[Kabar-Irian] Kabar: Minggu K3 Okt 06

[Admin-Editors Kabar-Irian]

Kabar Irian (Papua)
Minggu k3 bulan Okt 06


Topik2

* Lima Otak Kerusuhan Timika Jadi Tersangka
* PEMDA Menata Kembali Otonomi Khusus Papua
* Massa Marah, Kantor Bupati dan Gedung DPRD Dibakar
* Kompleks Lingkaran Abepura, Terbakar
* Puncak Jaya Rusuh
* NAMA-NAMA KORBA
* Masyarakat Aru Minta Gabung ke Papua
* Suwae-Wamebu Pimpin Pemerintahan Kabupaten Jayapura
* Berkunjung ke Kampung Muslim Suku Dani
* Tahanan Kasus Bentrok di Abe Didapati Sedang Sakit
* BIN Lobi Kongres AS
* Di Wilayah Korem 171/PVT Ada 2 Perusahaan Raksasa
* Wagub Papua Alex Hesegem: Carikan Alternatif Terbaik...
* Wujud Rasisme Indonesia Terhadap Orang Papua!
* Uang Akan Banyak Dilempar ke Desa
* Dicurigai, Kerusuhan di Mulia Digerakkan
* PNG Baru Pulangkan 8 Nelayan Papua
* Kasus Abepura, Ketua Komnas HAM Tolak Jadi Saksi

---

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0610/17/nas9.htm

Lima Otak Kerusuhan Timika Jadi Tersangka
Jayapura, CyberNews. Direktur Serse dan Kriminal Polda Papua, Kombes
Pol.Drs. Paulus Waterpauw, mengungkapkan pihaknya telah

menangkap sembilan orang yang diduga sebagai otak perang antar suku di
Kampung Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, Papua di

Timika, yang lima orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan
mereka telah ditahan Mapolda Papua di APO, Jayapura.

"Dari sembilan orang yang dimintai keterangan dalam kasus perang antar
suku di Kwamki Lama belum lama ini, lima orang resmi

dijadikan tersangka," kata Waterpauw kepada ANTARA di ruang kerjanya,
Selasa (17/10) pagi.

Kelima orang yang dijadikan tersangka dan ditahan dalam kaitan kasus
perang antar suku Pegunungan Tengah di Kwamki Lama,

sekitar 10 kilometer dari Kota Timika, adalah pimpinan Kelompok Atas yaitu
Negro Wanimbo, Kelompok Bawah yaitu Yahuan Kogoya

dan Aser Muribm sementara pimpinan Kelompok Tengah yaitu Elminus Mom dan
David Wanimbo.

Sedangkan empat orang yang dimintai keterangan sebagai saksi yaitu Erni
Yokmal, Yun Wandikbo, Arun Murib dan Nemo Tabuni.

Dikatakannya walaupun kelompok yang bertikai di Kwamki Lama itu telah
mengadakan upacara perdamaian secara adat menurut versi

mereka, hal itu tidak bisa menjadi jaminan memelihara perdamaian.

Karena itu, harus ditetapkan hukum positif agar ke depan, masyarakat sadar
tidak gampang saling membunuh satu sama lainnya.

"Pemerintah menghargai hukum adat. Tetapi hukum adat tidak ada jaminan
hukum yang pasti, maka diterapkan hukum positif,

sehingga menjadi pendidikan dan pemahaman bagi masyarakat untuk tidak
bertikai menyengsarakan orang lain maupun menganggu

ketertiban dalam pembangunan secara menyeluruh di daerah itu," kata
Waterpauw.

Kombes Waterpauw menyayangkan kurang proaktifnya pejabat Pemkab Mimika,
karena mereka kurang serius menangani persoalan

pertikaian antar suku Pegunungan Tengah di Kwamki Lama yang menelan korban
jiwa manusia dan kehilangan harta benda. Kelompok

yang bertikai dalam perang suku di Kampung Kwamki Lama sejak 2006 yaitu
Kelompok Suku Dani dan Kelompok Suku Damal.
( ant/cn05 )

---

Jumat, 13 Oktober 2006


Pemerintah Daerah
Menata Kembali Otonomi Khusus Papua

Susie Berindra

Status otonomi khusus Papua sudah berjalan selama lima tahun. Masyarakat
asli Papua yang perlu disejahterakan menjadi salah satu alasan utama
dalam pemberian otonomi khusus itu. Apakah selama lima tahun ini sudah
terlihat hasilnya?

Data dari Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
mungkin bisa dijadikan gambaran. Provinsi Papua yang mempunyai 2.179
desa, 82,43 persen di antaranya termasuk kategori desa tertinggal. Desa
yang paling banyak tertinggal ada di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten
Pegunungan Bintang. Begitu pula dengan data keluarga prasejahtera dan
sejahtera I yang jumlahnya hampir separuh lebih (271.278) dari seluruh
jumlah keluarga di Papua (441.987) (Lihat Tabel).

Dalam menentukan kategori desa tertinggal, Kementerian Negara PPDT
menggunakan variabel jalan utama desa, lapangan usaha mayoritas
penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan,
sarana komunikasi, dan persentase rumah tangga pengguna listrik.

Ini menjadi terlihat ironis ketika melihat angka dana otsus dan dana
alokasi umum (DAU) yang dikucurkan pemerintah ke seluruh wilayah
Provinsi Papua. Dari tahun pertama, sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Papua disahkan, dana otsus yang diterima
terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, tahun depan sudah mencapai
sekitar Rp 3,3 triliun.

Lalu ke mana dana otsus yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat
Papua? Hingga kini pertanyaan itu belum bisa dijawab. Pertanggungjawaban
dana otsus tidak pernah ada kejelasan. Alasan inilah yang kemudian
mendorong masyarakat Papua berbondong-bondong akan mengembalikan status
otsus ke pemerintah.

Ketua Majelis Rakyat Papua Agus Alue Alua masih berharap Papua bisa
lebih baik dengan status otsusnya. Salah satunya dengan pengelolaan dana
otsus yang lebih baik. "Mulai tahun 2007 nanti, kami arahkan dana otsus
untuk kesejahteraan orang asli Papua, dari kampung sampai kota. Selama
lima tahun ini, dana otsus sudah lari tidak jelas ke mana," kata Agus
Alue Alua.

Tahun depan, mungkin Provinsi Papua akan mendapatkan dana otsus sebesar
Rp 3,3 triliun. Agus mengharapkan MRP, DPRP, dan Gubernur Papua duduk
bersama menyusun perencanaan pengelolaan dana otsus. Dengan demikian,
kalau dana merata untuk semua masyarakat Papua, aspirasi politik untuk
merdeka bisa diminimalisasi.

Ketidakjelasan penggunaan dana otsus itu juga diakui oleh Gubernur Papua
Barnabas Suebu. Selama ini, sebagian besar dana otsus malah digunakan
untuk membiayai birokrasi pemerintahan. Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah tahun 2006 yang diteliti oleh tim Universitas Negeri
Papua menyebutkan, 36 persen atau 491 miliar dari seluruh dana otsus
digunakan untuk menunjang kegiatan aparatur. Padahal, seharusnya belanja
aparatur ini diambil dari dana yang bersumber DAU.

UU Otsus Papua mengamanatkan, dana otsus digunakan untuk bidang
pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, RAPBD 2006 menganggarkan dana
otsus untuk pendidikan hanya 12,2 persen dan kesehatan sebesar 9,74
persen. Ekonomi kerakyatan yang mendapat sorotan dalam UU Otsus Papua
pun hanya memperoleh 7,6 persen dari dana otsus. Inilah yang menjadi
penyebab kesejahteraan masyarakat Papua masih jauh dari yang diimpikan.

Barnabas, yang terpilih secara langsung dalam pilkada Maret 2006,
menjanjikan suatu perubahan. Pengelolaan dana otsus akan diubah. Mulai
tahun 2007, Barnabas menjanjikan bahwa sebagian besar dana otsus akan
diberikan langsung kepada rakyat. Juru bicara Gubernur Papua Mathias
Refra mengungkapkan, dana otsus akan langsung diberikan ke kampung
(desa), tanpa melalui bupati/wali kota.

Setiap kampung akan mendapatkan Rp 100 juta selama satu tahun. Bila di
Papua ada 2.179 kampung, dana yang akan dialokasikan sebesar Rp 217,9
miliar.

Dikhawatirkan, dana otsus langsung ke kampung ini malah akan memindahkan
ketidakjelasan dana ke kampung. Mathias mengatakan, sebelumnya dana
otsus yang disalurkan berupa proyek-proyek diberikan ke kepala dinas di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Yang terjadi kemudian, proyek untuk
infrastruktur kampung, misalnya, tetap saja uangnya dipegang oleh kepala
dinas yang ada di kota.

"Kali ini, dana langsung ke kepala desa, untuk apa itu terserah kampung.
Akan tetapi, kami juga akan melakukan pendampingan untuk mereka. Uang
itu juga tidak langsung diberikan semuanya. Separuh dulu diberikan
kemudian diminta pertanggungjawabannya. Kalau beres ya diberikan lagi
separuhnya," ujarnya.

Semua rencana yang baik bisa saja disusun. Sayangnya, tidak mudah untuk
dilaksanakan. Anggota Pokja Papua Frans Maniagasi menginginkan apa yang
telah direncanakan oleh pemerintah daerah Papua, harus disiapkan secara
matang. "Oke- oke saja dana otsus langsung ke kampung, tetapi kepala
desa juga harus dipersiapkan. Dan, jangan lupa setiap desa mempunyai
karakteristik tersendiri, ada yang punya ondoafi (dewan adat) sehingga
perlakuan pun harus berbeda," ungkapnya.

Frans juga mengingatkan agar kesalahan Barnabas pada kepemimpinan yang
lalu tidak terulang lagi. Dulu juga ada program turun ke desa, kemudian
muncul Hotel Marouw di Biak yang diharapkan bisa menjadi tempat tujuan
wisata. Sayangnya, kata Frans, sekarang ini, hotel itu malah menjadi
bangunan tua.

Itu baru satu masalah tentang dana otsus yang sudah diatur dalam UU
Otsus Papua. Salah satu lainnya yang masih belum berjalan adalah
hubungan tiga lembaga yang menjadi penyelenggara pemerintahan, yaitu
MRP, DPRP dan Gubernur Papua. Bahkan, belum ada perangkat peraturan
untuk itu. Selama lima tahun dijalankan, UU Otsus Papua baru menurunkan
satu peraturan daerah provinsi, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua
nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP. Padahal, UU
Otsus Papua mengamanahkan adanya 18 perda provinsi dan 12 perda khusus.
Mungkin ini juga bisa menjadi alasan sehingga dana otsus tidak dapat
dikelola dengan baik.

Wakil Ketua MRP Frans Woospakrik mengatakan, masing- masing lembaga
mempunyai kewenangan berbeda, tetapi tetap saja harus ada satu aturan
yang mengatur hubungan ketiganya. Dengan demikian, diharapkan koordinasi
dan komunikasi di antara ketiganya bisa berjalan secara efektif. Untuk
itu, Departemen Dalam Negeri juga telah mempunyai program pengembangan
kapasitas (capacity building) untuk ketiga lembaga itu.

"Pemerintah pusat pun harus memercayakan seutuhnya kepada kami untuk
melaksanakan rumah tangganya secara utuh. Kami akan membuat semua aturan
dan akan mengimplementasikan secara sungguh-sungguh, asalkan pemerintah
percaya," ujarnya.

Tanpa perangkat aturan (perdasi dan perdasus), pelaksanaan otsus Papua
tentu saja tidak bisa dievaluasi. Kalau ukuran itu tidak dibuat dari
sekarang, bagaimana nanti melihat evaluasi pelaksanaan otsus?

Memang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Papua.
Masih banyak masalah yang memerlukan solusi di sana. Kabar keberhasilan
dari Papua masih terus ditunggu.

---


Harian KOMENTAR
14 October 2006


Gara-gara tidak puas pembagian BLT
Massa Marah, Kantor Bupati dan Gedung DPRD Dibakar

Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Puncak Jaya (Papua) berakibat
fatal. Gara-gara masyarakat merasa tidak puas,

buntutnya pecah kerusuhan. Massa yang marah kemudian melakukan pembakaran
terhadap Gedung DPRD dan Kantor Bupati setempat,

pukul 11.00 WIT, Jumat (13/10) kemarin.

Tak hanya itu, massa yang emosional dan marah, juga merusak dan mengamuk
di sepanjang jalan menuju Bandara Puncak Jaya.

Polisi tak kuasa mencegahnya. "Sebab jumlah aparat kepolisian tidak
seimbang dibandingkan dengan jumlah massa," ungkap

Kabidpenum Mabes Polri Kombes Pol Bambang Kuncoko kepada wartawan di Mabes
Polri, kemarin. Kerusuhan ini awalnya dipicu oleh

300 warga yang tidak puas dengan pembagian BLT. Sebagian besar warga
mengaku belum pernah menerima jatah BLT dan tidak

tercantum dalam daftar penerima BLT, padahal mereka berhak menerimanya.

Bambang Kuncoko mengaku belum tahu jumlah korban, baik di pihak warga
maupun aparat kepolisian. Hanya saat ini gedung DPRD

sudah dijaga ketat aparat. "Jumlah anggota polisi yang menjaga tidak
berimbang. Massa jumlahnya banyak sekali, belum ada

laporan persis apakah kerusuhan sudah selesai atau belum," kata Bambang
Kuncoko.

Wakapolda Papua, Brigjen Pol Max D Aer menambahkan, dari laporan yang
diterima, terungkap insiden itu berawal dari pembagian

dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan kepada sekitar 300
masyarakat.

Namun beberapa saat kemudian, mereka mengamuk dan mencoba membakar kantor
bupati setempat. Awalnya hal itu dapat diatasi oleh

aparat keamanan. Akan tetapi, jelas Wakapolda, beberapa saat kemudian
massa yang jumlahnya sudah mencapai ribuan orang

berhasil membakar gedung wakil rakyat tersebut.

Sedangkan dua masyarakat dilaporkan terluka setelah kena tembakan. Menurut
Wakapolda, sampai kemarin malam, situasi di

wilayah itu sudah kembali tenang, termasuk massa yang kembali ke kawasan
kota lama yang berjarak sekitar tiga kilometer dari

lokasi.

Melalui para tokoh agama, pihaknya telah meminta masyarakat untuk
menyampaikan aspirasinya tanpa harus melakukan tindakan

anarkis. Pihak keamanan juga akan menyelidiki apakah peristiwa itu murni
atau ada yang menunggangi (provokator). Polda Papua,

dikabarkan hari ini (14/10), akan mengirimkan satu peleton anggota Brimob.
(dtc/zal)

---

CENDRAWASIH POS

Sabtu, 14 Oktober 2006

Kompleks Lingkaran Abepura, Terbakar

*15 Unit Ruko, Puluhan Kamar Kos Ludes

JAYAPURA-Lagi-lagi kebakaran melanda Kota Jayapura. Jika sebulan lalu (13
September) pasar Sentral Hamadi yang hangus, maka

Jumat (13/10) kemarin giliran satu deret Ruko (Ruma Toko) di sebelah
selatan Lingkaran Abepura, ludes terbakar.

Meski tidak ada korban jiwa, namun dalam peristiwa tersebut kerugian
materil diperkirakan mencapai ratusan juta. Sedikitnya

15 unit ruko dan puluhan kamar kos hangus terbakar.

Data awal dari pihak kepolisan Polsekta Abepura menyebutkan, latar
belakang terjadinya kebakaran tersebut, diduga dari api

kompor masak milik salah satu rumah makan padang yaitu Rumah Makan
Samudra. Dimana kompor itu meledak saat digunakan untuk

memasak, ledakan tersebut selanjutnya menyebabkan api, lalu api tersebut
cepat merembet mengenai minyak tanah dari kompor

itu.

Akibatnya api terus membesar dan mengenai dinding di dapur warung makan.
Selanjutnya hanya dalam waktu sekejap mata, api itu

sudah menjalar ke gedung-gedung ruko yang berdekatan dengan rumah makan
tersebut, hingga membesar dan menghanguskan semua

ruko, serta beberapa rumah kos yang ada di bagian belakang.

Dari data dihimpun dari Polsekta Abepura, menyebutkan jumlah ruko yang
ikut terbakar, kurang lebih 15 unit. Terdiri dari

rumah makan, toko, serta Konter HP, dan penjahit pakaian, serta
rumah-rumah kos diperkirakan belasan kamar.

Tekait dengan musibah kebaran ini, polisi sudah memanggil empat orang
saksi untuk dimintai keterangannya. Mereka masing-

masing adalah pemilik rumah makan, serta pelayan di rumah makan yang
diduga melihat komfor tersebut, meledak sehingga

menyebakan kebakaran.

" Kami baru panggil 4 orang saksi, dan saksi tersebut kemungkinan akan
terus bertambah lagi, dan kami masih terus melakukan

penyelidikan lanjuti,"kata Kapolresta Jayapura, AKBP, Robert Djoenso,
didampingi Kapolsekta Abepura, AKP, Dominggus

Rumaropen, S,sos di Abepura.

Ketua RW 05/Kelurahan Hedam, Simon Rumkabu, mengatakan, rumah kos yang
terbakat tersebut miliki 6 orang, dengan jumlah kamar

sekitar 40. Dimana setiap kamar dihuni 2 orang, sehingga diperkirakan
penghuni seluruh rumah kos berjumlah 60 orang lebih,

yang terdiri dari mahasiswi dan kariawan-kariawati swasta.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIT menarik perhatian warga yang
ada di wilayah Abepura. Bahkan Lingkaran Abepura

yang dijadikan tempat perputaran angkutan kota (angkot) jurusan
Kotaraja-Abepura, jurusan Entrop-Abepura, jurusan Abepura-

Waena terpaksa ditutup.

Pasalnya, selain karena jalan raya dipenuhi oleh masyarakat yang tumpah
ruah menyaksikan kebakaran itu, jarak antara jalan

raya dengan ruko yang terbar itu cukup dekat. Hanya sekitar 2 - 3 meter
dari jalan raya. Hal ini yang membuat pihak

kepolisian menutup Jalan Gerilyawan, termasuk di jalan di depan Mapolsekta
Abepura ikut ditutup, dan baru dibuka sekitar

pukul 18.00 WIT.

Untuk mencegah kemacetan kendaraan dialihkan lewat jalan baru Kotaraja dan
yang menuju Waena langsung jalur depan Kantor Pos

Abepura.

Dari pantauan Cenderawasih Pos, akibat musibah kebakaran itu, tidak semua
harta benda atau barang-barang ikut diselamatkan.

Bahkan sebagian penghuni kos-kosan yang sebagian besarnya berkerja di KFC
Saga Mall Abepura, Toko Sumber Makmur dan sejumlah

toko lainnya yang ada di wilayah Abepura langsung histeris melihat
peristiwa tersebut.

Tak hanya itu, saking kagetnya melihat kamar kos-kosannya sementara
dilahap api ada yang pingsan. "Saya tinggal dimana lagi,

tidak ada tempat tinggal dan barang yang selamat," kata salah seorang
perempuan yang mengenakan kaos biru sambil memeluk

temannya.

Masih dari pantauan Cenderawasih Pos, lagi-lagi mobil pemadam kebarakan
terlambat datang ke tempat kejadian. Mobil pemdam itu

baru tiba setelah api sudah mau padam, alias bagunan tersebut sudah hampir
habis dilahap api.

Parahnya lagi, pemadam yang baru tiba setelah kebarakan sudah berlangsung
sekitar 1,5 jam itu hanya sebentar bisa berfungsi,

kemudian macet dan air yang dibawa tidak bisa semuanya bisa dialirkan, dan
awalnya itu hanya satu mobil.

Bahkan, mobil kebakaran yang datang terlambat itu diteriaki oleh ribuan
massa yang hadir menyaksikan kebaran itu. "Huuu,

huuu....., pulang saja," teriak ribuan orang yang melihat mobil yang
datang terlambat itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketertiban dan Keteteraman Kota Jayapura Terry
Levin saat dikonfirmasi dengan keterlambatan itu,

ia tidak memberikan komentar terlalu jauh, namun raut mukanya juga sedikit
agak kecewa karena kerterlambatan mobil tersebut.

"Bagaimana bisa datang cepat kalau berada di APO Jayapura," ujarnya singkat.

Disinggung soal mobil pemadam yang terbatas dan terkesan sudah tua, Terry
juga menjawabnya dengan singkat. "Sudah tahu baru

tanya lagi, tanya saja pada rumput yang bergoyang," ujarnya singkat lagi.

Wakil Ketua Komisi B Muhammad Darwis Massi, SE juga mengaku cukup
menyangkan dengan pemadam kebarakan yang sering kali

terlambat datang ke lokasi kejadian setiap kali terjadi kebakaran. "Setiap
kali terjadi kebakaran pasti mobil kebakaran yang

bermasalah tersebut, sudah terbatas jumlahnya dan tua, juga lambat datang
di lokasi. Ini yang perlu menjadi perhatian serius

Pemerintah Kota Jayapura," tegasnya via telepon seluler kemarin.

Anggota Dewan dari PKS Kota Jayapura ini juga mempertanyakan anggaran
pengadaan mobil kebakaran sebesar Rp 2 miliar yang

terkesan lambat direalisasikan. Termasuk penempatan mobil kebaran yang
dipusatkan hanya di Jayapura.

"Mestinya mobil pemadam kebakaran ini ditambah dan itu anggaranya sudah
ada. Kemudian untuk wilayah Abepura dan Kotaraja juga

harus ada supaya kalau ada kebakaran bisa cepat tertangani," tandas
Massi.(cak/it

----

CENDRAWASIH POS

Sabtu, 14 Oktober 2006


Puncak Jaya Rusuh

*Kantor DPRD Hangus, Kantor Bupati dan 40-an Bangunan Dirusak

JAYAPURA-Kerusuhan yang disertai pengrusakan, Jumat (13/10) kemarin
terjadi di ibukota Kabupaten Puncak Jaya, Mulia. Kantor

DPRD hangus dibakar, kantor bupati serta perkantoran pemerinta lainnya
dirusak. Bahkan puluhan bangunan milik swasta dan

masyarakat ikut jadi korban.

Amuk massa itu terjadi diduga akibat pembagian dana kompensasi Bahan Bakar
Minyak (BBM) berupa dana Bantuan Langsung Tunai

(BLT) yang tidak merata, sehingga memicu kecemburuan, karena masih banyak
warga yang belum terima dana tersebut.

Kerusuhan itu mulai terjadi sekitar pukul 10.30 WIT. Kantor DPRD Puncak
Jaya hangus terbakar. Berikutnya kantor bupati,

sejumlah kantor dinas, kantor distrik, kantor pos, rumah dinas, rumah
warga, hingga rumah makan dan lain-lainnya, mengalami

rusak berat.

Bukan hanya itu, kerusuhan ini juga mengakibatkan 3 anggota polisi
mengalami luka-luka, 4 warga mengalami luka tembak, dua

warga lagi luka-luka serta seorang PNS tewas-tetapi kematiannya diduga
kuat akibat over dosis.

Dari data yang diperoleh dari Polda Papua menyebutkan, tiga anggota polisi
yang mengalami luka-luka itu adalah AKP Slamet

Haryono (Luka di Kaki Kanan Akibat Lemparan Batu), Ipda Hans Fairaaf (Luka
di Kaki Kanan Akibat Lemparan Batu) dan Bripda

Yusuf Toding (Luka di Kaki Kiri Akibat Lemparan Batu).

Sedangkan warga yang mengalami luka-luka antara lain, Mondip Tabuni (Luka
Tembak), Lele Telenggen (Luka Tembak), Eterina

Telenggen (Luka Tembak di Kaki Kanan), Yondiron Wanimbo (Luka Tembak) dan
Mekiton Wenda (Terkena Lemparan Batu dari Massa).

Adapun warga yang meninggal adalah Libius Tabuni (PNS). Saat kejadian, ia
diduga dalam keadaan mabuk obat Dextro Metropam dan

ikut bergabung dengan massa lari naik tanjakan, sehingga diduga akibat
over dosis ia meninggal saat berada di tengah massa.

Kepala Bidang Hubungan Masayarakat (Kabidhumas) Polda Papua, Kombes Pol.
Drs. Kartono Wangsadisastra saat ditanya wartawan

menjelaskan, penyebab kerusuhan diduga gara-gara pembagian dana BLT.
''Dimana masih ada masyarakat yang belum kebagian,

sehingga memicu kecemburuan. Mungkin akibat hal itu ada yang merasa kecewa
atau bagaimana, sehingga terjadilah kerusuhan

itu," katanya.

Terkait warga yang meninggal itu, ia menegaskan bahwa yang bersangkutan
bukan karena terkena tembakan aparat, tetapi diduga

kuat akibat over dosis obat. "Diduga karena kondisinya sudah dalam keadaan
mabuk, sehingga di tengah kondisi yang panas dan

mungkin saling berdesak-desakan, sehingga ia jatuh dan terinjak-injak
warga yang lainnya," tuturnya.

Kerusuhan yang terjadi secara spontan itu diduga bermula dari lapangan
GIDI Mulia, yang mana massa yang tidak puas dengan

pembagian dana kompensasi BMM atau BLT itu saling lempar antar masyarakat
sendiri yang kemudian berbuntut pada pengrusakan

kantor DPRD, kantor pemerintah dan rumah-rumah warga serta sejumlah toko.

Menurut Kabidhumas, meski aparat Polres Persiapan Puncak Jaya melakukan
antisipasi terhadap aksi kebrutalan massa yang

diperkirakan mencapai ribuan orang itu, namun aksi tersebut susah
dibendung. ''Saking banyaknya massa dan sudah beringas,

maka aparat kuwalahan dan nanti setelah sekitar pukul 15.00 WIT, situasi
baru mulai terkendali,''paparnya.

Terkait jumlah kerugian material, belum bisa dipastikan, karena masih
dalam pendataan. Namun data awal menyebutkan bahwa

kasus kerusuhan ini mengakibatkan kerugian sekitar Rp 30 miliar.

Sementara terkait dugaan adanya provokator dalam aksi kerusuhan tersebut,
polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Termasuk mengumpulkan beberapa barang bukti.

Sementara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polda Papua
akan mengirimkan tim dan sejumlah pasukan ke Puncak

Jaya untuk memback up Polres Persiapan Puncak Jaya dalam pemulihan situasi
di Mulia Puncak Jaya. Kabarnya, hingga tadi malam

kondisinya sudah kondusif, meskipun juga menjadi sepi.(fu

---

CENDRAWASIH POS Sabtu, 14 Oktober 2006


                  NAMA-NAMA KORBAN

                  *POLISI

                  1. AKP Slamet Haryono (Luka di Kaki Kanan Akibat
Lemparan Batu).

                  2. Ipda Hans Fairaaf (Luka di Kaki Kanan Akibat Lemparan
Batu).

                  3. Bripda Yusuf Toding (Luka di Kaki Kiri Akibat
Lemparan Batu).

                  WARGA

                  1. Mondip Tabuni (Luka Tembak).

                  2. Lele Telenggen (Luka Tembak).

                  3. Eterina Telenggen (Luka Tembak di Kaki Kanan).

                  4. Yondiron Wanimbo (Luka Tembak)

                  5. Mekiton Wenda (Terkena Lemparan Batu dari Massa).

                  6. Libius Tabuni/PNS (Meninggal Diduga Akibat Overdosis)
Dextro Metropam

                  BANGUNAN YANG DIRUSAK

                  1. Kantor DPRD Puncak Jaya (Hangus Dibakar).

                  2. Kantor Bupati (Rusak Berat dan Dibakar, Namun
Berhasil Dipadamkan).

                  3. Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

                  4. Kantor Dinas Pekerjaan Umum.

                  5. Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

                  6. Kantor Statistik (Dibakar, Namun Berhasil Dipadamkan).

                  7. Mes Keuangan Pemda Puncak Jaya.

                  8. Kantor Distrik Mulia (Rusak Berat).

                  9. Rumah Kadistrik Mulia (Rusak Berat).

                  10. Kantor Pos Mulia (Rusak Berat).

                  11. Puskesmas Mulia (Rusak Ringan).

                  12. Seluruh Kios-Kios di sepanjang Jalan di Pasar Inpres
Mulia.

                  13. Rumah Makan Parahyangan.

                  14. Rumah Makan Mutiara.

                  15. Rumah Makan Puja Salera.

                  16. Perumahan Dinas Kesehatan (Rumah Dokter).

                  17. Perumahan DPRD sebanyak 17 Unit.

                  18. APMS ACP Mulia.

                  19. APMS ACP Bustomi.

                  20. SD Inpres Mulia.

                  21. Perumahan di sepanjang Jalan Papua, baik sebelah
kanan maupun kiri.

                  22. Kantor PDIP.

                  23. Sekretariat Golkar.

                  24. Rumah Tingkat Yohanes Paliling.

                  25. Konter HP (Dirusak dan dijarah).

                  26. Bengkel Ardi.

                  27. Kios Padang.

                  28. Mobil Dinas PU (Kaca Hancur).

                  29. Rumah Kasubag Anggaran.

                  30. Rumah Kasubag Pemerintahan.

                  31. Rumah Kabid Kepangkatan.

                  32. Rumah Dinas Kepala BKD.(*)

---


http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/14/sh11.html

Masyarakat Aru Minta Gabung ke Papua



Jayapura-Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi
Maluku, saat ini telah menyatakan sikap untuk

bergabung dengan masyarakat di Provinsi Papua dalam satu wilayah
pemerintahan definitif.


Ketua Forum Perjuangan Masyarakat Kepulauan Aru Masuk ke Papua, Victor
Pekpekay kepada wartawan di Jayapura, Jumat (13/10),

mengatakan keinginan bergabung dengan Papua sudah lama diperjuangkan.
Namun itu tidak pernah ditindaklanjuti kepada

pemerintah pusat, dan kini saatnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru
bangkit dan ingin bergabung dengan saudaranya yang ada

di Papua.


"Secara administratif Kepulauan Aru merupakan daerah otonom yang
dimekarkan menjadi sebuah kabupaten definitif melalui No 40

Tahun 2003 dengan memiliki tiga kecamatan dan 119 desa, dengan jumlah
penduduk sebanyak 75.059 jiwa," ujarnya.


Komitmen masyarakat Aru bergabung dengan Papua dilandasi kesamaan kultur
sosial budaya, seperti sosiologi dan antropologi,

kesamaan ciri, seperti penduduk asli banyak berkulit hitam dan berambut
keriting.


Selain itu, masyarakat Kepulauan Aru selama bersama Provinsi Maluku,
merasa kehilangan identitas diri dan mendapat

ketidakadilan dalam porsi jabatan stategis dalam pemerintahan. (ant)

---

Suwae-Wamebu Pimpin Pemerintahan Kabupaten Jayapura (ANTARA)

Jayapura, 14 Oktober 2006 12:54
Pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Jayapura, Papua periode
2006-2011, Habel Melkias Suwae dan Zadrak Wamebu, secara resmi menakodai
pelaksanaan roda pemerintah di Kabupaten Jayapura, lima tahun kedepan.

Bupati Habel Suwae, kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (14/10),
mengatakan bahwa dia dan wakilnya kini resmi sebagai pemenang pilkada
sekaligus menduduki jabatan kursi nomor satu dan dua di Kabupaten
Jayapura.

Dikatakan, dirinya dan wakilnya telah memenangkan gugutan empat kandidat
lainnya di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura pada Rabu (11/10), sehingga
keluar sabagai pemenang dengan meraih suara terbanyak pada pilkada
bupati Jayapura 8 September lalu.

"Saya dan Zadrak Wamebu sekarang sudah siap untuk dilantik menjadi
Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode kedua, karena masih
dipercayakan rakyat untuk membangun Kabupaten ini lima tahun kedepan,"
tegas Suwae.

Konseptor program pemberdayaan distrik dan kampung itu, optimis setelah
dilantik nanti, dirinya bersama wakilnya akan bekerja dengan
sungguh-sungguh untuk mengembangkan dan melanjutkan program pembangunan
yang sudah dilaksanakan lima tahun sebelumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Program pemberdayaan distrik dan kampung yang dikerjakannya selama lima
tahun pertama memimpin Kabupaten Jayapura, sudah banyak dirasakan
masyarakat, terutama di kampung-kampung terpencil.

Keberhasilan program pembangunan tersebut bukan semata-mata kinerja
bupati sendiri, tetapi didukung seluruh masyarakat di kabupaten
Jayapura.

Alokasi dana pemberdayaan distrik sebesar Rp 1,2 miliar untuk setiap
distrik itu akan terus ditingkat dalam kepemimpinannya yang baru bersama
wakilnya Zadrak Wamebu.

Suwae berharap, seluruh masyarakat kabupaten Jayapura mendukung semua
program yang akan dicanangkan untuk dilaksanakan dalam lima tahun
kedepan, termasuk program pemberdayaan distrik.

Khusus program pemberdayaan distrik ini akan dipoles lebih baik lagi
dengan menaikan alokasi dana sehingga mampu menjawab kesejahteraan
masyarakat.

Suwae dan Wamebu berkomitmen membangun Kabupaten Jayapura yang maju dan
mandiri lebih baik dari lima tahun yang lalu dan lebih memberdayakan
masyarakatnya melalui alokasi dana Otonomi Khusus Papua. [EL, Ant]

---

Jawa Pos Group Publication Tuesday, October 17, 2006

Berkunjung ke Kampung Muslim Suku Dani

di Walesi, Papua



Sahur Makan Hipere, Buka Tetap Hipere DJOKO SETYANTO, Jayawijaya
Masyarakat muslim Suku Dani yang tinggal di Kampung Walesi, Distrik
Wamena, Kabupaten Jayawijaya,
Papua, mengisi Ramadan ini dengan sederhana. Mereka sudah menghindari
menu babi. Gantinya ubi jalar dan air putih.



PULUHAN tahun di bawah pangkuan republik ini. Kabupaten Jayawijaya tetap
terbelakang. Kampung Walesi yang masuk Distrik Wamena Kota sebetulnya
hanya berjarak sekitar 10 kilometer dari pusat kota. Tapi, karena hanya
terhubung dengan jalan tanah, dengan naik sepeda motor, Cenderawasih
Post (Grup Indo Pos) butuh sekitar 45 menit untuk sampai di. sana.



Suasana Ramadan mulai terasa begitu Cenderawasih Post sampai di masjid
kampung tersebut. Sore menjelang magrib itu, anak-anak dan orang dewasa
Suku Dani yang berkausbeberapa di antaranya mengenakan baju koko dan
berkopiah hajitampak berjalan kaki menuju masjid.



Untuk ukuran Walesi, masjid yang diberi nama Masjid Al-Aqsa tersebut
lumayan besar. Bahkan, di sekitar masjid ada asrama yang ditempati
sekitar 50 siswa-siswi (santri). Lingkungan masjid dikelilingi pagar
kayu.



Anak-anak yang baru datang tampak mengambil air wudhu dari tempat yang
berbentuk mirip kolam ikan. Karena rendahnya posisi pancuran kolam itu,
anak-anak berambut keriting dan berkulit hitam itu hampir berjongkok
saat berwudhu.



Seperti umumnya masjid, menjelang saat berbuka, disediakan pula makanan
berbuka. Jika umumnya masjid di Jawa menyiapkan kurma, kue-kue, atau
kolak, masjid di Walesi hanya menyediakan hipere (ubi jalar) atau nasi.
Selain disiapkan oleh anak-anak asrama, sebagian penganan tersebut
dibawa warga sekitar masjid. Minumnya teh manis   "Makanan pokok kami
memang hipere. Karena itu, buka puasanya juga hipere," ungkap H Aipon
Asso, salah seorang kepala suku di saria yang sudah berhaji pada 1990.



Dia mengaku, Kampung Walesi merupakan salah satu kampung yang dihuni
warga muslim suku Dani dari Lembah Baliem (Papua). Seperti tahun-tahun
sebelumnya, kata dia, bulan suci Ramadan ini diisi berbagai amal ibadah
oleh warga kampungnya.



Hanya, kata Aipon, meski sebagian besar warga Walesi adalah pemeluk
Islam, banyak wargayang tak menjalankan puasa. Mereka yang tak berpuasa
umumnya adalah kaum ibu. "Ibu-ibu itu umumnya bekerja di kebun,"
jelasnya.



Menurut dia, saat sahur, ibu-ibu tersebut sebetulnya" berniat berpuasa
dan ikut sahilr. Namun, jika sudah bekerja di ladang, banyak yang
mengaku kecapaian. "Kalau mereka kuat, ya bisa menuntaskan puasa sehari
penuh. Tapi, kalau tidak kuat, mereka membatalkan puasa," katanya.



Seperti umumnya masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, warga Wamena dan
Walesi sangat miskin. Meski mereka tinggal di tanah yang sangat subur
dan luas. Untuk berbuka puasa atau makan sahur, umumnya keluarga hanya
makan ubi jalar yang direbus atau dibakar serta minum air putih. Baru
kalau ada gula, mereka membuat teh atau kopi. Mereka jarang makan
daging. Termasuk, makan daging babi, kebiasaan orang Papua yang kini
dilarang setelah mereka muslim.



Ceramah salat tarawih atau subuh juga tak seperti umumnya di tempat
lain. Jika yang membuat jadwal ceramah di masjid-masjid lain adalah
panitia amal bulan Ramadan, di Walesi, pengisi ceramah dijadwalkan oleh
PHBI (Panitia Hari Besar Islam) Kabupaten Jayawijaya. "Kami di sini
tinggal mengikuti," katanya.



Di tengah tekanan kemiskinan seperti itu, kata Aipon, masyarakat muslim
di Walesi yang merasa mampu juga membayar zakat fitrah. "Kami
membayarnya tidak dengan beras karena makanan pokok kami memang hipere.
Itu kami lakukan sejak beberapa tahun lalu," ujarnya.



Dia menyatakan, perkembangan Islam di Walesi lumayan bagus. Jumlah
penduduk asli yang muslim di Walesi saat ini sekitar 960 jiwa. Mereka
tinggal secara berkelompok dan terpisah-pisah di honay-honay (rumah
masyarakat Wamena) di sana. "Hubungan kami dengan saudara
saudara kami yang beragama Kristiani berjalan baik. Dan, itu berlangsung
sejak lama," ungkapnya.



Selain di Walesi, penduduk suku Dani (salah satu suku besar di
Jayawijaya) yang beragama muslim dan .mendiami Kota Wamena saat ini
sekitar 5.000 orang. "Mereka tersebar di beberapa tempat seperti di
Kampung Walesi sini, Kampung Megapura, Hitigima, dan Kampung Araboda
(Distrik Asologaima)," jelasnya.



Hanya, meski sudah banyak yang beragama Islam, mereka masih sulit
dipisahkan dari adat istiadat serta budayanya. Misalnya, soal
mengonsumsi daging babi dan acara adat bakar batu dalam suatu pesta.
Namun, dari tahun ke tahun, perkembangannya menggembirakan. Rambu-rambu
Islam mulai dipahami. Misalnya, dalam penyelenggaraan pesta adat, meski
ada bakar batu, biasanya daging babi hanya diperuntukkan bagi yang
nonmuslim. "Tapi, bakar batunya dikerjakan bersama-sama, "jelasnya.



Menurut Aipon, orang Lembah Baliem memang tidak bisa dipisahkan dari
babi. Sebab, babi identik dengan harta kekayaan dan pangkat tiap-tiap
kian seorang yang ditokohkan. "Semakin banyak babi yang dimiliki, orang
itu semakin terhormat. Dia sangat disegani dan dihormati sanak saudara
dan kerabatnya," jelasnya.



Sebagai warga muslim, sedikit demi sedikit mereka mulai memahami serta
mengerti aturan yang diajarkan Islam. Namun, dalam praktik sehari-hari,
hal itu tidak mudah. "Mengubah pola hidup masyarakat yang sudah terbiasa
dengan adat dan kebiasaan turuntemurun ke pola yang baru sesuai ajaran
Islam harus pelan-pelan," katanya.



Disinggung tentang anak-anak asrama, umumnya mereka konsekuen
menjalankan puasa. Kebutuhan sahur dan buka puasa disediakan orang-orang
asrama. "Mereka sangat membutuhkan uluran tangan umat muslim lainnya.
Kalau tidak ada bantuan, mereka sahur dan buka seadanya," ujarnya.



Aipon mengaku bangga terhadap anak-anak asrama. Sebab, dari hari ke
hari, mereka menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Misalnya, sudah
banyak yang pandai membaca dan menulis Arab (Alquran), menunaikan salat
lima waktu, dan ibadah lainnya.



"Kami sangat bersyukur, berkat bimbingan Pak Anwar, Pak Arsyad, dan Pak
Sumadi, mereka sekarang makin pintar," jelasnya. (Dibantu Joko Suhendro)

---

CENDRAWASIH pOST

Jumat, 20 Oktober 2006



Tahanan Kasus Bentrok di Abe Didapati Sedang Sakit

*LP Membantah Tak Perhatikan Kesehatan Mereka

JAYAPURA-Seiring dengan adanya laporan dari tokoh agama yang tergabung
dalam PGGP (Persatuan gereja-gereja Papua) ke Komnas

HAM Papua bahwa para terdakwa Kasus Bentrok di Abepura yang jumlah
mencapai 15 orang, sedang sakit, maka Kamis (19/10)

kemarin, Komnas HAM menindaklanjutinya dengan membesuk mereka di Lembaga
Masyarakat Abepura.

Dari hasil kunujungannya itu, Komnas HAM Papua memang melihat bahwa para
terdakwa tersebut umumnya memang mengalami penurunan

kesehatan. "Salah satu point yang kami cek dalam pertemuan tadi
(kemarin)terhadap para tahanan Bentrok Abe adalah mengenai

kondisi kesehatan para tahan tersebut dan memang mereka rata-rata
mengalami kesakitan,"kata Ketua Komnas HAM Papua, Alber

Rumbekwan kepada wartawan usai menemui para tahanan Bentrok di Abepura
tersebut.

Menurut Rumbekwan, selama ini kesehatan para tahanan Bentrok Abepura,
kurang diperhatikan, sehingga kesehatan mereka menurun.

''Hal itu, bisa dikategarikan pelanggaran HAM,''tandasnya.

Secara terpisah Kekapala Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Johon Yarangga,
membantah kalau pihak LP tidak memperhatikan

kesehatan para tahanan itu. Menurutnya, semua tahanan termasuk para
terdakwa Kasus Bentrok di Abepura, semua diperhatikan

kesehatannya.

''Tidak benar bila kesehatan para tahanan Bentrok Abepura itu kurang
diperhatikan. Selama ini, upaya-upaya pelanyanan

kesehatan selalu diberikan baik kepada tahanan maupun narapidana, termasuk
tahanan Kasus Abe itu,''ujarnya.

Bahkan jika ada yang membutuhkan perawatan, juga dibawa ke rumah sakit
untuk mendapatkan perawatan. ''Menyangkut tahanan yang

mempunyai status tahanan jaksa maupun hakim, kami selalu berkordinasi
dengan pihak-pihak tersebut dalam melakukan pertolongan

medis. Dan bila memerlukan pertolongan cepat, maka kami biasa mengantar ke
UGD di Rumah Sakit terdekat,"lanjutnya.

Meski demikian bukan berarti tak ada masalah. Adalah soal fasilitas
kesehatan yang ada di LP. Menurut Johan Yarangga, Lapas

Abepura kurang memiliki fasilitas kesehatan, semisal soal perawat atau
dokter, lalu sarana dan prasarana yang sangat minim.

"Walaupun begitu, kami selalu berusaha untuk memberikan pelanyanan medis
kepada semua narapidana yang merasa sakit. Caranya,

kami menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit,"pungkasnya.(cak

---

CENDRAWASIH POS
Sabtu,21 Oktober 2006

BIN Lobi Kongres AS

*Untuk Diskusikan Masalah Papua, Aceh dan Soal Munir

JAKARTA-Lobi Badan Intelejen Negara (BIN) mengalir sampai ke Kongres
Amerika Serikat (AS). Badan yang kini dipimpin Syamsir

Siregar tersebut telah mendekati Kongres AS untuk mendiskusikan soal
Munir, hubungan kerja sama militer Indonesia-AS, masalah

Aceh, dan Papua.

"Keterangan ini semakin jelas dari kunjungan kami ke Kongres AS," kata
Koordinator Badan Pekerja Kontras, Usman Hamid, yang

saat ini sedang berada di AS mendampingi Suciwati melalui email.

Sebelum berangkat ke AS, Usman memang sudah pernah mengatakan bahwa
dirinya pernah mendengar jikalau BIN melobi Kongres AS

soal Munir. "Ternyata ini benar," lanjutnya.

Makanya salah satu tujuan mereka bertemu Kongres untuk meng-counter
informasi yang didapatkan Kongres jikalau keterangan yang

disampaikan BIN soal Munir tidak benar.

Keterangan adanya lobi BIN itu didapatkan Usman saat dia bersama Suciwati
mendatangi satu per satu perwakilan anggota Kongres

AS baik dari kalangan demokrat dan republikan di Washington D.C Rabu lalu.

Saat itu yang mereka temui adalah Mc Dermott, Patrick Kennedy, Wolf, dan
Kirk. Dalam lobinya itu, BIN bukan hanya untuk kasus

tewasnya Munir, tapi juga soal Papua dan Aceh.

Alih-alih lobi BIN itu berhasil, menurut mereka, sejumlah anggota Kongres
AS masih terus mempertanyakan kasus ini dan

menyayangkan belum adanya respon atas surat yang pernah dikirim kepada
Presiden SBY. Pada 9 November 2005, 68 anggota Kongres

AS memang mengirimkan surat kepada Presiden SBY mempertanyakan keseriusan
pemerintah dalam menuntaskan kasus Munir.

Tak berhenti di sini, pada Kamis lalu, giliran Suciwati mendatangi gedung
parlemen AS. Di sana dia menemui kalangan senator,

antara lain Jonah Blank dan Tim Rieser. "Seperti di Kongres, kalangan
senator juga membenarkan kehadiran perwakilan BIN pasca

pemulihan hubungan militer AS-Indonesia," lanjut Usman.

Sejumlah kebijakan luar negeri AS, termasuk kebijakan ekonomi, kerja sama
keamanan militer dengan Indonesia memerlukan

dukungan anggota Kongres AS. Lobi yang dilakukan Usman dan Suciwati pada
Kongres dan senat AS pada gilirannya memang bisa

berdampak pada sikap AS terhadap Indonesia. Kamis lalu itu mereka juga
berkunjung ke State Department AS.

Kemarin mereka kembali ke New York untuk mengadakan pertemuan dengan
Pelapor Khusus PBB untuk Extra Judicial Executions

Philips Alston. Dia juga dikenal sebagai profesor hukum dan HAM di
Universitas New York.

Harapannya, seperti yang sudah dilakukan Hina Jilani (Perwakilan Khusus
Sekjen PBB) dan Leandro Despouy (pelapor khusus

pembela HAM), Philips Alston juga menulis surat pada pemerintah Indonesia
tentang kasus Munir. "Lebih dari itu supaya

Indonesia mengundang dua pejabat PBB itu sekaligus untuk membantu
pengusutan kasus Munir," lanjutnya.

Di Jakarta, Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengatakan jika tanpa ada tekanan
sekalipun pihaknya akan tetap menuntaskan kasus

ini. "Ini perhatian kita, tanpa perlu desakan kita akan tuntaskan. Masa
kita biarkan kejahatan? Pembunuhan lagi, tapi ini

butuh pembuktian," katanya. (naz)

---

MANOKWARI POS
Jumat, 20 Oktober 2006



Di Wilayah Korem 171/PVT Ada 2 Perusahaan Raksasa

Danrem: Ada Atau Tidak Ada Pilkada Korem Tetap Siap



MANOKWARI-Wilayah tugas Korem 171/Praja Vira Tama (PVT) yang berpusat di
Sorong cakup luas, selain meliputi Provinsi Irian

Jaya Barat,sebagian lokasi tugasnya berada di Provinsi Papua,yakni Kodim
Timika. Namun, Danrem 171/PVT, Kolonel Inf Suyatno

kepada Manokwari Pos disela-sela kunjungan kerjanya di Manokwari kemarin
menyatakan, hingga saat ini belum ada rencana

pengembangan satuan territorial setingkat Kodam, Korem ataupun Kodim.
''Belum ada rencana ke arah itu,'' tukasnya menjawab

pertanyaan.

Kondisi keamantan di wilayah Korem 171/PVT terkhusus lagi di Provinsi
Irian Jaya Barat lanjut Danrem cukup kondisif.

Menurutnya hal ini dapat terwujud berkat kerjasama antar semua komponen
masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

''Situasi Provinsi Irian Jaya Barat sangat kondusif.Kami tetap meminta
dukungan kepada masyarakat untuk selalu menjaga

keamanan dan ketertiban yang sudah tercipta ini,'' tukas Danrem yang
datang ke Manokwari dalam rangka serahterima jabatan

Dandim 1703/Manokwari.

Selain cakupan wilayah Korem 171/PVT yang dulunya berpusat di Manokwari
ini cukup luas juga terdapat dua perusahaan tambang

raksasa,yakni Freeport dan BP Indonesia dengan LNG Tangguh di Kabupaten
Teluk Bintuni. Dua perusahaan raksasa ini menjadi

tugas aparat kemanan bersama semua komponen untuk menjaganya. ''Dua objek
vital ini harus kita jaga karena dapat memberi

manfaat bagi masyarakat secara luas,'' paparnya lagi.

Kalau sampai saat ini belum ada rencana pendirian satuan territorial,namun
lanjut Danrem, jajaran TNI-AD tetap melalukan

penambahan-penambahan pada komponen sarana penunjang, seperti perbaikan
sarana serta penambahan pasukan. ''Kalau menambahan

sarana itu tetap berjalan. Kita tetap terus menata diri,'' tukasnya.

Disinggung mengenai situasi kamtibmas menjelang pelaksanaan Pilkada
Walikota-Wawalikota Sorong yang rencananya akan digelar

16 November, dengan enteng dijawab Danrem bahwa ada atau tidaknya Pilkada
jajarannya terus siap. Pilkada ini pun diharapkan

dapat berlangsung aman dan lancar, semua komponen masyarakat dapat
bersikap dewasa. ''Ada atau tidak ada Pilkada kita tetap

siap.Tidak ada keistimewaan (Pilkada),'' tandasnya.(lm


---

SUARA PEMBARUAN DAILY
Wagub Papua Alex Hesegem: Carikan Alternatif Terbaik dalam Penyaluran SLT
[JAKARTA] Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem meminta Pemerintah Kabupaten
Puncak Jaya dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar

menyelesaikan masalah yang terjadi di Mulia akibat penyaluran dana subsidi
langsung tunai (SLT) secara arif dan bijaksana.
Masyarakat harus diajak berdialog dan dicarikan alternatif terbaik,
sehingga mereka merasa tidak dirugikan. Ciptakanlah

keadilan bagi kesejahteraan rakyat setempat.

Harapan itu disampaikan Wagub Papua, Alex Hesegem, dalam percakapan dengan
Pembaruan melalui telepon dari Jayapura, Sabtu

(14/10) pagi, terkait dengan kerusuhan yang terjadi akibat pembagian SLT
di Kabupaten Puncak Jaya, Jumat (13/10).
Kejadian itu menyebabkan Libius Tabuni, salah seorang pegawai negeri sipil
yang bekerja di kantor bupati setempat meninggal.
Sedangkan empat warga lainnya, yaitu Mendip Tabuni, Lele Telengen, Eterina
Welengen,Yondirom Wanimbo menderita luka-luka

akibat kena tembakan polisi.

Dalam insiden itu tiga polisi mengalami luka-luka terkena lemparan batu,
yakni AKP Slamet Haryono, Ipda Hans Fairaaf, dan

Bribda Yusus Toding. Sedangkan seorang warga sipil, yakni Mekiton Wenda.
Dalam kasus itu, Wagub Hesegem menegaskan, untuk masa mendatang,
penyaluran dana SLT harus benar-benar diperuntukkan bagi

mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, tidak menimbulkan konflik dan
mengorbankan rakyat.
"Saya minta untuk ke depan, Badan Pusat Statistik (BPS) Papua dan Pemkab
Puncak Jaya maupun kabupaten-kabupaten lainnya

melakukan pendataan yang teliti dan detail sehingga benar-benar memperoleh
data akurat tentang masyarakat yang layak menerima

SLT," ujarnya.

Wagub minta kerusuhan yang terjadi akibat pembagian SLT itu diselesaikan
sampai tuntas agar tidak menimbulkan konflik

berkelanjutan. "Layanilah masyarakat dengan baik dan penuh cinta kasih
dalam meningkatkan kesejahteraan mereka," tandasnya.
Situasi Kondusif
Sementara itu, dari Mulia, dilaporkan jam malam di Kota Mulia mulai
diberlakukan, terkait pembagian dana kompensasi bahan

bakar minyak (BBM) berupa SLT.

Akibatnya kerusuhan itu, kantor DPRD Kabupaten Puncak Jaya dibakar massa
hingga rata dengan tanah.
Bahkan massa juga merusak kantor Bupati, Dinas Pendidikan dan Pengajaran,
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah,

Statistik, Mes Keuangan Pemda, Kantor Distrik Mulia, Rumah Kepala Distrik,
Rumah Kasubag Anggaran, Kasubag Pemerintahan,

Kabid Kepangkatan, Kantor Pos Mulia, Rumah makan dan kios-kios di
sepanjang Pasar Mulia, Perumahan Dinas Kesehatan, Kantor

Golkar, PDI Perjuangan, SD Inpres Mulia, dan 17 Unit Perumahan DPRD.

Kerusuhan berawal dari ribuan warga yang saling berebut untuk mengambil
dana SLT. Banyak di antara mereka tidak mempunyai

kartu SLT kemudian ditolak. Akibatnya, massa yang tidak punya kartu SLT
membuat keonaran dan suasana tidak terkendali dan

kerusuhan pun terjadi.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian
Daerah (Polda) Papua, Kombes Pol Drs Kartono yang

dihubungi Pembaruan, Sabtu pagi, mengatakan, suasana di Mulia sudah
kembali kondusif.
Polda Papua, katanya, Sabtu pagi mengirimkan tim dan sejumlah pasukan
setingkat satu SPP dari Brimob yang dipimpin Karo Ops

Polda Papua Kombes Sumeka, untuk membantu Polres Persiapan Puncak Jaya
dalam mengamankan situasi.
Ditambahkan, kerugian akibat kerusuhan masih didata. Namun, data awal
diperkirakan sekitar Rp 30 miliar.
Ulah Provokator
Manajer Pemasaran PT Pos Jayapura Yohanes Unggul yang dihubungi Sabtu pagi
ini menegaskan, masyarakat yang tidak menerima

kartu SLT bukan tanggung jawab pihaknya. "Tugas kami hanya untuk
membayar," ujarnya.
Namun, kejadian itu diakibatkan kelelahan masyarakat yang menunggu
pembagian. "Selain kelelahan dipicu lagi dengan ulah

provokator untuk mengacaukan pembagian SLT," tegasnya.

Berbeda dengan pembagian SLT yang dilakukan di Jayawijaya dengan jumlah
penerima 65.000 orang berlangsung lancar. Begitu juga

di daerah lain Papua berjalan baik dan aman-aman saja.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) alokasi kartu dana SLT
di Puncak Jaya sebanyak 22.286 orang. Sebenarnya

pembagian bisa berlangsung lancar bila dibandingkan dengan Jayawijaya.
Pendataan
Sementara itu, Kepala BPS Papua, J A Djarot Soetanto, saat dihubungi
Pembaruan, Sabtu pagi ini di Jayapura, mengatakan SLT

kini memasuki tahap penyaluran I, II III dan IV.

Walaupun penyaluran tahap I dan II diakui masih ada sebagian kecil
keluarga miskin yang belum menerima haknya.
Namun, BPS tetap mengambil inisiatif untuk melanjutkan penyaluran.
Diungkapkan, penyaluran mengalami kendala pada pendataan. Di samping itu,
masalah faktor letak geografis dan cuaca masih

menjadi kendala bagi BPS dalam melakukan penyaluran.

Dikatakan, kejadian Mulia disebabkan petugas pendataan di wilayahnya tidak
sepenuhnya melakukan pendataan dengan benar.

Akibatnya, terjadi salah pendataan hingga menghambat proses penyaluran
bahkan menimbulkan insiden seperti itu.
"Namun demikian hal itu telah diambil hikmahnya sehingga ke depan, masalah
kesalahan dalam mendata dapat diminimalisasi,"

ujarnya. [ROB/GAB/W-8]
Last modified: 13/10/06

---

*Peradilan Antonius Wamang Cs : Wujud Rasisme Indonesia Terhadap Orang
Papua!*

* *

*Oleh : Everistus Kayep*

* *

PROSES PERADILAN Antonius Wamang, Agustinus Anggaibak, Joni Kasamol,
Julianus Deikme, Pdt Ishak Onawame, Hardi Tsugumol, Esau Onawame dan
Jairus Kibak (Antonius Wamang Cs) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan karena proses peradilan
tersebut bernuansa Rasisme.

Secara kasat  mata, orang akan menilai proses peradilan terhadap 7
warga sipil Papua yang dituduh sebagai pelaku penembakan 2 warga
Negara AS, Ricky Lynn Spier asal Littleton Colo, dan Leon Edwin Burgon
asal Sun River Ore serta 1 warga Negara Indonesia, FX Bambang Riwanto,
di Mile 62-63 Tembagapura pada 31 Agustus  2002 itu sebagai proses
yang wajar dalam penyelesaian kasus tersebut secara kredibel dan
transparan dalam rangka  Penegakan Hukum di Indonesia.

Kenyataannya, Proses Peradilan tersebut dibaluti pandangan Rasisme.
Rasisme dalam kasus ini memenuhi apa yang oleh George M. Fredericks
dikategorikan sebagai Rasisme Biologis. Rasisme Biologis adalah cara
pandang dan tindakan diskriminatif yang berkaitan dengan identifikasi
terhadap etnis atau suku bangsa tertentu sebagai "*yang lain*" atau
"*the others*" hanya karena perbedaan ciri-ciri fisik. Rasisme model
ini adalah  sebuah pandangan kuno dan lapuk yang menganggap bahwa
investasi berharga yang dimiliki setiap manusia adalah warna kulit,
rambut, asal suku bangsa dan umumnya - RAS tertentu.

Pandangan Rasisme Biologis inilah yang menjadi basis obyektif
dijadikannya Antonius Wamang Cs sebagai kambing hitam dalam kasus
penembakan di Mile 62-63  untuk mencairkan hubungan ekonomi, politik
dan teristimewa hubungan militer, antara AS dan Indonesia dari
kebekuan karena berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia,
antara lain  dalam kasus-kasus Tanjung Priok, Timor Leste menjelang
dan pasca jajak pendapat, dan yang terutama adalah penembakan 2 warga
negara AS di Mile 62-63 Tembagapura pada tahun 2002.

Dalam perkembangan sejarahnya, Pandangan Rasisme Biologis biasanya
digunakan oleh Bangsa-Bangsa berkulit terang (biasanya disebut kulit
putih) untuk menindas Bangsa-Bangsa berkulit gelap (biasanya disebut
kulit hitam). Penindasan yang merupakan penyangkalan terbuka terhadap
kemanusiaan ini dikembangbiakkan  secara vulgar  pada zaman
kolonialisme dan masih terus berkembang dengan suburnya pada zaman
modern ini.

 Untuk membedah pandangan Rasisme Biologis yang membaluti proses peradilan
Antonius Wamang Cs, kita dapat menggunakan klasifikasi  jenis rasisme
ini  menurut
Dr. Nicolaus Gregorio Faraclas. Menurut Dr. Faraclas, Rasisme (Biologis)
terbagi menjadi Rasisme Legal, Rasisme Institusional dan Rasisme Personal
yang tidak hanya berlaku pada jaman penjajahan, tetapi masih terus
berkembang dengan subur di jaman modern ini. Masih menurut Dr. Faraclas,
Rasisme Legal, Institusional dan Personal biasanya menemui lahan suburnya
dalam sebuah negara dimana Orang Kulit Putih (Terang) dan Orang Kulit Gelap
(Hitam) hidup berdampingan bersama dengan status kewarganegaraan yang sama.



Rasisme Legal beroperasi di wilayah Hukum, Undang-Undang dan
Peraturan-Peraturan, artinya bahwa Hukum, Undang-Undang dan
Peraturan-Peraturan yang berlaku dalam sebuah negara tertentu biasanya
diarahkan oleh kelompok ras pengendali kekuasaan untuk merugikan kelompok
ras tertentu. Kelompok ras yang dirugikan ini adalah mereka yang tidak punya
akses yang memadai dalam sistem kekuasaan legal. Mereka biasanya dianggap
rendah dan dalam banyak kasus, mereka adalah yang berkulit gelap
(kulit  hitam).




Rasisme Institusional beroperasi di tingkatan Institusi atau Lembaga,
artinya bahwa lembaga-lembaga resmi yang menjalankan Hukum, Undang-Undang
dan Peraturan-Peraturan dalam sebuah negara semuanya dikendalikan oleh
kelompok ras tertentu sehingga dalam setiap kasus, pasti merugikan ras lain.
Sedangkan Rasisme Personal lebih mengarah pada tataran individu atau orang
per orang, artinya bahwa rasisme dipraktekkan secara langsung, dimana Orang
Kulit Terang menganggap rendah Orang Kulit Gelap, hanya karena mereka
memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Rasime tipe ini biasanya dipraktekkan
secara perorangan.



Dengan menggunakan "Alat Teropong" diatas, marilah kita mencoba meneropong
proses peradilan Antonius Wamang Cs yang dituduh sebagai pelaku penembakan
di Mile 62-63. Sebelumnya, agar tidak membingungkan, kita perlu menempatkan
Antonius Wamang Cs dalam posisi yang mewakili Ras Kulit Gelap (Hitam),
sedangkan  Pimpinan Rezim saat ini (Susilo Bambang Yudhoyono Cs), Kepolisian
Republik Indonesia (Jenderal Sutanto Cs), Hakim Ketua (Andriani Nurdin Cs),
Jaksa Penuntut Umum (Anita Asterida Cs) dan Agen FBI (Paul Ryan Myears  Cs)
perlu ditempatkan  dalam posisi yang mewakili Ras Kulit  Terang (Putih). (*
Bersambung*)


---

Jumat, 20 Oktober 2006 (CEPOS)

Uang Akan Banyak Dilempar ke Desa
*Hasil Musrencbang, Pembangunan di Papua Konsentrasi Pada 4 Hal
JAYAPURA-Jika selama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Provinsi Papua berlangsung secara tertutup,

maka di akhir kegiatan yang berlangsung tiga hari itu, Kamis (19/10)
kemarin, Gubernur Papua Barnabas Suebu, membeberkan

hasil-hasilnya.

Menurut Gubernur Suebu, dari Musrencbang tersebut, telah disepakati bahwa
pelaksanaan pembangunan di tahun 2007 nanti,

Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten, akan
konsentrasi pada empat point penting. “Ada 4 agenda

penting yang merupakan hasil Musrencbang yang akan kita laksanakan pada
tahun 2007 nanti,” kata gubernur kepada wartawan di

Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Dok II.

Empat agenda penting tersebut antara lain, pertama terciptanya good
government di Papua yang dicapai melalui reformasi

birokrasi, reformasi anggaran belanja, pengembangan sistem baru dalam
anggaran belanja dan jasa, serta peningkatan capacity

pada titik lemah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga distrik.
“Dengan demikian diharapkan pemerintahan yang ada nanti akan semakin
cerdas melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Agenda kedua adalah perbaikan kesejahteraan rakyat yang difokuskan pada
perbaikan kesejahteraan rakyat di kampung-kampung

melalui program perbaikan makanan dan gizi rakyat, perbaikan dan
peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan.
Untuk menuju kea rah tersebut akan diadakan program pengembangan ekonomi
rakyat melalui perumahan dan infrastruktur. “Untuk

program ini, kami akan sediakan uang sebesar Rp 100 juta dalam bentuk
block grand yang langsung diserahkan ke kampung-

kampung,” ungkapnya.

Hanya saja block grand ini, bisa dilakukan ketika rakyat sudah siap untuk
merencanakan hingga mengelola anggaran melalui

suatu kegiatan, bukan dalam bentuk proyek. Dengan dana itu, rakyat akan
melaksaakannya sendiri, mempertanggungjawabkan

sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan kemampuan pengelolaan ini, pemerintah saat ini menyiapkan
tenaga pendamping melalui program pendampingan. “Di

sini rakyat akan dilatih, dibimbing dan didampingi sehingga mereka bisa
mengelola dana secara benar, bertanggung jawab dan

dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sesuai rencana, dana block grand ini akan terus diturunkan dari tahun ke
tahun hingga 5 tahun, sehingga total dana yang akan

turun nanti mencapai Rp 2,9 triliun. Dana yang cukup besar tersebut,
nantinya beredar di masyarakat dan akan merangsang

pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan atau kampong itu. “Inilah yang
disebut dengan pembangunan kewilayahan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, dengan tetap menfokuskan pada pembangunan rakyat di
kampung-kampung, juga akan dilaksanakan program dalam

bentuk sektor, baik itu melalui sektor pendidikan, kesehatan, pertanian,
perkebunan maupun lainnya. Semua sektor itu akan

digerakkan langsung dengan tetap berkoordinasi dengan sektor yang ada di
tingkat kabupaten dan kota.

“Dengan demikian, program tersebut akan turun dan bertemu dengan program
yang ada di bawah secara spasial,” jelasnya. Hanya

saja diingatkan agar agar tetap ada kordinasi mulai dari tingkat kampung,
distrik, kabupaten/kota hingga provinsi.
Sementara agenda ketiga adalah gubernur dan bupati sepakat untuk
menjadikan Papua sebagai tanah damai, tertib, masyarakatnya

taat pada hukum dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). “Namun dari itu
semua, perlu ada sistem yaitu contoh, low invetmen,

kesadaran masyarakat serta karakter hidup tertib,” katanya.

Agenda keempat adalah percepatan pembangunan infrastruktur melalui
pembangunan sarana dan prasarana transportasi, baik laut,

udara maupun darat secara terintegrasi. Untuk kepentingan tersebut, ada
tambahan dana sekitar Rp 1 triliun yang ditujukan

untuk peningkatan pembangunan bandar udara, pelabuhan atau dermaga, serta
ruas jalan darat untuk mewujudkan trans Papua.

“Dengan begitu, strategi untuk membuka keterisolasian wilayah akan
tercapai,” ungkapnya.
Dengan adanya infrastruktur ini,maka dengan sendirinya akan merangsang
pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, karena ada

akses untuk kesana. Untuk infrastruktur ini pula, juga direncanakan akan
dibangun suatu studi untuk perkeretaapian yang akan

dimulai pada tahun anggaran 2007 mendatang. ‘’Infrastruktur lainnya adalah
ketersediaan air bersih di daerah-daerah yang

kesulitan air bersih,’’ujarnya.

Tak hanya itu, ditekankan pula tentang program energi dalam jangak
panjang, dimana listrik di Papua selalu tersedia cukup

dengan harga yang murah melalui pengembangan biodisel dan listrik tenaga air.

Yang unik dari musyawarah tersebut adalah antara Pemprov dan kabupaten
kota tidak lagi membicarakan bagaimana membagi–bagi

‘kue’, tetapi bagaimana dengan yang ada, pelayanan akan lebih besar
diarahkan ke tingkat bawah. “Semua bupati secara spontan

mendukung hal ini. Kita sepakat bahwa anggaran berpihak pada rakyat,”
tegasnya.

Kalau sudah demikian, lanjut gubernur, apa yang disebutnya piramida
terbalik bisa terwujud. Yaitu suasana dimana semua sistem

pelayanan, pembangunan, hingga anggaran yang ada lebih banyak dinikmati
oleh masyarakat di tingkat bawah dalam rangka

mewujudkan masyarakat Papua yang adil makmur dan sejahtera di dalam Papua
Baru.

Gubernur Minta Maaf

Sementara itu terkait dengan kekecewaan wartawan pada saat pembukaan
Musrencbang yang tidak diperbolehkan meliput, Gubernur

Suebu menyampaikan permohonan maafnya.

Ia mengatakan bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diliput langsung
oleh wartawan, sehingga berlangsung tertutup. Hal

ini dilakukan karena dikhawatirkan akan dipahami lain, sehingga
penulisannya juga akan diterjemahkan lain.

“Jadi bukan sengaja menutup-nutupi, tetapi karena memang ada hal-hal
tertentu yang tidak boleh diliput langsung oleh wartawan

dan mungkin begitu gaya saya,” katanya. Kendati ada beberapa wartawan yang
keberatan, namun dengan penjelasan yang lugas dan

tegas, akhirnya semua wartawan bisa memahami.(ta)



---

Sabtu,21 Oktober 2006 (CEPOS)

Dicurigai, Kerusuhan di Mulia Digerakkan

JAYAPURA-Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer, menegaskan
bahwa kasus kerusuhan yang terjadi di Mulia, Kabupaten

Puncak Jaya, Jumat (13/10) lalu kemungkinan ada aktor intelektualnya
"Kasus yang terjadi seminggu lalu itu, patut kita duga ada penggeraknya,
karena sumber penyebabnya di lokasi kota lama,

tetapi kemudian masa bergerak menuju ke kota baru dan langsung melakukan
pembakaran. Ini indikasi yang sedang kita dalami,"

kata Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer saat ditanya wartawan, Jumat (20/10)
kemarin.

Dikatakan, untuk mengungkap kasus ini pihaknya berangkat dari data yang
diperoleh dari TKP (Tempat Kejadian Perkara), dari

saksi-saksi yang diperiksa dan kemudian dikembangkan. ''Kita akan terus
dalami, apakah betul karena spontanitas atau ada

pihak yang sengaja memprovokasi atau menggerakkannya," tandas Wakapolda.

Menurutnya, dugaan-dugaan atau pendapat yang berkembang akan ditampung dan
akan dijadikan bahan untuk pengembangan

penyelidikan. "Yang jelas kita serap semua masukan yang ada dan akan kita
jadikan bahan dalam pengembangan penyelidikan,"

tegas Max Donald Aer.

Terkait upaya penegakan hukum dalam kasus ini, tim penyidik setidaknya
telah melakuka pemeriksaan terhadap sekitar 10 orang,

tetapi belum ada yang jadi tersangka.

"Semuanya belum ada yang ditahan, mereka baru sebatas saksi. Jika ada
keterangan baru yang menguatkan, maka bisa saja di

antara mereka ada yang jadi tersangka," paparnya.

Ditanya soal kendala mengapa hingga seminggu belum ada yang jadi
tersangka, pihaknya menyatakan kalau kondisi daerah yang

bergunung-gunung dan berbukit-bukit, sangat menyulitkan aparat dalam
mengungkap kasus ini. Apalagi kejadian itu bersifat

massal.

"Kejadiannya bersifat massal dan kondisi daerahnya seperti itu. Jadi
kendala yang dihadapi kita bisa maklumi. Sebab massa

cukup banyak, sementara kondidi daerah cukup sulit. Kalau di tempat sini
mungkin banyak handicam yang bisa merekam, seperti

yang dipunyai wartawan, tapi disana terbatas dan ketika itu persiapannya
juga mungkin juga nggak sempat," ujar Wakapolda.
Dengan adanya kasus kerusuhan ini ada hal yang menjadi atensinya kedepan,
yaitu tentang masalah minuman keras. "Informasi

yang saya dengar, di sana (Puncak Jaya) banyak peredaran minuman keras.
Saksi mata yang sudah diperiksa juga menyatakan,

kerusuhan itu bermula dari massa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman
keras," paparnya.

Selain di Puncak Jaya, di Polres-Polres lain juga akan diingatkan untuk
lebih waspada terhadap peredaran minuman keras.

"Sebab Miras yang masuk ke Puncak Jaya adalah melalui udara. Karena itu
Polres yang ada bandaranya seperti Jayapura

(Sentani), Timika, Nabire dan Wamena harus benar-benar mengawasi masalah
Miras itu. Kalau 4 bandara ini saling kerjasama,

saya yakin, masalah peredaran Miras ini bisa diantisipasi," tegasnya. (fud)

---

http://www.gatra.com/2006-10-23/versi_cetak.php?id=98874

NASIONAL
Pelanggaran Batas Negara
PNG Baru Pulangkan 8 Nelayan Papua

Jayapura, 23 Oktober 2006 08:22
Baru delapan dari 16 nelayan RI asal Jayapura, Papua, yang ditangkap
polisi Papua Nugini (PNG) dipulangkan pekan lalu setelah ditahan di
penjara Vanimo, ibukota Provinsi Sandaun.

Kepala Kantor Badan Urusan Perbatasan Setwilda Provinsi Papua, Philips
Marey mengatakan, di Jayapura, Minggu (22/10), ke-16 nelayan asal Jayapura
itu beberapa waktu lalu ditangkap polisi PNG di perairan perbatasan RI
(Jayapura)-PNG saat sedang mencari ikan.

Dikatakan, karena nelayan tersebut menangkap ikan sampai memasuki perairan
negara tetangga itu sehingga akhirnya mereka ditangkap dan dibawa ke
Vanimo.

Ke-16 nelayan itu pada umumnya bertempat tinggal di Jayapura dan
disidangkan di Pengadilan Vonimo, PNG dan ditahan di penjara, jelas Marey.

Menurutnya, delapan orang nelayan yang sudah dipulangkan pemerintah PNG ke
Jayapura karena keluarganya telah membayar denda kepada pemerintah negara
tetangga itu.

Sementara enam orang nelayan lainnya kini masih berada di dalam tahanan di
Vanimo karena keluarganya belum membayar denda kepada pemerintah PNG, ujar
Marey tanpa menyebutkan berarpa besar denda bagi setiap nelayan yang
dituhkan pengadilan Vanimo.

Ia mengakui, nelayan-nelayan RI asal Jayapura sering mencari ikan hingga
memasuki perairan PNG, karena tidak ada tanda yang terpasang di perairan
laut kedua negara.

Hal ini yang membuat para nelayan itu tidak sadar mencari ikan hingga
memasuki perairan negara tetangga itu, tamnah Marey.

Dikatakan, tanda yang ada di pesisir pantai perbatasan RI-PNG hanya sebuah
tugu yang dubangun di antara Kampung Skouw (Jayapura) dengan Kampung
Wutung (Vanimo) yang dilengkapi dengan mercusuar.

Dengan demikian kalau pada siang hari lampu mercu suar yang ada di
perbatasan itu tidak kelihatan membuat para nelayan melewati perbatasan ke
negara tetangga itu, kata Marey,

Ia menilai, untuk mengantisipasi agar ke depan tidak terjadi lagi kasus
serupa, maka perlu diadakan sosialisasi oleh instansi terkait di Jayapura
kepada para nelayan RI agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. [EL,
Ant]

---

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0610/22/nas9.htm

Kasus Abepura, Ketua Komnas HAM Tolak Jadi Saksi
Jayapura, CyberNews. Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, Alberth
Rumbekwan menolak menjadi saksi dalam kasus Abepura berdarah 16 Maret 2006
yang dilaporkan tim gabungan pengacara kepada Reskrim Polda Papua.

Rumbekwan dalam keterangan pers di Jayapura, Minggu (22/10) menolak
pemanggilan dirinya menjadi saksi kasus kerusuhan Abepura Berdarah oleh
tim pengacara kerusuhan itu yang beranggotakan Direktur Lembaga Hukum
(LBH) Jayapura, Paskalis Letsoin, Koordinator KONTRAS Papua, Pieter Ell
dan beberapa anggota lainnya seperti Latifah Anum Siregar, Adolof
Waramory, Iwan K.Niode, Rahman Ramli, Johanes H.Maturbongs dan Sihar
Tobing.

Menurut Rumbekwan, kasus Abepura Berdarah di depan Kampus Universitas
Cenderawasih (Uncen) itu menelan korban jiwa dua anggota Brimob Polda
Papua, satu anggota Dalmas Polresta Jayapura dan satu anggota inteljen
TNI-AU atas nama Agus Supriadi meninggal dunia dianiaya kelompok sipil dan
49 orang penduduk sipil menderita luka luka berat dan luka ringan.

"Saya tidak akan memenuhi pemanggilan polisi atas pelaporan sesama tim
pengacara Abepura karena harus meminta izin dari Komnas HAM Pusat. Kalau
sudah ada izin, saya akan datang ke Polda menjadi saksi atas pengaduan
sesama pengacara dalam kasus ini, tetapi kalau belum ada, maka saya tolak
menjadi saksi," tegas Rumbekwan.

Rumbekwan pada kesempatan itu menjelaskan, kedelapan anggota tim pengacara
pembela korban kasus Abepura menerima kuasa dari salah satu korban kasus
Abepura, Aris Mandowen.

Surat kuasa tersebut dibuat di atas kertas kop surat Kepolisian RI Daerah
Papua Resort Persiapan Sarmi, beralamat di Jl.Bhayangkara Nomor 1 Sarmi.
"Dari kop surat itu patut dipertanyakan, ada apa para pengacara
menggunakan kop surat dari polisi. Jangan-jangan mereka melakukan
pembohongan kepada publik dan dicurigai mereka bekerjasama dengan oknum
pejabat polisi untuk membuat perkara ini menjadi kabur," ujar Rumbekwan.

Dia menambahkan, bila aparat di Polda Papua meneruskan persoalan ini, maka
Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua melakukan upaya hukum lain.
( ant/cn09 )

---