[Kabar-Irian] Kabar: Minggu K1 Juni 2006

Sun Jun 4 21:41:21 MDT 2006

Kami minta maaf bahwa berita2 dari kami agak terlambat. Kami punya
pelayanan internet tidak lancar dan sudah satu minggu kami tidak bisa
dapat iinternet. Mudah2an besok kami kembali normal.

Redaksi

Kabar Irian (Papua)
Minggu K1 Juni 2006

Topik2

* Visa 43 Warga Papua Akan Ditinjau Ulang
* 40 MAHASISWA PAPUA MENDERITA LUKA-LUKA AKIBAT GEMPA DI JOGJA
* Sebelum ke Australia, ke Papua
* Positif ke Australia 12 Juni
* Upaya Penyelesaian Kasus Freeport Kunjungan DPRD Papua ke AS Pemborosan

---

Visa 43 Warga Papua Akan Ditinjau Ulang  (CEPOS)

*Australia Akan Tandatangani Fakta Pengakuan Terhadap Integritas NKRI
JAYAPURA-Masih ingat dengan 43 warga Papua yang diberi visa atau TPV
(Temporary Protection Visa) oleh Pemerintah Australia beberapa waktu lalu?
Sesuai perkembangannya, ternyata visa 43 warga Papua itu akan ditinjau
kembali. Alasan akan dintinjau lagi pemberian visa itu, karena argument 43
warga Papua tersebut bahwa ada genocida di Papua, sangat tidak jelas dan
tidak beralasan.

"Soal 43 warga Papua di Australia itu, sudah jelas bahwa permerintah
sangat tegas ke-43 orang peminta suaka itu argumentasinya tidak kuat,
sehingga temporary visa-nya akan ditinjau kembali," kata anggota Komisi I
DPR-RI, AS Hikam, kepada Cenderawasih Pos di Sasana Karya, kantor Gubernur
Papua, kemarin.
Dikatakan oleh AS Hikam bahwa Komisi I DPR-RI yang membidangi luar negeri,
pertahanan dan komunikasi, dalam waktu dekat ini akan segera terbang ke
Australia yakni pada 11 Juni nanti. Tujuannya untuk membicarakan hal
tersebut..

Menurut AS Hikam, pihak DPR menyesalkan sikap Pemerintah Australia yang
dengan mudah mengikuti argument bahwa ada genosida dan sebagainya di Papua
(Republik Indonesia). Sehingga pemerintah Indonesai mengambil sikap tegas
dengan memanggil kembali duta besarnya di Australia.

Sinyalemen bahwa TPV 43 orang tersebut dapat dilihat pada sikap Australia
yang cukup responsive belakangan ini dalam pengertian bahwa negara
tersebut langsung melakukan perubahan-perubahan terhadap aturan
keimigrasian mereka.

Selain itu, terakhir ada 3 orang Papua lagi yang hendak meminta suaka
(belum lama ini) ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Australia. Karena
itu, akan ada upaya dari Pemerintah RI agar TPV 43 warga Papua tersebut
ditinjau kembali. "Sebenarnya mereka itu belum dikasih suaka, masih
temporary protection visa, ini akan ada upaya dari Pemerinta RI supaya
ditinjau kembali. Tapi kita perlu dialog," katanya.

Hal lainnya yang menguatkan sinyalemen peninjauan kembali TPV 43 warga
Papua tersebut adalah Australia saat ini akan menandatangani suatu fakta
pengakuan terhadap integritas NKRI secara tertulis. "Saya kira ini bagus
untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu sikapnya tegas, dan ternyata
Australia juga mengikuti reaksi Indonesai dengan sikap yang konstruktif,"
tuturnya.
Oleh karena itu, AS Hikam mengusulkan agar Dubes RI di Canbera segera
dikembalikan lagi agar hubungan dua negara ini kembali baik. "yang namanya
Indonesia dan Australia itu, suka atau tidak suka tempatnya ya di
situ-situ saja," tukasnya.

Karena itu pula, Komisi I DPR-RI datang ke Papua untuk mengumpulkan
informasi terkait dengan rencana kunjungannya ke Australia itu. "Kita ke
sini ingin mendengarkan keterangan tokoh-tokoh di Papua, hal itu pinting
dalam rangka komprehensifitas dari informasi kita," katanya.
Yang akan ditemui di Papua antara lain Pemprov, masyarakat, MRP, DPRP,
gereja, tokoh perempuan, Dewan Adat Papua (DAP) dan sebagainya. "Untuk DAP
kita sudah bertemu dua kali," imbuhnya. Sedangkan nanti yang akan ditemui
di Australia adalah Perdana Menteri Australia John Howard, Menlu
Australia, NGO, Dubes RI di Australia tokoh formal maupun non formal
lainnya.

Kata Hikam, masalah di Papua adalah masalah NKRI yang berkaitan dengan
masalah kesejahteraan keadilan dan hak-hak dasar. "Setelah reformasi ini
dicoba diperbaiki, jadi wajar saja kalau ada pro dan kontra. Yang penting
kita dengan rasional dan cool menyadari ada kekurangan, tapi kita juga
minta ada upaya-upaya," ujarnya lagi.

Menurutnya, memang sehat kalau mentolerir perbedaan pendapat, tetapi
jangan sampai perbedaan pendapat ini dikait-kaitan dengan rekayasa yang
seola-olah ada upaya genocida di Papua. "Mari kita selesaikan persoalan di
Papua sendiri, tidak usah mengajak orang luar," katanya.
Masalah Papua, jangan disikpai seperti syndrom burung yang kalau ada
masalah kepalanya masuk ke dalam. Namun harus dihadapi dengan jiwa besar.
"Kita terangkan pada internasional bahwa Indonesai sebagai negara
berdaulat, kita harus mengurus rakyat kita. Kalau ada masalah harus
selesaikan sebagai negara yang berdaulat pula," terangnya.

Di Australia nanti, kata AS Hikam, Komisi I akan mencoba merekonstruksi
kembali hubungan bilateral antara RI - Australia yang sempat dingin
beberapa waktu terakhir ini. "Dengan Australia kita sudah lama menjalin
hubunga. Adanya kasus permintaan suaka ini kemudian kan membuat hubungan
RI - Australia agak down, karena itu sebagai wakil rakyat kami juga harus
membantu melakukan upaya perbaikan," katanya.

Sehingga, yang digarap Komisi I DPR-RI di Australia nanti akan lebih makro
artinya hubungan Indonesia dan Asutralia baik kembali. Pihaknya kesana
tentunya akan membawa agenda yang jelas diantaranya melakukan pertemuan
dan mencari titik temu agar hubungan RI - Australia kembali baik dan
harmonis dan tidak kaku lagi seperti sekarang ini.
"Supaya lebih jelas kita mengumpulan informasi sebanyak mungkin, mengenai
apa sih persoalan hubungan Asutralia dan RI itu akan kita bicarakan
khususnya yang berkaitan dengan dengan 43 warga Papua di sana,"
pungkasnya.(ta)
cepos

---

40 MAHASISWA PAPUA MENDERITA LUKA-LUKA AKIBAT GEMPA DI JOGJA

Posted by SPMNews Jogja on May 31, 2006, 09:06
SPMNews Jogja-
Korban gempa Tehtonik dengan kekuatan 5,9 scala richter yang terjadi
pada hari Sabtu 27/4 lalu di Jogjakarta kini terus melambung, memasuki
hari keempat posko pusat Gempa bumi di Asrama Mahasiswa Papua mencatat
40 orang Mahasiswa dan warga Papua menderita luka-luka akibat
peristiwa tragis ini.

SELENGKAPNYA: http://www.melanesianews.org/kabar/publish/article_640.shtml

---

 Kamis, 01 Juni 2006,
Sebelum ke Australia, ke Papua
http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=228651

               JAKARTA  - Upaya mengatasi isu separatisme di Papua tak
hanya dilakukan anggota  DPR RI dengan mengirim delegasi ke
Australia. Hari ini, empat delegasi  dari komisi I bertolak
ke Papua. Mereka bermaksud menemui elemen  masyarakat Papua
untuk menyerap aspirasi mereka secara langsung.

  Tak hanya menemui jajaran muswil setempat, anggota Komisi I DPR itu 
juga akan bertemu dengan pihak-pihak yang selama ini menghendaki 
pemisahan Papua dari NKRI. "Kita ingin menyerap persoalan yang ada 
dalam rangka memberi masukan untuk pemerintah," ujar anggota komisi I 
dari FPG, Yorris T.H. Raweyai, di Jakarta kemarin.

 Komisi I,  kata Yorris, juga ingin mendapat informasi terbaru yang tengah
 mengemuka di Papua. Khususnya, terkait munculnya tuntutan pemisahan 
Papua dari NKRI. "Karena itu, kita juga akan bertemu dengan mahasiswa 
yang setelah kasus Abepura lalu lari ke Papua Nugini," ungkapnya.

Lewat  pertemuan tersebut, kata Yorris, diharapkan bisa dicari titik temu 
dalam menyelesaikan semua permasalahan di Bumi Cendrawasih itu. Jangan 
sampai kasus larinya warga Papua ke negeri orang menimbulkan citra 
negatif bagi bangsa Indonesia ke depan. "Yang seperti ini jangan  dianggap
masalah biasa," tegasnya.

Yorris mengatakan, selain  dirinya, delegasi yang akan tinggal di Papua
dan Papua Nugini selama  empat hari tersebut adalah A.S. Hikam (FKB), R.K.
Sembiring Meliala  (FPDIP), A. Chudlory Syafei Hadzani (FPPP). Selain itu,
DPR akan  didampingin pihak BIN (Badan Intelijen Negara) dan kepolisian.
(abi)

---

Rabu, 31 Mei 2006,
  Positif ke Australia 12 Juni

                 JAKARTA  - Setelah terjadi tarik ulur yang
berkepanjangan, rencana enam delegasi  Komisi I DPR ke
Australia akhirnya mendekati kenyataan. Saat ini, tim 
yang dipimpin A.S. Hikam itu sudah menentukan jadwal
keberangkatan  mereka. Rencananya, selain menemui
parlemen Australia, delegasi akan  bertemu dengan 42
warga Papua yang mendapat visa dari pemerintah 
Australia.

"Rencananya, 12 Juni kita berangkat," ujar Hikam.  Saat ini, kata dia, tim
masih terus mengumpulkan bahan informasi yang  akan dijadikan materi
dialog dengan parlemen Australia.

"Kita ingin apa yang kita sampaikan nanti benar-benar lengkap. Kita tidak
ingin kunjungan ke sana sia-sia," ujarnya.

Anggota  FKB itu menjelaskan, kepergian delegasi Komisi I DPR tersebut
tidaklah  semata-mata terkait dengan kasus pemberian visa sementara bagi
42 warga  Papua oleh Australia. Namun, lebih membicarakan hubungan
bilateral  antara Indonesia dan Australia. "Tujuannya ingin mengembalikan
hubungan  Australia dan Indonesia yang akhir-akhir ini menurun," kata
anggota  dewan dari dapil Jabar 7 ini.

Namun, tidak tertutup kemungkinan,  pembicaraan khusus mengenai masalah
Papua tetap akan dilakukan.  Termasuk, kemungkinan menemui 42 warga Papua
penerima suaka politik  dari Australia. "Soal bertemu itu belum ada
jadwal. Tapi, ada  pembicaraan mengenai itu sangat mungkin," ujarnya.

Dalam  kesempatan tersebut, Hikam juga mengimbau pemerintah Indonesia agar
 segera mengembalikan Dubes RI untuk Australia Ahmad Thayeb yang hingga 
kini masih ditarik dari tugasnya di Canberra.

"Pemerintah  sudah saatnya mengembalikan Dubes RI ke Canberra," tegasnya.
Apalagi,  kata Hikam, pemerintah Australia sudah beriktikad baik mengakui 
kedaulatan NKRI dan Papua sebagai bagian integral dari NKRI.

  "Dubes Bill Farmer (Dubes Australia untuk RI, Red) juga sudah 
menekankan hal itu di hadapan komisi I. Kita buktikan saja," tegasnya.

Hikam  menambahkan, ditolaknya permohonan suaka politik tiga warga Papua 
setelah kasus pemberian suaka kepada 42 warga Papua itu membuktikan  bahwa
Australia tidak mengulangi sikapnya. "Itu hal positif yang harus 
ditanggapi dengan positif juga," tandasnya. (abi)

---

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0605/31/nas7.htm

Upaya Penyelesaian Kasus Freeport
Kunjungan DPRD Papua ke AS Pemborosan
Jayapura, CyberNews. Rencana keberangkatan Panitia Khusus PT Freeport
Indonesia DPRD Papua ke Amerika Serikat dinilai sebuah tindakan pemborosan
dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Anggota DPRD Papua yang juga Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(PKPI) Provinsi Papua, Ramses Wally kepada Antara di Jayapura hari Rabu
(31/5) menyatakan, dana yang diusulkan Pansus PT FI sebesar Rp5 miliar
yang bersumber dari APBD Papua 2006 itu sangat besar dan berarti nilainya
bagi rakyat.

Selain itu merugikan rakyat Papua, tujuan kepergian itu juga tidak jelas
dan apa yang harus dibawa pulang bagi rakyat Bumi Cenderawasi itu.
"Rencana kepergian tim Pansus PT FI dari DPR Papua itu, dibatalkan dan
dana yang diusulkan Rp5 miliar dari APBD tahun 2006 harus dialihkan dan
dipergunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar
Ramses.

Menurut Ramses, dana APBD Papua tahun anggaran 2006 sebesar Rp4 triliun
Rp2,9 trililun diantaranya bersumber dari dana Otonomi Khusus itu
sebaiknya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan nonfisik bagi
kepentingan rakyat.

"Jangan mempergunakan kapasitas dan kapabilitas sebagai wakil rakyat
melalui dana APBD yang notabene adalah dana pembangunan masyarakat Papua
untuk bersenang-senang ke luar negeri, tanpa melihat kondisi masyarakat
yang memprihatinkan itu," katanya.

Penyelesaian masalah Freeport Indonesia sebaiknya diselesaikan di dalam
negeri, baik di Jakarta maupun di Papua, sehingga tidak menguras uang
rakyat untuk berfoya-foya keluar negeri. Kalaupun harus diselesaikan di
Amerika, hendaknya harus transparan, baik tentang besarnya dana yang
digunakan maupun hasil yang diperoleh dalam pertemuan tersebut.
( ant/cn05 )

---