[Kabar-Irian] Kabar: Bulan Des 2006 sampai dengan bulan Feb 2007
Admin-Editors Kabar-Irian
editors at kabar-irian.com
Wed Jan 31 22:57:01 MST 2007
Kabar Irian (Papua)
Desember 2006 sampai/dengan Febuari 01 2007
Kami minta maaf atas kekurangan pelayanan kami. Kami berharap bahwa dari
sekarang semua akan jalan dengan lancar dan sudah kembali normal. Terima
Kasih atas
kesabaran Anda.
Redaksi KI
Topik2
* Sucikan Hati di Mansinam
* Membidik Komoditas Pala Papua lewat Internet
* JAMES MOFFETT- FREEPORT, 1 DARI 10 PRIA BERGAJI PALING TINGGI DI DUNIA
* Iklan TV bagi HAM di Papua Barat
* 12 Februari, Pembentukan Provinsi Papua Selatan Dicanangkan
* Polisi Kuasai Gunung Kimibaga
* KELOMPOK TAK DIKENAL KIBARKAN BENDERA BINTANG KEJORA, PUNCAK JAYA MENCEKAM
* ententan Tembakan Kembali Terdengar di Mulia
* Puncak Jaya Dalam Nauangan Teror dan Menanti Kematian
* Air Efata Kemungkinan Salah Menganalisis Pasar
* Papua Prioritaskan Pembuatan 11 Perdasus
* Gubernur Irianjaya Barat Bram Atururi dan Gubernur Papua Barnabas Suebu
bertemu
* Gubernur Papua bersama pemimpin Media Grup Surya Paloh menandatangani MOU
* Sejumlah binatang langka Indonesia berjenis kadal biru...
* Seorang wanita asal Papua, Keibena, yang terinfeksi HIV/AIDS...
* Gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter...
* DPRD Kabupaten Mimika, Papua, Jum'at (29/12) ini, akhirnya dilantik
* TNI Angkatan Laut akan menggelar latihan perang laut
* Sebanyak 600 personil Brimbob Kompi C Jakarta ditarik dari wilayah tugas
di PT Freeport
* Tujuh dari sembilan tahanan politik asal Papua, mendapat remisi
* DPR Diminta Kembalikan Rapelan
* 5000-an Masyarakat Mulia Mulai Terancam Kelaparan
* Diterjang Badai, Heli Gubernur Mendarat di Babo
* Pemda Diminta Bantu Pengungsi Puncak Jaya
---
Wisata Rohani
Sucikan Hati di Mansinam
Kompas, Rabu, 20 Desember 2006
Orang Papua percaya Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari, Irian Jaya
Barat, merupakan tempat pertama kali Injil diwartakan ke tanah Papua.
Pulau itu kini menjadi
daerah tujuan wisata rohani atau tempat ziarah yang ramai dikunjungi.
Menjelang Natal ini, setiap hari selalu ada ratusan keluarga, warga
setempat, yang beramai-ramai membersihkan pantai dari sampah yang
berserakan. Sampah selalu
mengotori pantai karena perilaku buruk wisatawan.
Agar benar-benar bersih dan tak kembali mengotori pantai, warga membakar
sampah itu. Sementara anak-anak mereka asyik bermain di pasir putih maupun
berenang-
renang di tepian pantai yang masih menampakkan keindahan terumbu karang.
Aksi membersihkan pantai dari sampah semakin marak menjelang hari Natal,
25 Desember, ini. Mereka ingin menyediakan tempat bersih dan indah sebagai
lambang hati
yang suci untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus.
Karena dilandasi tujuan mulia, aktivitas itu dilakukan dengan sukaria.
Rose Wanma, misalnya, dengan senang hati memunguti sampah botol plastik
dan kemudian
membakarnya.
Tempat bersejarah
Warga Pulau Mansinam, yang seluruhnya penganut agama Kristen, amat
menjunjung nilai sejarah pulau itu. Mereka percaya kabar gembira (Injil)
yang dibawa misionaris
ke tanah Papua disebarkan pertama kali di pulau itu.
Prasasti yang ada di ujung Pulau Mansinam menjadi bukti sejarah. Dalam
prasasti tertanggal 5 Februari 1855 itu tertulis nama dua misionaris
pionir, yakni JG Geisler yang
berasal dari Jerman dan CW Ottow yang berasal dari Belanda.
Mama Rumadas, warga setempat yang juga anggota majelis gereja, menuturkan
bahwa kedua misionaris itu pertama kali diterima oleh keluarga Rumadas dan
Rumsayor
yang sejak bertahun-tahun menghuni pulau seluas 392 hektar itu. Setelah
warga asli pulau itu mengenal dan menerima Injil, kelompok warga ini
disebut Kompleks Bethel,
yang artinya telah bertemu Tuhan.
Di luar prasasti terdapat gerbang bertuliskan "Rarama Bebye". Dalam bahasa
suku Biak, kata-kata ini berarti selamat datang, kata penyambutan tamu
atau peziarah.
Di samping prasasti terpampang pula papan Maklumat Allah bergambar Pulau
Papua yang dihiasi dengan tulisan khas Mandarin dan Arab. Pendeta V
Aronggear, satu dari
dua orang yang menggembalakan jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua
Mansinam Lahai Roy, Klasis Manokwari, mengatakan, arti tulisan itu belum
diketahui.
Dia menceritakan, papan itu dipasang pada 25 Mei 2006 oleh rombongan
jemaat Gereja Serui, Kabupaten Yapen, Papua, dan perwakilan denominasi
gereja di Jawa dan
daerah-daerah lain. Tulisan itu merupakan wahyu Tuhan yang didapat dua
anggota jemaat Serui, Caroline Weisiri dan dr Rica Kapissa.
"Saat datang, kami hanya dipesan agar mewartakan pertobatan dan penyerahan
diri karena Yesus datang untuk memberi kelepasan jika manusia percaya,"
ujar V
Aronggear, pendeta wanita.
Kepedulian warga
Pendeta Aronggear menuturkan, warga Mansinam sangat peduli akan
lingkungannya. Ini ditunjukkan dengan usaha swadaya membersihkan pulau
dari sampah maupun
menjaga kelestarian prasasti dan gereja.
Karena kepedulian itulah, bangunan gereja yang berdiri pada 7 Agustus 1962
ini masih tetap terpelihara. Bangunan itu merupakan gedung gereja kelima
karena empat
bangunan sebelumnya hancur dimakan usia maupun terkena bom saat Perang
Dunia II pada tahun 1942. Meski bangunan bagian atas telah hancur,
fondasinya hingga
kini masih utuh.
Aronggear menuturkan, bangunan gereja yang kini dipakai dibangun jemaat
secara swadaya tanpa menggunakan semen. Tembok yang telah berusia 44 tahun
itu terbuat
dari bahan kapur yang ditempelkan ke anyaman kayu bambu.
Walaupun pekerjaan umumnya nelayan kecil, warga Mansinam tetap setia
bahu-membahu memelihara seluruh aset pulau itu. Sumber dana diperoleh dari
kantong pribadi
maupun sumbangan sukarela yang diberikan peziarah.
Meski tak diungkapkan seberapa besar biaya pemeliharaannya, yang pasti
mereka membutuhkan dana yang besar. Ini disebabkan mereka harus memelihara
prasasti Injil,
gereja, sumur suci, dan prasasti antiperang (antara suku Doreri dan suku
Arfak). Belum lagi makam misionaris yang terletak di samping rumah
Aronggear.
Dengan memelihara aset dan lingkungan pulau, warga setempat ingin menjaga
nilai sejarah. Dari sisi religi, upaya mereka itu juga sebagai wujud
pelayanan dan
penghormatan kepada Tuhan yang telah menjadikan pulau itu sebagai pintu
masuk Injil ke tanah Papua. Lingkungan yang bersih akan menunjukkan isi
hati yang suci.
Warga Pulau Mansinam percaya, Allah yang datang melalui bayi Yesus
bersemayam di hati yang bersih. (ICHWAN SUSANTO)
---
Membidik Komoditas Pala Papua lewat Internet
Oleh : NAWA TUNGGAL
Kompas, Rabu, 20 Desember 2006
Pala yang tersebar di hutan-hutan Fakfak memiliki spesies berbeda dengan
yang ada di tempat-tempat lain sehingga produksi olahannya akan memiliki
daya saing tinggi.
Kalimat itu meluncur dari Bupati Fakfak Wahidin Puarada saat meresmikan
Telecenter Sekban di Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Irian Jaya Barat,
Rabu (13/12) pekan
lalu.
Telecenter merupakan salah satu sistem program pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi berbasis internet. Badan dunia yang membidangi
masalah program
pembangunan, United Nations Development Program (UNDP), memprakarsai
program telecenter ini untuk program pengentasan rakyat miskin di
negara-negara
berkembang lainnya.
Di Indonesia, UNDP menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas). Dana hampir mencapai satu juta dollar AS dihibahkan UNDP untuk
membuat
telecenter percontohan di enam provinsi. Telecenter di Kabupaten Fakfak
menjadi percontohan di provinsi keenam atau terakhir kalinya.
Sebelumnya, sejak 2004, telecenter telah dibuka di Magelang (Jawa Tengah),
Lumajang dan Madiun (Jawa Timur), Kendari (Sulawesi Tenggara), Tuladenggi
(Gorontalo),
dan Salubomba (Sulawesi Tengah).
Tidak hanya telecenter, masih ada program-program serupa lainnya, seperti
Departemen Komunikasi dan Informatika membuat program Community Access
Point (CAP),
Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan Warung Informasi Teknologi
(Warintek), dan Warung Informasi diluncurkan Departemen Perindustrian.
Internet sangat efektif menyajikan sarana informasi dan komunikasi
seluas-luasnya. Lebih dari sekadar menyerap informasi, tetapi bisa
diterapkan informasi untuk tujuan
tertentu.
Direktur Program Telecenter dari Bappenas, Agung Hardjono, mengatakan
perlengkapan telecenter meliputi lima unit komputer terhubung jaringan
internet, printer,
pemindai gambar, proyektor, kamera digital, kamera web, televisi, dan
buku-buku penunjang. Berbagai perlengkapan itu cukup memadai untuk
mengekspos potensi
masyarakat seperti dari Fakfak ke dunia luar melalui internet. Hanya saja,
saat ini kondisi jaringan telekomunikasi dari PT Telkom dirasakan belum
bisa memberikan
manfaat yang optimal untuk mengakses atau menjalin komunikasi melalui
internet tersebut.
Produksi olahan
Pada kesempatan peresmian Telecenter Sekban, pernyataan Bupati Wahidin
membidik produksi olahan pala dari Papua—masyarakat setempat menyebutnya
sebagai pala
negeri (Myristica argentea ware)—sebagai tujuan konkret untuk
menyejahterakan masyarakatnya.
"Masyarakat mampu menjual pala negeri ini dengan nilai tinggi, tetapi yang
dijumpai tetap saja masyarakat itu miskin," kata Wahidin.
Wahidin menyebutkan, nilai transaksi perdagangan pala Fakfak dalam setahun
terakhir bisa mencapai Rp 35 miliar. Namun, itu belum cukup signifikan
dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
"Telecenter diharapkan bisa membuka jalan informasi pemasaran maupun
peningkatan produksi olahan pala di Fakfak. Kemudian fungsi pelabuhan
Fakfak harus
dikembalikan menjadi pelabuhan ekspor sehingga harga pala yang diperoleh
cukup tinggi dari negara tujuan ekspor," kata Wahidin.
Wahidin sekarang memprihatinkan keadaan kapal-kapal yang singgah di
Fakfak. Kapal-kapal itu hanya singgah untuk menurunkan muatan dan sedikit
mengangkut
komoditas yang bernilai dari Fakfak. Bahkan, kapal-kapal itu sering pulang
dari Fakfak dengan keadaan kosong. Itu disebabkan dari Fakfak belum ada
yang layak dijual
untuk memasuki pasar regional atau pasar ekspor yang lebih luas.
Data yang dikutip Bappenas, pada 2005 di Kabupaten Fakfak terdapat 10.583
keluarga dalam kategori miskin. Persentase jumlah ini hampir 60 persen
dari 14.685
keluarga yang tercatat pada 2004.
"Kota Pala"
Di beberapa sudut kota Fakfak terdapat beberapa tulisan penghias penataan
kota yang menyatakan Fakfak adalah kota pala. Seperti diungkapkan Wahidin,
pernyataan itu
sangat beralasan karena sejak masa kolonial Belanda, Fakfak menjadi salah
satu eksportir pala terbesar ke Eropa.
"Produksi pala Fakfak saat ini juga tercatat mampu memenuhi 5 persen
kebutuhan pala dunia," kata Agung Hardjono.
Pendapatan masyarakat Fakfak dari komoditas pala yang masih rendah,
menurut Agung, karena sebagian besar masyarakat hanya menjual pala tanpa
ditingkatkan untuk
mendapatkan nilai tambah. Harga pala juga rendah karena dipengaruhi
tingkat perdagangannya tidak bisa langsung ke tangan konsumen atau negara
tujuan ekspor
tertentu. Masyarakat Fakfak saat ini masih menjual pala kepada para
pengepul yang kemudian mengirimnya ke Surabaya.
Agung mencontohkan, saat ini pemanenan pala dari hutan-hutan masih
menanggalkan daging buah pala sehingga menjadi terbuang percuma di hutan.
Padahal, daging
buah pala itu dapat diolah menjadi bernilai tambah tersendiri, misalnya
untuk manisan dan berbagai produk turunannya seperti sirup, permen, atau
selai. Bahkan juga
kecap pala, seperti yang sudah dilakukan salah seorang warga di Kampung
Sekban, Distrik Fakfak, yaitu Karel Ubra (53).
Karel pada 1992 mengajukan paten manisan pala, tetapi sampai sekarang
belum bisa diperolehnya.
"Paten menjadi kendala setiap kali ingin memasarkan produk-produk olahan
pala. Lagi pula permintaan pasar juga mensyaratkan ada jaminan kuota
jumlah produksi yang
masih sulit dipenuhi," kata Karel.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Fakfak, yang dikutip
Agung, realisasi perdagangan pala dari Fakfak pada 2004 meliputi pala
kering 605.826 kilogram,
pala ketok yang dikupas batoknya 263.132 kilogram, dan bunga pala 159.735
kilogram.
Untuk harga pala di tingkat yang paling rendah, yaitu dari warga yang
mengumpulkan buah pala dari hutan, setiap 1.000 biji dihargai Rp 100.000
atau Rp 100 per biji.
Warga sering mengeluhkan praktik ijon pala juga sering berlangsung. Pala
yang dihasilkan dari hutan yang menjadi hak adat mereka pun tetap saja
belum mampu
menyejahterakan.
"Telecenter menjadi sarana untuk memperoleh informasi dan menjalin
komunikasi dengan pasar," kata Agung.
Pengadaan jaringan
Di Fakfak, peresmian Telecenter Sekban disusul dengan peresmian Telecenter
Tetar di Distrik Teluk Patipi. Namun, jaringan telekomunikasi dari PT
Telkom belum
menjangkau wilayah tersebut. Bupati Wahidin masih menjanjikan pengadaan
jaringan tersebut melalui telepon satelit. Kedua telecenter di Fakfak itu
berjarak sekitar 50
kilometer.
Dari Telecenter Tetar, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat
diharapkan juga bisa melalui produksi ikan laut tangkapan. Selama ini
masyarakat mampu
menangkap ikan melimpah, tetapi tidak mampu menjual untuk mendapatkan uang.
Produk turunan ikan laut sebatas pada pengasapan dan pengasinan. Ini belum
memberi kontribusi kesejahteraan masyarakat yang memadai. Masyarakat Tetar
maupun
yang lainnya di Fakfak memproduksi ikan sekadar cukup kenyang untuk
dimakan sehari-hari.
Kondisi ketidakmampuan meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat
seperti itulah yang menjadi tantangan program telecenter maupun
program-program serupa
lainnya.
Internet memberi kontribusi dalam menyajikan sarana informasi dan
komunikasi. Namun, semua bergantung pada kreativitas serta produktivitas
masyarakat, termasuk
paling penting adalah peran fasilitator yang bisa mendekatkan teknologi
internet kepada masyarakat.
---
JAMES MOFFETT- FREEPORT, 1 DARI 10 PRIA BERGAJI PALING TINGGI DI DUNIA
JATAM, (10/07) James R Moffett, chairman Freeport Mc MoRan dinobatkan
sebagai salah satu dari sepuluh pria dengan gaji tertinggi didunia oleh
majalah Fortune dan
Forbes. Gaji Moffatt mencapai U$D 48 juta per tahun atau sekitar Rp 432
milyar setahun. Atau Rp 36 milyar perbulan. (Warta Ekonomi12/06). Moffet
juga menjabat
chairman PT Freeport Indonesia (PT FI). Pendapatan Utama Freeport Mc MoRan
berasal dari operasi pertambangan emas dan tembaganya di Indonesia.
PT FI adalah perusahaan pertambangan mineral asing yang menandatangi
Kontrak Karya (KK) pertama kalinya dengan pemerintah Indonesia, pada
tahun 1967. KK
Freeport sangatlah ”stimewa” karena ditandatangani bahkan sebelum
Indonesia memiliki Undang-undang Pertambangan.
Sungguh ironis jika kita bandingkan gaji pejabat PT FI ini dengan kondisi
sosial ekonomi di Papua, apalagi di daerah sekitar tambangnya di kabupaten
Mimika, Papua.
Papua adalah propinsi dengan populasi penduduk miskin terbanyak di
Indonesia. Bandingkan penghasilan tahunan Moffett dengan penghasilan
penduduk Papua yang
kurang dari U$ 240 per tahun. Atau penduduk kabupaten Mimika yang kurang
dari U$D 132 per tahun.
Penduduk Kabupaten Mimika terdiri dari 35% penduduk asli dan 65 %
pendatang. Jumlah penduduk miskinnya mencapai 50.2%. Boleh jadi penduduk
asli inilah yang
mengalami kemiskinan akut, tidak memiliki akses terhadap air bersih, tidak
memiliki akses terhadap kesehatan dan sebagainya. Selain itu Mimika juga
tercatat sebagai
kabupaten yang memiliki penderita HIV/AIDS tertinggi di seluruh Indonesia.
Berita selengkapnya
http://www.jatam.org/index.php?option=com_content&task=view&id=297&Itemid=71
---
Rabu 17 Januari 2007
Iklan TV bagi HAM di Papua Barat
Kampanye Iklan TV baru secara besar-besaran untuk mempromosikan HAM bagi
Papua Barat diluncurkan di Sydney hari ini, oleh :
* John Dowd – Mantan Jaksa Agung Nasional-Liberal New South Wales
* Nona Susan Connolly
* Letnan Colonel ( Pensiunan ) – Mantan Pejabat Inteligen Militer dan
Pengarang
* Dr. Clinton Fernandes, dari Universitas New South Wales
* Clemens Runawery – di Pengasingan dari PNG
* Sonia Vitro, warga Tim-Tim yang ayahnya dibunuh oleh militer Indonesia
* Eko Waluyo, Koordinator Solidaritas Papua
* Ian Melrose – Pembela HAM
Iklan TV ini mulai ditayangkan di ibu kota-ibu kota seluruh Australia
hari ini dan akan diikuti oleh daerah-daerah dibeberapa bulan mendatang.
Iklan TV juga akan
ditayangkan di Negara-negara tetangga yang terpilih.
Kampanye iklan menyoroti bahaya dari perjanjian keamanan baru antara
Australia dan Indonesia yang diumumkan bulan November lalu dan belum lama
ini di hadapan
Parlemen Australia.
Perjanjian keamanan yang belum ditanda-tangani dengan Indonesia merupakan
bahaya yang sangat besar bagi demokrasi dan HAM. Perjanjian itu secara
efektif
menjadikan pembela HAM yang concern terhadap Papua menjadi sasaran dan
mendorong militer Indonesia melanjutkan 40 tahun kekuasaan terror di
Propinsi yang
bermasalah itu.
Perjanjian itu juga membenarkan organisasi mata-mata Australia melakukakan
pengawasan terhadap warga Australia yang concern terhadap ketidakadilan
HAM, tutur John
Dowd.
Iklan-iklan TV menyoroti warga Papua di pengasingan, yang sekarang
berwarga Negara PNG, Clemens Runawery. Clemens memberikan kesaksian
pengambilalihan
negerinya oleh Indonesia dan pada tahun 1969 beliau ditahan oleh pejabat
Australia ( atas permintaan Indonesia ) saat berupaya melakukan perjalanan
ke PBB untuk
mengatakan kepada dunia keadaan rakyatnya dan kegagalan PBB melaksanakan
pemilihan yang tidak jujur.
Pengiklanan itu didanai pengusaha Australia – Ian Melrose. Tuan Melrose
sebelumnya mendanai sebuah iklan kampanye mendukung hak atas hasil minyak
dan gas Timor
-Timur di Laut Timor setelah pemerintahan John Howard menarik hak Tim-Tim
agar persengketaan itu didengar oleh arbitrator independen PBB. Tuan
Melrose juga terlibat
pada kampanye yang berhasil menentang legislasi pencari suaka pemerintahan
John Howard tahun 2006.
Semakin banyak warga Australia mengetahui tentang Papua Barat, semakin
banyak tekanan yang dapat mereka berikan kepada politisi mereka untuk
bertindak.
Disampaikan dengan fakta, saya yakin warga Australia akan mau membantu
tetangga kita di Papua Barat, kata Melrose.
Untuk informasi lebih lanjut, hubunga Ben Oquist 0419 70 40 95
Diterjemahkan oleh John Fatie – warga masyarakat Timika – email address :
john_fatie at yahoo.com
---
12 Februari, Pembentukan Provinsi Papua Selatan
Dicanangkan
Cepos, 30 Januari 2007
Bertepatan Dengan HUT Kota Merauke ke-105
MERAUKE- Semangat dan aspirasi Pembentukan Provinsi
Papua Selatan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat
Kabupaten Merauke tampaknya terus bergelora. Ini dapat
dilihat dari langkah-langkah dan persiapan yang tengah
dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke bersama
masyarakatnya, untuk mewujudkan maksud tersebut.
Bahkan, bertepatan dengan HUT Kota Merauke ke-105 pada
12 Pebruari mendatang, akan dilakukan pencanangan
Pembentukan Provinsi Papua di Merauke.
Tentang hal itu, disampaikan Bupati Merauke Drs
Johanes Gluba Gebze saat rapat bersama dengan Tim
Pemekaran Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di
Operation Room Kantor Bupati Merauke, kemarin.
‘’Kita akan lakukan pencanangan, tapi
bukan deklarasi,’’ jelas Bupati.
Dalam rangka itu, lanjut Bupati Gebze, akan Tim akan
membuat surat kepada Gubernur Papua, DPRP Papua dan
MRP Papua untuk mohon dukungan atas pencanangan
Pembentukan Provinsi Papua yang akan dilakukan
masyarakat dan Pemerintah Daerah tersebut.
Menurut Bupati, dalam pembentukan Provinsi Papua
Selatan ini, akan tetap mengikuti tahapan dan
pesyaratan pemekaran.
Dipilihnya bulan Pebruari sebagai hari pencanangan,
karena menurut Bupati, pada bulan-bulan itu bertiup
angin Barat atau dikenal di Merauke sebagai angin Muli
yakni angin yang sangat ditakuti karena sangat
kencang. ‘’Kita gunakan kekuatan kodrat
alam sebagai pencanangan pembentukan Provinsi Papua
Selatan ini,’’ terang Bupati Gebze.
Sedangkan dasar dan wilayah Provinsi Papua Selatan,
terang Bupati Gebze merupakan eks zet Neguinia yang
terdiri dari 5 under of darling sesuai pembagian
Pemerintah Belanda saat itu untuk Papua, yakni
Merauke, Boven Digoel, Muyu, Mappi dan Asmat. Selain
dasar pembagian pemerintah Hindia Belanda saat itu,
dasar lainnya yakni pembagian Wilayah Pembantu
Gubernur, dimana Kabupaten Merauke sebelum pemekaran
masuk dalam wilayah Pembantu Gubernur III yang
berkedudukan di Merauke.
Sedangkan dipilihnya Merauke sebagai ibukota Provinsi
Papua Selatan, karena berbagai sejarah dan strategis.
Sejarah itu, lanjut Bupati, pada saat perang sekutu
oleh sekutu menjadikan Merauke sebagai pangkalan
pengendalian pertahanan. Pada perebutan Irian Barat
oleh Tentara Trikora, Meraukelah yang pertama yang
harus direbut dari tangan penjajah baru kemudian ke
daerah lain di Papua, karena kedudukannya yang
strategis. Pada jajak pendapat Pepera, terang Bupati
Gebze, orang Meraukelah yang pertama kali menyatakan
sikap bergabung dengan NKRI pada 16 Juli 1969 kemudian
menyebar ke daerah lainnya di Papua dan berbagai
sejarah lainnya. (ulo)
---
Polisi Kuasai Gunung Kimibaga
Laporan Wartawan Kompas Aryo Wisanggeni G
JAYAPURA, KOMPAS--Aparat Brigade Mobil Kepolisian Daerah Papua melakukan
pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang mengibarkan bendera di Gunung
Kimibaga, sekitar 2 km arah utara Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya,
Papua, Rabu (3/1). Sekitar pukul 11.00 WIT, polisi telah mengusai gunung
itu, dan mengibarkan
Bendera Merah Putih di lokasi yang sejak 9 Desember lalu menjadi tempat
pengibaran bendera Bintang Kejora.
Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Yakobus Marjuki,
menjelaskan upaya untuk mengusai Gunung Kimibaga dilakukan pada Rabu pagi
menyusul
tindakan kelompok bersenjata memasang batang pisang dan buah merah di
jembatan dekat Mulia.
"Itu merupakan tanda mereka meminta perang dilanjutkan. Karena itu, polisi
harus melakukan langkah tegas, karena tindakan kelompok bersenjata di
Gunung Kimibaga
tidak bisa dibiarkan lagi. Brimob merebut tempat itu dengan mendapat
dukungan dari TNI," kata Yakobus.
Di awal penyergapan, Kelompok bersenjata yang diduga merupakan Tentara
Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka faksi Goliat Tabuni
menurunkan sendiri
bendera Bintang Kejora yang mereka kibarkan pada Rabu pagi sekitar pukul
06.30 WIT. Kelompok bersenjata itu kemudian melarikan diri ke arah utara.
Aksi kelompok bersenjata itu dimulai sejak 8 Desember lalu. Saat itu,
kelompok itu menembak mati seorang prajurit TNI dan purnawirawan TNI.
Sejak 9 Desember, setiap
hari kelompok bersenjata itu mengibarkan bendera Bintang Kejora di puncak
Gunung Kimibaga.
Pada 13 Desember, lima orang yang diduga berasal dari kelompok yang sama
merampas senapan AK milik personil Brigade Mobil Polda Papua, Briptu
Yosafat Bemey.
Kelompok itu juga beberapa kali membuang tembakan tanpa sasaran yang
jelas, antara lain pada 19, 24, dan 26 Desember.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh informasi berapa orang yang
ditangkap dalam pengejaran itu. Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di
Indonesia, Pdt Litius
Benelux, mendukung upaya polisi mengakhiri krisis keamanan di Mulia itu.
"Akan tetapi, saya meminta polisi menahan diri dan berhati-hati, karena
kelompok bersenjata yang berada di Mulia itu adalah orang dari daerah
lain. Saya berharap polisi
berhati-hati dalam melakukan pengejaran, sehingga warga sekitarnya tidak
menjadi korban," kata Benelux.
---
Elsham News Service, 25 Desember 2006
KELOMPOK TAK DIKENAL KIBARKAN BENDERA BINTANG KEJORA, PUNCAK JAYA MENCEKAM
Mulia-ENS, Puncak Jaya kembali memanas atas aksi pengibaran Bendera
Bintang Kejora di pinggir yang berjarak satu km dari kota Mulia ibukota
Kabupaten Puncak
Jaya. Relawan Elsham Papua Barat dari Puncak Jaya melaporkan kepada staf
monitoring di Jayapura bahwa sekitar pukul 08.00 WP Minggu, 24 Desember
2006,
bendera Bintang Kejora tersebut telah di ganti dengan bendera yang
ukurannya lebih besar dari ukuran sebelumnya.
Lokasi tempat pengibaran bendera bintang kejora letaknya tidak jauh dari
kota Mulia, hanya berjarak satu kilometer dan masih dikuasai oleh kelompok
tak dikenal. Jalan
keluar-masuk kota di disekitar Mulia sudah diblokir oleh aparat keamanan
baik dari TNI dan Polri (Brimob Papua). Sementara sejak terjadi aksi
pengibaran itu sampai
sekarang pendropingan pasukan meningkat secara drastis.
Dengan kondisi yang sangat mencekam ini membuat warga panik dan
meninggalkan Puncak Jaya, sebagian banyak yang sudah mengungsi ke hutan
belantara dan akan
membuat pemerintah kesulitan memberikan bahan makanan dan pelayanan
kesehatan.
Sampai laporan ini kami, pihak kelompok yang tak di kenal masih berada
ditempat pengibaran bendera Bintang Kejoran dan TNI/Polri terus bersiaga.
Sekedari di ketahui,
bebrapa bulan terakhir wilayah Puncak Jaya terjadi kerusuhan pembagian
bantuan dana kompesasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah pusat
berkaitan dengan
melambung tingginya harga BBM ketika pemerintah menaikkan harga BBM.
Selain itu berkaitan dengan rencana pemilihan kepala daerah (PILKADA)
sudah ada pihak
yang “bermain” untuk melakukan kekacauan kalau keinginan politik mereka
tidak terwujud.
Elsham Papua mengkwatirkan kondisi Puncak Jaya akan kacau dan menodai
suasana Natal dengan pertumbahan darah umat manusia oleh karena itu
menghimbau
kepada semua pihak terkait bersabar dan tetap melakukan pendekatan
persuasif. at ElshamNewsService
Kompas Cyber Media, 24 Desember 2006 - 10:32 WIB
---
ententan Tembakan Kembali Terdengar di Mulia
Laporan Wartawan Kompas Aryo Wisanggeni G
JAYAPURA, KOMPAS – Aksi provokatif sekelompok orang bersenjata di Gunung
Kimibaga, 2 km arah utara dari Mulia, ibukota Puncak Jaya, Papua, terus
berlanjut
hingga memasuki pekan ketiga. Minggu (24/12) pagi, dari arah Gunung
Kimibaga terdengar beberapa rentetan tembakan, namun kelompok bersenjata
itu tidak terlihat
mencoba memasuki kota Mulia.
Sejak sekitar pukul 09.00 WIT, kelompok bersenjata itu mengibarkan bendera
Bintang Kejora. Sejak aksi dimulai pada 8 Desember lalu, pengibaran
bendara pagi ini adalah
pengibaran bendera pertama yang dilakuan pada hari Minggu. Dua pekan
sebelumnya pengibaran bendera berlangsung setiap hari dari sekitar pukul
09.00 WIT hingga
pukul 16.30 WIT, kecuali hari Minggu.
Setelah sejumlah tembakan terdengar dari arah Gunung Kimibaga, ketegangan
semakin dirasakan para warga di Mulia. Direktur Elsham Papua, Aloysius
Renwarin, di
Jayapura, menyatakan pasca tembakan itu dirinya telah menerima sejumlah
telepon dari warga di Mulia.
”Para warga mulai panik. Salah satu warga yang menghubungi kami, seorang
pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, menyatakan ingin
mengungsi
ke Jayapura,” kata Renwarin.
Asisten I Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Jafar, menyatakan terkejut
dengan pengibaran bendera yang terjadi pada Minggu pagi. ”Ini tidak lazim.
Biasanya pada hari
Minggu kelompok bersenjata itu tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tetapi
hari Minggu ini mereka mengibarkan bendara. Bendera yang dikibarkan pun
baru, lebih besar
ukurannya daripada yang dikibarkan selama 14 hari sebelumnya,” kata Jafar.
Jafar menyayangkan aksi Minggu pagi itu. ”Pada saat menjelang Natal
seperti sekarang, warga di Mulia kan mengharapkan kedamaian. Ternyata,
malah ada lagi aksi
seperti ini,” kata Jafar.
Aksi kelompok bersenjata yang diduga sebagai Tentara Pembebasan
Nasional/Organisasi Papua Merdeka faksi Goliat Tabuni itu dimulai sejak 8
Desember lalu. Saat itu,
terdengar sejumlah rentetan tembakan dari arah Gunung Kimibaga, dan
tembakan itu menewaskan seorang prajurit TNI dan purnawirawan TNI. Sejak 9
Desember, setiap
hari kelompok bersenjata itu mengibarkan bendera Bintang Kejora di puncak
Gunung Kimibaga.
Pada 13 Desember, lima orang yang diduga berasal dari kelompok yang sama
menyergap personil Brigade Mobil Polda Papua, Briptu Yosafat Bemey. Para
penyergap
itu juga merampas sepucuk AK-47 milik Bemey. Pada selasa (19/12), kelompok
yang bertahan di Kimibaga diduga kuat melepaskan sejumlah tembakan ke arah
pesawat
yang sedang menempuh penerbangan ke Mulia.
Hingga sejauh ini, belum diketahui pemicu aksi kelompok bersenjata itu.
Sejumlah kalangan telah mengingatkan bahwa pola aksi kelompok bersenjata
yang bertahan di
Kimibaga sangat berbeda dengan pola aksi Tentara Pembebasan
Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM).
Lazimnya, jika mengetahui serangan mereka menewaskan prajurit TNI,
biasanya TPN/OPM akan menarik diri. Akan tetapi kali ini kelompok itu
memilih bertahan dalam
posisi siap menyerang di sebuah lokasi hingga 16 hari berturut-turut.
Hingga kini, Kepolisian Daerah Papua menolak berspekulasi tentang motif
aksi kelompok bersenjata di Gunung Kimibaga. Kepala Kepolisian Daerah
Papua, Irjen Tommy T
Jacobus, menegaskan polisi tetap mengedepankan pendekatan persuasif untuk
menyelesaikan krisis keamanan di Mulia.
“Prinsipnya, kita tidak ingin kembali jatuh korban di pihak masyarakat
maupun aparat. Kita mencoba membangun kesepakatan dengan mereka agar tidak
lagi mengganggu
keamanan di Mulia. Kami belum melihat adanya keterkaitan antara aksi
kelompok bersenjata itu dengan proses Pemilihan Kepala Daerah yang sedang
berlangsung di
Puncak Jaya,” kata Kapolda pada Jumat (22/12).
---
Elsham News Service, 11 Januari 2007
Puncak Jaya Dalam Nauangan Teror dan Menanti Kematian
Puncak Jaya, ENS
Konflik kekerasan di kabupatan Puncak Jaya sudah memasuki hari yang ke 34,
terhitung sejak pasca pembunuhan dua Anggota TNI AD, pada 8 Desember
tahun lalu.
Namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti laporan resmi jumlah
korban dikalangan rakyat sipil yang terkena dampak operasi militer. Hingga
saat ini jalur masuk
keluar disejumlah distrik menjadi yang menjadi target operasi pasukan
gabungan Indonesia sudah diblokir total oleh militer. Sementara itu
pendropan pasukan masih terus
dilakukan dengan pesawat Hercules dari Jayapura ke Wamena dan di lajutkan
dengan berjalan kaki melalui arah Ibele menuju puncak Jaya. Dari Timika
dengan
menggunakan helikopter, hingga saat ini jumlah pasukan yang melakukan
operasi di Puncaj Jaya sudah mencapai ribuan personil.
Rabu (10/1) pukul 10.00 WP, ELSHAM menerima laporan adanya satu orang
tewas ditembak pada 5 Januari lalu, korban bernama Depinus Murib, hingga
saat ini belum
di ketahui apakah korban itu bersal dari TPN atau rakyat sipil. Korban
ditembak di kampung Kumipaga, Distrik Yamo 3 Km arah utara kota Mulia, ibu
kota kabupaten
Puncak Jaya. sumber ELSHAM menyebutkan militer juga telah membumihangus
sejumlah rumah-rumah warga kampung Kumipaga. Operasi militer itu
mengakibatkan
sedikitnya 4000 orang mengungsi ke hutan-hutan. Sementara itu aktivitas
sosial dan pemerintahan masih lumpuh total dan situasai di kota Puncak
Jaya masih mencekam,
laksana kota mati.
Operasi mliter semacama ini membuka kembali memori tentang berbagai
rentetan rekayasa konflik yang pernah terjadi di Puncak Jaya pada Agustua
2004 yang
menimbulkan penderitaan, kerugian yang cukup hebat dan berkepanjangan
dikalangan warga sipil. Memasuki awal tahun 2007 ketika masyarakat
menjelang Pilkada, mata
rantai kekerasan baru terjadi lagi di Puncak Jaya.
Fakta dilapangan berbicara bahwa dalam situasi seperti itu rakyat Papua di
pegunungan Tengah lebih banyak dibiarkan mati akibat menderita kelaparan
kerena kebun-
kebun mereka tidak bisa di tanam karena mereka takut berkebun atau bahkan
dimusnahkan oleh Militer. Laporan resmi dari pihak Gereja di Puncak Jaya
23 April 2005 lalu
menyebutkan, operasi militer sebelumnya telah menyebabkan 53 orang tewas
dalam pengusian dihutan. Akibat kekurangan bahan makanan dan obat-obatan.
Dan belum
terhitung warga yang tewas ditembak selama berlangsungnya operasi militer.
Terlapas dari berbagai kelompok kepentingan yang bermaian dalam skandal
menjelang Pilkada di puncak Jaya serta belajar dari pengalaman masa lalu
maka untuk
menghindari banyak korban yang berjatuhan, ELSHAM mengetuk hati nurani,
setiap Individu, Kelompok, Pembisnis, Jurnalis, Diplomat, Pemerintah,
Bangsa dan Negara,
untuk menolong rakyat sipil yang saat ini dalam naungan terror, dan
menanti hari-hari kematiannya akibat kekurangan bahan makanan dan
obat-obatan. at Elsham News
Service
---
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0701/31/sh07.html
Industri Penerbangan Rapuh
Air Efata Kemungkinan Salah Menganalisis Pasar
Feb 01 2007
Jakarta-Maskapai penerbangan Air Efata kemungkinan besar salah
menganalisis pasar sehingga perusahaan mengalami kerugian besar dalam
tempo yang tidak terlalu
lama.
Pasar ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua sangat terbatas,
sementara biaya operasional sangat tinggi. “Jadi, wajar saja Air Efata
selama beroperasi mengalami
defisit dan menelan kerugian yang cukup besar,”kata pengamat penerbangan,
Bachrul Hakim kepada SH di Jakarta, Rabu (31/1).
Menurut Bachrul, jumlah penumpang ke Papua tidak lebih dari 100.000 orang
per tahun ke sejumlah tujuan seperti Jayapura, Biak, Timika dan Merauke.
“Orang selalu
bicara tentang potensi Papua, terutama karena ada Freeport di sana. Tapi,
untuk kepentingan bisnis penerbangan dengan banyak operator yang terbang
ke Papua jelas
tidak menguntungkan,’ katanya.
Mungkin, katanya, konsep yang dipakai oleh Air Efata ketika awal
beroperasi tidak pas dalam melihat pasar. Saat berangkat pesawat penuh,
tapi pulangnya kosong, jelas
rugi. Sebab, revenue berkurang, sementara biaya operasional tetap.
Apalagi, tipe pesawat yang digunakan MD-83 yang boros bahan bakar.
Bachrul yang mengenal Frank Taira Supit mengatakan, secara akademis Frank
sangat pintas. Tapi mungkin ia kurang kenal dan jeli dalam bisnis airlines
yang sangat
dinamis. Permainan di industri ini sangat kuat, terutama permainan tarif.
Karenanya, kalau hanya dengan profesionalisme saja serta kejujuran saja
terkadang tidak cukup.
“Banyak terjadi sikut-sikutan di industri ini,” katanya.
Apa yang dialami oleh Air Efata, kata Bachrul, sebetulnya cerminan dari
industri penerbangan nasional yang rapuh. Karenanya, bagi perusahaan
penerbangan baru yang
masuk masuk industri ini harus jeli dan berhati-hati. Kalau sudah masuk,
akan terjebak dan investasi hilang tak berbekas.
Sementara itu pengamat penerbangan yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu
Penerbangan Trisakti Charles An, ketika ditanya SH, soal persoalan yang
menimpa maskapai
Air Efata, menyatakan bahwa manajemen maskapai tersebut sudah salah sejak
awal memulai usaha ini. Kesalahan yang dilakukan adalah dalam memilih
armada karena
tipe yang dipilih yakni MD-83 lebih boros penggunaan bahan bakarnya jika
dibanding dengan tipe 737-300 atau 737-400.
Di bagian lain, informasi yang diperoleh SH dari Bank Danamon menyebutkan
bahwa utang Efata Air telah dibayar. Hal itu dibenarkan oleh Corporate
Communication and
Affairs Head Bank Danamon, Irawati Koswara-Simms, Rabu (31/1). Selain itu,
sumber SH di lawyer Makarim and Taira juag menambahkan bahwa sejumlah
pinjaman yang
dilakukan Frank Taira Supit baik secara pribadi kepada koleganya maupun
institusi tertentu telah dibayar. “Mungkin masih ada yang tersisa, namun
tidak sebanyak yang
dibayangkan,” tambah sumber tadi.
(satoto budi/kbn/isf)
---
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0701/31/nas05.html
Papua Prioritaskan Pembuatan 11 Perdasus
Jan 301 2007
Biak-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam tahun 2007 memprioritaskan
penyelesaian pembuatan 11 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan
11
peraturan daerah provinsi melalui pembentukan komisi hukum ad hoc.
Ketua Kajian Hukum Pusat Kajian Demokrasi Universitas Cenderawasih (Uncen)
Jayapura, Bambang Sugiono di Biak, Papua, Rabu (31/1), mengatakan, untuk
mempercepat pembentukan sebuah peraturan hokum, sesuai Pasal 32
Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pembentukan
wadah komisi
hukum ad hoc bisa saja diwujudkan sebagai upaya menyiapkan berbagai
rancangan produk Perdasi dan Perdasus.
Dia mengatakan berbagai pihak yang dapat diikutkan dalam komisi hukum ad
hoc, di antaranya biro pemerintahan provinsi, biro hukum, badan legislasi
DPRP, tokoh
masyarakat, LSM, akademisi bidang hukum, maupun akademisi lainnya.
Badan hukum sementara ini, kata Bambang akan bertugas membantu Gubernur
Papua bersama DPRP dalam rangka menyiapkan pembuatan rancangan Perdasus
dan
Perdasi yang dituangkan dalam program legalisasi daerah.
Penyiapan draf berbagai produk Perdasus dan Perdasi lewat badan hukum ad
hoc, tambah Bambang, hasilnya bisa dijabarkan ke kabupaten/kota. “Jika
semua produk
peraturan daerah khusus dan Perdasi sudah terpenuhi maka komisi ini dapat
saja dibubarkan karena memang bersifat sementara,” katanya.
Dia mengatakan, selama lima tahun pelaksanaan Undang-undang No 21 Tahun
2001 tentang Otsus Papua belum ada aturan yang menjabarkan pelaksanaan
operasionalnya. Menurutnya, produk Perdasus yang dinilai sangat mendesak
untuk dibentuk di antaranya menyangkut pemanfaatan sumber daya alam yang
menghubungkan peran masyarakat hukum adat.
Selain itu, lanjutnya, Perdasus juga sangat mendesak segera dibentuk dalam
rangka mengawasi pelaksanaan UU Otsus yang menyangkut tugas pelaksanaan
dan
wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP).
Begitu juga pembentukan Perdasi, sangat mendesak, menurut Bambang, seperti
soal pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan, gizi, pengembangan
infrastruktur,
pengembangan pariwisata, dan berbagai Perdasi lainnya. (ant/ady)
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=32623
30 Jan 2007
Metrotvnews.com, Teluk Bintuni: Untuk kali pertama, Gubernur Irianjaya
Barat Bram Atururi dan Gubernur Papua Barnabas Suebu bertemu dalam sebuah
acara.
Pertemuan kedua tokoh ini membuktikan bahwa hubungan ikatan batin keduanya
tetap terjalin baik, terutama untuk membangun Papua ke depan.
Pertemuan Gubernur Irjabar dan Papua terjadi saat keduanya meresmikan
pabrik plywood di Kampung Aroba, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni,
Irjabar, Senin
(29/1). Baik Bram maupun Barnabas menyatakan, kehadiran mereka bersama
dalam peresmian pabrik plywood merupakan bukti baiknya hubungan Provinsi
Irjabar dan
Papua. Mereka berdua juga menegaskan ingin membangun Papua ke depan secara
bersama-sama. Dalam peresmian, Gubernur Bram yang meneken prasasti dan
Gubernur Barnabas yang menggunting pita.
Pabrik playwood ini didirikan oleh PT Biak Venir Jaya dengan pertimbangan
tingginya kebutuhan pasar ekspor akan produk plywood berkualitas. Pabrik
milik salah satu
anak perusahaan Media Group ini juga diharapkan dapat mempercepat
pertumbuhan ekonomi di Irjabar dan Papua.
Pemimpin Media Group Surya Paloh menyatakan, pabrik plywood ini dibangun
untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal. Untuk itu, pada
tahap pertama,
pabrik ini mampu menyerap 370 tenaga kerja dan akan ditingkatkan hingga
mencapai seribu orang. Selain itu, Surya menambahkan, kehadiran pabrik
plywood di Teluk
Bintuni ini juga dimaksudkan untuk membuka keterisolasian daerah. Pabrik
yang dibangun di lahan seluas 100 hektare tersebut memiliki kapasitas
produksi 120 ribu meter
kubik plywood per tahun. Untuk memenuhinya dibutuhkan bahan baku kayu log
sekitar 240 ribu meter kubik per tahun, yang banyak terdapat di daerah
Bintuni.(DEN)
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=32485
29 Jan 2007
Metrotvnews.com, Jayapura: Gubernur Papua Barnabas Suebu bersama pemimpin
Media Grup Surya Paloh menandatangani nota kesepahaman (MoU) pendirian
stasiun
televisi Metro Papua TV, Ahad (28/1). Stasiun ini merupakan hasil kerja
sama perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua,
Irian Bhakti dengan
PT Media Televisi Indonesia.
Metro Papua TV rencananya akan on air pada tanggal 20 Mei 2007, bertepatan
dengan Hari Kebangkitan Nasional. Untuk tiga bulan pertama, Metro Papua TV
akan siaran
selama satu jam pada sore hari, setelah itu akan ditingkatkan hingga enam
jam per hari. Siaran stasiun televisi itu sendiri akan didominasi
program-program berita.
Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan pembangunan stasiun televisi
Metro Papua TV sangat penting untuk mengkomunikasikan program-program
kerja Pemda
Papua. Setiap minggunya, menurutnya, akan dilaksanakan dialog interaktif
antara pemda dengan masyarakat untuk menampung masukan-masukan dari
masyarakat. Di
samping itu, Barnabas juga mengharapkan stasiun televisi ini dapat menjadi
ajang promosi Papua bagi dunia luar.(NTF)
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=32232
24 Jan 2007
Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah binatang langka Indonesia berjenis
kadal biru berhasil diselamatkan dari penyelundupan. Kadal biru merupakan
spesies langka
dilindungi yang terdapat di Papua dan tidak dimiliki negara lain. Rabu
(24/1) siang tadi, sejumlah kadal biru didatangkan kembali ke Jakarta dari
Swizerland, Australia,
untuk selanjutnya di karantina di Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa
Barat. Kadal tersebut sempat berada di Australia selama enam bulan.
Menurut Kepala Sub Direktorat Keragaman Hayati Departemen Kehutanan Heri
Joko Susilo, kadal biru tersebut sebelumnya dibawa ke Swizerland,
Australia, tanpa
dokumen yang lengkap. Penyelendupan tersebut kemudian diketahui pihak
Kedutaan Besar Indonesia di Selandia Baru setelah mendapat laporan dari
Pemerintah
Australia.(DOR)
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=32212
24 jan 2007
Metrotvnews.com, Jakarta: Seorang wanita asal Papua, Keibena, yang
terinfeksi HIV/AIDS terpaksa datang ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
(RSCM) Jakarta untuk
memeriksakan bayinya. Keibena yang datang ke Jakarta atas bantuan
keluarganya khawatir anaknya, Kartolo (7 bulan), tertular penyakit
HIV/AIDS yang dideritanya
sebelum Keibena hamil.
Ibu muda berusia 18 tahun ini melakukan semuanya agar dapat melakukan tes
darah kepada buah hatinya. Menurut Keibena, di Papua tidak terdapat alat
tes pollymerise
chain reaction (PCR). Di Papua hanya ada tes untuk antibodi. Untuk bayi,
tes antibodi baru bisa dilakukan kalau usia bayi mencapai 18 bulan.
Karena tak sanggup menunggu terlalu lama, Senin (22/1) lalu, Keibena
terpaksa membawa bayinya ke RSCM Jakarta untuk menjalani tes PCR. Saat ini
di Indonesia tes
HIV/AIDS yang menggunakan metode PCR hanya ada di RSCM Jakarta dan RS di
Medan. Sulitnya tes PCR ini karena alat yang digunakan sangat mahal.
Kasus yang dialami Keibena bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Papua.
Total komulatif kasus HIV/AIDS di Papua hingga September 2006 sebesar
2.770 kasus. Dari
ribuan kasus tersebut di antaranya tercatat 45 balita positif terinfeksi
HIV/AIDS.(****/DOR)
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=32077
22 Jan 2007
Metrotvnews.com, Biak: Setelah mengguncang kawasan Manado, Sulawesi Utara,
gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter juga dilaporkan terjadi di sebelah
tenggara
Biak, Papua, Senin (22/1) siang. Badan Meteorologi dan Geofisika mencatat,
gempa tersebut terjadi pada pukul 11.33 WIB.
Pusat gempa dilaporkan terletak pada 2,27 derajat Lintang Selatan dan
137,04 derajat Bujur Timur pada kedalaman 33 kilometer. Lokasi ini
terletak sekitar 161 kilometer di
sebelah tenggara Biak. BMG tidak menyebutkan adanya potensi tsunami pada
gempa ini. Hingga berita ini dibuat, belum ada laporan mengenai kerusakan
maupun korban
jiwa akibat gempa tersebut.(DEN)
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=30641
29 Des 2006
Metrotvnews.com, Mimika: Setelah tertunda sejak tahun 2004, DPRD Kabupaten
Mimika, Papua, Jum'at (29/12) ini, akhirnya dilantik. Pengamanan
pelantikan berlangsung
sangat ketat. Sejak pagi, aparat gabungan dari TNI dan Polri bersiaga di
Gedung DPRD Mimika dan sekitarnya untuk mengamankan acara pelantikan.
Selain bersiaga di
Gedung DPRD, aparat keamanan juga merazia seluruh kendaraan yang masuk
Kota Mimika dan menutup jalan protokol di depan Gedung DPRD.
Ratusan undangan yang ingin menghadiri pelantikan bahkan hanya bisa
menunggu di luar pagar karena tidak diperkenankan masuk. Termasuk para
wartawan yang ingin
meliput acara pelantikan tersebut. Sekelompok ibu-ibu dari LSM Perempuan
Papua yang datang dengan berjalan kaki juga tidak diizinkan masuk. Menurut
pihak
keamanan, mereka hanya melaksanakan permintaan panitia demi keamanan
pelantikan.
Sejak pemilihan legislatif 2004 silam, Kabupaten Mimika sama sekali tidak
memiliki DPRD. Hal ini disebabkan adanya dua versi anggota DPRD yang
masing-masing
merasa sah. Puncaknya, pada awal 2006 Kantor DPRD Mimika diserang dan
dirusak massa dari kedua pihak yang bersengketa.(DOR)
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=30525
Des 27 2006
Metrotvnews.com, Jakarta: TNI Angkatan Laut akan menggelar latihan perang
laut secara besar-besaran di kawasan perairan Indonesia kawasan timur
wilayah Papua.
Kegiatan ini dalam rangka mengantisipasi kerawanan dan ancaman di perairan
tersebut.
Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Madya TNI Slamet
Yulistiyono di Jakarta, Rabu (27/12), latihan yang diberi sandi Armada
Jaya 2006 ini diawali
dengan gelar pasukan seluruh unsur latihan di Komando Armada Kawasan Timur
(Koarmatim) Surabaya pada Sabtu silam 23 Desember 2006. Selanjutnya
seluruh
pasukan dan unsur-unsur lengkap dengan material tempurnya akan bergerak
menuju sasaran.
Slamet menjelaskan, Laut Arapuru di Papua dipilih sebagai konsentrasi
latihan melalui berbagai pertimbangan, di antaranya perkembangan situasi
global, regional dan
nasional yang terkait dengan integritas dan keutuhan Negara Kesatuan RI.
Menurut Slamet, dalam latihan ini, seluruh kekuatan armada tempur AL akan
dikerahkan, di
antaranya 56 kapal perang dari berbagai jenis termasuk di antaranya kapal
selam, perusak kawal dan perusak kawal rudal.(DEN)
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=30508
Des 27 2006
Metrotvnews.com, Timika: Sebanyak 600 personil Brimbob Kompi C Jakarta
ditarik dari wilayah tugas di PT Freeport, Timika, Papua. Semua personil
akan dikembalikan ke
markas Jakarta. Mereka diberangkatkan dari Port Site milik PT Freeport di
Timika. Selama ini mereka bertugas sebagai pasukan pengamanan selama enam
bulan untuk
menjaga objek vital di wilayah hutan kontrak karya milik PT Freeport.
Pelepasan pasukan Brimob ditandai dengan upacara serah terima dari Kapolda
Papua Irjen Tomi Jacobus di bagian cargo Port Site. Pelepasan pasukan ini
juga diiringi
tari-tarian khas Papua.
Brimob Kompi C dengan nama Satuan Tugas (Satgas) Amole I akan digantikan
oleh personil gabungan dari Polda Papua dan TNI dengan nama Satuan Tugas
Amole II.
Jumlah personil Satgas Amole II sebanyak 500 orang. Mereka terdiri dari
200 personil TNI dan 300 personil polisi. Kapolda Papua Irjen Tomi Jacobus
membantah adanya
hal yang tak sesuai prosedur, sehingga Satgas Amole I hanya bertugas enam
bulan, bukan satu tahun seperti biasanya.(DOR)
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=30397
25 Des 2006
Metrotvnews.com, Makassar: Tujuh dari sembilan tahanan politik asal Papua,
mendapat remisi dari pemerintah dalam perayaan Natal tahun ini. Para tapol
yang dititipkan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Gunungsari, Makassar, Sulawesi Selatan, itu
masing-masing mendapat pengurangan satu bulan masa tahanan. Dua tapol
lainnya tak
mendapat remisi karena sudah divonis seumur hidup.
Pengumuman pemberian remisi dilakukan oleh petugas LP Kelas I Gunungsari
di tengah-tengah perayaan Natal di Gereja Filipi di lingkungan LP. Selain
kepada tujuh tapol
tadi, LP Kelas I Gunungsari juga memberikan remisi kepada 55 narapidana
lainnya, satu di antaranya mendapat remisi bebas.(DEN)
---
http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.2.html
Kamis, 01 Februari 2007
DPR Diminta Kembalikan Rapelan
*Andi Mallarangeng: Yang Menolak Dianggap Korupsi
JAKARTA-Pimpinan dan anggota DPRD, termasuk DPR Papua (DPRP) yang sudah
terlanjur menerima rapelan tunjangan komunikasi insensif diminta segera
mengembalikan ke kas daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengingatkan jangan sampai anggota DPRD terjerat kasus korupsi gara-gara
mengindahkan seruan
tersebut.
''Kalau tidak dikembalikan tentu ada sanksi. Itu kan uang negara. Kalau
tidak mau mengembalikan termasuk korupsi,'' kata Juru Bicara Kepresidenan
Andi Alfian
Mallarangeng di Istana Presiden kemarin. Andi menolak kalau pemerintah
dianggap melakukan kesalahan dengan mengeluarkan PP 37 tahun 2006. ''PP
itu bertujuan
memberi rambu-rambu. Sudah ada klausul disesuaikan dengan kemampuan
daerah. Tapi ternyata praktiknya di lapangan berbeda,'' kata Andi. PP baru
yang akan
menggantikan PP 37/2006, kata Andi segera diluncurkan.
Presiden sudah instruksikan pada mendagri dan menteri lainnya untuk segera
merampungkan PP baru tersebut. PP baru nanti garis besarnya sudah jelas,
tinggal disusun
dalam bentuk PP yang baru. Kalau sudah siap Presiden tinggal tanda tangan.
Perubahan mendasar PP 37 terutama ada di pasal 14d yang menyangkut rapelan
tunjangan
kepada pimpinan dan anggota DPRD. Pasal itu dicabut dan tidak akan muncul
di PP yang baru. Konsekuensinya semua anggota DPRD dan Pimpinan yang telah
menerima rapelan tersebut harus mengembalikan kepada kas keuangan daerah
selambatnya Desember 2007. ''Mudah-mudahan lebih cepat sehingga tidak lagi
terbebani,''
katanya.
Perubahan lain, akan ada pembatasan dana operasional hanya untuk pimpinan
DPRD. Itupun sifatnya kolektif, dan tidak untuk dipergunakan keperluan
pribadi. Dan
berikutnya mengenai kategorisasi dari daerah-daerah. Setelah PP direvisi,
Menteri Dalam Negeri M.Ma'ruf masih belum bersedia membeberkan alasan tim
melakukan
koreksi. Ma'ruf yang disebut-sebut sebagai penggagas PP 37/2006 juga
menolak dikatakan plin-plan.
''Tidak ada yang plin-plan ini kajian bersama,'' katanya. Ma'ruf juga
enggan mengemukakan alasan deadline pengembalian dana rapelan sangat
panjang, hingga Desember
2007. ''Kita tahulah bagaimana kondisinya di daerah,'' katanya. Mendagri
juga belum bisa menjanjikan kapan PP baru yang menggantikan PP 37
diterbitkan. Menkeu Sri
Mulyani yang berada di samping M. Ma'ruf juga tidak bisa memastikan.
''Nanti urusannya di Depdagri saja,'' kata Sri Mulyani.
Saling Tuding Penggagas PP
Sebagaimana diketahui, pimpinan dan anggota DPRD di seluruh Indonesia
pastilah kecewa dengan pengumumam Juru Bicara Kepresidenan Andi
Malarangeng Selasa
malam (30/1). Pemerintah memutuskan untuk mencabut PP 37/2006 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD yang memberikan keistimewaan secara
financial
kepada wakil rakyat di daerah. Kekecawaan tersebut sangat wajar karena
hadiah akhir tahun yang sudah dinikmati oleh 80-85 persen anggota dewan
itu harus
dikembalikan lagi kepada negara.
Dengan keputusan populis dari pemerintah tersebut, tidak akan ada lagi PP
dengan nomor sakral 37 tahun 2006. Karena Menteri Hukum dan HAM Hamid
Awaludin
menegaskan, perubahan substansial dalam sebuah PP otomatis akan mengganti
penomoran. ''Karena substansinya berubah, nomornya juga harus berubah,''
katanya di
Geduang DPR/MPR kemarin. Hingga saat ini, siapa yang harus bertanggung
jawab atas pengusulan PP 37/2006 tersebut tidak pernah jelas. Pemerintah
menyatakan PP
tersebut adalah usulan dari DPRD. Sebaliknya anggota DPRD mengatakan PP
tersebut adalah usulan pemerintah. Dengan mencermati kronologis munculnya
PP ini
semua akan bisa menilai siapa yang harus bertanggung jawab.
Pada awal Februari 2006 lalu, Departemen Dalam Negeri menggelar rapat
kerja dan audiensi dengan anggota DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten,
dan kota seluruh
Indonesia. Sejak berangkat dari kampungnya masing-masing, rupanya para
wakil rakyat itu sudah membawa misi untuk menuntut pemerintah agar
meningkatkan anggaran
DPRD. Saking kuatnya tuntutan mereka, rapat tersebut jadi tak kondusif.
Pimpinan rapat, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Daeng M
Nazier bahkan
harus beberapa kali mengingatkan agar peserta audiensi tidak ribut dan
berbicara sendiri-sendiri.
Dalam rapat tertutup tersebut anggota DPRD protes atas dikeluarkannya
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 188.31/006/BAKD.
Dalam SE tersebut
Mendagri Moh Ma'ruf meminta anggaran DPRD harus diatur jelas dan rinci.
Banyak DPRD yang menganggarkan tunjangan macam-macam. ''Saya memberikan
surat
edaran, meminta untuk menghentikan anggaran itu sampai ada aturan yang
jelas,'' kata dia. Wakil rakyat lokal kemudian mengenggap kebijakan
tersebut mengekang
kewenangan DPRD dalam membuat anggaran sesuai Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 24 Tahun 2004 dan PP Nomor 37 Tahun 2005. Perdebatan pun terjadi.
Agenda rapat dan audiensi yang saat itu adalah sosialisasi mekanisme
penyusunan APBD sesuai PP Nomor 37/2005 berbalik arah. DPRD meminta ada
peninjauan ulang
atas diberlakukannya PP. Entah negosiasi apa yang berhasil dilakukan
antara kedua pihak, usai rapat didapat kesepakatan bahwa pemerintah
berjanji akan merevisi PP
37/2005. Tak tanggung-tanggung, Asosiasi DPRD, Provinsi, Kabupaten, dan
Kota mendapat bagian untuk menyusun draf PP. Disitulah muncul pasal
penambahan
tunjangan komunikasi dan operasional. Konon kabarnya usulan tersebut
terinspirasi oleh teman-teman mereka di DPR pusat yang sudah lama mendapat
dua jenis
tunjangan serupa.
Saking ngebetnya draf RPP tersebut bisa diselesaikan pada Mareta 2006,
alias hanya dalam waktu sebulan saja. Dalam tenggat waktu menunggu
pengesahan banyak
DPRD yang sudah menganggarkan dua pos tunjangan tersebut dari jauh-jauh
hari. Mereka sangat yakin usulan mereka akan gol. Bahkan ada beberapa DPRD
yang
menambah tunjangan-tunjangan lain. Waktu berjalan hingga November 2006.
Keluarlah PP No 37/2006. Keyakinan anggota DPRD pun terbukti. Tunjangan
komunikasi
intensif dan dana operasional masuk dalam PP tersebut. Bahkan dana itu
bisa dianggarkan sejak Januari 2006.
Dari setulah muncul rapelan tunjangan. Pimpinan dan anggota DPRD mendapat
tunjangan komunikasi intensif setiap bulan sebesar paling tinggi tiga kali
uang representasi
(gaji pokok) Ketua DPRD. Untuk pimpinan DPRD mendapat tambahan dana
operasional setiap bulan paling tinggi enam kali uang representasi untuk
ketua dan empat kali
uang representasi untuk wakil ketua DPRD. Syahwat untuk segera mencairkan
dana rapelan itu pun memuncak. Eksekutif di daerah pun kalang kabut.
Karena APBD
mereka defisit ketika harus dibagikan kepada anggota dewan yang terhormat.
Desakan yang kuat dari legislatif lokal membuat eksekutif harus mengalah.
Beberapa daerah
harus mengambil anggaran dari pos lain untuk memenuhi kebutuhan rapel.
Bahkan ada yang nekat mengambil dana bencana untuk mensubsidinya.
Kegelisahan eksekutif lokal wajar, karena dengan PP 37/2006 penghasilan
anggota legislatif
membengkak. Bila uang representasi Rp 3 juta, rapelan tunjangan komunikasi
intensif dan dana operasional untuk Ketua DPRD provinsi Rp 324 juta dan
Ketua DPRD
kabupaten/kota Rp 226 juta. Untuk anggota DPRD provinsi Rp 108 juta dan
anggota DPRD kabupaten/kota mendapat Rp 75,6 juta. Dengan ada PP No
37/2006, sebulan
seorang Ketua DPRD Provinsi mendapatkan take home pay sebesar Rp 35 juta,
anggota DPRD provinsi Rp 15,6 juta, sedangkan ketua DPRD kabupaten/kota
mendapat
Rp 24,8 juta dan anggota Rp 10,8.
Proses pencairan pun bergerak cepat. Ditengah kritikan pedas dari LSM dan
demo-demo yang meluas di seluruh nusantara, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten
Seluruh
Indonesia M Haris mengatakan, pada pertengahan Januari 2007 saja sudah
80-85 persen anggota DPR sudah mengambil dana rapelan tersebut. Rakyat pun
menjerit dan
melawan. Ini tidak adil. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana mensinyalir keluarnya PP No
37/2006 adalah strategi
pemerintah menghadapi tekanan partai politik. Yang pasti PP 37/2006 harus
dicabut. Disusul 30 LSM membentuk Koalisi Tolak PP 37/2006.
Mereka menilai uang rapelan yang diberikan kepada anggota DPRD menyalahi
tiga undang-undang (UU). Yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, UU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Salah satu aturan
menegaskan,
anggaran satu tahun dalam APBD tidak boleh menganggarkan untuk tahun
sebelumnya. Setelah pemberlakukan PP No 37/2006 menimbulkan pro-kontra
Mendagri bertemu
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (10/1) untuk mencari solusi. Hasilnya
dengan mempertimbangkan pasal pencairan yang harus disesuaikan dengan
kemampuan
keuangan daerah, pemerintah memberikan solusi dengan membagi tiga kelompok
daerah berdasarkan kemampuan keuangannya. Provinsi DKI Jakarta tak masuk
dalam
pengelompokan ini sebab pendapatan asli daerahnya sebesar Rp 8,6 triliun
per tahun tidak tertandingi. Klasifikasi kemampuan keuangan daerah ini
akan dituangkan dalam
Peraturan Mendagri. (tom/cak)
---
http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.4.html
Kamis, 01 Februari 2007
5000-an Masyarakat Mulia Mulai Terancam Kelaparan
*Gubernur Minta Masalah Mulia Diselesaikan Secara Baik
JAYAPURA- Siapa sangka kalau insiden yang menewaskan seorang anggota
Kopassus Joko Susanto dan seorang Purnawirawan TNI Tobias Sirken yang
terjadi 8
Desember 2006 lalu di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya berbuntut pada
terjadinya pengungsian besar-besar oleh warga di daerah itu.
Penanggungjawab PGGP Pdt Lipiyus
Biniluk mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan PGGP (Persekutuan
Gereja Gereja di Papua) ke daerah itu pada 16 hingga 18 Januari lalu,
pihaknya melihat
berbagai hal yang terjadi yang sangat mengenaskan, dimana sekitar 5.137
jiwa penduduk Mulia terkait insiden itu telah mengungsikan diri lantaran
ketakutan dengan
TPN/OPM dan TNI/POLRI yang bertikai dan kini mereka terancam kelaparan.
"Ribuan jemaat sekarang ini sedang berada dalam pengungsian, mereka
ketakutan dan kelaparan sementara penyakit mengancam mereka," ungkapnya.
Lanjut Lipiyus
Biniluk pengungsian itu berawal dari terjadinya penggerebekan ke lokasi
pengibaran bendera Bintang Kejora oleh pasukan Brimob pada 5 Januari
sehingga kelompok
TPN/OPM melarikan diri. Sesudahnya, TNI naik ke lokasi itu dan membangun
satu pos permanen dengan mengibarkan Merah Putih.
Tanggal yang sama, di lokasi yang tidak jauh dari rumah milik L. Morib
yang dibakar pada 29 Desember 2006 lalu Gomi Murib ditembak mati aparat
Brimob yang
melakukan penyisiran dan pengejaran. Karena itu, kata Lipiyus Biniluk
sejak tanggal 6 hingga 7 Januari terjadi pengungsian secara besar-besaran
oleh masyarakat Suku
Lani di Distrik Yamo dari dua Daerah Pelayanan Gereja Injili di Indonesia
(GIDI) di sebelah kali Yamo menuju tiga wilayah di seberang kali Yamo.
Dua jembatan Kali Yamo yang menghubungkan Distrik Yamo dan Ibukota
Kabupaten Puncak Jaya dirusak oleh warga yang mengungsi, karena ketakutan
oleh operasi
yang dilakukan TNI maupun kelompok Guliat Tabuni. Disebutkan bahwa ada
sekitar 2.187 jiwa jemaat di daerah pelayanan GIDI yang mengungsi dan ada
sekitar 2.950
orang dari gembala Daerah Yamo I, IV dan V yang juga mengungsi ke seberang
Kali Yamo sehingga total seluruhnya ada sekitar 5.137 jiwa pengungsi yang
kini sedang
terancam kelaparan. Disebutkan bahwa menurut kesaksian para gembala yang
datang ke Mulia, keadaan jemaat di Yambuni salah satu tempat pengungsian
sangat
memprihatinkan begitu juga pengungsi di Iiabraui juga mengalami hal yang
sama, mereka makan seadanya dan dihantui rasa trauma dan takut kepada
kelompok Guliat
Tabuni maupun TNI.
Sementara pengungsi di Igunikime yang ditampung di Temu mengalami benturan
dengan penduduk setempat (Suku Wano), mereka hidup tertekan tidak ada
makanan dan
hanya dimencari sayur di hutan. Empat diantara para pengungsi itu kini
telah meninggal dunia masing-masing Tanno Talenggen (50), Laya Morib (30),
Mitiles Morib (20)
dan Walia Wonda (41). Karena itu, PGGP meminta agar Pemprov Papua segera
turun tangan terkait dengan kenyataan itu dan menyelesaikan persoalan itu
dengan
sebaik-baiknya. "Kami harapkan pemerintah daerah khususnya Gubernur agar
menfasilitasi masalah ini karena kondisi masyarakat saat ini sudah sangat
memprihatinkan,"
tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Barnabas Suebu, SH ketika terkait dengan keinginan
PGGP itu sangat mengharapkan agar penyelesaian masalah di Mulia buntut
dari insiden 8
Desember lalu itu diselesaikan dengan baik. Karena itu, Gubernur juga akan
menfasilitasi pertemuan tersebut dengan pihak-pihak terkait dalam waktu
dekat ini. "Kita
bahkan sudah bicarakan pertemuan seperti itu jadi melibatkan gereja, dan
tokoh masyarakat kita undang," katanya kepada wartawan usai mengikuti
pelantikan Pengda
PSSI Papua di Sasana Karya Rabu kemarin. Ia mengatakan akan membicarakan
masalah itu dan sudah meminta laporan dari Caretaker Bupati Puncak Jaya
untuk
mengatur dan menangani masalah itu sebaik-baiknya.
"Kita akan bicarakan itu, saya sudah minta laporan dari pejabat caretaker
bupati yang ada disana untuk mengatur itu sebaik-baiknya supaya
masyarakat, terutama yang
tidak bersalah tidak perlu merasa takut," katanya. Ia mengharapkan aparat
kemanan mengambil langkah-langkah yang baik seperti ilmu menarik benang
dari tepung.
Benang artinya mereka yang bermasalah, tepung adalah masyarakat. "Jadi
jangan tepungnya yang rusak, benangnya tidak ditarik," imbuhnya. Kata
Gubernur Suebu,
dengan cara itu masalah bisa diselesaikan secara proporsional tapi
masyarakat tidak perlu terganggu rasa amannya, karena memang mereka harus
merasa aman ketika
mereka tidak bersalah. "Itu intinya," imbuhnya lagi. Soal permintaan
ditariknya TNI dari Mulia, Gubernur mengatakan akan membicarakan itu
dengan pihak terkait dulu.(ta)
---
http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0701/29/205646.htm
Diterjang Badai, Heli Gubernur Mendarat di Babo
Laporan Wartawan Kompas Aryo Wisanggeni G
JAYAPURA, KOMPAS - Helikopter yang menerbangkan Gubernur Papua Barnabas
Suebu, Gubernur Irian Jaya Barat Abraham Ataruri, dan Kepala Kepolisian
Daerah
Papua Irjen Tommy T Jacobus diterjang badai di Kabupaten Teluk
Cenderawasih, Irian Jaya Barat, Senin (29/1). Helikopter terpaksa mendarat
di Distrik Babo, Kabupten
Teluk Bintuni.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Max Donald Aer, menjelaskan
helikopter itu diterjang badai dalam penerbangan menuju Manokwari, ibukota
Provinsi Irian
Jaya Barat. "Saat ini kondisi seluruh penumpang dan pesawat baik-baik
saja," kata Aer.
Kepala Dinas Perhubungan Irian Jaya Barat, Siagian, menjelaskan rombongan
kedua Gubernur dan Kapolda menginap di Mess Djayanti Group di Wimbrow.
"Pesawat yang sama akan melanjutkan penerbangan menuju Manokwari Selasa
(30/1) pagi," kata Siagian.
Belum diperoleh informasi tentang jumlah penumpang dan awak pesawat, dan
maskapai atau pemilik helikopter itu. Akan tetapi, juru bicara Gubernur
Papua, Mathias Rafra,
menjelaskan helikopter yang sama juga ditumpangi Sekretaris Pribadi
Gubernur Papua Yaap Suebu, dan staf ahli Gubenur Papua Agus Sumule.
---
http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0701/29/205207.htm
Pemda Diminta Bantu Pengungsi Puncak Jaya
Laporan Wartawan Kompas Aryo Wisanggeni G
JAYAPURA, KOMPAS - Persekutuan Gereja-gereja di Papua minta Pemerintah
Provinsi Papua dan aparat keamanan membantu penanganan pengungsian di
Distrik
Yamo, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Hal itu disampaikan dalam keterangan
pers Badan Pengurus PGGP di Jayapura, Senin (29/1).
Badan Pengurus PGGP mengeluarkan enam rekomendasi penanganan pengungsi di
Distrik Yamo. Selain minta pemerintah daerah turun tangan, PGGP juga minta
TPN/OPM, TNI, dan Polri menjamin keamanan memberikan jaminan keamanan bagi
pengiriman bahan makanan bagi pengungsi.
PGGP juga minta TNI non reguler, satuan intelejen, dan Brigade Mobil
ditarik ke Mulia. Selain itu, Komisi Hak Asasi Manusia diminta melakukan
penyelidikan untuk
mengungkap apa yang menjadi penggerak rangkaian kekerasan yang telah makan
korban jiwa dan harta benda. Semua pihak dihimbau menghentikan politisasi
yang
mengorbankan warga Puncak Jaya.
Pengungsian ribuan warga Distrik Yamo itu terjadi pasca pembubaran
kelompok bersenjata pada 3 Januari lalu. Kelompok bersenjata yang
dibubarkan itu adalah pelaku
aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Gunung Kimibaga, dan diduga kuat
sebagai Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM)
faksi Goliat
Tabuni.
Ketua II PGGP, Pdt Lipiyus Biniluk, menyampaikan lebih dari 5.000 warga di
13 kampung di utara Sungai Yamo dikhawatirkan kekurangan pangan karena
terisolasi.
Kebun yang menjadi sumber makanan 2.950 jiwa lebih warga 13 kampung
diperkirakan tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan sekitar 2.187
pengungsi dari tujuh
kampung di selatan Sungai Yamo.
Ketua III PGGP, Hermann Saud, minta Pemprov Papua, Dewan Perwakilan Rakyat
Papua, dan aparat keamanan duduk bersama membicarakan masalah pengungsian
di
Yamo. "Kita memang harus duduk bersama, karena PGGP juga ingin minta izin
dari Kapolda dan Pangdam untuk mengirim bantuan," kata Saud.
Hingga Senin (29/1), dilaporkan empat pengungsi meninggal yaitu Tanno
Telengen, Laya Morib, Mitiles Morib, dan Welia Wonda. Mereka berasal dari
Kampung Kalome.
Dari 779 pengungsi yang telah diketahui identitasnya, 50 orang di
antaranya dalam keadaan sakit. Di antara pengusi dari jemaat GIDI
Timulineri, Nowome, dan Dokome
itu, terdapat 84 balita, 227 anak berusia 5-12 tahun, dan 45 orang berumur
50 tahun atau lebih. Selain itu, juga terdapat dua ibu hamil.
---
More information about the Kabar-Irian
mailing list