[Kabar-Irian] Kabar: Bulan Feb 2007 Sampai tgl. 21

[Admin-Editors Kabar-Irian]

Kabar Irian (Papua)

Sampai Feb 21 2007

Topik2

* KALAU PAPUA BERSWADESHI
* Deklarator Provinsi Papua Barat Daya
* Pemerintah Beri Perhatian Serius pada Papua
* Pemda Diminta Jadi Ujung Tombak Pembangunan Papua
* Papua dan Papua Barat Akhiri Konflik
* Mendagri Tinjau Perbatasan Papua-PNG
* SAIFULLAH YUSUF MENSOSIALISASIKAN INPRES PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
*  PANGDAM TRIKORA DAN KAPOLDA PAPUA MEMINTA MAAF
* Belum Ada Kabar, Soal Calon Sekda
* Beras Impor Untuk Amankan Stok
* Flu Burung Merebak di Jayapura
* Gubernur Papua dan Papua Barat Bertemu di Pulau Mansinam
* Presiden Diminta Berkomunikasi dengan Para Tokoh Papua
* Ada yang Terlupakan untuk Papua
* Pengungsi Papua Barat di Ibukota PNG Memohon Kewarganegaraan
* Sebuah Lampu Kuning Bagi Indonesia
* Kasus Munir dan Papua Dinilai Tak Ganggu Hubungan RI-AS

---


KALAU PAPUA BERSWADESHI
Oleh: David Chan

Jumlah penduduk Papua 2,2 juta orang, terdiri dari penduduk asli dan
pendatang. Kalau jumlah penduduk asli Papua adalah 1,2 juta jiwa maka
jumlah Rumah Tangga - RT (dengan asumsi rata-rata: 1 bapak, 1 ibu, 2
anak) adalah 1,2 juta : 4 = 300.000 RT.

SWADESHI HARI INI:
Kalau setiap RT Papua hari ini membeli 1 tumpuk betatas seharga
Rp.10.000/tempat maka 300.000 RT x Rp.10.000 = Rp. 3 milyar rupiah.
Dengan asumsi betatas = 3kg/tumpukan maka jumlah ini cukup untuk
konsumsi 2 hari sebuah keluarga kecil. Kalau setiap RT Papua hari ini
membeli garam yang 100% made in Merauke seharga Rp.1.000/bungkus maka
300.000 RT x Rp. 1.000 = Rp. 300 juta. Ukuran standard garam 1 bungkus =
250 gram) cukup untuk konsumsi normal 1 minggu. Kalau setiap RT Papua
membeli 4 buah noken (ibu untuk ke pasar, bapak untuk pergi kerja di
kebun atau ke kantor dan 2 anak untuk mengisi buku saat ke sekolah)
dengan harga 1 noken Rp. 20.000/buah maka akan ada 4 noken x Rp.20.000 x
300.000 RT = 24 milyar rupiah. Noken bisa dipakai hingga 1 atau 2 tahun.
Kalau setiap RT Papua membeli 1 liter minyak kelapa 100% made in Papua
seharga Rp. 10.000/liter maka 300.000 RT x Rp. 10.000 =  3 milyar
rupiah. Minyak kelapa 1 liter dapat dipakai selama 1 minggu berdasarkan
konsumsi normal.

Kalau Papua berswadeshi hari ini:
Betatas          Rp.  3.000.000.000
Garam            Rp.    300.000.000
Noken            Rp. 24.000.000.000
Minyak kelapa    Rp.  3.000.000.000
Total:           Rp. 30.300.000.000
Maka hari ini juga, akan ada dana sebesar Tiga Puluh Milyar, Tiga Ratus
Juta Rupiah yang bisa kita tahan tidak mengalir ke Jawa, Sumatra dan
Sulawesi

SWADESHI 1 TAHUN
(betatas, minyak kelapa dan garam)
Kalau setiap RT Papua makan betatas (1 tumpuk untuk 2 hari) selama satu
tahun maka  (365:2) x 300.000 RT x Rp.10.000 = 547.500.000.000 (lima
ratus empat puluh tujuh miliar, lima ratus juta rupiah).
Kalau setiap RT Papua membeli minyak kelapa asli Papua maka 52 minggu x
300.000 RT x Rp. 10.000 = 156.000.000.000 (seratus lima puluh enam
miliar rupiah). Kalau setiap RT Papua membeli garam asli Papua  maka 52
minggu x 300.000 RT x Rp. 1.000 =  Rp.15.600.000.000 (lima belas miliar,
enam ratus juta rupiah)

Total = 719.100.000.000 (tujuh ratus sembilan belas miliar, seratus juta
rupiah).

Jumlah yang sangat besar ini (cash flow) bisa kita tahan dan tidak
mengalir ke Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Masih banyak produk Papua yang
bisa diberdayakan a.l: air minum dalam kemasan, sayur-mayur, kain tenun,
produk kerajinan, material konstruksi, sisir bambu, tanaman obat-obatan
tradisional, dan lain-lain.

KASIH
Kita berswadeshi bukan dilandaskan atas dendam atau kebencian kepada
orang non-Papua. Swadeshi dilandaskan pada kasih. Kasih itu
menghidupkan. Dengan berswadeshi banyak mama-mama Papua yang berjualan
di pasar akan dapat menghidupi keluarga mereka. Jangan kuatir
berswadeshi, tidak ada satu orang pun yang terbunuh kalau Papua
berswadeshi. Karena perjuangan ini bersifat anti-kekerasan. Orang Jawa
(sentra produksi beras) dan orang madura (sentra produksi garam) serta
orang Sumatra (sentra produksi minyak goreng) akan baik-baik saja.
Papuanisasi adalah perjuangan melawan sistem yang selama ini tidak
menguntungkan rakyat Papua, dan bukan diskriminasi rasial.

PAPUANISASI
Terminologi sederhana Swadeshi adalah Papuanisasi. Jadi Papuanisasi
tidak hanya difokuskan di bidang pemerintahan, tetapi juga harus
dilaksanakan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Papua.

THE CALL OF THE NATION
Teriakan mama-mama Papua di emperan-emperan pasar adalah the call of the
nation (teriakan bangsa) Papua yang membebaskan. Setiap orang Papua yang
mendengar hendaklah terpanggil untuk menjawabnya.  Mama-mama yang
berteriak sagu, betatas, kasbi, keladi, sayur-mayur, minyak kelapa,
noken, garam, dan lain-lain adalah pejuang. Dan setiap orang (Papua dan
Non-Papua) yang terpanggil membeli produk-produk Papua juga adalah
pejuang.

IDENTITAS NASIONAL
Salah satu jalan dalam membangun identitas nasional adalah dengan
mengajak seluruh rakyat Papua mencintai produk-produk sendiri.

KALAU ANDA....
-        Kalau anda adalah pejabat, buatlah kebijakan yang membantu
pemberdayaan produk Papua agar kuantitas dan kualitasnya semakin baik.
-        Kalau anda mahasiswa pergilah ke kampus dengan menenteng noken,
itu identitas Papua. Jangan gengsi dengannya.
-        Kalau anda wirausahawan, berusahalah memberdayakan
produk-produk Papua. Bangkitkan kembali tambak-tambak garam yang sudah
mati di Merauke. Hidupkanlah kembali usaha minyak kelapa di Pulau Numfor
dan di seluruh pantai-pantai Papua. Tolonglah perempuan-perempuan Papua
agar tangan-tangan terampil mereka bisa lagi menenun pakaian seperti
yang pernah dilakukan mama-mama Papua di masa lalu.
-        Kalau anda perempuan Papua, belilah betatas, dan sagu.
Hidangkanlah makanan itu dengan variasi menu yang menarik, niscaya suami
dan anak-anak anda akan tertarik kembali menyantap makanan pokok
Melanesia ini.
-        Kalau anda laki-laki Papua yang baik ajaklah keluarga anda
untuk hidup dengan makanan-makanan Papua. Walaupun anda tidak bisa
berdemo memperjuangkan M di Downing Street London, atau di depan Gedung
Parlemen Australia di Canberra atau berdemo di depan kantor PBB di New
York. Dengan membeli produk-produk Papua, anda telah turut berjuang
membebaskan Papua dari ketergantungan pada bangsa lain.
-        Kalau anda adalah seniman ciptakanlah lagu, puisi,
cerita-cerita rakyat, lukisan dan karya seni yang membangkitkan
kebanggaan rakyat Papua pada makanan pokoknya, pada ritual adatnya, pada
keindahan alamnya, pada identitas nasionalnya. Kalau anda pendeta,
pastor, imam, ajaklah umat anda untuk membangun perekonomian Papua yang
bertumpu pada potensi dan nilai-nilai kebijaksanaan lokal.
-        Kalau anda adalah pembaca Papua yang membaca artikel ini,
sebarkanlah artikel ini dan ajaklah teman-teman anda untuk memakai dan
mencintai produk-produk Papua.

Kemerdekaan Papua (independensi) tidak ditentukan oleh Indonesia,
keputusan PBB, keputusan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, tetapi
semata-mata karena kemurahan Tuhan dan kesiapan bangsa Papua sendiri
untuk Merdeka.

David Chan tinggal di Papua Barat, kontributor westpapua.ca,
westpapua.net, anggota milis komunitas papua,
reg.westpapua at lists.riseup.net.

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/20/Nusantar/nus01.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Deklarator Provinsi Papua Barat Daya:

Tidak Benar, Presiden Minta Pemekaran Provinsi di Papua Distop

[JAKARTA] Masyarakat Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong
Selatan, dan Bintuni yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui
pemekaran

Papua sesuai amanat UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua. Mereka minta Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat
Papua

(DPRP) memproses kehadiran Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua
Selatan yang dideklarasikan baru-baru ini.

Harapan masyarakat itu disampaikan deklarator Provinsi Papua Barat Daya,
Dr Dortheis Asmuruf MM dan David Obadiri secara terpisah melalui telepon
dari Jayapura,

Papua, Senin (19/2).

Mereka tidak percaya atas pernyataan Gubernur Irian Jaya Barat (Irjabar),
Abraham O Atururi yang mengungkapkan Presiden Yudhoyono meminta pemekaran
di Papua

distop dan cukup dua provinsi (Pembaruan, 15/2).

Menurut Asmuruf, pernyataan stop pemekaran itu menurut Presiden untuk
wilayah Indonesia lain. Sementara, Papua dikhususkan dalam pemekaran
provinsi agar

mempercepat rentang kendali pemerintahan dan pembangunan untuk
kesejahteraan rakyat.

Rakyat di Tanah Papua memegang teguh janji Presiden Yudhoyono dalam bentuk
rekaman untuk pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi sesuai amanat UU
Otsus,

terutama pasal 76 yang berbunyi Pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi
dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan
sungguh

kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi
dan perkembangan di masa mendatang.

"Atas dasar itu, perwakilan masyarakat menyampaikan deklarasi Provinsi
Papua Barat Daya maupun Provinsi Papua Selatan kepada MRP dan DPRP. Rakyat
minta ini

disikapi MRP, DPRP dan Gubernur Papua. Sebab, payung hukumnya dalam UU
Otsus," ujarnya.

Lima Provinsi

Pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi, tambahnya, untuk melaksanakan
Inpres tentang percepatan pembangunan Papua selama 3,5 tahun yang sebentar
lagi

dikeluarkan Presiden. Pemekaran provinsi akan memudahkan pelaksanaan
Inpres tersebut.

"Oleh karena itu, berdasarkan keterangan dan informasi yang kita terima
dari Depdagri, Papua harus dimekarkan menjadi lima provinsi, yakni
Provinsi Papua Utara, Papua

Selatan, Papua Barat, Teluk Cenderawasih, dan Pegunungan Tengah, Jadi apa
yang dikatakan saudara kami, Gubernur Irjabar Abraham O Atururi layak
dipertanyakan

kebenarannya," tandasnya.

Sementara itu, David Obadiri menyatakan, penjelasan pers dari Gubernur
Irjabar seusai diterima Presiden Yudhoyono dan disiarkan media massa itu
dipertanyakan

rakyat. Berbagai pihak mengatakan otsus mengamanatkan pemekaran. Jangan
ada yang membatasi karena kepentingan tertentu.

Masyarakat Papua, katanya, masih mempertanyakan keabsahan dan kedudukan
Provinsi Irjabar yang hanya dibentuk dengan menggunakan Inpres No 1/2003
untuk

percepatannya. Sebab seharusnya provinsi dibentuk dengan UU. Apalagi
tiba-tiba diganti namanya menjadi Provinsi Papua Barat tanpa payung hukum
yang jelas.

"Bagaimanapun pembentukan dan perubahan nama provinsi dan kabupaten harus
melalui UU, bukan asal diganti. Harus ada payung hukumnya. Oleh karena
itu, Irjabar

akan bergabung saja dengan Provinsi Teluk Cenderawasih dengan ibu kota di
Biak atau Nabire. Manokwari menjadi daerah khusus di Papua seperti halnya
Daerah

Istimewa Yogyakarta karena kota sejarah dan pusat peradaban," ujarnya.
[GAB/W-8]

Last modified: 20/2/07

---

http://www.antara.co.id/seenws/?id=53421


Pemerintah Beri Perhatian Serius pada Papua

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menjelaskan
bahwa Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius pada permasalahan
yang

terjadi di Papua.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Strategis Pertahanan Mayjen TNI Dadi
Susanto, di Jakarta, Jumat usai mendampingi Menhan Juwono bertemu dengan
Duta Besar

Amerika Serikat untuk Indonesia Lynn Pascoe.

Dirjen Strahan menjelaskan bahwa perhatian serius itu ditegaskan pada
Rapat Kabinet yang secara khusus membahas mengenai percepatan pembangunan
infrastruktur di

Papua.

Menurut Menhan Juwono, yang terpenting dilakukan di Papua, adalah upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua serta memutus lingkaran
kemiskinan

yang terjadi di sana.

Sementara itu, Dubes Pascoe tidak memandang soal Papua sebagai sebuah batu
sandungan yang dapat mengganggu hubungan RI-AS di masa mendatang.

Ia berpendapat bahwa masalah yang terpenting ditangani di Papua adalah
masalah ekonomi, sedangkan masalah lainnya adalah masalah psikologis
antara masyarakat

Papua dan Pemerintah Pusat di Jakarta.

Soal Papua ini, Pemerintah AS akan memberikan bantuan dalam kapasitas
meningkatkan kemampuan SDM (technical expert).

Pada Jumat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pada
pekan depan akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang
percepatan

pembangunan Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (Irjabar) dalam kerangka
otonomi khusus.

"Semoga minggu depan (Inpres tersebut.red) bisa dikeluarkan," kata
Presiden dalam jumpa pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, usai
memimpin rapat kabinet

terbatas yang membahas percepatan pembangunan Papua dan Irjabar serta
rehabilitasi dan revitalisasi pengembangan kawasan lahan gambut di
Kalimantan Tengah.

Presiden menjelaskan, sedikitnya ada lima sasaran yang ingin dicapai dari
Inpres tersebut yaitu kecukupan pangan, pemberantasan penyakit menular,
pendidikan dasar,

infrastruktur perhubungan, dan pengembangan perkebunan dengan
memperhatikan tata ruang dan lingkungan.

Pemerintah Daerah dan Majelis Rakyat Papua (MRP) akan menyusun
program-program yang terkait dengan sasaran-sasaran tersebut kecuali untuk
pembangunan

infrastruktur.

Khusus untuk pembangunan infrastruktur, program-programnya akan disusun
secara bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat
pembangunan

infrastruktur menjadi prioritas dan kunci pengembangan Papua dan Irjabar.(*)

Copyright © 2007 ANTARA


16 Februari 2007 20:24

---

http://www.antara.co.id/seenws/?id=53193

Pemda Diminta Jadi Ujung Tombak Pembangunan Papua

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta
pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam perumusan konsep kebijakan
mengenai

percepatan pembangunan di Papua.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Menko Polhukam Widodo AS seusai rapat
koordinasi Kabinet Indonesia Bersatu di Kantor Kepresidenan, Jakarta,
Rabu.

"Dalam rapat ada arahan-arahan dari Presiden bagaimana konsep kebijakan
dimatangkan dengan mengedepankan pemerintah daerah dalam menyusun rencana
aksi, lalu

apa yang dibutuhkan dalam keterlibatan pemerintah pusat," katanya.

Widodo mengatakan bahwa peranan pemerintah daerah perlu dikedepankan
karena pada hakikatnya pemerintah daerahlah yang paling mengetahui
permasalahan-

permasalahan mendasar.

Oleh karena itu, lanjut dia, konsep pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan itu didasarkan kepada rencana induk dan rencana aksi yang
disusun pemerintah daerah

dan kemudian bagaimana pemerintah pusat memberikan dukungan pada konsep
yang disusun pemerintah daerah itu.

"Beberapa aspek yang disentuh dalam percepatan pembangunan di Papua ada
tiga hal," ujarnya.

Ketiga hal itu adalah mengenai masalah infrastruktur dasar, pengembangan
perkebunan kelapa sawit dan kebijakan khusus tentang pengembangan sumber
daya manusia

Papua.

"Masalah infrastruktur dasar penting agar ada keterlibatan akses ke
wilayah-wilayah terpencil ... menyentuh kepada rakyat," ujarnya.

Sedangkan pengembangan perkebunan kelapa sawit diharapkan menjadi
kebijakan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Sementara itu Gubernur Irian Jaya Barat Abraham Ataruri mengatakan bahwa
sejumlah masalah yang dihadapi rakyat Papua antara lain pemerataan akses
kesehatan dan

pendidikan akibat infranstruktur yang belum memadai.

Dia juga mengatakan bahwa upaya percepatan pembangunan diharapkan dapat
melibatkan semua warga Papua sehingga diperlukan peningkatan sumber daya
manusia.

Sementara itu Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Syaifullah
Yusuf mengatakan bahwa pihaknya masih terus mengidentifikasi
program-program yang masih

bisa ditindaklanjuti.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

---

http://www.antara.co.id/seenws/?id=52824

Papua dan Papua Barat Akhiri Konflik

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Papua Barat, Abraham Ataruri di Jakarta,
Kamis malam, menyatakan, konflik berkepanjangan antara Provinsi Papua dan
Provinsi

Papua Barat (dulu Irian Jaya Barat) telah berakhir setelah dua gubernur
terlibat pertemuan khusus di Kabupaten Teluk Bintuni 29 Januari 2007.

"Ini pertemuan bersejarah yang mengakhiri upaya-upaya mempertajam masalah
antara dua daerah (sehubungan implementasi UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi

Khusus Papua)," ungkap Gubernur Abraham Ataruri dalam Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Pansus Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di
Gedung B Lantai

II DPD RI, Senayan, Jakarta.

Dikatakannya, harmonisasi hubungan kedua wilayah pemerintahan yang mulai
terjalin, semakin akan dimantapkan beberapa hari ke depan, antara lain
dengan pertemuan

raya melibatkan seluruh pimpinan kabupaten maupun kota di Bumi Papua.

Mengenai pertemuannya dengan Gubernur Papua, Barnabas Suebu pada 29
Januari lalu, Abraham Ataruri menggambarkannya sebagai suatu klimaks dari
sebuah

perseteruan panjang yang sebetulnya banyak juga ikut dimainkan kalangan
eksternal.

"Pada saat (pertemuan) itu, Saudara Bas (Gubernur Provinsi Papua, Barnabas
Suebu, Red) membuat pernyataan, bahwa tidak ada masalah lagi antara Papua
dengan

Papua Barat. Kami satu tanah Papua dengan dua wilayah administratif
pemerintahan," ungkap Gubernur Abraham Ataruri dalam Rapat Dengar Pendapat
(RDP) dengan

Pansus Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung B Lantai II DPD
RI, Senayan, Jakarta.

Bermotivasikan pertemuan tersebut, dan setelah melalui berbagai pergumulan
dengan melibatkan pendapat banyak pihak, demikian Gubernur Abraham Ataruri

menambahkan, telah pula dideklarasikan perubahan nama Provinsi Irian Jaya
Barat (Provinsi Irjabar) pada tanggal 6 Februari 2006, menjadi Provinsi
Papua Barat.

Usai pertemuan khusus antar dua pimpinan tertinggi Provinsi Papua dengan
Provinsi Papua Barat (29/1), telah dijadwalkan perjumpaan lebih besar lagi
pada 20 Februari

2007 mendatang di Manokwari.

"Pada 20 Februari ini, akan hadir 19 bupati dan 1 walikota dari Provinsi
Papua, ditambah delapan bupati serta satu walikota dari Provinsi Papua
Barat. Di sanalah kita akan

lebih intens membicarakan Papua ke depan," kata Abraham Ataruri.

Sementara itu, Ketua Pansus Papua DPD RI, Alexander Edwin Kawilarang dan
seluruh anggotanya memberikan apresiasi khusus atas telah terjadinya
pertemuan dua

pihak yang selama ini sangat sulit terjadi.

"Kami memang terus berupaya menfasilitasi pertemuan para pihak, terutama
dalam upaya untuk mencari penyelesaian komprehensif atas masalah Papua,
yakni

menyangkut implementasi dan konsistensi terhadap UU Nomor 21 tentang
Otonomi Khusus (Otsus) Papua, termasuk payung hukum bagi Provinsi Papua
Barat," kata Edwin

Kawilarang.

Pada bagian lain, Gubernur Papua Barat juga mengungkapkan kecolongan
pihaknya dalam hal penanganan illegal logging, illegal fishing, serta
problem di sektor

pertambangan.

"Ke depan, semua ini akan dibenahi bersama. Sebab, apa pun hasil sumber
daya alam dari Bumi Papua, harus dinikmati sebesar-besarnya untuk
kepentingan rakyat

Papua, baik itu Papua Timur maupun Papua Barat. Ini sudah jadi komitmen
kultural dari dulu hingga sampai kapan pun," tandas Gubernur Abrahan
Ataruri lagi.(*)

Copyright © 2007 ANTARA


9 Februari 2007 11:33

---

http://www.antara.co.id/seenws/?id=53490

Mendagri Tinjau Perbatasan Papua-PNG

Jakarta (ANTARA News) - Mendagri M Ma`ruf bersama sejumlah anggota DPR,
Minggu malam, bertolak ke Papua untuk mengunjungi wilayah perbatasan
Indonesia-PNG

di kawasan Skouw, Jayapura.

Kunjungan itu juga dimaksudkan untuk memeriksa pembangunan pos perbatasan
di Skowu Jayapura. Pos perbatasan itu sendiri direncanakan diresmikan
penggunaannya

pada akhir Maret 2007.

Setelah mengunjungi pos perbatasan di Papua, Mendagri bersama rombongan
dari Kantor Menko Polhukam, Dephub, Depkes, dan Bakosurtanal, juga akan
meninjau pos

perbatasan NTT-Timor Leste di Mota Ain, Kabupaten Belu, NTT.

Belum lama ini, Bupati Keerom, Papua, Celcius Watae, mengatakan bahwa
pemerintah pusat dan Pemda Papua tetap memberikan perhatian serius dalam
pembangunan

Kabupaten Keerom sebagai kawasan strategis perbatasan Indonesia-PNG.

Delegasi Indonesia-PNG telah membahas masalah perbatasan kedua negara di
wilayah Kabupaten Keerom sebanyak dua kali, yakni di Pontianak, Kalimantan
Barat, pada

28-29 Agustus 2006, dan di Jakarta pada 6-8 Desember 2006.

Kabupaten Keerom merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Jayapura yang
memiliki lima distrik yaitu Distrik Arso, Waris, Skamto, Web dan Distrik
Senggi dengan

sedikitnya 50 kampung. Jumlah penduduk lebih dari 50 ribu jiwa.

Wilayah Kabupaten Keerom terletak paling timur Provinsi Papua yang
berbatasan langsung dengan Negara PNG. (*)

Copyright © 2007 ANTARA

18 Februari 2007 9:4

---

http://www.metrotvnews.com/

Sabtu, 17 Februari 2007 22:09 WIB
SAIFULLAH YUSUF MENSOSIALISASIKAN INPRES PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
Menteri Saifullah Yususf dalam kunjungannya ke Papua.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Saifullah Yusuf menyatakan, pembangunan di daerah Papua berjalan sangat
lamban. Karena

itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat instruksi untuk lebih
memfokuskan masalah pembangunan Papua dan Irian Jaya Barat ke depan.

Hal tersebut dikatakan Saifullah Yusuf dalam kunjungannya ke daerah Papua,
Sabtu (17/2). Kunjungan dilakukan dalam rangka sosialisasi Instruksi
Presiden atau Inpres

tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.

Dalam kunjungannya selama empat hari sejak Rabu lalu bersama para deputi
dan anggota DPR Komisi V, Saifullah Yusuf meninjau beberapa daerah
kabupaten. Di

antaranya Kabupaten Marauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.
Saifulah Yusuf bertemu dengan beberapa bupati dan para pejabat daerah
setempat untuk

membicarakan percepatan pembangunan tertinggal di Papua.

Saifullah Yusuf menyatakan, sejumlah dana telah disiapkan pemerintah bagi
terlaksananya percepatan pembangunan melalui dana APBD dan APBN setempat.
Nantinya,

Inpres akan memfokuskan lima inti masalah, termasuk tentang kemiskinan,
pendidikan dan kesehatan.

---

http://www.metrotvnews.com/

Nusantara / Metro Siang
Rabu, 14 Februari 2007 12:50 WIB
PANGDAM TRIKORA DAN KAPOLDA PAPUA MEMINTA MAAF
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Mayjen Zamroni dan Kepala Polisi
Daerah (Kapolda) Papua Irjen Tommy Jacobus menyatakan maaf atas insiden
yang

terjadi di Kota Mulia

Metrotvnews.com, Jayapura: Dalam keterangan pers di Jayapura, Papua,
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Mayjen Zamroni dan Kepala Polisi
Daerah

(Kapolda) Papua Irjen Tommy Jacobus menyatakan penyesalan sehubungan
dengan baku tembak antara pasukan Brimob dan TNI di Kota Mulia, Puncak
Jaya, Papua,

Selasa (13/2). Pangdam dan Kapolda juga meminta maaf kepada masyarakat
Kota Mulia yang sempat merasa ketakutan atas insiden tersebut.

Insiden baku tembak yang menyebabkan tewasnya Brigadir Dua Yoseph
Kaliombas terjadi ketika mengantre minyak tanah. Bahan bakar memang
merupakan suatu barang

langka di Pucak Jaya, karena jumlahnya yang dibatasi dan harganya yang
mahal. Saat ini, Polisi Militer dan Kodam Trikora dan Provost Polda Papua
telah dikirim ke

Mulia. Tim ini akan mencari sumber permasalahannya dan anggota yang
bersalah akan diberikan sanksi sesuai peraturan di kesatuan masing-masing.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya Ajun Komisaris Besar
Polisi (AKBP) Yacobus Marzuki menekankan bahwa bentrokan tersebut adalah
murni konflik

individu. Ia berharap konflik individu tersebut tidak dijadikan alasan
untuk menjadi konflik korps. Sementara itu, menurut pantauan reporter
Metro TV di Mulia, mulai hari ini,

Rabu (14/2), aktivitas warga dan sejumlah kantor pemerintah sudah kembali
normal.(NTF)

---

http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.5.html



Rabu, 21 Februari 2007



Belum Ada Kabar, Soal Calon Sekda



JAYAPURA-Meskipun tiga calon Sekda Provinsi Papua yang direkomendasikan
Gubernur Barnabas Suebu telah mengikuti tes kepatutan dan kelayakan di
Departemen

Dalam Negeri (Depdagri) bulan Januari lalu, namun sampai sekarang ini
belum juga ada pengumuman atau kabar dari hasil uji seleksi calon Sekda
Papua tersebut. Sekda

Provinsi Papua Drs H. Andi Baso Basaleng ketika dikonfirmasi Cenderawsih
Pos di kentornya kemarin mengatakan, kalau pihaknya belum mendengar berita
apapun

tentang hasil uji kepatutan dan kelayakan para calon Sekda Papua yang
dilakukan di Depdagri itu.



"Saya belum tahu hasilnya uji kepatutan dan kelayakan itu bagaimana dan
seperti apa," tukasnya pendek. Ia mengatakan, kalau hasil dari uji
kepatutan dan kelayakan

ketiga calon Sekda Papua yang akan menggantikan dirinya di Depdagri itu
masing-masing Drs Marthinus Howay, Drs Tedjo Suprapto dan Drs Izaak Kapisa
adalah urusan

pemerintah pusat (Depdagri). Untuk itu pihaknya tidak tahu menahu. "Jadi
saya memang belum tahu karena itu sudah urusan pusat," ujarnya.



Sejauh ini, Pemprov Papua sedang menunggu hasil dari uji atau seleksi
kepatutan dan kelayakan para calon sekda tersebut. Sayangnya, Sekda Andi
Baso juga tidak tahu

pasti sudah sampai dimana proses seleksi itu berjalan. "Saya juga belum
ada kabar besok- kah lusa - kah saya belum jelas sampai sekarang," katanya
seraya

menambahkan agar masyarakat Papua sementara ini menunggu hasil dari
Jakarta dengan sabar.(ta)

---

http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.9.html



Rabu, 21 Februari 2007

Beras Impor Untuk Amankan Stok

*Sebagai Cadangan Pemerintah Untuk PNS, TNI, Polri dan Operasi Pasar

JAYAPURA-Dengan telah diteribitkannya surat penugasan impor beras sebesar
500 ribu ton kepada Perum Bulog, yang akan disupplay ke 14 pelabuhan
tujuan di

Indonesia---termasuk di Papua yang mendapatkan jatah sebanyak 6000 ton
beras impor itu---dibenarkan Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog Papua,
Herman Agus

Machmud. "Untuk di wilayah Papua dan IJB, kami mendapatkan jatah beras
impor sebanyak 6.000 ton, yang didatangkan dari Vietnam khususnya melalui
pelabuhan

Jayapura," kata Herman Agus Machmud yang berada di Jakarta, ketika
dihubungi via handphonenya, Selasa (20/2) kemarin.

Beras impor tersebut, lanjut Herman, diperkirakan akan masuk melalui
Pelabuhan Jayapura pada awal Maret 2007 mendatang. Kabid Pelayanan Publik,
Bulog Divre

Papua, Edi Busran menambahkan, sesuai jadwal yang telah direncanakan,
beras impor dari Vietnam itu pada 8 Maret 2007 nanti telah melakukan
pemuatan ke atas kapal,

yang selanjutnya akan dikirim langsung ke Jayapura. Pihaknya memperkirakan
bahwa beras impor ini akan tiba pada pertengahan Maret 2007, selanjutnya
masuk ke

Gudang Dolog sebagai cadangan atau penambahan stok beras di Jayapura dan
Papua umumnya. Kebijakan beras impor ini harus dilaksanakan dengan

mempertimbangkan untuk menambah persediaan stok beras di Papua dan IJB,
khususnya Kota Jayapura dan sekitarnya.

Selain itu juga untuk kebutuhan beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI
dan Polri. ''Beras impor ini juga untuk kebutuhan beras miskin bagi rumah
tangga miskin

(RTM),''ujarnya. Selain itu, beras impor itu juga akan digunakan untuk
melakukan operasi pasar, akibat melonjaknya harga beras di pasaran. Dengan
adanya operasi pasar

yang digelar dengan harga sesuai HET Rp 3.700/kilogram, diharapkan mampu
menekan harga beras di pasaran, sehingga harga beras bisa terjangkau oleh
masyarakat.

 "Setiap hari, Bulog melakukan operasi pasar. Dalam setiap harinya
melempar ke pasar antara 5 sampai 10 ton," ujarnya. Hanya saja, kata
Herman, dalam melakukan

operasi pasar ini, pihaknya lebih menfokuskan dengan mendatangi ke
permukiman-permukiman penduduk secara langsung agar sampai kepada
masyarakat. Hal ini

dilakukan Bulog Divre Papua, semata-mata untuk menghindari para spekulan,
bahwa operasi pasar beras, murni dilakukan di pasar-pasar yang ada di
Papua. (bat)

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/16/Kesra/kes02.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Flu Burung Merebak di Jayapura

[JAYAPURA] Tujuh ekor ayam yang mati mendadak milik Yafet Ansanay warga RT
03, RW7 Dok IX Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Papua,
diketahui

tertular flu burung. Kepastian tersebut diketahui berdasarkan hasil
diagnosis Departemen Pertanian di Balai Besar Veteriner Maros, Sulawesi
Selatan (Sulsel).

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg Suyono
Angkasa di Jayapura, Kamis (15/2) siang, saat melakukan penyuluhan virus
A1 dan

pemusnahan 36 unggas yang dilakukan warga disaksikan Wali Kota Jayapura,
MR Kambu. Terkait ditemukan flu burung pihaknya mulai melakukan penambahan

penyaluran obat tamiflu ke setiap puskesmas yang ada.

Sementara itu, Yafet Ansanay, mengaku unggasnya yang telah tertular flu
burung setelah diketahui 7 ekor ayamnya beberapa waktu lalu mati mendadak.
Disebutkan 2

ekor ayamnya (yang satu hidup dan satunya sudah mati) dibawa dinas
kesehatan untuk dijadikan sampel.

Kepala Dinas Pertanian Kota Jayapura, Dominggus Wafumilena secara terpisah
mengatakan sesuai laporan sementara yang diterimanya, wilayah Dok IX
Kelurahan

Tanjung Ria khususnya RT/RW 02,03/07 merupakan daerah yang saat ini
dinyatakan rawan terhadap virus flu burung. Sebab, sesuai hasil penelitian
dan hasil

pemeriksaan di Maros lokasi tersebut sudah terkontaminasi virus mematikan
itu.

Bantuan UNICEF

Terkait dengan itu, Kepala Bagaian Advokasi dan Mobilisasi Sosial UNICEF
wilayah Indonesia, John Budd didampingi Kepala Perwakilan UNICEF wilayah
Jawa Tengah-

DIY, I Made Sutama seusai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono
X Rabu (14/2) mengatakan, korban meninggal akibat flu burung di Indonesia
telah

mencapai 63 orang dan mayoritas korban adalah anak-anak. Hal ini
menimbulkan keprihatinan UNICEF.

Sejak kasus flu burung merebak di Indonesia, ungkap John Budd, UNICEF
membantu pencegahan penyebaran virus dan menyiapkan dana sebesar AS $ 3,5
juta yang

segera akan diberikan dalam waktu dekat. "Virus flu burung itu, sekarang
telah menjadi perhatian dunia, karena penyebarannya yang semakin meluas.
Maka UNICEF

mendorong harus ada langkah-langkah antisipatif yang menyeluruh agar
penyakit ini jangan sampai meluas," ujarnya.

John Budd juga menyatakan sepenuhnya mendukung langkah penanganan maupun
pencegahan yang dilakukan oleh Pemprov DIY dan segera bersama-sama
menjalin

kerja sama melakukan koordinasi yang baik dalam rangka penanganan dan
pencegahan penyakit ini. UNICEF bekerja sama dengan seluruh pemerintah
daerah khususnya

untuk daerah rawan seperti Pulau Jawa, Sulawesi Selatan dan Sumatera.

Senada dengan John Budd, I Made Sutama menambahkan, UNICEF telah melakukan
negosiasi terhadap para pendonor untuk membantu pemerintah Indonesia
sebesar

US $ 3,5 juta. Bantuan itu, kata dia, akan dialokasikan tahun ini dan
sebisa mungkin segera disalurkan lewat pemerintah.

Mengamati perkembangan flu burung di Indonesia, lanjut Made Sutama, UNICEF
khawatir akan terjadinya pandemik, atau penularan virus dari manusia ke
manusia.

Karena itu, pemerintah harus segera melakukan persiapan agar tidak menjadi
penyakit itu pandemi.

Sementara, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, penanganan flu burung
akan menjadi lebih baik jika didesentralisasikan, atau dilakukan oleh
daerah yang

mengenal betul karakter maupun tradisi masyarakatnya. Menurut Sultan,
dalam sosialisasi tidak semua informasi yang disampaikan kepada masyarakat
dapat diterima dan

dipahami dengan baik. [ROB/152/M-15]

Last modified: 15/2/07

---

http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0702/20/100946.htm

 Gubernur Papua dan Papua Barat Bertemu di Pulau Mansinam


Laporan Wartawan Kompas Ichwan Susanto


MANOKWARI, KOMPAS -- Dua pimpinan tertinggi di Tanah Papua, Selasa (20/2),
melakukan rekonsiliasi di Pulau Mansinam Manokwari Papua Barat. Gubernur
Papua

Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi beserta
jajaran masing-masing akan membicarakan pengembangan tanah Papua
mendatang.

Hingga pagi ini, suasana Pulau Mansinam yang biasanya sunyi telah ramai
untuk mempersiapkan momen pertama kali di tanah Papua. Kepala daerah
kabupaten dan kota

se-Papua Barat dipastikan hadir sedangkan bupati/walikota dari Provinsi
Papua tak datang.

Pulau ini dipilih karena memiliki nilai sejarah awal mula peradaban
masyarakat tanah Papua. Diharapkan, semangat ini yang bakal memulai
percepatan pembangunan

Papua untuk melepaskan diri dari keterbelakangan.

Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Papua Barat masih menunggu
kedatangan Gubernur Papua beserta rombongan di Bandara Rendani Manokwari.

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/15/Nasional/nas06.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Presiden Diminta Berkomunikasi dengan Para Tokoh Papua

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta berkomunikasi dengan
para tokoh masyarakat, adat, dan agama di Papua guna mencari
langkah-langkah

perbaikan di Papua. Tidak adanya perbaikan di Papua dikhawatirkan akan
menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Jakarta terus merosot. Apalagi
Presiden

Yudhoyono pada kampanye pemilu 2004 berjanji memperhatikan nasib rakyat
Papua.

Demikian antara lain pernyataan para aktivis lembaga swadaya masyarakat
(LSM) Papua seperti Sekre- taris Eksekutif Forum Kerjasama LSM Papua J
Septer Manufandu,

Eddy Ohoiwutun, aktivis Perempuan Papua Abina Wasanggai, dan Sayid Fadhal
Al Hamid di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Jakarta, Rabu

(14/2).

Hadir pula pada kesempatan itu Ketua YLBHI yang juga Ketua Pokja Papua
Patra M Zen, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (Kontras)

yang juga inisiator Pokja Papua Usman Hamid dan anggota Pokja Papua yang
juga staf Elsam Amiruddin Al Rahab.

Septer dan Amiruddin menyebutkan, UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus
Papua (UU Otsus) belum menjawab persoalan pokok dan jeritan hati rakyat
Papua. Hal itu

terjadi karena implementasi UU Otsus tidak dijalankan dengan baik oleh
Pemerintah Provinsi Papua. Sudah begitu, supervisi dari pemerintah pusat
dalam pelaksanaan

undang-undang itu sama sekali tidak ada.

"Jangan membiarkan orang-orang Papua berjalan sendiri melaksanakan sendiri
undang-undang itu. Pemerintah pusat harus memberi supervisi karena yang
buat undang-

undang itu adalah pemerintah pusat," ujar Septer yang kemudian dibernarkan
Eddy Ahoiwutun.

Sehubungan dengan itu Usman Hamid menambahkan, tim supervisi yang ada pada
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri tidak bekerja sama sekali. Yang
terjadi justru

membuat kebijakan yang menyebabkan konflik Papua makin meningkat dengan
mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemekaran Irian Jaya
Barat.

Presiden Yudhoyono saat ini juga belum mampu menyelesaikan masalah yang
ditinggalkan Megawati sehingga pada Pemerintahan Yudhoyono ini, supervisi
pun tidak

dijalankan.

Septer melanjutkan, tidak berjalannya UU Otsus itu juga akibat tidak
konsistennya pemerintah pusat dan lemahnya sumber daya manusia pemerintah
daerah setempat

menjalankan UU itu serta belum ada sinergi beberapa pilar kunci di Papua
seperti DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Gubernur dalam menjalankan UU
itu. Otsus juga

dirongrong eksistensinya karena sikap pusat yang plintat-plintut.

Menurut mereka, alasan-alasan itu tidak bisa menjadi pembenaran untuk
merevisi UU Otsus. Yang perlu segera dilakukan adalah
mengimplementasikannya secara

konsekuen. [A-21]

Last modified: 14/2/07

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/15/Editor/edit02.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY
Ada yang Terlupakan untuk Papua

Oleh Frans Maniagasi

Setiap kali diskusi tentang Papua maka kecenderungan kita selalu
menggunakan pendekatan ekonomi-politik. Lalu kemudian dinyatakan bahwa
Papua harus dibangun

dalam kerangka pendekatan ekonomi-politik.

Seperti menerobos isolasi wilayah dengan membangun jalan dan jembatan,
mendatangkan investasi dan mengundang donatur untuk membangun Papua.

Pokoknya pendekatannya bersifat ekonomi-politik. Oleh karena itu sumber
daya alam (SDA) Papua menjadi "target operasi" kebijakan pembangunan baik
oleh pemerintah

pusat maupun provinsi, kabupaten/ kota.

Reaksi praksis dari pendekatan ini maka dirancang program-program
pembangunan yang sifatnya juga ekonomi politik. Seperti pemekaran
provinsi, kabupaten/kota,

peningkatan PAD, pengucuran dana Rp 100 juta ke kampung-kampung, DAU, DAK,
dana dekonsentrasi, dan lain-lainnya. Pendekatan ini tentunya tidak salah
tapi sampai

kini masih ada yang terupakan atau terabaikan, ada yang hilang dan tidak
lengkap?

Yang dilupakan selama ini dalam menyelesaikan soal Papua adalah identitas
kultural. Identitas kultural dalam perspektif Francis Fukuyama disebut
trust (1995), di mana

persoalan identitas kultural itu justru yang menjadi basis utama menopang
pendekatan ekonomi-politik dari dinamika kultural lokal.

Artinya, identitas kultural mutlak harus digunakan dalam setiap
implementasi pembangunan. Paradigma identitas kultural itulah yang
dijadikan pokok inti oleh para intelektual

dan cendekiawan Papua tatkala mereka merancang draf UU Otsus. Kesadaran
intelektual dan cendekiawan Papua bahwa betapa pentingnya strategi
kultural dalam

mengatasi masalah Papua yang selama 40 tahun lebih integrasi pemerintah
tidak mampu mengatasinya.

Awal dari kegagalan ini justru pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
dan Kerajaan Belanda pada saat Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun
1949 di Den Haag,

bukan saja gagal menentukan status politik dari wilayah ini tapi kedua
pemerintahan ini gagal memosisikan identitas kultural Papua dalam seluruh
proses perundingan

mereka tentang Papua. Sejak saat itu masalah Papua telah menjadi isu
internasional hingga hari ini.

Kesadaran intelektual dan cendekiawan Papua pada waktu menyusun dan
merancang draf Otsus hendak memosisikan identitas kultural ini agar
memperoleh pengakuan

politik sekaligus pengukuhan yuridis formal dalam sebuah undang-undang RI,
yaitu UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sehingga diharapkan
lewat pengakuan

dan pengukuhan itu identitas kultural ini akan menetralisir pendekatan
ekonomi- politik dan keamanan yang selama ini mendominasi pembangunan
Papua.

Identitas Kultural

Kegagalan negara selama ini telah mengabaikan identitas kultural seperti
ditunjukkan melalui tayangan-tayangan televisi nasional. Di mana budaya
populer Jakarta tidak

pernah merepresentasikan identitas kultural orang Papua dalam
siaran-siaran televisi nasional.

Masyarakat Papua justru dicekoki oleh siaran-siaran televisi nasional.
Suka atau tidak, orang Papua "dipaksa" menyaksikan dinamika budaya populer
Jakarta dalam ranah

domestik mereka lewat siaran-siaran te- levisi Jakarta.

Dalam konteks itu maka rencana Pemerintah Provinsi Papua mendirikan
televisi lokal -Metro Papua- kerja sama dengan Metro TV Jakarta mengundang
pertanyaan apakah

televisi lokal ini mampu mengangkat identitas kultural Papua di level
nasional ataukah justru sebaliknya Metro Papua menjadi "perpanjangan
tangan" siaran televisi nasional

(Metro TV). Kalau itu yang terjadi maka samimawon, sama saja.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kehidupan modern di mana kebudayaan
cenderung konvergen-identitas kultural menjadi aspek penting yang
berkorelasi positif

dengan struktur kekuasaan.

Dengan demikian ekspresi kebudayaan modern yang ditayangkan melalui
siaran-siaran televisi nasional mencerminkan betapa dominannya strktur
kekuasaan negara

terhadap orang-orang Papua. Padahal aktualisasi kebudayaan pada hakekatnya
merupakan perjuangan menegakkan dan mempertahankan identitas kultural
sebuah

komunitas sosial.

Dalam konteks ini masyarakat Papua jelas-jelas tidak representasi dalam
arus budaya populer Jakarta. Masyarakat Papua di bawah todongan untuk
menyaksikan tayangan

televisi nasional lengkap dengan atribut aksenya "lue-gue" bukan
"kitorang-kamuorang".

Padahal simbol, aksen, dan idiom-idiom tayangan televisi nasional tidak
relevan dan signifikan sama sekali dengan kondisi masyarakat Papua.

Hal ini menunjukkan kegagalan dari pendekatan ekonomi -politik
mengakibatkan ketidakadilan negara terhadap masyarakat Papua. Padahal
budaya populer berkorelasi

erat dengan identitas politik.

Budaya populer adalah sarana modern di mana identitas, etnik, agama, dan
kelas sosial saling memperjuangkan signifikasi dan dominasi dalam ruang
politik publik (Chris

Baker, 2003).

Targetnya adalah dominasi identitas. Pada latar ini masyarakat Papua tidak
berdaya karena budaya populer Jakarta dominan tanpa memberikan ruang gerak
bagi ekspresi

budaya Papua. Maka tidak aneh pemerintah pusat dan DPR RI (Komisi I)
"kebakaran jenggot" tatkala sekelompok orang Papua dipimpin oleh Herman
Wanggai pada 24

Maret 2006 lalu minta suaka politik di Australia.

Permasalahannya bukan pusat harus mencak-mencak dan meminta Australia agar
tidak mengabulkan permohonan suaka politik, tapi yang seharusnya dikoreksi
bahwa

selama ini yang terjadi adalah komunikasi budaya satu arah.

Dan kita lupa bahwa kangguru bukan hanya terdapat di Australia saja tapi
juga di Papua. Pemerintah pusat, termasuk DPR RI menganggap lebih tahu
segala-galanya

tentang Papua sehingga tidak pernah memberikan peluang dan kesempatan
mendengar aspirasi dan tuntutan orang- orang Papua.

Protes terhadap dominannya struktur kekuasaan negara terhadap Papua
terjadi pada Fe- bruari 1999, oleh delegasi 100 orang Papua dipimpin oleh
Tom Beanal di Istana

Negara di depan Presiden BJ Habibie dan para menterinya termasuk Panglima
TNI Jenderal Wiranto.

Pada waktu itu, mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutannya secara jujur,
demokratis, dan bermartabat untuk "keluar" secara baik-baik dari NKRI. Hal
itu kemudian

diperkokoh lagi dengan munas pada Februari 2.000 di Hotel Sentani Indah
dan Kongres Nasional ke-2 pada akhir Mei - awal Juni 2002.

Orang Papua terpaksa harus melakukan hal itu karena mereka menyaksikan
berbagai ekspresi kultural di luar dirinya, sementara ekspresi budaya
mereka tidak pernah

diberikan tempat yang layak dan memadai dalam pusaran budaya populer
Indonesia.

Papua tidak menguasai alat-alat produksi budaya populer. Dari sinilah
muncul perasaan "dijajah" dan termarginalisasi merupakan faktor yang
memicu bahwa orang-orang

Papua bukan warga Indonesia. Ini realitas suka atau tidak suka.

Otsus Dilanggar

Solusinya Otsus yang pada hakekatnya telah menempatkan identitas kultural
Papua sebagai paradigma penyelesaian masalah yang harus dihargai dan
dihormati oleh

negara.

Tapi sayang negara tidak mengindahkannya justru Otsus di by-pass dengan
terbitnya Inpres No 1/2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dengan
memaksakan

percepatan pemekaran Papua menjadi Irian Jaya Barat (IJB) yang hingga hari
ini Otsus terus dilanggar dengan kasus aktual pendeklarasian pergantian
nama Provinsi IJB

menjadi Provinsi Papua Barat pada 6 Februari 2006 oleh Gubernur dan DPRD
IJB di Manokwari (IJB-Papua Barat) tanpa dasar hukum yang jelas bagi
pergantian nama

tersebut?

Hal ini semakin menambah panjang jalan upaya penyelesaian soal karena
pendekatan ekonomi-politik dan security approach lebih dominan ketimbang
penghormatan dan

pengharga-an terhadap identitas kultural Papua.

Hal itu sedang diperjuangkan bagaimana agar identitas kultural Papua dalam
arus budaya populer. Salah satu buktinya adalah apa yang dilakukan oleh
Garin Nugroho

melalui filmnya yang berjudul "Aku Ingin Menciummu Sekali Saja".

Ketika film ini diputar sambutan masyarakat Papua luar biasa. Demikian
pula film Denias yang disponsori oleh Ari Sihasale. Realitas ini
membuktikan bagaimana

masyarakat Papua ingin menjadi representasi dalam budaya populer Indonesia.

Strategi kebudayaan yang dilakukan oleh seorang Garin Nugroho dan Ari
Sihasale, tanpa harus mendirikan sebuah stasiun televisi lokal adalah
menempatkan identitas

kultural Papua dalam aras pengakuan dan pengukuhan budaya populer
Indonesia, bahwa orang-orang Papua juga bisa tatkala mereka dihargai
martabat dan identitas

kultural manusianya, bukan kerakusan akibat pendekatan ekonomi politik
yang hanya mengeksploitasi SDA dan menghabiskan anggaran pembangunan
daerah (APBD),

sementara manusia Papua hanya sekadar menjadi etalase dari sebuah megamall
yang namanya Indonesia.

Penulis adalah anggota Pokja Papua di Jakarta

Last modified: 14/2/07

---

Pengungsi Papua Barat di Ibukota PNG Memohon Kewarganegaraan

BBC Monitoring Asia Pacific
12 Februari, 2007
Source: The National website, Port Moresby, in English 12 Feb 07


oleh Halyne Joku,

Ketakutan terhadap pengusiran telah menyebabkan penduduk Papua Barat di
pemukiman Nine-Mile [dekat Port Moresby] menyerukan kepada perdana
menteri dan menteri luar negeri agar memberikan kepada mereka
kewarganegaraan PNG.
Dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada PM Sir Michael Somare dan
Menlu Paul Tiensten akhir 29 Januari lalu, mereka meminta pemerintah
memberikan kewarganegaraan kepada mereka guna membantu mereka mencari
tanah dan layanan kebutuhan dasar di negara itu.
Samuel Inggamer, sekretaris komite pemukiman Papua Barat di Nine-Mile,
berkata bahwa dengan tidak adanya tanah dan kewarganegaraan dan 400
orang Papua Barat dicap sebagai pengungsi. Tetapi, dia menambahkan bahwa
pemerintah telah mengakui mereka sebagai "permissive residents."

"Kami tidak bisa kembali ke Papua Barat karena ketakutan politik yang
memaksa kami keluar dari negeri kami. Kami bingung harus berbuat apa
jika kami diusir. Keselamatan keluarga kami tidak terjamin - kemana kami
harus pergi?

"Haruskah kami mencari negara ketiga? Haruskah kami dipaksa kembali ke
Papua Barat dan membiarkan orang tua kami dipenjara oleh militer?" tanya
Mr. Inggamer.

Dia menjelaskan bahwa pemberitahuan pengusiran mendadak oleh sekretaris
Departemen Pertanahan akhir Desember lalu telah "mengancam masa depan
mereka."

Keluarga-keluarga menghadapi pengusiran dengan meminta perintah
pengadilan untuk menghalanginya.

Mr.Inggamer berkata banyak keluarga yang yakin bahwa mereka mungkin
kalah dalam kasus itu yang telah ditunda hingga bulan Maret. Dia berkata
bahwa lebih dari 46 keluarga, yang meninggalkan Kamp Pengungsian East
Awin pada awal 1980an, telah tinggal di block Nine-Mile selama dua puluh
tahun.

"Sejak 1987, kami telah menganggap Nine-Mile sebagai rumah kami jauh
dari Papua Barat," ungkapnya. "Kami hidup sederhana, mencoba mencari
pekerjaan, mendidik anak-anak kami seperti umumnya orang-orang PNG.
Benar bahwa kami berkontribusi pada pemerintah sebagai pembayar pajak
dan ikut dalam pemilihan umum. Meskipun kami disebut pengungsi kami
hanya memiliki kebebasan terbatas dan tidak memperoleh perhatian yang
layak dari pemerintah," ujar Mr. Inggamer.

Dia berkata bahwa walaupun keluarga-keluarga itu telah tinggal selama 28
tahun, permissive residency mereka tidak mengizinkan mereka memperoleh
naturalisasi kewarganegaraan, passport atau dokumen perjalanan apapun.
Dia berkata bahwa anak-anak mereka yang lahir di PNG tidak memiliki hak
kewarganegaraan atau sebuah passport tetapi digolongkan sebagai
pengungsi.

Dia berkata pengungsi telah mengajukan permohonan kewarganegaraan tetapi
belum menerima jawaban dari Departemen Luar Negeri dan Imigrasi, tidak
juga menerima dukungan atau saran mereka.

Diterjemahkan oleh David Chan kontributor www.westpapua.ca
<http://www.westpapua.ca/>

---

Sebuah Lampu Kuning Bagi Indonesia

PacNet #4 (CSIS-Hawaii) February 1, 2007

oleh Donald E. Weatherbee
diterjemahkan oleh:P David Chan

Selama enam tahun pemerintahannya, George W. Bush telah mendorong
pemulihan hubungan dengan Indonesia. Amerika Serikat memandang Indonesia
sebagai mitra utamanya dalam berurusan dengan masalah yang menjadi
prioritas yakni counter-terrorism. Lebih penting lagi, Amerika Serikat
melihat peranan besar Indonesia dalam membentuk terjaminnya wilayah Asia
Tenggara yang stabil dan damai dalam jangka panjang di mana Amerika
Serikat akan berpartisipasi sepenuhnya.

Titik balik kritis hubungan USA - Indonesia, pasca-Timor Timur, dan
pasca-Clinton terjadi pada November 2005 ketika dicabutnya semua
pembatasan legislatif yang tersisa atas bantuan militer Amerika Serikat
kepada Indonesia.  Bagi Amerika Serikat, inilah waktunya untuk melihat
ke depan pada kerja sama dengan Indonesia yang demokratik dan bukannya
menempatkan hubungan-hubungan dalam konteks masa lalu. Pada tahun 2006,
kedua pemerintah pada tingkat tertinggi bisa berbicara tentang kemitraan
strategis.

Namun, hasil pemilihan kongresional Amerika Serikat November 2006,
memberi lampu kuning bagi hubungan bilateral kedua negara di masa
datang. Penguasaan Partai Demokrat atas dua lembaga perwakilan telah
membawa kembali kursi-kursi komite penting, anggota (dan staf) yang
mungkin tidak memiliki tingkat perasaan yang sama nyamannya dengan
Jakarta, seperti yang dirasakan Presiden Bush dan pembantu-pembantunya.
Isu-isu HAM, reformasi militer dan Papua akan muncul lagi ke permukaan.
Seandainya isu-isu tersebut tidak membuahkan aksi, mencuatnya
masalah-masalah itu tetap akan mengganggu ketenangan hubungan bilateral
di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang mempersiapkan diri
menghadapi kampanye pemilihan kembali 2009.

Ketua baru dari the Sub-komite Kepantasan Senate Amerika Serikat
mengenai Negara, Operasi Luar Negeri dan Badan-badan Sejawat adalah
Senator Patrick Leahy yang mewakili wilayah Vermont. Leahy adalah salah
seorang yang paling gigih mengritik militer Indonesia. Amendemen Leahy
pada tahun 1999 berhasil membekukan hubungan militer Amerika Serikat dan
Indonesia. Sebagai anggota golongan minoritas dari subcommittee itu,
pada tahun 2005, dia sangat marah atas pencarian kembali hubungan
militer tersebut, ia menyebut hal ini sebagai penyimpangan atas
keputusan yang baik dan penghinaan terhadap Kongres dan berkata bahwa
hal itu telah mempermainkan proses dan mengirimkan pesan yang sangat
buruk. Matanya juga tertuju pada pembunuhan aktivis HAM Munir Said
Thalib pada tahun 2004. Leahy menyuarakan kecurigaan, sebagaimana yang
juga disuarakan banyak pihak, bahwa badan intelijen nasional Indonesia
terlibat. Dia menyusun amendment bagi rancangan undang-undang operasi
luar negeri FY 2007 yang meminta laporan HAM termasuk tentang pembunuhan
Munir. Penutup-nutupan yang terus terjadi, dalam kata-kata Leahy,
menunjukkan bahwa budaya kebal hukum masih sangat melekat pada
masyarakat Indonesia. Dapat diharapkan bahwa ketika tiba pada
appropriations FY 2008, Leahy akan mengirim pesan berbeda dari apa yang
pernah dikirim oleh mayoritas Republikan.

Di sisi Dewan Perwakilan Rakyat, ketua baru Subkomite Hubungan Luar
Negeri urusan Asia, Pasifik dan Lingkungan Global adalah Rep. Eni
Faleomavaega, perwakilan dari American Samoa sejak 1989 dan anggota
penuh keempat yang paling senior dari Komite Urusan Luar Negeri DPR AS.
Subkomite ini memiliki pengawasan yang luas atas kebijakan luar negeri
Amerika Serikat di wilayah Asia-Pasifik. Faleomavaega telah menunjukkan
bahwa pengawasannya yang terus menerus atas Indonesia. Dalam sebuah
pernyataan tanggal 23 Januari, dia mengumumkan bahwa dia bermaksud
meninjau kembali Hak Asasi Manusia dan usaha-usaha demokrasi di
Indonesia.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa "Aku terus prihatin dengan situasi di
Papua Barat dan berusaha mencari solusi baik yang bisa mewujudkan
perdamaian." Sebagai anggota dari Kelompok HAM di DPR Amerika Serikat,
anggota kongres ini memiliki kepentingan pribadi di Papua; dia memiliki
sanak-keluarga yang melaksanakan karya misionari Kristen di sana.
Pesannya tentang perdamaian di Papua dinyatakannya lebih terperinci
dalam sebuah wawancara di mana ia berkata, "Jika anda ingin berbicara
tentang keadilan, berikan pada rakyat Papua Barat hak menentukan nasib
sendiri." Dia merencanakan dengar pendapat umum mengenai
tindakan-tindakan Indonesia di Papua yang akan menyorot
dukungan-dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat.

Maksud-maksud dan perilaku Faleomavaega telah dicatat di Jakarta di mana
signal luar apa saja yang mempertanyakan kedaulatan Indonesia atas
provinsi-provinsi Papua Baratnya akan menaikan bendera merah. Hal ini
merupakan topik yang sangat sensitif bagi hubungan bilateral. Australia
mendapati hal itu pada bulan Maret 2006 ketika Indonesia memanggil
kembali duta besarnya di Canberra karena masalah 42 orang Papua pencari
suaka. Isu ini tidak membuahkan kepuasan Indonesia hingga Australia pada
November 2006 memberikan komitmen tertulis pada pakta keamanan Lombok
yang akan menghormati integritas teritorial Indonesia. Pemerintahan Bush
secara kategoris telah selalu menyatakan posisi yang sama. Hal ini akan
dipertanyakan oleh seorang anggota kongres Demokratik yang senior yang
mendukung jaringan ORNOP-ORNOP yang pro-kemerdekaan Papua dan merupakan
alarm bagi Jakarta. Posisinya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah
Amerika Serikat, jika dihadapkan pada konteks presiden dari Partai
Republik yang sudah lemah dan kemungkinan naiknya presiden dari partai
Demokrat pada tahun 2008.

Sebagai seorang nasionalis, serangan baru dari anggota kongres Amerika
Serikat, akan memaksa Presiden Yudhoyono untuk berada pada posisi
defensif berhadapan dengan Amerika Serikat. Dia sudah bersiap-siap
menghadapi ekonom-ekonom nasionalis, dengan menyatakan pembubaran
Consultative Group on Indonesia. Dia juga telah mencegah tokoh-tokoh
Islam radikal yang menuduhnya mendukung perang Amerika pada kaum Muslim.
Postur publiknya yang berpihak pada Amerika Serikat setidak-tidaknya
akan berpengaruh pada lingkungan politik dalam negeri Indonesia, yang
akan berubah ketika lawan-lawan politiknya menyudutkannya atas hubungan
Amerika. Kita hanya bisa berharap agar lampu tidak berubah menjadi
merah, mengganggu kerjasama bilateral, dan hubungan ekonomi, keamanan
dan politik yang produktif, yang sejauh ini sudah terjalin selama
menjabatnya Presiden Yudhoyono.

Professor Donald Weatherbee is a Donald S. Russell Distinguished
Professor Emeritus, University of South Carolina.

---



---

http://www.antara.co.id/seenws/?id=53425

Kasus Munir dan Papua Dinilai Tak Ganggu Hubungan RI-AS

Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar AS untuk Indonesia B Lynn Pascoe tidak
memandang kasus Munir dan Papua sebagai sebuah batu sandungan yang dapat

mengganggu hubungan RI-AS di masa mendatang.

Hal itu dikemukakan Pascoe dalam jumpa pers terakhirnya di Kedutaan Besar
AS di Jakarta, Jumat, saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan kedua
kasus itu

dapat mempengaruhi hubungan kedua negara yang cukup baik beberapa tahun
terakhir seiring meningkatnya pengaruh kubu Demokrat di AS.

"Orang sering melihat mengenai bencana di Indonesia dan masa lalu yang
sulit tapi saya kira bukan itu permasalahannya namun lebih pada bagaimana
cara mengatasi

dan menyelesaikan masalah itu," katanya.

Menurut dia, hal yang buruk selalu terjadi di setiap negara tapi yang
menjadi persoalan adalah bagaimana suatu negara menyelesaikan masalahnya,
demikian juga dengan

kasus Indonesia.

"Saya kira yang lebih penting adalah bagaimana masing-masing kasus itu
(Munir) diselesaikan, bagaimana pemerintah RI menangani Papua, dan
bagaimana setiap

rencana berjalan," katanya.

Akhir bulan lalu, Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengatakan bahwa Biro
Investigasi AS (FBI) memberikan bantuan teknis kepada Indonesia dalam
upaya mengungkap

kematian aktivis HAM, Munir, antara lain di bidang teknologi informasi
serta bidang forensik untuk memeriksa organ tubuh Munir.

Pascoe juga mengatakan bahwa ada keterikatan yang sama antara Indonesia
dengan AS baik dengan kubu Republik atau Demokrat, yaitu melalui
demokrasi.

"Itulah mengapa hubungan Indonesia-AS meningkat sangat pesat maju beberapa
tahun terakhir, yaitu karena demokrasi bergerak cepat di Indonesia, lebih
baik

dibandingkan di sejumlah negara lain di dunia," katanya.

Dia juga menilai bahwa sejak masa tugasnya di Indonesia pada 28 Oktober
2004, Indonesia telah berada di arah yang benar menuju suatu pembangunan
ekonomi yang

maju, kebijakan luar negeri yang selaras dengan dunia internasional dan
kesejahteraan rakyat yang meningkat pesat.

"Saya sangat optimistik dengan Indonesia di masa datang, anda akan melihat
setiap orang akan bicara tentang Indonesia dan apa yang dilakukan oleh
Indonesia," ujarnya.

Menurut Pascoe, sejak pertemuan dua kepala negara Mei 2005 lalu, kedua
pemimpin negara telah sepakat untuk membangun hubungan pertemanan dekat
yang normal.

Dalam upayanya untuk membangun hubungan baik, lanjut dia, AS selalu
bereaksi cepat pada setiap permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia,
antara lain bencana

tsunami dan kasus hilangnya pesawat Adam Air awal tahun ini.(*)

Copyright © 2007 ANTARA


16 Februari 2007 21:5