[Kabar-Irian] Bahasa: Berita Papua (minggu K3, April 06)

[Admin]

--- PM Howard Tidak Minta Maaf kepada Indonesia - AP
--- TPN/OPM itu Juga Rampas 2 Senjata – cepos (15 April 06)
--- Tim Persinab Menuju Arena Divisi II  - Sumber?
--- ELMASME GAIYA Minta Pengosongan Tempat Dulang - Sumber
--- Akan Cari Suaka, Perahu Terbalik  - cepos (April 21 06)
--- AMPTP Desak DPRP Gelar Sidang Penutupan Freeport – cepos (April 21 066)
--- ANGGOTA DPR RI ASAL PAPUA MINTA PEMERINTAH MENYIKAPI ISU `GENOSIDA`
YANG  DIHEMBU  - sumber? (April 20 06)




PM Howard Tidak Minta Maaf kepada Indonesia

[SYDNEY] Perdana Menteri Australia, John Howard menegaskan kalau
pemerintahannya tidak akan meminta maaf kepada Indonesia terkait
pemberian visa perlindungan sementara kepada 42 warga asal Papua.

"Saya menghormati sensitifitas warga Indonesia terhadap isu Papua.
Sebaliknya, saya meminta rakyat Indonesia untuk menerima prosedur
yang berlaku di negara kami. Kami memiliki proses hukum dan aturan
sendiri," kata Howard, Selasa (18/4).

Pekan lalu, pemerintah Australia mengumumkan untuk memperketat
kebijakan im  igrasi baru mereka. Setiap pencari suaka yang baru
datang ke negara itu menggunakan perahu, akan dibawa ke kamp tahanan
imigrasi.

Howard kembali membantah kalau kebijakan itu merupakan sikap lunak
Australia terhadap protes Indonesia. "Kami telah membuat beberapa
perubahan. Jika kebijakan baru itu akan memperbaiki hubungan dengan
Indonesia, tidak ada salahnya," kata Howard.

Sementara itu, pejabat tinggi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan
Australia, Michael L'Estrange, akan ke Indonesia menjelaskan
berbagai kebijakan Pemerintah Australia soal pengungsi untuk
meredakan ketegangan hubungan kedua negara.

Michael L'Estrange direncanakan akan bertemu Menteri Luar Negeri
(Menlu) Hassan Wirajuda, pada Jumat (21/4), kata seorang juru bicara
Deplu Australia, seperti dilaporkan The Australian, Senin (17/4).
Michael juga akan bertemu juru bicara Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, Dino Pati Jalal.

Michael L'Estrange, seorang diplomat karier dan mantan pejabat
tinggi untuk London, hanya berada satu hari di Jakarta. Selama di
Jakarta, ia akan melakukan serangkaian pembicaraan penting
menyangkut pemberian visa kepada 42 dari 43 warga Papua yang mencari
suaka ke Australia beberapa waktu lalu.

Kedatangan utusan khusus Australia ini juga sebagai pembuka jalan
bagi pertemuan pribadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Perdana Menteri Australia, John Howard. Namun belum diketahui, kapan
dan dimana pertemuan pribadi itu digelar.

Hubungan Indonesia-Australia memburuk sejak negara itu memberikan
visa kepada 42 warga Papua. Jakarta kecewa dan menarik pulang duta
besarnya dari Australia.

Merespon kekecewaan Indonesia, pekan lalu, Pemerintah Federal
mengetatkan proses pencarian suaka dengan mengatakan, semua pencari
suaka akan ditampung di kamp pengungsi di Pulau Christmas atau di
Nauru, untuk diproses sebelum dikirim ke negara ketiga.

Canberra juga meningkatkan patroli laut di perairan utara untuk
melacak lebih banyak lagi pencari suaka asal Papua yang datang ke
sana. Namun kebijakan baru Australia itu dikecam oleh kelompok HAM.

Salah satu fokus penolakan kelompok HAM adalah kebijakan mengirim
pengungsi anak ke kamp-kamp pengungsi dibawah kontrol yang sangat
ketat. Anggota parlemen dari koalisi, Petro Georgiou, mengancam
menarik dukungan terhadap pemerintah jika tetap memberlakukan
kebijakan baru, termasuk mengirim anak-anak ke kamp penampungan.

Menteri Imigrasi Australia, Amanda Vanstone, ketika dikonfirmasi,
Senin kemarin, mengatakan, anak-anak bisa ditempatkan di pusat-pusat
penampungan di Pulau Nauru dan di sana mereka bebas bergerak kecuali
di malam hari.

Juru Bicara Deplu, Desra Percaya ketika dikonfirmasi, Selasa (18/4),
membenarkan rencana kedatangan orang kedua di Deplu Australia itu.
Diharapkan kedatangan dia membawa isu perubahan kebijakan Australia
terhadap 42 warga Papua, karena Indonesia tetap pada pendirian
mereka dipulangkan. [AP/O-1/L-8]

-----------------------------------------------
CENDRAWASIH POST
Sabtu, 15 April 2006

TPN/OPM itu Juga Rampas 2 Senjata

*Selalu Gerilya, TNI Masih Kesulitan Tangkap Penyerang

JAYAPURA- Ternyata TPN/OPM (Diduga Pimpinan Matias Wenda) saat menyerang
Pos TNI di Desa Wembi,Distrik Arso,Kabupaten Keerom, 10 April lalu, bukan
hanya mencederi anggota TNI dan mahasiswa saja, tapi mereka juga berhasil
merampas dua pucuk senjata milik TNI jenis SS1.

Danrem 172/PWY, Kolonel Inf Asis Wanto yang juga sebagai Komandan Timsus
(Tim Khusus) pengejaran penyerang pimpinan Matias Wenda itu, saat
dikonfirmasi Cenderawasih Pos semalam membenarkan tentang hal itu.

Menurut Danrem, dalam aksi penyerangan yang dilakukan anggota TPN/OPM
pimpinan Matias Wenda itu, dua pucuk senjata milik anggota Satgas Yonif
509 Kostrad berhasil dibawa lari kelompok penyerang itu.

"Untuk itulah, pengejaran terhadap mereka tetap kami lakukan, sebab
keberadaan mereka ini sangat membahayakan warga masyarakat. Terlebih lagi
mereka memiliki dua senjata SS1 hasil rampasan dari anggota Satgas itu,"
akata Danrem.

Dituturkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih terus mengejar para pelaku
penyerangan. Namun dalam pengejaran itu, aparat TNI menghadapi kesulitan.
Pasalnya, untuk menghindari kejaran aparat, para penyerang itu mulai
menggunakan cara-cara gerilya dan menyamar sebagai masyarakat biasa.
Mereka diduga telah menyatu atau berbaur lagi dengan warga masyarakat dan
beraktivitas seperti warga biasa.

"Saya amati mereka itu (kelompok penyerang) dalam melakukan aksinya
menggunakan cara-cara gerilya. Ketika hendak menyerang aparat TNI, mereka
berbaur dengan warga kampung. Nah, saat posisi TNI dalam keadaan tidak
siaga, di situlah kelompok penyerang dengan tiba-tiba melakukan aksinya.
Ini juga terjadi saat anggota TNI bersama para mahasiswa sedang melakukan
pengobatan massal di Desa Wembi itu," jelas Danrem Asis Wanto. Dijelaskan,
dengan beraksi secara gerilya, maka kapan saja kelompok penyerang itu bisa
melakukan aksinya dan itu dilakukan secara sporadis. Bahkan, ketika
anggota TNI dan warga masyarakat melakukan aksi kegiatan seperti aksi
kemanusian dan bhakti social lainnya, kelompok penyerang itu bisa juga
menyusup menjadi warga atau rakyat biasa. ''Sehingga sulit bagi TNI untuk
membedakan antara kelompok penyerang dengan warga masyarakat
biasa,''tandasnya.

Begitu halnya saat mereka itu telah melakukan penyerangan, kata Danrem,
kelompok penyerang itu juga langsung mengubah dirinya atau berpura-pura
menjadi rakyat biasa. Mereka berpura-pura sedang menyangkul lahan, mencari
ikan atau sedang beraktivitas yang lain.

"Saat anggota kami melakukan pengejaran terhadap kelompok penyerang itu,
sebenarnya kami banyak mendapati warga. Tapi, ketika anggota saya tanya,
dia bilang tidak tahu. Dia hanya bilang sebagai warga biasa yang
sehari-harinya sebagai petani," ungkap Danrem seraya menambahkan bahwa
warga yang selalu dijumpainya saat itu sedang menyangkul lahan.

Dijelaskan Asis Wanto, diduga kuat setelah para penyerang itu lari ke
hutan, mereka langsung berpura-pura menjadi rakyat biasa. Dan cara-cara
gerilya inilah yang saat ini sedang digunakan para penyerang untuk
menghindar dari kejaran TNI. Namun begitu kata Danrem, upaya pengejaran
terhadap mereka terus dilakukan. Pengejaran saat ini masih diarahkan pada
jejak-jejak yang ditinggalkan para penyerang.

"Untuk menghadang laju para penyerang yang kemungkinan arah lari ke daerah
Bewani (PNG), kami sudah turunkan beberapa anggota ke tempat itu. Tapi
tidak tertutup kemungkinan, mereka itu sudah lari masuk ke PNG. Sebab,
daerah Bewani itu sangat dekat dengan perbatasan PNG. Sehingga sekarang
ini proses pengejaran diarahkan ke jejak-jejak yang ada," paparnya.

-----------------

Tim Persinab Menuju Arena Divisi II


NABIRE Bupati Nabire, Drs. Anselmus Petrus Youw, diwakili Asisten
II Setda Nabire, Drs. Umar Katjili, secara resmi melepas
keberangkatan tim sepakbola kebanggaan masyarakat Nabire, Persinab
untuk mengikuti kompetisi PSSI Liga Indonesia putaran pertama divisi
II. Acara pelepasan tim Persinab untuk berlaga di divisi II PSSI,
bertempat di depan ruang Vip Bandara Nabire, Senin (17/4) pagi
kemarin, turun dihadiri Muspida dan disaksikan sejumlah warga yang
ada di daerah ini.
Bupati dalam sambutannya mengatakan keberangkatan tim Persinab ke
ajang bergengsi persepakbolaan ini merupakan penerapan dari tujuan
pembangunan daerah. Yakni meningkatkan sumber daya manusia, khususnya
pada bidang olahraga. Selain itu, diharapkan pula nantinya dapat
memberikan pengalaman kompetisi bagi atlit sepakbola Persinab di
tingkat regional dan nasional dan memberikan kesempatan dan peluang
kepada generasi muda Nabire dalam mengembangkan bakat dan prestasi
yang ada selama ini.
Lanjutnya, keikutsertaan tim Persinab dalam laga putaran divisi II
ini, selain dengan maksud tersebut, juga bertujuan untuk mengangkat
citra dan nama baik daerah pada tingkat regional maupun nasional
dalam pembinaan generasi generasi muda di daerah ini dan upaya meraih
prestasi yang terbaik untuk memasuki divisi I serta divisi uatam
nantinya.
Dijadwalkan, event bergengsi ini akan dibuka pelaksanaannya pada 23
April mendatang di Gorontalo. Persinab akan berlaga bersama 5 tim
lainnya di wilayah IVB. Masing-masing Persin Sinjai, PS Gasma
Enrekang, Persidago Gorontalo, Persemalra Tual dan Persiss Sorong.
Manajer tim Persinab, Drs. FX. Mote ditemui seusai acara pelepasan
mengatakan tim yang dibawahnya ini telah siap bertanding menghadapi 5
tim lainnya di putaran Gorontalo nanti. Dirinya optimis, tim yang
telah digembleng dan diuji coba ini akan mampu berbicara pada laga
Divisi II ini. Pemain-pemain yang ada, kata Mote, telah matang dan
siap untuk merumput. Bukan saja dari teknik individu masing-masing
pemain, tetapi kekompakan dalam tim sudah bagus untuk berlaga dari
putaran pertama dan putaran kedua di Sorong nanti.
Disinggung soal dukungan dan perhatian pemerintah daerah (Pemda)
Nabire saat ini, jelasnya kami dari tim berterima kasih kepada
pemerintah Kabupaten Nabire, dalam hal ini Bupati Nabire atas
dukungannya, dan tidak lupa juga dengan pihak-pihak lain yang sudah
turut serta mendukung tim kebanggaan masyarakat Nabire ini. Kami juga
meminta dukungan dan support dari semua kalangan, termasuk juga
masyarakat Nabire, agar pada laga nanti kita dapat menorehkan
prestasi.
Menjawab wartawan seputar persiapan tim sebelumnya, dikatakan manajer
Persinab ini, sesi-sesi latihan telah digiatkan dibawah komando
pelatih Yulius Permadi. Dari latihan awal hingga menjelang laga tim
ini, anak-anak Persinab telah memperlihatkan kenaikan grafik
kemampuan bermain
Lanjutnya, sebelumnya tim kebanggaan masyarakat di kota emas ini
telah melakukan sejumlah pertandingan uji coba dengan tim-tim lain.
Dari hasil uji coba ini, anak-anak Persinab sudah memperlihatkan
kemampuannya yang bisa dibanggakan.
Disinggung peluang pada putaran di Gorontalo dan tim satu pool atau
reval terberat dari 5 tim lainnya, kata Mote, timnya optimis akan
bisa menunjukkan prestasinya. Sebagai sebuah tim, keberhasilan itu
akan dapat diraih tentu saja dengan campur tangan bersama. Baik itu
dari para pemainnya, officialnya, pemerintah daerahnya, pendukung
lainnya, dan tentu saja dari masyarakat Kabupaten Nabire. Sedangkan,
untuk rival atau lawan nantinya, saat ini 2 tim seperti Persemalra
Tual dan Persiss Sorong, karena pernah bertanding, maka kami saling
mengetahui kekuatan dan kelebihan masing-masing. Tinggal bagaimana
nanti dilapangan.
"Kami akan berjuang untuk mengharumkan nama Nabire pada laga Divisi
II di Gorontalo nanti. Support serta doa dari semua khalayak kami
harapkan untuk mendukung tim dalam meraih prestasi untuk membawa nama
daerah di kancah bergengsi ini,"tambahnya.
Sementara itu, Ketua Persinab, Letkol Inf. Abdullah menambahkan bahwa
untuk saat ini, tim asuhan Yulius Permadi sebanyak 30 pemain yang
sebelumnya telah digembleng habis-habis dan 7 official ini siap
mengikuti laga bergengsi tersebut. Dengan harapan nantinya dapat dan
optimis masuk ke divisi I bahkan ke divisi utama PSSI.
--------------------


ELMASME GAIYA Minta Pengosongan Tempat Dulang


NABIRE Pemerintah Kabupaten Paniai, Nabire, Kapolres Paniai, Nabire
untuk bersama lembaga adat melakukan pengosongan atau penutupan
lokasi-lokasi pendulangan emas illegal. Juga diminta untuk melakukan
penutupan heliped di daerah pelosok Paniai yang belum memiliki ijin
dari pemerintah Kabupaten Paniai. Sambil melakukan persiapan-
persiapan dan pengaturan pendulangan emas yang menguntungkan
masyarakat adat Paniai. Demikian salah satu rekomendasi yang
dikeluarkan Aliansi Masyarakat Adat Paniai/ELMASME GAIYA Paniai
melalui ketuanya, John Gobay, NR, yang dikirim ke redaksi.
Mensikapi adanya penambangan illegal khususnya di wilayah Kabupaten
Paniai, rekomendasi yang dikeluarkan tak hanya itu. Direkomendasikan
juga soal meminta kepada 30 orang pengusaha yang beroperasi di daerah
pendulangan emas untuk kembali melakukan perjanjian yang saling
menguntungkan dengan masyarakat adat Paniai yang diwakili oleh
lembaga adat. Mendesak Kapolda Papua dan Kapolres Paniai dan Nabire
agar pada kesempatan pertama memanggil, meminta keterangan para
pelaku pendulangan emas illegal dengan jalan pengrusakan lingkungan,
penipuan kepada masyarakat dan daerah di sepanjang Sungai
Degeuwo/Kemabu Kabupaten Paniai untuk mempertanggung jawabkan
perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI. Juga
disinggung soal penghentian penggunaan pesawat helikopter yang diduga
milik TNI AD yang bermarkas dan dikendalikan oleh Penerbad di Timika.
Dipaparkan John, aerah pendulangan emas adalah sesungguhnya berada di
Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai (sesuai
dengan surat keterangan kepala Kampung Nomouwodide). Akibat
keserakahan pengusaha dan kroninya yang dimulai pada akhir tahun 2002
tepatnya di Tagipige, Kampung Nomouwodide itu wilayah adat Suku Mee
dan Suku Wolani, telah dihancurkan baik lingkungan fisik berupa hutan
dan sungai serta kehancuran moral masyarakat. Kegiatan illegal ini
mulai sekitar bulan Maret 2005 April 2005.
Adanya surat Ijin Pertambangan Emas (SIPE) oleh Bupati Nabire melalui
Dinas Pertambangan Nabire, tanpa dilakukan sesuai dengan prosedur
yang berlaku dalam Perda yang dibuatnya serta pengawasan yang tidak
ketat. Serta tidak mencantumkan jelas lokasi yang diijinkan berada di
kampung apa di Distrik Siriwo di Kabupaten Nabire, tetapi hanya
disebut Kepala Air Poronai. Sungai Poronai kepala airnya jelas berada
di Kabupaten Paniai, karena sungai itu melintas dari Kabupaten Paniai
dan Kabupaten Nabire serta mungkin Kabupaten Waropen.
"Perlu diketahui bahwa sungai tersebut mempunyai tiga nama, Poronai
dalam bahasa Napan (muara sungai), di Kabupaten Nabire Degeuwo (hilir
sungai) di Kabupaten Paniai ini adalah sebutan dalam bahasa Mee, dan
Kemabu (kepala air) di Kabupaten Paniai ini adalah sebutan dalam
bahasa Moni. Sehingga perlu kami tegaskan bahwa karena lokasi
pendulangan emas dalam wilayah Kabupaten Paniai, maka walaupun
pengusaha telah mengantongi SIPE pun mereka melakukan kegiatan di
dalam wilayah Kabupaten Paniai, bukan Kabupaten Nabire," paparnya.
Aliansi Masyarakat Adat Paniai/Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee
(ELMASME) GAIYA Enagotadi Paniai, kata John, dalam investigasinya
telah menemukan dan menyimpulkan sampai dengan saat ini telah terjadi
pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Pendulangan ini dilakukan
oleh orang-orang yang sangat buta aturan semua upaya pengaturan dari
pemerintah Kabupaten Paniai tidak pernah diindahkan, baik pemerintah
Distrik Bogobaida dan Kabupaten Paniai. Kegiatan ini sampai kini
masih berlangsung tanpa memiliki rekomendasi Bupati Paniai. Untuk
tahun dibawah Juni 2005, perlu mendapat rekomendasi bupati karena
belum ada dinas pertambangan apalagi Perda tentang pertambangan
rakyat. Sehingga untuk kegiatan pendulangan rakyat di wilayah
Kabupaten Paniai perijinan pertambangan rakyat harus diberikan oleh
Gubernur Papua melalui Dinas Pertambangan Provinsi Papua. Tetapi
kenyataannya, para pengusaha satu orang pun belum memiliki Surat Ijin
Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD) dari Dinas Pertambangan Provinsi
Papua sesuai dengan Perda Provinsi Irian Jaya No. 7 tahun 1995 tetang
Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas.
Pengrusakan lingkungan berskala besar yang diperkirakan sudah
mencapai ribuan hektar hutan, baik di atas dan dalam tanah terjadi
terowongan certikal sepanjang 10 sampai 30 meter. Juga telah terjadi
pencemaran Sungai Degeuwo yang dikonsumsi oleh belasan ribu penduduk
lokal sepanjang sungai itu akibat penggunaan zat-zat kimia seperti
mercuri dan air raksa. Tidak adanya pembuatan Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL), dan kegiatan yang tidak mempertimbangkan
keseimbangan lingkungan. Yang pada akhirnya dapat mengakibatkan
daerah ini akan hancur pada suatu waktu karena telah dirusak oleh
pendulang. Ekosistem pendukung lingkungannya telah dirusak sehingga
daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat sedang terancam.
Imbas dari kegiatan itu, katanya juga telah berdampak pada
pengrusakan moral dan pembangunan. Diduga telah terjadi penyebaran
virus penyakit HIV/AIDS yang dibawa masuk oleh puluhan wanita pekerja
seks jalanan yang bergerilya di lokasi pendulangan. Hasil lain yang
ditemukan juga yakni 27 para pengusaha yang mendukung penambangan
liar, tidak bisa dikendalikan dan sama sekali tidak memberi masukan
pendapatan asli daerah kepada pemerintah daerah setempat. Kendati
hasil yang dicapai oleh pengusaha-pengusaha itu keuntungannya
diperkirakan mencapai nilai milyaran rupiah per bulan. Selain itu,
terdapat juga beberapa helikopter yang beroperasi, tetapi setelah
dicek ternyata tidak memiliki ijin dari Dinas Perhubungan Kabupaten
Paniai. Sehingga melalui kegiatan operasional helikopter tidak ada
pemasukan pada pendapatan asli daerah yang diperoleh pemeritnah
Kabupaten Paniai.
Sesuai analisa AMAP/ELMASME, kata John, bisnis ini telah menjadi
pintu baru masuk virus penyakit HIV/AIDS dengan jalan adanya
perempuan gerilyaan seks dan adanya pemutaran film-film porno yang
telah membuat pengrusakan moral.
UU No. 23 tahun 1997 tantang lingkungan hidup pasal 35 "Penanggung
jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan
bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas
kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi
secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan."
Berdasarkan peraturan itu, di daerah ini juga terjadi pengrusakan
lingkungan yang hebat dengan adanya pembuatan-pembuatan terowongan di
daerah Baya Biru, pengikisan tanah serta pemakaian zat beracun maka
pengusaha telah membuat terjadinya pencemaran lingkungan.
Setelah ada pengaduan dari masyarakat Siriwo pada tanggal 30 Januari
2005 maka sebagian pengusaha di Nabire mengurus SIPE dari Dinas
Pertambangan Nabire berdasar Perda Kabupaten Nabire No. 14 tahun
2003, dengan lokasi kepala air Poronai Distrik Siriwo, tidak jelas di
wilayah kampung mana.
"Sehingga secara hukum pun menurut kami masih cacat hukum sehingga
dapat menimbulkan persoalan dikemudian hari, dan dengan kata lain
jelas bahwa lokasi ini bukan wilayah Kabupaten Nabire, tetapi
diberikan karena pengusaha itu bertempat tinggal di Nabire. Untuk
Kabupaten Paniai karena belum ada Perda maka masih harus merujuk
Perda Provinsi No. 7 Tahun 1995, menurut Perda tersebut ijin harus
diberikan oleh Gubernur Papua melalui Dinas Pertambangan Provinsi
Papua, tetapi pengusaha belum punya ijin sehingga kegiatan yang
disebut illegal maining (pendulangan illegal)," jelasnya.
Terkait dengan persoalan itu, pihak Aliansi Masyarakat Adat Paniai
juga sudah berkesempatan mengunjungi Dinas Pertambangan Nabire. Dari
pertemuan itu diperoleh data bahwa SIPE yang dikantongi oleh sejumlah
pengusaha itu sudah habis masa waktunya. Hanya saja, diduga sejauh
ini masih saja melakukan tindakan pendulangan.
"Kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Paniai dan
Nabire meminta kepada pengusaha emas di Sungai Degeuwo/Kemabu segera
menarik kembali dari lokasi pendulangan emas di Degeuwo karena SIPE
yang telah terbit pada tahun 2005 telah habis masa kontrak,"
tuturnya.
-----------------

Jumat, 21 April 2006
Akan Cari Suaka, Perahu Terbalik
*Satu Tewas, Dua Dirawat, 18 Belum Diketahui Nasibnya
JAYAPURA-Nasib naas menimpa 21 warga Papua yang diduga hendak mencari
suaka di negeri orang. Perahu jenis long boat yang mereka tumpangi
dihantam gelombang (ombak) dan terbalik. Akibatnya satu di antara mereka
tewas, dua luka-luka dan 18 orang lagi belum diketahui nasibnya.
Perahu naas yang diduga kuat akan menuju PNG tersebut diterjang gelombang
di Perairan Jayapura Utara yang masih dekat dari Kota Jayapura yang
jaraknya hanya sekitar 0,5 mil.
Korban tewas bernama Salmon Keiya (21), sedangkan dua orang yang mengalami
luka-luka adalah Jefrianus Pigome (26) warga APO Kali dan Jhon Wenda (40)
yang mengaku warga PNG. Keduanya harus dirawat intensif di Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura.
Sementara sekitar 18 orang lainnya (termasuk motorisnya) belum diketahui
keberadaannya. Namun dari informasi yang diperoleh di lapangan
menjelaskan, ada sekitar 10 orang yang berhasil menyelamatkan diri, namun
mereka langsung menyembunyikan diri.
Salah seorang korban luka, Jhon Wenda (40) yang mengaku berdomisili di
Vanimo PNG, saat ditemui Cenderawasih Pos di RSUD Dok II Jayapura
menjelaskan, dirinya berangkat menuju PNG bersama sekitar 20 orang
lainnya.
Namun ia mengaku tidak tahu persis nama-nama ke 20 orang tersebut. Mereka
berangkat menggunakan perahu Long Boat dari Dok IX Distrik Jayapura Utara,
Kota Jayapura, Papua pada Kamis (20/4) sekitar pukul 03.00 WIT. Setelah
melaju sekitar 1/2 mil dari Kota Jayapura, tepatnya sekitar pukul 04.30
WIT perahu tersebut tiba-tiba diterjang gelombang.
Saat ditanya soal bagaimana long boat itu bisa tenggelam, ia tidak bisa
menceritakannya. "Saya tidak tahu persis, tiba-tiba perahu tenggelam,"
ujar Jhon Wenda. Saat perahunya tenggelam itu, untungnya ada nelayan yang
datang dan berhasil menyelamatkannya.
Ketika ditanya soal tujuannya ke PNG, ia menjelaskan bahwa dirinya memang
sudah lama berada di PNG yaitu sejak 1984. "Saya ke Jayapura untuk
berbelanja seperti beli beras dan sebagainya yang akan digunakan untuk
masak. Jadi saya ke PNG untuk kembali ke sana," ucapnya sambil memegang
kepalanya dan mengaduh sakit.
Sedangkan Yulianus Pigome (26) mengaku pergi ke PNG untuk mengurus mas
kawin temannya. Namun saat ditanya nama temannya, maupun nama orang-orang
yang ikut dalam perahu tersebut, ia juga enggan menceritakannya.
Sementara tentang kronologi penemuan orang yang tenggelam itu, Kepala
Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Drs. Tommy Trider Jacobus
menjelaskan, sekitar pukul 06.00 WIT kemarin ada seorang nelayan Kota
Jayapura, yang bernama Laruni (40) warga Dok IX, Distrik Jayapura Utara,
datang ke Dermaga Polair Polda Papua melaporkan bahwa telah menemukan
jenazah dan dua orang yang berhasil diselamatkan.
"Pada saat ia mau pulang dari melaut (mencari ikan), ia mendengar ada
orang yang minta tolong, kemudian ia mendekat dan ada dua orang yang
berhasil diselamatkan. Ia melihat ada long boat yang terbalik akibat
terkena ombak. Oleh Polair ditanggapi secara cepat dan kedua orang yang
selamat itu langsung dibawa ke RSUD Dok II Jayapura," terangnya.
Dari kasus tenggelamnya long boat ini, Polair menemukan beberapa tas yang
berisi dokumen-dokumen antara lain Bendera Bintang Kejora dan spanduk yang
bertuliskan 'Kami Mahasiswa Papua Barat Dikejar-Kejaran TNI/Polri Sehingga
Kami Suaka ke Negara Orang Lain'.
"Dengan melihat spanduk ini sepertinya apa yang saya katakan beberapa
waktu lalu bahwa memang ada kelompok-kelompok yang mungkin sengaja
mengatur tentang keberangkatan mereka (untuk minta suaka). Sebenarnya
siapa yang mengejar-ngejar mereka. Kita tidak melakukan pengejaran
terhadap mereka. Kita mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) yang
berjumlah 19 orang itu supaya meminimize bahwa itu yang kita cari, di luar
itu tidak ada," tandas Tommy.
Ditegaskan, kalau ada yang mengatakan mereka dikejar-kejar oleh TNI dan
Polri itu adalah alasan yang dibuat-buat. "Mungkin mereka terangsang
dengan pemberian visa sementara (terhadap 42 warga Papua yang minta suaka
ke Australia,red), padahal Australia sekarang membuat ketentuan bahwa
mereka (pencari suaka) tidak bisa ke daratan Benua Australia. Mereka harus
melalui proses yang panjang. Susah nanti di sana. Jangan dipikir enak,"
jelasnya.
Oleh sebab itu, kepada pihak-pihak yang sengaja mengatur orang-orang untuk
mencari suaka, Kapolda meminta supaya segera dihentikan. "Kami akan dalami
ini dan kami akan tindak. Jadi sekali lagi, tolong alasan yang dibuat-buat
itu dihentikan. Karena TNI dan Polri tidak mengejar-ngejar," ujarnya.
Dijelaskan, yang dilakukan oleh TNI adalah mencari pelaku penembakan
terhadap Pos TNI di Wembi (Arso) dan itu masih dalam koridor hukum.
"Kemudian kita sekarang sedang mencari 19 DPO kasus Bentrok Abepura. Di
luar itu tidak ada," tegasnya.
Soal arah long boat itu, menurut Kapolda, berdasarkan keterangan nelayan
yang lapor, long boat itu akan menuju ke arah PNG. "Dimana korban yang
hidup yaitu Jhon Wenda itu memang sudah menjadi warga PNG, karena sudah
hidup berpuluh-puluh tahun di sana, walaupun ia dari Papua," katanya.
Menurutnya, untuk melakukan pencarian terhadap awak perahu jenis long boat
yang tenggelam itu, dari Polair dan Lantamal V Jayapura bekerja sama untuk
melakukan pencarian di sekitar Perairan Jayapura Utara.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil, yaitu berhasil menemukan awak
long boat yang tenggelam itu sekitar pukul 15.30 WIT dan sekitar pukul
17.45 WIT long boat itu berhasil disandarkan di Dermaga Polair Polda
Papua.
Ketika ditanya soal apakah dari penumpang long boat itu ada yang masuk
dalam DPO, pihaknya menyebutkan bahwa dari dua orang yang selamat maupun
yang meninggal itu bukan termasuk DPO. Namun pihaknya akan mendalami lebih
lanjut setelah korban yang dirawat di RSUD Dok II itu sudah sehat.
Secara terpisah Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Taufik Pribadi,M.Si saat
ditanya wartawan membenarkan soal rencana para penumpang long boat itu
memang diduga kuat hendak minta suaka. Sebab dari hasil pemeriksaan
terhadap sekitar 9 buah tas yang ditemukan di laut itu, disamping
ditemukan pakaian milik para para penumpang long boat, dokumen-dokumen
Bendera Bintang Kejora dan Spanduk yang bertuliskan hendak suaka ke negara
orang lain itu, juga ditemukan sepucuk surat dari salah seorang keluarga
yang ditujukan kepada salah seorang yang hendak mencari suaka.
Isi surat tersebut berisi: Syalom Suaka. Salam bagi Tuhan kita. Selamat
jalan bagi kamu yang pisah antara keluarga, saudara/I, adik-adik, kaka,
semua biar tujuanmu akan mencapai. Tabahkanlah hatimu dalam perjalananmu.
Biar hatimu terbungkus dengan firman Tuhan. Tuhanlah jalan bagi kamu. Kami
keluarga besar menyampaikan selamat berhasil dan selamat jalan. Kemudian
di ujung bawah surat tersebut bertuliskan, kamu berjuang demi banyak
orang.
Sementara terkait, korban yang meninggal itu, pihak Polresta terus
melakukan pencarian terhadap keluarga korban yang dirawat atau yang
meninggal agar para korban yang meninggal itu bisa mendapatkan pelayanan
semestinya. (fud/api)
Jumat, 21 April 2006
AMPTP Desak DPRP Gelar Sidang Penutupan Freeport
JAYAPURA- Asiosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se- Indonesia
(AMPTP) AMPTP mendesak agar lembaga penampung aspirasi rakyat atau DPRP
untuk segera melakukan sidang mengenai penutupan PT Freefort sebagaimana
aspirasi yang disampaikan berbagai elemen masyarakat.
Hal ini dikatakan Sekjen AMPTP Hans Magal bersama Wakil Sekjennya Markus
Haluk dan Ketua DPW AMPTPI Agus Alua saat bertandang ke Redaksi
Cenderawasih Pos Kamis (20/4) kemarin.
Mereka menuding DPRP sangat lambat dalam menindak lanjuti (melakukan
sidang) tentang aspirasi masyarakat soal tuntutan penutupan Freeport.
Padahal, tuntutan itu sudah diplenokan oleh MRP dan diserahkan ke DPRP.
"DPRP sepertinya bersikap pasif atau vakum, karena MRP sudah serahkan
kepada DPRD, tapi DPRD tidak menindak lanjuti tuntutan itu," kata Hans
Magal, Sekjen AMPTP.
Menurutnya, DPRP harus segera melakukan sidang jangan yang terjadi hanya
pertemuan gelap alias adanya indikasi yang kurang atau melakukan negoisasi
di bawah meja, dengan demikian DPRP tidak seharusnya membawa masalah ini
ke pusat (Bali dan Jakarta), tetapi menurut Hans soal Freefort itu harus
dibicarakan di "para-para Provinsi" (DPRP dan MRP).
Kendati belum ada jalan keluar hingga sekarang, dirinya meminta agar
jangan sampai mendatangkan pakar hukum atau lainnya, pasalnya di Papua
juga mempunyai pakar hukum dari Uncen dan sebagainya. Oleh sebab itu maka
AMPTP memberikan batas waktu (deadline) hingga 25 April nanti.
Hal senada diungkapkan Wakilnya Markus Haluk. Menurutnya selaku lembaga
penampung aspirasi rakyat, mestinya harus menindaklanjuti aspirasi rakyat
itu, bukan justru melakukan yang aneh-aneh. "Bukannya harus dipindahkan
kantor Freefort dari Jakarta ke Jayapura, tapi bagaimana harus tindak
lanjuti itu, karena masalah Freefort kita punya data-data autentik yang
sudah diserahkan ke MRP," kata Markus yang juga ketua Soladiritas Rakyat
Papua untuk Kasus Mile 72 Tembagapura Timika.
Dan jika sampai batas deadline, DPRP tidak melakukan sidang, maka AMPTP
bersama DPW akan kembali mempertanyakan alasan penundaan. "Alasan apa yang
dibuat, apakah positif atau tidak. Kalau positif harus disampaikan kepada
pubilk, dan kalau tidak DPRP harus mengambil langkah yang bijak,"
cetusnya.(tin)
Kamis, 20 April 2006, 12:45 WIB
ANGGOTA DPR RI ASAL PAPUA MINTA PEMERINTAH MENYIKAPI ISU `GENOSIDA` YANG
DIHEMBU
Surabaya--RRI-Online, Anggota DPR RI asal Papua, Simon Patrice Morin,
meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Luar Negeri
(Menlu) Hassan Wirajuda menyikapi isu yang dihembuskan pemerintah
Australia tentang genosida (pembunuhan massal) di Papua.

`Saya kira, presiden dan Menlu harus menyelesaikan masalah Australia
dengan dua cara yakni cara tegas dan cara diplomasi,` katanya di sela-sela
kunjungan kerjanya bersama anggota Tim Pansus Kapal Tanker PT Pertamina di
Surabaya, Kamis (20/4).

Di sela-sela kunjungan kerja di Surabaya sejak 18 April 2006, ia
mengemukakan hal itu menanggapi isu genosida yang berhembus di Australia
pasca kebijakan pemerintah Australia dalam pemberian visa kepada 42
pencari suaka politik asal Papua untuk tinggal selama tiga tahun di
Australia bagi puluhan warga Papua itu.

Menurut Simon Patrice Morin, pihaknya berharap presiden dan Menlu
mengambil langkah-langkah terbaik melalui diplomasi dan ketegasan, meski
pandangan kalangan LSM, senator, dan pemerintah Australia sendiri tak
selalu sama (berbeda).

`Presiden dan Menlu tentu sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan, karena
itu kami mendorong respon pemerintah yang baik untuk mengambil
langkah-langkah yang bersifat G to G (antar government/pemerintah),`
katanya.

Berbagai kelompok masyarakat Papua agaknya berhasil melakukan lobi di
Australia bahwa nyawa mereka terancam jika kembali ke Indonesia akibat
kerusuhan demi kerusuhan yang merupakan akibat pro-kontra suara rakyat
Papua mengenai Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran Papua, sehingga mereka
pun mendapatkan suaka.

Genosida yang dihembuskan di Australia antara lain konflik militer dengan
kelompok separatis, maraknya HIV/AIDS, memburuknya gizi, hegemoni Jawa
atas Papua, dan bentuk lainnya yang semuanya mengesankan bahwa genosida
atas rakyat Papua adalah tindakan sistematis dan direncanakan.