[Kabar-Irian] Kabar: Minggu Pertama Augustus 2006

[Admin]

Kabar Irian (Papua)
MInggu K1 Augustus 2006

Topik2

* Polisi Gagalkan Pengiriman Amunisi di Bandara Sentani
* Perang Meletus di Tiga Lokasi
* Majelis Rakyat Papua akan Dievaluasi
* Perang Suku Di Timika Tidak Akan Reda Karena Elminus Mom Diback-up Polisi
* Rumah Kepala Suku Dibakar
* Panglima: TNI Tetap Waspadai OPM
* Mantan Anggota OPM Akan Diberi Wawasan Nusantara
* Belum Ada Indikasi Teroris
* Irjabar Akan Diubah Jadi Papua Barat
* Kapolda: Belum Ada Indikasi Teroris
* Konflik Horisontal Mulai Merebak di Papua
* OPM bermaksud membawa kasus tuntutan kemerdekaannya ke KTT Forum Pulau
* Menelusuri Tradisi Perang Suku Mimika Papua


---

http://www.gatra.com/artikel.php?id=96615


Polisi Gagalkan Pengiriman Amunisi di Bandara Sentani

Jayapura, 28 Juli 2006 09:56
Aparat Polres Jayapura, Kamis (27/7), menggagalkan upaya pengiriman
ratusan butir amunisi di Bandara Sentani untuk tujuan

Merauke.

Kapolres Jayapura AKBP Yacob Kalembang, Jumat, membenarkan praktek ilegal
pengiriman ratusan butir amunisi di Bandara Sentani

tujuan Merauke tersebut.

"Kami sudah serahkan barang bukti ratusan butir amunisi itu kepada
Wakapolda Papua Brigjen Pol Max Aer untuk diproses sesuai

peraturan yang berlaku," ungkap Kalembang.

Kalembang menjelaskan, ratusan amunisi ilegal dibungkus plastik hitam dan
dikemas dalam sebuah kotak karton atas nama Moh.

Yusuf dari Sentani tujuan Merauke, namun terlihat dalam pemeriksaan
detektor logam, sehingga langsung diamankan petugas

Polsek KP3 Udara Sentani.

Setelah diselidiki ternyata penanggung jawab pengiriman seorang anggota
polisi berpangkat AKP S dari Denma Polda Papua dan

akan dikirim ke Polres Mappi di Kepy, tetapi dalam kemasan ditujukan
kepada Bapak Setiawan di Merauke.

Dalam kemasan terdapat enam kotak karton yang berisikan 120 butir peluru
jenis caliber 7 berukuran 62X45 milimeter (mm), enam

karton berisikan 300 butir jenis caliber 38 mm dan sepuluh karton
berisikan 240 butir amunisi jenis caliber 7.62mm tersusun

rapi.

"Barang bukti itu telah diserahkan ke Polda Papua untuk diproses
selanjutnya," kata Kapolres Jayapura, AKBP Yacob Kalembang.

Wakapolda Papua, Brigjen Pol.Max Aer yang dikonfirmasi secara terpisah
membenarkan telah menerima barang bukti ratusan butir

amunisi dari berbagai jenis kaliber.

Wakapolda menjelaskan, ratusan butir peluru itu dikirim ke Polres Mappi,
tetapi anggotanya tidak tahu prosedur pengiriman

sehingga dianggap barang ilegal.

"Anggota saya di Denma Polda Papua itu terlalu gegabah dan tidak tahu
prosedur pengiriman. Kami akan ambil tindakan terhadap

anggota yang lalai tersebut," tegas Aer. [TMA, Ant]

---

CENDRAWSIH POS

Sabtu, 29 Juli 2006

Perang Meletus di Tiga Lokasi

*2 Tewas, 40-an Luka-luka, 2 Rumah Dibakar

TIMIKA-Meski sempat meredah selama dua hari sejak Rabu (26/7) hingga Kamis
(27/7), maka Jumat kemarin perang saudara kembali

meletus di Kabupaten Mimika. Kali ini terjadi di tiga lokasi. Perang Kamis
malam hingga Jumat dini hari terjadi di Banti,

Distrik Tembagapura yang menewaskan seorang warga dari suku Dani.

Berikut, perang Jumat pagi hingga siang hari, antar Kwamki Bawah melawan
Kubu Tengah yang menewaskan seorang dari Kubu

Tengah. Dan Jumat sore perang antar Kubu Tengah dan Kwamki Atas yang
menimbulkan puluhan korban luka-luka. Termasuk dua rumah

yang salah satunya milik Jack Murib dibakar massa.

Sumber resmi Polres Mimika, Jumat (28/7), menyebutkan korban yang tewas
pada pertempuran di Tembagapura Kamis malam bernama

Yura Kogoya. Sementara itu, korban yang tewas pada Jumat siang antara
Kwamki Bawah (Dani) dan Kubu Tengah (Damal) atas nama

Deo Kobogau (25) (suku Damal).

Masih sesuai sumber Polres, peperangan di Tembagapura mengakibatkan 20
lebih orang luka-luka. Jumlah tersebut untuk sementara

dianggap lebih tinggi dibanding korban yang luka pada perang di Kwamki
Lama yang diketahui berjumlah 19 orang, yang terbagi

11 dari kubu Dani dan 8 dari kubu Damal. Sebagian korban dilarikan ke
Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM), sebagian lagi

memilih berobat sendiri.

Perang antara Kwamki Bawah dan Kubu Tengah dimulai pukul 05.30 WIT. Saat
itu sebagian besar warga masih tidur, namun

terdengar teriakan dari kubu tengah. Sontak saja teriakan ajakan perang
itu dijawab. Pada pukul 06.00 WIT, perang kecil-

kecilan terjadi di sebelah lapangan Bola Kaki Kwamki Lama yang selama ini
dijadikan titik temu medan pertempuran.

Perang paling sengit terjadi sejak pukul 09.00 WIT. Ratusan (bahkan
diperkirakan mencapai ribuan massa) dari kedua kubu

saling bertemu di lokasi pertempuran. Perang berhadapan tak terelakan. Di
saat itulah, Deo Kobogau terkena panah hingga tewas

di tempat.

Sekitar pukul 10.00 WIT, 30 personel Brimob Detasemen B Polda Papua di
Timika yang menggantikan Brimob Kelapa II Jakarta di

titik temu antara kubu Elminus Mom dan Yakobus Kogoya dibuat kerepotan.
Sesuai pantauan langsung Radar Timika (Grup

Cenderawasih Pos) di lokasi pertempuran, Polisi berdiri berjarak 15 meter
di belakang kubu Yakobus Kogoya di jalan Kanguru.

Sedangkan jarak kubu Yakobus Kogoya (Dani) dan kubu Elminus Mom (Damal)
sekitar 20 meter. Di jajaran depan kedua kubu

terdapat sejumlah wanita yang bertugas memegang tameng menangkis senjata
lawan.

Hujan anak panah, bukan saja membuat massa kubu Yakobus panik, tapi Radar
Timika yang langsung meliput kejadian itu panik.

Teriakan 'aooo' (bahasa setempat yang berarti ajakan untuk berperang)
terdengar bergemuru. Tiba-tiba pada pukul 10.55 WIT,

sebuah panah yang ditembakan salah seorang dari massa kubu Yakobus Kogoya
mengenai perut bagian kanan seorang pria dari kubu

Elminus. Terlihat panah tersebut menembus cukup dalam. Pria tersebut
langsung menjerit, massa lainnya berteriak 'aaaa' (yang

berarti ada kawan yang terkena panah).

Sekitar lima orang langsung membopong pria tersebut. Dari arah belakang
terdengar teriakan keras 'aoooo', serentak semua

massa kubu Elminus menyerang kubu Yakobus. Ribuan massa dari kubu Yakobus
Kogoya termasuk Polisi dan Wartawan lari

menyelamatkan diri. Hujan anak panah tampak menyerempet sekitar 1 meter
dari wartawan.

Situasi perang memang sangat tegang. Beberapa warga langsung mengendarai
motor dan keluar dari Kwamki Lama. Sedangkan kubu

Yakobus bertahan di Pasar Harian, los Kios Panjang. Pada pukul 11.00 WIT,
kubu Yakobus kembali mengejar kubu Elminus Mom.

Informasi yang diperoleh wartawan, serbuan balik tersebut mengakibatkan
seorang wanita tertembak di dada, sedangkan tujuah

pria terkena panah di bagian paha dan kaki.

Pada pukul 11.05 WIT, sekitar 200 massa kubu Kwamki Bawah disusul membantu
serangan depan. Selanjutnya pada pukul 11.15,

sebuah pasukan perang lain dari Kwamki Bawah tampak keluar dari arah barat
gang Kanguru. Para pria berpanah sambil

menggenggam parang dan kampak itu menyusul kekuatan kubu Kwamki Bawah.

Sekitar pukul 11.20 WIT Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy Tuilan SE tiba
di lokasi perang. Selanjutnya pada pukul 12.00 WIT,

Bupati Mimika Klemen Tinal SE tiba di Kwamki Lama. Dua puluh menit
kemudian barulah Kepala Distrik Mimika Baru (Miru), James

Noldi Sumingar baru tiba di lokasi.

Informasi yang diperoleh Radar Tmika, pada pukul 13.00 WIT, perang antara
Kwamki Atas dengan Kubu Tengah berlangsung sengit.

Bahkan Kapolsek Mimika Baru (Miru) AKP Idrus menjelaskan jumlah massa yang
terlibat perang tersebut dua kali lipat dari

pertempuran dengan Kwamki Bawah. Pertempuran tersebut terjadi ketika
Bupati Mimika Klemen Tinal SE sedang menggelar pertemuan

dengan toko-tokoh kubu bawah. Perang berakhir pada pukul 16.00 WIT.

Namun dua buah rumah, salah satunya milik Jack Murib dibakar massa. Tidak
terlepas, empat motor jenis Yupiter dan Yamaha

turut dibakar. Seperti disaksikan Radar Timika, asap mengepul membuat
suasana perang di Kwamki Atas terlihat sengit.

Kepala Suku Dani, Yakobus Kogoya yang diwawancarai wartawan menjelaskan
sebenarnya persetujuan damai sudah dicapai pada Kamis

(27/7) sore. Namun pada pukul 05.00 WIT Jumat pagi, pihaknya dihebohkan
informasi dari Tembagapura seorang warga dari sukunya

meninggal ditikam kubu lawan. Pada saat yang bersamaan terdengar teriakan
dari kubu lawan yang mengajak pihaknya berperang.

Ajakan itu langsung dijawab dengan pengerahan massa. Namun menurut
Yakobus, pihaknya tetap terbuka untuk dialog perdamaian.

Perlu diketahui, perang Kwamki Lama Jumat kemarin lebih dasyat dari
peperangan sebelumnya. Meskipun korban yang jatuh masih

sedikit, namun massa yang terlibat perang berjumlah lebih banyak dari
perang hari Minggu hingga Rabu lalu. Pada pertempuran

kali ini, seorang warga dari Kubu Tengah menggunakan senapan angin. Alat
perang tersebut melukai beberapa pria dari Kubu

Kwamki Bawah. Bahkan seperti disaksikan Radar Timika, bagian paha seorang
pria tertembus peluru senapan angin.

Wakapolres Mimika Kompol Jan Makatita SIK membenarkan adanya peperangan
dan korban di Tembagapura pada Kamis malam. Menurut

orang nomor dua di Polres Mimika itu, pada siang kemarin, kondisi
Tembagapura sedikit bisa dipulihkan. Namun tersiar

informasi, beberapa sebuah kubu menyandera beberapa warga dari kubu suku
lawan. Pihaknya tetap berupaya agar perang saudara

di Kwamki Lama bisa dihentikan.

Perang Membuat Warga Ketakutan

Perang antar kelompok massa di Kwamki Lama, telah menimbulkan ketakutan
bagi warga di sejumlah kampung. Di antaranya warga di

Kampung Limau Asri (SP V), Kampung Naena Muktipura (SP VII) dan Kampung
Wangirja (SP IX).

Pantauan langsung Radar Timika dan keterangan dari warga yang tak mau
disebutkan namanya sepanjang Jumat 928/7) kemarin,

menyebutkan, sebagian orang tua baik asli Papua maupun pendatang melarang
anak-anak mereka ke sekolah sementara waktu, karena

khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Kemudian sebagian orang tua juga takut ke Kota Timika atau ke sawah untuk
bercocok tanam. Mereka keluar tidak jauh dari

rumah. Akibatnya ibu-ibu memasak apa adanya untuk makan.

Bahkan menurut salah seorang warga, sebagian penduduk SP IX yang berasal
dari salah satu suku telah bergabung ke Kwamki Lama

untuk perang.

"Suasana malam mencekam, ibu-ibu tidak tenang melihat suami mereka tidak
tidur tetapi mondar mandir di samping rumah menjaga

situasi sekitar tempat tinggal," ujar salah seorang warga. "Saya juga
bagian dari saudara-saudara yang bertikai, tetapi benci

kepada perang, karena perang terus banyak mati dan luka. Lebih bahaya lagi
kita pu anak-anak bodoh," ujar PK, warga yang

pernah terkena panah dan terluka di siku lengan kanan. (fan/krg)

---

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/papua/2006/07/29/brk,20060729-80830,id.html



      Majelis Rakyat Papua akan Dievaluasi
      Sabtu, 29 Juli 2006 | 04:45 WIB

      TEMPO Interaktif, Jakarta: Keberadaan Majelis Rakyat Papua akan
segera dievaluasi seiring dengan tiga tahun

pembentukannya.

      Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman
mengatakan Pemerintah bersama rakyat Papua akan melakukan

revisi keberadaan MPR terkait dengan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Papua.

      "Kita akan lihat perannya selama ini apakah sudah sesuai dengan
tujuannya dan apakah sudah maksimal," katanya kepada

wartawan seusai shalat Jumat di kantornya, Jumat (28/7).

      Eko Ari Wibowo

---

 Perang Suku Di Timika Tidak Akan Reda Karena Elminus Mom Diback-up Polisi
      Posted by SPMNews Amole on Jul 29, 2006, 07:15

Timika - (SPMNews) -- PERANG Suku antara Suku Dani dan Suku Damal di
Timika yang dimulai Minggu (23/07) lalu diperkirakan

tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini, bukan karena jumlah korban
belum seimbang, tetapi karena Polisi sedang memback-up

Elminus Mom sebagai bagian dari skenario Polisi dan PT Freeport-Rio Tinto
untuk mengusir semua warga suku Dani dari wilayah

hukum kabupaten Mimika.

Elminus Mom, Kepala Perang Suku Damal, adalah anak angkat Direskrim Polda
Papua, AKBP Paulus Waterpauw (Mantan Kapolres

Mimika). Elminus Mom juga dekat dengan Kapolres Mimika AKBP Jimmy Tuilan
dan Wakapolres Mimika Kompol Jan Makatita SIK.

Indikasi keterlibatan Polisi dalam memback-up kubu Mom sudah terbaca sejak
perang tersebut dimulai sampai dengan kemarin,

Jumat (28/07), dimana perang kembali meletus setelah sempat reda selama
dua hari sejak Rabu (26/7) hingga Kamis (27/7).

Menurut sumber terpercaya dari medan perang, sebenarnya sudah ada
kesepakatan damai antara kedua kubu pada Kamis (27/07)

sore, tetapi Polisi berhasil memprovokasi kubu suku Damal melalui Elminus
Mom sehingga mengulangi serangannya kepada Suku

Dani. Serangan tersebut langsung dibalas oleh Kubu Suku Dani sehingga
terjadi bentrokan hebat yang melibatkan ribuan massa.

Kesepakatan Damai yang pernah terjadi juga dibenarkan oleh Kepala Suku
Perang Kubu Dani, Yakobus Kogoya yang sempat kaget

ketika kubu Damal mengingkari kesepakatan tersebut. Yakobus Kogoya juga
mengatakan, pihaknya selalu siap untuk dialog damai.

Tetapi, banyak orang percaya bahwa perdamaian antara kedua suku hanya bisa
tercapai kalau Polisi menghentikan backing-an

mereka terhadap Kubu Suku Damal.

Polisi yang baru mendapat proyek pengamanan PT Freeport-Rio Tinto (Obyek
Vital Nasional) memang sedang memainkan sebuah

skenario untuk mengusir keluar warga Suku Dani dari Wilayah Kabupaten
Mimika karena Suku terbesar di Tanah Papua ini selalu

menjadi ujung tombak perlawanan terhadap PT Freeport-Rio Tinto.

Perang Suku tersebut telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan
orang dari kedua kubu. Mereka yang terluka saat ini

sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat.***

---

 Kompas
Sabtu, 29 Juli 2006

Rumah Kepala Suku Dibakar


Timika, Kompas - Perang tradisional kembali berkecamuk di Kampung Kwamki
Lama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua,

Jumat (28/7). Puluhan orang terluka, seorang di antaranya meninggal, dan
rumah seorang kepala suku dibakar.

Perang terjadi di Jalan Kanguru, lokasi massa Elminus dan Yusak Mom
dikurung massa Yakobus Kogoya yang bertahan di kedua

ujung Jalan Kanguru. Sejak pukul 06.30, massa Yakobus Kogoya yang bertahan
di Jalan Kanguru Bawah mencoba memanah massa

Elminus dan Yusak Mom.

Bentrokan melibatkan sekitar 800 orang, terjadi sekitar pukul 09.00.
Beberapa ibu memegang pelat seng atau papan tripleks

sebagai tameng. Kaum pria berlarian melepaskan anak panah.

Sekitar pukul 11.00, kubu Yakobus Kogoya terpukul mundur hingga 200 meter
lebih, dan bertahan di Lapangan Kios Panjang.

Tekanan massa Elminus dan Yusak Mom semakin menghebat hingga polisi yang
berusaha mencegah kedua massa bertemu, terpaksa

mundur pula.

Setelah berhasil memobilisasi bantuan, massa Yakobus Kogoya kembali
memukul mundur kelompok Elminus dan Yusak Mom. Saat kedua

kelompok saling berhadapan langsung, korban demi korban berjatuhan.

Menurut pengamatan Kompas, sedikitnya 10 orang dari kelompok Yakobus
Kogoya terluka.

Sekitar pukul 12.30, Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar
Jantje Jimmy Tuilan memutuskan untuk memisahkan dua

kelompok itu. Dengan mobil lapis baja dan dua peleton pasukan anti
huru-hara Brigade Mobil, polisi menyekat dua massa yang

bertikai. Akhirnya, sekitar pukul 12.40, masing-masing kelompok mundur ke
baris pertahanan masing-masing.

Sekitar pukul 13.00 pecah perang antara kubu Yakobus Kogoya yang bertahan
di Jalan Kanguru Atas dengan massa Elminus dan

Yusak Mom. Perang berlangsung lebih sengit. Belum diperoleh data jumlah
korban dalam perang di Jalan Kwamki Lama Atas itu,

tetapi polisi memperkirakan 20 orang terluka.

Dalam peristiwa itu, rumah salah satu Kepala Suku Dani, Jefman Waker, di
Jalan Kanguru Atas dibakar oleh kelompok yang

bertikai itu. Sekitar pukul 15.30, perang itu akhirnya berhenti. Aliran
listrik di Kwamki Lama telah diputus oleh PLN.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Mimika dan Bupati Mimika Clement Tinal,
Jumat siang, mendatangi satu per satu tokoh adat di

Kwamki Lama untuk membicarakan peluang perundingan dengan seluruh pimpinan
kelompok yang bertikai.

Kepala Polres dan Bupati memutuskan untuk menyatukan massa Yakobus Kogoya
yang saat ini bertahan di kedua ujung Jalan

Kanguru. Setelah kedua massa Yakobus Kogoya digabung, kepala polres dan
bupati akan berdialog untuk mencari bahan perundingan

yang disepakati seluruh faksi kubu Yakobus Kogoya.(row)

---

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/07/31/brk,20060731-80885,id.html

Panglima: TNI Tetap Waspadai OPM
Senin, 31 Juli 2006 | 06:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tentara Nasional Indonesia akan tetap mewaspadai
kelompok-kelompok Organisasi Papua Merdeka yang

kini masih berada di pedalaman Papua, meski sejumlah anggotanya telah
menyerahkan diri kepada Pemerintah akhir pekan lalu.

"Langkah berikutnya, kewaspadaan harus tetap dijaga," kata Panglima TNI
Marsekal TNI Djoko Suyanto yang dihubungi Tempo,

kemarin.

Tetap menjaga kewaspadaan tersebut, kata Djoko, bukan berarti pasukan TNI
akan melakukan pengejaran terhadap kelompok-

kelompok yang masih ada. "Kita sudah tidak lagi ofensif dalam arti
melakukan operasi militer untuk mengejar mereka," ujarnya.

Namun, langkah yang dilakukan pasukan TNI di Papua saat ini adalah
melakukan berbagai pendekatan agar anggota kelompok OPM

yang masih berada di hutan-hutan ini kembali ke masyarakat.

"Kami mengajak mereka untuk turun ke kampung-kampung, dengan lebih ke arah
kegiatan sosial, jadi sudah bukan lagi dengan

operasi militer," kata Djoko.

Kebijakan TNI untuk tidak lagi melakukan operasi militer untuk mengejar
anggota separatis OPM ini, menurut Djoko, sudah

diterapkan sejak beberapa tahun lalu. "Sejak Pak Tarto (Panglima TNI
Endriartono Sutarto) itu sudah dilakukan," katanya.

Menurut Djoko, kekuatan OPM secara militer yang berada di hutan-hutan kini
sudah kecil dan tidak terlalu kuat. "Dalam satu

kelompok tidak sampai puluhan orang," ujarnya. Mereka tersebar dalam
beberapa kelompok di kampung-kampung yang berada jauh di

pedalaman.

Demikian halnya dengan kekuatan senjata yang mereka miliki, meski masih
ada namun tidak terlalu kuat. "Seperti yang

diserahkan kemarin juga hanya senjata rakitan," katanya.

Dimas Adityo

---

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/07/31/brk,20060731-80880,id.html

Mantan Anggota OPM Akan Diberi Wawasan Nusantara
Senin, 31 Juli 2006 | 01:31 WIB



TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang
menyerahkan diri akan diberi wawasan kebangsaan dan

cinta tanah air. "Program itu diberikan kepada mereka dan para penyeberang
perbatasan dengan Papua Nugini," ujar Direktur

Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Sudarsono Hardjosoekarto, ketika
dihubungi Tempo di Pulau Natuna, kemarin.

Program itu, kata Sudarsono, perlu diberikan untuk meningkatkan kesadaran
nasionalisme bagi para mantan OPM. Selain itu,

mereka juga mendapat tunjangan hidup. "Tapi berapa besar dan detail
tunjangan, merupakan kewenangan Departemen Sosial,"

ujarnya.

Sabtu lalu sebanyak enam anggota OPM meyerahkan diri ke aparat
Pemerintahan Kabupaten Tolikara. Mereka menyerahkan senjata

laras panjang rakitan serta dua buah peluru jenis double loop.

Sehari sebelum mereka menyerahkan diri, sayap militer Organisasi Papua
Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

mengumumkan gencatan senjata. Ini adalah hasil pertemuan elit sayap
militer organisasi itu di Fanimo, Papua Nugini, pada

Jumat pekan lalu.

Pengumuman itu dinyatakan langsung kepada pemerintah Indonesia. "Langsung
disampaikan oleh Panglima Gerilya Tentara

Pembebasan Nasional Papua Barat Brigadir Jenderal Richard Coweni," kata
Menteri Luar Negeri Otorita Nasional Papua Barat

Jacob Rumbiak, Jumat (28/7) ketika dihubungi di Australia.

Raden Rachmadi

---

CENDRAWSIH POS

Senin, 31 Juli 2006

Belum Ada Indikasi Teroris

Polda Terus Dalami Keterangan Tiga Penyusup Freeport


JAYAPURA- Diamankannya tiga orang yang dicurigai sebagai penyusup yang
akan melakukan aksi terorisme di PT Freeport

Indonesia, Timika, rupanya belum sepenuhnya demikian karena hingga saat
ini Polda Papua belum menemukan bukti yang kuat dan

akurat tentang indikasi tersebut. Hal itu seperti diungkapkan Kapolda
Papua Irjend Pol Tommy Yacobus kepada wartawan di

Bandar Udara Sentani Sabtu pekan kemarin.

Ketiga orang tersebut, dua diantaranya adalah karyawan PT Freeport
Indonesia masing-masing berinisial NS dan Ba, sementara

satu orang lainnya yang dicurigai sebagai penyusup berinisial AK.

"Dengan memegang asaz praduga tak bersalah, kita mengadakan pemeriksaan
terhadap ketiga orang tersebut sesuai dengan

informasi yang ada dan sampai saat ini belum menemukan bukti yang kuat
ketiganya terindikasi tindak pidana teroris," katanya.

Terkait dengan sinyalemen bahwa telah ditemukan tiga buah bom yang sengaja
dibawa oleh ke ketiga orang tersebut, menurut

Kapolda Papua, bahwa hal itu hanya informasi dan pihaknya juga sudah
melakukan pemeriksan dan penyelidikan.

Dikatakan bahwa memang di Freeport ada orang-orang yang biasa melakukan
peledakan-peledakan dalam rangka membongkar gunung

untuk kepentingan pertambangan, sehingga hal indikasi itu belum bisa
dipastikan. "Siapa yang bilang ada bom, nggak ada. Kalau

untuk tambang itu biasa," ujarnya.

Meski begitu, lanjut Kapolda, seorang karyawan PT Freeport yang diamankan
berinisialNS memang pernah mengundang AK, yang

merupakan salah satu tokoh dari Ambarawa untuk memberikan ceramah -
ceramah agama. "Ayatullah ini juga pernah diajak oleh NS

untuk melihat gudang-gudang bahan peledak di PT Freeport," ungkapnya.

Ditanya apa ada kaitannya dengan jaringan Al Qaedah, Kapolda Tommy Yacobus
kembali menegaskan, bahwa hal itu tidak bisa

dipastikan hanya berdasarkan informasi saja. "Siapa yang bilang begitu.
Saya tidak bisa memastikan hanya berdasarkan

informasi, tetapi harus berdasarkan fakta hukum," ujar Kapolda.

Yang pihaknya cari, lanjut Kapolda, bahwa memang AK ini pernah mengakui
bahwa dia pernah dulu berada di Ambon. "Tapi kan di

Ambon dia bergerak dibidang dakwah. Namun kemudian, ia tidak sependapat
dengan Panglima Jihad Jafar Umar dan akhirnya dia

keluar dari kegiatan itu," terangnya.

Karena belum adanya bukti yang kuat, kemungkinan ketiga orang yang
sementara diamankan di Polres Mimika itu akan dikembalikan

dan tentunya harus wajib lapor sembari akan terus didalami kasusnya. "
Ketiga orang itu mungkin hari ini akan kita kembalikan

dan wajib lapor sambil terus kita dalami," tandasnya.(ta

---

http://www.gatra.com/artikel.php?id=96700


Pergantian Nama Provinsi
Irjabar Akan Diubah Jadi Papua Barat


Jakarta, 1 Agustus 2006 08:46
Nama Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) kemungkinan besar akan diganti
menjadi Provinsi Papua Barat, dan pergantian nama itu

disesuaikan dengan perubahan nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua.

Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman
seusai dirinya menerima kunjungan Gubernur Irjabar,

Abraham O Aturui, di Jakarta, Senin (31/7), ia mengatakan telah ada
pembicaraan kemungkinan pergantian nama Irjabar menjadi

Papua Barat.

Disebutkannya, DPRD Irjabar yang akan mengusulkan pergantian nama Provinsi
Irjabar melalui Gubernur Irjabar, dan permohonan

itu kemudian disampaikan kepada Mendagri, dan selanjutnya disampaikan
kepada Presiden.

Disebutkannya, pergantian nama itu akan dilaksanakan dengan menggunakan
Peraturan Pemerintah (PP).

Sebelumnya, Bupati Nabire, Anselmus Petrus Youw, meminta pemerintah Pusat
mengaktifkan kembali Provinsi Irian Jaya Tengah

(IJT) setelah terbentuknya Provinsi Irian Jaya Barat.

"Status Provinsi IJT harus diaktifkan kembali, karena wilayah itu dibentuk
bersamaan dengan Provinsi IJB, Kota Sorong,

Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, dan Paniai, sehingga tidak ada tawar
menawar lagi, artinya provinsi tersebut harus berjalan,"

katanya.

Menurutnya, pemekaran Provinsi IJT dan Irjabar diatur dalam UU No 45 tahun
1999, sementara UU No 21 tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua baru dibentuk tahun 2001,
sehingga tidak perlu dipersoalkan oleh para elit politik

di Papua. [EL, Ant]

---

Radar Timika 31 July

Kapolda: Belum Ada Indikasi Teroris

TIMIKA – POLDA Papua belum menemukan bukti bahwa tiga orang yang diamankan
di Tembagapura minggu lalu terlibat jaringan

teroris. Kapolda Papua Irjend Pol Tommy Yacobus mengatakan hal itu kepada
wartawan di Bandar Udara Sentani, Sabtu pekan

kemarin.

Kapolda mengatakan dua yang ditahan, yaitu NS dan BA adalah karyawan salah
satu perusahaan, sementara seorang lainnya AK,

dicurigai sebagai penyusup.
“Dengan memegang asaz pra­duga tak bersalah, kita mengadakan pemeriksaan
terhadap ketiga orang. tersebut sesuai informasi

yang ada. Sampai saat ini belum menemukan bukti yang kuat ketiganya
terin­dikasi (melakukan) tindak pidana teroris,” kata

Kapolda.

Kapolda juga membantah adanya informasi ditemukannya tiga buah bom yang
dibawa ketiga orang tersebut. “Siapa yang bilang ada

bom? Aggak ada. Kalau untuk tambang itu biasa,” ujarnya.

Meski begitu, lanjut Kapolda, NS memang pernah mengundang AK, salah satu
tokoh dari Ambarawa untuk memberikan ceramah-ceramah

agama. “Ayatullah ini juga pernah diajak oleh NS untuk melihat
gudang-gudang bahan peledak di Freeport,” ungkap Kapolda.

Ditanya apakah ketiganya me­miliki kaitan dengan jaringan Al Qaedah,
Kapolda Tommy Yacobus kembali menegaskan, hal itu tidak

bisa dipastikan berdasarkan informasi saja. “Siapa yang bilang begitu.
Saya tidak bisa memastikan hanya berdasarkan

informasi, tetapi harus berdasarkan fakta hukum,” ujar Kapolda.
Yang pihaknya cari, lanjut Ka­polda, memang AK pernah mengakui dia pernah
dulu berada di Ambon. “Tapi kan di Ambon dia

bergerak di bidang dakwah. Namun kemudian, ia tidak sependapat dengan
Panglima Jihad Jafar Umar dan akhirnya dia keluar dari

kegiatan itu,” terangnya.

Dikabarkan sudah 8 ditahan

Sementara itu dari Timika dila­porkan, setelah menangkap tiga oknum yang
dicurigai sebagai ang­gota kelompok jaringan

tertentu, jajaran Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kamis (27/7) lalu
kembali menangkap lima orang yang dicurigai turut

terlibat. Kelima oknum tersebut diduga berinisial BH, AD, PS, AF, ZD dan
DRH. Namun sejauh ini belum diketahui kelimanya

ditangkap dimana
Sumber Radar Timika menga­takan, status kedelapan oknum tersebut masih
sebagai saksi. Kini ke-8 oknum tersebut masih ditahan

di Mapolres Mimika, Mile 32.

Meskipun tersiar kabar sejumlah barang bukti disita, yakni 24 keping VCD
berisi ajaran Islam dan Jihad, buku-buku teknik

dasar merakit bom, satu set disc man dan buku tentang teknik berperang,
namun Direktur Reserse dan Kriminal (Dineskrim) Polda

Papua, Kombes. Pol. Drs Paulus Waterpauw yang dikonfirmasi Radar Timika
menjawab via sms bahwa saat ini masih dalam proses

penyidikan. Namun dari pantauan Radar Timka di Mapolres Mimika, Sabtu
(29/7), penjagaan terhadap salah seorang oknum yang

dicurigai anggota jari­ngan tertentu terlihat sangat ketat.

Oknum tersebut diketahui dipe­riksa oleh tim penyidik Polda Pa­pua.
Sedangkan pada penyidikan Kamis (27/7) terhadap tiga

oknum yang ditangkap terdahulu, diketahui salah seorang diantaranya
diperiksa secara ketat pula dan langsung dita­ngani

Kombes Pol. Drs. Paulus Wa­terpauw, mantan Kapolres Mimika itu. Penyidikan
yang dilakukan masih sangat ketat dan rahasia dan

tertutup. Sumber Radar Timika mengatakan bahwa operasi akan berlanjut.
(ta/vis)

---

Radio Nederland

http://www.ranesi.nl/arsipaktua/Asia/kabar_papua051117/Konflik_Horisontal_Papua060731
Konflik Horisontal Mulai Merebak di Papua

Ranesi

31-07-2006


Sudah dua minggu lamanya berkobar perang antara suku Damal dan Suku Dani
di Timika, Papua. Sampai sekarang 9 orang tewas

menjadi korban. Konflik ini dimulai ketika seorang anak suku Damal
meninggal dunia dan suku Dani dituduh sebagai pembunuhnya.

Sekarang konflik itu sudah meluas, bahkan PT Freeport Indonesia dituduh
turut mendorong konflik tersebut. PT Freeport memang

bertanggung jawab atas wilayah di sekitar pertambangan, yang antara lain
juga dihuni suku Damal dan Dani, jelas Aloysisus

Renwarin dari ELSHAM Papua. Menurutnya, belakangan ini banyak terjadi
konflik antara rakyat sipil di Papua, sehingga tidak

terindikasi pelanggaran hak asasi manusia. Ikuti keterangannya kepada
Radio Nederland Wereldomroep:

Keamanan di PT.Freeport
Aloysius Renwarin [AR]: Setelah keamanan PT Freeport sebulan setengah
diumumkan oleh pihak kepolisian, mereka mengambil-alih

keamanan di sana dan terjadi konflik horisontal diantara masyarakat sipil
di sana. Khususnya masyarakat Dani dan masyarakat

Damal. Daerah kejadian daerah Kuamki Lama, sangat dekat dengan konsesi PT
Freeport. Tepatnya pada hari Senin lalu kurang

lebih sekitar 400 orang yang berkeinginan membantu keluarganya dari daerah
pertambangan sekitar PT Freeport di daerah

Tembagapura. Mereka meminta Freeport untuk membawa mereka ke Timika.
Dengan menggunakan fasilitas Freeport mereka diturunkan

dan terjadi konflik yang mengakibatkan tiga warga sipil pada hari Senin
lalu meninggal dunia.

Penyebab Konflik
Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Tetapi konflik ini dua minggu lalu itu
dimulai karena ada salah seorang anak dari suku

Damal meninggal dunia begitu?

AR: Ya. Pada awalnya konflik adalah seorang anak Damal meninggal dunia dan
terjadi kecurigaan sehingga terjadi konflik di

Kuamki Lama. Konflik itu melebar menyebabkan ratusan orang di sekitar
Kuamki dan beberapa pusat pemukiman Dani dan Damal di

kota Timika, berkumpul di Kuamki dan melakukan perang. Tetapi yang membuat
heran bagi kami, bahwa PT Freeport mengijinkan

masyarakat Dani dan Damal yang mendiami daerah peertambangan kota
Tembagapuran itu, mereka difasilitasi oleh tujuh buah bis.

Kurang lebih sekitar 480 orang dibawa ke kota Timika pada hari Senin lalu.

Dan kami telah meminta kepada polda Papua dan juga kapolri, untuk
memeriksa manajemen Freeport yang sekarang dipimpin oleh

Saudara Armando. Termasuk ketua PM PT Freeprot yang mengawasi keamanan di
sekitar PT Freeport, Pak Kaligis yang sudah bekerja

kurang lebih satu setengah bulan yang lalu.

Seakan-akan ada pembiaran. Dan juga Freeport terlibat dalam turut serta
mendorong konflik tersebut. Wilayah konflik ini kan

sangat dekat dengan konsesi Freeport sehingga masyarakat dari Dani dan
Damal itu datang mencari nafkah di sekitar PT Freeport

dan mereka ini sebagai migran, yang tinggal di wilayah adat suku Amume
maupun suku Kamoro.

Bukan konflik yang pertama
RNW: Seperti kalau orang membaca di koran, seperti 60 tahun yang lalu,
darah dibalas dengan darah dan menggunakan parang

serta panah dan segala macam ...

AR: Sebenarnya konflik di Papua sendiri sudah berakhir tahun 1950-an
dan1960-an setelah agama masuk di wilayah Papua. Dan

serangan per suku ini baru muncul setelah Freeport itu menyadap. Pada
akhir tahun 1990 hinga kini tahun 2000. Dan kami lihat

ini ada indikasi pihak-pihak tertentu memang memanfaatkan konflik masa
lalu dijabarkan dalam konfik modern.

RNW: Memang dari dulu masyarakat suku Damal dan suku Dani itu selalu
bermusuhan atau memang baru kali ini saja?

AR: Ini terjadi baru kali ini. Dulu memang ada konflik sebelum masuk agama
di Papua memang ada konflik. Ini terjadi setelah

Freeport itu ada dan ada pihak-pihak tertentu itu ingin mengacaukan
sekitar kawasan PT Freeport untuk bisa menjaga keamanan

di sana. Bisa memetik hasil daripada kehadiran PT Freeport dan kondisi
keamanan di sana. Apabila kacau pihak-pihak tertentu

akan mendapat keuntungan.

PT Freeport Dituduh
RNW: Dan sekarang kalau PT Freeport dituduh terlibat atau mendorong
konflik ini, apa tindakan yang bisa diambil?

AR: Yang jelas menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Freeport) turut
serta. Kita akan mendesak pihak kepolisian Polda

Papua, segera memeriksa PT Freeport, saudara Armando sebagai penanggung
jawab PT Freeport di Tembagapura.

Pemecahan Konflik
RNW: Selain itu Pak, tindakan apa yang bisa diambil untuk bisa mendamaikan
kembali suasana?

AR: Suasana damai bisa diciptakan lewat dialog. Dan dialog ini harus
dibuka dari semua strata. Baik masyarakat adatnya, pihak

agamanya, berbagai suku yang ada di sana, termasuk pihak pemerintah dan PT
Freeport sendiri. Beberapa hari lalu lewat gereja

Jemaah Injil dan gereja Katholik sudah berupaya berdialog dengan berbagai
pihak yang konflik. Termasuk Dani dan Damal.

Kemudian terjadi pecah konflik lagi di sekitar kota Tembagapura.

Saya lihat secara indikasi fermentasi konflik bukan lagi diadakan antara
pemerintah dengan rakyat sipil. Yang sekarang

dikembangkan konflik antara rakyat kecil dengan rakyat konflik. Konflik
horisontal itu sehingga tidak terindikasi pelanggaran

hak asasi manusia. Tetapi tugas dan tanggung jawab PT Freeport ini kan
besar. Di mana ada keamanan polisi yang sekarang

diberi kepercayaan oleh pemerintah Indonesia untuk mengamanakan obyek
vital PT Freeport itu.

RNW: Dan menurut bapak selain PT Freeport tidak ada pihak yang lain yang
menyulut konflik ini?

AR: Kita masih melihat apa ada pihak ketiga. Karena itu masih dilakukan
investigasi mendalam untuk mengetahui siapa yang

berperan bermain pada konflik di kota Timika ini.

---

Radio Australia

http://www.abc.net.au/ra/indon/news/stories/s1703570.htm

02/08/2006

OPM bermaksud membawa kasus tuntutan kemerdekaannya ke KTT Forum Pulau

Organisasi Papua Merdeka bermaksud mengajukan perjuangan kemerdekaannya
kepada KTT Forum Kepulauan Pasifik.

Mereka berharap dapat membujuk bangsa-bangsa Melanesia agar menyuarakan
aspirasi mereka dalam pertemuan bulan Oktober itu.

Selama ini Forum tersebut enggan terlibat dalam apa yang pada hemat mereka
merupakan masalah dalam negeri Indonesia.

Dan Indonesia, saban tahun, ikut dalam dialog paska forum itu, namun wakil
OPM di mancanegara, John Ondowame, mengatakan akan

mencoba lagi memasukkan aspirasi mereka itu ke dalam agenda forum ini di
Tonga nantinya.

Dikatakan, kalau tidak juga dilakukan sesuatu maka niscaya arus pengungsi
dari Papua ke Papua Nugini dan Australia akan terus

mengalir.

Sementara itu, 7 terdakwa kasus pembunuhan 2 guru warga Amerika di dekat
pertambangan raksasa Freeport di Timika Agustus

tahun 2002, mengatakan lebih baik ditembak mati daripada tampil dalam
persidangan pengadilan di Jakarta.

---

Menelusuri Tradisi Perang Suku Mimika Papua

  Kamis, 03 Agustus 2006



      Dipicu Dendam Antarkeluarga atau Kasus Perselingkuhan
Perang antarsuku seakan masih menjadi tradisi di beberapa

daerah pedalaman Papua. Termasuk perang di Kelurahan Kwamki Lama, Distrik
Mimika Baru, Kabupaten Mimika,  antara suku Dani

dan suku Damal yang pecah Juli lalu.

Apa pemicunya?

Laporan S AMBING dan KISS RG KOIBUR, Timika



DI wilayah Kabupaten Mimika ada tujuh suku. Mereka adalah Amungme, Kamoro,
Dani, Damal, Nduga, Mee, dan Moni. Biasanya,

kelompok-kelompok ini dipisahkan oleh letak geografis. Namun,  bisa jadi,
sebuah desa atau distrik ditinggali lebih dari satu

suku.

Suku Kamoro, misalnya, tinggal di dataran rendah hingga bagian pantai
Mimika. Suku Amungme banyak mendiami daerah

pegunungan. Kedua suku tersebut banyak disebut orang sebagai suku asli
Mimika.

Lima suku lain datang dari wilayah kabupaten sekitar Mimika.

Suku Dani berasal dari bagian barat Kabupaten Jayawijaya

(Wamena). Suku Damal berasal dari Mulia, pertengahan antara Kabupaten
Jayawijaya dengan Kabupaten Paniai.

Kepala Suku Dani,

sekaligus anggota DPRD Mimika, Philipus Wakerwa kepada JPNN mengungkapkan,
pribadi keras dan tegas yang menjadi ciri khas

warga pribumi tidak terlepas dari  pengaruh topografi alam dan pola hidup
di daerah pedalaman.



Akibatnya, saat berhadapan dengan perkembangan daerah yang cukup
signifikan, mereka mengalami keterkejutan budaya (cultural

shock). Karena itu, kuat kesan bahwa warga pedalaman Papua resistan dengan
perubahan. Bahkan, sering mereka menyikapinya

dengan emosional.

’’Ada dua persoalan yang bisa memicu warga angkat panah. Balas
dendam karena anggota keluarganya  disakiti

atau kasus perselingkuhan. Biasanya,  perselingkuhan bisa di dalam kerabat
atau dengan suku lain,” kata Philipus.



 Philipus mengatakan, sebagian besar warga pedalaman belum melek hukum.
’’Hampir semua warga Dani di sini (Mimika, red)

berasal dari daerah pedalaman, khususnya lembah Baliem (Kabupaten
Jayawijaya). Jadi, ketika berhadapan dengan keharusan

mengikuti hukum positif, sangat sulit,” ujarnya.

Mereka lebih taat kepada hukum adat daripada hukum nasional.
’’Yang lebih

mendominasi pikiran mereka adalah aturan adat. Ini juga terbentuk karena
hidup di pedalaman penuh tantangan.

 Bukan hanya alam yang keras, tuntutan mencari nafkah mengharuskan mereka
berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun naik turun

gunung dan lembah. Jangan heran apabila watak masyarakat pribumi keras dan
tegas,’’ sambung Philipus.

Dia kemudian

mencontohkan, kebiasaan yang sekarang ini masih terpelihara pada suku Dani
yang berkaitan dengan pernikahan.

Biasanya, seorang pria yang ingin berkenalan dengan wanita harus membangun
komunikasi dengan keluarga dekat wanita tersebut.

Jika tawaran itu diterima, perempuan bersangkutan melakukan apa yang
disebut warga Dani  bingga lakue atau bingga lakarak.

Pada tahap ini, perempuan datang ke rumah laki-laki untuk memasak, lalu
pergi.

Tugas itu berlangsung lebih dari satu bulan. Apabila  pihak perempuan
merasa sudah waktunya mengetahui sikap orang tua pria,

dilakukan upacara koeame wagarak atau perempuan datang untuk mendengar
jawaban dari orang tua pria.

Jika perempuan tersebut

rajin dan cocok untuk jadi istri anak laki-lakinya, selanjutnya pihak
orang tua menyampaikan persetujuan.

Tahap ketiga

jalinan itu adalah koejiqui atau koejikopopiwogi. Pada tahap ini, orang
tua perempuan mengantar anaknya kepada orang tua

laki-laki.

Biasanya, dilakukan acara potong babi dan diselenggarakan pesta adat.
Sebelum diantar, orang tua perempuan merias sendiri

anaknya, seperti mengenakan noken, kulit bia, dan berbagai perlengkapan
adat lain.

Setelah mengantar anaknya, orang tua

perempuan pulang. Selanjutnya, orang tua laki-laki mendatangi orang tua
perempuan untuk mendata semua jenis pengeluaran

berkaitan dengan acara koejikopopiwogi,  terutama biaya untuk periasan
anak menantunya.

 Acara ini dalam bahasa setempat disebut koewupugi.  Setelah semua
pengeluaran direkap, baru dilakukan pembayaran oleh pihak

keluarga pria kepada keluarga perempuan.

Juga dijelaskan oleh Philipus, seorang suku Dani –juga lima suku
lain: Amungme, Moni,

Damal, Nudga, Mee– yang meninggal dalam perang harus dibakar.
Pembakaran mayat tersebut merupakan persembahan kepada arwah

nenek moyang.



Sebab, kata Philipus, sebelum perang adat, kepala suku dan kepala perang
harus melakukan upacara memanggil arwah. Menurut

kepercayaan warga Dani, sudah ditentukan arwah nenek moyang yang menjaga
mereka selama perang.

Setelah membakar, kubu

bersangkutan harus menyampaikan pada kubu lawan tentang nama dan identitas
mayat yang dibakar. Menurut Philipus, ini

bertujuan agar kubu lawan senang dan kubu yang menderita tidak mendapat
gangguan dari arwah.



Menurut data yang dihimpun Radar Timika dari sejumlah sumber, baik suku
Dani maupun suku Damal memiliki sejumlah marga. Pada

suku Dani, terdapat marga Wakerwa, Waker, Kogoya, Tabuni, Wenda, dan
Magai. Pada suku Damal, marganya adalah Mom, Murib,

Waker, Kum, Kiwak, Kibak, Jolemol, dan Magai.

Tokoh lain masyarakat suku Dani, NW (minta namanya diinisialkan), dan salah

seorang tokoh pemuda suku Damal Edwin Mom yang ditemui JPNN Senin lalu
menjelaskan, secara umum kehidupan suku Dani dan Damal

termasuk yang terbelakang di Papua.

Lambatnya kedua suku itu menerima kemajuan bisa dilihat dari sektor
pendidikan dan sektor

kehidupan sosial.

Namun, yang paling utama penerimaan Injil (sebagai kabar baik) yang belum
merata diterima masyarakat kedua suku.

NW yang

ditemui JPNN di Jalan Sosial, Jalur V Kwamki Lama, mengatakan, suku Dani
dan Damal memang sering berperang.  Menurut dia,

bentrokan itu merupakan akibat iman kepercayaan secara umum masyarakat
kedua suku belum kuat (teguh). ’’Kabar dari Injil belum

seluruhnya diterima masyarakat.

Meski ada yang menerima, tapi hanya seberapa? Alasan itu menjadi dasar
kuat sering terjadi perang walaupun masalah awalnya

kecil.”

NW kemudian menuturkan penyebab perang dan akibat yang biasanya
ditanggung. Pertama, bila anak gadis orang lain diambil

tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga dekat anak gadis itu. Pada era
1990-an, soal seperti itu diselesaikan dengan

membayar lima ekor babi. Tapi, kemudian, denda bisa dibayar dengan uang.

Kedua, bila istri berselingkuh dengan pria lain

(meksipun si lelaki bagian keluarga). Penyelesaiannya didenda lima ekor babi.

 ’’Setelah itu bisa akur kembali. Tapi, bila pihak laki-laki
bersikeras, maka setelah dibuat denda adat, sang istri dicerai.”

Ketiga, pencurian terhadap barang berharga seperti kulit kerang yang
sering dipakai sebagai maskawin pihak laki-laki kepada

pihak perempuan.

Penyelesaiannya dibuat acara potong dua ekor babi,  lalu barang berharga
yang dicuri itu dikembalikan.

Keempat, pencurian

terhadap hewan piaraan, seperti babi, burung, atau tanaman di kebun (ladang).

 Penyelesaiannya, diselenggarakan rapat, lalu dilakukan pembayaran denda
tiga ekor babi sebagai ganti rugi.

Kelima, bila ada

dua orang berbeda marga makan bersama, setelah saling berpisah kemudian
salah satunya sakit. Ini bisa menimbulkan rasa curiga

kepada orang yang sebelumnya makan bersama si sakit.

Keenam, bila ada sepuluh orang bekerja di ladang, kemudian salah satu di

antaranya terluka. Kecurigaan korban dilukai oleh sembilan orang lain bisa
muncul bila tidak ada penjelasan kepada

keluarganya.



Ketujuh, misalnya ada tiga anak kecil bermain bersama, kemudian salah
satunya tiba-tiba sakit. Dua anak lainnya akan dimintai

penjelasan. Bila tidak ada penjelasan yang baik dari kedua anak tersebut,
orang tua akan menyelesaikannya.

Dalam kehidupan

sehari-hari suku Dani, kata NW, rasa curiga masih tinggi. Seorang
laki-laki yang kedapatan berjalan dengan seorang gadis

tanpa ikatan resmi, misalnya, bisa menyulut perang.

Menyikapi perbedaan suku dan budaya warganya,  Bupati Kabupaten Mimika

Klemen Tinal menegaskan bahwa semua suku di wilayahnya, asli maupun
pendatang, mendapat perlakuan sama dalam memperoleh

kehidupan yang layak.



Ditemui JPNN di Kwamki Lama saat bertemu dengan warga kubu tengah, Rabu
(2/8), bupati menyatakan, meskipun ada suku asli

seperti Kamoro dan Amungme ditambah Suku Dani, Damal, Mee, Nduga, dan
Moni, serta suku-suku lain dari Papua maupun luar,

perlakuan yang diberikan sama.

’’Baik itu pembinaan serta pelayanan akan dilakukan sama, tidak
ada perbedaan,” ujarnya.

Penerapan hukum positif pun diinginkan bupati dalam menangani berbagai
persoalan di tengah masyarakat. ’’Hukum positif yang

akan mengikat semua. Dengan hukum (positif) ini, semua akan hidup
berdampingan satu dengan yang lain. Dan di Mimika ini tidak

ada masalah suku,’’ ujarnya.(Degey)

---

http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.3.html

 Jumat, 04 Agustus 2006

Pelaksanaan Konsolidasi Papua-IJB Belum Final

JAYAPURA-Kapan digelarnya pertemuan antara elite politik dan Pemerintah
Provinsi Papua dengan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB)

dalam rangka konsolidasi sekaligus mencari payung hukum keberadaan
Provinsi IJB, tampaknya belum final (Belum Jelas).

Meski sebelumnya, Ketua MRP Agus Alua pernah menyatakan bahwa upaya
konsolidasi itu rencana akan digelar pada Jumat (4/8)

hari ini di Biak, namun karena masih harus dibicarakan lebih dulu dengan
Gubernur Papua dan DPRP, maka rencana itu dipastikan

tertunda.

“Kapan pertemuan dalam rangka konsolidasi itu digelar, saya belum bisa
pastikan. Karena sebelum acara itu dilaksanakan, MRP

akan menghadap dulu ke Gubernur dan DPRP. Sebab, dalam pertemuan itu,
nantinya juga akan melibatkan para elite politik

(Pejabat) di Papua,” kata Agus Alua saat dihubungi Cenderawasih Pos via
telpon, Kamis (3/8) kemarin.

Mengapa harus menunggu pembicaraan dengan Gubernur dan DPRP, kata Agus
Alua karena agenda pertemuan dalam rangka konsolidasi

itu merupakan ide MRP. Karena itu, sebagai bagian dari elite politik di
Papua, Gubernur, DPRP dan MRP harus ada pemahaman dan

pengertian bersama mengenai agenda itu, sebelum pertemuan dilangsungkan.

Disinggung siapa saja elite politik IJB yang akan dilibatkan dalam
konsolidasi itu, menurut Agus Alua, karena agenda itu akan

membicarakan permasalahan di IJB, maka yang akan diundang dalam pertemuan
itu adalah Gubernur IJB, Pimpinan DPRD IJB, dan

beberapa tokoh elite dan tokoh masyarakat IJB lainnya.

Selain itu, juga diharapkan ada dari pemerintah pusat. “Karena agenda yang
akan dibicarakan masih ada kaitannya dengan

masalah-masalah IJB, khususnya mengenai kebijakan politiknya, maka kami
berharap dalam pertemuan itu nanti ada utusan dari

pemerintah pusat,’’katanya.

Dalam pertemuan tersebut, antara lain akan dibicarakan mengenai UU 21
Tahun 2001 tentang Otsus. Apakah UU itu hanya berlaku

bagi Papua saja, atau masih termasuk IJB. ‘’Ini yang menjadi salah satu
subtansi egenda pembicaraan nanti,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan, agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan
dengan IJB tersebut, selain menyangkut bagaimana

pembangunan Papua kedepan, juga membicarakan status Undang Undang Nomor 21
tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi

Provinsi Papua, terkait dengan adanya pemekaran Provinsi IJB itu sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, akan diperjelas tentang dua undang–undang yang
diberlakukan di IJB, apakah IJB akan tetap mengacu

pada undang-undang tersebut atau tetap berlandaskan pada Undang Undang 21
tahun 2001, atau hanya mengacu pada Undang Undang

32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

“Inti yang kami bicarakan adalah status Undang Undang Nomor 21 tentang
Otsus dalam dua provinsi ini. Apakah mereka mau tetap

satu payung dengan Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 atau mungkin juga IJB
hanya akan menggunakan Undang Undang Nomor 32

tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Ini yang mau kita perjelas,” katanya.

Namun demikian, kendati saat ini IJB sudah menjadi provinsi definitif
seiring dengan dilantilknya gubernur dan wakil

gubernur, tapi Agus Alua tetap menganggap IJB masih menjadi bagian dari
Papua.

Ia menambahkan, dalam agenda itu juga akan dibicarakan mengenai status
nama Provinsi IJB. Kalau seumpama IJB, masih mengacu

kepada UU 21 Tahun 2001, maka akan ada perubahan nama Provinsi dari Irian
Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat. Karena

itu, untuk membahas hal-hal itu, perlunya dilakukan pertemuan sebagai
upaya konsolidasi tersebut. (mud)

---

http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.4.html

 Jumat, 04 Agustus 2006

Warga Kwamki Lama Resmi Damai

*Masing-Masing Kubu yang Bertikai Tandatangani Kesepakatan Damai

TIMIKA-Perang saudara di Kelurahan Harapan Kwamki Lama, Distrik Mimika
Baru (Miru), Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang

berkecamuk sejak Minggu (23/7) hingga Senin (31/7), resmi berakhir. Pihak
yang bertikai, yakni gabungan kubu bawah/atas

melawan kubu tengah, pada Kamis (3/8) kemarin sepakat menandatangani
perdamaian.

Penandatanganan kesepakatan damai dilakukan terpisah. Pagi hari,
penandatanganan dilakukan gabungan kubu bawah/atas.

Kesepakatan damai kubu bawah ditandatangani; Yakobus Kogoya (Kepala Suku
Dani), Mekome Murib dan Aser Murib (Kepala Perang).

Dari kubu atas ditandatangani; Jefman Waker, Negro Wanimbo dan Musa
Tipigau (Ketiganya Kepala Perang).

Penandatanganan kesepakatan damai di kubu bawah/atas disaksikan Bupati
Mimika Klemen Tinal, Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy

Tuilan dan Dandim 1710 Mimika Letkol (Inf) Gustav Irianto, unsur Brimob
dan jajaran Muspida Pemkab Mimika. Hadir juga unsur

gereja, diantaranya Pdt Abdiel Tinal, Pdt Lukas Wakum dan Pdt Melkianus Kum.

Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT, dilaksanakan penandatanganan
kesepakatan damai dari kubu tengah di lapangan Sepak Bola

Kwamki Lama. Tiga tokoh kubu tengah yang mendantangani kesepakatan damai
itu David Wandikbo (Kepala Suku), Elminus Mom dan

Benyamin Kiwak (Kepala Perang). Saksi yang hadir pada proses
penandatanganan kesepakatan damai kubu tengah sama seperti saat

penandatanganan kesepakatan damai kubu bawah/atas.

Kesepakatan damai itu berisi lima butir pernyataan sikap. Pertama, sejak
pernyataan ini ditandatangani masing-masing pihak,

maka pertikaian dihentikan dan berjanji akan tetap menjaga situasi
keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif untuk

proses pedamaian.

Kedua, mendukung sepenuhnya upaya perdamaian dan pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah, TNI dan POLRI, demi

kesejahteraan masyarakat, baik di dalam, maupun di luar Kelurahan Harapan
Kwamki Lama.

Ketiga, apabila terjadi perbuatan tindak pidana baik di dalam maupun di
luar Kelurahan Harapan Kwamki Lama, setelah

pernyataan sikap ini ditandatangani, maka hal tersebut dianggap sebagai
kriminal murni dan akan diproses secara hukum positif

serta dianggap tidak mempunyai hubungan dengan pertikaian ini.

Keempat, setelah pernyataan ini ditandatangani, maka semua pihak yang
bertikai segera memulihkan kembali seluruh aktivitas

masyarakat seperti biasa.

Kelima, bersedia dan bertanggungjawab untuk diproses sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, apabila di

kemudian hari terjadi pertikaian antar kelompok masyarakat yang
mengakibatkan korban jiwa maupun materiil.

Pada kesepakatan itu tertera dua kejadian yang mengakibatkan terjadinya
perang saudara di Kelurahan Harapan Kwamki Lama yang

mengakibatkan 10 warga tewas dan ratusan warga lainnya itu terluka.
Pertama, terjadi pada hari Jumat (23/7) yakni terbunuhnya

Johny Mom (27) di Jalur Poros Kampung Bhintuka SP XIII Distrik Kuala Kencana.

Kedua, terjadi hari Minggu (23/7) yakni terbunuhnya Abinus Tabuni alias
Abinus Kogoya (32) karyawan PTFI, alamai Kampung

Bhintuka SP XIII. Serta Yohanes Kogoya alias Kobogau Waker (29) karyawan
PT TDS dengan alamat Kampung Bhintuka SP XIII.

Bupati Mimika Klemen Tinal, SE, MM menjelaskan, usai penandatanganan
kesepakatan damai, semua pihak dilarang membawa panah di

tempat-tempat umum, termasuk dalam kota Timika seperti di pasar maupun
pertokoan.

Bupati juga menegaskan bahwa warga Kwamki Lama tidak diperbolehkan
mencegat mobil maupun kendaraan yang melintasi wilayah

itu. "Anak-anak bersekolah dengan bebas, ibu-ibu bisa pergi ke pasar tanpa
ada yang menghalang-halangi, baik dari kubu atas,

tengah ataupun bawah. Semua warga harus membantu pemerintah untuk
menciptakan daerah Kwamki Lama yang aman dan damai," pinta

bupati.

Kepala Perang Kubu Tengah, Elminus Mom, mengatakan, pihaknya bersedia
menandatangani kesepakatan damai. Elminus minta

kesepakatan itu tidak dilanggar. "Jangan sampai terjadi pembunuhan di
tempat lain akibat perang, sehingga bikin kami ragu-

ragu," katanya. "Tapi kami akan tandatangani kesepakatan ini untuk ditaati
secara bersama-sama," ujarnya.

Salah seorang yang mewakili pihak korban kubu tengah menegaskan, proses
perdamaian yang sudah ditandatangani harus dijaga.

"Ini karunia Tuhan supaya Kwamki Lama bisa aman. Kami sudah ikhlas supaya
dua saudara kami pergi. Manase yang kami tahan itu

juga saudara kami. Jadi tolong jangan sampai ke depan ada cerita perang di
Kwamki Lama," ungkap pria tersebut.

Acara pendatangan kesepakatan damai berakhir pukul 14.45 WIT. Usai
kesepakatan itu, warga langsung membubarkan diri.

SEMPAT MEMANAS

Di sisi lain dilaporkan bahwa tidak semua warga Kwamki Lama, baik yang
berasal dari kubu atas maupun bawah, serta kubu

tengah, mengetahui lima butir pernyataan sikap yang ditandatangani
pemimpin kedua kelompok yang bertikai, Kamis (3/8) kemarin

itu.

Buktinya, puluhan massa kubu bawah nyaris bentrok dengan puluhan massa
kubu tengah yang melakukan prosesi adat perang di

arena pertahanan kubu bawah, dekat Kios Los Panjang, Pasar Harian Kwamki
Lama, petang kemarin.

Beruntung bentrokan berhasil dicegah Kapolres AKBP Jantje Jimmy Tuilan,
Dandim 1710 Mimika Letkol Inf Gustav Irianto dan

Kepala Suku Dani Philipus Wakerwa. Massa kubu bawah kemudian dikumpulkan
di halaman los panjang untuk diberi pengarahan.

Salah seorang warga, Yunus W kepada Radar Timika menjelaskan, sejak Rabu
(2/8), beberapa massa kubu tengah memasuki wilayah

kubu bawah. Aksi yang sama berlangsung sore kemarin, sehingga menyulut
kemarahan massa kubu bawah.

Petang kemarin, dibantu Philipus Wakerwa, Kapolres Jimmy dan Dandim
Gustav, memberi arahan kepada warga kubu bawah. "Hari ini

(kemarin, red) sudah kesepakatan damai, jadi sudah tidak ada apa-apa lagi.
Tenang saja. Tidak ada satu orang pun yang bisa

berbuat onar di sini. Siapa yang melakukan tindak pidana akan ditangkap
dan diproses hukum," kata Kapolres.

Hal yang sama ditegaskan Dandim. Menurut dia, setiap tindakan yang
mengarah ke provokasi massa akan berhadapan dengan aparat

keamanan. Bahkan, Gustav berjanji akan menindaktegas setiap oknum yang
ingin memperkeruh suasana Kwamki Lama.

Informasi yang dihimpun wartawan Radar Timika (Grup Cenderawasih Pos)
hingga pukul 18.30 WIT tadi malam, situasi Kwamki Lama

tetap normal. Warga menjalankan akvitias sebagaimana sebelum dilanda
pertikaian. Namun, dua kubu masih berjaga-jaga di lokasi

masing-masing.

---

http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.2.html

 Jumat, 04 Agustus 2006

HPH yang Tak Punya Industri di Papua Akan Dicabut Izinnya

JAYAPURA-Sepuluh hari menjabat sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua, Gubernur

Barnabas Suebu SH, akan membuat gebrakan baru dalam dunia kehutanan, yakni
akan mencabut izin HPH-HPH yang tak memiliki

industri di daerah ini. Pengalaman praktek illegal logging yang sempat
merajalela di daratan Papua pada tahun-tahun silam,

betul-betul dijadikan pengalaman berharga oleh Gubernur Provinsi Papua,
yang mantan duta besar ini.

Ya, jika selama ini, para HPH (Hak Pengelolaan Hutan) di Papua bisa seenak
pusarnya sendiri mengangkut kayu log keluar dari

Bumi Cenderawasih ini, maka kedepan tak akan lagi seperti itu.

Gubernur akan mencabur izin semua HPH, jika HPH-HPH tersebut tak membuat
pabrik (Industri) kayu di Papua. “Pemegang HPH yang

tidak membangun industri di Papua akan kami cabut izinnya,” kata Gubernur
Barnabas Suebu kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Barnabas Suebu curiga bahwa terjadinya illegal logging di Papua selama
ini, karena kurang ketatnya kebijakan di kehutanan.

Sehingga kayu-kayu log dengan leluasa keluar dari Papua.

Ironisnya, kesempatan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum (Cukong-Cukong)
untuk mengeruk hutan di Papua dan dijual ke luar

negeri, pada hal pemerintah tak pernah membuat kebijakan ekspor kayu log.
‘’Dari pengalaman seperti itu, maka bagi kami,

illegal logging adalah suatu proses pembodohan dan pemiskinan di Papua
ini,’’ujarnya.

Tentang rencana pencabutan terhadap HPH yang tidak punya industri di
Papua, menurut Gubernur Suebu, merupakan kebijakan baru

di bidang kehutanan yang intinya untuk perbaikan manajemen kehutanan
secara berkelanjutan, dimana pemegang HPH tidak hanya

mengambil kayu dari Papua, tetapi juga harus membangun industri kayu di
Papua.

“Jadi jangan hanya menjual kayu gelondongan seperti selama ini. Kita akan
tarik industrinya ke Papua karena bahan baku berupa

kayu memang melimpah di Papua. dengan begitu, maka akan ada income bagi
daerah dan akan membuka lapangan pekerjaan di daerah

ini poula,” katanya.

Rencananya, pencabutan izin HPH yang tidak memiliki industri tersebut akan
dilakukan secepatnya, bahkan diharapkan dalam

tahun 2006 ini juga. Berkaitan dengan itu, maka pemerintah akan menyusun
landasan hukumnya serta aturan tindakannya.

‘’Sebenarnya kita sudah harus lakukan sekarang, tapi perlu dibuatkan
aturan dulu agar ada dasar hukumnya. Tapi kita harapkan

tahun ini sudah dilakukan sebelum terlambat,” tukasnya.

Sejauh ini, lanjut Gubernur Suebu, instansi teknis terkait (Dinas
Kehutanan) sudah melakukan pertemuan yang membahas hal

tersebut beberapa kali. Selain itu juga sudah dilakukan seminar dengan
Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup, bahkan

juga sudah dibicarakan dengan Provinsi Irian Jaya Barat.

Yang lebih penting lagi adalah perlunya ada pemahaman bersama. “Jadi perlu
ada pemahaman bersama dengan pusat (Menteri

Kehutanan), lalu kita lihat Undang Undang dulu atau apa yang disebut
forestry agreement,” katanya.

Untuk izin HPH, katanya, harus ada forsetry agreement, karena pemegang HPH
sebelumnya sudah berjanji untuk membuat bikin

industri. Namun kenyataannya industri itu tidak dibuat, dan sebaliknya
yang dikeluarkan dari Papua berupa kayu gelondongan

(log), bahkan ada yang dicuri diam-diam (illegal logging). “Ilegal logging
adalah proses pembodohan dan pemiskinan pada

rakyat ,” tukasnya lagi.

Hal ini juga dikemukakan Gubernur Suebu dalam arahannya kepada stafnya
bahwasanya ia akan mengawasi semua illegal logging. Ia

menjelaskan bahwa dari 1 juta kubik kayu Merbau yang dikirim ke China,
pengusaha di China mendapatkan sebanyak US $ 1 miliar,

sementara rakyat hanya mendapatkan US$10 juta.

“Jadi 1 juta kali 10 dolar, terus US$ 1 miliar dengan Rp 10 juta kan jauh
sekali. Yang penyelundup dan cs-nya dapat 300 juta,

sementara rakyat hanya dapat kecil-kecil. Maka itu, izin HPH yang tidak
punya industri harus dicabut, karena memang membodohi

rakyat,’’ujarnya.

Nanti juga akan dibikinkan semacam perjanjian, minta awasi illegal logging
ini. Tidak ada satu kayu-pun yang keluar dari

Papua. Semua HPH yang tidak ada industrinya di Papua, izinnya akan dicabut.

‘’Tidak ada ampun, kita cabut dulu urusan belakangan. Saya siap tanggung
jawab kemamanapun, kalau perlu gantung dia. Karena

ini terbukti proses pembodohan dan pemiskinan. Saya sudah bicara dengan
Presiden bahwa lebih baik kita bikin perjanjian

supaya kayunya diproses dulu di Papua, baru dijual keluar,” paparnya.

Kata Gubernur Suebu, hutan harus dijaga dan dilestarikan serta dijadikan
konservasi untuk sumber daya hayati. Dengan

kebijakan baru nanti, izin HPH akan diberikan pada yang betul-betul mau
membangun industri kayu di Papua.(ta)

---

http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.1.html

 Jumat, 04 Agustus 2006

Gubernur Kumpulkan Stafnya

*Berikan PR, Tiga Hari Harus Dijawab

JAYAPURA-Memasuki hari ke-10 sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Papua (Dilantik 25 Juli), Barnabas

Suebu SH dan Alex Hesegem SE Kamis (3/8) kemarin, untuk pertama kalinya
mengumpulkan semua staf-nya di Sasana Krida, Kantor

Gubernur Dok II.

Mulai dari pejabat eselon II hingga eselon IV, bahkan staf biasa
sekalipun, mereka semua dikumpulkan di aula milik Pemprov

Papua itu. Mereka diberi arahan agar membenahi kinerja yang selama ini
mungkin agak rendah dan kurang disiplin, serta

diberikan ‘PR’ (Pekerjaan Rumah) yang harus dijawab dan diserahkan paling
lambat 3 hari pasca pertemuan tersebut.

‘PR’ yang diberikan oleh Gubernur Suebu tersebut antara lain, bagaimana
mengurangi jumlah masyarakat miskin dengan kemudahan

dan kekuasaan (Baca Otsus) yang ada saat ini.

Sebab Gubernur Suebu melihat, selama ini rakyat Papua yang jumlahnya tak
seberapa ini hidup di negeri yang kaya akan sumber

daya alam dan memiliki kekuasaan besar (Otsus), namun rakyatnya mayoritas
masih miskin. Bahkan sangat miskin.

Anggaran yang begitu besar dengan total Rp 12 triliun, bahkan untuk
Provinsi saja mencapai Rp 5 triliun, seperti tak ada

manfaatnya saja. “Intinya adalah rakyat ini sedikit, tapi miskin. Kenapa
masih banyak yang hidup miskin?” katanya bernada

tanya. Lalu Gubernur melanjutkan kata-katanya bahwa yang menjadi PR bagi
stafnya adalah mengapa kemiskinan itu masih tinggi.

“Mengapa itu terjadi? Semua yang ada di ruangan ini supaya catat dan
masing-masing jawab pertanyaan ini dalam tempo 3 hari.

Sebut namanya, instansinya dan kedudukannya. Pertanyaannya adalah mengapa
ini terjadi dan bagaimana menurut saudara sehingga

itu bisa terjadi. Saya minta semua pejabat eselon dua, tiga dan empat,”
tegasnya bernada perintah.

Jika jawaban tersebut sudah sampai di mejanya, Gubernur Suebu akan membaca
dan menilai semua jawaban tersebut dan selanjutnya

akan melakukan perubahan.

Ditambahkan oleh guberenur, bahwa kekuasaan yang diberikan oleh negara
terhadap Papua begitu besar, namun masalahnya saat ini

Otsus belum dilaksanakan secara baik. “Kekuasaan ini belum terlaksana,
belum terimplementasi dengan baik, karena sampai

sekarang Perdasus dan Perdasi-nya satupun belum ada yang dibuat,” ujarnya.

Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dikeluarkan
sebagai aturan pelaksanaan dari UU, juga belum ada.

Kecuali tentang MRP, itupun baru keluar setelah 3 tahun Otsus berjalan.
Karenanya tentu sulit UU 21 ini dilaksanakan, tanpa

aturan pelaksanaan. Karena UU hanya bisa dilaksanakan melalui aturan
pelaksanaan.

Gubernur Suebu berkeinginan, ada pemimpin yang bersih dan pemimpin yang
baik, serta pemrintahan yang melayani rakyat.

“Sebagai pemimpin yang baik, harus bisa katakan yang benar itu benar dan
yang salah itu salah pada siapapun,’’ujarnya.

Menandai pemerintahan yang bersih dan baik serta pemerintahan yang
melayani rakyat mulai pagi ini (kemarin red) semua yang

ada disini dan lainnya yang tidak sempat hadir pada akhirnya saya serahkan
PR dalam 3 hari. Kata kuncinya pemerintahan yang

bersih, pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang melayani masyarakat,”
katanya.

Gubernur Suebu ingin menata kembali pemerintahan pada segenap jajarannya,
sehingga pemerintahannya menjadi pemerintahan yang

baik, bersih dan melayani rakyat. Tentang hal ini, nantinya juga akan
dilakukan penyesuaian struktur.

“Saya ingin menata kembali pemerintahan pada segenap jajaran agar
pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang bersih, baik

dan pemerintahan yang melayani rakyat. Kita akan lihat struktur, bila
perlu kita akan adakan penyesuaian. Karena struktur

atau organissai ini adalah alat untuk mencapai tujuan, sehingga alat harus
menyesuaikan diri,” paparnya.

Kata Gubernur Suebu, birokrasi adalah alat perjuangan demi rakyat yang
dilayani dari hari ke hari agar semakin bertambah

baik. Kalau ada sesuatu yang salah di alat, maka alatnya yang harsu
diperbaiki agar tujuan bisa tercapai.

Selain akan merombak sistem. Gubernur juga akan melihat manusianya yang
bekerja di dalam sistem. “Kalau kita bicara tentang

manusia, harus yang memiliki pikiran, otak, hati, tangan, perut, mulut.
Lebih dari itu adalah hati yang jujur dan rendah

hati, serta mau melayani orang lain terutama melayani rakyat, karena
kapabilitas orang itu dilihat dimana dia bertugas dan

dilihat dari tugas yang diberikan di jalankan dengan baik atau tidak,”
paparnya.

Karenanya, ia meminta agar semua PNS bekerja dengan baik dan meningkatkan
kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ia

juga mengharuskan adanya transparansi dalam manajemen, dimana anggaran
belanja harus transparan kepada publik dan tidak

disembunyikan.

“Manajamen harus terbuka, anggaran belanja harus transparan kepada publik,
jangan disembunyikan dan kucing-kucingan. Apalagi

bicara proyek. Ini negara public, jadi open manajemen. Mana yang harus
diketahui oleh orang lain dan harus diketahui dan

dipertanggungjawabkan ini yang kita sebut keterbukaan atau transparansi,”
paparnya lagi.

Gubernur juga menekankan pentingnya akuntabilitas pada setiap PNS dalam
melaksanakan tugas dan pertanggungjawabannya. Kata

Gubernur, jam masuk PNS adalah pukul 07.30 WIT dan pulang pukul 15.00 WIT.
“Jadi kalau masuk pada jam itu harus masuk pada

jam itu, begitu juga kalau pulang. Semua PNS mempunyai tugas masing -
masing dan berharap bisa melaksanakan tugas dengan

baik,” ujarnya.

Juga ditekankan agar peran kontrol pada semua lini, ditegakkan demi
terciptanya pemerintahan yang bersih. Untuk itu Bawasda

dan instansi terkait lainnya harus berperan aktif dalam hal ini.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengemukakan visinya untuk membangun
Papua Baru yang damai, adil dimanapun berada,

khususnya masyarakat yang tinggal di pedalaman dan pegunungan. “Perbaiki
perumahan, pendidikan dan kesehatan mereka. Saya

tidak bicara RSUD Dok II, tapi bicara kesehatan di kampung bagaimana
kesehatan orang di kampung. Kita juga mengharapkan kalau

kesejahteraan baik, suasana lebih aman dan tertib, kriminal juga kurang,
ekonomi rakyat akan tumbuh baik,” terangnya.

Juga menekankan agar dilakukannya penghematan pada semua mata anggaran di
semua bidang. Bahkan akan melakukan audit, mulai

dari jajarannya di pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Karena
dana yang begitu besar menurut analisa bank dunia

harus dilakukan penghematan untuk keperluan birokrasi.

“Hemat semua anggaran, belanja akan kita udit untuk tahu bagaimana
sebenarnya. Begitu juga kabupaten dan kota. Kami dengar

konsumsi birokrasinya mencapai 70 persen, dari itu sebabnya rakyat tidak
menikmati,” katanya.

Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, diikuti oleh ratusan bahkan
ribuan PNS yang ada di jajaran pemerintah Provinsi

Papua. Di akhir acara, dilakukan dengan tanya jawab seputar bagaimana
meningkatkan kinerja masing-masing PNS sesuai dengan

Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing.(ta)

---

http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.7.html

 Jumat, 04 Agustus 2006

Diduga Kena Flu Burung, Satu Pasien Dirawat RSMM

TIMIKA-Seorang warga Utikini Baru (SP XII), Distrik Kuala Kencana, DD
(36), kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat

(RSMM) Timika. DD diduga terkena virus H5N1 (flu burung) yang bisa mutasi
ke tubuh manusia.

Hasil pemeriksaan klinis RSMM membenarkan yang bersangkutan suspek flu
burung. Karenanya, sejak dilarikan ke RSMM, Sabtu

(29/7) lalu hingga Kamis (3/8) keamrin, DD diisolasi di ruang Isolasi RSMM.

Kemarin, petugas WHO (World Health Organization) dan utusan Departemen
Kesehatan (Depkes) RI yang didampingi petugas Dinas

Kesehatan dan KB Kabupaten Mimika, mengunjungi RSMM Timika untuk melihat
kondisi DD.

Usai mengamati hasil rontgen bagian dalam pasien di ruang X-Ray, utusan
WHO dan Depkes RI memberi waktu satu minggu kepada

pihak RSMM untuk mengamati perkembangan gejala klinis pasien tersebut.

Direktur RSMM, Dokter Paulus S. Sugiarto SpB yang ditemui Radar Timika
(Grup Cenderawasih Pos) di RSMM, Kamis (3/8) kemarin,

menjelaskan DD terhitung sebagai pasien pertama yang menderita gejala
klinis flu burung.

Hasil pemeriksaan medis Sabtu lalu, yang bersangkutan menderita pneumonia
(radang paru-paru parah) disertai demam tinggi,

batuk dan pilek. "Menurut Depkes, gejala itu merupakan spesifikasi gejala
penderita flu burung. Jadi untuk sementara dia kami

isolasi agar lebih aman dan tertangani dengan baik. Kami juga masih
mengikuti perubahan gejala klinis bersangkutan," jelas

Dokter Paulus.

Meski DD diduga terserang virus H5N1, kata dr Paulus, pihak RSMM belum
bisa mengumumkan secara pasti bahwa yang bersangkutan

terserang flu burung. Mengingat hasil pemeriksaan Minggu (30/7) hingga
kemarin, gejala klinis sudah negatif.

"Dalam seminggu ini kami lihat perkembangan kesehatannya. Setelahnya baru
dilaporkan ke WHO untuk disimpulkan yang

bersangkutan terjangkit flu burung atau bukan," ujarnya.

Dugaan medis DD terserang flu burung berdasar keterangan keluarga pasien
bahwa yang bersangkutan berprofesi sebagai peternak.

Sejak empat minggu lalu atau awal Juli 2006, sejumlah ternak ayam miliknya
mati secara tiba-tiba.

"Ini masih keterangan keluarga korban. Yang meragukan kami, flu burung
sudah serang empat minggu lalu, tapi yang bersangkutan

baru menderita. Padahal penyebaran virus itu cepat dan bisa berakibat
fatal jika tidak segera tertangani," jelas Dokter

Paulus.

Sementara itu, meski pihak RSMM menyatakan telah merawat seorang pasien
yang diduga terjangkit virus flu burung, namun hasil

pemeriksaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika,
menyatakan negatif.

Kepala Dinkes dan KB Mimika, dr Maurits Okoseray membenarkan pihak RSMM
merawat satu orang pasien yang diduga terjangkit

virus flu burung. Pasien tersebut beridentitas laki-laki, umur 36 tahun,
dari Kampung Utekini Baru (SP XII), Distrik Kuala

Kencana, Mimika, Papua.

Setelah mendapat informasi tersebut, kata dr Maurits, pihak Dinkes
kemudian mengambil sampel darah, suap tenggorokan dan

hidung dari pasien tersebut lalu dikirim ke Rumah Sakit Numbru di Jakarta
pada hari Senin (31 Juli 2006). Sehari kemudian,

Selasa (1 Agustus) hasil pemeriksaan di laboratorium RS Numbru diterima
melalui Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan

Penyehatan Lingkungan (P2M dan PL) Dinkes & KB Mimika. Hasil pemeriksaan
menunjukkan negatif atau tidak terjangkit.

"Sampel darah itu dikirim Dinkes Senin (31/7) lalu ke Rumah Sakit Numbru
Jakarta untuk diperiksa. Hasilnya telah diperoleh

Selasa (1/8) lalu dan dinyatakan negatif bagi pasien yang diduga
terinfeksi flu burung yang dirawat di RSMM," kata dr Maurits

Okoseray yang ditemui Radar Timika di ruang kerjanya, Kamis (3/8).

Menyikapi kabar merebaknya isu flu burung di Timika, dokter Maurits,
mengimbau masyarakat waspada dan jangan takut

mengkonsumsi daging dan telur ayam.

"Yang penting dimasak atau direbus sampai matang baru dimakan. Khusus
untuk telur setelah dibeli dari pasar dicuci

menggunakan sarung tangan dulu baru disimpan dalam kulkas. Karena untuk
antisipasi masih terdapat sisa-sisa kotoran pada

kulit telur ayam yang kemungkinan terkena virus," terangnya.

Warga juga diimbau waspada terhadap burung liar atau burung piaraan yang
masuk ke kandang ayam. Karena kotoran burung yang

hinggap di kandang ayam juga bisa membawa virus. Khusus burung piaraan
diimbau sisa makanan agar dibersihkan. “Jangan biarkan

sisa makanan dan kotoran burung dalam kandang.” (fan/ino)

---