[Kabar-Irian] Berita - Bahasa: Minggu k1 Mei 2006

[Admin]

Kabar Irian (Papua)
MInggu K1 Mei 2006

Topik2
* Bintang Kejora Berkibar di Depan Konsulat RI
* Masyarakat Degeuwo Tagih Janji Pengusaha Emas
* Disesalkan, Pengibaran Bintang Kejora di Australia
* Walhi menuding Freeport mengabaikan aturan pemerintah
* AS Masukkan Indonesia Dalam Daftar Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama
* Integrasi Papua dalam Sejarah Indonesia
* Dialog Keamanan RI-AS Dukung Kelanjutan Pencabutan Embargo Senjata
* Merauke Buat Universitas
* Solar Per Liter Rp 20 Ribu, Beras Per Kilo Rp 16 Ribu (2 bagian)
* Wabah Muntaber Serang Jayawijaya,153 Meninggal/Ratusan Warga Wamena
Tewas Akibat Muntaber
* Sebanyak 265 warga Mimika diserang TBC
* Papua, "PR" yang Tak Pernah Selesai
* Jejak Eksploitasi di Bumi Cendrawasih
* Meredam Anarki dengan Formula "Helsinki"
* RAPBD Papua 2006 Tidak Berdayakan Ekonomi Masyarakat
* Senin, 16 Tersangka Kasus Bentrok Abe ke Pengadilan
* Ribuan Anak-anak Papua Tak Bisa Lanjut ke SMP
* Gugatan Pilkada Papua Siap Disidangkan
* Hakim MA Diharapkan, Netral
* Pemerintah Dinilai Tak Aspiratif Terhadap Buruh




Bintang Kejora Berkibar di Depan Konsulat RI
SYDNEY-Bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan Papua Barat, berkibar di
depan Konsulat Jenderal RI di Sydney kemarin.
Sekitar 25 orang ikut dalam acara pengibaran bendera yang merupakan bagian
dari unjuk rasa rutin untuk menuntut kemerdekaan
Papua itu.
Seperti biasa, para aktivis itu juga menyanyikan lagu yang menyerukan
kemerdekaan Papua. Mereka juga berorasi tentang
kekerasan dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang dilakukan oleh TNI.
Para aktivis juga menyatakan apresiasinya atas
sikap pemerintah Negeri Kanguru yang memberikan visa kepada 42 warga Papua
pencari suaka.
David Haluk, warga Papua yang telah tujuh tahun hidup di Australia,
mengatakan aksi mereka adalah untuk membuka mata dunia
akan kekerasan yang terjadi di Indonesia terhadap warga Papua. "Kami
berterima kasih kepada pemerintah Australia, sebab
sekarang mereka tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di Papua Barat," kata
Haluk seperti dikutip The Daily Telegraph kemarin.
Namun demikian, menyusul rencana Canberra me-review kebijakan visa, mereka
ingin mengingatkan agar pemerintah Australia lebih
sadar dan ingat perjuangan aktivis Papua. Warga Papua tidak bebas untuk
mengekspresikan pendapat mereka dan akan terancam
penjara jika tertangkap mengibarkan Bintang Kejora.
"Yang kami butuhkan adalah adanya tindakan nyata dunia internasional di
Papua. Kami ingin pasukan penjaga perdamaian di
Papua," katanya.(fan)

---

Masyarakat Degeuwo Tagih Janji Pengusaha Emas

NABIRE ­ PANIAI Masyarakat yang berada disekitar lokasi pendulangan
emas di lokasi Degewo Desa Nomowodide Distrik Bogobaida Kabupaten
Paniai, menanti janji sejumlah pengusaha emas. Sebelumnya pengusaha
emas ada yang menjanjikan akan membangun jembatan, gereja,
memberikan mobil serta akan membangun permukiman untuk masyarakat.
Namun sampai saat ini janji para pengusaha itu belum ada yang
terealisasi.

Seperti diutarakan pemilik dusun juga atas nama Lembaga Masyarakat
Adat Suku Walani (Elmaswal), Harun Agimbau, Jumat (28/4), dirinya
sebagai kepala dusun di wilayah Sungai Degeuwo mengharapkan agar
sejumlah pengusaha menepati janjinya.

Dikatakannya, pengusaha sebagai mitra kerja pemerintah serta
masyarakat adat harus peduli terhadap masyarakat di sekitar area
pendulangan. Mengingat hasil yang mereka keruk pun berimbas
terancamnya kelestarian lingkungan yang terancam. Maka, katanya,
wajarlah bila pengusaha juga ikut membangun daerah pedalaman.
Masih menurut Harun, pengusaha harus mengantongi surat perjanjian
kontrak dengan pemerintah dan masyarakat adat setempat. Dan bagi
pengusaha yang kontaknya sudah habis tetapi masih ingin beroperasi,
maka kontraknya harus diperpanjang.

"Pengusaha yang masa kontraknya telah habis, mereka harus
memperpanjang kontraknya. Bagi yang belum melengkapi surat kontrak
dari pemerintah serta belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat
setempat, dimohon untuk mengosongkan lokasi pendulangan. Setelah
memiliki surat kontrak dan disetujui masyarakat, silahkan untuk
beroperasi kembali," tuturnya.

Hal senada dikatakan tokoh pemuda Kabupaten Paniai, Salmon Ematapa.
Menurutnya, pemerintah, pengusaha dan masyarakat harus bekerja sama
agar semua pihak saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.
Pengusaha harus bersyukur terhadap pemerintah dan masyarakat adat
karena bisa beroperasi. Sebaliknya, pemerintah pun merasa terbantu
dengan pengusaha karena setidaknya meningkatkan hasil PAD.

"Tidak ada salahnya pengusaha tetap beroperasi, asal harus dengan
ketentuan yang berlaku. Kami juga merasa terbantu dengan pengusaha
yang telah membangun permukiman masyarakat, seperti pengusaha emas
H. marjuki, dia telah membantu masyarakat, yang seperti ini harus
menjadi contoh bagi pengusaha lainnya, " kata Salmon.

Baik Salmon maupun Harun, mereka masih belum mengerti apakah pajak
dari pengusaha emas itu masuk ke pemerintah Kabupaten Nabire atau
Paniai. Mengingat para pengusaha kebanyakan berdomisili di Nabire.
Sedangkan menurut UU No 32 Tahun 2004, daerah Degeuwo masuk ke dalam
wilayah Kabupaten Paniai.

"Kami pernah bertanya ke Dinas Pertambangan Kabupaten Nabire,
menurut pegawai dinas pihaknya belum menerima pajak tersebut

---

Selasa, 02 Mei 2006
Disesalkan, Pengibaran Bintang Kejora di Australia
Ramses Ohee : Itu Sama Saja Mereka Menodai Perjuangan Para Leluhur
JAYAPURA- Aksi unjuk rasa sekelompok orang warga Papua yang ditandai
pengibaran bintang kejora di depan Konsulat Jenderal RI
di Sydney Australia, Ahad (30/4), disesalkan para tokoh pejuang Papua.

Ramses Ohee misalnya, pelaku sejarah perjuangan intergrasi Papua dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu dengan
tegas mengatakan bahwa, tidak ada gunanya orang berteriak-teriak
memperjuangkan kemerdekaan Papua lepas dari NKRI.
Sebab, sejak 1 Mei 1963 Papua sudah resmi masuk dalam pangkuan ibu
pertiwi. Bahkan, masyarakat dunia internasional sudah
mengakui, kalau Papua itu sudah menjadi bagian utuh dari NKRI. "Kami dari
komponen para pejuang Papua tetap akan
mempertahankan keutuhan Papua sebagai bagian wilayah NKRI. Sebab Papua
sebagai bagian integral NKRI merupakan sesuatu hal
yang sudah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," tegas Ramses Ohee
yang juga Ketua umum Barisan Merah Putih Papua kepada
Cenderawasih Pos usai menghadiri 43 tahun kembalinya Papua dalam NKRI di
GOR Cenderawasih Pos, kemarin.

Alasannya kata Ohee, eksistensi Papua menjadi bagian yang utuh dari bangsa
Indonesia itu sudah mendapat pengakuan dunia
internasional, sehingga siapa pun orangnya dan darimana pun asalnya tidak
ada lagi yang bisa menganggu gugat tentang
persoalan Papua.

Dia mengungkapkan, adanya warga Papua di Negara Australia yang
memperjuangkan Papua Merdeka, itu hanyalah segelintir orang
saja, sehingga pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat tidak perlu
menanggapinya. Sekarang ini yang harus dilakukan adalah
bekerja keras untuk memajukan rakyat Papua. Masih banyak hal yang harus
dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat Papua, daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang
tidak jelas apa arah dan tujuannya. "Memperjuangkan
Papua Merdeka, itu sama saja menodai perjuangan para pahlawan atau para
leluhur kita yang telah mengorbankan jiwa dan raganya
untuk integrasi Papua ke dalam pangkuan ibu pertiwi. Masih banyak
persoalan penting lain yang masih harus dipikirkan
pemerintah. Sebab, kalau pemerintah sibuk dengan masalah-masalah tersebut,
itu sama saja hanya membuang-buang tenaga saja,"
katanya lagi.

Lebih lanjut dikatakan, jumlah penduduk Papua ada 2 juta lebih jiwa,
sedangkan jumlah mereka itu (kelompok yang
memperjuangkan Papua Merdeka) hanya beberapa orang saja. Sehingga lebih
baik pikiran dan tenaga kita lebih dicurahkan untuk
memikirkan nasib hidup orang Papua yang masih banyak berada di bawah garis
kemiskinan.
Dia juga meminta kepada warga Papua yang masih melakukan aksi-aksi
perjuangan Papua Merdeka, agar segera menghentikan
kegiatannya. Sebab, apa yang dilakukannya itu tidak ada manfaatnya. Sebab,
pemerintah sudah memberikan solusi terbaik untuk
mengangkat harkat martabat rakyat Papua, yakni dengan Otonomi Khusus.

" Mari Otsus yang sudah diberikan pemerintah itu, kita dukung bersama.
Otsus adalah cara terbaik untuk menyelesaikan berbagai
persoalan yang ada di Papua. Kalaupun masih ada rakyat yang kurang puas
terhadap Otsus, jangan sepenuhnya menyalahkan
pemerintah pusat. Sebab, pejabat di daerah lah yang tidak bisa mengelola
dan memanfaatkan dana Otsus itu dengan baik untuk
rakyatnya," tuturnya bersemangat.

Dalam kesempatan itu, Ohee juga menyinggung soal beberapa warga yang minta
suaka politik ke negara lain yakni Australia.
Menurutnya, mereka itu hanya sebagian kecilnya saja, yang sebenarnya tidak
jelas apa tujuan dan apa yang diharapkan dari
negara itu. Silakan saja mereka minta sesuatu kepada negara itu, dirinya
tidak mau ambil pusing. Pasalnya, masih banyak
rakyat Papua yang membutuhkan perhatian pemerintah, daripada hanya
mengurus segelintir orang saja. (mud)

---

Walhi menuding Freeport mengabaikan aturan pemerintah

04/05/2006


Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Walhi menuduh perusahaan tambang
Freeport di Papua menimbulkan dampak lebih buruk dari
yang diperkirakan semula.

Laporan organisasi lingkungan hidup itu menuduh perusahaan patungan
Freeport-McMoRan dan Rio Tinto tidak mempedulikan aturan
pemerintah.

Dikatakan dalam laporan Walhi, setiap tahunnya Freeport membuang 53-ribu
ton limbah tembaga ke sungai terdekat.

Disebutkan, operasi penambangan Freeport McMoRan -- di mana perusahaan Rio
Tinto juga mempunyai saham yang cukup besar --
melakukan kolusi dengan pejabat-pejabat Indonesia dan mengabaikan aturan
lingkungan yang berlaku sehingga limbah beracun
mengalir ke jalur air terdekat yang lebih lanjut meracuni kehidupan di laut.

Walhi mengatakan laporan itu didasarkan pada Amdal -- atau analisa dampak
lingkungan -- yang dibuat oleh Freeport sendiri dan
belum pernah dipublikasikan ke luar.

Menurut jurubicara Freeport, pihaknya selalu bekerjasama dengan Pemerintah
Indonesia dalam meminimalkan dampak
lingkungan.(toyaimaga)

---

AS Masukkan Indonesia Dalam Daftar Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama

04/05/2006

Satu komisi pemerintah Amerika telah menambahkan Afganistan dan Indonesia
kedalam daftar negara yang diamati karena
pelanggaran berat kebebasan beragama. Komisi Kebebasan Beragama
Internasional Amerika Serikat merilis laporan tahunannya
kepada Kongres dan Presiden Bush hari ini.
Komisi itu menganjurkan agar 11 negara ditetapkan sebagai “negara-negara
yang sangat memprihatinkan” Departemen Luar Negeri –
yang berarti mereka dapat dikenakan sanksi. Negara – negara itu adalah
Cina, Korea Utara, Vietnam, Birma, Pakistan, Arab
Saudi, Sudan, Iran, Eritrea, Uzbekistan dan Turkmenistan. Komisi itu
kembali menyimpulkan bahwa kebebasan beragama “tidak
ada” di Arab Saudi.
Komisi itu menempatkan 7 negara lagi dalam daftar pengamatan karena
pelanggaran berat hak-hak beragama. Negara-negara itu
adalah Afganistan, Bangladesh, Belarus, Kuba, Mesir, Indonesia dan
Nigeria. Ketua komisi, Michael Cromartie memperingatkan
hak universal kebebasan beragama dalam bahaya di Afganistan dan Irak, dua
negara dimana Amerika Serikat menempatkan
pasukannya.

---




Integrasi Papua dalam Sejarah Indonesia
Oleh
Habel Rumbiak

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0605/04/opi02.html

Delapan jilid buku Sejarah Indonesia bakal diluncurkan tahun 2006,
meskipun sejumlah kendala masih mengadang. Nantinya, seri
buku Sejarah Indonesia ini akan melengkapi enam jilid buku Sejarah
Nasional Indonesia yang telah diluncurkan tahun 1976.


Taufik Abdullah, editor umum buku tersebut mengakui salah satu bab yang
membutuhkan pemikiran yang lebih adalah bab tentang
masa Orde Baru, yang meliputi peristiwa peralihan kekuasaan dan gerakan 30
September 1965.
Katanya, masih banyak sumber yang tertutup bahkan masih terkesan menutup
diri untuk mengatakan yang sebenarnya tentang
peristiwa yang telah menelan jutaan korban jiwa itu. Salah satu soal
krusial lainnya adalah sejarah integrasi Papua ke NKRI.


Berbagai pernyataan formal telah dikemukakan sebagai alasan pembenar,
walaupun belum tentu sebagai alasan ilmiah dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Pernyataan formal seperti yang
diucapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Widodo AS bahwa keberadaan Papua sebagai bagian integral
NKRI adalah sah dan sudah final, merupakan lagu lama
yang terus dinyanyikan.


Tentu kebenaran pernyataan belum tentu meredam kebenaran pelurusan sejarah
yang terus menggelora dan dipertanyakan rakyat
Papua hingga saat ini. UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua
mengamanatkan tentang keharusan pelurusan sejarah
itu.

Abaikan Peluang
Tugas ini dibebankan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),
lembaga yang telah dibentuk dengan UU No 27/Tahun 2004.
KKR inilah yang akan dibentuk lebih lanjut di Papua sesuai perintah ayat
(1) Pasal 46 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus
Papua.


Ayat (2)-nya mengatakan tugas KKR adalah: a. Melakukan klarifikasi sejarah
Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan
bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Merumuskan dan
menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.


Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di bumi cenderawasih,
mulai dari penembakan di Wagete Paniai, demontrasi
menuntut penutupan PT Freeport Indonesia, kerusuhan Abepura berbuntut
penembakan mahasiswa Uncen, sampai pada suaka 42 warga
Papua di Australia, yang menjadi polemik nasional dan mengeruhkan hubungan
RI - Australia, semakin mempertegas pentingnya
pelurusan atau klarifikasi sejarah Papua.


Semua peristiwa itu juga menunjukkan bahwa langkah-langkah rekonsiliasi di
Papua selama ini belum dilaksanakan, bahkan
mungkin belum dirumuskan, dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan
bangsa.


Bila soal pelurusan sejarah ini terus digantungkan dan tak dipertegas
melalui suatu kajian yang objektif, bisa jadi ia akan
menjadi bom waktu yang siap setiap saat meledak. Sejarah yang
terputarbalik menggoyahkan landasan bagi pemantapan
rekonsialiasi Papua (dan daerah serta golongan yang ada di dalam RI) dalam
NKRI. Bahkan dikhawatirkan menjadi awal
berlangsungnya sejarah tentang bercerai-berainya NKRI.

Bab Tersulit
Bisa saja, pelurusan sejarah Papua akan menjadi bab tersulit karena
menyangkut integritas NKRI. Sulit karena tidak adanya
keinginan dari berbagai pihak, bahkan mungkin oleh pemerintah untuk
menerima kebenaran sejarah yang sesungguhnya. Sebaliknya
pelurusan sejarah yang berterima, akan mengokohkan keberadaan Papua
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.
Memperteguh perasaan rakyat Papua sebagai Indonesia.


Pemerintah pada berbagai kesempatan menyampaikan bahwa Otsus Papua
merupakan solusi final untuk menyelesaikan berbagai soal
di wilayah itu. Sayangnya pemerintah tidak segera menuntaskan secara final
amanat dari Pasal 46 UU No 21/2001 yang
mengharuskan pelurusan sejarah itu. Peluang ini tidak ditangkap (atau
pura-pura lupa) sebagai kesempatan yang sangat baik
bagi pemerintah untuk mulai membenahi Papua secara seksama, termasuk
pelurusan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI.


Untuk pemantapan dan keteguhan NKRI, pemerintah dan kita semua harus
memilih antara kebenaran formal atau kepastian
kebenaran, antara kebenaran sejarah atau korupsi sejarah. Antara pelurusan
sejarah atau pemutarbalikkan sejarah.

Penulis adalah advokat dan Ketua LBH Damai Sejahtera Jakarta

---

Dialog Keamanan RI-AS Dukung Kelanjutan Pencabutan Embargo Senjata

Kapanlagi.com, 28 April 2006

Kapanlagi.com - Pejabat-pejabat departemen pertahanan Indonesia dan
Amerika Serikat sepakat untuk mendukung dan
mempertahankan kelanjutan kebijakan pencabutan restriksi penjualan senjata
serta program-program kerjasama militer lainnya
antar kedua negara.

Kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil Dialog Keamanan RI-AS
(IUSSD) ke-4 yang berlangsung 26-27 April 2006 di
Washington DC.

Pemerintah AS pada November 2005 lalu telah memulihkan kembali hubungan
militer dengan Indonesia, termasuk mencabut embargo
ekspor senjata kategori lethal. Kebijakan tersebut berdasarkan hak Deplu
AS pada Kongres dan berlaku untuk tahun fiskal 2006.

Dalam dialog ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal
Strategi Pertahanan Dephan Mayjen Dadi Susanto, sedangkan
dari pihak AS dipimpin Deputy Under Secretary of Defense Richard Lawless.

Hasil pembahasan lainnya adalah kedua delegasi sepakat bahwa prinsip kerja
IUSSD yang baru dan terevitalisasi bertujuan untuk
menguatkan dan mempertahankan demokrasi, pemerintahan yang baik dan
perlindungan HAM, sehingga akan terwujud wilayah regional
yang damai, stabil dan memiliki pertumbuhan ekonomi.

IUSSD juga sepakat untuk membahas kemungkinan dibentuknya empat kelompok
kerja dalam forum United States -Indonesia Bilateral
Defense Discussion (USIBDD).

Empat kelompok kerja (KK) tersebut adalah KK peningkatan hubungan antara
Departemen Pertahanan dan institusi militer, KK
peningkatan sumberdaya manusia dalam hal kemiliteran, KK peningkatan
peralatan militer dan KK penguatan TNI sebagai institusi
militer yang akuntabel, transparan, profesional dan disegani di kawasan.

Sementara itu Duta Besar RI untuk AS, Sudjadnan Parnohadiningrat,
menyampaikan bahwa faktor-faktor seperti perkembangan
positif dalam negeri Indonesia, meningkatnya peran Indonesia di tingkat
regional, serta semakin menguatnya hubungan bilateral
antara AS dan Indonesia, merupakan prakondisi bagi peningkatan Dialog.

"Dengan demikian kedua negara akan dapat memetik manfaat dalam upaya
bersama menciptakan kedamaian internasional, stabilitas
dan kesejahteraan," katanya.

Dialog Keamanan RI-AS merupakan forum komunikasi bilateral tahunan antara
Indonesia dan AS yang dibentuk sejak tahun 2001,
dan secara khusus membahas isu-isu keamanan. (*/lpk)

Harian Kompas, 28 April 2006
Persenjataan

---

Merauke Buat Universitas

Harian Kompas, 29 April 2006

Merauke Buat Universitas
Dipersiapkan, Pilar Kemajuan dari Indonesia Timur

Merauke, Kompas - Guna mewujudkan gagasan besar untuk menjadikan Merauke
sebagai kiblat pendidikan di Indonesia timur,
persiapan pembentukan Universitas Merauke terus dimatangkan. Diharapkan
pada awal tahun ajaran 2006/2007 rencana pembentukan
Universitas Merauke sudah terealisasi.

Terkait dengan itu, dalam waktu dekat Bupati Merauke Johanes Gluba Gepze
akan memaparkan apa yang disebutnya sebagai "ide-ide
pencerahan dari timur" itu di depan Wapres Jusuf Kalla.

"Ketika kita berpikir untuk melakukan perubahan, pertama-tama tentu harus
melalui pendidikan," katanya sesaat sebelum melepas
Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas
Fasli Jalal di Bandara Merauke, Kamis (27/4).

Menurut Yoseph YM Mahuze, Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten
Merauke, pendirian Universitas Merauke sudah merupakan
tekad pemerintah daerah sejak beberapa tahun lampau. Dalam kaitan itu,
Sekolah Tinggi Teknologi Merauke (STTMmilik Pemerintah
Kabupaten Merauke) yang telah ada sejak empat tahun lalu akan menjadi
cikal bakalnya.

Bersamaan dengan itu, sejumlah lembaga pendidikan tinggi lain yang sudah
berjalan juga dipersiapkan untuk menopang kehadiran
Universitas Merauke. Dua di antaranya adalah Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA) Karya Dharma dan Kolese Pendidikan Guru
(KPG) Khas Papua. Program-program studi yang akan dibangun pun lebih
berorientasi pada kesesuaian dengan kondisi dan
kebutuhan lokal.

Untuk tahap awal, kata Yoseph, Universitas Merauke akan terdiri atas empat
atau lima fakultas. Sebutlah seperti fakultas
teknik, pertanian, ekonomi, dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
(FKIP). Khusus untuk FKIP, pilar utamanya adalah KPG
Khas Papua yang sudah ada saat ini.

"Selain memperluas akses warga Kabupaten Merauke dan sekitarnya memperoleh
pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi,
gagasan pendirian Universitas Merauke adalah memberi andil yang besar bagi
penyiapan sumber daya manusia untuk membangun
kawasan ini," katanya.

Bagi Johanes Gluba Gepze, upaya membangkitkan ketertinggalan Papua pada
umumnya dan Merauke khususnya memang pertama-tama
harus melalui jalur pendidikan.

"Kepemimpinan juga penting, tetapi pendidikan jauh lebih penting. Kalau
cuma pemimpin yang cerdas, tetapi masyarakatnya
tidak, semua gagasan cemerlang akan percuma. Sebab, ide-ide sang pemimpin
tidak bisa dijabarkan di tingkat operasional,"
ujarnya. (ken)

---

Solar Per Liter Rp 20 Ribu, Beras Per Kilo Rp 16 Ribu

Harian Jawa Pos, 28 Apr 2006

Solar Per Liter Rp 20 Ribu, Beras Per Kilo Rp 16 Ribu
Yahukimo, Kabupaten Rawan Pangan di Papua yang Akan Dikunjungi Presiden (1)

Kabupaten Yahukimo di Papua yang akan dikunjungi presiden memang masih
sangat memprihatinkan. Akhir tahun lalu, puluhan warga
di sana mati kelaparan. Wartawan Cenderawasih Pos (Grup Jawa Pos) pekan
lalu merekam keprihatinan di Yahukimo selama tiga
hari. (Joko Suhendro-Yahukimo)

Yahukimo termasuk salah satu kabupaten di Papua yang terisolasi. Untuk
menuju ke sana, satu-satunya cara harus melalui jalur
udara. Dari Jayapura harus terbang dulu ke Wamena dengan waktu tempuh 45
menit. Dari Wamena, baru bisa ke Yahukimo.

Penerbangan reguler dari Wamena-Yahukimo hanya dilayani Merpati Twin
Otter. Itu pun seminggu sekali. Kalau tidak mau menunggu
terlalu lama, bisa mencarter pesawat. Ada tiga pesawat carteran yang
melayani rute Wamena-Yahukimo. Yakni, maskapai AMA dan
MAF yang dioperasionalkan misionaris serta Trigana.

Sebelum berangkat, wartawan koran ini sempat membayangkan bahwa kondisi di
Kota Yahukimo tak jauh berbeda dari kota kabupaten
lain di Papua. Ada pusat keramaian, satu dua pusat pertokoan, pasar, serta
banyak orang berlalu lalang.

Tapi, begitu menginjakkan kaki di Kota Dekai atau Somohai, ibu kota
Kabupaten Yahukimo, semua bayangan itu sirna. Sebab,
Dekai masih berupa hutan belantara. Benar-benar hutan belantara!

Kalaupun Dekai masih layak disebut kota, itu tak lepas dari keberadaan
beberapa bangunan seperti kantor Pemda Yahukimo. Itu
pun terbuat dari kayu biasa dan disebut rumah panggung. Selebihnya tidak
ada bangunan lain. Misalnya, rumah warga. Tidak ada
pasar, pertokoan, serta kios. Warung pun hanya tiga buah. Dua warung
menjual nasi, satu warung menjual gado-gado.

Yang namanya warung, jangan dibayangkan bangunannya dibuat permanen dari
batu bata yang disemen rapi. Warung di sana hanya
berupa tonggak-tonggak kayu apa adanya. Bagian atap hanya diberi semacam
terpal.

Tak heran, menu makanan yang dijual itu-itu saja dari hari ke hari. Selama
tiga hari menginap di Yahukimo, wartawan koran ini
menyantap menu yang sama. Pagi nasi kuning. Siang dan sore nasi ayam
ditambah sayuran apa adanya. Kadang daun singkong,
terong, serta kacang panjang.

Memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sangat sulit. Sebab, hampir semua
barang didatangkan dari Wamena. Sebagian melalui kapal
dari Merauke. Tak heran, harganya pun berlipat ganda. Khusus untuk sayur,
biasanya warga membeli langsung ke pemiliknya di
kebun dengan cara memetik sendiri. Misalnya, harga solar per liter Rp 20
ribu dan sekarung beras (25 kg) Rp 400 ribu.
Berarti, per kilo Rp 16.000.

Harga satu sak semen (40 kg) Rp 300 ribu. Makan sepiring dengan menu ayam
tanpa sayur Rp 20 ribu. Tapi, membeli cabai bisa
dilakukan dengan memetik di kebun orang yang menjual. "Misalnya, cabai,
tomat, bayam, kacang panjang, terong, dan gambas.
Seikat kacang panjang berisi sekitar 10 biji. Harganya Rp 5 ribu. Dan,
langsung dibayarkan ke pemiliknya," ujar Gasper,
seorang pegawai di Yahukimo, kepada wartawan koran ini.

Alat transportasi juga belum ada. Jangankan angkot atau ojek, kendaraan
pribadi pun sulit ditemukan. Yang ada hanya mobil
dinas, kalau tidak ya sepeda motor dinas. Mengapa mobil sangat jarang
ditemui? Sebab, hanya berjalan kaki lima sampai sepuluh
menit, kita sudah bisa mengelilingi Dekai, ibu kota Yahukimo.

Karena itu, tidak ada warga Yahukimo yang mempunyai sepeda motor, apalagi
mobil. Bukan karena tak banyak manfaatnya. Tapi,
warga Yahukimo benar-benar miskin. Wartawan koran ini menyaksikan, banyak
warga lokal yang berjalan tanpa alas kaki. Bahkan,
sebagian besar yang berlalu lalang itu hanya mengenakan cawat.

Keterbelakangan masyarakat Yahukimo bisa dilihat dari bangunan kantor
pemerintah yang umumnya terbuat dari kayu biasa yang
disebut rumah panggung. Baru tahun ini akan dibangun kantor permanen. Itu
pun masih sebatas rencana. Yakni, kantor bupati,
kantor DPRD, serta kantor dinas yang terdiri atas enam dinas. Semua
terbuat dari kayu.

Pintu dan jendelanya juga sangat sederhana. Kalaupun menggunakan kaca
nako, teralinya tidak ada. Tak ayal, suhu di
kantor-kantor itu panas. Hanya ruang kantor bupati, wakil bupati, serta
Sekda yang ber-AC. Itu pun seadanya. Lainnya hanya
ada satu dua kipas angin. Tapi, komputer tetap ada. Aliran listrik
menggunakan genset.

Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkunjung ke sana, lantas
akan diinapkan di mana? Menurut Bupati Yahukimo Ones
Pahabol, pihaknya akan memanfaatkan kantor pemda, kantor dinas, serta
barak untuk menampung presiden dan rombongan.

Karena itu, saat ini pihaknya menginstruksikan agar aparat di bawahnya
bahu-membahu menyiapkan semuanya. Termasuk,
penginapan. "Pokoknya, kami siapkan semaksimal mungkin penyambutan
rombongan presiden, meski banyak keterbatasan," tegasnya
kepada Cenderawasih Pos (Grup Jawa Pos) di kantornya di Yahukimo baru-baru
ini.

Selama tiga hari berada di Yahukimo, wartawan koran ini harus menginap di
barak pegawai negeri. Di barak itu tak terlihat
seorang pun perempuan. Semua laki-laki. Khusus barak tempat wartawan koran
ini menginap hanya diisi empat pegawai. Dua di
antaranya adalah Drs Gasper Liauw MSi dan Odie Orno SSos.

Gasper dan Odie lebih memilih hidup sendiri selama bertugas di Yahukimo.
Anak istrinya tinggal di Wamena. "Umumnya, pegawai
di sini (Yahukimo) memilih membujang lokal, Mas. Istri dan anak saya di
Wamena," kata Gasper yang menjabat Kabag Keuangan
Setda Kabupaten Yahukimo itu. Hal yang sama dilakukan Odie.

Para pegawai yang ditempatkan di Yahokimo meninggalkan keluarganya di
tempat lain seperti Wamena atau Jayapura. Sebab, di
Yahukimo, sarana dan prasarana sangat terbatas. Tidak ada toko yang
menyediakan kebutuhan sehari-hari. Fasilitas pendidikan
tidak memadai. "Bagaimana anak istri bisa dibawa ke sini, sedangkan
kondisi Yahukimo seperti ini?" ujar Gasper.

Misalnya, untuk sarana pendidikan, di Yahukimo saat ini hanya ada satu SD,
satu SMP, dan satu SMA. Selain kondisinya tak
memadai, jumlah siswanya sangat terbatas. Misalnya, untuk tingkat SMP,
yang ada siswanya baru dua kelas. SMA hanya satu
kelas. Demikian juga, banyak SD yang belum menamatkan siswanya.

Di Yahukimo juga belum ada perumahan yang bisa ditempati keluarga pegawai.
Tak heran, sulit menemui perempuan, apalagi
keluarga para pegawai. Tidak terkecuali para pejabat teras Yahukimo.
Bupati, wakil bupati, maupun sekda juga memilih menjadi
bujang lokal. "Keluarganya masih tinggal di Wamena atau Jayapura," katanya.

Tidak adanya keluarga di tempat kerja jelas menjadi beban tersendiri bagi
pegawai yang ditempatkan di Yahukimo. Misalnya,
yang dialami Gasper dan Odie. Dalam keseharian, setelah mengantor, mereka
harus berperan sebagai ibu rumah tangga. Memasak
sendiri, membikin kopi atau teh, mencuci, serta mengurusi keperluan lain.
"Kalau dibilang stres, ya stres Mas. Tapi, ini
risiko pengabdian PNS untuk bangsa dan negara ini," tegas Gasper yang
diamini Odie.

Berapa kali sebulan mereka menjenguk keluarga di Wamena? Gasper menjawab
tidak pasti. Tapi, paling lama sebulan sekali harus
menjenguk keluarga di Wamena. "Kadang sebulan bisa dua sampai tiga kali,
kalau ada keluarga sakit. Tapi, umumnya sebulan
sekali pulang. Pulang menemui keluarga merupakan upaya penyegaran,"
ungkapnya.

Pulang pergi Yahukimo-Wamena tentu berat. Sebab, ongkosnya cukup mahal
untuk ukuran seorang pegawai negeri. Sebab, sekali
jalan Yahukimo-Wamena menggunakan Merpati Twin Otter, ongkosnya Rp 250
ribu. Itu pun tidak setiap hari ada, namun seminggu
sekali. "Makanya, cari tiketnya sangat susah," ungkapnya.

Kalau ada gangguan dan Merpati tidak bisa terbang ke Yahukimo, para
penumpang harus berpatungan mencarter pesawat. "Kalau
terpaksa, kadang kami harus mencarter pesawat dengan cara patungan dengan
penumpang yang lain," jelas Gasper.

Ongkosnya tentu lebih mahal. Untuk pesawat jenis Pialatus (muat 6-7
penumpang), biaya carternya sekali jalan Rp 7,5 juta.
Kalau pesawat jenis Twin Otter yang bisa memuat 16 penumpang, ongkosnya
jauh lebih mahal. Sekali jalan, biayanya Rp 18,5
juta.

Jumlah pegawai di jajaran Pemkab Yahukimo sampai ke tingkat kampung dan
distrik saat ini mencapai 800 orang. Khusus di kantor
Kabupaten Yahukimo, pegawainya saat ini hanya 200 orang. (bersambung -
lihat ke bawah)

Harian Jawa Pos, 29 Apr 2006,

---

Bupati Prihatin, Tiga Tahun Wilayahnya Tak Tercantum di Peta
Yahukimo, Kabupaten Rawan Pangan di Papua yang Akan Dikunjungi Presiden
(2-Habis)


Di Yahukimo, hanya ada satu puskesmas. Itu pun peralatannya sangat
terbatas. Jika ada penduduk sakit parah dan puskesmas di
sana tak mampu menangani, pasien tersebut harus diterbangkan ke Wamena.
Padahal, penerbangan Yahukimo-Wamena hanya seminggu
sekali dan mahal. (Joko Suhendro-Yahukimo)

Bagi pegawai negeri yang berdinas di Yahukimo dan keluarganya di Wamena,
pulang-pergi Yahukimo-Wamena tentu sangat berat.

Sebab, ongkosnya cukup mahal untuk ukuran pegawai negeri. Sekali jalan
Yahukimo-Wamena dengan menggunakan Merpati Twin Otter,
ongkosnya Rp 250 ribu. Itu pun tidak setiap hari ada, namun seminggu sekali.
Karena itu, cari tiketnya sangat susah," ungkap Drs Gasper Liauw MSi,
Kabag Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo, yang
anak-istrinya tinggal di Wamena.

Kalau ada gangguan sehingga Merpati tidak bisa terbang ke Yahukimo, para
penumpang harus patungan mencarter pesawat. "Kalau
terpaksa, kadang kami mencarter pesawat dengan cara patungan bersama
penumpang yang lain," jelas Gasper.

Ongkosnya tentu lebih mahal. Untuk pesawat jenis Pialatus yang hanya muat
6-7 penumpang, biaya carternya sekali jalan Rp 7,5
juta. Kalau pesawat jenis Twin Otter yang bisa memuat 16 penumpang, biaya
carternya jauh lebih mahal. Sekali jalan Rp 18,5
juta.

Jumlah pegawai di jajaran Pemkab Yahukimo sampai ke tingkat kampung dan
distrik saat ini mencapai 800 orang. Khusus di Kantor
Kabupaten Yahukimo, pegawainya saat ini hanya 200 orang.

Yahukimo berasal dari nama empat suku besar di sana. Ya dari suku Yali, Hu
dari suku Hupla, Ki dari suku Kimial, dan Mo dari
suku Momina.

Kabupaten Yahukimo terdiri atas tujuh distrik, 200 kampung, dengan jumlah
penduduk 175 ribu-200 ribu jiwa. Luas wilayah
kurang lebih 17 ribu km2. Topografi kabupaten bervariasi. Ada yang
terletak di dataran rendah, sedang, sampai tinggi. Dekai,
ibu kota Yahukimo, terletak antara 600 meter sampai 1.000 meter di atas
permukaan laut.

Kabupaten Yahukimo relatif baru, hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya, 12
April 2003. Letaknya pun terisolasi. Karena itu,
tak heran bila Yahukimo belum masuk peta Provinsi Papua, apalagi peta
Indonesia. "Yahukimo ini betul-betul terisolasi. Tidak
ada sarana dan prasarana. Masih berupa hutan belantara. Tak heran, dalam
peta Papua pun, Yahukimo belum masuk. Jadi, dicari
di mana pun, Yahukimo tidak ada," kata Bupati Yahukimo Ones Pahabol SE MM
kepada Cenderawasih Pos (Grup Jawa Pos) di rumah
dinasnya, Yahukimo, belum lama ini.

Fasilitas publik pun sangat minim dengan kondisi memilukan. Misalnya,
pelayanan kesehatan. Di sana, hanya ada satu puskesmas.
Itu pun tak bisa rawat inap. Kalau ada pasien gawat, harus dirujuk ke
Wamena atau ke Jayapura. Ini berarti harus naik pesawat
ke Wamena, baru ke Jayapura. Selain ongkosnya mahal, tidak setiap hari ada
penerbangan ke sana.

Begitu juga masalah air bersih. Sangat memprihatinkan. Listrik hanya
memakai genset. Antara siang dan malam, genset yang
dipakai harus digilir. Pesawat telepon pun tidak ada, kecuali di kantor
bupati. Itu pun dengan memasang telepon satelit
(vsat). Memang Telkomsel sudah sampai di sana. Tapi, jika cuaca buruk,
tidak ada sinyal. Selama tiga hari di sana, HP
wartawan koran ini tak ada sinyal.

Bisa dibayangkan, jika kondisi ibu kota kabupaten saja seperti itu,
apalagi distrik dan kampung. Pasti jauh lebih buruk. Saat
wartawan koran ini mengikuti kunjungan Bupati Yahukimo Ones Pahabol ke
sebuah distrik persiapan di Panggema, terasa sekali
keterbelakangan distrik itu.

Pakaian yang menempel di badan warga Panggema tampak tidak karu-karuan.
Bukan hanya lusuh. Pakaian yang mereka kenakan juga
sobek di sana-sini. Sangat memprihatinkan. Padahal, warga sedang menyambut
kedatangan seorang bupati. Masih banyak warga di
sana yang hanya mengenakan koteka dengan kaki telanjang.

Karena itu, untuk memajukan Yahukimo, langkah pertama, Pahabol minta ada
perubahan peta Indonesia dan Provinsi Papua.
Khususnya untuk memasukkan Kabupaten Yahukimo dalam peta itu. "Harus ada
pemetaan ulang karena Yahukimo itu ada. Baik
wilayahnya maupun penduduknya," pinta Pahabol.

Menurut dia, pemetaan ulang itu penting karena Distrik Ninia, Distrik
Anggruk, dan Distrik Kurima sudah ada dalam peta. Tapi,
ibu kota Kabupaten Yahukimo Dekai sendiri malah tidak ada. Diakui, sebelum
Kabupaten Yahukimo terbentuk, Dekai memang hanya
sebuah kampung kecil yang penduduknya sangat jarang. Jadi, wajar bila
Yahukimo tak masuk dalam peta Provinsi Papua, apalagi
Indonesia.

Untuk mengelola potensi pertanian secara maksimal, Pemkab Yahukimo akan
mengundang para transmigran. Persentase penduduk
lokal 70-80 persen, sedangkan pendatang (transmigran) 20-30 persen.
"Transmigran dari luar akan diupayakan mereka yang sudah
punya keterampilan di bidang pertanian," kata Bupati Pahabol.

Transmigran yang punya keterampilan bertani itu diharapkan memberikan
contoh kepada penduduk pribumi. "Lokasi itu nanti kita
namai daerah transmigrasi. Di situ akan terjadi pembauran antara petani
pribumi dan petani pendatang," jelasnya.

Yahukimo perlu pendatang karena masyarakat pribumi belum mengerti cara
bertani dan berkebun yang baik. "Masyarakat Yahukimo
merupakan petani tradisional," lanjutnya.

Pahabol mencontohkan terjadinya rawan pangan atau gagal panen beberapa
waktu lalu, yang menyebabkan kelaparan di beberapa
distrik pegunungan Yahukimo. Ini akibat kesibukan masyarakat dalam
pilkada. Sampai-sampai warga lupa menggarap lahan
pertaniannya. Ketika stok pangan (baca ubi jalar) habis, tak ada lagi
hasil panen. Sebab, mereka lupa tanam tadi. Akibatnya
fatal. Terjadi kelangkaan ubi jalar (betatas) sebagai makanan pokok warga
sehingga timbullah kelaparan. "Kita harapkan hal
itu tak terulang lagi. Karena itu, kami perlu transmigrasi campuran tadi,"
ujarnya.

Di wilayah selatan Yahukimo, ada sungai besar, yakni Sungai Brasa dan
Sungai Seng Solo. Dua sungai itu bisa dilayari kapal
pengangkut barang berkapasitas 200 ton hingga ke perbatasan Kabupaten
Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digul, serta
bisa ke Kabupaten Merauke yang notabene menjadi lumbung padi Provinsi Papua.

Saat ini, Pemkab Yahukimo sudah mulai membuka dan memperlebar Bandara
Dekai (Yahukimo). Pelebaran bandara yang saat ini baru
bisa didarati pesawat sebesar Twin Otter itu akan dipercepat. "Kita
harapkan September atau Oktober depan sudah rampung.
Paling lambat awal 2007 harus sudah bisa difungsikan. Kami berharap
Hercules atau pesawat yang lain bisa mendarat di Bandara
Dekai sehingga memudahkan masuknya arus barang," kata bupati.

Untuk rencana itu, lewat APBN, pemerintah pusat juga sudah setuju. Bahkan,
Jakarta sudah minta nama, tapi nama bandara baru
yang akan dibangun itu masih didiskusikan di Yahukimo. Jakarta setuju
rencana tersebut karena Yahukimo dinilai rute paling
cocok untuk pendaratan pesawat besar. Pahabol mengaku sudah berkonsultasi
dengan seorang kapten pilot Merpati Boeing 737,
bahwa Yahukimo memang memiliki potensi rute pesawat besar yang paling tepat.

"Yahukimo cocok untuk dijadikan daerah transit. Rute yang paling cocok
adalah Timika-Yahukimo-Merauke-Jayapura. Kemudian,
Jayapura-Merauke-Yahukimo-Timika. Selanjutnya, rute
Biak-Jayapura-Merauke-Yahukimo-Timika. Itu rute yang tepat dan paling
realistis serta strategis. Kalau rute Timika-Jayapura atau Biak-Jayapura,
itu buang-buang uang (bahan bakar). Nah, karena
itulah pemerintah pusat siap membantu," paparnya.

Bahkan, Wapres Jusuf Kalla juga sudah menyetujui pengadaan satu pesawat
jenis Pilatus dengan harga Rp 17,5 M untuk Yahukimo.
Dalam waktu tidak lama lagi, pesawat itu akan datang di Yahukimo.
"Keberadaan pesawat ini tentu sangat menolong," katanya.

Jika pesawat Pilatus yang bisa memuat 700-1.000 kg itu tiba, akan sangat
menolong daerah-daerah pedalaman, yakni
distrik-distrik di pegunungan.

Yahukimo juga butuh kapal. Menurut Bupati Pahabol, gubernur Provinsi Papua
sudah memberikan bantuan Rp 9 M untuk membeli
kapal dengan kapasitas 200 ton. Kapal tersebut diperkirakan tiba Mei
mendatang. "Kapal berkapasitas 200 ton itu tentu sangat
menolong warga Yahukimo. Untuk sementara, kapal itu akan menjadi tulang
punggung masuknya arus barang ke Yahukimo.
Barang-barang yang diangkut tersebut berasal dari daerah Merauke dan
Timika," ungkap pejabat yang belakangan semakin rajin
turun ke daerah-daerah terkait kunjungan Presiden SBY ke Yahukimo yang
dijadwalkan Juni-Juli nanti. (*)

---


Harian Suara Pembaruan, 29 April 2006

Wabah Muntaber Serang Jayawijaya,153 Meninggal/Ratusan Warga Wamena Tewas
Akibat Muntaber

[JAYAPURA] Sedikitnya 153 orang meninggal dunia akibat wabah muntah-muntah
dan berak (Muntaber) yang menyerang sembilan
distrik (kecamatan,red) di Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Distrik yang diserang wabah Muntaber yakni Jayawijaya yakni Kurulu,
Hom-Hom, Musatfak, Wamena, Pugima, Assolokobal, Bolakme,
Asologaima, dan Hubikosi. Kejadian Luar Biasa (KLB) ini sudah terjadi
sejak 16 Maret lalu.

"Dari 9 wilayah yang terkena wabah muntaber itu, distrik Kurulu paling
banyak jumlah penderitanya yaitu 1.930 orang dan yang
telah meninggal dunia 103 orang. Sedangkan Assolokobal adalah daerah yang
sedikit penderitanya yaitu 47 orang dengan korban
meninggal 2 orang, "kata Dr Bery Wopari, dari Sub Dinas Bina Pemberantasan
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi Papua, saat dihubungi Pembaruan, Sabtu (29/4) malam, di Wamena.

Dikatakan, sampai dengan tanggal 25 April 2006 setelah kita melakukan
pendataan ulang ada 141 orang meninggal yang kami
temukan di lapangan dan 12 meninggal di RSUD Wamena.

Sedangkan penderita muntaber kini mencapai 2.090 orang yang kita temukan
di lapangan. "Dalam rangka menghindari wabah
muntaber ini, untuk sementara masyarakat dilarang pindah dari satu kampung
ke kampung lain dan juga tidak mengkonsumsi daging
babi," ujarnya. [ROB/GAB/W-8]

Tempo Interaktif, 27 April 2006 | 05:41 WIB

Ratusan Warga Wamena Tewas Akibat Muntaber

TEMPO Interaktif, Jayapura:Wabah muntaber yang terjadi sejak satu bulan
lalu di Kabupaten Jayawijaya, Papua, telah menewaskan
sekitar ratusan warga. Korban rawat inap sejak tanggal 16 Maret lalu
hingga kemarin di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena
mencapai 692 pasien.

"Hari ini di Kampung Ibele ada sekitar 25 orang yang meninggal dunia
akibat muntaber itu," jelas dr Vivian, Direktur RSUD
Wamena, ketika dihubungi Tempo kemarin.

Wabah tersebut melanda beberapa distrik di wilayah Kabupaten Jayawijaya,
yakni Distrik Kurulu, Assologoima, Wamena Kota,
Musafat, Ubikosi, dan Muliama.

Menurut dr Vivi, rata-rata pasien dirawat sekitar dua-tiga hari untuk
memulihkan cairan tubuhnya. "Hari ini ada 25-30 pasien
yang baru masuk, mereka ada di UGD dan masih diinfus," katanya. Dari hasil
laboratorium yang dikirim ke Surabaya, wabah
mematikan ini disebabkan oleh kolera. Para korban tewas rata-rata
mengalami mencret sejak pagi hingga sore hari dan kehabisan
cairan tubuh.

Banyak distrik yang dilanda wabah tersebut tidak dapat dijangkau oleh
transportasi, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki
atau harus menyewa pesawat untuk sampai di distrik tersebut, sehingga
tenaga medis kesulitan mencapai tempat itu. (lita
oetomo)


---

Radar Timika, 29 Maret 2006

Sebanyak 265 warga Mimika diserang TBC
Sembilan diantaranya dilaporkan sudah meninggal dunia

TIMIKA-Bukan saja virus AIDS dan malaria yang mengancam hidup warga
Mimika, ternyata penyakit infeksi paru-paru atau yang
lebih dikenal dengan penyakit TBC (Tubercullosiss) cukup ganas juga
menyerang warga di tanah Amungsa ini.

Data yang diperoleh Radar Timika di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Mimika, menjelaskan sudah tercatat 265
warga Mimika terserang penyakit TBC tersebut dan tercatat sembilan orang
sudah meninggal dunia.

Bagian TB dan Kusta Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Mimika, Kusmantoro
kepada Radar Timika di ruang kerjanya, Jumat (28/4)
menyatakan, pada triwulan pertama 2006 saja, jumlah penderita TBC sebanyak
44 orang.

Sementara itu penderita yang masih menjalani perawatan medis sejak tahun
2005 hingga saat ini sebanyak 221 pasien.

Pendataan tersebut, kata Kusmantoro, hasil kerjasama Dinas Kesehatan dan
KB Kabupaten Mimika dengan Malaria Control (Malcon).
Dikatakan, perbandingan jumlah penderita dalam empat triwulan tahun 2005
dan triwulan pertama tahun 2006 dibanding jumlah
penderita tahun 2004, mengalami peningkatan.

Pada tahun 2004, sedikitnya 218 warga Mimika menderita TBC. Dari jumlah
tersebut, yang menjalani perawatan medis dan sembuh
sebanyak 155 penderita. Sementara yang belum sembuh 63 penderita, dan yang
meninggal dunia tiga orang. Ada juga yang tidak
melanjutkan proses pengobatan sebanyak 21 penderita.

Selanjutnya pada tahun 2005 jumlah penderita 221 orang (masih berobat
hingga saat ini). Dari jumlah tersebut, yang sudah
mencapai tahap penyembuhan 90 orang, sedangkan sembilan orang diantaranya,
sudah meninggal dunia.

Kumantoro menjelaskan, penyakit TBC bukan penyakit kutukan atau penyakit
turunan. Namun merupakan suatu jenis penyakit yang
disebabkan oleh kuman Mycrobacterium Tuberculosis yang menyerang paru-paru
melalui pernapasan.

Adapun proses pengobatan membutuhkan waktu yang cukup lama yakni 6 hingga
8 bulan. Kata dia, empat jenis obat yang saat ini
digunakan medis menyembuhkan para penderita TBC yakni Isoniasid (H),
Rifampiasin (R), Pirasinamid (Z) dan Etambutol (E).(fan)

Harian Cenderawasih Pos, 28 April 2006

---

Papua, "PR" yang Tak Pernah Selesai

Harian Sinar Harapan, 01 Mei 2006
Laporan Khusus
Papua, "PR" yang Tak Pernah Selesai
Oleh Fransisca Ria Susanti/ Emmy Kuswandari

Pengantar Redaksi: Indonesia masih memiliki "PR" yang harus diselesaikan,
setelah Aceh berhasil memasuki masa damai dengan
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dengan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) Agustus lalu. "PR" ini bernama
Papua. Sejumlah solusi diusulkan dan sejumlah kebijakan bahkan sudah
dibuat. Namun seberapa jauh solusi ini punya makna luas
bagi rakyat  dan bukan segelintir elite- masih dipertanyakan. Liputan
khusus kali ini menyoroti perkembangan penyelesaian
konflik di bumi Cenderawasih tersebut.

JAKARTA  Sebuah rekomendasi untuk penyelesaian masalah Papua muncul
pertengahan Maret lalu dengan judul menarik: "Peace in
Papua:Widening a Window of Opportunity". Laporan ini ditulis Blair A King
dan dikeluarkan oleh The Council on Foreign
Relations, sebuah organisasi independen yang berbasis di Amerika Serikat.

Meski organisasi ini tegas-tegas mengaku tak punya afiliasi dengan
pemerintah AS, namun sejumlah studinya sering menjadi
rujukan kebijakan AS. Jadi, meski sejumlah rekomendasi Papua lainnya juga
sudah cukup banyak, rekomendasi versi King ini
cukup menarik untuk disimak.

Rekomendasi ini di-"ekspose" oleh media massa di Indonesia berbarengan
dengan pemberian suaka 42 warga Papua oleh pemerintah
Australia dan pascainsiden di depan kampus Universitas Cendrawasih yang
merenggut empat jiwa. Karena itu, jika menyimak
poin-poin dari rekomendasi ini, kita akan berpikir seberapa jauh masalah
Papua akan bergulir menjadi isu internasional.
Terlebih lagi, rekomendasi ini tak hanya ditujukan bagi pemerintah
Indonesia, tapi juga pemerintah AS, Uni Eropa dan kelompok
negara maju seperti Jepang dan Australia serta anggota ASEAN.

Secara garis besar, laporan yang dibiayai oleh The Carnegie Corporation
yang berbasis di New York ini menganjurkan pemerintah
Indonesia untuk menyelesaikan masalah Papua dengan mengikuti jejak
penyelesaian Aceh. Artinya, perlu digelar dialog antara
pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat Papua.

Implementasi otonomi khusus menjadi syarat mutlak proses damai untuk
Papua. Menariknya, laporan ini juga merekomendasikan
agar sejumlah negara maju dipelopori oleh AS- terlibat dalam solusi damai
ini. Salah satunya adalah mendorong negara-negara
maju tersebut memberi bantuan dana dan teknis senilai 50 juta dollar AS
per tahun selama 10 tahun untuk Papua. Dana ini
diharapkan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan administrasi publik,
reformasi hukum dan kepolisian, membantu kelompok
masyarakat sipil mengawasi pelanggaran hak azasi manusia (HAM) maupun
tindak kekerasan, dan sebagainya.

Dan guna mengoordinasikan hal ini, King mengusulkan agar perwakilan
komunitas internasional di Jakarta yang dipimpin oleh
duta besar AS membentuk kelompok kerja internasional setingkat duta besar
di Papua. Selain negara maju (AS, Uni Eropa,
Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru), kelompok kerja ini
juga beranggotakan perwakilan World Bank, Asia
Development Bank dan UNDP.

Namun seolah menjawab rekomendasi ini, beberapa hari setelah laporan ini
muncul, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda
menegaskan bahwa penyelesaian Papua tak akan melibatkan pihak luar. Benak
para pejabat dan politisi Indonesia masih dipenuhi
"momok" Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang jika diminta lagi oleh
rakyat Papua akan membuat Indonesia kehilangan
teritori wilayah paling timur tersebut.

Tak Gampang
Dalam analisis pengamat sosial dan politik, George Junus Aditjondro,
permasalahan Papua jauh lebih kompleks dibanding Aceh.
Banyaknya suku, wilayah yang luas, ekosistem yang berat, dan adanya
gerakan pembebasan Papua membuat wilayah ini mudah pecah
dalam konfik horizontal.

Senada dengan King, George menilai perlakuan pemerintah Indonesia terhadap
Papua terkesan rasis. Ras Melayu yang menjadi
kelompok mayoritas di Indonesia masih sulit menerima ras Melanesia yang
menjadi penghuni asli pulau Papua. "Bangsa Indonesia
itu kan bangsa yang rasis. Ada dua jenis rasisme di Indonesia, rasisme
ekonomi terhadap orang-orang Tionghoa dan rasisme
biologis terhadap orang yang berkulit lebih gelap dan lebih keriting,"
ungkapnya.

Karena itu, ia menilai, penyelesaian masalah Aceh bisa lebih cepat
dibanding Papua karena masyarakat di Aceh adalah Melayu
dan gerakan pembebasannya juga cukup solid dibanding dengan gerakan serupa
di Papua. Sebagai Serambi Mekkah, Aceh juga
mendapat perhatian besar dari kalangan negara-negara Islam yang punya
kekuatan petro dolar luar biasa. Sehingga Indonesia
bisa lebih terbuka terhadap "intervensi asing". Sementara dukungan untuk
Papua hanya pasifik selatan, yang bukan
pemain-pemain cukup berarti dalam politik internasional.

Pendapat ini agak berbeda dengan King yang melihat bahwa "sikap terbuka"
Indonesia terhadap pihak asing dalam penyelesaian
Aceh "dipaksa" oleh datangnya bencana tsunami. Selain itu, Aceh tak
memiliki catatan "Pepera" yang sempat membuat ciut nyali
otoritas Jakarta.

Namun kini terkait dengan insiden pemberian visa 42 warga Papua oleh
Australia- Indonesia sepertinya akan kembali "dipaksa"
untuk membuka diri terhadap "intervensi asing". Menurut George, tindakan
pengiriman 43 warga Papua ke Australia (hanya satu
yang tak mendapatkan visa-red) bukan sesuatu yang spontan. Tindakan ini
sudah diperkirakan karena akan menyeret Australia dan
secara tidak langsung menyeret Amerika juga.

Direktur Pusat Kajian Amerika dari Universitas Indonesia, Suzie Sudarman,
menilai, jika AS dan sejumlah negara lain- benar
berniat campur tangan dalam penyelesaian Papua, maka itu bukan hal baru.
Menurutnya, AS seperti halnya Australia- memiliki
ciri liberal yang melekat pada negara-negara Anglo Saxon. Dimana ciri
tersebut "memaksa" mereka memperhatikan tiga poin utama
dalam melihat kondisi suatu wilayah.

Pertama, sisi yang lebih melihat pada perihal negatif, seperti penindasan
dan penganiayaan. Kedua, sisi yang lebih melihat
pada faktor keterpenuhan kesejahteraan. Ketiga, soal penghargaan terhadap
hak warga negara dan perwakilan. Jika salah satu
dari ketiga hal ini mereka lihat, maka mereka merasa "berhak" ikut campur
sebagai "juru selamat".

Tentu saja, tak pernah ada makan siang gratis. Tindakan "penyelamatan" ini
selalu akan disertai dengan motif ekonomi dan
politik. Tak heran jika pengakuan AS dan Australia soal NKRI sebenarnya
hanya tataran normatif. Di tingkatan praksis, selalu
ada upaya untuk mengegolkan kepentingan ekonomi dan politik mereka.

Bermain di "Dua Kaki"
AS, dalam kaca mata Suzie, akan selalu bermain di "dua kaki". Hal sama
diikuti oleh Australia yang menjadi sekutu terdekat AS
di kawasan Asia Tenggara. "Sebagai superpower yang punya kepentingan
politik, AS akan selalu bermain di antara yang berkuasa
dan oposan. Dua-duanya akan dikasih duit," ungkapnya.

Ia bahkan menilai AS telah menjadi sebuah negara imperium. Bedanya dengan
imperium masa lalu, imperium AS bersifat informal.
Tujuannya adalah memperluas pasar bebas dengan argumen demokrasi.

Namun, Suzie menganaliis, perkembangan pasar bebas akhir-akhir ini telah
membuat AS tidak nyaman. Perluasan globalisasi
membuat nasional AS juga merasa terancam. Karena itu, dalam perkembangan
lanjut, AS menjadi lebih bersifat imperialis. AS
akan selalu melihat peluang di wilayah lain untuk menjaga agar kepentingan
dalam negerinya tidak roboh.

George sendiri melihat, dari sisi investasi, Papua telah lama menjadi
incaran AS. Namun negara adidaya ini ternyata tak
sendiri. Republik Rakyat China kini menjadi pesaingnya. Sejak kolapsnya
Uni Soviet, pertarungan perebutkan pasifik selatan
bukan lagi hanya antara AS dan Rusia, tetapi juga AS dan China.

Karena itu, dukungan Amerika terhadap gerakan di Papua lebih didasari pada
kepentingan untuk mengamankan investasi yang
dibangun AS di daerah tersebut. Jeratan ini, menurut George, membuat
masyarakat Papua tidak siap dengan strategi pembangunan
alternatif. Jebakan untuk masuk dalam kapitalisme global membuat mereka
selalu tergantung dengan investor besar.

Padahal, menurutnya, lebih baik Papua melihat China yang bereksperimen
dengan strategi pembangunan dari usaha kecil menengah,
atau melihat ke Tanzania dan Burma "Itu yang mestinya intelektual Papua
lakukan, jangan selalu melihat AS," ujarnya. n

Harian Sinar Harapan, 01 Mei 2006
Laporan Khusus

---

Jejak Eksploitasi di Bumi Cendrawasih

JAKARTA  Potensi sumberdaya mineral dan energi di Provinsi Papua telah
dikenal luas oleh masyarakat internasional sebelum
perang dunia kedua. Pada awalnya minyak bumi merupakan komoditas yang
paling menarik untuk dieksploitasi.

Seorang geologist yang bernama J.J Dozy dalam ekspedisinya pada tahun 1936
ke Pegunungan Tengah dalam upaya pencarian minyak
bumi, menemukan sebuah bukit berbentuk seperti gigi setinggi 131 yang kaya
akan unsur tembaga. Kemudian ia mengambil sampel
untuk di kirim ke Universitas Leiden di Belanda. J.J Dozy menamakan bukit
tersebut Erstberg yang artinya Gunung Bijih. Pada
tahun 1960 publikasi J.J Dozy tersebut dibaca oleh Fobes Wilson dari
Freeport Sulphur Co yang segera tertarik dengan temuan
itu.

Pada 7 April 1967 dengan legitimasi UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal
Asing- ditandatangani Kontrak Karya antara
pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran Inc. Freeport mempunyai hak
ekslusif untuk mengelola daerah konsensi 10 x 10 Km2
atau seluas 100 km2 di sekitar Ertsberg. Sejak saat itulah pertambangan
modern dimulai di Provinsi Papua.

Data dari Dinas Pertambangan dan Energi Papua mencatat, pada Desember 1967
dimulailah pemboran untuk melakukan studi
kelayakan. Studi ini selesai dua tahun kemudian dan dilanjutkan dengan
melakukan tahap kontruksi pada 1969 - 1972. Pada tahun
1972, dimulailah pengapalan konsentrat tembaga untuk pertama kalinya ke
Hibi Jepang dan sejak saat itu Papua menjadi
pengekspor konsentrat tembaga. Produksi Freeport pada saat itu baru
mencapai 8.000 ton bijih/hari, kemudian meningkat menjadi
18.000 ton bijih/hari.

Selama tahun 1967 - 1988, Freeport menemukan sejumlah endapan tembaga
dalam skala kecil seperti Gunung Bijih Timur,
Intermediate Ore Zone (IOZ), Deep Ore zone (DOZ), dan DOM.

Pada tahun 1988, Freeport menemukan cebakan endapan tembaga dan emas
dengan kadar yang cukup ekonomis dengan cadangan lebih
dari 400 MT yang merupakan endapan tunggal tembaga terbesar. Untuk
mengembangkan potensi tersebut diperlukan investasi besar,
sehingga diperlukan adanya jaminan perpanjangan kontrak karya. Maka pada
30 Desember 1996 ditandatanganilah perpanjangan
kontrak karya dengan pemerintah Indonesia.

“Booming” Investasi
Keberhasilah Freeport memicu perusahaan lain untuk menanamkan modalnya di
Papua. Sehingga mulai 1996 terjadi ”booming”
investasi pertambangan di Papua.

Hingga akhir tahun 2000, paling tidak terdapat 22 perusahaan pemegang
kontrak karya, lima perusahaan kuasa pertambangan dan
tiga perusahaan di bidang pengusahaan batubara melakukan eksplorasi di Papua.

Dalam UU No 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, investasi asing
di bidang pertambangan umum dilakukan melalui
penerapan sistem kontrak karya. Perjanjian kontrak karya secara khusus
memberi hak tunggal kepada investor untuk melakukan
penelitian sumber daya mineral yang terkandung dalam wilayah kontrak
karya, dan kemudian menambang, mengolah dan memasarkan
endapan mineral yang ditemukan. Hak tunggal ini diberikan sebagai
konsekuensi atas kesediaan menanggung risiko atas
pelaksanaan kegiatan eksplorasi dimana risiko kegagalannya sangat tinggi,
di samping pemenuhan pembayaran pajak dan kewajiban
lainnya.

Keputusan Jakarta
Selama ini, semua keputusan mengenai pengusahaan pertambangan selalu
dilakukan di Jakarta atau oleh pemerintah pusat. Peranan
pemerintah daerah hampir tidak ada. Hal ini menimbulkan adanya
ketidakadilan di dalam pembagian hasil dari pengusahaan sumber
daya mineral tersebut. Padahal hampir semua akibat yang ditimbulkan oleh
adanya aktivitas tersebut dipikul seluruhnya oleh
pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan.
Hal ini sering menimbulkan konflik sosial dan
ketidakstabilan keamanan di sekitar lokasi kegiatan tambang.

Dengan adanya UU Otonomi Daerah dan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
memberikan kesempatan luas bagi pemerintah daerah,
khususnya pemerintah Provinsi Papua untuk membuat kebijakan yang lebih
adil, baik bagi masyarakat pemilik hak ulayat,
pemerintah daerah maupun bagi perusahaan itu sendiri. Era konsep
pertambangan barupun dimulai di Provinsi Papua.

Pada saat ini tercatat 11 wilayah kuasa pertambangan baru telah diberikan
oleh Gubernur Provinsi Papua dengan total luas
355.000 ha, umumnya untuk bahan galian emas dan batubara. Iuran
penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan,
penjualan dibayar kepada pemerintah daerah (berbeda dengan sebelumnya
dibayarkan pada pemerintah pusat), seterusnya pembagian
perimbangan keuangan akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Sampai dengan akhir tahun 1999 di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24
Wilayah Kontrak Karya (KK) dan 3 Wilayah Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta 4 Wilayah Kuasa
Pertambangan (KP).

Berhubung krisis multi dimensi yang terjadi secara nasional, tampaknya
mempengaruhi pertumbuhan iklim investasi pertambangan
umum di Provinsi Papua. Kondisi bahkan menyebabkan investasi pertambangan
umum hingga tahun 2000 terhenti. Pada tahun 2001
sebanyak 17 wilayah KK dan KP masih tersisa dalam tahap penyelidikan umum/
eksplorasi dengan status suspensi (penundaan
kegiatan sementara) dan 1 perusahaan eksploitasi ( PT. Freeport Indonesia ).

Sejak tahun 2002 investasi di bidang pertambangan umum mulai giat kembali
dengan tidak memberlakukan izin pertambangan dalam
bentuk wilayah KK seperti sebelumnya. Perizinan yang diberlakukan adalah
KP yang nampaknya lebih menarik. (emmy kuswandari)

Harian Sinar Harapan, 01 Mei 2006

---

Meredam Anarki dengan Formula "Helsinki"

Harian Sinar Harapan, 01 Mei 2006
Laporan Khusus

Meredam Anarki dengan Formula "Helsinki"
OlehTutut Herlina

JAKARTA  "Kapan pembahasan RUU itu (Rancangan Undang -Undang Pemerintahan
Aceh  red) selesai ? Nanti setelah itu ganti kita
ya
," kata Michael Manufandu, mantan Wali Kota Jaya Pura saat bertemu
dengan anggota Komisi VIII DPR Ahmad Farhan Hamid, di
ruang VIP, Bandara Sentani, Jayapura, pekan lalu.

Michael yang saat ini menjabat sebagai Deputi Menteri Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu punya keinginan
kelak Papua akan mendapat penyelesaian seperti Aceh. Memiliki sebuah
Undang Undang (UU) seperti dalam RUU PA yang saat ini
sedang dibahas oleh DPR. Pembuatan UU PA merupakan amanat dari nota
kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) dan pemerintah di Helsinki, Finlandia bulan Agustus lalu.

Dalam RUU itu, Aceh berhak atas semua kewenangan, kecuali enam kewenangan
yang menjadi urusan pusat, yakni politik luar
negeri, agama, hukum, pertahanan, moneter dan fiskal. Yang utama, provinsi
yang terletak di ujung pulau paling barat
Indonesia itu juga diberi hak penguasaan atas ekonomi.

Harapan Michael tersebut bukan berlebihan. Seperti juga Aceh, tanah Papua
sangat kaya akan sumber daya alam dan hutan. Namun
sebagian besar masyarakat di pulau paling timur Indonesia itu masih berada
dalam kemiskinan  yang paling kentara ada di
daerah yang letaknya di Pegunungan Tengah Papua.

Penduduk di daerah itu masih banyak yang menggunakan pakaian modern
seadanya, tanpa alas kaki. Bahkan, beberapa laki-laki di
daerah itu masih ada yang telanjang. Begitu pula dengan perempuannya yang
hanya menggunakan rok dan membiarkan dadanya
terbuka.

Anak-anak sekolah juga masih banyak yang tanpa seragam dan sepatu.
Parahnya, banyak guru di wilayah itu yang tidak digaji,
sehingga sering kali kegiatan belajar mengajar terhenti. Sedangkan yang
balita terkadang dibiarkan menjalani hidup
sehari-hari tanpa sehelai benang sedikitpun di tubuhnya.

Sementara itu, untuk mempertahankan hidup, mereka masih banyak
mengandalkan alat-alat tradisional. Misalnya, untuk memanggang
babi dan ubi, mereka hanya menggunakan api yang dihasilkan dari batu.
Meneguk air dari sungai yang mengalir, bersama-sama
dengan babi yang mereka pelihara. Tak pelak sederet jenis penyakit
menghampiri mereka. Contohnya, penyakit muntaber yang
baru-baru ini mewabah di Kabupaten Jaya Wijaya.

Kesenjangan Ekonomi
Apa yang terjadi di Papua itu, menurut Bupati Puncak Jaya Ely Renmaur,
telah menjadi pemicu bagi anak-anak di Papua untuk
meneriakkan kata merdeka yang terkadang diikuti aksi anarki. Terlebih
lagi, daerah itu pada umumnya terisolasi, sumber daya
manusia (SDM)-nya rendah, transportasi dan komunikasi terbatas, dan pola
pertanian sebagai mata pencaharian pokok bersifat
tradisional.

Meski demikian, keinginan merdeka itu masih bisa dihilangkan. Syaratnya,
kata Ely, pemerintah pusat mempercepat pembangunan
di Papua dan tidak menjawabnya dengan kekerasan.

Donald K Emmerson dari Stanford University, Amerika Serikat, dalam bukunya
yang berjudul Indonesia Beyond Soeharto terbitan
tahun 2000 memandang, latar belakang munculnya gerakan "sakit hati" di
Papua tidak jauh berbeda dengan Aceh. Pekik
kemerdekaan di wilayah tersebut sebenarnya terjadi karena adanya
kesenjangan ekonomi antara masyarakat dengan perusahaan yang
mengelola sumber daya alam.

Bumi Cendrawasih itu kaya akan sumber daya alam, tetapi perekonomian dan
infrastrukturnya tertinggal dari wilayah Indonesia
lainnya, termasuk Aceh. Seperti juga Aceh, kebanyakan buah  pendapatan 
dari sumber daya daerah Papua dinikmati di luar,
terutama Jawa. Masyarakat di sana pada akhirnya insaf akan perbedaan besar
antara kawasan yang menarik keuntungan dan daerah
yang terbelakang.

Namun, potensi pembentukan solidaritas penduduk  yang mayoritas agamanya
Kristen  di wilayah itu dibatasi oleh keragaman
populasi yang terpencar-pencar. Dua juta penduduk Papua tersebar di daerah
yang secara teritori luasnya tujuh kali wilayah
Aceh.

Selain itu, migran berskala besar yang menyerbu Papua dari pulau-pulau
lain, terutama Jawa, yang tertarik oleh peluang
mengekspolitasi sumber daya lokal telah memperumit kemampuan etnis Papua
untuk menyamakan kepentingan mereka dengan
kepentingan seluruh masyarakat yang menempati daerah itu. Selain bahasa,
kawasan pegunungan asli juga membatasi kemampuan
Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memobilisasi para penduduk dalam
sebuah front kesatuan menentang Jakarta.

Berdasarkan asumsi itu, maka permasalahan di Papua bisa diselesaikan jika
Jakarta bersedia menyalurkan kembali penghasilan
yang bersumber dari kekayaan alam di wilayah tersebut ke provinsi yang
berhak mengontrol urusannya sendiri. Dalam hal ini
kekayaan alam yang membuat kemerdekaan semakin bergelora mungkin dapat
dinegosiasikan, asalkan, pusat kekuasaan politik
Jakarta  bersedia melucuti dominasinya. Terlebih lagi, di Papua pun
oposisi terhadap Jakarta dipimpin oleh orang-orang yang
kebanyakan berhasrat menempuh jalan damai.

Sebab, dengan membiarkan kesenjangan ekonomi, Jakarta sebenarnya tanpa
sadar telah menstimulasi perkembangan gerakan
kemerdekaan. Pertikaian mengenai hak atas tanah dan polusi industrial akan
terus bermunculan dan berpotensi menimbulkan
ketidakstabilan. n

Harian Sinar Harapan, 01 Mei 2006

---

RAPBD Papua 2006 Tidak Berdayakan Ekonomi Masyarakat
Oleh Odeodata H Julia

Jayapura  Institute for Civil Society Strengthening (ICS/Institut untuk
Penguatan Masyarakat Sipil) Papua menilai RAPBD Papua
2006 tidak memberdayakan ekonomi kemasyarakatan. Sasaran anggaran tersebut
lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi
aparatur daerah.

Direktur Eksekutif ICS Provinsi Papua Budi Setyanto mengatakan dalam RAPBD
2006, Pemerintah Provinsi Papua sebenarnya telah
mengarah pada upaya mengatasi permasalahan ekonomi di Papua dengan
memberikan anggaran bidang ekonomi sebesar Rp 165,81
miliar.

Namun, sasaran anggaran tersebut bukan untuk memberdayakan ekonomi rakyat,
melainkan lebih berorientasi pada pemberdayaan
ekonomi aparatur daerah. Hal ini ditandai dengan sangat kecilnya anggaran
yang bermanfaat bagi masyarakat dan besarnya
anggaran yang mengalir ke aparatur daerah.

Dari analisis yang dilakukan ICS Papua atas RAPBD 2006, terdapat 205
kegiatan yang diprogramkan di 21 instansi bidang ekonomi
dengan total anggaran Rp 165,81 miliar, di mana porsi anggaran pelayanan
publik Rp 63,25 miliar (38,15%). Dari pos ang-garan
pelayanan publik itu, hanya Rp 30,50 miliar (48,22%) yang benar-benar
berguna untuk memberdayakan ekonomi rakyat Papua.

Sisanya, Rp 32,75 miliar (51,78%) ”dinikmati” oleh aparatur daerah. Dengan
demikian, dari total anggaran bidang ekonomi Rp
165,81 miliar, masyarakat hanya kebagian Rp 30,50 miliar (18,39%),
sedangkan aparatur daerah kebagian Rp 135,31 miliar
(81,61%).

”Dilihat dari sisi keadilan dan pemerataan, alokasi anggaran yang tidak
seimbang antara porsi aparatur daerah dengan
masyarakat, sudah pasti tidak akan mendukung upaya peningkatan
perekonomian rakyat dan masyarakat adat Papua,” kata Budi
dalam rilisnya, Minggu (30/4).

Hal ini bertentangan dengan semangat UU Otsus Papua. Pasal 38 Ayat (1) UU
Otsus Papua menyatakan, ”Perekonomian Provinsi
Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global,
diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan
sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan
menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan
pemerataan.”

Selain bertentangan dengan roh UU Otsus, kegiatan-kegiatan ekonomi yang
direncanakan unit kerja bidang ekonomi cenderung
administratif. Parahnya lagi, anggaran kegiatan yang mudah ”disunat” jauh
lebih besar ketimbang kegiatan-kegiatan produktif
untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

Sebagai contoh, biaya kegiatan koordinasi instansi yang membidangi
koperasi dan PKM di Dinas Koperasi dan PKM dianggarkan Rp
2 miliar. Anggaran ini sulit diukur dan rawan bocor.

Sementara itu, kegiatan yang dapat mendorong usaha kecil, menengah dan
koperasi untuk berkembang dan berperan dalam
pembangunan ekonomi, justru mendapat anggaran yang sangat kecil. Misalnya,
penataan kelembagaan usaha kecil (Rp 156 juta),
penyuluhan perkoperasian di 10 kabupaten/kota (Rp 202 juta), pembinaan dan
pemantauan UKM (Rp 197 juta), pengawasan koperasi
di 12 kabupaten/kota (Rp 148 juta), dan pembinaan manajemen usaha koperasi
produk pertanian (Rp 190 juta).

Anggaran kecil pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat akan
melemahkan partisipasi masyarakat dalam berbagai
aktivitas ekonomi. n

Harian Suara Pembaruan, 01 Mei 2006

---
Jumat, 05 Mei 2006
 Senin, 16 Tersangka Kasus Bentrok Abe ke Pengadilan (CEPOS)

JAYAPURA-Kasus bentrokan di Abepura, tepatnya di Jalan Raya depan Kampus
Universitas Cenderawasih, 16 Maret lalu yang
menewaskan 4 anggota Brimob dan satu anggota TNI-AU, dipastikan tidak lama
lagi disidangkan di PN Jayapura.

Pasalnya, pihak Kejaksaan Tinggi Papua kini menyatakan telah siap
melimpahkan para tersangka (16 orang) ke pihak Pengadilan
Negeri Jayapura.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Kadir Sitanggang,SH saat ditemui
Cenderawasih Pos di ruang kerjanya mengatakan, surat dakwaan
terhadap para tersangka itu telah selesai dibuat para jaksa penuntut umum
yang ditugasi.

"Oleh sebab itu, rencananya Senin besok para tersangka itu akan kita
limpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura," katanya.

Pada saat penyerahan para tersangka ke Kejati, pihak jaksa menyatakan
pelimpahan para tersangka akan dilakukan dalam jangka
waktu satu minggu. Saat ditanya soal alasan mengapa pelimpahan ini molor
dari rencana awal, Kajati menjelaskan, sebenarnya
JPU dalam waktu satu minggu itu sudah selesai menyusun dakwaan. "Namun
karena ada barang bukti berupa batu yang belum
diserahkan oleh penyidik Polda, karena barang bukti itu masih diuji di
Laboratorium Forensik (Labfor), maka penyerahan para
tersangka ini menjadi mundur. Tetapi perlu diketahui, kita (jaksa,red)
masih mempunyai waktu untuk menahan para tersangka
tersebut. Sebab sesuai ketentuan, kewenangan yang kita miliki yaitu
menahan tersangka selama 20 hari dan bisa diperpanjang,"
terang Kajati yang didampingi Wakajati, Djohani Silalahi,SH.

Dikatakan, meski barang bukti ada yang belum diserahkan, pihaknya tetap
akan melimpahkan para tersangka itu, sambil menunggu
penyerahan barang bukti tersebut. "Sebab kita telah komitmen untuk
mempercepat penanganan kasus ini. Dalam proses persidangan
nanti, kita juga usulkan agar prosesnya dilakukan dua kali dalam satu
minggu yaitu Senin dan Rabu. Namun ini sebatas usulan
dan yang menentukan jadwal persidangan adalah menjadi kewenangan
Pengadilan Negeri Jayapura," ujar Kadir.

Sementara Direskrim Polda Papua AKBP Drs. Paulus Waterpauw saat
dikonfirmasi tentang barang bukti batu itu, pihaknya
menyatakan memang barang bukti batu ada yang masih diperiksa di Labfor
Bareskrim Mabes Polri. Namun pihaknya akan
mengusahakan sebelum para tersangka dilimpahkan ke pengadilan, barang
bukti tersebut sudah bisa diserahkan ke Kejati.

"Kita usahakan Sabtu besok, barang bukti itu sudah bisa sampai di sini
(Polda,red) sehingga kita bisa serahkan ke jaksa
sebelum para tersangka dilimpahkan ke pengadilan," tuturnya.

Sekedar diketahui, 16 orang tersangka yang akan segera dilimpahkan ke PN
Jayapura terdiri dalam 8 berkas, antara lain:
Pertama, berkas dengan tersangka Ferdinandus Pakage. Kedua dengan
tersangka Nelson Rumbiak. Ketiga, berkas tersangka Elyas
Tamaka. Keempat berkas tersangka Luis Gedi. Kelima berkas tersangka
Selpius Bobi. Keenam berkas tersangka Markus Kayame,
Patrisius Aronggera, Thomas Ukago dan tersangka Penius Waker. Ketuju
adalah berkas tersangka Musa Asso, Othen Dapyal, Elkana
Lokobal, Moses Lokobal, Mon Jefri Obaja Pawika dan Matias Mihel Dimara dan
berkas ke delapan dengan tersangka Blesiur Mirin.

Sedangkan seorang tersangka yang berkasnya diteliti Kejaksaan Negeri
Jayapura yaitu Alek C Wayangkau, yaitu karena yang
bersangkutan diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam,
rencananya juga akan segera dilimpahkan.

Sementara saat ditanya soal 3 berkas yang beberapa hari lalu diserahkan
oleh penyidik Polda ke Kejati, Kejati menjelaskan,
tiga berkas itu adalah berkas milik tersangka Yasya Echo MB, Pieter
Stevanus B dan M Kaitam. "Ketiga berkas itu masih dalam
proses penelitian oleh jaksa yang ditunjuk. Kalau dari hasil penelitian
nanti berkas dinyatakan kurang lengkap maka berkas
itu akan dikembalikan ke penyidik, namun apabila lengkap maka penyidik
akan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke sini
(Kejati,red)," papar Kajati yang didampingi juga oleh jaksa Maskel R. (fud)

---

 Jumat, 05 Mei 2006

Ribuan Anak-anak Papua Tak Bisa Lanjut ke SMP (CEPOS)

JAYAPURA-Meski saat ini hampir di seluruh kampung dan desa di Papua sudah
berdiri sekolah dasar (SD), namun satu hal yang
menjadi kendala utama adalah anak-anak lulusan SD itu kesulitan
melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (SMP).

Tak heran jika saat ini, ada ribuan anak-anak Papua yang sudah tamat SD
tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP
karena isolasi geografi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Provinsi Papua Drs James
Modouw, MM mengungkapkan hal itu kepada wartawan
kemarin. "Jadi dari 100 persen anak - anak tamatan SD di Papua, ada 52,86
persen yang tidak bisa lanjut ke SMP," ungkapnya.

Ia mengatakan, melihat prosentase yang begitu besar itu, maka hal itu
berarti jumlahnya cukup besar sebab jumlah anak-anak SD
di Papua mencapai puluhan ribu anak. Sayangnya ia tidak menyebutkan angka
realnya.

Lanjut James, penyebab tingginya anak-anak yang tidak bisa melanjutkan
sekolah ke SMP tersebut adalah isolasi geografis.
Dimana letak kampung atau desa mereka sangat terpencil dan sangat jauh
dari pusat-pusat pendidikan SMP.

Misalnya saja di Kampung Soba di Yahukimo, anak - anak SD Inpres Soba
sangat sulit untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMP.
Sebab SMP hanya ada di Kurima atau Ninia.

Sementara dari Soba untuk ke Ninia atau Kurima ini sangat jauh terpisah
oleh gunung, lembah dan sungai ratusan kilometer.
Dari Soba untuk ke Ninia atau Kurima hanya bisa dengan menggunakan
pesawat, lain dari itu tidak bisa. Sedangkan untuk
berjalan kaki akan memakan waktu berminggu-minggu. "Jadi rasanya sulit
bagi anak-anak usai SD untuk berjalan sejauh itu,"
imbuhnya miris.

Kata James, kalau seandainya kampung-kampung di Pegunungan tengah atau
Selatan masyarakatnya kaya raya dan punya pesawat
sendiri untuk antar jemput anak-anak tentu saja tidak akan sesulit ini.
"Tapi itu hanya hayalan," selorohnya.

Anak-anak lulusan SD yang paling banyak tidak bisa melanjutkan sekolahnya
ke SMP umumnya terdapat di wilayah Pegunungan
Tengah dan Pegunungan Selatan. "Jadi anak-anak yang paling banyak tidak
bisa lanjut sekolah ini umumnya di daerah pegunungan
tengah," ujarnya lagi.

Namun, sejauh ini pihaknya sedang melakukan berbagai upaya untuk
menyelesaikan persoalan tersebut atau mengejar angka 52,46
persen itu bisa tuntas. Upaya tersebut diantaranya adalah membangun
sekolah satu atap yakni SD dan SMP terpadu di desa - desa
yang geografisnya sulit. Selain itu, diupayakan agar kebijakan pembangunan
di bidang pendidikan dikonsentrasikan ke daerah
terpencil.

Karena itu pula, dalam waktu dekat ini pihaknya bersama Pemprov, kabupaten
dan kota serta Menteri Pendidikan Nasional akan
duduk bersama untuk membahas masalah itu. "Kita upayakan bagaimana masalah
ini bisa teratasi secepatnya," katanya.

James menyayangkan adanya sejumlah pihak yang mengalihkan konsentrasi itu.
Ia khawatir kalau daerah pedalaman atau terpencil
tidak diperhatikan, maka akan timbul kesenjangan yang parah antara kampung
dan kota. Hal ini bukan mustahil orang kampung
atau desa akan migrasi ke kota yang tentu saja akan membawa dampak social
yang sangat besar. "Jadi pemerintah harus ingat
jangan sampai melupakan desa atau kampung, khususnya yang ada di pedalaman
atau gunung-gunung.

James juga mengklarifikasi berita sebelumnya, yang menyatakan Papua masih
butuh 30 ribu guru. Dikatakan yang benar adalah
jumlah guru yang dibutuhkan untuk seluruh Papua idealnya adalah 30.000.
"Jadi bukan masih butuh 30.000, tapi idealnya harus
30.000," ujarnya meralat pernyataannya di Cepos edisi (3/5). Sedangkan
kekurangan saat ini adalah 3.000. "Jadi yang kita
butuhkan masih 3000 orang bukan 30.000," tandasnya.(ta)

---

 Jumat, 05 Mei 2006

Gugatan Pilkada Papua Siap Disidangkan (CEPOS)

*Dimulai 8 Mei, Diawali Sidang Gugatan Lukas Enembe/Arobi

JAYAPURA-Ketidakpastian rencana sidang gugatan hasil Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Papua, mulai ada titik terang. Setelah
menunggu sebulan lebih, sidang gugatan para calon Gubernur dan wakil
Gubernur Papua periode 2006 - 2011 yang keberatan
terhadap hasil pleno KPUD Provinsi Papua tanggal 3 April lalu, akhirnya
ditetapkan.

Hal ini menyusul telah ditetapkannya 5 orang Majelis Hakim oleh Mahmakah
Agung (MA) yang akan mengadili perkara tersebut.
"Jadi jadwal sidang gugatan para pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur yang disampaikan ke Mahkamah Agung bulan lalu
sudah ada dan akan segera disidangkan dalam waktu dekat ini," ungkap Ketua
KPUD Provinsi Papua M..Ferry Kareth, SH. M.Hum
kepada Cenderawsih Pos kemarin.

Ia mengatakan, jadwal sidang tersebut dilakukan secara bergiliran yang
diawali dengan sidang gugatan oleh pasangan Lukas
Enembe/H. Arobi A. Aituarauw pada hari Senin 8 Mei, disusul sidang gugatan
pasangan Barnabas Suebu/Alex Hesegem pada tanggal

Selasa 9 Mei, dan terakhir sidang gugatan pasangan John Ibo/Paskalis
Kossy, Rabu 10 Mei.

Jadwal sidang tersebut diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tinggi Papua
di Jayapura kepada KPUD provinsi Papua. "Jadi saya
tadi ditelpon oleh panitera dari Pengadilan tinggi," ujarnnya. Meski
begitu, pihaknya belum menerima surat panggilan dari MA.

"Tadi hendak di fax, tetapi karena listrik padam maka penyampaiannya
secara lisan, sedangkan lembaran fakx-nya baru akan
disampaikan hari ini,"katanya.

Karena belum menerima surat panggilannya, maka sampai kemarin KPUD Papua
belum juga mengetahui isi materi gugatan ketiga
pasangan calon tersebut.

Sementara itu, KPUD sebagai pihak yang digugat, mengaku sudah siap dengan
menghadapinya. "Kami sudah siap, untuk itu, karena
memang selama ini kami juga menantikan dan tim kuasa hukum kami akan
meladeni," tandasnya.

Ferry Kareth dan anggota KPUD lainnya baru akan ke Jakarta pada minggu
besok. " Saya juga sudah kasi kuasa pada pengacara
kami," imbuhnya.

Dengan dimulainya sidang pada tanggal 8 Mei nanti, maka mulai hari itu
akan dihitung 14 hari tidak termasuk hari libur harus
sudah ada keputusan hukum. Meski begitu, lagi-lagi Ferry belum bisa
memprediksi kapan gubernur definitif ada. Sebab bukan
mustahil ada calon yang tidak puas dengan hasil keputusan MA tersebut
sehingga kemungkinan bisa saja melakukan permintaan
peninjauan ulang seperti pengalaman di sejumlah daerah.

Kepada masyarakat diminta untuk tetap tenang dan sabar menunggu keputusan
MA. "Saya minta semua pihak tenang dan sabar sertai
menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing," pungkasnya.(ta)

---

umat, 05 Mei 2006

Hakim MA Diharapkan, Netral (CEPOS)

Menyusul telah ditetapkannya rencana sidang sengketa Pilkada Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tanggal 8 Mei
2006, maka semua pihak diminta mendukung sidang sengketa tersebut dan
dapat menerima apapun hasilnya nanti.

Namun disisi lain juga, dalam sidang itu para hakim MA juga diharapkan
dalam mengambil keputusan supaya melihat persoalan
yang terjadi di lapangan, tanpa dipengaruhi orang tertentu yang hanya
mempunyai kepentingan.

Hal itu seperti diungkapkan salah seorang pengamat politik di Universitas
Cenderawasih (Uncen), Drs Beatus Tambaip, MA kepada
Cenderawasih Pos, kemarin. "Maju sebagai kandidat Calon Gubernur berarti
sudah siap kalah dan menang, oleh karena itu
siapapun yang menang, maka putusan ini harus diperhatikan. Konsekwensi
proses demokrasi adalah harus ada yang kalah dan ada
yang menang," ujarnya.

Karenanya, lanjut dia, pelaksanaan sidang ini harus dilihat secara jernih
dan untuk kepentingan pembangunan Papua ke arah
yang lebih baik. Oleh karena itu, bagi yang kalah, termasuk dari semua
kandidat harus berbesar hati menerima kekalahan
tersebut dan mengakui yang memang.

"Pada padasarnya proses pelaksanaan Pilkada selama ini di Papua jika
dibandingkan dengan daerah lainnya sudah berjalan cukup
demokrasi, kalau ada kekukurangan itu hanya suatu bentuk kekurangan untuk
menuju demokrasi-demokrasi selanjutnya," tandas
Tambaip.

Masih lanjut, Tambaip, psikologi publik yang berjalan, baik selama ini
harus diperhatikan dalam proses demokrasi yang baru
lewat ini. Artinya, jangan proses demokrasi yang sudah berlangsung baik
jutrus "dikebiri" hanya karena adanya kepentingan
kelompok. Ia mengatakan bahwa proses demokrasi yang dibangun selama ini
mahal, dan merupakan awal keberhasilan demokrasi di
Tanah Papua demi suksesnya pembangunan ke depan.

Di singgung dengan adanya kelompok orang tertentu yang mempersoalkan
ijazah SMA pemenang sementara Pilkada di Papua, Barnabas
Suebu selama ini, dia menilai hal itu terlalu berlebihan. Pasalnya,
kelompok tersebut mempersoalkan ijazah itu setelah
pemenang hasil Pilkada ketahuan.

"Harusnya proses ferivikasi atau sebelum pemilihan masalah ijazah itu
dipersoalkan, namun hal itu diangkat setelah Pilkada
selesai. Ini yang membuat banyak kalangan sedikit bertanya, pada hal kalau
dicermati proses Pilkada dudah berlangsung. Disisi
lain secara jujur Barnabas Suebu sudah menjelaskan tentang ijazah
tersebut,"tambahnya.(ito)

---

 Jumat, 05 Mei 2006

Pemerintah Dinilai Tak Aspiratif Terhadap Buruh (CEPOS)

JAKARTA-Kalangan dewan meminta pemerintah berhati-hati dalam menyikapi
aksi unjuk rasa buruh yang berakhir rusuh kemarin.
Dikhawatirkan, tudingan miring jika aksi buruh ditunggangi kelompok
tertentu, bakal memicu reaksi lagi. Demikian disampaikan
Ketua DPR RI Agung Laksono kemarin.

Agung juga meminta, agar pemerintah membuat pernyataan dan sikap yang
menyejukkan suasana. Bukan sebaliknya. Jikapun bisa
membuat Perpu dan PP yang lebih baik tanpa harus merevisi UU No 13 tahun
2003, sebaiknya diutamakan. "Kalau memang ada yang
lebih baik, sebaiknya tidak usah direvisi dulu," tandasnya.

Ditanya apakah surat berkop DPR yang ditandatangani Wakil Ketua DPR
Soetardjo Sorjogoeritno dan Ketua Komisi IX DPR Ribka
Tjiptaning resmi sikap DPR, Agung hanya menjawab diplomatis. "Saya tidak
persoalkan resmi atau tidak. Kita hanya ingin
aspirasi buruh itu dibela dan diperjuangkan," tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari FPDI Perjuangan
menilai tudingan Presiden SBY jika aksi buruh
ditunggangi keompok yang kalah di Pemilu lalu tidak beralasan. "Itu
ngawur," jawabnya singkat. Kendati demikian, Soetarjdo
tidak mau mempolemikkan tudingan itu. Dia hanya berharap, pemerintah
benar-benar merespon tuntutan para buruh. "Saya sendiri
juga pesan ke pimpinan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Red) tidak
anarkis," lanjutnya.

Hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua DPD (Dewan Pewakilan Daerah) Laode
Ida. Dia berharap pemerintah tidak mengalihkan
persoalan dengan menuduh adanya penunggangan dalam aksi buruh kemarin. Hal
itu, justru akan makin memperkeruh suasana. "Yang
penting pemerintah harus merespon tuntutan buruh itu dengan tidak akan
merevisi UU Naker,"ujar Laode Ida di Gedung DPD RI
Jakarta, kemarin.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menilai, aksi buruh
yang berakhir rusuh itu seharusnya tak perlu
terjadi. Jika saja, kata dia, pemerintah mendengarkan dengan serius
aspirasi buruh. "Pernyataan pejabat yang mengatakan tetap
meneruskan pembahasan revisi itu menjadi pemicu," tegasnya.

Seharusnya, ketika DPR melalui Komisi IX sudah menyatakan tidak akan
membahas rencana revisi tersebut, pemerintah bisa
mengambil langkah bijak. "Harus segera keluarkan sikap tegas tidak akan
meneruskan ide revisi," tegasnya. Selanjutnya,
pemerintah diminta membenahi faktor-faktor lain yang selama ini menghambat
iklim investasi dan usaha di Indonesia. "Bukan
malah memanas-manasi dengan ngotot menggodok rencana revisi," tukasnya.

Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita juga menyatakan penolakannya atas rencana
revisi UU Ketenagakerjaan. Sebab, rencana itu
telah menimbulkan resistensi pada kalangan buruh. "Janganlah memaksakan
sesuatu yang berpotensi mengundang aksi seperti
kemarin lagi," tandasnya.

DPD berharap, pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Yang
mengatur hajat diup orang banyak, tanpa
menimbulkan keresahan dan kekacauan tatanan masyarakat. DPD juga mengimbau
kaum buruh untuk tidak bertindak anarkis. "Kalau
bisa ikut memberikan sumbangan pemikirannya melalui cara-cara yang sesuai
dengan budaya dan perangkat peraturan yang
tersedia," tuturnya.

Secara terpisah, di Gedung PBNU Jakarta kemarin, Ketua Umum Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bambang Wirahjoso
menemui Ketum PB NU Hasyim Muzadi. Bambang yang menggelar aksi pada May
Day lalu itu meminta bantuan Hasyim, agar
Menakertrans Erman Soeparno tidak melanjutkan pembahasan rencana revisi UU
tersebut. "Saya berharap Pak Hasyim bisa memberi
nasihat ke Manaker agar tidak ngotot untuk melakukan revisi UU nomor
13/2003," ujarnya. Apalagi, Erman dinilai dekat dengan
PBNU karena merupakan kader PKB.

Bambang menilai, kengototan Menakertrans dan statemen dari Wapres Jusuf
Kalla-lah yang membuat buruh panas. "Kita menolak,
didukung DPR, tapi tidak ditanggapi dengan baik," katanya. "Akibatnya,
buruh takut menyampaikan aspirasi dan saya khawatir
ada grand strategy untuk mematikan perjuangan buruh," lanjutnya.

Menanggapi itu, Hasyim menyatakan dukungannya pada perjuangan kaum buruh.
Dan meminta agar pemerintah bersikap positif dalam
merespon tuntutan buruh demi menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan
keamanan. Dia juga berpesan agar perjuangan buruh
dilakukan dengan cara benar. Tidak dengan cara anarkis, karena akan
memukul nama baik buruh sendiri. "Jangan sampai ditunggai
oleh kepentingan lain. Karena itu artinya gol bunuh diri bagi buruh,"
tegasnya.

Sementara itu, Mabes Polri melalui Wakil Kepala Divisi Humas Brigjen Pol
Anton Bachrul Alam menyatakan belum ada indikasi
aksi buruh ditunggangi. Dia mengatakan, Polri masih menyelidiki siapa yang
menjadi provokator. "Kalau buruh kan aslinya tidak
begitu," katanya pada Jawa Pos kemarin.

Untuk penanganan unjuk rasa Anton mengatakan Polri tetap bertindak
persuasif. Pihaknya tidak akan menggunakan tindakan
kekerasan sepanjang kondisi di lapangan masih memungkinkan. " Kami
menghimbau segenap elemen masyarakat baik itu buruh, ormas
atau siapapun agar berdemo dengan damai,"ujarnya. Dia lantas mencontohkan
aksi damai buruh pada saat peringatan Hari Buruh
Intenasional tanggal 1 Mei yang lalu. "kami salut dengan aksi Mayday itu,"
katanya.

Mantan Kapolda Kepulauan Riau ini menambahkan, aksi anarkisme akan
merugikan banyak pihak. Selain itu juga menelan biaya
besar dan esensi tuntutannya tidak tercapai."Kami prihatin terhadap mereka
yang menjadi korban termasuk dua orang wartawan
yang terkena lemparan batu," katanya.

Anton meminta pada demonstran jika ada yang memprovokasi dengan melempar
batu agar ditangkap dan segera diserahkan ke polisi.
Massa tidak perlu menghakimi karena justru akan memperkeruh situasi.
Sejauh ini Polri telah memeriksa 15 orang yang diduga
terkait dengan aksi anarkisme buruh. Mereka adalah, Syukur Sarto, ketua
DPP KSPSI Pusat, Soponyono karyawan PT Bakri.

Lalu Muhammad Saiful karyawan PT Gales Cilongok, Mugiono dari PT Sinar
Ancol Tangerang,Yusuf Herman PT Wiro Kalimantan, Deli
Rustanto PT Sri Bararadja Tangerang, Sugianto PT WS Tangerang,Yudi wahyudi
PT Sri Balaradja, Cep ali ahmad sukandar PT KIA
keramik Karawang, Yana Karya PT Budi Eka Raksa, Sidik Muhammad PT Surya
Tata Cikupa, Riyanto PT Gajah Tunggal Tangerang,
Didin Samsudin PT KIA Keramik Karawang, Zulkifli PT KIA Keramik Karawang,
Isdiansah PT KIA Cikupa.

"Sementara Polri baru menetapkan delapan tersangka, namun kemungkinan akan
bertambah," jelas Anton. Lebih lanjut, Anton
mengatakan Polri masih menetapkan Jakarta sebagai kawasan siaga satu.
"Sampai sekarang kewaspadaan terus kita tingkatkan,"
tandasnya.(rdl)