauh lagi, survei itu juga mengungkapkan
kecenderungan semakin

banyak penduduk dengan usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks
pertama sebelum usia 15

tahun dibandingkan penduduk dengan kelompok umur lebih tua.

Kecenderungan itu jauh lebih tinggi pada penduduk perempuan dibandingkan
penduduk laki-laki.

Sayangnya penelitian ini tidak mengungkapkan prevalensi HIV pada anak-anak
yang lebih muda, yang

mungkin terinfeksi HIV dari ibu mereka.


Perilaku Seks

Hasil survei itu juga didukung berbagai penelitian lain, termasuk yang
penulis lakukan. Dalam berbagai

diskusi dengan anak-anak di Kabupaten Jayawijaya, penulis menemukan
anak-anak berusia sekitar 16

sampai 18 tahun mengaku sering terlibat dalam pesta, baku goyang atau
disko yang di dalamnya

diselingi hubungan seks.

Leslie Butt, antropolog, juga menemukan hal yang serupa. Butt menjelaskan,
generasi muda di Papua

berada dalam kerentanan yang sangat tinggi terhadap HIV karena mereka
terlibat dalam hubungan seks

mulai pada usia sangat muda.

Video porno mudah ditemukan bahkan di pedalaman sekalipun. Hubungan seks
untuk uang juga

dilakukan anak-anak perempuan. Keadaan itu diperparah dengan perilaku
menghirup lem, merokok, dan

alkohol.

Pemahaman yang dangkal akan keadaan itu hanya akan menimbulkan
penyalahgunaan terhadap

perilaku seks mereka atas tingginya prevalensi HIV di kalangan anak-anak
dan pemuda di sana.

Akibatnya, tindakan yang dilakukan hanyalah sebatas melarang anak-anak
melakukan perilaku-perilaku

tersebut tanpa upaya konkret melenyapkan faktor-faktor penyebabnya.

Telah banyak penelitian di Tanah Papua yang menunjukkan bahwa perubahan
sosial yang amat drastis

berpengaruh besar dalam terkikisnya nilai-nilai moral yang sebelumnya
menjaga kehidupan masyarakat

di sana. Pendidikan yang sebelumnya diberikan orangtua dan keluarga yang
dilakukan dalam honai-

honai telah digantikan pendidikan modern yang diselenggarakan pemerintah.
Sedangkan kita ketahui

bersama kualitas pendidikan di sana sangatlah jauh dari memadai.

Kehidupan yang sebelumnya sangat harmonis dengan alam tergantikan dengan
eksploitasi berlebihan

yang mengakibatkan terkuasainya sumber daya alam oleh sekelompok kecil
masyarakat. Perubahan-

perubahan inilah yang mengakibatkan anak-anak meninggalkan desanya menuju
ke kota -tanpa

pengawasan orangtua mereka dan berbuat semaunya, semakin tingginya
kekerasan domestik dan juga

menjamurnya seks komersial. Anak-anak tidak lagi tertarik menerapkan
norma-norma yang sebelumnya

mengikat mereka.

Selain perubahan sosial yang drastis, sebab lain yang berkontribusi dalam
epidemi HIV dan AIDS ini

adalah kemiskinan, tidak tersebarnya pendidikan yang berkualitas,
rendahnya akses terhadap pelayanan

kesehatan.

Melihat keadaan itu, jika semua pihak tidak melakukan tindakan nyata, kita
akan kehilangan masa depan

anak-anak kita di Papua. Dapat dipastikan ribuan bahkan ratusan ribu anak
akan terkena HIV kalau kita

tetap terlena oleh seremoni perayaan Hak Anak Nasional yang biasanya penuh
keceriaan.


Pemenuhan Hak

Tindakan nyata yang diperlukan tidaklah sebatas kampanye pencegahan HIV
dan AIDS saja, tetapi

upaya menyeluruh untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Semua pihak
tanpa terkecuali harus

mengupayakannya. Pemerintah wajib menyelenggarakan upaya kesehatan yang
komprehensif bagi

anak, yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
(Pasal 44).

Pemerintah juga wajib menyediakan pendidikan dasar untuk semua anak (Pasal
48). Pendidikan yang

dimaksud bukanlah sekadar mengasah kemampuan kognitif tetapi juga
pengembangan sikap dan

kemampuan kepribadian, pengembangan rasa hormat terhadap budaya dan
nilai-nilainya (Pasal 50).

Pendidikan yang berkualitas terbukti ampuh mengatasi epidemi HIV dan AIDS.

Bahkan sebenarnya negara dan pemerintah wajib memberikan dukungan sarana
dan prasarana untuk

memungkinkan terjadinya perlindungan anak (Pasal 22), misalnya lapangan
bermain, lapangan olahraga,

gedung kesenian, tempat rekreasi dan lain-lain. Sarana itu diharapkan
dapat digunakan anak-anak untuk

mengisi waktu dengan kegiatan yang berguna.

Upaya komprehensif pencegahan HIV dan AIDS pada anak perlu dilakukan dalam
kerangka pemenuhan

hak hidup -hak yang paling mendasar bagi anak-anak kita. Keterlibatan
semua pihak diperlukan untuk

melakukan hal ini.

Semoga dana otonomi khusus yang melimpah di Tanah Papua dapat digunakan
semaksimal mungkin

untuk jaminan atas terlindunginya anak-anak dan hak-hak mereka. Semoga
pada perayaan Hari Anak

Nasional pada tahun-tahun yang akan datang, keceriaan anak-anak Papua
bukanlah keceriaan yang

semu dan mereka terbebas dari ancaman HIV dan AIDS.


Penulis adalah dokter dan antropolog kesehatan bekerja untuk World Vision
Indonesia


Last modified: 24/7/07

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/24/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY

Polda Papua Terima 1.797 Bintara

[JAYAPURA] Kepolisian Daerah (Polda) Papua, pada tahun 2007 menerima 1.797
orang untuk dilatih

menjadi bintara Polri yang andal, akuntabel dan cerdas serta memiliki
wawasan kebangsaan. Jumlah itu

terbagi atas dua kategori yakni untuk bintara reguler sebanyak 279 orang
dan 1.500 orang bintara

khusus putra daerah.

Demikian disampaikan Wakil Kapolda Papua, Brigjen Pol AF Andi Lolo, di
Mapolda Papua, di Jayapura,

Senin (23/7).

Disebutkan, dari 279 orang calon bintara reguler itu, 145 di antaranya
adalah putra-putra terbaik asli

Papua. Mereka telah lolos seleksi untuk diberangkatkan ke Sekolah
Kepolisian Negara di Jayapura.

Untuk bintara khusus putra daerah asli Papua sebanyak 1.500 orang terdiri
dari 1.000 orang dari

Provinsi Papua dan 500 orang dari Papua Barat. Mereka direkrut melalui
proses seleksi bertahap yang

sangat transparan. Tidak ada rekayasa, semua proses sangat transparan dan
disaksikan LSM dan

pengamat kepolisian, katanya.

Sebanyak 1.500 calon bintara Polri khusus putra asli Papua ini akan
diberangkatkan untuk mengikuti

pendidikan di Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Mereka yang mengikuti
pendidikan di luar Papua

untuk diberi pendidikan khusus, menangani kasus-kasus kehutanan,
negosiator, dan materi tentang

community policing.

Kalau dibanding dengan bintara reguler, harus berdinas dulu dua tahun baru
mengikuti pendidikan

khusus untuk bidang- bidang tersebut. Ini merupakan kebutuhan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Papua

dan Papua Barat, maka mulai dari perekrutan, pengiriman, dan pendidikan
sampai pada penempatan

pertama mereka dibiayai Pemprov. [GAB/M-11]


Last modified: 24/7/07

---

Pertemuan Yudhoyono-Howard, Seorang Mahasiswa Papua Ditangkap
Kamis, 26 Juli 2007 | 22:22 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Jelang
Menjelang pertemuan Perdana Menteri Australia John Howard dengan Presiden
Susilo Bambang

Yudhoyono beberapa hari mendatang, seorang mahasiswa Papua di Bali bernama
Benjamin Logo

ditangkap polisi. Hingga saat ini belum diketahui persis alasan
penangkapan Benjamin tersebut.

Informasi penangkapan itu dibenarkan Agus Samijaya, pengacara yang kerap
dimintai bantuan kalangan

aktivis mahasiswa di Bali. "Ada teman mahasiswa dari Papua yang datang ke
sini untuk meminta bantuan

hukum," ujarnya, Kamis (26/7) malam.

Namun, menurut Agus, kronologi dan latar belakang belakang penangkapan itu
belum cukup jelas. "Jadi

saya minta mereka untuk menyusun itu dulu," katanya.

Sumber di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Bali menyebut
penangkapan itu berkaitan

dengan kecurigaan akan adanya rencana aksi pengibaran bendera bintang
kejora di konsulat Australia di

Bali. Aparat kemudian hendak melakukan penangkapan dua mahasiswa Papua
yang dicurigai bakal

terlibat dalam aksi itu.

Namun, saat ditangkap, seorang di antaranya kedapatan membawa senjata
tajam. Satu orang lagi

berhasil meloloskan diri.

Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar AS Reniban membantah adanya
penangkapan

mahasiswa Papua terkait dengan rencana aksi pengibaran bendera bintang
kejora. "Kalau ada

penangkapan dengan alasan lain saya belum tahu," ujarnya. Rofiqi Hasan

---

Senin, 9 Juli 2007


Alexander H. Manuputty: Pengibaran Bendera Memang Kami Rancang


Hampir empat tahun pentolan gerakan separatis Republik Maluku Selatan
(RMS), Alexander H.

Manuputty, menetap di Los Angeles Amerika Serikat. Ia lolos dari kejaran
aparat hukum Indonesia

melalui Bandara Soekarno Hatta pada 22 November 2003.

Di negara adidaya itu Manuputty juga tak terjamah hukum lantaran kebebasan
mengemukakan pendapat

memang dilindungi. Lelaki kelahiran Serui, Papua, 10 September 1947, ini
bahkan memperoleh suaka

politik dari Washington sejak Oktober 2004.

Di Los Angeles, ia bekerja sebaga tenaga medis. Selain giat menyarakan
kemerdekaan Maluku Selatan,

ia aktif di gereja. "Senjata saya pena," kata penyelenggara eksekutif RMS
yang lebih senang menyebut

dirinya sebagai orang Maluku ini.

Kepada Faisal Assegaf dari Tempo, Jumat malam pekan lalu Manuputty
berkomentar soal insiden

percobaan pengibaran bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono di Lapangan

Merdeka, Ambon. Berikut Petikannya.

Komentar Anda soal insiden Lapangan Merdeka?
Itu adalah hak politik yang sudah layak dilakukan rakyat Maluku. Itu hak
kami, di negara kami, RMS.

Sudah saatnya Indonesia mengembalikan negara kami.

Tindakan itu memang sudah direncanakan?
Ya, itu memang kami rencanakan supaya ia tahu diri, supaya dunia
internasional tahu apa yang

sebenarnya terjadi di Maluku.

Masih ada koordinasasi antara pentolan RMS di Maluku dan Anda?
Jelas ada, karena apa yang dilakukan di Maluku saya suarakan di dunia
internasional. Disini (Amerika)

saya bisa mengeluarkan pendapat saya. Tidak seperti di Indonesia, yang
tidak bebas. Indonesia adalah

negara biadab dan tidak pernah mengahargai hak asasi manusia.

Mari kita duduk, banyak hal yang bisa kia bicarakan. Apa yang terjadi di
Ambon jelas hak kita. Kenapa

SBY harus marah? Kenapa tidak menangani secara sopan-santun? Maluku bukan
milik Indonesia.

Apakah insiden itu menguntungkan RMS?
Jelas menguntungkan. Tuhan memperlihatkan yang benar adalah benar.
Pemerintah sudah menipu.

Katanya mau membentuk tim independen untuk membuktikan RMS itu benar atau
salah. Yang perlu

dilakukan adalah kita duduk di meja perundingan supaya kita disebut bangsa
beradab, berakhlak, dan

berbudi luhur. Jangan main pukul seperti bajingan. Saya sudah berkali-kali
mengirim surat kepada

Presiden untuk berunding. Sekarang saya juga sedang merancang surat lagi.

Tanggapannya?
Yang saya dengan ada tanggapan,tapi masih abstrak.

Anda mengajukan syarat?
Tidak. kami ingin pemerintah terbuka dan tidak menutup diri. Berikan
kesempatan kepada daerah untuk

berkembang.

Apa target perjuangan RMS?
Harga mati jelas merdeka, tapi tidak tertutup kemungkinan membicarakan
soal lain. Kami tidak percaya

otonomi. Otonomi omong kosong. Orang Ambon bilang parlente. Padahal
otonomi sudah dijanjikan sejak

1950. Kami sudah merdeka sejak 25 April 1950, yang diproklamsikan oleh Dr.
Soumokil, pakar hukum

Internasional pertama di Asia.

Sejauh ini seberapa besar dukungan internasional terhadap RMS?
Jelas ada. Tanyakan kepada Presiden dan petinggi-petinggi Indonesia. Kalau
mereka mau jujur, pasti

mereka buka. -  Faisal Assegaf

@ korantempo

---

http://www.fajar.co.id/picer.php?newsid=174


Menelusuri Kehidupan Masyarakat Bugis-Makassar di Jayapura (2)
Sudah Mampu Berkiprah di Jalur Politik
(30 Jul 2007, 0 x , Komentar)

MASYARAKAT Bugis-Makassar yang merantau ke Jayapura, ibukota Provinsi
Papua, tidak saja

menguasai sektor perekonomian di daerah berjuluk "Mutiara Hitam" itu.
Tetapi ada beberapa di

antaranya yang sukses sebagai pengusaha sekaligus menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) setempat. Laporan: Ramah P-Slamet Riady

DI DPRD Provinsi Papua, masyarakat Bugis-Makassar berhasil menempatkan
tiga wakilnya. Sementara

di DPRD Kota Jayapura, berhasil meraih dua kursi. Keduanya adalah Thamsul
Makkawaru dari Fraksi

Partai Golkar, dan Darwis (Fraksi PKS). Masuknya mereka berdua di parlemen
tentunya sesuatu yang

luar biasa.

Sebab, tidak mudah bagi warga pendatang dapat menjadi anggota dewan di
daerah rantau, terutama di

Jayapura. Diperlukan kerja keras untuk mendekati masyarakat pribumi atau
putra daerah guna

mendapatkan simpati. Apalagi sikap mereka sulit ditebak terhadap para
pendatang yang datang ke

daerahnya.

Thamsul Makkawaru, warga Bugis-Makassar asal Kabupaten Enrekang yang masuk
ke Jayapura 1969

silam, salah seorang yang termasuk berhasil melakukan pendekatan terhadap
warga pribumi. Bahkan

boleh dikata sepak terjangnya di Bumi Cenderawasih sungguh luar biasa.
Asal tahu saja, sebelum

menjadi anggota DPRD Kota Jayapura 2004-sampai saat ini, Thamsul sempat
menikmati empuknya kursi

DPRD Provinsi Papua selama dua periode, yakni 1997-1999 dan 1999-2004.

"Masyarakat pribumi memang menguasai sektor pemerintahan dan legislatif.
Untung kami juga mampu

menembus masuk ke parlemen. Itu semua berkat kerja keras kami menggalang
dukungan dari

masyarakat Bugis-Makassar yang ada di daerah ini termasuk masyarakat
pribumi," katanya, ditemui di

Hotel 99 Jayapura.

Mengenai keberhasilan menembus parlemen hingga tiga kali, dua periode di
DPRD provinsi dan satu kali

di kota, Thamsul mengaku sejak dulu memang aktif organisasi dan bergabung
di Partai Golkar. Karena

itu oleh pengurus Golkar Provinsi Papua, dia pun ditawari masuk ke
parlemen. Suara yang diperolehnya

pun banyak dari masyarakat pribumi.

"Sebuah kelebihan kalau dipilih masyarakat pribumi. Selain itu, saya juga
diuntungkan karena waktu itu,

sistemnya masih sentralistik. Artinya bila ditunjuk maka langsung jadi.
Nomor urut saya ketika itu memang

berada di atas alias nomor jadi, dan berhasil mengantar saya masuk di
dewan," ungkapnya sembari

menyebutkan jabatannya di DPRD Kota Jayapura adalah Wakil Ketua Fraksi
Golkar dan Badan

Legislasi.

Apa yang diraih selama ini, kata Thamsul, tidak semudah membalikkan
telapak tangan. Namun

membutuhkan perjuangan berat. Dia lalu mengisahkan awal menginjakkan kaki
di Jayapura 1969 silam.

Ketika itu dia bekerja sebagai penggergaji kayu di hutan yang terletak di
sekitar Kota Jayapura.

Setahun kemudian, Thamsul memutuskan masuk kota dan menjadi penggali got.
"Saya masih ingat waktu

itu saya menggali got setiap harinya di depan kantor bea cukai Jayapura
hanya untuk mencari biaya

makan. Kerja keras saya membuahkan hasil hingga menjadi seorang
kontraktor," kisahnya.

Seiring perjalanan waktu, Thamsul berusaha keras dan mampu mendirikan
perusahaan yang diberi nama

CV Tamakka Sakti. Tujuh tahun kemudian, tepatnya 1977, perusahaannya
dipercayakan untuk

mengerjakan proyek pembangunan kantor baru bea cukai, tempatnya dulu
menggali got.

Sepertinya Thamsul memang ditakdirkan menjadi pengusaha sukses. Selain
dipercaya membangun

kantor bea cukai, dia juga diberikan proyek pembangunan kantor lainnya
yang berada di Kota Jayapura.

Mungkin sudah jenuh menjadi kontraktor proyek pembangunan kantor, Thamsul
lalu memutuskan untuk

berkiprah di jalur politik.

"Saya memutuskan merambah legislatif karena saat itu terjadi resesi banyak
kontraktor yang hancur.

Ditambah lagi perasaan jenuh yang menghinggapi saya. Malahan saya sempat
stres dan kalau tetap

memaksakan diri menjadi kontraktor bisa membahayakan diri saya. Makanya
saya memutuskan menjadi

anggota dewan dan kebetulan ditawari pengurus Partai Golkar dan menjamin
posisi saya," tuturnya dan

mengaku tak pernah berangan-angan menjadi anggota DPRD.

Anggota Komisi D DPRD Kota Jayapura itu menambahkan, hubungan antara
sesama warga Bugis-

Makassar sangat rukun. Thamsul pun membenarkan kalau sektor perekonomian
tingkat menengah ke

bawah dikuasai masyarakat Bugis-Makassar. Sementara menengah ke atas
dikuasai etnis Tionghoa

(Tiongkok, red) dari Medan dan Kalimantan. Sementara di pemerintahan
dikuasai masyarakat pribumi.

"Orang Bugis-Makassar yang menjadi PNS bisa dihitung jari. Tetapi
kelebihan kita mampu menguasai

semua pasar. Di mana ada pasar dan kios maka di situ pasti ada warga
Bugis-Makassar," paparnya

sembari menyatakan jika ada yang tidak berhasil di Jayapura, itu
disebabkan karena malas bekerja.

* Bangun Gereja

Sebagai balas budi telah dipilih masyarakat Jayapura, Thamsul Makkawaru
yang memiliki sebuah hotel di

Kota Jayapura, yakni Hotel Ermasitha, mengaku telah membangun gereja dan
juga masjid di daerah itu.

Malah Thamsul bertekad akan membangun Jayapura menjadi lebih maju ke depan.

Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Papua, H
Syamsuddin Tumpa, 65, ditemui

secara terpisah di kediamannya Jl. Gajah Putih Jayapura, mengatakan,
sebagai perantau yang cari

makan di daerah orang, dia mengaku tetap tahu diri. Syamsuddin mengaku
sering membantu

masyarakat setempat yang kesusahan.

"Itu saya lakukan karena warga pribumi sangat menghargai kita sebagai
warga pendatang. Nah, bila

ingin dihargai maka kita juga harus menghormati mereka selaku tuan rumah
dan tak boleh sungkan-

sungkan memberikan bantuan," jelas Syamsuddin yang membangun sebuah masjid
di dekat

kediamannya.

* Pilkada Sulsel

Meski berada jauh di Jayapura, masyarakat Bugis-Makassar ternyata tetap
ingin mengetahui

perkembangan politik di Sulsel. Ketua KKSS Provinsi Papua, H Syamsuddin
Tumpa, bahkan sempat

meminta Fajar menceritakan tentang siapa saja yang maju sebagai kandidat.
Saat disebutkan ada tiga

calon, Suddin, sapaan akrab pengusaha ekspedisi di Jayapura itu menyatakan
siapa pun yang terpilih

itulah yang terbaik. (*/bersambung)

---

http://www.hizbut-tahrir.or.id/index.php/2007/07/24/separatisme-langgar-syariah/

Separatisme Langgar Syariah
Liputan Kegiatan July 24th, 2007

Jakarta-Separatisme melanggar syariah sehingga umat Islam wajib
menentangnya. Demikian pernyataan

juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto dalam diskusi
Forum Kajian Sosial

Kemasyarakatan (FKSK) di Jakarta, Senin (23/7). Pernyataan ini sekaligus
membantah tudingan

kalangan tertentu yang menyatakan kalangan Islam radikal memiliki andil
dalam separatisme.

Selain Ismail, forum bulanan ini menghadirkan pembicara Jenderal (pur)
Ryanmizard Ryacudu (mantan

KSAD), dan Ali Muhtar Ngabalin (Komisi I DPR), serta dipandu oleh M Luthfi
Hakim. Acara ini dihadiri

lebih dari 200 peserta. Sebagian peserta tak kebagian tempat duduk.

Ismail mengatakan, umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk berpegang
teguh pada agama-Nya dan

dilarang bercerai berai. Sementara separatisme justru akan menghancurkan
negeri-negeri Islam yang

kini telah terpecah dalam 57 negara. "Adanya separatisme akan makin
menambah keterpecahbelahan

itu. Ini harus ditentang," tandas Ismail.

Karenanya, lanjut Ismail, gagasan khilafah sangat relevan di Indonesia.
"Khilafah substansinya adalah

persatuan, bukan malah perpecahan. Khilafah justru ingin menjaga keutuhan
negeri-negeri Muslim,"

tandasnya. Tak heran bila kemudian HTI memiliki program 'Selamatkan
Indonesia dengan Syariah'.

Sebelumnya, HTI menentang keras pemisahan Timor Timur dari Indonesia
sebelum ada referendum.


Perang Modern

Jenderal Ryanmizard mengatakan ada upaya dari negara besar untuk terus
menjadikan Indonesia

bangsa yang lemah sehingga mudah dikuasai. "Untuk menguasai Indonesia itu
tidak sulit, lemahkan Islam

dan lemahkan tentara,'' katanya.

Strategi penguasaan asing itu dilakukan oleh Barat melalui perang modern.
Perang ini, menurutnya,

sangat murah karena tidak menggunakan senjata. Perang itu dilakukan
melalui infiltrasi, mengadu

domba, mencuci otak, dan melemahkan.

Ia mengatakan Indonesia dipaksa untuk mengikuti globalisasi, demokrasi,
dan HAM. Padahal, katanya,

globalisasi itu adalah persaingan tidak sehat yang menyebabkan negara
berkembang makin terpuruk.

Sedangkan demokrasi hanyalah sekadar jargon. ''Di Qur'an dan Sunnah kan
sudah ada (sistem sendiri),

kenapa dipaksakan (demokrasi),'' katanya.

Hal yang sama dilakukan Barat untuk memaksakan berlakunya HAM di Indonesia
dengan versi mereka.

''Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, nggak pernah ada pelanggaran HAM di
sana sampai sekarang?''

paparnya.

Penjajahan modern ini, menurutnya, hanya bisa dihadapi jika bangsa
Indonesia bersatu. ''Kalau kita mau

bersatu, kita kuat. Kenapa takut dengan bangsa lain. Kita punya perjuangan
rakyat semesta. Kalau

semua digerakkan, nggak bisa dikalahkan!'' tandasnya disambut teriakan
Allahu Akbar hadirin. Ia

mencontohkan Vietnam yang tidak punya apa-apa tapi kuat karena rakyatnya
bersatu.

Mantan KSAD ini mengatakan Indonesia boleh bersahabat dengan bangsa
manapun. Tapi jangan sampai

Indonesia diatur oleh negara lain seperti sekarang. ''Boleh bersahabat,
tapi yang ngatur harus kita,''

tandasnya.

Ia sangat tidak setuju dengan banyaknya perundingan yang dilakukan
pemerintah. Perundingan itu

menjadikan posisi Indonesia lemah dan tidak terhormat. ''Sudahlah jangan
terlalu banyak berunding.

Harusnya sikap kita tegas, saya yang memutuskan. Anda mau atau tidak,''
tuturnya.

Karenanya, ia mengingatkan kembali bahwa Indonesia ini adalah milik bangsa
Indonesia, bukan milik

satu orang. Semua warga bangsa harus peduli terhadap nasib bangsa yang
terpuruk. Menurutnya,

silaturahmi harus terus dilakukan. ''Kalau ada perbedaan dan perselisihan,
kembali kepada Al Qur'an dan

Sunnah,'' katanya.

Ryanmizard pun menanggapi pertanyaan peserta tentang adanya Islam radikal
di Indonesia.

Menurutnya, tidak ada Islam yang radikal. ''Kita saja yang
dipojok-pojokkan,'' tandasnya seraya

menambahkan bahwa Islam radikal adalah kelompok yang keluar dari ketentuan
Qur'an dan Sunnah.

Khusus mengenai separatisme, menurutnya, hal ini tidak lepas dari upaya
manajemen konflik yang

dilakukan pihak-pihak tertentu. Ia tidak setuju separatisme dihadapi
dengan diplomasi, tapi harus

diperangi setelah tiga kali diperingatkan tidak mau kembali. ''Separatisme
adalah bughat,'' tegasnya.

Makanya, ia berharap pemerintah segera menangkap Alex Manuputty yang kini
lenggang kangkung di

AS. ''Kalau gak begitu, ya bukan tentara namanya,'' kata Ryanmizard.


Pemerintahan Berantakan

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Ali Muchtar Ngabalin menilai munculnya
berbagai gerakan

separatisme di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah berantakan.
''Tidak ada pemimpin di

negeri ini. Kita tidak punya pemimpin sekarang,'' katanya.

Buktinya, lanjut Ali Muhtar, kenapa justru saat ini masyarakat yang harus
memikirkan adanya

separatisme. ''Kita sampai panas dingin mikir. Pemerintah kok malah diam.
Pemerintahan SBY sangat

berantakan,'' tandasnya. Menurutnya, kalau pemerintah memiliki integritas,
separatisme akan ditindak

dengan lebih baik.

Ia pun menyoroti anggaran pertahanan yang minim. Akibat dana yang minim
ini, alusista pertahanan

negara sangat lemah dan kalah dari negara lain. Kelemahan ini pula yang
dimanfaatkan oleh negara lain

seperti Singapura dalam perjanjian pertahanan (DCA) yang kontroversial.

Ia heran dengan pemerintahan sekarang yang tidak peduli dengan pertahanan.
Padahal, bidang ini

sangat penting mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia dan kondisinya
yang berpulau-pulau. ''Kalau

kita latihan perang dengan negara lain, tentara kita itu hanya nonton
saja. Karena senjatanya tak bisa

buat nembak. Harusnya tentara itu dalam sekali latihan diberi bekal 200
peluru, sekarang Cuma 7 peluru.

Lainnya, bunyi pakai mulut.dummm,'' katanya yang mengundang gelak tawa
hadirin.

Dalam diskusi itu muncul gagasan dari peserta agar wilayah Papua dan
Maluku di-syariah-kan. Alasan

ini dilandasi fakta bahwa Barat tidak ingin wilayah yang ingin menerapkan
syariat Islam diberi

kemerdekaan. Contoh ini terjadi pada Aceh. Kalau Papua menuntut syariat,
pasti Barat tidak akan

mendukungnya. muji

2 Responses "Separatisme Langgar Syariah"
  1.. Amin RH Says:
  July 25th, 2007 at 10:45 am
  Jenderal Ryanmizard mengatakan "Untuk menguasai Indonesia itu tidak
sulit, lemahkan Islam dan

lemahkan tentara,''. Ya.betul sekali Pak Ryamizard, memang dua hal ini
rakyat (umat islam) dan tentara

(TNI) adalah kekuatan politik real sebuah negara. Oleh karena itu sebuah
peradaban (sistem) apapun

akan ditegakkan butuh dukungan dari dua hal ini, termasuk sistem Khilafah.
Tapi sayang, dukungan dari

kalangan militer di negeri ini, sejauh pengamatan saya kebanyakan berasal
dari kalangan militer yang

sudah pensiun, bukan yang masih aktif dan pegang senjata.

  2.. Mumin Setiawan Says:
  July 28th, 2007 at 12:52 pm
  Bapak Ryanmizard benar tidak ada Islam radikal. Rasikal, ektrimis,
pundamental adalah political word

yang dihembuskan oleh orang-orang kafir munafikin yang tidak menghendaki
Islam jaya dan AlQuran

membumi. Al Islam ( AlQuran dan Assunah ) mengajarkan penganutnya untuk
selalu mempererat

persaudaraan di antara kaum muslimin dan non muslim, termasuk di dalamnya
antara TNI/POLRI dan

Rakyat. Mari kita manunggal membangun daulah rabbani. Aminn.

----

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/02/Sorotan/sorot01.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY

Injjros, Kampung Tua di Papua Butuh Sentuhan
Pengantar


Pembangunan di Provinsi Papua terus dilakukan, termasuk di Kota Jayapura.
Jutaan bahkan miliaran

rupiah dana dikucurkan untuk mengejar ketertinggalan yang dialami rakyat
Papua. Persoalannya,

sudahkan itu dirasakan oleh seluruh rakyat Papua, termasuk mereka yang
tinggal di Kampung Injjros.

Kampung ini sesungguhnya merupakan etalase Kota Jayapura. Dari puncak
Gunung Skyline, kampung

ini terlihat indah, namun sesungguhnya ada cerita duka di balik keindahan
tersebut. Kampung itu jauh

dari sentuhan Pemerintah Provinsi Papua. Padahal, kampung ini berada di
pusat ibu kota provinsi dan

berada di bibir Lautan Pasifik yang sesungguhnya menjadi wajah bagi Kota
Jayapura. Untuk mengetahui

lebih jauh kondisi kampung ini dan budaya mereka, koresponden SP, Gabriel
Maniagasi menuliskannya

dalam sorotan kali ini.

SP/Gabriel Maniagasi

Warga Teluk Youtefa dari Kampung Enggros sedang mengambil air bersih
dengan sebuah sampan.

Gambar diambil baru-baru ini.

ahulu, sebelum ada pemisahan kampung-kampung di Teluk Youtefa, di wilayah
Kota Jayapura semua

warga di kawasan itu hidup bersama di sekitar Pantai Vim. Pantai Vim, oleh
penduduk setempat

menyebutnya sebagai Kampung Tua.

Dari Kampung Tua inilah kemudian seiring dengan perkembangan dan perubahan
sosial mereka

menyebar ke arah barat, yakni ke Assei dan Ifale di Sentani, lalu ke
Tablasupa di Tanah Merah dan

daerah-daerah yang sekarang menjadi bagian dari wilayah administrasi
Pemerintahan Kabupaten

Jayapura. Sedangakan lainnya menyebar sampai ke beberapa tempat di sekitar
teluk di wilayah Kota

Jayapura, yakni Kampung Tobatji, Kayu Batu, dan ke Pulau Kuburan di depan
Kampung Tabatji di Teluk

Youtefa.

Kampung Injjros, sesungguhnya merupakan etalase Kota Jayapura di bibir
Samudera Pasifik. Dari

puncak Gunung Meer atau sepanjang Jalan Raya Abepura di Puncak Skyland
kampung ini terlihat begitu

indah, bahkan sering menjadi objek pengambilan gambar atau foto bagi
pengunjung baru di Kota

Jayapura. Kampung tersebut sesungguhnya memiliki sejarah panjang bagi
pertumbuhan dan peradaban

di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Meskipun rumah-rumah penduduknya
didirikan di atas air,

namun itu menjadi ciri khas masyarakat Injjros.

Dari puncak Gunung Skyline, kampung ini terlihat indah, namun sesungguhnya
ada cerita "duka" di balik

keindahan tersebut. Kampung itu jauh dari sentuhan Pemerintah Provinsi
Papua. Padahal kampung ini

berada di pusat ibu kota provinsi dan berada di bibir Lautan Pasifik yang
sesungguhnya menjadi wajah

bagi Kota Jayapura.

Cerita lain, sekarang kampung ini, nyaris menjadi fondasi jembatan layang
yang akan dibangun untuk

menghubungkan jalur jalan trans Jayapura Skow melewati Holtekamp. Lalu
kampung ini menjadi daerah

penampung limbah dari wilayah Kotaraja dan Abepura.

Tak bisa disangkal, pembangunan Pasar Sentral Youtefa di Kotaraja menjadi
ancaman serius bagi biota

laut di sekitar kawasan teluk, di mana sampah-sampah plastik banyak
berserakan di pantai dan laut di

Teluk Youtefa sehingga harus dicarikan solusi sebelum nantinya menjadi
bencana.

Kampung kecil ini dikepalai seorang tokoh yang gagah berani, cerdas, dan
berwibawa di mata

rakyatnya. Tokoh adat ini oleh warganya disebut ondoafi atau dalam bahasa
Injjros disebut Nugsori. Saat

ini di kampung Injjros bertahta dua kekuasaan besar, yakni kekuasaan
Pemerintahan Kota Jayapura

melalui perpanjangan tangannya yakni kepala pemerintahan kampung dan
kekuasaan adat oleh Nugsori.

Kepemimpinan

Kepala pemerintahan kampung dijabat Moses Hanasbey, sedangkan kekuasaan
adat dikendalikan

Nugsori Marthen Drunyi. Meskipun ada dualisme kepemimpinan di kampung,
namun tidak menimbulkan

pertikaian antarpemimpin karena jalinan koordinasi dan kerja sama
antarkeduanya. "Kita tetap

memosisikan diri sebagai mitra pemerintah, kita bukan musuh atau lawan
dari pemerintah," tegas Drunyi.

Sejarah terbentuknya kampung ini, seperti diceritakan Drunyi, kira-kira
pada abad XVII, di bawah

pimpinan Nugsori Yaise bersama Ichsori Sanyi, Hancdoic Hanasbey, Hababuk
dan Haay mereka menuju

Injjros dan memberi nama bagi kampung tersebut.

Kampung ini disebut Injjros, yang dalam bahasa Melayu disebutkan Inj
berarti tempat atau kampung.

Sedangkan Jross berarti tempat kedua. Jadi, sebutan Injjros berarti
kampung/tempat yang kedua setelah

penduduk kampung ini berpindah dari tempatnya yang lama di kaki Gunung
Meer di Vim.

Seperti di kampung lain di wilayah Tanah Papua, Injjros pun memiliki
lembaga adat dan aturan yang

mengatur kehidupan warganya. Misalnya saja untuk penyebutan bagi pemimpin
adat. Sebutan ondoafi,

itu sebutan untuk suku Tanah Merah, kemudian sebutan ondofolo untuk Suku
Sentani, onto untuk

Kampung Nafri dan di Injjros disebut Nugsori.

Secara struktur, masyarakat di Kampung Injjros dipimpin para pemimpin adat
dengan jabatan yang baku

dan tidak bisa digantikan sembarang orang. Artinya, hanya mereka yang
memiliki garis keturunan

Nugsori saja yang berhak menduduki jabatan adat tersebut.

Pemimpin yang tertinggi dipegang Nugsori atau sering disebut
pemimpin/kepala kampung. Kemudian

Chasori atau sekretaris adat, lalu Hancdoi atau kepala suku, dan Rowes
atau sering disebut pesuruh

(pembantu Nugsori).

Dari Jabatan adat yang disebutkan tadi, jabatan tertinggi ada pada
Nugsori, kemudian Hanchdoich dan

Rowes. Sebagai pemimpin tertinggi Nurch Syorich membawahi sekretaris adat,
kepala suku, marga, dan

Rowes, Hembisori kepala/panglima perang suku Merauje, kemudian Ichsori
kepala/raja ikan Suku Sanyi,

dan kepala/raja hutan Suku Itaar

Selain mengepalai atau menjadi pemimpin besar atas warganya di kampung,
tentu saja Nugsori memiliki

tugas dan tanggung jawab yang cukup berat untuk mengatur warganya agar
hidup aman dan damai di

kampung maupun dengan warga lain dari luar kampung mereka. Berikut adalah
sebagian tugas dan

tanggung jawab yang dimiliki seorang Nugsori yakni melindungi warganya
dari berbagai ancaman,

menyelesaikan perkara di kampung, melakukan pembangunan di kampung,
melangsungkan pernikahan,

serta penyelesaian sengketa.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab kepala suku, hampir sama dengan tugas
dan tanggung jawab

seorang Nugsori yakni melindungi sukunya, membangun, Perkawinan dan
Pembayaran Kepala. Hanya

saja jangkauan wilayahnya tidak seluas Nugsori.

Untuk menjadi seorang Nugsori tidak semudah mencalonkan diri menjadi
kepala kampung atau pemimpin

sebuah organisasi. Jabatan seorang pemimpin adat biasanya diturunkan
kepada mereka yang memang

telah diserahi hak dan tanggung jawab untuk itu. Untuk seorang Nugsori
tidak mutlak harus anak yang

sulung, bisa anak kedua atau anak ketiga tapi masih dari keturunan Nugsori
yang menjabat, alias masih

hidup.

Terkait sistem pengambilan keputusan, nilai-nilai demokratis pun menjadi
pilihan yang tidak bisa

dihindari. Karena ada hal-hal pokok yang biasanya membutuhkan pikiran dan
pendapat dari kepala suku,

sekretaris adat dan kepala pemerintahan masyarakat kampung Injjros, tapi
ada keputusan yang langsung

diambil Nugsori, tanpa harus melalui mekanisme pemberian pertimbangan dan
saran dari kepala suku,

dan staf adatnya.

Untuk urusan keamanan dalam struktur adat masyarakat Injjros, sesungguhnya
menjadi tugas panglima

perang. Segala kebesaran Nugsori dipagari panglima perang dengan segala
keahliannya yakni biasanya

fuifui melalui api, air, maupun angin yang didatangkan pihak luar maupun
dari dalam masyarakat

kampung sendiri. Panglima perang dalam keseharian disebut Hembisori.

Hembisori dengan segala yang dimilikinya menjadi benteng dan basis
pertahanan kampung karena

urusan keamanan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus
dipikulnya. Karena keadaan

sekarang tidak lagi terjadi perang seperti waktu yang lampau maka
pertikaian dan percekcokan yang

membutuhkan kekuatan otot menjadi urusan Hembisori.

Selain, Hembisori ada pula Rumroi atau Rowes yang sering disebut dengan
istilah pesuruh.

Sesungguhnya, Rowes adalah orang yang dekat dengan pusat kekuasaan yakni
Nugsori.

Pesuruh adalah orang rumah dalam keseharian dipanggil Rumroi/Rowes,
maksudnya ia walaupun dekat

dengan pusat kekuasaan namun dalam perundingan ataupun penyelesaian
persoalan di para-para adat,

Rowes tidak diperkenankan mengambil keputusan.

Ia sangat tahu dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Di
atas para-para adat (Tetch),

Rowes tidak dibenarkan berbicara. Dia hanya menjadi orang yang siap untuk
melakukan pekerjaannya.

Menurut Nurch Syorich Marthen Drunye, Rowes telah mengetahui tugasnya.
Sehingga untuk sebuah

acara yang akan digelar di kampung atau ada peristiwa kedukaan maka Rowes
telah mengetahui dengan

benar apa yang telah dikerjakannya turun temurun.

Umumnya, tugas Rowes ada terbagi pada setiap mata rumah/keret/marga karena
ada mata rumah satu,

dua dan tiga. Seperti di rumah besar Drunye, maka suku Merauje yang
menjadi Rowes, sedangkan di

Rumah Sanyi, suku Semra yang mengabdi, dan seterusnya dan yang dikerjakan
pesuruh terbagi dua,

yaitu untuk urusan ke dalam dan ada yang untuk urusan ke luar.

Untuk urusan ke luar, seperti membawa informasi kepada kaum keluarga
tentang berita duka, buka

meja/tikar dan rapat-rapat besar yang terjadi para-para adat (rumah besar)
dan di suku-suku. Juga kalau

ada persoalan dengan kampung lain seperti masalah tanah dan juga untuk
urusan perkawinan.

Untuk menjadi Rowes yang melakukan urusan pernikahan biasanya seorang
Rowes itu memiliki

kemampuan di antaranya pandai berdiplomasi atau pandai berbicara,
berpenampilan baik, memiliki

pengaruh, ramah, dan sopan serta pandai mengambil hati orang. Sedangkan
untuk urusan ke dalam,

Rowes bertugas menyiapkan segala sesuatu tentang keberlangsungan acara
yang dilakukan di rumah

besar maupun keret.

Untuk dilantik menjadi Nugsori, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
Syarat itu adalah pelaksanaan

pelantikan harus disaksikan langsung masyarakat adat, kemudian warga harus
berkumpul di para-para

adat (tempat pertemuan khusus), ada pemukulan tifa besar sebanyak 3 kali
dan sebut Meer. Meer adalah

gunung tinggi di depan kampung yang menurut kepercayaan masyarakat Injjros
adalah pusat dari semua

peradaban Yang Tuhan Allah taruh bagi mereka.

---

Ant/Oka Barta/NZ/07

Sejumlah wanita Papua sedang menurunkan sayur-mayur dari mobil angkutan
pedesaan yang kemudian

akan dijual di Pasar Youtefa, Abepura. Para wanita ini berasal dari
kawasan daerah pegunungan tengah

Papua dan biasanya mereka berjualan pada sore hari.

Inisiasi

Terkait upacara adat, biasanya dilakukan pada saat keberhasilan seperti
upacara inisiasi, upacara buka

lautan untuk panen ikan, upacara panen hasil kebun baru, upacara
kemenangan dalam peperangan.

Upacara adat yang dilakukan pada pelantikan Nungsori, pelantikan kepala
suku (Hancdoi) dilakukan

sebelum peti jenazah seorang Nugsori ditutup untuk dimakamkan.

"Jadi, kita berbicara dipinggir jenazah supaya anaknya yang sulung dapat
dilantik menggantikan

dirinya," jelas Drunyi.

Menurut Drunyi, hal ini merupakan ketentuan adat yang wajib dilaksanakan.
Walalupun perubahan sosial

demikian merasuk hingga ke sendi-sendi adat masyarakat Injjros, namun yang
namanya aturan adat,

tetap dilaksanakan. Keputusan adat di para-para adat merupakan keputusan
tertinggi dari hukum

nasional atau peraturan daerah. Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa
tidak semua aturan dan

ketentuan adat sampai saat ini masih dipegang teguh generasi sekarang.

Ada beberapa hal yang sudah hilang ditelan peradaban modern, misalnya saja
inisiasi adat untuk anak-

anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Sesungguhnya inisiasi merupakan
"sekolah adat" untuk

membentuk seorang anak laki-laki dan perempuan menjadi manusia Injjros
sejati yang tahu diri dan

bertanggung jawab bila kelak telah beranjak dewasa.

Inisiasi adalah proses pendidikan dasar yang diberikan secara khusus bagi
anak-anak di kampung,

namun seiring adanya perubahan peradaban maka urusan inisiasi dialihkan ke
sekolah-sekolah formal

sehingga anak-anak tidak saja mendapat pendidikan secara adat tapi juga
pendidikan formal dalam

berbagai tingkatan. Diharapkan itu dapat menjadikan mereka sebagai
anak-anak cerdas yang

berpengaruh dan dapat dipercaya pemerintah menduduki jabatan-jabatan
penting dan strategis di

pemerintahan untuk melayani kepentingan banyak orang.

Menurut Drunyi, meskipun sebagian telah hilang, namun eksistensi lembaga
adat masih tetap terjaga dan

terpelihara sehingga pemerintah masih menjalin hubungan kemitraan dengan
lembaga adat di kampung

Injjros untuk melaksanakan pembangunan, pelayanan masyarakat dan
pelaksanaan roda pemerintahan di

Kampung Injjros. "Ini bukti bahwa pemerintah mengakui keberadaan lembaga
adat to," ujarnya.

Terkait adanya Lembaga Masyarakat Adat (LMA) bentukan pemerintah, dia
mengatakan, saat ini sudah

tidak diakui lagi. Sesuai dengan keputusan Dewan Adat se-Papua pada 2006
menyatakan bahwa LMA

bentukan pemerintah dihapus dan lembaga adat yang berada di kampung itulah
yang dinyatakan benar

dan sah secara adat. *


Last modified: 2/8/07

---

http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=2909&ses=

03 Agustus 2007 07:17:01

Di Dok V, Seorang Warga Tertembak

JAYAPURA-Tertembak (terkena) peluru nyasar di bagian lengan kanannya,
seorang warga bernama

Sem Kumbo (32), terpaksa dilarikan ke RSUD Dok II Jayapura, Kamis
(2/8).Diduga, peluru nyasar

tersebut berasal dari seorang oknum TNI-AL berinisial Praka SW (32) saat
hendak mengejar korban

yang berusaha melakukan percobaan pencurian di Asisten Operasi Lantamal X
Kolonel Pelaut Eko

Irianto, Dok V Atas, Distrik Jayapura Utara, Kamis (2/8) dini hari sekitar
pukul 12.30 WIT.


Kejadian itu berawal saat Praka SW bersama temannya, Feri sedang melakukan
penjagaan di rumah

pejabat Lantamal tersebut. Disaat mereka melakukan patroli atau
pengontrolan di sekitar rumah tersebut,

keduanya mendapati atau memergoki korban, berusaha melakukan pencurian
dengan cara mencongkel

kaca jendela mobil dinas milik pejabat TNI-AL tersebut, yang diparkir
dalam garasi.


Saat kepergok, korban berusaha lari, namun sempat dikejar oleh kedua
anggota jaga tersebut. Karena,

saat itu korban sedang membawa sepotong besi dan sebuah badik, maka Praka
SW kembali ke tempat

jaga untuk mengambil senjata.


Disaat anggota kembali ke pos jaga, korban melempari batu ke arah anggota.
Saat itulah, Praka SW

yang sudah memegang senjata memberikan tembakan peringatan tiga kali ke
arah udara. Namun, secara

tidak diduga tembakan yang diarahkan ke udara itu, satu peluru mengenai
lengan korban. Selanjutnya,

korban dilarikan ke RSUD Dok II untuk menjalani perawatan medis.


Dalam kejadian itu, anggota mengamankan barang bukti milik korban, berupa
topi, kaos dan pisau badik

serta sepotong besi. Sedangkan, Praka SW saat ini telah diamankan di Pomal
Lantamal X untuk

penyidikan lebih lanjut. Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso saat
dikonfirmasi wartawan

membenarkan hal tersebut. Karena, kejadian ini melibatkan anggota TNI-AL,
maka penanganannya

diserahkan ke Pomal."Memang awalnya kasus tersebut dilaporkan ke Polresta
Jayapura. Sehingga kami

langsung mendatangi TKP ( tempat kejadian perkara) untuk melakukan olah
TKP. Namun, karena kasus

ini melibatkan anggota TNI, maka penangananya diserahkan ke Pomal,"
tandasnya.


Sementara itu, Danyormarhan Lantamal X Letkol Mar Suharto saat dihubungi
Cenderawasih Pos

membenarkan kasus tersebut, penangananya telah diserahkan ke Pomal. " Saat
ini oknum anggota TNI

-AL telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," tuturnya.


Menurutnya, kejadian itu sebenarnya dalam rangka untuk membela diri.
Sebab, saat itu korban sedang

membawa pisau badik, sementara anggota tidak. Karena itu, mungkin nyawanya
terancam, sehingga

anggota tersebut mengambil senjata, bukan untuk menembak korban, tapi
untuk memberikan tembakan

peringatan agar orang itu tidak melawan.


" Jadi waktu itu kebetulan saja anggota yang pas berjaga sedang melakukan
patroli ke sekitar mess

kediaman pejabat. Saat itulah, anggota memergoki orang itu sedang
mencungkil kaca mobil milik Asops

Lantamal X," terangnya.


Ditambahkan, sebenarnya kejadian pencurian di mess pejabat Lantamal sudah
sering terjadi. Belum lama

ini, satu buah laptop milik pejabat yang ada dalam rumah hilang. Namun,
pelaku pencurian belum

terungkap. (mud

---

http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=2895&ses=

      03 Agustus 2007 06:11:25
      Dikeroyok, Mahasiswi Lapor Polisi

      JAYAPURA-Naas bagi seorang mahasiswi bernama Alida (24). Warga Furia
Kotaraja ini mengalami

bengkak di mata sebelah kiri dan punggung terasa sakit akibat dikeroyok
tiga orang wanita masing-

masing berinisial JM, SM,OM di Belakang Korem 172/PWY, Padang Bulan
Abepura, Rabu (1/8), sekitar

pukul 18.30 WIT.


      Menurut keterangan korban di polisi, kejadian tersebut berawal
ketika dirinya sedang berada di

rumah kosnya, tiba-tiba dirinya didatangi oleh ketiga pelaku dan
selanjutnya memaksa agar dirinya

mengikuti ketiga pelaku itu ke rumah JM ( salah seorang pelaku ) di daerah
Yakonde Padang Bulan.


      Ternyata setelah tiba di sana, ketiga pelaku itu langsung melakukan
pengeroyokan terhadap dirinya

sehingga dirinya mengalami bengkak di mata kiri dan punggung terasa
sakit." Mereka manjemput saya di

rumah lalu membawa saya ke rumah JM, di sana mereka keroyok saya, kata
mereka, saya berjalan

dengan pacar salah satu pelaku,"katanya.


      Tidak terima dengan perbuatan tersebut, dirinya langsung melapor ke
polisi agar kasus yang

menimpanya itu ditindaklanjuti secara hukum.


      Kapolsek Abepura, AKP Dominggus Rumaropen, S.Sos saat dikonfirmasi
membenarkan adanya

laporan tersebut dan sementara ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan
untuk mengungkap apa

motif kasus tersebut."Laporannya sudah ada, kami akan segera
menindaklanjutinya dengan memanggila

para pelakunya untuk dimintai keterangannya, jika dalam pemeriksaan nanti,
ketiganya terbukti bersalah

maka ditindak sesuai aturan yang belaku,"jelasnya. (cak)

---

http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=2897&ses=

03 Agustus 2007 06:14:22

Sesmenko Polhukam Tinjau Kesiapan SEWS

Kondisi Politik Papua Stabil

JAYAPURA- Kondisi dan situasi di Papua selalu menjadi perhatian pemerintah
pusat. Terlebih dengan

diterapkannya SEWS (social early warning system) di Kota Jayapura ini maka
situasi semua aspek

kehidupan di daerah ini baik politik, sekonomi, social budaya hingga
keamanan akan selalu terpantau.


SEWS yang sudah dipersiapkan sejak bulan lalu di Jayapura dan terletak di
Kantor Badan Kesatuan

Bangsa Provinsi Papua ini kemarin ditinjau oleh Sekretaris Menteri
Koordinator Politik Hukum dan

Keamanan (Sesmenko Polhukam) Letjend TNI Agustadi S.P. Ketika meninjau
SEWS di Kantor Badan

Kesbang Provinsi Papua, Sesmenko Agustadi didampingi oleh Sekda Provinsi
Drs Tedjo Suprapto, MM

mewakili Gubernur, Kasdam XVII/Trikora Brigjend TNI Geerhan Lantara,
Wakapolda Brigjend Pol Drs

F.R Andi Lolo, SH.MM serta Kepala Badan Kesbang Provinsi Papua Washington
Turnip.


Menjawab Cenderawasih Pos kemarin Agustadi mengatakan bahwa ia mengunjungi
SEWS tersebut

untuk melihat kesiapan dan pelaksanaan SEWS yang baru dilaksanakan itu.
"Kami ke sini dalam rangka

meninjau dan melihat bagimana kesiapan dan pelaksanaan sosial early
warning system yang dilakukan di

daerah ini," katanya. Sekaligus untuk mengetahui bagaimana alat SEWS
tersebut digelar Jayapura.
Alat tersebut kata Jenderal Bintang Tiga ini, digunakan untuk mengetahaui
situasi dan kondisi keadaan

social masyarakat di Papua khususnya dibidang politik, ekonomi, social,
budaya, keamanan dan aspek

lainnya di daerah ini. "Semua ada datanya yang menyangkut Poleksoskam,
jadi tidak hanya politik

karena datanya ini umum sebab di masyarakat itu banyak aspeknya," katanya.


Data itulah yang dimasukan dalam data dan digelar dalam suatu peralatan
dari SEWS tersebut sehingga

dari situ akan didapat suatu data (seperti statistik) yang nanti aka bisa
terbaca bahwa masyarakat di

daerah Kota Jayapura memiliki tingkat ekonominya masih kuning artinya
masih perlu perbaikan. Begitu

juga dengan politik menurut pengamatannya belum 100 persen masih kira -
kira 60 persen sebab ata

tersebut sangat tergantung dari respondennya.


"Sejauh ini yang kami lihat, karena ini masih barang baru, kemudian dari
pelatihan yang dilakukan juga

hanya tiga hari sehingga kita dapat simpulkan hasil yang dicapai dalam
penggelaran ini kita katakan baru

sekitar 70 persen," terangnya. Alat itu juga menanyangka bagaimana
pelaksanaan pembangunan di

Papua melalui Otsus.
Khusus menyangkut sitausi politik di Papua saat ini Agustadi menilai kalau
kondisi di Papua sangat aman

dan kondusif. "Sejauh ini keadaan di Papua nampak kondusif dan tidak ada
masalah," tukasnya serius.


Ditanya bagaimana pandangannya terkait dengan symbol - symbol yang
belakangan diributkan, jenderal

yang pernah bertugas di Papua ini menjawab bahwa semuanya masih diatur
dalam peraturan

pemerintah.


Usai meninjau kantor Kesbang Provinsi Papua Agustadi dan rombongannya
dicegat oleh anak-anak SD

yang sedang mengikuti lomba lukis dalam rangka HUT RI di halaman Kantor
Gubernur dan ingin

bersalaman dengannya. Usia menyalami anak-anak itu ia menuju Sentani untuk
meninjau Kantor

Kesbang Kabupaten Jayapura salah satu kabupaten yang juga melaksanakan
SEWS selain Kota

Jayapura dan Keerom.(ta

---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?ses=&id=3038

     06 Agustus 2007 06:41:34

      Di Tanah Hitam, Rumah Kakak Beradik Dibakar

      Diduga Sebagai Aksi Balas Dendam


      JAYAPURA-Dua rumah kakak beradik, Calvin Semra dan Roy Semra yang
terletak di daerah Tanah

Hitam, Distrik Abepura, dibakar sekelompok orang tak dikenal.


      Akibatnya, seisi rumah, seperti pakaian dan alat-alat dapur, serta
barang-barang elektronik berupa

TV, kipas angin, hangus ikut terbakar. Meski demikian, bangunan fisik
rumah tersebut tidak ikut

terbakar.Kejadian tersebut terjadi Sabtu (4/8), sekitar pukul 10.30 WIT.


      Kapolsekta Abepura, AKP, Dominggus Rumaropen,S.Sos mengatakan,
kejadian tersebut dipicu

perkelahian antara dua orang, yakni Yustus Merabia dan Roy Semra.
Perkelahian tersebut, terjadi di

depan salah satu warung makan, di Tanah Hitam, Jumat (3/8), sekitar pukul
20.30 WIT, dimana Yustus

Merabia dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, selanjutnya terjadi
pertengkaran mulut dengan Roy

Semra. Buntutnya, Roy Semra melakukan penganiayaan terhadap Yustus Merabia
yang menyebabkan

muka Yustus bengkak.


      Setelah melakukan penganiayaan,Yustus Merabia kemudian dibawa di
dalam mobil oleh Roy Semra,

hendak menuju ke Jalan Baru Kotaraja, entah apa tujuannya, sehingga Yustus
Merabia, langsung

melompat dari mobil dan melarikan diri ke Kampunganya di Nafari.


      Keluarganya yang melihat kondisi Yustus Merabia, tidak terima
selanjutnya kembali dan melakukan

pembalasan, yang dampaknya barang-barang seisi rumah dari Roy Semra dan
Calvin Semra, dibakar

sekelompok orang yang diperkirakan berasal dari saudara Yustus Merabia.


      Setelah membakar isi dari rumah tersebut, mereka langsung melarikan
diri. Selang beberapa menit

baru anggota polisi meluncur ke TKP, dan selanjutnya mengamankan situasi
di sekitar TKP.


      " Kejadian tersebut ada sebab-akibat, dimana ada korban yang
dipukul, sehingga keluarganya

marah, dan melakukan pembalasan dengan membakar dua rumah warga, dan
kejadian tersebut

berlansung sangat cepat,"jelasnya.
      Lanjutnya, dalam kasus tersebut, pihaknya sudah mengambil keterangan
dari 3 orang saksi.

Diantaranya termasuk Yustus Merabia, sementra Roy Semra dan pelaku
pembakaran rumah, masih

dalam pengejaran pihaknya. Namun identitas mereka, sudah di kantongi polisi.


      " Kami akan melakukan pengejaran kepada mereka yang terlibat dalam
pembakaran, maupun bagi

mereka yang terlibat penganiayaan,"pukasnya.
      Menurutnya, dalam kasus ini, sebenarnya ada dua tindak pidana yang
terjadi, tindakan

penganiayaan dan tindak pidana pembakaran. Untuk itu, pihaknya akan
melakukan penyelidikan

terhadap para pelaku, dan akan menindak lanjuti sesuai dengan ketetuan
yang berlaku. " Saya juga

himbau kepada keluarga Yustus Merabia dan Keluarga Roy Semra, agar menahan
diri, dan serahkan

saja kasus ini kepada polisi, yang pasti kami akan menindak lanjuti
siapapun pelaku yang terlibat dalam

tindak pidana,"himbau Kapolsek. Kebakaran rumah warga juga terjadi di
Skyland, dekat tower telepon

seluler yang tak jauh dari Pura.


      Akibat kebakaran yang terjadi Minggu (5/8) sekitar pukul 16.30 WIT
ini, rumah milik Yusuf Affar (38)

habis terbakar beserta isi-isinya, termasuk surat-surat penting.
      Kakak korban yang bernama Hanock Affar (40) saat ditanya
Cenderawasih Pos di tempat kejadian,

menyatakan, pada saat kejadian, dirinya sedang berada di rumahnya yang
jaraknya sekitar 20 meter

dari rumah korban.
      "Setelah saya bangun dan duduk di ruang tengah, tiba-tiba saya
melihat ada api sudah menyala di

rumah adik saya. Kemudian saya lari ke kali (sungai) untuk ambil air,
tetapi sudah tidak bisa

(memadamkan api) karena api sudah membesar," katanya.


      Api cepat menyala karena bangunan rumah tersebut kebanyakan terbuat
dari kayu, sedangkan

atapnya menggunakan seng. Sementara tidak ada tempat air yang dekat dengan
rumah yang terbakar,

sehingga meski tetangga juga membantu untuk memadamkan api, tetapi api
yang menyala itu tetap tidak

bisa dikendalikan.
      Saat ditanya soal asal api, Hanock menjelaskan, ketika dirinya
mendekat ke rumah yang terbakar itu,

ia melihat api dari arah ruang tengah.


      "Saya lihat api dari ruang tengah, api bukan dari dapur atau bukan
dari kamar. Saat kejadian juga

dalam kondisi tidak mati lampu, tetapi saya sendiri tidak tahu apa yang
menjadi penyebab kebakaran itu,"

paparnya.


      Meski tidak mengakibatkan korban jiwa maupun korban luka-luka, namun
akibat kejadian ini diduga

menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah, karena rumah beserta
isinya ludes terbakar. "Tidak

ada yang berhasil diselamatkan, TV, tape, pakaian, surat-surat penting dan
barang lainnya yang ada di

dalam rumah, termasuk sepeda ludes terbakar," ujar Hanock.


      Adanya kebakaran ini, aparat Polsekta Jayapura Selatan dan aparat
Dalmas Polresta Jayapura juga

turun ke lokasi kejadian, termasuk sebuah mobil pemadam kebakaran juga
datang ke lokasi sekitar pukul

17.30 WIT.
      Karena kondisi rumah yang sudah ludes terbakar dan tersisa api yang
membakar puing-puing

bangunan rumah, maka pemadam pun tetap diturunkan untuk memadamkan api
yang masih menyala.


      Wakapolsekta Jayapura Selatan Ipda Alfons Sakliressy saat
dikonfirmasi Cenderawasih Pos

membenarkan adanya kejadian tersebut dan begitu mendengar ada kebakaran
itu, anggotanya juga

langsung turun ke lokasi kejadian.
      Sementara terkait penyebab kebakaran, Kanitreskrim Polsekta Jayapura
Selatan Aipda Piet Hein

saat ditanya Cenderawasih Pos menjelaskan, dari hasil penyelidikan di
lapangan, penyebab kebakaran

itu diduga akibat kelalaian anak korban yang berusia sekitar 5 tahun yang
main korek api di atas kasur.


      "Sore itu hanya ada dua anak yang berada di rumah, sedangkan orang
tuanya sedang ada

keperluan di luar. Dari dua anak itu, salah satunya yang seusia anak TK
itu main korek api dan

kemungkinan api jatuh di kasur, sehingga langsung mambakar kasur dan seisi
rumah," paparnya.

(cak/fud)

---

http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=2991&ses=

      06 Agustus 2007 04:54:3

      DMI Jayapura Utara Terbentuk



      JAYAPURA-Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Jayapura H Achmad
Jaenuri, Lc

mengatakan, selain sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, masjid juga
dapat menjadi tempat pembinaan

sumber daya manusia (SDM) yang baik dan handal dalam mengisi pembangunan.


      Hal itu diungkapkannya kepada Cenderawasih Pos setelah acara
pembentukan pengurus DMI Distrik

Jayapura Utara, di Masjid Nurul Amin, Dok V Yapis, Distrik Jayapura Utara,
Sabtu, pekan kemarin.


      Menurutnya, untuk mencetak SDM tangguh dan mempunyai ahlak mulia,
merupakan tanggung jawab

semua orang, dan salah satunya dapat dimulai dari masjid yang menjadi
tempat suci bagi umat Islam.


      Dikatakannya, kurang lebih ada 135 masjid dan musholla di Kota
Jayapura, 35 diantaranya berada

di Distrik Jayapura Utara, sehingga a