[Kabar-Irian] kabar: Minggu k2 Juni

[Admin]

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Kabar Irian (Papua)
MInggu K2 Juni 2006

Topik2

* Presiden Segera Kunjungi Papua
* Mahasiswa Papua Desak Penghentian Eksploitasi Pertambangan
* Penyebaran HIV/AIDS di Papua Ibarat Gunung Es
* Persoalan Papua, Bagaimana Memperlakukan Manusia
* Rencana Pansus Freeport ke Amerika Disorot
* Urus Pelantikan Gubernur, John Ibo Anggap Ilegal
* Warga Pedalaman Lebih Banyak Mengidap HIV/AIDS


Presiden Segera Kunjungi Papua
Jakarta, CyberNews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat
akan mengunjungi propinsi Papua untuk menjelaskan
kebijaksanaan pemerintah yang baru mengenai percepatan program pembangunan
di propinsi tersebut serta untuk berdialog dengan
masyarakat setempat.

"Presiden akan segera ke Papua untuk berdialog dengan masyarakat setempat,"
kata Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Untuk
Australia, Felix Wanggai, kepada pers usai menemui Kepala Negara di Kantor
Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/6).

Para pengurus perhimpunan pelajar Indonesia untuk Australia itu menemui
Presiden dengan diantar Menpora Adyaksa Dault. Felix
mengatakan pemerintah telah membuat kebijakan yang baru untuk mempercepat
proses pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,
pembangunan infrastruktur, progam pengamana pangan serta prioritas tinggi
kepada putra daerah untuk menduduki berbagai
jabatan.

Dalam pertemuan itu, Presiden kepada para mahasiswa juga menjelaskan
rencana normalisasi hubungan kedua pemerintah (RI dan
Australia). Presiden mengemukakan pada masa mendatang, peningkatan hubungan
di antara kedua negara tetap tidak boleh
mengganggu kedaulatan masing-masing negara, kata Felix.

Pemerintah Australia baru-baru ini memberikan izin tinggal sementara kepada
42 dari 43 warga Indonesia asal Papua. Keputusan
Canberra itu telah mengecewakan pemerintah Indonesia yang kemudian
memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia Hamzah
Thayeb.

Ketika ditanya wartawan, apakah Presiden menjelaskan rencana untuk bertemu
dengan PM Australia, John Howard, bulan Juni ini
di Batam, Felix mengatakan hal itu tidak dijelaskan oleh Yudhoyono.
Sementara itu, Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng,
mengatakan pada saatnya akan diumumkan rencana pertemuan kedua kepala
pemerintahan.
( ant/cn05 )

- ---

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0606/05/nas19.htm

Mahasiswa Papua Desak Penghentian Eksploitasi Pertambangan
Makassar, CyberNews. Mahasiswa Papua di Makassar yang tergabung dalam Front
Perjuangan Pembebasan Rakyat Papua Barat,
Konsulat Indonesia, Wilayah Indonesia Tengah, berunjukrasa di depan Monumen
Mandala Pembebasan Irian Barat, Senin (5/6).

Unjuk rasa itu dalam rangka menyambut hari lingkungan hidup. Mahasiswa
menyoroti kondisi lingkungan di Papua Barat yang terus
memburuk dan berdampak pada kerusakan ribuan ekosistem satwa di bumi Papua.
Menurut mereka, alam Papua rusak akibat
pemerintah terus mengeksploitasi tambang di Papua selama lebih dari 30
tahun.

Mahasiswa mengutarakan kekhawatirannya jika terjadi eksploitasi
besar-besaran, akan menuai bencana alam. Karena seperti
terjadi sekarang, di Papua sudah mulai sering terjadi gempa tektonik, dua
tahun belakangan ini.

Pada 2003 terjadi kecelakaan fatal di wilayah pertambangan. Bagian dinding
selatan lubang galian tambang runtuh sekitar 2,3
ton yang menyebabkan longsor dan tewasnya para pekerja.

Selain itu Danau Wanagon kini tercemari air limbah dan terjadinya polusi di
wilayah Taman Nasional Lorentz. Karenanya, para
pengunjuk rasa menuntut pemerintah tegas terhadap perusahaan pertambangan
di Papua, agar ramah pada lingkungan atau ditutup
sama sekali.

- ---

SUARA PEMBARUAN DAILY

________________________________


Penyebaran HIV/AIDS di Papua Ibarat Gunung Es (06/060/06)


BADAN Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2000 lalu melaporkan terdapat 36,1
juta orang terdeteksi mengidap Human Immunodeficiency Virus
(HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Para pengidap lazim
disebut orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan prevalensi yang sangat
bervariasi dan rata-rata mencapai 5 persen. Prevalensi HIV/AIDS di
Indonesia pun meningkat tajam di beberapa wilayah, khususnya di Papua.

Di Indonesia pada 2001 diperkirakan terdapat 80.000 sampai dengan
120.000 orang tertular HIV. Papua merupakan daerah paling rawan terhadap
penyebaran HIV.

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Provinsi Papua drh
Constan Karma, dalam ''Temu Regional IV KPA se Tanah Papua'' di Hotel
Sentani Indah beberapa waktu lalu mengingatkan bahwa jumlah kasus
HIV/AIDS di Papua meningkat tajam. Mereka yang terkena HIV/AIDS tidak
pandang bulu, laki-laki, perempuan, pelajar, orang-orang yang telah
berkeluarga dari keluarga baik-baik, dan sebagainya.

Dari sekian banyak kasus yang ditemukan di Papua, sebagian besar
penularan HIV/AIDS melalui terjadi melalui hubungan seksual. "Dari data
yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, jumlah kumulatif kasus
HIV/AIDS sampai dengan 31 Maret 2006 mencapai 2.199 kasus, tersebar
hampir di semua kabupaten/kota. Data tersebut adalah kasus yang
ditemukan dan dilaporkan, tetapi sesungguhnya masih banyak di masyarakat
mengingat HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es," ujarnya.

Diungkapkan, dari penduduk Papua berusia 15-19 tahun sebanyak 977.200
orang, diperkirakan yang terpapar HIV mencapai 660.000 orang (67,9
persen). Berdasarkan estimasi Depkes pada November 2003, HIV/AIDS
diperkirakan menulari 14.280 orang yang berdiam di Papua, terdiri atas
10.690 laki-laki pelanggan pekerja seks dan pramuria 10.690 (37 persen
atau sekitar 4.700 di antaranya adalah warga asli Papu), 2.800 orang
pasangan tetap, dan 790 wanita pekerja seks dan pramuria.

Apabila dilihat dari kelompok umur, lanjut Constan, mereka yang
terserang HIV/AIDS, umumnya terdapat pada kelompok usia produktif (20-29
tahun) sebesar 41 persen kelompok umur 30-39 tahun sebesar 25 persen,
dan kelompok umur 40-49 tahun sebesar 9 persen.

Kondisi ini akan sangat merugikan bagi persiapan dan peningkatan sumber
daya manusia dalam pembangunan daerah dan nasional. Hal yang lebih
memprihatinkan adalah telah ditemukan beberapa kasus HIV pada bayi
berusia kurang dari 1 tahun.

''Lampu Merah''

Menurut Constan Karma, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibuat
rencana strategis nasional penanggulangan AIDS 2003-2007. Rencana
strategis itu juga perlu dibuat mengingat upaya penanggulangan HIV/AIDS
di Papua belum tampak untuk merespons persoalan yang dihadapi, terutama
masalah program, pengalokasian dana, dan koordinasi terkait yang
mempunyai tanggung jawab dengan struktur KPA saat ini.

Isu strategis mengenai sosialisasi bahaya HIV/AIDS telah dilaksanakan,
namun belum berorientasi pada perubahan perilaku dan program yang
dilakukan masih terfokus pada wanita pekerja seks komersial (PSK) dan
waria dengan jangkauan yang masih rendah.

Fakta yang ada menunjukkan perilaku seksual berisiko terlihat merata,
baik di kota maupun di desa dan kampung-kampung. Sedangkan pemahaman
tentang manfaat pemakaian kondom pada kelompok perilaku seksual berisiko
juga masih rendah. Di samping itu, stigma dan diskriminasi terhadap ODHA
pun masih tinggi.

Untuk itu, lanjut Constan, diperlukan pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS di Tanah Papua sebagai gerakan masyarakat yang cepat dan tepat.
Gerakan itu untuk ketahanan masyarakat, keluarga, serta generasi muda,
yang sehat dan bertanggung jawab. Gerakan itu harus dikampanyekan dengan
menggunakan bahasa daerah, konseling untuk pelajar dan mahasiswa,
melalui media, dukungan lembaga formal, tokoh agama dan adat, serta
pemberdayaan ODHA itu sendiri.

"Infeksi HIV di Papua sudah sampai pada tingkat "lampu merah" atau
sangat berbahaya dan beban sosial akan bertambah. Untuk itu diperlukan
kepemimpinan yang kuat, kepedulian dan konsistensi dengan komitmen
pribadi yang konkret. Kemudian, mengaktifkan dan mengoptimalkan peran
KPA kabupaten/kota, serta membuat Peraturan Daerah untuk Penanggulangan
HIV/AIDS di Tanah Papua," ujarnya.

Peduli

Berkaitan dengan itu, Pelaksana Tugas Ketua Harian KPAD Provinsi Papua
Drs PS Ukung kepada Pembaruan menegaskan yang dibutuhkan saat ini adalah
pemimpin yang kuat untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS. Selain itu,
Papua juga membutuhkan pemimpin yang peduli dan cinta kepada rakyat dan
memiliki keinginan kuat untuk menyelamatkan jiwa rakyat.

Mengatasi HIV/AIDS, lanjutnya, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab
KPAD saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk para
pemimpin, seperti gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, pemimpin
agama, adat, perempuan, dan pemuda.

Kerja sama yang baik untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS yang sudah
mencapai tahap ''lampu merah'', sangat diperlukan. Pemerintah pusat pun
harus memberi prioritas khusus untuk penanggulangan penyakit mematikan
ini, demikian pula gubernur, para bupati/wali kota, DPRD, serta seluruh
elemen masyarakat harus bahu-membahu melakukan pemberantasan. Kalau
tidak, ''gunung es'' HIV/AIDS itu akan terus mencair hingga melenyapkan
warga Papua. [Pembaruan/Roberth Isidorus]


- ---

SUARA PEMBARUAN DAILY

________________________________


Persoalan Papua, Bagaimana Memperlakukan Manusia (6/6/6/)


[JAKARTA] Persoalan di Papua adalah persoalan bagaimana berpikir,
memandang dan memperlakukan manusia sebagai manusia. Orang Papua merasa
selalu dicurigai sebagai sepa- ratis.

"Jika anda mengatakan, anda dari Yogya, anda tengah malam tidak akan
dijemput oleh tentara. Sementara orang Papua, harus membuktikan dirinya
bukan separatis," kata Ammiruddin Al Rahab, Koordinator Program
Penghapusan Kekerasan Struktural, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(Elsam) dalam acara rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panitia
Khusus (Pansus) Papua DPD, Kamis (1/6).

Hadir juga dalam RDPU itu, Usman Hamid dari Kontras, serta Ketua Badan
Pengurus YLBHI Patra M Zen.

Disebutkan Ketua Pansus Papua DPD, Edwin Kawilarang. RDPU dengan para
aktivis yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) Papua itu, sangat
penting untuk mendapatkan masukan, dalam membuat rancangan pemecahan
masalah di Papua.

Usulan solusi itu, kata Edwin, akan disampaikan pada Presiden Yudhoyono,
dalam rangka pidato kenegaraan di DPD pada 23 Agustus. "Kita berharap
Presiden sudah bisa memberi tanggapan atas masukan yang diberikan Pansus
Papua DPD, melalui pidato kenegaraan yang akan disampaikannya," ucapnya.


Baik para narasumber yang diundang, maupun anggota Pansus Papua DPD yang
hadir, sepakat ada banyak persoalan yang terjadi di Papua antara lain
pendekatakan keamanan, yang selama ini dilakukan Pemerintah Indonesia di
Papua. "Kecerdasan memecahkan masalah kurang, maunya main kuasa terus,"
kata Rahab.

Demikian juga menurut Patra. Alih-alih menggunakan pendekatan
kemanusiaan, memberikan kesejahteraan, pemerintah malah memperbanyak
tentara. Sebenarnya sangat mudah memecahkan masalah di Papua. "Bagi
orang Papua persoalan tidak rumit. Kalau orang sudah janji, tepati. Tapi
ini, tidak ditepati," ujarnya.

Rina Komariah, salah seorang anggota Pokja Papua yang turut hadir dalam
RDPU mengungkapkan, bagaimana buruknya citra pemerintah Indonesia di
mata masyarakat internasional, dalam hal penanganan masalah di Papua.
Dia mengaku terus mendapat pertanyaan seputar masalah Papua, selama dua
tahun bekerja pada lembaga hak asasi manusia di Jenewa.

"Setiap kali saya bertemu dengan orang Papua di luar negeri, mereka
selalu mengatakan bahwa mereka orang Papua, bukan mengatakan mereka
orang Indonesia," kata Rina, yang mengaku tidak tahu banyak masalah
Papua, karena tidak pernah bersentuhan langsung dengan persoalan Papua.

Pernyataan Rina itu mendapat tanggapan beragam dari para anggota DPD,
tapi senada, menyatakan bahwa hal itu bukan kesalahan orang Papua.
"Kalau orang Papua mengatakan dia orang Papua, sudah benar itu," kata
Rahab.

Pernyataan Rahab didukung para anggota DPD. Disebutkan, selama 30 tahun
Papua menjadi bagian dari Indonesia, tapi manusianya tidak pernah diakui
sebagai rakyat Indonesia. "Orang Papua boleh habis, tapi tanahnya milik
Indonesia," kata anggota Pansus Papua DPD, Ibo Yatifai. [B-14]


- ---

 Jumat, 09 Juni 2006

Rencana Pansus Freeport ke Amerika Disorot

*Dinilai Hanya Jalan-jalan

JAYAPURA-Rencana Pansus PT Freeport DPRP yang akan berangkat ke Amerika
dengan menggunakan dana APBD yang kabarnya berjumlah
Rp 5 miliar, terus mendapat sorotan. Pasalnya rencana keberangkatan Pansus
ke Amerika untuk menindaklanjuti adanya aspirasi
masyarakat yang minta Freeport ditutup, dipastikan tidak akan membuahkan
hasil apa-apa, sehingga keberangkatan para wakil
rakyat itu tidak lebih dari hanya sekedar proyek jalan-jalan.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Kadin Papua, John M Kabey. Ia menilai
bahwa rencana Pansus Freeport untuk berangkat ke
Amerika tersebut, tidak akan mendapat keterangan apa-apa, bahkan dinilai 90
persen merupakan proyek jalan-jalan.

Bahkan, John Kabey menilai bahwa kepergian Pansus Freeport DPRP ke Amerika
tersebut tidak akan bermanfaat. Hal ini disebabkan
karena Pansus Freeport DPRP tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk
berbicara mengenai kontrak kerja dengan PT
Freeport, karena kontrak dengan PT Freeport tersebut adalah kerjasama antar
negara, bukan antar provinsi. Apalagi, kehadiran
PT Freeport tersebut merupakan investasi tingkat nasional.

John Kabey juga menyanksikan bahwa keberangkatan Pansus Freeport DPRP
tersebut tidak akan mendapatkan keterangan apapun,
apalagi yang menyangkut rahasia perusahaan. Dan, ada hal-hal yang hanya
bisa dijelaskan kepada pemerintah pusat saja dan yang
tidak bisa dijelaskan kepada pemerintah provinsi.

Sekali lagi, John Kabey menilai bahwa Pansus Freeport yang berencana ke
Amerika tersebut hanya menghambur-hamburkan duit
saja. "Itu menghambur-hambur duit. Sehingga ada penilaian di masyarakat
ini, jika membentuk pansus, ya sudah pasti Rp 5
miliar. Ini akan sia-sia saja dan sudah pasti akan sia-sia," ujar John
Kabey kepada Cenderawasih Pos, Rabu (7/6) kemarin.

Bahkan pihaknya berani bertaruh bahwa rencana kepergian Pansus Freeport
DPRP ke Amerika tersebut akan sia-sia saja. "Ya,
lebih baik dia berantas korupsi yang menumpuk di depan hidung. Bagaimana
DPR harus dibersihkan dari praktek-praktek korupsi
dan dibersihkan dari oknum-oknum DPR yang atas nama partai mengambil proyek
dan tidak diselesaikan. Jadi, tidak ada gunanya,"
tegasnya.

Ia minta agar DPRP lebih fokus untuk memberantas korupsi, yang harus
dimulai dari DPRP. Tetapi, kalau perjalanan ke Amerika
itu lebih besar adanya indikasi korupsi. Bahkan, pihaknya mendengar isue
bahwa tiket pergi-pergi ke Amerika tersebut bukan
dibayar oleh DPRP tetapi dibayar oleh Freeport.

John Kabey mengatakan bahwa jika benar isu tersebut, itu merupakan penipuan
terhadap rakyat dan menggunakan secara salah dana
APBD, sehingga ia meminta ketua DPRP harus bertanggungjawab atas lahirnya
pansus-pansus tersebut, yang justru tidak
bermanfaat, namun menelan biaya yang lebih besar.

"Kadin akan menyurati ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memeriksa
pansus-pansus yang menelan biaya milyar-milyar
itu, karena bisa jadi indikasi korupsinya besar," imbuhnya.(bat)

- ---

 Jumat, 09 Juni 2006

Komarudin Lobi Jakarta

*Urus Pelantikan Gubernur, John Ibo Anggap Ilegal

JAYAPURA-Tak diketahui banyak orang, ternyata Wakil Ketua DPRP, DR (HC)
Komarudin Watubun SH saat ini berada di Jakarta guna
mengurus pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Papua Barnabas Suebu SH/Alex
Hesegem SE. Bahkan, ia juga sudah berhasil menghadap
Mendagri sejak Rabu (7/6) kemarin.

Komarudin Watubun yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos semalam, juga
membenarkan kalau dirinya sudah menghadap Mendagri guna
mengantar surat pengantar hasil keputusan rapat pleno KPUD Provinsi Papua
yang menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Papua terpilih, Barnabas Suebu/Alex Hesegem SE. ''Surat itu sudah
diterima Mendagri melalui Sekretaris Mendagri,
Probo Nurjaman, Rabu (7/6) kemarin,''kata Komarudin.

Komarudin optimis, pasangan Barnabas Suebu, SH/Alex Hesegem, SE akan segera
dilantik. Sebab, sesuai dengan amanat UU, masa
waktu selama tiga hari setelah diserahkan KPUD tanggal 1 Juni lalu berarti
sudah habis, sementara John Ibo sebagai Ketua DPRP
masih ingin menggagalkan pelantikan. ''Makanya saya mengambil sikap. Itu
sudah sesuai tata tertib dewan, karena saya adalah
Wakil Ketua I dan John Ibo juga adalah Calon Gubernur," ujarnya

Ditegaskan, pembuatan surat pengantar untuk diserahkan ke Mendagri agar
segera ada pelantikan gubernur/Wagub terpilih itu
terpaksa dilakukannya, karena masa waktu tiga hari memang sudah habis.

"Saya mengeluarkan surat/pengantar dokumen hasil penetapan KPUD kepada
Presiden melalui Mendagri, dan itu saya serahkan
melalui Sekjen Mendagri dan sudah diserahkan kepada Mendagri. Mendagri akan
melanjutkan ke Presiden, sehingga pelantikannya
kami perkirakan dalam waktu dekat ini," lanjut Komarudin.

Menurutnya, langkah yang dilakukan itu mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 dan
PP No 6 Tahun 2006 tentang Pilkada untuk
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Dalam UU itu, kata Komarudin,
diamanatkan bahwa setelah putusan di Mahkamah Agung
(MA), maka KPUD harus melakukan pleno paling lama 3 hari dan selanjutnya
diserahkan ke DPRP untuk dibuatkan surat pengantar
pengusulan pelantikan ke Presiden melalui Mendagri.

Selain itu, dalam UU No 6 Tahun 2006 pasal 99 ayat 1 disebutkan dengan
tegas bahwa apabilah Ketua DPRP tidak membuat surat
pengantar terhadap hasil pleno KPUD ini, maka tentu saja salah satu wakil
ketua bisa mengambil sikap. "Atas perintah UU itu,
saya membuat surat pengantar dan mengantarnya sendiri,''tegasnya.

Dia juga menyayangkan adanya sekelompok anggota DPRP yang masih
mempersoalkan ijazah dan akan membuat Pansus. Menurutnya,
pada rapat Pansus DPRP waktu itu diputuskan bahwa apabila ada kendala atau
persoalan-persoalan lainnya, maka itu
ditindaklanjuti ke pihak kepolisian kalau memang indikasinya ke pidana.

"Selama ini semuanya berjalan baik, nanti setelah ada pemenang dan terakhir
putusan MA baru ribut. Pansus mau apalagi, untuk
apa Pansus dibuat lagi. Kalau memang ada masalah yang dianggap tidak beres,
silakan lapor ke polisi, jangan anggota DPRP yang
akan bertindak seperti polisi. Ini pembodohan politik sama masyarakat,
harusnya elite politik memberikan pelajaran yang baik
bagi masyarakat," tegasnya.

Dia juga menyinggung adanya upaya sekelompok anggota DPRP yang akan
melakukan pleno terhadap hasil Pilkada ini. "Ini aturan
dari mana lagi, masak hasil yang ditetapkan KPUD mau diplenokan lagi di
DPRP? Sangat subjektif Ketua DPRP akan melakukan
pleno," tandasnya.

JOHN IBO ANGGAPA ILEGAL

Secara terpisah Ketua DPRP, Drs John Ibo MM, saat dikonfirmasi tentang
langkah Wakil Ketua I DPRP yang sudah menemui pihak
Jakarta guna segera melakukan pelantikan terhadap gubernur/Wagub terpilih
tersebut, dengan tegas mengkalim kalau itu ilegal.

"Saudara Komarudin Watubun diam-diam memang telah berangkat ke Jakarta
untuk menghadap Mendagri menyerahkan surat usulan
pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan
mengatasnamakan dewan. Tapi saya katakan, surat itu tidak sah
dan ilegal, karena pembuatannya tidak melalui prosedur dan mekanisme dewan.
Surat itu tanpa dibubuhi setempel ketua dewan,"
ujarnya.

Terkait dengan surat usulan yang telah dibawa ke Mendagri itu, John Ibo
mengaku bahwa sejak Rabu (7/6) kemarin, ia telah
mengirim surat ke Mendagri, agar tidak menerbitkan surat Keputusan Presiden
Republik Indonesia tentang pengangkatan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2006-2011 sampai dengan adanya
usulan dari DPRP.

Menurut John Ibo, sebelum surat usulan pelantikan gubernur itu dikeluarkan,
harus dibahas terlebih dahulu di tingkat Panitia
Musyawarah (Panmus). "Apa yang dilakukan saudara Komarudin Watubun
merupakan suatu tindakan pemaksaan kehendak, itu sangat
bertentangan dengan UU Otonomi Khusus (Otsus),"ungkapnya serius.

Bagi John Ibo, pemaksaan yang dilakukan Komarudin Watubun itu, akan
memberatkan bobot penipuan dan pembohongan yang dilakukan
Calon Gubernur terpilih Barnabas Suebu. Sebab, kalau lembaga negara yang
sah saja, seperti DPRP ditipu, maka otomatis mereka
itu telah melakukan pembohongan yang besar kepada rakyat.

Sementara itu, berkaitan rencana DPRP akan menindaklanjuti dugaan kasus
dokumen palsu milik calon gubernur Barnabas Suebu,
Kamis (8/6) kemarin telah terbentuk sebuah tim investigasi.

Tim yang beranggotakan 7 orang itu dipimpin Ny Yani anggota DPRP dari
Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR). Ketujuh anggota
itu, yakni Ismail Bauw, Danang Jaya, Piet Awangkok, Boby Bonay, Bob
Patipawae dan Siti Rahmatia.

"Mulai Senin besok, tim itu akan mulai bekerja dengan memanggil sejumlah
lembaga-lembaga terkait, seperti Kepala SD 1 N
Sentani, SMP N Sentani, SMA Advent Doyo, Dinas P & P Kabupaten Jayapura,
Dinas P & P Provinsi dan pihak Kepolisian," tegas
John Ibo. (ito/mud)

- ---

 Jumat, 09 Juni 2006

Warga Pedalaman Lebih Banyak Mengidap HIV/AIDS

JAYAPURA-Tak hanya belasan pejabat dan seratus lebih pelajar di perkotaan
yang terinfeksi HIV/AIDS. Rupanya penyebaran virus
yang mematikan ini justru lebih gawat lagi di wilayah pedalaman Papua.

Hal ini dapat dilihat dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, salah
satunya adalah Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari 184
orang yang darahnya dites, sekitar 18 persen dari jumlah tersebut sudah
terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, Kabupaten Paniai,
dari 60 orang yang diperiksa darahnya, terungkap ada 15 persen yang
darahnya sudah positif HIV/AIDS. Serta di sejumlah
kabupaten pedalaman lainnya baik Jayawijaya, Puncak Jaya hingga
daerah-daerah lainnya di pedalaman.

"Kenyataan ini tentu sangat mengejutkan semua pihak karena ternyata virus
ini begitu cepat merebak hingga ke pedalaman,"
ungkap Ketua KPAD Provinsi Papua drh Constant Karma kepada Cenderawasih Pos
kemarin. Hal ini tentu sangat mengejutkan karena
selama ini pedalaman diketahui masyarakatnya masih cukup murni dan sangat
jauh dari modernisasi.

Lanjut Karma, penyebab merembetnya virus ini hingga kepada masyarakat
pedalaman selain karena kurang paham tentang HIV/AIDS,
umumnya disebabkan karena 3 M seperti yang sering disebutkan yakni man,
money dan mobilitas.

Menurutnya, bagi seorang laki-laki warga yang mobilitiasnya tinggi dan
memiliki banyak uang berpeluang besar untuk bisa
membawa penyakit ini hingga ke pedalaman. Dan yang lebih menyedihkan lagi
dari jumlah tersebut, beberapa diantaranya adalah
perempuan. Karena itu, kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga sekarang
ini cukup berisiko juga untuk tertular HIV/AIDS.

Data yang ada kata Karma, di seluruh Papua sejak tahun 2002 hingga tahun
2004 tercatat bahwa ibu rumah tangga lebih banyak
yang terinfeksi HIV/AIDS ketimbang pekerja seks. Hal ini tentu sangat
memprihatinkan, sebab ibu rumah tangga dalam hal ini
sesunggunya tidak bedosa dan umumnya hanya mendapat virus itu dari suaminya
yang sering jajan di luar. "Jadi saat ini kita
musti sadar dan bersungguh-sungguh untuk melakukan penanggulangan terhadap
HIV/AIDS ini,"harapnya.

Dan penyadaran atau sosialisasi tentang bahaya dan penanggulangan HIV/AIDS
ini harus dilakukan lebih efektif lagi. Namun
tentunya harus dengan didukunng dana yang memadai.

"Karena selama ini, kegiatan penanggulangan HIV/AIDS ini tidak didukung
dengan dana yang memadai, sehingga pelaksanaannya
sebagian tidak optimal," katanya. Untuk tahun 2005 lalu saja, untuk
membiayai penanggulangan HIV/AIDS se-Papua dan IJB,
anggarannya yang dialokasikan dari APBD hanya sekitar Rp 2.162.714.000
(bukan Rp 5,8 miliar), jumlah tahun 2005 ini bahkan
lebih rendah dari tahun 2004 yang mencapai Rp 4,435.100.000.

Kata Karma, jumlah yang dialokasikan pada tahun 2005 tersebut sangat jauh
dari memadai. "Bayangkan Rp 2,1 miliar itu untuk
membiayai penanggulanan HIV/AIDS se-Papua dan IJB di 29 kabupaten dan
kota," katanya. Jumlah tersebut tentunya sangat kecil
dan tidak mencukupi. Sehingga semua harus bekerja prihatin dan super irit.

Dari Rp 2.1 miliar itu, diperuntukkan bagi administrasi KPA sebanyak Rp 161
juta, untuk kampanye peduli HIV/AIDS sarana
penyuluhan, melalui pendidikan, agama, pemerintah, media cetak dan
sebagainya sekitar Rp 153 juta di 29 kabupaten dan kota,
pembangunan rumah singgah, membiayai surveillance pembelian alat reagen
(tes darah) yang mencapai Rp 600 juta dan lain
sebagainya. "Jadi tidak cukup memang, jadi kita harapkan tahun ini bisa
lebih besar lagi anggarannya," harapnya.(ta)

- ---

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 9.0.6 (Build 6060) - not licensed for commercial use:
www.pgp.com

iQA/AwUBRIj7gxVsCeqMjcnGEQLcLwCcDNP1vrvCNE+/fvm5nFgCz485f8sAoIov
lBIUDUS40MWKi0/MFqrnhevP
=c4Tp
-----END PGP SIGNATURE-----