[Kabar-Irian] Kabar: Minggu K2-K3 Sept 2006

[Admin-Editors Kabar-Irian]

Kabar Irian (Papua)
Minggu K2-3 September 2006

Topik2

* Negosiasi Perdamaian Gagal
* Pasar di Jayapura Musnah
* Pasar Hamadi Tabakar
* Dua Terdakwa Bentrok Abe, Divonis 5 Tahun
* Perempuan harus merdeka dari ketertinggalan pendidikan
* Di Papua, Masih Cukup Satu Kodam
* Penembakan Timika
* Polda Metro Serahkan Laporan Daan Damara
* Desmond Diminta Pisahkan Papua
* Kapolda: Membuat Orang Takut Atau Terancam Suatu Indikasi Teror
* Temuan 52 Spesies Baru Perkaya Biota Laut Papua
* Hiu Temuan Baru Berjalan dengan Sirip
* Suebu Ajak Masyarakat Papua di PNG Mudik
* Bintang Melanesia Bukti Dukungan PNG Kepada NKRI
* Panglima Dinilai Berlebihan
* Isu Papua Merdeka Sering Diangkat Jadi Topik Kampanye
* Dokter asal Papua Berbagi Gembira
* Penerimaan negara dari Freeport dalam lima tahun Rp17,20 triliun
* Jelang Ramadhan harga beras di Biak naik
* Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Bupati Nabire
* Pemerintah Jamin Keamanan WNI di PNG yang Kembali ke Papua
* Ribuan Warga Abepura Terima Dana SLT

---

CENDRAWASIH POS

Sabtu, 09 September 2006

Negosiasi Perdamaian Gagal

*Tokoh Perang Kubu Tengah 'Menghilang'



TIMIKA-Upaya mendamaikan warga yang bertikai di Kwamki Lama oleh Wakil

Gubernur Papua Alex Hesegem, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alua,

serta Muspida Mimika, kembali gagal.

Upaya mempertemukan tiga tokoh perang dari kubu bawah, tengah dan atas dalam

pertemun tertutup di Hotel Sheraton pukul 09.00 WIT kemarin, tak membuahkan

hasil. Pasalnya, ketiga tokoh perang kubu tengah, yakni Elminus Mom, David

Wandikbo dan Jimy Kora, tak mau menghadiri pertemuan itu tanpa alasan yang

jelas. Langkah Kapolres mencoba menghubungi ketiga melalui telepon seluler

pun gagal sampai pukul 12.00 WIT.

Setelah berkoordinasi dengan petinggi TNI-Polri yang ada, Kapolres Mimika,

AKBP Tjantje Jimmy Tuilan, SE, memutuskan menjemput ketiganya agar bersedia

mengikuti pertemuan bersama Wagub, MRP dan Muspida Mimika. Bersama

Bersama Dandim 1710 Mimika Letkol Inf. Tri Soeseno, Kaden B Brimob Kompol Abu

Bakar Tertusi SIK, Danyon 754 ENK Mayor Inf. Mirza Agus dan Dandenkav Mayor

Kav Herdianto N, Kapolres memimpin rombongan mendatangi kediaman Elminus Mom.

Di back up pasukan, mereka jalan aki dari Lapangan Sepak Bola Kwamki Lama

menuju kediaman Elminus Mom yang jauhnya sekitar 1 kilometer.

Namun mereka tak berhasil menemukan Elminus Mom. Kapolres lalu memerintahkan

polisi dan tentara mengumpulkan laki-laki yang berada di kubu tengah. Mereka

ditanyai seputar keberadaan Elminus Mom. Tapi juga gagal, warga banyak yang

bungkam. Ratusan warga kubu tengah kemudian diamankan ke Mapolres Mile 32

untuk dimintai keterangan soal keberadaan Elminus Mom.

Pasukan gabungan di Kwamki Lama kemarin 8 kompi. Untuk mengantisipasi

bentrokan, empat panser Detasemen Kavaleri 3 Kodam XVII disiagakan di Jalur

IV, Kwamki Lama dan beberapa panser lainnya disiagakan di beberapa lokasi.

Pasukan ini kemudian diperintahkan menyisir untuk merazia sajam milik warga

mulai dari lokasi tengah hingga atas. Namun warga yang mengetahui rencana itu

memilih melarikan diri ke semak-semak. Aparat hanya menyita ratusan anak

panah dan busur, termasuk parang, kampak, tombak dan pisau yang digunakan

dalam pertikaian itu. Razia dihentikan pukul 14.00 WIT karena pihak MRP

berniat melakukan pendekatan kembali dengan masyarakat kelompok atas.

Pertemuan digelar di halaman Gereja GKI Jemaat Anugerah di Jalur Sosial,

Jalan Kanguru, Kwamki Lama. Pertemuan diawali himbauan dari Pdt. Abdiel Tinal

dengan bahasa adat. Abdiel Tinal berharap masyarakat bisa menahan diri dan

menyudahi pertikaian. Sejumlah tokoh agama dari GKII Jayapura, seperti Pdt.

Lifius Biniluk juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa umat beragama harus

sadar.

"Prihatin sehingga kami datang ke Timika melihat langsung situasi yan

terjadi," katanya. Abdiel Tinal meminta penyelesaian suatu persoalan jangan

menggunakan alat tajam sehingga menimbulkan korban jiwa. Himbauan yang sama

dikatakan Ketua Sinode GKI Pdt. Corianus Beratabui.

Kapolres Mimika juga meminta masyarakat berhenti perang. "Saya minta kepada

bapak-bapak untuk tidak berperang lagi, stop sampai di sini titik," katanya.

Sementara Alphius Murib, salah satu anggota MRP yang dikonfirmasi Radar

Timika, Jumat kemarin, menerangkan pihaknya belum memberi batas waktu akhir,

karena perdamaian melalui tahapan-tahapan.

"Kami tetap upaya negoisasi sampai ada titik temu dan kemudian proses

perdamaiannya," tutur Alphius.

Usai dialog, Kapolres kembali memerintahkan anggotanya untuk melakukan

pengamanan sebagaimana yang dilaksanakan selama ini, guna menghindari bias

pertikaian.

Kapolres kembali mengatakan bahwa dengan persoalan ini, diduga kuat ada aktor

intelektual di balik semuanya ini. "Kita akan terus selidiki keterlibatan

oknum-oknum dalam hal ini," katanya.

Sementara itu, kedua kubu yang bertikai, kemarin tidak melanjutkan perang.

Namun dari masing-masing kubu saling memancing dengan kode dan isyarat-

isyarat untuk melangsungkan perang. Hal ini yang membuat situasi di kedua

kubu menegang.

Bawa 10 Butir Amanusi, Seorang Pria Diamankan ///

Untuk menghindari konflik atau perang saudara di Kwamki Lama Mimika terus

melebar dan untuk menghindari masuknya kepentingan tertentu dari pihak ketiga

yang ingin mengacaukan suasana, maka aparat kepolisian yang bertugas di sana

terus melakukan sweeping di beberapa tempat.

Dari sweeping yang dilaksanakan di Chek Poin I Mimika, polisi berhasil

mengamankan seorang pria yang berinisial AK yang diduga warga SP XIII karena

pria ini kedapatan membawa 10 butir amunisi.

"Pria ini menggunakan jasa tukang ojek dari arah Kota Mimika menuju ke arah

Kwamki Lama. Sesampainya di Chek Poin I sekitar pukul 12.00 WIT diperiksa

oleh anggota yang melakukan sweeping. Setelah diperiksa, di dalam Nokennya

terdadapat 10 butir peluru yang diduga peluru SS1. Terkait motifnya sedang

kita dalami," ungkap Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus saat

ditanya wartawan seputar perkembangan kasus Timika, Jumat (8/9) kemarin.

Sementara Direktur Reskrim Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Paulus Waterpauw

menyatakan, untuk mengusut kasus ini pihak Polres Mimika telah memeriksa dua

orang dari keluarga AK, termasuk tukang ojek yang mengantar AK juga akan

dijadikan saksi serta pemeriksaan anggota yang melakukan sweeping tersebut.

Menurutnya, bersamaan dengan amunisi tersebut juga diamankan dokumen lain,

tetapi dokumen tersebut juga sedang didalami. "Mudah-mudahan besok sudah ada

hasil pengembangan tersebut," ujarnya.

Sementara saat ditanya soal upaya penegakan hukum terhadap kelompok yang

melakukan perang tersebut, Kapolda menjelaskan, pihaknya memberikan

kesempatan bagi pemerintah daerah maupun MRP untuk melakukan negosiasi dengan

masyarakat yang perang. "Kalaupun ternyata upaya mereka tidak berhasil,

apakah harus kita biarkan mereka terus begitu. Saya pikir, kita harus sama-

sama sepakat bahwa kita harus ambil tindakan tegas bagi mereka," papar

Kapolda.

Dikatakan, konflik ini tidak hanya cukup diselesaikan dengan penegakkan

hukum, sebab ada kultur menyelesaikan masalah dengan perang. "Anda lihat,

pada kerusuhan sebelumnya kita tangkap panglima perang dan sebagainya, tetapi

tetap terulang kembali. Jadi bukan pada penegakkan hukumnya saja, tetapi

justru akar masalahnya yaitu kultur menyelesaikan masalah dengan perang yang

harus kita ganti dengan asas musyawarah untuk mufakat. Kalau tidak ada titik

temunya, kemudian menempuh jalur hukum. Ini yang harus kita lakukan secara

terus menerus denan membimbing mereka. Dan ini memerlukan waktu yang lama,"

pungkasnya. (vis/fud

---

Kompas
14 Sept. 2006



KEBAKARAN
Di Batulicin Seorang Tewas, Pasar di Jayapura Musnah


Banjarmasin, Kompas - Seorang remaja putri, Pahriah (13), tewas dalam

kebakaran di pusat kota Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan

Selatan. Kebakaran di Desa Kampung Baru, Rabu (13/9) dini hari, itu juga

menghanguskan 60 toko dan rumah.

Si jago merah kemarin siang juga melalap 186 dari 196 kios Pasar Sentral

Jayapura di Hamadi, Kota Jayapura, Papua. Ratusan los sayur, ikan, dan

pedagang kaki lima juga terbakar habis. Belum diketahui berapa kerugian

akibat musibah itu.

Pahriah tewas karena terjebak di dalam rumahnya. Kebakaran itu membuat 44

keluarga atau 146 jiwa kehilangan tempat tinggal. Api baru dapat dipadamkan

tiga jam kemudian.

Menurut Kepala Kepolisian Resor Tanah Bumbu Ajun Komisaris Besar Hersom Bagus

Pribadi, api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di sebuah

warung ikan bakar. Polisi kini memeriksa dua saksi, Rian dan Iwah.

Kebakaran besar ini merupakan yang kedua kali di Tanah Bumbu selama September

ini. Senin dini hari pekan lalu, lebih dari 200 bangunan rumah, toko, dan

rumah toko di Pasar Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, habis terbakar. Sekitar

300 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat musibah tersebut.

Pasar Sentral Jayapura

Kebakaran Pasar Sentral Jayapura yang ditempati 1.000 pedagang itu terjadi

sekitar pukul 10.30. Saat terbakar, pasar itu sedang padat pengunjung. "Angin

laut sedang bertiup kencang, api terus merembet dan membakar bangunan pasar,"

kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris

Besar Kartono Wangsadisastra.

Selain menghanguskan kios, los, dan lapak pedagang kaki lima, rumah yang

dihuni 73 keluarga yang berada di sekitar pasar juga terbakar.

"Kebakaran itu memang sangat besar, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa.

Korban terluka satu orang, yaitu Haji Saleh. Ia tertimpa pecahan asbes

eternit rumahnya," kata Kartono.

Menurut Kartono, kepolisian masih meneliti penyebab kebakaran tersebut. Api

sudah dikendalikan karena mobil pemadam kesulitan menjangkau titik api.

"Selain itu, angin dari laut bertiup kencang," kata Kartono.

Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Robert Djoenso

menyatakan, pihaknya telah memeriksa beberapa saksi. "Pasar juga kami tutup

untuk kepentingan penyidikan. Jadi, tidak boleh ada orang berjualan atau

memperbaiki kios yang rusak. Untuk sementara, kami masih menyimpulkan

kebakaran itu karena kelalaian manusia," kata Djoenso.

Wali Kota Menase Robert Kambu menyatakan, pihaknya belum bisa memperkirakan

kerugian yang dialami Pemkot Jayapura selaku pengelola pasar.

Menurut Kambu, sejak beroperasi awal tahun 1980-an, Pasar Sentral Jayapura

belum pernah direnovasi. "Pasar itu sudah kumuh. Banyak pedagang yang tinggal

di dalam pasar, padahal itu dilarang. Kami berencana merenovasi bangunan

pasar pada tahun 2007, tetapi sekarang malah terbakar," kata Kambu.

Ia menyatakan, untuk merenovasi pasar itu menjadi bangunan pasar dua lantai,

Pemkot Jayapura membutuhkan dana Rp 50 miliar. (FUL/ROW)


---

Cendrawaih Pos
Kamis, 14 September 2006

Pasar Hamadi Tabakar

*Penyebabnya dari Api Lilin, Kerugian Ditaksir Miliran Rupiah



JAYAPURA-Pasar Central Jayapura yang berada di Hamadi atau yang dikenal

masyarakat dengan Pasar Hamadi, tinggal kenangan. Pasalnya, pasar yang

dibangun sejak tahun 1974 silam ini, Rabu (13/9) kemarin, ludes terbakar

(baca: Tabakar) api.

Tak pelak, peristiwa yang terjadi mulai sekitar pukul 10.30 WIT ini langsung

menyedot perhatian seluruh warga Kota Jayapura, baik yang didekat lokasi

pasar maupun di lokasi lainnya, karena kebulan asap kebakaran ini bisa

dilihat dari berbagai penjuru kota ini.

Dari pantaun Cenderawasih Pos di lapangan, si jaog merah yang mulai mengamuk

dari los pasar bagian belakang semakin menjalar dengan cepatnya melahap habis

pasar yang sebagian besar los dan toko serta kios terbuat dari kayu ini.

Melihat api merajalela dengan cepat karena ditunjang dengan hembusan angin

laut yang cukup kencang, warga dan pengunjung pasar berhamburan lari keluar

pasar untuk menyelamatkan diri dan barang-barang dagangan mereka.

Kebakaran ini diduga bersumber dari perumahan warga Hamadi Pantai yang berada

di belakang komplek Pasar Hamadi. Sedangkan penyebabnya bukan dari kompor

atau akibat arus pendek, namun diduga kuat berasal dari api lilin yang berada

di rumah milik Ilham warga Hamadi Pantai.

Dari informasi yang diperoleh Cenderawasih Pos, lilin itu dinyalakan oleh

anaknya Ilham yang berinisial AM (21). Lilin tersebut ditaruh di kamarnya,

sebab sejak dua terakhir wilayah tersebut mati listrik. Kemudian AM pergi

meninggalkan kamar dengan kondisi lilin masih menyala, akibatnya lilin itu

membakar kamarnya hingga menjalar ke rumah lainnya hingga ke Pasar Hamadi.

Begitu api membakar rumah yang berada di atas para-para atau perairan pantai

Hamadi itu, api langsung membesar dan tidak bisa dibendung, sebab perumahan

tersebut terbuat dari bahan yang serba kayu dan posisi satu rumah dengan

rumah lainnya hanya disekat teriplek.

Terlebih lagi, api yang membara itu didorong oleh angin yang bertiup dari

arah laut, sehingga api pun menjalar ke seluruh perumahan di pinggir pantai

yang berada di belakang pasar hingga menjalar ke pasar dan meludeskan seisi

pasar.

Dua unit mobil pemadam kebakaran yang datang sekitar pukul 11.45 WIT, tidak

bisa berbuat banyak. Meskipun kemudian diback up lagi 1 unit mobil pemadam

dari Kabupaten Jayapura dan dalam pengisian air mendapat bantuan langsung

mobil tangki air milik jajaran Kodam XVII/Trikora.

Sebagaimana data dari Polresta Jayapura, akibat kejadian ini, setidaknya 77

Kepala Keluarga (KK) warga Hamadi Pantai tersebut kehilangan tempat

tinggalnya. Sedangkan di Pasar Hamadi, hampir semuanya ludes terbakar, hanya

sebagian kecil yang berada di sebelah utara pasar (dekat jembatan/kantor

Lurah Hamadi) yang bisa diselamatkan.

Dari 196 kios/toko yang ada, 186 diantaranya ludes dilalap si jago merah.

Kemudian los yang di dalam pasar juga ludes terbakar, antara lain los ikan

sebanyak 94 meja, los sayu 348 tempat, PKL di dalam areal pasar 270 lokasi.

Sedangkan yang tidak terbakar adalah PKL di luar areal pasar sekitar 250

lokasi.

Untuk kerugian material secara total belum bisa disebutkan secara rinci,

namun yang jelas diperkirakan mencapai milliar rupiah.

Sedangkan terkait korban jiwa, data Polresta Jayapura hingga kemarin petang

menyebutkan, kebakaran tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa, akan tetapi

hanya mengakibatkan seorang pedagang bernama H. Saleh (56) mengalami luka-

luka di bagian kepala akibat tertimpa asbes dan harus dirawat di Rumah Sakit

Angkatan Laut.

Kejadian kebakaran ini sangat mengagetkan warga dan para pedagang, karena api

menjalar begitu cepat. "Saat kejadian saya sedang tidur. Kemudian saya

dibangunkan oleh istri. Saat itu juga kita berusaha menyelamatkan barang-

barang, namun sudah tidak sempat lagi, karena api menjalar begitu cepatnya,"

ujar Aziz (45) yang tinggal di komplek perumahan yang berada di atas perairan

Pantai Hamadi itu.

Meski ada warga yang berusaha menyelamatkan harta bendanya, baik dengan cara

menjatuhkannya ke dalam air maupun diangkut dengan perahu, namun sebagian

besar harta benda dan rumah hangus terbakar serta hanya menyelamatkan jiwa.

Demikian pula ketika api mulai menjalar ke pasar, para pedagang di dalam

pasar langsung ramai-ramai menyelamatkan barang dagangannya. Meski ada juga

pedagang yang berhasil menyelamatkan barang dagangan, terutama para pedagang

yang berada di pinggir jalan raya Hamadi, tetapi banyak pula yang barang

dagangannya ludes terbakar.

Seperti halnya yang dialami oleh H. Rusdi (39). Sebagian besar barang

dagangannya yang merupakan barang pecah belah, ludes terbakar bersama

kiosnya. "Hanya sedikit saja yang bisa saya selamatkan," ucapnya sambil

menunjuk ke arah barang yang di selamatkan yang kenyataannya memang sangat

sedikit.

Kejadian tragis ini memang cukup menghebohkan masyarakat, ratusan pedagang

sibuk menyelamatkan barang dagangannya dengan dibantu warga masyarakat.

Aparat kepolisian dari Polsekta Jayapura Selatan, Polresta Jayapura, Polda

Papua dan juga aparat TNI turun ke lapangan untuk mengamankan situasi.

Kapolresta Jayapura AKBP Roberth Djoenso juga langsung turun ke lokasi,

termasuk pula Dandim 1701/Jayapura Letkol CHB Victor Tobing juga turun ke

tempat kejadian.

Di tengah berkobarnya api yang membakar pasar itu, Cenderawasih Pos berusaha

mencari tahu tentang penyebab kebakaran dan banyak kabar yang menyatakan

kebakaran ini bermula dari rumah yang sedang ada acara untuk pesta

perkawinan. Namun Cenderawasih Pos berusaha mencari informasi tersebut secara

akurat, hingga akhirnya setelah berputar-putar di sekitar Pasar Hamadi, kami

berhasil menemui pihak keluarga yang mempunyai acara pernikahan itu, yaitu

keluarga H. Baludin (45) warga Hamadi Pantai. "Memang saya sedang ada acara

yaitu persiapan resepsi pernikahan anak laki-laki saya yang rencananya

dilaksanakan sebentar malam pukul 19.00 WIT (tadi malam,red). Namun sumber

api bukan dari rumah saya," tegasnya.

Sumber api itu berasal dari rumah tetangganya yang bernama Ilham yang

jaraknya lima rumah dari rumahnya. "Sumber api itu jaraknya lima rumah dari

rumah saya. Kalau diurutkan, setelah rumah Ilham, rumah milik Madi, kemudian

Tahir, Ali, Arif, Anca baru kemudian rumah saya," paparnya.

Kesaksian ini juga diperkuat oleh istrinya Anca yaitu Hj. Rahmatia (38). "Api

itu dari rumah pak Ilham. Saat itu saya baru selesai mandi dan ada yang

teriak kebakaran, sehingga saya langsung keluar dan tidak sempat selamatkan

barang, semua habis terbakar, tidak ada sisa," ucapnya sedih.

Tetangga yang bersebelahan dengan Ilham, Ny. Nurlina juga menyebutkan, kalau

sumber api dari rumah Ilham. "Saat itu saya di rumah pengantin. Saya lari

setelah ada yang berteriak kebakaran. Tapi api begitu cepat. Saya mau

selamatkan barang, namun api sudah di dalam rumah, sehingga seisi rumah juga

ludes terbakar, termasuk buku tabungan juga tidak bisa diselamatkan,"

tuturnya.

Selain itu, terdengar isu pula, kebakaran ini mengakibatkan dua anak kecil

tewas terbakar. Namun setelah Cenderawasih Pos berputar-putar ke hampir

seluruh penjuru arah yang berada di sekitar lokasi kebakaran, tidak menemui

sumber dari isu tersebut.

Sementara itu, Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso saat dikonfirmasi

wartawan di ruang kerjanya menyatakan, hingga petang kemarin dirinya belum

menerima informasi kalau kebakaran itu mengakibatkan korban jiwa. "Memang ada

isu begitu, dimana karena orang tua sibuk urus barang, dia mengira anaknya

terbakar, namun ternyata anaknya sudah diselamatkan orang lain," paparnya.

Terkait hal ini pihaknya menjelaskan, dari hasil penyidikan api berasal dari

rumah Ilham, dimana anaknya yang berinisial AM (21) yang menyalakan lilin di

kamarnya. "Sebab dua hari sebelumnya listrik memang sudah padam, sehingga ia

menyalakan lilin seperti biasa. Namun saat itu AM keluar kamar dan begitu

hendak masuk rumah sudah terbakar," terangnya.

Ditegaskan, terkait hal ini pihaknya sedikitnya telah melakukan pemeriksaan

terhadap lima orang saksi dan karena hasil penyidikan terdapat indikasi kuat

penyebabnya adalah dari lilin di kamar AM itu, maka yang bersangkutan telah

resmi dinyatakan sebagai tersangka, dengan dijerat pasal 188 KUHP, sebab

akibat kelalaiannya itu menyebabkan terjadinya kebakaran dengan ancaman

hukuman paling lama lima tahun penjara.

Dengan kejadian kebakaran ini, pihaknya langsung mempolice line lokasi

kebakaran dan belum ada yang boleh membangun di lokasi pasar itu sebelum ada

petunjuk dari Pemda Kota Jayapura.

Saat ditanya apakah ada kasus penjarahan saat kebakaran itu, Kapolresta

menegaskan tidak terjadi penjarahan, karena anggotanya dan dari Polda cukup

banyak yang dilokasi kebakaran, termasuk dari TNI juga cukup banyak.

Terkait upaya pemadaman yang dinilai tidak maksimal itu, pihaknya menyatakan

perlunya penambahan jumlah armada pemadam kebakaran. "Saya pikir sudah

saatnya ada penambahan mobil pemadam, karena lokasi kota ini cukup luas,

termasuk disiplin petugas pemadam juga perlu ditingkatkan, sehingga ketika

ada kebakaran bisa dengan cepat menuju lokasi kebakaran," ujarnya.

Sementara itu dari pantauan di lapangan, sekitar pukul 13.30 WIT, api yang

meludeskan perumahan warga Hamadi Pantai dan Pasar Hamadi itu sudah mulai

padam, namun hingga pukul 14.00 WIT, meski sudah ludes, masih ada semburan-

semburan api dari dalam pasar yang diduga berasal dari drum-drum yang berisi

minyak, baik itu minyak tanah maupun minyak goring.

Sedangkan para pedagang yang sempat menyelamatkan barang-barangnya mulai

sibuk mengamankan barang dagangannya, yang antara lain menggunakan mobil

truk, maupun mobil pribadi serta taksi.

Dan meski api sudah padam, ribuan warga kota ini juga berbondong-bondong ke

lokasi untuk menyaksikan kondisi pasar yang ludes tersebut. (fud


---

CENDRAWASIH POS

Kamis, 14 September 2006

Dua Terdakwa Bentrok Abe, Divonis 5 Tahun

*Sidang Diwarnai Aksi Tiga Pemuda



JAYAPURA-Dua terdakwa Kasus Bentrok Abepura, masing-masing, Muhammad Kaitam,

Sedrik Jitmau, kenarin divonis 5 tahun penjara, potong masa tahanan dalam

sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (13/9), kemarin. Vonis

lima tahun ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya

menuntut terdakwa 5 tahun penjara.

" Sesuai dengan fakta di persidangan, serta barang bukti dan keterangan

saksi, maka kami putuskan terdakwa, dengan hukuman lima tahun penjara,"ujar

Morris Ginting, selaku Ketua hakim.

Mendengar putusan tersebut, tim penasehat hukum, langsung meminta kepada

hakim, dengan nada keras, agar hakim mempertimbangkan putusannya, sebab di

nilai tidak adil, dan tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan.

" Masa tidak ada saksi yang melihat terdakwa melakukan pelemparan terhadap

aparat, kok terdakwa bisa dihukum seberat itu,"ujar Davis dengan nada berang.

Untuk itu, selaku tim penasehat hukum, pihaknya akan mengajukan banding atas

putusan hakim tersebut.

" Kami akan penggunakan segala cara hukum, untuk mendapatkan keadilan, sebab

di pengadilan ini haya sandiwara. Dan ingat putusan ini, akan sama juga bagi

tiga terdakwa lainnya, yang akan disidangkan, Jumat (15/9) besok,"ungkap

David Sitorus,SH.

Perbuatan kedua terdakwa, di tuduhkan melanggar pasal 214 (1) KUHP.

Sementara itu, dua terdakwa lain, atas nama Sem Wandik dan Steven Wandik

dalam sidang kemarin masuk pada pemeriksaan saksi.

Selain itu dua terdakwa lain, masing-masing Steven Wandik dan Sem Wandik

Baru memasuki pemeriksaan saksi. Sidang terdakwa, atas nama Sedrik Jitmau,

dalam menghadiri sidang tersebut, menggunakan seragam sekolahnya yaitu

seragam SMU, dengan tas berisikan beberapa buah buku di gantung di samping

tubuhnya.

Saat sidang dimulai, terdakwa Sedrik Jitmau kepada hakim menyampaikan

beberapa permintaannya. Diantaranya, miminta agar selaku pelajar asal Papua,

supaya bisa memperoleh perlakuan hukum yang baik.

" Saya juga minta, kepada hakim, bahwa dengan hukuman yang saya terima, bukan

berarti akan menyelesaikan masalah di Provinsi Papua,"ungkapnya.

Dua saksi yang dihadirkan adalah, Iwan Salikin dan Habel, keduanya anggota

Dalmas Polresta Jayapura, yang saat kejadian, ikut dalam pengamanan terhadap

demonstrasi masa tersebut.

Dalam keterangan kedua saksi tersebut, keduanya menerangkan, bahwa saat

kejadian mereka milihat kedua terdakwa melakukan pelemparan terhadap aparat

keamanan, yang bertugas saat kejadian.

Namun kedua terdakwa kepada hakim, membantah akan keterangan dari kedua

saksi, dan mengatakan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Sidang akhirnya ditunda hingga minggu depan, dengan agenda mendengar

keterangan saksi yang meringankan (adecat), yang dihadirkan tim penasehat

hukum.

Sementara itu, tiga orang kembali lagi melakukan aksi, sama seperti aski

salah satu orang, belum lama ini. Aksi ini dilakukan dalam rangka memberikan

dukungan moril bagi para terdakwa Bentrok Abepura yang hendak menerima

putusan di Pengadilan Negeri Jayapura. Ketiga orang tersebut, diketahui

masing-masing bernama As Gombo, Yohanes Migal dan Benyamin Semuanya.

Aksi tersebut berlansung di depan Pengadilan Negeri Jayapura,Rabu (13/9),

pukul 11.30 WIT,kemarin.

Aksi dari ketiga orang tersebut, sempat mengundang perhatian dari warga yang

melintas di depan jalan, di depan Pengadilan negeri Jayapura, sebab busana

pakaian yang digunakan agak berbeda dengan busana biasanya. Mereka hanya

menggunakan celana dalam, serta badannya dilumuri arang warna hitam, dari

kepala hingga kakinya.

Pemuda yang pertama hadir untuk melakukan aksi adalah As Gombo, namun belum

lama lelaki itu berdiri di depan pengadilan, untuk melakukan aksinya,

terpaksa diamankan Polisi yang bertugas mengamankan situasi di Pengadilan.

Tak beberapa menit lagi, setelah itu dua orang, temannya Yohanes Migal, serta

Benyamin Semuanya, juga datang dengan kondisi warna badan yang sama, dengan

temannya semula.

Aksi kedua pemuda tersebut, membuat hingga petugas Polisi, yang berjaga di

depan gedung Pengadilan hendak mengamankan kedua pemuda tersebut, namun kedua

pemuda tersebut, tetap bersikeras untuk tetap saja melakukan aksinya, tanpa

mengeluarkan kata-kata sedikitpun.

Selang beberap menit, saat petugas hendak mengamankan kedua pemuda tersebut,

datang salah satu anggota tim penasehat hukum, bernama Alosius Renowarin,

dari ELSAM- Papua, yang sekaligus memita agar aparat membiarkan kedua pemuda

tersebut menyampaikan aspirasinya.

" Biarkan mereka menyampaikan pendapatnya, sebab itu kebebasan setiap

orang,"ungkap Alosius dengan nada tinggi.

Akhirnya kedua pemuda tersebut, masuk ke halam gedung Pengadilan Negeri dan

di depan gedung tersebut,baru kedua pemuda tersebut, bisa mengeluarkan

beberapa kalimat. "Kami minta agar proses hukum, harus independen, jangan

memihak kepada kepentingan tertentu, hakim harus adil"ujarnya Benyamin

Semunya.

Di samping itu, mereka juga meminta agar demokrasi di Provinsi Papua, harus

benar-benar ditegakkan.

Ditanya dalam melakukan aksi tersebut, mereka didukung dari elemen mana,

namun kedua pemuda tersebut mengatakan, bahwa aksi yang mereka lakukan adalah

spontanitas, secara pribadi dari mereka.

Selang beberapa menit, Kapolsekta Abepura, AKP Dominggus Rumaropen,S,sos

datang ke depan pengadilan, dan selanjutnya bernegosiasi dengan tim penasehat

hukum, serta dua pemudu tersebut, dan akhirnya disepakati, kedua pemuda

tersebut bisa menghadiri sidang, hanya saja harus berpakain yang rapi dan

baik.

" Ketiga pemuda tersebut, kami minta mereka bersikan dirinya, di Polsekta

Abepura, selanjutnya kami persilahkan mereka menghadiri sidang, dan kami

tidak tahan mereka,"ungkapnya.

Perlu diketahui, Jumat (15/9) besok akan dilanjutkan sidang putusan bagi tiga

terdakwa lainnya, masing-masing Yasya Echo Merano, Piter Stevanus Bunei, Aris

Mandowen.(cak)

Keption Foto: S4020044, Kedua pemuda, yang melakukan aksi di depan Pengadilan

Negeri Jayapura, Rabu (13/9), kemarin

---

RADAR TIMIKA


Rabu, 16 September 2006


Perempuan harus merdeka dari ketertinggalan pendidikan



TIMIKA- Kaum perempuan di Kabupaten Mimika harus merdeka dari ketertinggalan

pendidikan. Harapan ini diungkapkan salah seorang aktivis perempuan di

Kabupaten Mimika, Anna Y.Balla. S.Ag menjelang HUT Kemerdekaan Republik

Indonesia ke - 61 yang akan diperingati Kamis besok (17/9). "Karena

pendidikan juga salah satu cara untuk membuat perempuan bisa maju tapi dengan

melihat contoh seperti di Potowayburu, hanya terdapat satu sekolah saja, yang

lainnya bersekolah di balai desa dan gereja, lalau berapa banyak anak-anak

khususnya anak-anak perempuan yang belum mengenyam pendidikan,"tutur Anna.

Tidak hanya dalam pendidikan, sisi kesehatan juga perlu diperjuangkan oleh

kaum perempuan. "Misalkan dari data penderita AIDS di Mimika, tidak sedikit

kaum perempuan yang terkena, gisi buruk pada anak-anak dan ini yang

seharusnya menjadi sebuah keprihatinan bersama,"terang Anna. Sementara itu,

dari sisi perekonomian, Anna menilai juga perlu mendapat perhatian kaum

perempuan. Untuk pembinaan kaum perempuan juga perlu dilakukan, salah satunya

melalui pembinaan PKK. "Kantor PKK tersebut, merupakan kantor yang

diperuntukkan untuk semua kaum perempuan didaerah ini, berkumpul

mendiskusikan hal untuk pembangunan kaum perempuan di Kabupaten Mimika, tidak

hanya untuk tempat pelatihan keterampilan kaum perempuan,"papar Anna.(hny)

---

CENDRAWASIH POS
Sabtu, 16 September 2006

Di Papua, Masih Cukup Satu Kodam


*Mayjend TNI Zamroni,SE Resmi Jabat Pangdam XVII/Trikora

JAYAPURA-Meski Papua kini telah memiliki dua provinsi, yakni Provinsi Papua

dan Irian Jaya Barat (IJB), namun tidak sertamerta akan diikuti pemekaran

Komando Daerah Militer (Kodam) dan penambahan pasukan ke Papua. Sebab, untuk

saat ini, satu Kodam di Papua dianggap masih cukup memadai, yaitu Kodam

VXII/Trikora.

"Tidak ada rencana pembentukan Kodam baru di Provinsi Irian Jaya Barat (IJB),

saya kira satu Kodam sudah cukup, untuk menjaga pertahanan keamanan, di dua

Provinsi ini,"ujar Kasad Jenderal Djoko Santoso menjawab pertanyaan Wartawan

usai memimpin Sertijab Pandam XVII/Trikora dari Mayor Jenderal TNI,George

Toisutta, kepada pejabat baru Mayor Jendral TNI Zamroni,SE, di Lapangan

Upacara Makodam XVII/Trikora, Jumat (15/9), kemarin.

Kasa juga mengatakan, kendati Papua ini cukup luas dan berbatasan langsung

dengan negara tetangga Papua New Guiena (PNG), namun TNI juga tidak berencana

menambah pasukan di sana. Alasannya, karena masalah keamanan dan pertahanan

di wilayah perbatasan Papua- Papua New Gunea, hingga saat ini masih aman dan

stabil. "Di daerah perbatasan, tidak ada rencana penambahan pasukan di sana,

sebab hingga saat ini masih aman dan stabil. Begitu pun dengan di Kabupaten

Timika, tidak ada penambahan pasukan di kabupaten tersebut,"ungkap lagi.

Sementara berkaitan dengan serah terima jabatan Pangdam XVII/Trikora, Kasad

mengatakan, bahwa khusus untuk daerah militer XVII/Trikora mempunyai

kekususan dari wilayah di Indonesia lainnya, sebab kondisi Provinsi Papua,

masih kurang dari sarana prasarana perhubungan, serta sarana informasi di

tambah dengan letak geografis, yang begitu sulit, serta masih adanya

gangguan-ganggun separatisme, yang mengancam keamanan NKRI,sehinggga

dibutuhkan kerja keras, dari semua pihak, termasuk Pangdam yang baru.

" Saya himbau kita bersama-sama harus bekerja sama dan menjaga keamanan di

Provinsi ini. Dan khusus Prajurit TNI di daerah ini harus aktif ikut

membangun daerah ini,"ajaknya.

Menurutnya, dalam menjaga stabilitas pengamanan negara, merupakan tanggung

jawab semua komponen masyarakat, namun secara fungsional untuk pengamanan dan

ketertiban masyarakat di dalam negeri, adalah pihak kepolisian.

"Sedangkan untuk masalah pertahanan dan keamanan yang datang dari luar dan

dalam yang mengganggu kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia

(NKRI),yang menjadi penjuru adalah TNI,"katanya.

Dikatakan, walaupun TNI sebagai penjuru dalam menjaga pertahanan dan keamanan

dalam negeri, namun di dalam implementasinya di lapangan dimana masalah

tersebut merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat.

" Keamanan dan stabilitas NKRI tanggung jawab semua pihak,"ujarnya.

Ditambahkan, dalam menjaga stabilitas negara, TNI menggunakan dua pendekatan,

yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. "Keamanan dalam arti

tugas stabilitas negara Indonesia harus terjamin dengan baik,"ujarnya.

Sehingga dengan keamanan yang baik, dengan sendirinya pembangunan akan di

laksanakan juga dengan baik, tanpa ada gangguan. "Keamanan merupakan syarat

mutlak dari pembangunan suatu bangsa, sehingga dengan sendirinya

kesejahteraan masyarakat meningkat,"ungkapnya.

Usai acara, bertempat di ruang pertemuan Kodam XVII/Trikora di lanjutkan juga

serah terima jabatan dari Ketua Persit Kartika Chandra Wirana Daerah

XVII/Trikora dan Dharma Pertiwi daerah-H, dari pejabat lama Ny, George

Toisutta, kepada pejabat baru,Ny Zamroni,SE. Acara ini disaksikan Ketua Umum

Persit Kartika Chandara Wirana Pusat, Ny Djoko Santoso.

Untuk diketahui, Mayor Jenderal TNI,George Toisutta, selanjutnya menjabat

sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi di Bandung, sementara pejabat baru,Mayor

Jendral TNI Zamroni,SE, sebelumnya menjabat Pangdam IX/Udayana Denpasar Bali.

Dalam upacara tersebut, dihadiri sejumlah Muspida Tingkat I, baik Provinsi

Papua, dan Provinsi Irian Jaya Barat, seperti Gubernur Irian Jaya Barat,

Abraham Oktovianus Ataruri dan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, serta pejabat

teras lainnya.

Sementara itu, kemarin malam, juga dilakukan acara lepas sambut Pangdam

XVII/Trikora, pejabat lama Mayor Jendral TNI George Toisutta bersama dengan

jajaran serta prajurit di lingkungan Makodam XVII/Trikora, yang berlangsung

hikmat dan meriah, di Aula Mayjen Tonny Rompis.(cak

---

http://www.indomedia.com/bpost/092006/16/nusantara/nusa2.htm

Penembakan Timika
Setelah Walk Out Mogok Makan

Jakarta, BPost
Aksi walk out dari ruang sidang yang dilakukan 6 terdakwa penembakan di

Timika belum lah cukup. Sebagai bentuk protes, mereka pun menggelar aksi

mogok makan sejak Rabu (13/9) lalu. Akibatnya sidang, Jumat kemarin, terpaksa

ditunda.

"Sejak Rabu sampai sekarang mereka mogok makan, itu akan dilakukan hingga

keadilan ditegakkan," ujar Damaris Onawame, putri salah satu terdakwa,

Pendeta Ishak Onawame.

Alasan para terdakwa mogok makan itu karena mereka menolak kesaksian FBI

dalam kasus tersebut. Mereka menganggap pengadilan berlaku tidak adil.

Meski sudah memasuki hari ketiga, kondisi para terdakwa dipastikan baik-baik

saja.

"Kami kan kuat!" cetus Damaris sambil mengangkat tangannya seraya

memperagakan aksi tokoh kartun Popeye setiap habis makan bayam.

Sementara itu JPU Anita Asterida di hadapan majelis hakim yang diketuai

Adriani Nurdin mengakui sejumlah jaksa juga berhalangan hadir.

Beberapa jaksa yang seyogianya hadir dalam sidang saat ini harus mengikuti

pemusnahan barang bukti di wilayah Bumi Serpong Damai.

"Sementara kendaraan yang digunakan untuk mengangkut para tahanan dari

Bareskrim juga digunakan untuk acara tersebut," katanya.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi akan digelar lagi pada 19 September.

Rencananya saksi yang akan dihadirkan adalah anggota TNI AD.

Terkait kesehatan salah satu terdakwa, Hardi Tsugumol, yang selama ini

dirawat di RS Polri karena sakit jantung, dokter sudah mengizinkannya

meninggalkan RS meski kondisinya masih lemah.dtc

---

LAMPUNG POS

Jum'at, 15 September 2006


NASIONAL

Polda Metro Serahkan Laporan Daan Damara



LAPORKAN HAMID. Daan Damara menunjukkan berkas pelaporan Hamid Awaluddin ke

Polda Metro Jaya dalam kasus sumpah palsu.(DOK SCTV)
      Lampost Online, JAKARTA: Polda Metro Jaya melimpahkan penyidikan

laporan Daan Dimara dalam kasus dugaan kasus sumpah dan kesaksian palsu

dengan terlapor Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin ke Mabes Polri.

"Kemarin sore laporannya sudah masuk. Kami langsung melimpahkannya ke Mabes

Polri karena yang dilaporkannya adalah seorang menteri," kata Wakil Direktur

Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKB Tejo Subagio di Jakarta, Jumat

(15/9).

Menurut Tejo, pelimpahan itu dilakukan agar proses penyidikannya bisa lebih

mudah. "Untuk memeriksa seorang menteri, harus ada izin dari Presiden.

Sementara pengajuan izin itu harus melalui Mabes Polri," katanya.

Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Adang Firman mengungkapkan, Polri akan

memproses laporan Daan tersebut. "Kami sedang mempelajari kasus tersebut,"

katanya.

Mengenai permintaan Daan untuk menemuinya sebelum membuat laporan, Kamis

(14/9), Kapolda mengungkapkan setiap orang yang membuat laporan polisi tidak

perlu bertemu dengan dirinya.

"Di Polda kan bukan hanya Kapolda. Lagi pula kemarin saya ada acara di luar,"

ujarnya. (Miol/LO-01)


---

http://www.indomedia.com/bpost/092006/21/nusantara/nusa1.htm

Desmond Diminta Pisahkan Papua

Jakarta, BPost
Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing kini melancarkan manuver

pemisahan Papua dari Bumi Pertiwi. Uskup Desmond Tutu yang memiliki reputasi

internasional dilobi agar membantu pemerdekaan Papua melalui forum

internasional.

Usaha LSM asing ini dideteksi TNI sebagai ancaman terhadap Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto pun

mengingatkan agar bangsa kita waspada.

"Perkembangan terakhir, ada upaya dari LSM asing untuk menggunakan orang-

orang terkenal, seperti Desmond Tutu untuk melobi PBB guna mengangkat isu

Papua ke forum internasional," tegas Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto pada

Rapimnas TNI 2006 di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (20/9).

Desmond Tutu adalah peraih Nobel Perdamaian tahun 1984. Uskup Agung Afrika

Selatan ini memiliki reputasi dan pengaruh besar di ajang internasional.

"Siapa yang tidak tahu engan Desmond Tutu. Suaranya di PBB sangat dihargai

dan diperhatikan," kata Djoko.

Panglima TNI mengaku telah menerima surat dari perwakilan tetap RI di PBB

tentang manuver LSM yang mendekati Uskup Desmond Tutu. Meski masalah ini

bukan kewenangan langsung panglima, TNI niscaya meningkatkan kewaspadaan. TNI

tak mengkhawatirkan isu-isu yang mengkaitkan masalah Papua dengan isu

pelanggaran HAM.

Ia meyakini dengan performance TNI yang profesional, akan dapat melaksanakan

tugas, wewenang dan fungsi sesuai aturan berlaku. "Tidak perlu khawatir.

Suasana di Papua sekarang sangat kondusif," tandas Djoko.

Masalah yang mencuat di Papua dinilai tidak begitu menonjol dari aspek

keamanan. Namun, secara politis sering dimanfaatkan LSM asing untuk

dipolitisasi di forum internasional.

Selain mencermati Papua, dalam Rapim yang dihadiri Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono itu, Panglima TNI menyoroti perkembangan di Poso, Sulawesi Tengah

dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Konflik horisontal di dua wilayah ini

relatif menurun dalam dua tahun terakhir.

"Insiden-insiden kecil yang masih terjadi di Aceh merupakan proses perdamaian

abadi yang telah kita sepakati. Konflik-konflik itu dikategorikan sebagai

tindakan kriminal yang harus diselesaikan secara hukum di sana," jelasnya.

Sedangkan di Poso, meski ada letupan-letupan, secara umum situasi kawasan

tersebut jauh lebih baik, dibanding beberapa tahun lalu. Rapimnas TNI 2006

kemarin dihadiri presiden dan Menhan Juwono Sudarsono. Keduanya memberi

pengarahan Rapimnas yang akan berakhir Kamis (21/9) ini.

Presiden minta perwira menengah dan tinggi TNI yang profesional, tidak boleh

gagap teknologi. "Jangan hanya modal nekat dan berani. Kalau tidak paham

teknologi perang modern, kita bisa dikadalin orang lain," tandas Yudhoyono.

Sekitar 1.300 perwira menengah dan tinggi TNI peserta rapat pimpinan

terbatas, menyambutnya dengan anggukan kepala dan senyum simpul tanda setuju.

Pembekalan itu sendiri digelar sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-61

TNI.

Sesuai kemampuan negara, yang dikembangkan kemampuan esensi minimal untuk

mengemban tugas-tugas berat menjaga keamanan NKRI. "Meski kekuatan minimal,

namun harus tetap canggih, mengikuti perkembangan teknologi militer terkini,"

tandas presiden. ant/mic/dtc

---

Teroris Sudah Ada di Papua
Diposkan oleh Cepos pada 21 Sep 2006, 12:13

Kapolda: Membuat Orang Takut Atau Terancam Suatu Indikasi Teror

JAYAPURA-Masalah terorisme adalah suatu hal yang bisa kapan saja terjadi.

Oleh sebab itu, Polda Papua melalui Detasemen 88 Anti Teror Polda Papua terus

mewaspadai kemungkinan adanya teroris yang masuk ke wilayah Papua.

"Masalah terorisme ini bukan berarti kita harus menunggu hingga ada teroris

masuk, sebab bentuk-bentuk suatu hal yang bisa membuat orang merasa takut,

atau merasa terancam ini adalah salah satu indikasi dari teror. Semua tempat

bisa menjadi sasaran teroris, karena itu kita terus waspada dan menyiagakan

personel agar jangan sampai di Papua ini terjadi aksi terorisme," tegas

Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus saat ditanya wartawan

seusai menutup pelatihan anti teror di Halaman Mapolda Papua, Rabu (20/9)

kemarin.

Saat ditanya soal apakah latihan anti teror ini ada kaitannya dengan

datangnya bulan puasa, Kapolda menegaskan, pelatihan ini sudah lama

dirancang, kebetulan saja penutupannya menjelang puasa.

"Jadi tidak ada kaitannya dengan bulan puasa, tetapi kita ingin meningkatkan

kemampuan detasemen yang baru terbentuk ini, setidak-tidaknya mereka

mempunyai kemampuan yang standar untuk bisa menangani semua bentuk-bentuk

kejahatan teror," tegasnya.

Sementara menjelang ramadhan ini, pihaknya menyatakan bahwa jajarannya antara

lain melaksanakan operasi Miras sebagai upaya pra kondisi dan dilanjutkan

dengan operasi citra berlalulintas dan operasi-operasi simpatik lainnya.

"Situasi dan kondisi di Papua menjelang puasa, kita berdoa kepada Tuhan agar

diberikan suasana damai dan memberikan kesempatan bagi Umat Islam untuk

menjalankan ibadah puasa dengan baik," harapnya.

Kepada masyarakat lain, pihaknya berharap untuk menghormati umat Islam yang

akan melaksanakan ibadah puasa. "Sehingga kerukunan antar umat beragama dapat

kita ciptakan, sebagai motto kita Papua adalah tanah damai," ujar Kapolda.

Sementara Kepala Detasemen 88 Anti Teror Polda Papua, Kombes Pol. Drs.

Fachrudin,SH menjelaskan, detasemen yang berada di bawah komando langsung

dari Kapolda ini terbentuk sejak 11 Juni 2005. "Ada 6 Detesemen Anti Teror

yang langsung dibawah Kapolda, termasuk di Polda Papua ini. Sedangkan di

Polda selain yang 6 itu berada dibawah Direktorat Reserse dan Kriminal,"

paparnya.

Menurutnya, di Papua ini sebetulnya sudah ada teroris, tetapi belum muncul ke

permukaan dan agar aksi ini tidak muncul ke permukaan, pihaknya terus

melakukan langkah-langkah antisipasinya.(fud)

---

http://www.kompas.com/ver1/Iptek/0609/18/194228.htm

 Temuan 52 Spesies Baru Perkaya Biota Laut Papua


JAKARTA, KCM - Temuan 52 spesies baru di kawasan Teluk Cendrawasih serta

perairan di sekitar Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana, Irian Jaya Barat

membuktikan betapa kayanya biota laut di kawasan Kepala Burung, Pulau Irian.

Puluhan spesies yang belum teridentifikasi secara ilmiah tersebut terdiri

atas 24 jenis ikan baru, 20 jenis karang, dan 8 jenis udang-udangan.

Bahkan kawasan seluas 18 juta hektar tersebut menyimpan sekitar 75 persen

jenis karang yang ada di dunia. Hasil survai menunjukkan sedikitnya ada 1.200

jenis ikan dan 600 jenis karang di perairan tersebut. Survai yang dipimpin

Dr. Mark Erdmann, Senior Advisor Program Kelautan Conservation Internasional

Indonesia, dilakukan di Teluk Cendrawasih  pada  Februari dan di Fak-Fak -

Kaimana dari April hingga Mei 2006.

Kawasan tersebut juga teridentifikasi sebagai lokasi bertelur penyu belimbing

yang terbesar di Lautan Pasifik. Juga, kawasan itu sebagai tempat perpindahan

berbagai jenis paus (Sperm whale, Bryde whale, dan Orca), serta beberapa

spesies lumba-lumba.

Survai melibatkan para pakar ikan, karang, udang mantis (stomatopoda),

terumbu karang, konektivitas genetis, populasi laut, penyu, pariwisata

bahari, perikanan, dan sosial. Mereka berasal dari Direktorat Jenderal

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan,

Universitas Negeri Papua (UNIPA), Balai TN Cendrawasih, BKSDA Papua II, dan

WWF Indonesia selain Conservation Internasional.

"Kami telah mendokumentasikan sebagian besar kekayaan biota laut di sana,

namun belum mengambil spesimen untuk diidentifikasi yang merupakan wewenang

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)," kata Mark saat dihubungi KCM,

Senin (18/9).

Mark mengatakan timnya berencana kembali ke sana tahun depan bekerja sama

dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi (P3O) LIPI untuk

melakukan penelitian lanjutan.

Konservasi baru

Hasil survai cepat ini membuktikan bahwa perairan Teluk Cendrawasih dan Fak-

Fak - Kaimana mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang unik dan khas yang

harus dilindungi, melengkapi hasil survai keanekaragaman hayati di Raja Ampat

pada  2001. Kegiatan penilaian secara cepat ini  juga membuktikan bahwa

perairan Kepala Burung Papua, mulai dari Teluk Cendrawasih di timur, Raja

Ampat di barat, dan Fak-Fak - Kaimana di selatan, merupakan wilayah yang

perlu dikelola secara berkelanjutan.

Gerry Allen
Beberapa spesies ikan yang baru ditemukan di perairan Kepala Burung Pulau

Irian antara lain Meiacanthus sp. (kiri atas), Pseudochromis sp (kanan atas),

Pterocaesio sp. (kanan bawah), Pomacentrus sp (kiri bawah).
Apalagi, wilayah ini merupakan pemasok utama sumber kehidupan laut, seperti

larva ikan dan karang, bagi wilayah Indonesia bagian timur dan kawasan Indo-

Pasifik secara umum. Kehidupan laut ini sangat penting bagi keberlanjutan

perikanan komersial, terutama masyarakat lokal yang hidupnya sangat

tergantung pada kondisi perikanan setempat.

Kurang lebih 11 persen dari wilayah bentang laut ini telah dikonservasi dalam

berbagai bentuk perlindungan alam, yang terbesar adalah Taman Nasional Teluk

Cendrawasih. Beberapa tindakan harus segera diambil untuk mempertahankan

integritas DAS di sekitar taman nasional, karena perambahan hutan yang sangat

marak dan kegiatan pertambangan yang menyebabkan erosi dan sedimentasi, yang

dapat merusak terumbu karang dan perikanan di sekitar wilayah ini.

"Mungkin di beberapa lokasi perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan menjadi

kawasan konservasi baru," ujar Mark. Menurutnya, pemerintah daerah setempat

sangat antusias menanggapi laporan temuan timnya dan mendukung upaya

melestarikan lingkungan di sekitarnya.

Penulis: Wah

---

http://www.kompas.com/ver1/Iptek/0609/19/155803.htm

Conservation International/ Gerry Allen
Seekor hiu bambu baru dari genus Hemiscyillum terlihat di dasar laut perairan

Kepala Burung Pulau Irian seolah akan berjalan dengan mengerak-gerakkan

sirip-siripnya.


Hiu Temuan Baru Berjalan dengan Sirip


JAKARTA, KCM - Di antara 52 jenis spesies baru yang ditemukan di perairan

sekitar kawasan Kepala Burung, Pulau Irian terdapat dua jenis hiu yang unik.

Sebab, kedua jenis hiu terlihat seperti berjalan dengan sirip-siripnya.

"Mereka sering terlihat di dasar laut yang tidak begitu dalam dan menggerak-

gerakkan siripnya untuk bergerak seperti mau jalan," kata Mark Erdmann saat

dihubungi KCM, Senin (18/9). Erdmann adalah penasihat senior Conservation

International Indonesia yang memimpin survai di Teluk Cendrawasih dan

perairan Fal-Fak-Kaimana.

Peneliti berkewarganegaraan AS namun fasih berbahasa Indonesia itu mengatakan

bahwa keduanya termasuk jenis hiu bambu. Tubuhnya kurus dengan kulit belang

berwarna hijau hitam dan putih seperti baju tentara dan panjangnya hanya

sekitar 1 meter. Hiu yang kemungkinan besar masuk genus Hemiscyillum ini

tidak membahayakan manusia.

Untuk menjumpainya juga tidak terlalu sulit, cukup menyelam di kedalaman

beberapa meter di malam hari. Mereka tidak banyak berenang, namun lebih

banyak menghabiskan waktu di atas pasir di dasar laut.

Sejauh ini, tim survai tidak melakukan pengambilan sampel spesies atau

spesimen untuk dikoleksi. Tim yang dipimpin Mark akan bergabung dengan tim

peneliti Pusat penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI) yang akan berangkat ke sana tahun depan.

"Kami akan bekerja sama dengan tim LIPI yang dipimpin Kasim Mousa," kata

Mark. Kabarnya, LIPI juga akan menggandeng lembaga penelitian dari Belanda

terutama Museum Leiden sehingga identifikasi spesies baru lebih akurat.
Penulis: Wah

---

http://www.gatra.com/2006-09-22/artikel.php?id=97912

Suebu Ajak Masyarakat Papua di PNG Mudik

Port Moresby, 18 September 2006 12:14
Gubernur Papua Barnabas Suebu mengajak masyarakat Papua yang selama ini

berdomisili di Papua Nugini (PNG), agar pulang ke kampung halamannya untuk

bersama-sama dengan saudara-saudara di provinsi itu membangun tanah Papua

yang baru yakni masyarakat Papua yang adil, damai dan sejahtera.

Hal itu disampaikan Gubernur Suebu ketika berdialog dengan sedikitnya 500

warga masyarakat Papua yang bermukim di PNG dengan mengambil tempat di Aula

pertemuan KBRI di Port Moresby, Senin (18/9), sebagai salah satu rangkaian

kunjungan Gubernur Papua ke negara ini sejak Jum`at (16/9) hingga Selasa

(19/9).

"Saya datang kesini sebagai saudaramu untuk mengajak kamu pulang ke kampung

halaman sendiri dengan perasaan bebas tanpa takut apa pun juga. Saya menjadi

jaminan keamanan bagi kamu, jika kamu takut mati, biarlah saya mati lebih

dahulu sebelum kamu mati," katanya.

Ia meminta saudara-saudara sesama anak Papua di PNG yang ingin pulang ke

kampung agar pulang dengan bebas tanpa paksaan dari siapa pun juga. "Tetapi

jika di antara kalian ingin tetap tinggal di PNG maka hal itu pun tidak

dipaksakan asalkan kita semua tetap bersaudara," seru Suebu.

"Tidak ada alasan apa pun untuk kita tidak bersaudara," tegasnya disambut

tepuk tangan meriah dari masyarakat Papua di PNG.

Suebu juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus berusaha menata

jalannya roda pemerintahan khususnya di Papua secara baik dan bebas dari

korupsi. Pemerintah Provinsi Papua pun sudah merancang pembukaan jalur

transportasi udara dengan penerbangan Air Efata rute Jayapura-Port Moresby.

Begitu pula akan dibuka pelayaran kapal-kapal penumpang dengan jurusan

Jayapura-Port Moresby serta jalan darat melalui pintu perbatasan yang sudah

disiapkan pemerintah RI dan PNG.

Semua yang dilakukan ini semata-mata bertujuan memperlancar jalinan

persaudaraan antara masyarakat Papua yang bermukim di PNG dengan saudara-

saudara mereka di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.

Kembali, Suebu menegaskan bahwa Pemerintah RI membuka tangan dan hati untuk

menerima warga Papua yang selama ini tinggal di PNG untuk pulang ke tanah

kelahiran di Papua. Pemerintah menerima siapa saja orang Papua yang ingin

pulang dengan hati yang tulus.

"Bagi mereka yang pulang kampong tidak diperlakukan secara khusus tetapi akan

diperlakukan sama dengan saudara-saudaranya yang lain di tanah Papua,"

katanya. [EL, Ant]

---

http://www.antara.co.id/seenws/?id=42487

Bintang Melanesia Bukti Dukungan PNG Kepada NKRI

Port Moreby (ANTARA News) - Penganugerahan Bintang Melanesia kepada Gubernur

Provinsi Papua, Barnabas Suebu, merupakan bukti nyata dukungan pemerintah dan

rakyat Papua Nugini (PNG) pada keutuhan Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI di Port Moresby, Pratito

Soeharyo kepada ANTARA, di Port Moresby, Senin, usai mengikuti upacara

penganugerahan Bintang Melanesia kepada Gubernur Papua, Barnabas Suebu atas

jasa-jasanya membangun persahabatan antara masyarakat Papua dengan PNG dan

upayanya yang sangat gigih untuk melahirkan Otonomi Khusus bagi Papua.

"Penghargaan Bintang Melanesia kepada Gubernur Suebu diberikan oleh

Pemerintah PNG bukan dari lembaga lain yang tidak kompeten dan tidak

kredibel. Itu berarti ada pengakuan pemerintah dan rakyat PNG atas jasa

seorang gubernur Indonesia yang saat ini memimpin Provinsi Papua, wilayah

yang bertetangga paling dekat dengan PNG," katanya.

Penghargaan yang sama pernah juga diberikan Pemerintah PNG kepada tokoh

masyarakat dan negarawan lain di dunia seperti Fiji, Vanuatu dan Salomon.

Keinginan Pemerintah PNG untuk menganugerahkan Bintang Melanesia kepada

Gubernur Suebu telah disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Keinginan itu

disampaikan melalui Kedutaan Besar RI di Port Moresby dan pihak KBRI

memberikan penilaian bahwa pemberian penghargaan ini positif karena dari

pemerintah bukan dari pihak-pihak lain, kata Pratito.

Selama ini Pemerintah PNG sangat mendukung Papua dalam bingkai NKRI, malahan

keutuhan NKRI itu sudah merupakan harga mati bagi PNG.

"Kita patut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah PNG dan berusaha agar

penganugerahan Bintang Melanesia ini dihargai bangsa
Indonesia," katanya.

Menurut Pratito, fakta membuktikan bahwa secara geografis, wilayah Indonesia

itu berbatasan langsung dengan PNG sehingga dibutuhkan kemauan baik dari

semua komponen bangsa Indonesia untuk membangun dan mempererat jalinan hidup

bertetangga itu, apalagi, secara budaya, masyarakat PNG itu punya pertalian

kekerabatan dan tradisi dengan masyarakat di Provinsi Papua dan Irjabar.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Papua yang bermukim di Port

Moresby, John Norotouw, berpendapat pemberian penghargaan pemerintah PNG

kepada Gubernur Suebu menyatakan bahwa selama ini PNG menilai pribadi Suebu

sebagai seorang Indonesia kelahiran Papua yang mampu menguatkan ikatan

kekerabatan antarwarga Melanesia di Papua dan PNG.

"Kita tahu bahwa jumlah warga masyarakat Papua di PNG sekitar 25 ribu jiwa.

Jumlah ini cukup banyak sehingga dibutuhkan kerjasama Pemerintah RI dengan

PNG untuk mengajak warga Papua itu kembali ke kampung halamannya sendiri.

Bintang Melanesia yang diterima Gubernur Suebu merupakan penghargaan

sekaligus tugas mulia baginya untuk mengembalikan ribuan warga Papua di PNG

ke tanah kelahiran mereka di Provinsi Papua dan IJB," katanya.

Menurut dia, cepat atau lambat, masyarakat papua di PNG akan pulang ke

kampung halaman mereka sendiri. Walaupun ada di antara mereka yang ingin

menetap di PNG, namun hubungan persaudaraan antara mereka dengan sanak

saudara di Provinsi Papua dan IJB ingin tetap dipelihara dan dilestarikan.

Pemerintah RI dan PNG harus tetap menjalin kerjasama agar masyarakat Papua di

PNG tidak menjadi ganjalan dalam seluruh proses pembangunan di tanah Papua,

tambahnya. (*)

Copyright © 2006 ANTARA

18 September 2006 13:6

---

http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.2.html

 Jumat, 22 September 2006

Panglima Dinilai Berlebihan

*Soal Tudingan LSM Asing Menginternasionalisasi Isu Papua

JAYAPURA- Pernyataan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto yang menuding adanya

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang terus berupaya

menginternasionalisasi isu Papua dengan memanfaatkan tokoh-tokoh Hak Asasi

Manusia (HAM), dinilai pernyataan yang berlebihan.

Penilaian itu diungkapkan Direktur Kontras (Komisi Orang Hilang dan Korban

Tindak Kekerasan) Papua, Pieter Ell, SH. Menurutnya, banyak masalah

pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini, dan itu adalah fakta.

Hanya saja penyelesaiannya kurang diseriusi. Karenanya, lanjutnya, tak heran

jika masalah HAM di Papua terus menjadi perhatian internasional.

Tak hanya itu, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi memudahkan siapa

saja untuk mengakses informasi tentang masalah di Papua. Meski mengaku belum

tahu pasti apakah ada LSM asing yang melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh

HAM di Papua, namun dirinya menyatakan kalau masalah pelanggaran HAM di Papua

sebenarnya sudah mendunia, karena dapat diakses dari berbagai media dan

teknologi. "Saya kira semua LSM memberikan perhatian terhadap pelanggaran HAM

yang terjadi di Papua. Dan jangankan LSM semua orang tahu kalau di Papua

banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan dengan baik," ujarnya

kepada Cenderawasih Pos saat di hubungi via telepon, Kamis (21/9) kemarin.

Dikatakan, isu HAM sifatnya universal, artinya tidak mengenal batas.

Karenanya, isu pelanggaran HAM di Papua dikenal ke luar negeri dinilai

sebagai hal yang biasa. "Dimanapun pelanggaran HAM terjadi pasti menjadi

perhatian dunia, termasuk di Papua," tandasnya.

Lebih jauh, Pieter Ell, konvensi internasional tentang perlindungan HAM di

Indonesia sedang mengesahkan 5 poin penting. Dalam konvensi yang terkait

dengan masalah HAM itu salah satu diantaranya adalah konvensi anti

penyiksaan.

"Oleh karena itu jangan dikambinghitamkan LSM. Prihatin terhadap kasus HAM di

Papua tentunya suatu hal yang wajar, karena sampai saat ini belum ada

diselesaikan secara tuntas," katanya..

Sementara itu Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Paskalis Letsoin, SH

yang ditemui secara terpisah mengatakan hal yang hampir sama. Meski mengaku

apapun bentuknya LSM yang aktif memperjuangkan HAM, tentunya tidak akan

mungkin menjual nama negara karena LSM tersebut dibawa Kesatuan Negara

Republik Indonesia (NKRI), artinya ada karena ada negara.

Meski begitu, namun ia menilai pernyataan Palinglima TNI itu kurang

transparan karena tidak berani mengungkapkan langsung LSM asing yang

dimaksud. Demikian halnya dengan tokoh-tokoh HAM yang berpengaruh dimaksud.

"Kita tidak mungkin menjual bangsa, jadi kalau memang ada tudingan LSM asing

dan tokoh HAM yang didekati seperti yang dimaksud Panglima, ya disebutkan

saja supaya jelas. Supaya ada klarifikasi atau penjelasan dari yang

dimaksud," ujarnya.(ito)

---

http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.3.html

 Jumat, 22 September 2006

KUAI KBRI di Port Moresby Tentang Isu Merdeka oleh Warga Papua di PNG

Isu Papua Merdeka Sering Diangkat Jadi Topik Kampanye

Tulisan sebelumnya telah digambarkan bahwa sebagian warga Papua di PNG

menginginkan agar Papua ini merdeka dalam arti independent (negara). Lantas

bagaimana KBRI melihat hal ini dan bagaimana sebenarnya respon pemerintah PNG

tentang isu Papua Merdeka itu, serta apapula upaya KBRI terhadap warga Papua

di PNG terkait isu itu. Berikut wawancara khusus Cenderawasih Pos dengan

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI di Port Moresby DR Pratito Soeharyo.

Laporan RAHMATIA, Jayapura

Kendati sesungguhnya hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia

(RI) dengan pemerintah Papua New Guinea (PNG) cukup baik bahkan harmonis,

namun ternyata ada satu hal yang seringkali mengganjal hati pihak RI, yakni

isu Papua Merdeka. Di PNG, isu Papua Merdeka merupakan hal lumrah dan sering

dibahas. Bahkan seringkali menjadi isu kampanye politikus di negerinya

Michael Somare itu. Sebab ternyata warga Papua yang jumlahnya cukup besar di

negara itu menjadi aset politik yang sangat besar pula untuk bisa memenangkan

suatu Pemilu.

"Nah itulah kekuatan mereka di sini (PNG), baik di Nine Mile maupun Eight

Mile serta tempat-tempat lainnya itu ribuan dari mereka memang tidak ikut

memilih tetapi ribuan suara mereka juga bisa mempengaruhi," kata Pratito.

Kenapa, karena adanya perkawinan antara dua negara misalnya orang Indonesia

(Papua) kawin dengan orang PNG. Sehingga isterinya tentu bisa memilih begitu

juga anaknya sehingga kalau ada suami dan mempunyai tiga orang anak, maka

tentu saja suaranya bisa sampai 4 suara. Meski sebenarnya meraka tidak

memiliki indentitas yang jelas.

"Makanya saya bilang pengungsi x yang datang kesini (PNG) itu kartu kelahiran

aja nggak punya, KTP juga nggak punya, paspor gak punya mereka datang hanya

lewat hutan tapi ya.......," ujarnya seraya mengangkat bahu.

Aneh memang kedengarannya karena seperti diketahui bahwa pemerintah PNG

sangat mendukung integritas NKRI, namun pada saat tertentu (kampanye) justru

berteriak mendukung separatis Papua. Untuk itu, KBRI di Port Moresby sudah

mengirimkan surat komplain agar isu Papua Merdeka tidak dijadikan topik

kampanye.

"Tapi masalahnya, mereka bilang hak kebebasan disini susah untuk ditahan.

Makanya saya pikir perlu ada upaya kita yang lebih keras lagi. Saya akan

sampaikan ini pelan - pelan dengan pemerintahan sini (PNG) untuk mengurangi

atau membatasi kegiatan kampanye dengan mengangkat isu itu," katanya.

Namun, kata Pratito hal tersebut hanya dipakai pada saat kampanye usai

kampanye, hilang begitu saja. "Jadi itu yang dipakai. Tapi nanti kalau sudah

selesai hilang begitu saja seperti melempar garam di laut," ujarnya. Tetapi

lagi - lagi ia menegaskan bahwa

sesungguhnya pemerintah PNG sangat mendukung kedaulatan NKRI. "Jadi kurang

lebih beberapa tahun belakangan ini hubungan RI - PNG itu sudah tidak bisa

disangsikan lagi baik dalam tindakan maupun dalam program mereka termasuk

policy luar negeri mereka," katanya.

PNG sudah menunjukkan bagaimana dukungan PNG terhadap kedaulatan Indonesia

yang juga ditunjukan melalui tindakan nyata, seperti bagaimana dengan serius

menyelesaikan setiap pesoalan yang ada. Contoh, pada kejadian penembakan itu,

PNG langsung bereaksi cepat dan langsung mengcounter bahwa tidak pernah

inteleijen PNG memberikan informasi bahwa para nelayan itu adalah agen atau

TNI (Spy) di perbatasan.

Hanya saja, satu hal yang harus terus diwaspadai adalah hubungan orang Papua

(RI) dengan kelompok tertentu dari negara luar. Salah satunya Australia.

Sebab yang diketahuinya hal itu sering terjadi. Bahkan beberapa hari lalu

diketahui ada beberapa orang Papua menuju Australia menemui sejumlah partai -

partai tertentu di negara tetangga itu. "Itulah yang saya bilang yang sampai

saat ini masih terus gonjang-ganjing dengan statemen dari partainya mengenai

isu imigrasi dan sebagainya, tapi apa yang dibicarakan oleh mereka di

Asutralia saya nggak tahu," ujarnya.

Dan itu berarti, Pratito mengakui ada aktivis Papua merdeka di PNG. Hanya

saja ia tidak menyebutkan apa saja dan bagaimana bentuk aktivitas itu.

Pihaknya tidak pernah melihat para separatis itu bersatu, sebab mereka jalan

sendiri-sendiri ada yang dari marga Rumkorem, Mathias Wenda, atau Tabuni dan

lain-lain. Mereka - mereka itu sangat menginginkan Papua merdeka dan sering

menyeberang ke PNG. Namun, Pratito mengatakan bahwa sesungguhnya dari seluruh

warga Papua yang ada di PNG banyak juga yang tidak menginginkan merdeka.

"Mereka sebenarnya orang baik, hanya saja kalau kita tanya soal merdeka,

mereka juga bingung, merdeka yang mana ini, pokoknya merdeka atau lepas dari

NKRI, merdeka Independent, karena di Indonesia mereka merasa tidak bebas dan

segala macam. Itu yang harus kita luruskan," tuturnya. Meski begitu,

sebenarnya banyak juga yang tidak mendukung Papua Merdeka.

Terkait dengan separatis Papua Merdeka ini, kata Pratito mereka sering

mengangkat isu genocida. Sebab mereka itu mengaku ada yang keluarga atau

saudara dan anak mereka yang dibunuh atau disakiti. Dan itu berbekas dalam

hati mereka. "Itu yang harus kita obati dengan memberikan mereka suatu

kepercayaan atau trash building. Itu yang paling penting bagaimana membangun

kepercayaan," katanya.

Dengan membangun kepercayaan itu, nantinya ada saling percaya antara

pemerintah Indonesai maupun para separatis itu. "Saya yakin itu, asal betul-

betul didukung bahwa trash building itu untuk NKRI dan mereka juga tidak akan

diganggu dan disudutkan atau segala macam," paparnya.

Lebih jauh, terkait peranan Australia yang seolah-olah mendukung separatis

Papua Merdeka, Pratito tidak mengelak. "Dukungan itu ada, saya tahu banget"

tukasnya. Hanya saja kalau dilihat dari sejarahnya, pemerintah Australia

sebenarnya sangat mendukung integritas NKRI. Tetapi system pemerintahan

Australia sendiri itu yang membuat pemerintahnya tidak bisa berkutik ketika

ada suara-suara sumbang dari LSM atau NGO di negara itu yang mendukung

separatis Papua merdeka dan parahnya pemerintah Australia tidak bisa

menghentikan itu. Misalnya saja system undang-undang (UU), kebebasan

berbicara dan aturan lainnya membuat pemerintah Australia tidak bisa

menunjukan bahwa sebenarnya mereka mendukung integritas NKRI.

"Australia mendukung integritas NKRI, Pak John Howard itu mengakui bahwa

Papua adalah bagian integral dari NKRI tetapi dia tidak bisa meyakinkan hal

itu kepada parlemen atau dimana tentang hal itu karena selalu gugur dengan

opini publik dimana sebagian besar di Australia mendukung berdirinya

separatis. Nah itu yang saya bilang demokrasi tapi agak sedikit kebablasan,"

terangnya.

LSM - LSM dari dari negara tetangga itu selalu membawa sesuatu untuk warga

Papua di nine mile atau tempat lainnya. Walaupun sedikit tetapi sangat

berarti untuk mereka, sementara pemerintah Indonesia datang saja tidak.

"Makanya KBRI sekarang terus membuat suatu pendekatan yang lebih persuasive

dan bermartabat dan mencoba mendengar keluh kesah meraka untuk dibicarkan

bersama dan kita tetap pada garis bahwa NKRI itu adalah harga mati," katanya.

Kedepan, KBRI sudah membuat program untuk studi pendataan warga Papua di PNG

untuk bagaimana caranya menempatkan warga Papua di Indonesia dengan lebih

baik. "Janganlah mereka menjadi korban hanya karena suatu mimpi yang tidak

jelas. Kami ingin mereka mimpi dalam suatu bangsa indonesia dengan hidup yang

bermartabat dari pada seperti skerang ini hanya mimpi namun mereka tidak tahu

untuk mewujudkannya," ujarnya.

Pratito menghimbau agar pihak-pihak tertentu yang menginginkan Papua merdeka

bersikap realistis dan tidak terus menjerumuskan saudaranya hanya untuk

kepentingannya sendiri yang tidak jelas itu. "Saya menghimbau untuk cobalah

realistis, jangan menjerumuskan orang lain yang tidak mengerti hanya untuk

kepentingan mereka sendiri, kasian orang-orang yang terdampar disini, beli

baju susah, makan aja susah, tidur beralaskan tanah, apa itu yang kita butuh.

Kok mereka rela mengorbankan keluarganya," tuturnya miris.

Pratito mengajak agar kembali ke Papua (Indonesia), dimana mereka bisa

menyekolahkan anak-anaknya, bisa hidup lebih baik dan punya tanah sendiri.

Dengan dana Otsus yang begitu besar, orang Papua menjadi kuat, orang Papua

akan menjadi orang terkaya di Indonesia. "Saya sangat mengharapkan agar

mereka lebih bisa atau paling tidak memahami dulu, tidak ada gunanya lagi

untuk berpikir merdeka. Jangan rugikan diri sendiri hanya karena egoisme.

Tanggung jawab-nya mana mereka itu. Ayo kita duduk bicara selesaikan ini,

simpan itu kebencian di tempat lain lalu kita bicara, bangun itu

kepercayaan," ajaknya.

Pratito menandaskan bahwa KBRI sebagai wakil RI di negara itu, terus berupaya

meyakinkan warga Papua di PNG dengan berbagai cara sehingga warga Papua yang

hidup susah disana dan mereka yang berpikir separatis bisa menyadari bahwa

alangkah bagusnya hidup bebas ditanah sendiri dengan saling percaya dan

saling menghormati. "Dengan Otsus apalagi yang mereka cari, Otsus telah

memberikan perlindungan untuk mereka agar kedepan membangun dirinya menjadi

manusia yang sejahtera dalam segala hal," pungkasnya.***


---

http://www.suaramerdeka.com/harian/0609/22/kot07.htm

Jumat, 22 September 2006 	SEMARANG
Line
Dokter asal Papua Berbagi Gembira (1)
Rp 50 Juta untuk Dampingi Wisuda

Mendampingi anggota keluarga saat diwisuda merupakan salah satu cara berbagi

kebahagiaan. Seperti yang dilakukan keluarga dokter Maria Warwe, yang baru

meraih gelar dokter spesialis anak (SpA) di Undip. Mereka secara berombongan

datang dari Papua untuk berbagi gembira. Berikut laporan mengenai kisah unik

tersebut.

KAMIS, 21 September 2006. Suka cita menjadi milik dokter Maria Christina Mine

Warwe. Setelah lima setengah tahun ngangsu kawruh di Program Pendidikan

Dokter Spesialis 1 FK Undip, wanita mungil asal Papua itu akhirnya berhak

menyandang titel dokter Spesialis Anak (SpA), yang telah lama diidamkannya.

Bersama ribuan lulusan lain, Maria diwisuda oleh Rektor Prof Eko Budihardjo

di Gedung Prof Sudharto, Kampus Tembalang, Semarang.

Kebahagiaan putri pasangan Jan Fredrik Warwe dan Agustina Mori Muzendi itu

terasa semakin berlipat dengan kehadiran anggota keluarga besarnya dari

Jayapura. Mereka sengaja datang ke Semarang, ribuan kilometer jaraknya dari

kampung halaman untuk mendampingi dia dalam upacara wisuda.

Tak tanggung-tanggung, jumlah mereka berkisar 20 orang, tua-muda, besar dan

kecil. Tak urung banyaknya jumlah pengantar itu menarik perhatian keluarga

wisudawan lain. Karena kesibukan yang berbeda-beda, keberangkatan mereka ke

Kota Lumpia terbagi atas tiga kelompok terbang (kloter). Kelompok pertama

berangkat pada 14 September, sedangkan dua kelompok lain masing-masing empat

dan lima hari berikutnya.

Rombongan pendamping itu transit terlebih dahulu di Jakarta, karena tak ada

rute penerbangan yang melayani Jayapura-Semarang. Sebagian dari mereka

memilih melanjutkan perjalanan dari ibu kota dengan kereta api. Meski waktu

tempuh lebih lama, kereta menjadi pilihan, karena di Papua tak ada

transportasi jenis itu. Istilahnya sambil menyelam minum air.

''Menuhin'' Semarang

Maria sendiri adalah anak kedua dari empat bersaudara yang semuanya

perempuan. Kakak dan dua adiknya turut hadir di acara wisuda untuk berbagi

kebahagiaan. Kedua orang tua wanita lajang kelahiran 8 Februari 1967 itu

telah tiada. Ayahnya meninggal saat dia masih kuliah untuk mengambil gelar

dokter pada 1992. Dua tahun lalu, ibunya menyusul berpulang ke Sang Pencipta.

"Dahulu, yang menghadiri wisuda dokter hanya lima orang, yaitu mendiang ibu

dan saudara-saudara saya. Kini jumlahnya banyak ya, menuh-menuhin Semarang

aja," guraunya sambil tertawa.

Gelar dokter yang disandang Maria juga berasal dari FK Undip. Dia lolos ujian

masuk Sipenmaru tahun 1986 dan lulus pada 1995. Sepuluh bulan setelah

menjalani dokter PTT, alumni SMA Gabungan Kristen-Katolik Jayapura tersebut

diangkat menjadi Kepala Puskesmas Amban, Kabupaten Manokwari, Papua (kini

termasuk Provinsi Irian Jaya Barat-Red).

John Mano, kakak iparnya, menyebut kedatangan keluarga dalam jumlah besar itu

sebagai wujud penghargaan atas prestasi besar yang telah diraih Maria.

Menurut pegawai Dispenda Jayapura itu, putra Papua asli yang bertitelkan

dokter saja masih terbilang sedikit. Jadi, lulusnya sang adik dari pendidikan

spesialisasi amat membanggakan keluarga mereka.

Untuk keperluan itu, mereka sengaja menyisihkan waktu dan penghasilan. John

dan anggota keluarga lain yang berprofesi pegawai negeri sipil (PNS)

mengambil cuti. Biaya transportasi dan akomodasi dikumpulkan dari iuran

anggota keluarga yang berangkat. Maria menghitung tak kurang dari Rp 50 juta

yang dipergunakan keluarganya untuk mendampingi wisuda. (Abduh Imanulhaq-18h)


---

http://www.bisnis.com/servlet/page?

_pageid=196&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_topik=W08&p_prev=473038

Ekonomi Makro
Jumat, 22/09/2006 15:36WIB
Penerimaan negara dari Freeport dalam lima tahun Rp17,20 triliun

MAKASSAR (Antara): Penerimaan negara dari PT. Freeport Indonesia (PTFI),

perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat yang beroperasi di Mimika,

Papua, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2001 - 2005) mencapai Rp17,20

triliun lebih.

Dari jumlah tersebut, akumulasi penerimaan untuk pajak penghasilan dan

royalti selama periode yang sama masing-masing mencapai Rp13,48 triliun dan

Rp1,97 triliun.

Tahun 2005 lalu saja, kontribusi fiskal PTFI yang mulai beroperasi 30

Desember 1991 berdasarkan Kontrak Karya (KK) dengan pemerintah Indonesia itu,

terhadap APBN sebesar Rp8,26 triliun atau setara dengan 1,62% dari total APBN

periode itu.

Keterangan tertulis dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM - FEUNI) yang dikutip ANTARA Jumat,

menyebutkan, dana yang disetorkan ke APBN 2005 tersebut bersumber dari

pembayaran pajak sebesar Rp6,31 triliun (76,4 persen), royalti Rp773 miliar

(9,4%) dan pembayaran lainnya Rp1,17 triliun atau 14,2%.

Sedangkan jumlah penerimaan daerah di Papua baik APBD provinsi Papua, APBD

kabupaten Mimika dan kabupaten/kota lainnya di provinsi paling timur

Indonesia itu adalah sebesar Rp835,24 miliar.

Dari jumlah itu, provinsi Papua mendapat Rp208,57 miliar (24,97%) dan

kabupaten Mimika memperoleh Rp329,10 miliar atau lebih banyak dari APBD

Papua, sisanya sekitar Rp300 miliar akan didistribusikan ke kabupaten/kota

lainnya di provinsi itu.

Deputy Presiden Direktur PTFI, Rusdian Lubis pada seminar pertambangan di

Makassar, Kamis mengatakan, PTFI selama ini memberikan kontribusi yang tidak

kecil dalam meningkatkan penerimaan negara baik pemerintah pusat maupun

daerah melalui kontribusi fiskal , bahkan perusahaan ini berperan besar dalam

memacu aktivitas perekonomian di Mimika, Papua maupun pada tingkat nasional.

Ini terbukti dengan terbukanya kesempatan usaha, lapangan kerja dan

kesempatan memperoleh pendapatan bagi masyarakat sekitar setelah hadirnya

PTFI.

Pada tahun 1995, PTFI telah berkontribusi dalam penciptaan kesempatan kerja

pada semua sektor ekonomi sebanyak 128 ribu orang, tahun 2000 bertambah

menjadi 189 ribu orang dan tahun 2005 lalu perusahaan ini mempekerjakan

kurang lebih 277 ribu orang.

Selain itu, perusahaan pertambangan ini juga telah memberikan perhatian

terhadap pemberdayaan masyarakat di provinsi tersebut dengan menyiapkan dana

sebesar 27 juta Dolar AS melalui program pengembangan masyarakat (community

development) yang berorientasi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat di

daerah itu.

Program pemberdayaan masyarakat ini paling banyak menyentuh sektor kesehatan,

pemukiman, pertanian, pendidikan, agama dan pengembangan industri kecil.

"Semua program tersebut didanai PTFI," ungkapnya. (dj)

---

http://www.bisnis.com/servlet/page?

_pageid=196&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_topik=W50&p_prev=472924

Sosial
Jumat, 22/09/2006 08:58WIB
Jelang Ramadhan harga beras di Biak naik

BIAK (Antara): Tiga hari menjelang pelaksanaan ibadah puasa 1426 Hijriyah,

harga beras lokal di sejumlah pasar Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua,

mengalami kenaikan berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram.

Menyikapi kenaikan harga beras lokal di pasaran, pihak Kantor Sub Divisi

Regional (Subdivre) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Biak Numfor

berencana akan melakukan kegiatan operasi pasar beras murah kepada masyarakat

dalam upaya menekan kenaikan harga.

Kepala Sub Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Biak

Numfor Lubis Husaeni ketika dihubungi di Biak, Kamis, mengatakan, pihaknya

akan melakukan operasi pasar beras murah dalam waktu dekat untuk menjaga

kestabilan harga di pasaran.

"Untuk jadwal pelaksanaan operasi pasar beras murah yang akan dilakukan Bulog

Kabupaten Biak Numfor, kami masih menunggu kepastian koordinasi dengan Kantor

Dinas Perdagangan maupun pihak terkait di daerah ini," katanya.

Lubis menyebutkan, meski harga beras lokal mulai bergerak naik, namun warga

masyarakat di Kabupaten Biak Numfor tak perlu resah dengan persediaan stok

beras karena Kantor Bulog Subdivre Biak, masih memiliki stok mencapai 1.159

Ton.

"Pihaknya menjamin kebutuhan beras untuk menghadapi hari besar keagamaan,

seperti ibadah puasa, hari raya Idul Fitri dan Natal tersedia cukup,"

katanya.

Ia menjelaskan, untuk harga eceran tertinggi (HET) penjualan beras Bulog di

pasaran ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.800 per kilogram.

Meski stok beras tersedia, menurut Lubis, pihaknya tetap mengupayakan menjaga

kestabilan harga beras di pasaran apalagi dalam menyambut kegiatan hari besar

keagamaan seperti ibadah puasa, hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

2007 mendatang.

"Menyediakan ketahanan stok beras untuk memenuhi kebutuhan beras di

masyarakat merupakan tugas Bulog yang harus dipertahankan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sub Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Biak

Numfor DL Tobing menyebutkan, kenaikan harga bahan pokok termasuk menjelang

hari besar keagamaan, seperti puasa, lebaran maupun Natal biasa mengalami

lonjakan harga dibandingkan hari biasanya. "Mekanisme pasar, dimana

permintaan meningkat, maka harga akan mengalami kenaikan," ungkapnya.

Pantauan ANTARA dari sejumlah pasar maupun pertokoan Toserba, Kamis,

penjualan harga beras lokal merek tawon, jambu atau sejenisnya dijual

bervariasi dengan harga sebesar Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram. (editor

dj)

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/09/21/Nusantar/nus07.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Bupati Nabire

[JAKARTA] Lebih dari seratus pemuda yang tergabung dalam LSM Lingkar Aksi

Berantas Korupsi di Indonesia (Labirin) berunjuk rasa di Gedung Kejaksaan

Agung, di Jakarta, Rabu (20/9) siang.

Mereka mendesak Kejagung menuntaskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan

Bupati Nabire, AP Youw.

"Jaksa Agung dalam program seratus harinya berjanji akan menyelesaikan kasus

-kasus yang mengendap. Termasuk kasus korupsi Nabire. Tetapi mengapa kasus

ini masih tidak tertangani di Kejaksaan Tinggi Papua. Makanya kami datang

menagih janji itu," ujar koordinator aksi, Rizky Yulianto kepada wartawan di

Jakarta, Rabu (20/9).

Para pengunjuk rasa sempat membakar ban bekas di depan halaman Kejagung.

Meskipun ada aksi pembakaran ban, namun aksi berjalan damai. Rizky

mengatakan, pihaknya juga akan melakukan aksi serupa di Gedung Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat mendatang.

Dijelaskan, kasus Nabire merupakan penyalahgunaan jabatan oleh Bupati AP

Youw. Yakni dalam proyek pembangunan rumah toko (ruko) di Nabire dari dana

APBD 2002-2003 senilai Rp 2,5 miliar. Proyek itu dilaksanakan tanpa tender,

sehingga dinilai melanggar Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa di Pemerintahan. Dikatakan, kasus tersebut semula ditangani

Polda Papua dan telah dinyatakan ada perbuatan tindak pidana korupsi. [Y-4]

Last modified: 21/9/06

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/09/20/Nusantar/nus05.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Pemerintah Jamin Keamanan WNI di PNG yang Kembali ke Papua

[JAYAPURA] Pemerintah membuka tangan bagi warga negara Indonesia (WNI) asal

Provinsi Papua yang bermukim di Papua Nugini (PNG) untuk kembali dan

membangun diri di Tanah Air. Pemerintah menjamin keamanan mereka yang ingin

kembali. Bahkan memberikan jaminan keamanan dan fasilitas kalau ada yang mau

pulang ke Papua.

Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengemukakan hal itu kepada wartawan di VIP

Room, Bandara Sentani Jayapura, Rabu (20/9), pukul 01.00 WIB saat kembali

dari perjalanan ke PNG sejak 16 hingga 19 September 2006.

Bas Suebu dalam konferensi pers itu didampingi Wakil Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Papua (DPRP), Komarudin Watubun dan Ketua Kamar dan Industri (Kadin)

Papua, John P Kabey.

Dalam acara tatap muka dengan warga Papua, yang berlangsung Senin (18/9) di

Joglo Kedutaan Besar RI di Port Moresby, PNG, Suebu, mengajak warga Indonesia

asal Papua yang saat ini tinggal di sana untuk kembali ke Indonesia. "Sebab

saat ini, keadaan di Papua sudah sangat berbeda dengan masa lalu, "ujarnya.

Kepada mereka, Suebu, menjelaskan saat ini Papua tengah menata masa depan

dengan payung hukum Otonomi Khusus (Otsus). Melalui Otsus, Papua memiliki

kewenangan dan kekuasaan yang cukup besar. "Soal keamanan saya mengatakan

kepada mereka, saya akan menjamin keamanan mereka bila kembali ke Papua,"

ujar Suebu.

Mengenai jumlah warga Papua di PNG, Suebu mengaku, sampai sekarang belum ada

data yang pasti. "Kepastian berapa jumlah mereka, belum ada yang tahu hingga

saat ini," ujarnya.

Suebu menambahkan dalam pertemuan itu, ada sejumlah warga Indonesia yang

ingin pulang meminta pemerintah memberikan amnesti bagi keamanan mereka.

"Namun, saya katakan amnesti bagi orang yang melakukan perbuatan kriminal.

Tidak perlu amnesti. Kalau saudara ingin pulang, pemerintah Republik

Indonesia akan menjamin keamanan dan memberikan fasilitas untuk menata masa

depanmu di Papua bagian dari Indonesia Raya," tandas Suebu.

Dalam kunjungan tersebut Gubernur Suebu menghadiri peringatan Kemerdekaan PNG

yang ke 31, pada tanggal 16 September 2006. Selain itu menghadiri pembukaan

Festival Hiri Moale.

Selain itu, Senin (18/9), Suebu menerima gelar kehormatan Companion of the

Order of the Star Of Melanesia. Penganugerahan gelar kehormatan itu dilakukan

di Istana Guvernoor General of Papua New Guinea (PNG) di Port Moresby oleh

Governoor General of PNG Grand Chief Sir Paulias Matane. GCL, GCMG,KStJ.

Paulias Matane adalah pemimpin tertinggi di PNG. Ia merupakan wakil Kerajaan

Inggris di PNG. Selain itu, Suebu juga menerima penghargaan Companion of the

Order of The Star of Melanesia (CSM) karena dedikasi dan perjuangannya dalam

membangun masyarakat Melanesia, khususnya masyarakat Papua di Indonesia.

CSM juga adalah suatu gelar kehormatan tertinggi di PNG setelah Cross of

Valour dan Grand of Logohu.

Pemerintah PNG hanya memberikan gelar CSM kepada mereka yang dinilai telah

memberikan pelayanan luar biasa dan bermutu tinggi dalam semua aspek

kehidupan secara nyata selama 15 tahun. [ROB/W-8]

Last modified: 20/9/06

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/09/19/Ekonomi/eko07.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Ribuan Warga Abepura Terima Dana SLT

[JAYAPURA] Sedikitnya 18.000 warga Abepura, Jayapura, Papua menerima dana

kompensasi BBM, Selasa (19/9) pagi di Kantor Pos Cabang Abepura di Abepura,

Jayapura. Pembayaran dana subsidi langsung tunai (SLT) di Kantor Pus Abepura

ini tidak terbatas untuk masyarakat dari Distrik Abepura saja, tetapi juga

melayani warga Kabupaten Keerom asal yang bersangkutan memiliki kartu

kompensasi BBM dan menunjukkan kartu identitas diri.

Hal ini ditegaskan Kepala Kantor Pos Cabang Abepura, Raymond Manuputty,

menjawab Pembaruan di ruang kerjanya, di Kantor Pos Abepura, Selasa (19/9).

Menurutnya, Kantor Pos Abepura tidak mengalami kesulitan berarti melayani

pembayaran tersebut karena pihaknya telah menyiapkan sedikitnya 15 orang

petugas ditambah lima orang siswa SMK 2 Kotaraja yang sedang magang di Kantor

Pos Cabang Abepura. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan itu, pihaknya juga

membuka dua loket pelayanan sehingga mengurangi antrian warga.

Terkait jumlah dana yang akan dibayarkan, Raymond Manuputty enggan

menyebutkan nilainya. Hal ini disebabkan pihaknya belum tahu berapa banyak

warga yang datang. "Stok dana selalu tersedia, dan setiap detik siap

ditransfer ke Kantor Pos Abepura", ujar Manuputty.

Sementara itu, pantauan Pembaruan di Kantor Pos Abepura, warga telah berjubel

di dua loket yang tersedia untuk melakukan transaksi tersebut. mereka tetap

antri walaupun diguyur hujan gerimis.

"Tak apalah basah sedikit yang penting dapat uangnya," ujar Maria, salah

seorang penerima SLT. Di antara antrian tersebut terlihat beberapa penerima

dana kompensasi BBM yang memiliki telepon selular dan datang dengan

mengendarai sepeda motor pribadi. [Gab/N-3]

Last modified: 19/9/06

---