[Kabar-Irian] (no subject)
Admin-Editors Kabar-Irian
editors at kabar-irian.info
Wed Jul 11 19:25:16 MDT 2007
Kabar Irian (Papua)
S/d Juli 12 2007
Topik2
* Pendemo Pakai Artibut Bintang Kejora
* Polres dan Kodim 1710 Siaga Satu
* Jangan Lepaskan Papua (opini)
* Antisipasi Gangguan Keamanan, Rasia Gabungan Digelar
* Anggota Kongres AS Pro Papua Merdeka, Berubah Pikiran
* Meningkat, Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua
* Deplu: Faleomavaega Punya Akses ke Tokoh Papua
* Polda Papua Mulai Periksa Kasus Bintang Kejora
* Kesejahteraan Papua Tanggung Jawab Pemda
* Waspadai Dana Otsus Papua
* Setelah Tari itu Dimainkan..
* RMS dan OPM Cemburui GAM
* Mengatasi Separatisme di Indonesia
* Pembentangan Bintang Kejora
* Menilik Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Papua
* Konkernas PWI di Papua Dibuka Malam Ini
* Separatisme dalam NKRI
* Umat Beragama Diminta Tidak Terprovokasi
* Banyak WN Papua Nugini Berladang di Wilayah Perbatasan Papua
* Pemerintah Tidak Akan Represif Tangani Gerakan Separatis
* Dewan Presidium Masyarakat Papua Indonesia Siapkan Kongres
* Polisi Periksa Saksi Pembentangan Bendera Bintang Kejora
* Warga Papua Dukung Adang-Dani
* Lemhanas Usulkan Perlunya Penunjukan Dubes Asal Papua
* Separatisme Harus Ditumpas Secara Yuridis dan Persuasif
* Pembentangan Bintang Kejora Ekspresi Protes Rakyat Papua
* Provinsi Papua Barat Tak Pernah Rasakan Dana Otsus
* Presiden : Transportasi Kebutuhan Mendesak di Papua dan Irjabar
* Gus Dur: Bintang Kejora Itu Lambang Kultural
* Wapres: Otsus di Papua Sukses Tergantung Pengelola Daerah
* Barnabas Suebu Kecewa Dana Otsus Belum Sentuh Masyarakat Miskin
* Akses di Papua Perlu Diperluas
* Persoalan Perempuan Papua Dibahas dalam Komisi Tersendiri
* Polisi Tangkap 7 Pengurus DAP
* Komandan Korem 172 Mengumpulkan Milisi Merah Putih
* Panitia Konbes Masyarakat Adat Papua 2 Diperiksa Polisi
* Konbes Masyarakat Adat Papua tidak Boleh Campuri Masalah Politik
---
http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/7/5/p3.htm
Pendemo Pakai Artibut Bintang Kejora
Nyaris Bentrok dengan Aparat ---
Yogyakarta (Bali Post) -
Puluhan mahasiswa Papua, Rabu (4/7) kemarin melakukan aksi demo menuntut
kemerdekaan rakyat
Papua Barat. Aksi massa yang nyaris bentrok dengan aparat kepolisian ini
diwarnai dengan pemakaian
atribut Bintang Kejora oleh pengunjuk rasa.
Wartawan Jogja TV melaporkan, bentrok antara aparat kepolisian dan massa
pengunjuk rasa nyaris
terjadi tatkala para demonstran yang tergabung dalam Front Persatuan
Perjuangan Rakyat Papua Barat
(F-Pepera-PB) menolak membubarkan diri. Massa yang semula berniat berunjuk
rasa di perempatan
Kantor Pos Besar Yogyakarta urung melakukan aksinya karena dicegat puluhan
aparat kepolisian.
Akhirnya, massa pun berbalik arah dengan tetap melanjutkan aksinya
menuntut kemerdekaan bagi rakyat
Papua Barat, sekaligus mengecam pemerintah saat ini. Saat itu mereka
berdemo di depan asrama
mahasiswa Papua.
Ketegangan kembali terjadi ketika salah seorang aparat kepolisian meminta
massa melepas atribut
separatis Bintang Kejora, yang dipakai para demonstran. Pihak aparat
akhirnya mengizinkan para
demonstran ini berorasi selama 15 menit. Aksi sempat memacetkan arus lalu
lintas sepanjang Jalan
Kusumanegara.
Jangan Terulang
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Sutanto menilai kasus pengibaran
bendera Bintang Kejora di Papua,
Selasa (3/7) lalu tidak dapat disamakan dengan kasus pembentangan bendera
Republik Maluku Selatan
(RMS) di Ambon (Maluku). Oleh karena itu, penanganan terhadap aparat
kepolisian yang bertugas
mengamankan kedua peristiwa itu pun dipastikan akan berbeda. ''Kalau di
Papua kan terjadi di
lingkungan mereka (acaranya berlangsung tertutup - red), tentu lain
(dengan kasus pengibaran bendera
RMS),'' katanya.
Meski Kapolri tidak menjelaskan maksud pernyataannya lebih lanjut, namun
kasus pengibaran bendera
Bintang Kejora di Papua memang tidak dilakukan di acara yang dihadiri oleh
masyarakat umum.
Pengibaran bendera itu dilakukan di acara Konferensi Dewan Adat Papua II
yang digelar di Jayapura.
Dalam acara itu pun, aparat keamanan dilarang masuk oleh panitia dan hanya
diamankan oleh Satuan
Tugas Papua (BP, 3/7).
Kata Kapolri, meskipun kasusnya berbeda, dirinya tetap tidak menginginkan
peristiwa serupa terulang di
masa mendatang. Untuk itu, Polri telah melakukan langkah-langkah
penindakan untuk mencegah
terjadinya insiden yang sama. ''Itu sudah dilakukan Polda setempat, jangan
sampai terjadi lagi,''
tegasnya. (kmb5/kmb
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1209&ses=
05 Juli 2007 04:42:55
Polres dan Kodim 1710 Siaga Satu
Antisipasi Pengamanan Wilayah Terkati Aksi Pengibaran Bendera di
Jayapura
TIMIKA- Tindaklanjut dalam mengantisipasi Kamtibmas, jajaran Polres
serta jajaran Kodim 1710
Mimika sejak Selasa (3/7) langsung melaksanakan rapat koordinasi dan
menetapkan protap siaga satu.
Siaga satu yang direncanakan hingga besok, Jumat (6/7) itu menyikapi
aksi pembentangan bendera
bintang kejora oleh massa pada kegiatan Konferensi Besar Masyarakat Adat
Papua (KBMAP) di GOR
Cenderawasih Jayapura, Selasa (3/7) lalu.
Termasuk aksi pegibaran bendera serupa yang dilakukan oleh Yusak
Pakage di lapas Abepura,
Minggu (1/7) yang diklaim sebagai hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua
Merdeka (OPM).
Untuk itu, menyikapi situasi dan kondisi tersebut, aparat gabungan
Polres Mimika dan Kodim 1710
Mimika telah melaksanakan patroli gabungan sesuai dengan protap yang
ditetapkan dalam
mengantisipasi gangguan potensial yang akan terjadi.
Hal ini ditegaskan Kapolres Mimika AKBP GC Mansnembra saat
dikonfirmasi Radar Timika (group
Cenderawasih Pos) di Mapolres Mimika, Rabu (4/7) kemarin.
Menurut Kapolres antisipasi terkait hal tersebut telah dilakukan
melalui koordinasi dengan jajaran
Polsek termasuk Pospol yang ada. Karena diakui di wilayah Mimika ada
indkasi keterlibatan oknum
masyarakat dalam aliran keras OPM.
Akan tetapi kata Mansnembra indikasi dari kelompok tersebut sudah
diamati dan diawasi
sebelumnya, sekalipun terlihat adanya masyarakat secara berkelompok
berkumpul, seperti laporan yang
diterima dari wilayah Banti Tembagapura, namun masyarakat tidak melakukan
hal-hal atau gangguan
potensial tidak terjadi.
Antisipasi tersebut dilaksanakan bukan hanya melalui patroli akan
tetapi juga lewat pendekatan
kepada masyarakat. Sementara menyangkut adanya sweeping atribut dari
aliran keras, sejauh ini tidak
dilakukan karena yang dicegah jangan sampai ada kejadian serupa seperti
yang terjadi di Jayapura,"
tukas Kapolres.
Sementara itu, hal serupa juga diungkapkan Dandim 1710 Mimika Letkol
Inf. Trie Soeseno. Saat
dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (4/7), Dandim menegaskan bahwa
tindakan separatis yang
dilakukan oleh masyarakat yang dinilai mengganggu keutuhan wilayah NKRI.
Termasuk oknum warga yang sampai mengikuti kejadian pengibaran
bendera di Jayapura akan
dicegah dan ditindak tegas.
Karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut terprovokasi
akan hal-hal yang dapat
menggangu keamanan dan ketertiban di wilayah Mimika.
Dandim dalam protap telah menyiagakan 1 pleton personil Kodim,
termasuk Den Kavaleri, dan Yonif
754 ENK.
Sementara itu, Kabagops Polres Mimika Kompol Muhamad Yusuf TH, SH
telah mengerahkan
sebanyak 220 personil ditambah personil dari Brimob den B.
Dari jumlah tersebut, ada yang disiagakan di tempat-tempat atau
titik-titik tertentu, ada juga yang
mobilisasi melaksanakan giat patroli," tukas Kabagops. (eng)
---
http://members.tripod.com/ISLAMIKA/aj/papua.htm
Jangan Lepaskan Papua !
Kongres Rakyat Papua yang berlangsung tanggal 29 Mei-4 Juni 2000,
menggugat penyatuan Papua
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan pemerintah
Belanda, Indonesia, dan
PBB di masa Presiden Soekarno. Menurut kongres, bangsa Papua telah
berdaulat sebagai sebuah
bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961. Selanjutnya kongres meminta
dukungan internasional untuk
kemerdekaan Papua (Kompas, 05/06/2000).
Pemerintah tidak mengakui hasil Kongres Rakyat Papua (KRP) karena panitia
dinilai telah menyalahi
janji. "Tadinya saya membantu (kongres) supaya terlaksana dengan bantuan
keuangan karena panitia
kongres menjanjikan dua hal, yakni tidak ada orang asing di dalamnya
(kongres) dan semua orang
(Papua) boleh ikut," kata Presiden Abdurrahman Wahid kepada wartawan di
Bina Graha, Jakarta, Senin
(5/6) (Kompas, 06/06/2000).
Menanggapi hal itu, ketua DPR Akbar Tanjung, Ketua Fraksi Reformasi Hatta
Radjasa, dan Ketua Fraksi
Kebangkitan Bangsa Taufiqurrahman meminta Presiden bertindak tegas
terhadap pernyataan pemisahan
Propinsi Papua dari Republik Indonesia. Tanjung bahkan mengatakan,
Presiden tak perlu ragu
menggunakan tenaga TNI untuk menjaga kesatuan RI (Kompas, ibidem).
Bagaimana pandangan Islam tentang lepasnya sebuah wilayah dari kesatuan
negeri kaum muslimin?
Juga apa bahaya lepasnya Papua bagi kaum muslimin penghuni negeri Islam
Indonesia? Tulisan ini
mengupasnya agar kaum muslimin dapat berhati-hati terhadap perangkap
maupun rekayasa musuh-
musuh Islam.
Tinjauan Historis Papua
Sejarah Papua tidak bisa dilepaskan dengan sejarah kepulauan Maluku, sebab
selama berabad-abad
wilayah pesisir kepala burung Papua selalu menjadi kawasan yang menyatu
dengan kekuasaan kerajaan
-kerajaan yang ada di Maluku. Saat itu Maluku dikuasai oleh empat kerajaan
Islam; Ternate, Tidore,
Bacan dan Jailolo. Pada abad XV Islam masuk ke Ternate dan Tidore. Raja
Ternate yang pertama
memeluk Islam adalah Gapi Baguna (1465-1486). Sedangkan raja Tidore yang
pertama masuk Islam
adalah Cirililiati yang kemudian berubah nama menjadi Sultan Jamaluddin.
Berikutnya menyusul raja
Jailolo (Sultan Hasanuddin) dan raja Bacan (Sultan Zainul Abidin). Dari
Ternate dan Tidore, Islam
berkembang ke Selatan sampai di Ambon dan Banda, ke Timur masuk ke Papua
yang saat itu berada di
bawah kekuasaan Tidore, ke Utara sampai di Mindanau dan Sulu, Philipina.
Bangsa kafir penjajah berusaha masuk ke kepulauan Maluku setelah Portugis
mengalahkan Sultan
Malaka (1511). Setahun kemudian mereka menemui Sultan Sirullah di Ternate.
Pada tahun 1521 Spanyol
masuk ke Kesultanan Tidore. Dengan taktik devide et impera Portugis dan
Spanyol menyulut permusuhan
antara Kesultanan Ternate dan Tidore hingga terjadi pertempuran antara dua
kesultanan itu pada tahun
1529. Pada tahun 1549 seiring dengan makin kuatnya penjajah Portugis di
daerah itu masuk pula
missionaris Kristen untuk pertama kalinya dan Indonesia Timur menjadi
basis pertama pusat Kristenisasi
di Indonesia.
Belanda sejak tahun 1824 mengakui kekuasaan Kesultanan Tidore di wilayah
kepala burung Papua
hingga Mimika dan Kepulauan Schouten. Namun tahun 1828 Belanda mengklaim
sebagian wilayah
Papua menjadi bagian dari jajahannya. Meskipun pos administrasi secara
permanen baru didirikan di
Fakfak dan Manokwari pada tahun 1898 (lihat Departemen Agama RI, Tarikh
Islam/Sejarah dan
Kebudayaan Islam, 1986).
Selama PD II Jepang menguasai bagian Utara pulau Irian, namun setelah PD
II Belanda mengambil alih
kembali daerah-daerah yang ditinggalkan bala tentara Jepang. Pada tanggal
27 Desember 1949 Belanda
mengakui Kemerdekaan RIS tanpa memasukkan Irian Barat ke wilayah RIS.
Tanggal 1 Desember 1961
Belanda memerintahkan bendera Papua Barat dikibarkan berdampingan dengan
bendera Belanda. Akan
tetapi tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora
yang berisi, gagalkan
pembentukan negara Papua, kibarkan bendera merah putih di Irian, dan
kerahkan semua kekuatan
termasuk para sukarelawan. Setelah persetujuan Indonesia-Belanda di New
York, AS, melalui resolusi
PBB no. 1752 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui
United Nation Temporary
Executive Authority (UNTEA). Resolusi itu juga melegalisir apakah Irian
Barat tetap dalam kesatuan RI
atau memisahkan diri dari Indonesia melalui plebisit pada tahun 1969. PBB
pada tanggal 19 November
1969 lewat resolusi no. 2504 mengesahkan Pepera (Penentuan Pendapat
Rakyat), yaitu Irian Barat
menyatakan bergabung dengan NKRI.
Dari uraian sejarah di atas jelas bahwa Irian sebelum dikuasai Belanda
adalah di bawah pemerintahan
Islam Sultan Tidore. Oleh karena itu, wilayah Papua menjadi milik kaum
muslimin. Manakala kekuasaan
itu dirampas oleh orang asing, kaum muslimin harus menuntut mereka
mengembalikannya. Rasulullah
saw. bersabda:
"Tangan yang merampas sesuatu terkena tuntutan hingga ia mengembalikannya"
(HR. Muslim).
Satunya Negeri-negeri Islam, Wajib !
Kaum muslimin adalah ummat yang satu, yang berbeda dengan ummat-ummat
lainnya. Allah SWT telah
menyatukan kaum muslimin karena kesamaan aqidahnya (keimanannya kepada
Allah dan RasulNya).
Rasulullah saw telah berhasil menerapkan sistem dan hukum Islam dalam
seluruh aspek kehidupan sejak
berdirinya Negara Islam yang pertama kalinya di kota Madinah, kemudian
penerapan sistem dan hukum
Islam di bawah kekuasan Islam itu berlanjut di masa Khulafa Rasyidin, lalu
Kekhilafahan di masa
Umayyah, Abasiyah, hingga akhirnya masa Khilafah Islamiyah Utsmaniyah.
Kaum muslimin saat itu memiliki hanya satu pemimpin (Khalifah), memiliki
satu sistem dan hukum, yaitu
sistem dan hukum Islam, mempunyai satu wilayah yang amat luas yaitu Daulah
Khilafah Islamiyah,
memiliki kekuasaan politik dan militer yang siap menjaga penerapan sistem
dan hukum Islam, yang siaga
memelihara kesatuan wilayah Islam yang saat itu memanjang dari wilayah
Maroko hingga Merauke
melindungi jiwa, harta dan kehormatan kaum muslimin dimana saja mereka
berada, menghancurkan
kebathilan dan kekufuran yang diemban oleh musuh-musuh Islam, merendahkan
kemusyrikan dan
kekafiran, meninggikan Islam dan memuliakan kaum muslimin.
Pada masa Khilafah Islamiyah Utsmani itulah Kesultanan Islam Ternate,
Tidore, Bacan dan Jailolo
bergabung dalam naungan Daulah yang satu. Pada zaman itu pula wilayah
Papua berada di bawah
kekuasaan Kesultanan Islam Tidore. Artinya daerah yang ada di Kepulauan
Maluku maupun Papua
adalah negeri-negeri Islam yang bergabung dengan kekuasaan Islam tanpa
peperangan hingga
tanahnya dikelompokkan menjadi tanah ‘usyriyah (Ardlu al Usyriyah). Sama
dengan wilayah Maluku
dan Papua, juga daerah-daerah di Aceh, Minangkabau, Riau, Malaka
(Malaysia), Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Lombok dsb. Semua itu tergabung dalam tanah usyriyah, karena
penduduknya pada masa
dahulu memeluk Islam tanpa peperangan/kekerasan dan bergabung dengan
Kesultanan Islam lainnya,
seperti Kesultanan Islam Pasai, Malaka, Banten, Demak, Gowa dll, hingga
datang kaum Imperialis dari
Eropa seperti Portugal, Spanyol, Inggirs, Belanda ke negeri-negeri Islam
di kawasan Asia Tenggara.
Saat itu kaum muslimin amat memahami pentingnya kesatuan wilayah Islam,
sebab Rasulullah saw telah
melarang seorang muslim untuk melepaskan diri dari Jama’ah kaum muslimin
(Daulah Khilafah
slamiyah), sebagaimana hadits yang diriwayatkan melalui Arfajah:
"Siapa saja yang datang kepada kamu sekalian sedangkan urusan kalian
berada di tangan seseorang
(Khalifah) kemudian dia hendak memecah belah kesatuan jamaah (Daulah
Khilafah Islamiyah –red)
kalian, maka bunuhlah dia." (HR. Muslim no. 3443).
Hadits ini melarang seorang muslim untuk melepaskan keterikatannya dari
Khilafah Islamiyah, sekaligus
memerintahkan kepada Khalifah untuk memberi hukuman yang amat keras, yaitu
dibunuh (apabila tidak
bertobat dan kembali bersama Jamaah kaum muslimin).
Perpecahan Wilayah Bukan Ajaran IslamDalam sebuah hadits Rasulullah saw.
bersabda:
"Jika dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang kedua".
Secara manthuq, hadits itu melarang adanya lebih dari satu kekuasaan yang
memerintah kaum muslimin.
Dan mafhum hadits itu adalah tidak boleh adanya lebih dari satu negara
bagi kaum muslimin. Atas dasar
itu, negeri-negeri Islam yang berada di bawah satu negara wajib tetap
berada dalam satu kekuasaan itu,
yakni menyatu menjadi satu negeri.
Dengan demikian, pemisahan negeri kaum muslimin, sekalipun mayoritas
penghuni negeri itu adalah
orang-orang non muslim, tidak bisa dibenarkan karena itu bukanlah ajaran
Islam. Lebih dari itu, setiap
upaya memisahkan negeri Islam yang satu dengan yang lain adalah rekayasa
imperialis Barat
sebagaimana yang terjadi di berbagai negeri Islam. Setelah mengalahkan
Khilafah Utsmaniyah, Barat
mencaplok negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian mereka membuat peta baru,
membagi negeri-negeri
Islam menjadi dunia Islam dan Dunia Arab. Dunia Arab yang kurang lebih
seluas Indonesia mereka
pecah belah menjadi lebih dari 23 negara. Duna Islam mereka pecah belah
pula. India menjadi India dan
Pakistan, lalu Pakistan menjadi Pakistan dan Bangladesh. Tanah Jawa Melayu
mereka pecah menjadi
Indonesia dan Malaysia, lalu Malaysia menjadi Malaysia dan Singapura. Dan
kini Indonesia siap mereka
buat menjadi berkeping-keping. Tahun lalu Timor-Timur mereka pisahkan.
Kini Papua dan Aceh masih
bergolak. Berkaitan dengan pemisahan wilayah yang banyak orang Nasraninya,
kita tentu tidak lupa
bagaimana mereka memprovokasi wilayah Balkan agar terlepas dari Khilafah
Utsmaniyah pada akhir
abad 19 dan dengan rekayasa busuk memecah wilayah Syam menjadi propinsi
Siria dan Lebanon. Sejak
itu Lebanon dikuasai oleh orang-orang kafir (lihat Shabir Ahmad dan Abid
Karim, Akar Nasionalisme di
Dunia Islam).
Dari dulu hingga kini kita tahu bahwa yang dicari oleh para penjajah Barat
adalah kekayaan. Terkenal
slogan imperialis, Gospel Gold Glory. Maka, apakah kaum muslimin saat ini
masih juga dapat ditipu oleh
rekayasa mereka menguasai bumi kaya Irian? Selama ini mereka sudah
mengeruk tembaga, perak dan
emas di lokasi tambang PT. Freeport, Timika. Mungkin mereka ingin lebih
save dalam mengeksploitir
bumi kaya itu? Tentulah mereka sudah meneliti berbagai kekayaan lain (di
luar lokasi Freeport) yang
akan lebih susah kalau masih tetap bersatu dengan Indonesia?
Ya, demokratisasi yang mereka pompakan di negeri ini tak lain dan tak
bukan adalah demi kepentingan
mereka yang kapitalistik. Marilah kita perhatikan ucapan salah seorang
penasehat keamanan nasional Bill
Clinton dalam sebuah pidatonya, 21 September 1993: "Kita harus menyebarkan
Demokrasi dan ekonomi
pasar bebas, karena hal ini akan dapat menjaga kepentingan-kepentingan
kita, memelihara keamanan
kita, dan sekaligus mendemonstrasikan nilai-nilai anutan kita, nilai-nilai
Amerika yang luhur."
Dominasi dan kekuatan ekonomi serta perdagangan AS mampu mengguncang dan
menghancurkan
ekonomi maupun perdagangan suatu negeri atau bahkan suatu kawasan
tertentu. Melalui IMF, Bank
Dunia dan lembaga internasional lainnya, AS begitu juga negara-negara
Barat lainnya mengeruk
kekayaan negeri-negeri miskin yang mayoritasnya terdiri dari negeri-negeri
Islam. Dengan dalih
Demokratisasi, Globalisasi, Pasar Bebas, Transparansi, HAM, dan
Pluralisme, mereka menebar racun
yang mengakibatkan instablitas politik di banyak negeri-negeri muslim,
termasuk Indonesia.
Khatimah
Berdasarkan hal ini, secara syar'i kaum muslimin wajib mencegah upaya
negara-negara kapitalis Barat
yang kafir dalam merampas kekayaan alam kaum muslimin serta memecah-belah
wilayah Islam menjadi
keratankeratan kecil yang tak berdaya, dengan dalih HAM dan demokratisasi
seperti yang sudah mereka
lakukan atas Timtim.
Dan kaum muslimin tidak akan pernah mampu menghadapi penghinaan dan
penindasan ini kecuali
dengan berjuang untuk mengembalikan kehidupan Islam, dengan berdirinya
negara Khilafah Islamiyah.
Jadi, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berdiam diri dari
kewajiban yang telah dibebankan
Allah SWT kepada mereka untuk mendirikan sistem dan syariat Islam, apalagi
ketika tidak ada lagi
Daulah Khilarfah Islamiyyah yang menegakkan Undang-undang Allah SWT untuk
memelihara jiwa, harta,
kehormatan dan keamanan kaum muslimin dengan hukum Islam.
Ya Allah, kami telah sampaikan!
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1208&ses=
05 Juli 2007 04:42:25
Antisipasi Gangguan Keamanan, Rasia Gabungan Digelar
NABIRE- Untuk mengantisipasi ganguan kemanan di kota Nabire, digelar razia
gabungan di Selasa (3/7)
sore. Razia gabungan ini melibatkan seluruh unsur aparat kemanan yaitu
Polres Nabire, Kodim
1705/Paniai, Batalyon 753/AVT dan sub Den POM XVII/2-1 Nabire. Pada razia
kemarin, diadakan di tiga
titik, masing - masing di Taman Gizi Oyehe, Pasar Karang Tumaritis dan
Depan Pendopo Bupati Nabire.
Razia gabungan di taman gizi oyehe, untuk satuan Polres dipimpin Kasat
Samapta Polres Nabire AKP
Hasan Oisma,il, sementara dari Kodim oleh Lettu inf Asis Thaher,Yonif
753/AVT oleh Lettu Inf Condro
Edy,dan Sub Den POM dipimpin serma Deny Panggabean.
Di karang Tumaritis untuk satuan Polres Nabire dipimpin oleh Kasat Lantas
Polres Nabire Iptu Heru
Hodayanto dan Yonif 753/AVT oleh Letda Inf .Agung Setyo.Sementara itu di
pendopo Bupati
Nabire,Satuan Polres dipimpin oleh Kasat Reserse AKP Musthofa,S.Ik dan
Yonif 753/AVT oleh Serda
Peno.
Data yang dihimpun, seluruh personil yang tergabung dalam razia itu
berjumlah 232 personil dan
dibawah pimpinan Kabag Ops Polres Nabire,AKP Agus Purwito,S.Ik.
Sementara itu dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi razia, seluruh
unsur aparat kemanan, di tiga
titik lokasi razia bahu - membahu dalam melakukan pemeriksaan setiap
kendaraan baik roda dua maupun
roda empat atau lebih.
Menurut Kabag OPS Polres Nabire,AKP Agus Purwito,S.Ik, razia gabungan
tersebut dimaksudkan dalam
rangka menciptakan iklim kemanan dan ketertiban yang kondusif diwailayah
hokum Polres Nabire.
" Dalam razia kali ini, semua satuan dari Polres Nabiredi turunkan di
back-up oleh seluruh unsure aparat
kemanan dari TNI yakni Kodim 1705/Paniai dan Batalyon 753/AVT serta Sub
Den POM XVII/2-1 Nabire,"
jelasnya.
Terkait razia yang juga melibatkan semua unsure aparat kemanan di Nabire,
kata Agus, hal ini
merupakan bukti kepada masyarakat bahwa diantara semua unsurkemanan yaitu
TNI dan Polri terjalin
hubungan dan koordinasi yang baik dalam melaksanakan tugas dalam bidang
kemanan dan ketertiban di
wilayah polres Nabire. jon)
---
HARIAN KOMENTAR
05 jULI 2007
0055 Juli 2007 5 Juli 200
Faleomavaega temui Theo Sambuaga Cs
Anggota Kongres AS Pro Papua Merdeka, Berubah Pikiran
Keinginan sekelompok masyarakat yang menginginkan Papua Merdeka, harus
gigit jari. Pasalnya,
dukungan yang diharapkan datang dari anggota Kongres AS, Eni Faleomavaega,
gagal diperoleh. Eni
sendiri saat diberi penje-lasan oleh Theo Sambuaga cs di Jakarta, berubah
pikiran dan berbalik
mendukung Papua dalam wilayah NKRI.
Eni yang berasal dari Partai Demokrat dan menjabat Ke-tua Sub Komisi Asia
Pasifik mengatakan, lebih
mendu-kung Papua mendapatkan otonomi khusus, dibandingkan harus
memerdekakan diri. Hal ini
disampaikannya saat bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono, Ketua Komisi I
DPR Theo L
Sambuaga, dan sejumlah anggota Komisi I DPR lainnya.
"Sebenarnya saya berencana akan berkunjung ke Papua. Tapi karena masalah
keama-nan, kunjungan
itu dibatal-kan," ujar Eni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (04/07).
Dalam pertemuannya de-
ngan sejumlah anggota DPR tersebut, Eni menegaskan, masalah Papua menjadi
so-rotan di Kongres AS.
Diakui dia, memang ada salah persepsi tentang Papua.
"Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Presiden SBY dan kepada Pak
Theo, yang paling penting
di Papua saat ini adalah pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Papua
dan penegakan HAM,"
katanya. Ia tidak memungkiri dulu dirinya merupakan sa-lah satu anggota
Kongres AS yang mendukung
kemerdekaan Papua. Namun sikap itu karena melihat pemerintah Indonesia
tidak memperhatikan rakyat
Papua.
"Pernyataan-pernyataan saya yang lalu tidak saya ingkari. Namun itu
didasari karena kami melihat
kurangnya perhatian dan komitmen dari pemerintah Indonesia terhadap rakyat
Papua," katanya. Setelah
pemerintah Indonesia menerapkan otonomi khusus di Papua, Eni menyambut
baik hal tersebut.
"Saya percaya ada penyelesaian-penyelesaian tentang masalah itu. Papua
merupakan bagian dari
Indonesia. Perhatian saya sekarang lebih pada bagaimana membangun
masyarakat Papua," tandasnya
yang dilansir situs detik.com. Seperti diketahui, kedatangan Eni ke
Indonesia ini atas undangan dari
pemerintah Indonesia. Eni merupa-kan perwakilan dari American Samoa. Samoa
merupakan negara
kepulauan di Samudera Pasifik bagian selatan.
Sementara itu, di sela-sela kedatangan Eni, aksi menarik perhatian masih
dilakukan sejumlah warga
Papua yang pro kemerdekaan. Bintang kejora yang menjadi simbol separatis
OPM (Organisasi Papua
merdeka), Turut dikibarkan ketika 100 mahasiswa Papua yang tergabung dalam
Front Persatuan
Perjuangan Rakyat Papua Barat (F-Perera-PB) menggelar demo di Yogyakarta.
Lambang-lambang bintang kejora tampak terlihat menco-lok dalam aksi itu.
Lambang itu tampak di ikat
kepala dan spanduk sepanjang empat meter. Di spanduk itu terda-pat gambar
bendera Papua di bagian
kanan dan kiri. Di tengahnya bertuliskan 'Referendum Yes'.
Aksi dimulai pada pukul 10.15 dari asrama Papua, Ja-lan Kusuma Negara.
Koordi-nator aksi, Long
Yunus, dalam orasinya mengatakan, rakyat Papua tidak ingin hanya diberi
janji-janji dengan otonomi
khusus oleh pemerintah pusat. "Yang kita inginkan adalah kemerdekaan.
Yakni dilakukan referendum
terlebih dulu bagi rakyat Papua. Karena Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)
yang dilakukan pada
tahun 1969 adalah tidak sah," ucap Yunus.
Setelah berorasi di asrama, massa kemudian bergerak ke Kantor Pos besar di
Jalan Senopati. Saat
melintas di Jalan Kusuma Negara, tepatnya di depan Balai Besar Kerajinan
dan Batik, massa dihadang
oleh 100-an aparat dari Poltabes Yogyakarta. Mereka diminta untuk tidak
melanjutkan aksi karena
membawa lambang-lambang bintang kejora.
Secara terpisah, Ketua DPR Agung Laksono menuntut ada langkah-langkah yang
kon-kret dari
pemerintah terhadap pengibaran bintang kejora. "Saya berpendapat untuk hal
ini harus ada
langkahlangkah yang tuntas dari peme-rintah," kata Agung usai menerima
anggota Kongres AS Eni
Faleomavaega. Menurut dia, gerakan separatis harus ditentang karena dapat
me-rusak NKRI.(dtc/zal
---
ttp://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/05/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Meningkat, Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua
[JAKARTA] Human Rights Watch (HRW) dalam laporan hasil penelitian hak
asasi manusia (HAM) di
Papua menemukan adanya peningkatakan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat
keamanan dalam
bentuk eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan hingga pemerkosaan yang
dilakukan terus-menerus.
Pelanggaran HAM itu masih dilakukan oleh polisi, yang mengakibatkan
tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah pusat menurun dan berpotensi menyulut
ketegangan-ketegangan separatis.
Laporan HRW itu disampaikan oleh Joseph Saunders, Deputi Direktur Program
HRW di Jakarta, Kamis
(5/7).
Menurut dia, laporan setebal 93 halaman yang berjudul "Out of Sight:
Endemic Abuse and Impunity in
Papua's Central Highlands" tersebut merupakan hasil penelitian selama
lebih dari satu tahun. Berbagai
bentuk pelanggaran yang dilakukan sehari-harinya oleh aparat kepolisian
dan pasukan keamanan lain di
Pegunungan Tengah Papua didokumentasikan di dalam laporan tersebut.
Pegunungan Tengah Papua,
yang mencakupi sejumlah kabupaten mulai Kabupaten Paniai, Jaya Wijaya,
Yahukimo, Tolikara,
Bintang, serta Mimika, merupakan wilayah bergunung-gunung dan terisolasi.
Temuan kunci dalam laporan ini menyebutkan, polisi khususnya aparat
Brigade Mobil (Brimob)
bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran berat HAM di wilayah
Pegunungan Tengah Papua
saat ini, kendati sejumlah laporan tentang perlakuan brutal oleh TNI masih
terus bermunculan.
Untuk menyusun laporan ini, kata Joseph Saunders, HRW melakukan
investigasi atas 14 kasus dugaan
pelanggaran HAM di wilayah Pegunungan Tengah Papua, mewawancarai lebih
dari 50 korban, saksi
mata, serta keluarga korban. Meskipun dihadang kendala lokasi yang sulit
dijangkau, namun peneliti
HRW berhasil melakukan wawancara mendalam terhadap 56 saksi mata, korban
dan keluarga korban,
dengan difokuskan pada kasus-kasus yang terjadi pada 2005 dan 2006.
"Gigi saya copot. Darah mengalir. Saya ditinju. Saya ditendang di bagian
hidung, mulut, dan gigi. Saya
tidak dapat menghitung berapa kali itu terjadi. Saya melihat seluruh teman
saya mendapat perlakuan
yang sama. Darah mengalir dari tubuh mereka," kata pria yang tidak
disebutkan identitasnya dalam
laporan itu.
Tertutup
HRW kemudian mengirimkan surat kepada pimpinan polisi maupun militer di
Papua untuk meminta
penjelasan atas seluruh kasus yang terdokumentasikan di dalam laporan "Out
of Sight", namun tidak ada
tanggapan. Pada Mei 2007, surat dikirim lagi meminta klarifikasi dan
respons atas kasus-kasus spesifik
yang diangkat dalam laporan ini. Tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban.
Provinsi Papua dan Papua Barat, kata Joseph Saunders, sejauh ini tertutup
bagi kedatangan para
pemantau HAM asing. Akses bagi para jurnalis juga benar-benar terbatas.
Banyak diplomat mengatakan
kepada HRW, mereka tidak punya pemahaman yang memadai tentang dua provinsi
di ujung timur
Indonesia tersebut karena tidak banyak laporan independen tentang kondisi
di wilayah itu yang bisa
diperoleh.
Selain mendesak dibukanya akses tak terbatas kepada para diplomat,
jurnalis, dan organisasi-organisasi
HAM di Papua, HRW dalam laporan itu merekomendasikan digelarnya
penyelidikan atas semua kasus
pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua yang melibatkan polisi atau
tentara. Kasus-kasus itu
juga hendaknya dapat diadili di pengadilan sipil mengacu KUHP dan tidak
dianggap semata-mata
sebagai pelanggaran disipliner untuk diselesaikan melalui mekanisme
internal Polri maupun TNI. Aparat
kepolisian yang sedang diperiksa atas dugaan pelanggaran HAM juga
diusulkan untuk dibebastugaskan.
Bahkan, mereka yang terbukti bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM
seharusnya dipecat. [E
-9]
---
ttp://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/05/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Meningkat, Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua
[JAKARTA] Human Rights Watch (HRW) dalam laporan hasil penelitian hak
asasi manusia (HAM) di
Papua menemukan adanya peningkatakan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat
keamanan dalam
bentuk eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan hingga pemerkosaan yang
dilakukan terus-menerus.
Pelanggaran HAM itu masih dilakukan oleh polisi, yang mengakibatkan
tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah pusat menurun dan berpotensi menyulut
ketegangan-ketegangan separatis.
Laporan HRW itu disampaikan oleh Joseph Saunders, Deputi Direktur Program
HRW di Jakarta, Kamis
(5/7).
Menurut dia, laporan setebal 93 halaman yang berjudul "Out of Sight:
Endemic Abuse and Impunity in
Papua's Central Highlands" tersebut merupakan hasil penelitian selama
lebih dari satu tahun. Berbagai
bentuk pelanggaran yang dilakukan sehari-harinya oleh aparat kepolisian
dan pasukan keamanan lain di
Pegunungan Tengah Papua didokumentasikan di dalam laporan tersebut.
Pegunungan Tengah Papua,
yang mencakupi sejumlah kabupaten mulai Kabupaten Paniai, Jaya Wijaya,
Yahukimo, Tolikara,
Bintang, serta Mimika, merupakan wilayah bergunung-gunung dan terisolasi.
Temuan kunci dalam laporan ini menyebutkan, polisi khususnya aparat
Brigade Mobil (Brimob)
bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran berat HAM di wilayah
Pegunungan Tengah Papua
saat ini, kendati sejumlah laporan tentang perlakuan brutal oleh TNI masih
terus bermunculan.
Untuk menyusun laporan ini, kata Joseph Saunders, HRW melakukan
investigasi atas 14 kasus dugaan
pelanggaran HAM di wilayah Pegunungan Tengah Papua, mewawancarai lebih
dari 50 korban, saksi
mata, serta keluarga korban. Meskipun dihadang kendala lokasi yang sulit
dijangkau, namun peneliti
HRW berhasil melakukan wawancara mendalam terhadap 56 saksi mata, korban
dan keluarga korban,
dengan difokuskan pada kasus-kasus yang terjadi pada 2005 dan 2006.
"Gigi saya copot. Darah mengalir. Saya ditinju. Saya ditendang di bagian
hidung, mulut, dan gigi. Saya
tidak dapat menghitung berapa kali itu terjadi. Saya melihat seluruh teman
saya mendapat perlakuan
yang sama. Darah mengalir dari tubuh mereka," kata pria yang tidak
disebutkan identitasnya dalam
laporan itu.
Tertutup
HRW kemudian mengirimkan surat kepada pimpinan polisi maupun militer di
Papua untuk meminta
penjelasan atas seluruh kasus yang terdokumentasikan di dalam laporan "Out
of Sight", namun tidak ada
tanggapan. Pada Mei 2007, surat dikirim lagi meminta klarifikasi dan
respons atas kasus-kasus spesifik
yang diangkat dalam laporan ini. Tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban.
Provinsi Papua dan Papua Barat, kata Joseph Saunders, sejauh ini tertutup
bagi kedatangan para
pemantau HAM asing. Akses bagi para jurnalis juga benar-benar terbatas.
Banyak diplomat mengatakan
kepada HRW, mereka tidak punya pemahaman yang memadai tentang dua provinsi
di ujung timur
Indonesia tersebut karena tidak banyak laporan independen tentang kondisi
di wilayah itu yang bisa
diperoleh.
Selain mendesak dibukanya akses tak terbatas kepada para diplomat,
jurnalis, dan organisasi-organisasi
HAM di Papua, HRW dalam laporan itu merekomendasikan digelarnya
penyelidikan atas semua kasus
pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua yang melibatkan polisi atau
tentara. Kasus-kasus itu
juga hendaknya dapat diadili di pengadilan sipil mengacu KUHP dan tidak
dianggap semata-mata
sebagai pelanggaran disipliner untuk diselesaikan melalui mekanisme
internal Polri maupun TNI. Aparat
kepolisian yang sedang diperiksa atas dugaan pelanggaran HAM juga
diusulkan untuk dibebastugaskan.
Bahkan, mereka yang terbukti bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM
seharusnya dipecat. [E
-9]
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/6/deplu-faleomavaega-punya-akses-ke-tokoh-papua/
06/07/07 21:23
Deplu: Faleomavaega Punya Akses ke Tokoh Papua
Jakarta (ANTARA News) - Sekalipun Ketua Subkomite Asia Pasifik Kongres
Amerika Serikat Eni
Faleomavaega hanya berkunjung ke Jakarta, tidak berarti pemerintah
Indonesia menutup aksesnya ke
tokoh Papua.
Pernyataan itu dikemukakan juru bicara Departemen Luar Negeri Kristiarto
Legowo di Jakarta hari
Jumat.
"Meskipun hanya berkunjung ke Jakarta, bukan berarti beliau tidak memunyai
akses untuk bertemu
dengan berbagai kalangan tokoh dari Papua. Saya kira dia telah bertemu
dengan berbagai tokoh Papua
kemarin," katanya.
Jadi, katanya, tempat bukan menjadi soal penting, karena Eni Faleomavaega
tetap bisa mendapatkan
laporan perkembangan tentang berbagai peristiwa di Papua.
Dikatakannya, ketika Faleomaveaga menyatakan maksudnya untuk ke Indonesia,
pemerintah secara
intensif melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan menyampaikan
bahwa pada tahapan ini,
kunjungan difokuskan ke Jakarta.
"Fakta bahwa dia juga menerima undangan kita untuk tetap berkunjung ke
Jakarta menunjukkan dia bisa
memahami dan tidak menyatakan keberatan bahwa kunjungannya hanya
difokuskan ke Jakarta,"
katanya.
Dia juga mengatakan, munculnya ekspresi mengenai referendum di Papua tidak
ada hubungannya
dengan kedatangan Faleomavaega.
Semnetara itu, pada Jumat, Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Eni
Faleomavaega dan DPRD Papua
secara terpisah.
Dalam pertemuan dengan Faleomavaega, wakil presiden menjelaskan kebijakan
pemerintah Indonesia
dalam penanganan masalah Papua. "Kita diskusi saja, sekaligus mempertegas
sikap Indonesia dalam
penanganan Papua," katanya.
Menurut Jusuf Kalla, pandangan Faleomavaega tentang Papua sebagai bagian
dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia berubah setelah melihat langsung dan tidak sekadar
membaca dari berbagai
sumber.(*)
---
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0707/07/sh01.html
Polda Papua Mulai Periksa Kasus Bintang Kejora
Oleh
Soehendarto
Jayapura - Kepolisian Daerah (Polda) Papua hari ini (Sabtu, 7/7) mulai
menyidik kasus dibentangkannya
bendera Bintang Kejora di dalam Gedung Olahraga (GOR) Cendrawasih Jayapura
pada saat pembukaan
Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KB MAP) II Selasa lalu, melalui
atraksi tarian adat Papua.
Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua Kombes Paulus Waterpauw yang
dihubungi SH siang tadi
mengatakan, Polda Papua telah menyiapkan tim untuk penanganan kasus
pembentangan bendera
Bintang Kejora yang terdiri dari 12 anggota yang dipimpin langsung oleh dia.
Menurut Waterpauw, dari sebelas orang dari pihak panitia yang telah
dipanggil tadi malam oleh penyidik
secara tertulis untuk menjalani pemeriksaan, yang telah datang di Mapolda
delapan orang, yang belum
datang tiga orang, dan tetap akan dilakukan pemanggilan untuk menjalani
pemeriksaan selanjutnya.
"Kedelapan orang yang sudah datang tersebut langsung diperiksa. Tentang
nama-namanya nanti akan
diberitahukan," jelasnya. Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Max Donald Aer
mengatakan pihaknya akan
terus melakukan pengusutan dan penyelidikan, serta dan selanjutnya akan
dilakukan penyidikan, dan
bilamana ada unsur makarnya akan segera diproses hukum. Selain itu pihak
Polda Papua akan minta
keterangan dari para saksi ahli di bidang Budaya.
Sementara itu sumber SH mengemukakan bahwa sangat dilematis bagi penyidik
Polda Papua yang
menangani kasus ini. Bilamana kasus pembentangan bendera Bintang Kejora
lolos dan dianggap sebagai
suatu lambang "kultural", maka yang terjadi adalah suatu legitimasi
setelah proses ini yang kemudian di
seluruh tanah Papua setiap pemunculan atraksi budaya, tarian adat bisa
saja terjadi pembentangan
bendera Bintang Kejora. Sementara di sisi lain, bendera Bintang Kejora
selama ini merupakan simbol
perlawanan gerakan separatisme Papua Merdeka untuk memisahkan diri dari
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Sementara saat ini Bintang Kejora juga telah dirancang oleh Majelis Rakyat
Papua (MRP) untuk
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) namun masih belum juga
terwujud. n
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/07/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Kesejahteraan Papua Tanggung Jawab Pemda
[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla membantah bahwa
pengibaran bendera
Bintang Kejora oleh simpatasian Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua
dilakukan karena
pemerintah gagal menyejahterakan rakyat. Kalaupun penyebabnya itu, yang
paling bertanggung jawab
adalah pemerintah daerah karena dalam era otonomi daerah seperti sekarang
ini, pemerintah pusat
diwakili gubernur di daerah dan pengelolaan dana, termasuk dana otonomi
khusus (otsus) di Papua
dilakukan pemerintah daerah.
Wapres menyampaikan hal itu kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Jumat
(6/7), untuk menjawab
pertanyaan tentang pengibaran bendera Bintang Kejora, menyusul pengibaran
bendera Benang Raja
oleh simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pada era otonomi daerah, pemerintah pusat tidak bisa lagi
menjangkau pelosok-pelosok
daerah. Yang bisa melakukan itu adalah pemerintah daerah (pemerintah
provinsi, Red) yang dibantu oleh
aparat-aparatnya di berbagai tingkatan. "Dana otsus itu kan tidak dikelola
pusat lagi. Itulah esensi
otonomi. Otonomi itu sangat tergantung pengelolaan pemerintah di daerah.
Tentu ada juga kelemahan-
kelemahan di pusat. Mungkin harus ada PP (Peraturan Pemerintah, Red) yang
harus dikeluarkan. Tetapi
secara prinsip pengelolaan anggaran tergantung cara di daerah. Di Papua,
karena sulit infrastruktur,
tidak mudah seperti daerah lain, tetapi itulah tantangannya. Itu sebabnya,
anggarannya lebih besar,"
ucap Kalla.
Lebih jauh dikatakan, bila dana otonomi khusus itu tidak sampai ke
masyarakat berarti pengelolaan
dananya yang harus diperbaiki. Sebab, tujuan otonomi, termasuk otonomi
khusus, adalah untuk
kemakmuran rakyat.
Tentang pengibaran bendera Bintang Kejora itu sendiri, menurut Kalla,
kalau itu bertendensi untuk
memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah
pasti melanggar hukum. Tentu
saja, kata Kalla, kepala kepolisian di daerah itu akan memeriksa semua
pelakunya, tetapi soal hukuman
yang diberikan sangat tergantung pada derajat perbuatan mereka. [A-21]
--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 7/7/07
---
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=8900
Minggu, 08 Juli 2007,
Hendropriyono: Waspadai Dana Otsus Papua
JAKARTA - Tudingan lemahnya aparat intelijen di balik "bobolnya" gerakan
separatisme RMS dan OPM
kemarin dijawab mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M.
Hendropriyono. Purnawirawan
jenderal berbintang empat itu menegaskan bahwa BIN tidak bisa disalahkan
dalam kasus tersebut.
Menurut dia, sebagai mata dan telinga negara, BIN seharusnya punya sistem
yang kuat agar bisa
bekerja maksimal. Namun, yang terjadi, saat ini BIN tidak punya sistem,
undang-undang, atau dasar
pijakan yang pasti tentang hal yang boleh dan tidak boleh.
"UU Intelijen tak kunjung jadi. Orang-orangnya (orang BIN, Red) sama
dengan dulu. Yang ganti-ganti
presidennya," ujarnya dalam diskusi bertajuk Mengungkap Eksistensi
Separatisme di Menara Kebon
Sirih kemarin.
Dibandingkan zaman Orba, kata dia, orang BIN sekarang memang jauh berbeda.
Sebelumnya, BIN
terkesan kuat. Namun, saat ini, lembaga yang pernah dia pimpin itu
terpojok (gamang). "Dulu, segala
cara bisa dipakai. Kalau reformasi, kita (BIN, Red) harus tunduk pada the
rule of law," ujarnya.
Yang memprihatinkan, ujar dia, saat ini, untuk mendapatkan informasi, BIN
harus mendapatkan izin
provider (penyedia layanan, Red) guna menyadap telepon seluler. "Masak
kegiatan intelijen harus izin
sama orang swasta," ungkapnya.
Soal gerakan separatisme yang saat ini mulai berani unjuk gigi, kata
Hendro, itu menjadi warning bagi
pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi. "(Kemungkinan maraknya) gerakan
separatisme lima tahun
ke depan perlu kita antisipasi," tegasnya.
Gerakan tersebut, jelas dia, bersifat separatisme periferal yang timbul
akibat turunnya kepercayaan
daerah terhadap pemerintah pusat. Bukan hanya Maluku dan Papua, daerah
lain seperti Kalimantan pun
berpeluang berusaha melepaskan diri dari Indonesia. "Itu disebabkan adanya
kesalahan berturut-turut
dari pemerintahan yang satu ke yang lain," ungkapnya.
Daerah mana yang paling berpotensi berontak? "Yang paling dekat Papua.
Papua lebih siap maju
mendahului daerah-daerah yang kesusupan ide separatisme," ujarnya.
Kelebihan Papua, jelas dia, mereka punya sponsor. Tidak sampainya dana
otonomi khusus yang setahun
mencapai Rp 17 triliun ke masyarakat diduga merupakan kesengajaan agar
anggaran itu bisa mendanai
gerakan separatis.
Tampil sebagai pembicara sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Suadi
Marassabesi menyatakan,
insiden bendera RMS di Lapangan Merdeka Ambon seharusnya sudah dideteksi
aparat intelijen.
Menurut informasi, kata dia, sejak H-2 atau H-3, intelijen sebenarnya
diberi tahu soal adanya persiapan
tarian cakalele (tarian perang, Red) yang diindikasikan bakal dipentaskan
dalam acara tersebut. "Ada
sekelompok orang yang membeli celana panjang hitam dan parang. Kalau kami
orang Maluku langsung
tahu itu untuk tarian cakalele," ujarnya bernada tinggi.
Sayangnya, bukannya bertindak, aparat intelijen justru terkesan
mengabaikan informasi tersebut. Suadi
menduga ada ketidakberesan koordinasi aparat intelijen di daerah dengan
pusat, sehingga indikasi kuat
adanya gerakan separatis itu tak ditindaklanjuti. "Yang mengherankan,
mereka punya ID-card dari
panitia. Masalah itu seharusnya didalami intelijen sebelum acara dimulai,"
tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi I DPR Yorris Raweyai mengungkapkan,
kinerja intelijen bukannya
semakin baik, namun justru terlihat semakin tak akurat dan sistemnya
lemah. "BIN tidak punya visi
nasional, sehingga misinya pun bias. Jadi, bergantung interpretasi orang
yang pegang," katanya.
Pria asal Papua tersebut mengusulkan perlunya perbaikan sistem dan SDM.
Bukan hanya itu, BIN juga
harus menerima konsekuensi reformasi dengan mengubah paradigma dari
intelijen militer menjadi
intelijen sipil. "Pendekatannya pun harus berubah," ujarnya. (ein
---
TEMPO,
Edisi. 20/XXXIIIIII/09 - 15 Juli 2007
Nasional
Setelah Tari itu Dimainkan...
Insiden itu terjadi juga meski ribuan tentara dan polisi dikerahkan untuk
menjaga Presiden Yudhoyono:
28 penari cakalele liar mendekati Presiden dan hampir saja membentangkan
bendera Republik Maluku
Selatan. Aparat keamanan saling tuding.
Di Los Angeles, Amerika Serikat, Presiden RMS Alexander H. Manuputty
mengklaim aksi anggotanya itu
telah lama direncanakan. Katanya, "Itu hak politik rakyat Maluku."
DARI Los Angeles, Amerika Serikat, sesumbar itu dikumandangkan. "Sudah
saatnya Indonesia
mengembalikan negara kami," kata Alexander H. Manuputty, Presiden Republik
Maluku Selatan. Empat
tahun sudah ia bermukim di Amerika, setelah melarikan diri karena dituding
aparat mengibarkan bendera
disintegrasi.
Alex, kini 60 tahun, meminta pemerintah Indonesia membebaskan mereka yang
ditahan akibat insiden
cakalele. Ia pun meminta mereka yang luka diobati. Yang lain, "Tidak perlu
mereka dikejar-kejar."
Katanya, tarian cakalele telah lama disiapkan RMS-organisasi yang diklaim
Alex beranggota 1,5 juta
orang. Tujuannya, "Mengumumkan kepada dunia internasional tentang keadaan
Maluku yang
sebenarnya." Alex pun mengajak pemerintah Indonesia berunding.
Insiden cakalele yang disebut Alex adalah penari liar yang berhasil
mendekati Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, Jumat dua pekan lalu. Ketika itu Presiden hadir di Ambon untuk
menghadiri peringatan Hari
Keluarga Nasional.
Hujan mengguyur Ambon ketika 28 penari cakalele itu datang membawa parang
dan tombak kayu. "Mau
apa?" kata Kepala Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Maluku,
Komisaris Besar Rahmat Hudail,
yang sedang berpatroli, kepada salah seorang dari mereka. "Mau menari,
Pak," kata mereka. Polisi itu
berlalu.
Presiden tiba pukul 09.30 waktu setempat. Ambon dijaga sangat ketat sejak
pagi. Lebih dari 2.500 polisi
dan tentara diturunkan, 355 orang di antaranya berjaga di sekitar Kepala
Negara. Mereka yang keluar-
masuk mesti menunjukkan identitas khusus, yang ditandatangani pejabat
provinsi dan Komando Daerah
Militer Maluku.
Rombongan "pria penari" itu terus bergerak. Karena dianggap mengganggu
lalu lintas, mereka hendak
dibubarkan seorang tamtama polisi. Mereka lalu dibawa ke area parkir
Lapangan Merdeka. Tapi mereka
terus mencari peluang masuk ke lapangan.
Lalu kesempatan itu datang: para penari katreji, tarian penyambut
Presiden, selesai beraksi. Mereka hilir
-mudik di pintu lapangan. Penari tak diundang itu memanfaatkan kesempatan
tersebut. "Mereka
mengikuti penari katreji melalui pintu di dekat kantor gubernur," kata
Kepala Polda Maluku, Brigadir
Jenderal Guntur Gatot Setiawan.
Maka, terjadilah insiden itu. Dua puluh delapan pria melepas baju di
kantor Sinode untuk menarikan
cakalele di depan Presiden. Mereka melompat-lompat dan mengacungkan
senjata kayu. Baru 10 menit
kemudian, Presiden, para menteri, undangan, dan aparat keamanan menyadari
ada yang tak beres.
Tarian itu ternyata tak masuk daftar acara. Apalagi para penari mencoba
membentangkan bendera
Republik Maluku Selatan (RMS)-kain biru, putih, hijau, merah yang kerap
disebut Benang Raja.
Guntur Gatot dan anak buahnya plus Pasukan Pengamanan Presiden menggiring
mereka ke luar
lapangan. Detasemen Khusus 88 Antiteror kemudian menangkap para penari itu
di luar lapangan. Polisi
menyita bendera RMS dan selebaran berisi tuntutan penarikan TNI dan Polri
dari Maluku.
l l l
TARIAN cakalele di Ambon itu membuat pejabat keamanan di Jakarta saling
tuding. Kantor Kementerian
Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menurunkan tim investigasi ke
Ambon, Senin pekan lalu.
Mereka terdiri dari sekretaris kementerian Letnan Jenderal Agustadi
Sasongko; Asisten Operasional
Kepala Staf Umum TNI Mayor Jenderal Bambang Darmono, dan Deputi
Kementerian Bidang Pertahanan
Negara Brigjen R. Simbolon.
Tim investigasi, menurut Agustadi, menyimpulkan adanya koordinasi yang
buruk antara bagian acara
dan bagian pengamanan. Pasalnya, "Tarian cakalele tidak ada dalam daftar
acara tapi bisa masuk," kata
mantan Panglima Kodam Jaya itu. Menurut dia, aparat terkecoh karena
pemimpin penari itu mengenakan
tanda pengenal resmi dari panitia.
Namun kurangnya koordinasi itu agak aneh. Kunjungan Presiden ke suatu
daerah-apalagi di wilayah
yang dianggap rawan seperti Ambon-pasti disiapkan jauh-jauh hari. Sebelum
Presiden tiba, paling tidak
ada dua tim pendahulu yang dikirim untuk menyiapkan berbagai hal, terutama
masalah pengamanan.
Abdullah Mahmud Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara,
menuturkan tim pendahulu
pertama biasanya terdiri atas sekretaris militer, kepala protokoler
istana, dan komandan pasukan
pengamanan presiden. "Sekretaris militer menjadi koordinatornya," katanya.
Tim pendahulu itu membawa skenario yang telah disusun di Jakarta. Skenario
itu lalu diperbaiki
berdasarkan hasil peninjauan pertama. Tim pendahulu kedua tiba beberapa
hari sebelum kedatangan
Presiden. Selain tim pendahulu itu, menurut Hendropriyono, petugas dari
Badan Intelijen Negara juga
dikirim secara terpisah.
Seorang perwira yang pernah berpengalaman mengamankan presiden menuturkan,
menjelang
kedatangan kepala negara, panitia menggelar gladi kotor dan gladi bersih.
Dua gladi itu melibatkan
semua pengisi acara dan petugas keamanan.
Di situlah mereka mengetahui detail acara demi acara, rute yang akan
dilalui presiden, tempat para
pengisi acara berganti pakaian, juga petugas di setiap pos penjagaan.
"Pada hari H, para petugas itu
harus berada di tempat sesuai dengan saat gladi bersih," katanya. "Tidak
boleh ada yang berpindah."
Pada hari H, penjagaan lebih diketatkan. Semua barang yang hendak dibawa
masuk lokasi acara harus
diperiksa. Untuk mencegah kemungkinan buruk, anggota Komando Wanita
Angkatan Darat (Kowad) atau
polisi wanita (polwan) bahkan ditugasi menjaga tempat perempuan berganti
pakaian.
Sebagian dari tentara menanggalkan baju seragamnya. Mereka bersalin rupa
menjadi warga biasa. Ada
yang disiapkan untuk ikut mengelu-elukan presiden. "Kadang-kadang, petugas
ikut merekayasa agar lalu
lintas menuju lokasi acara presiden menjadi macet. Tujuannya agar gerak
rombongan demonstran
terhambat sehingga tidak bisa mendekati presiden," katanya.
Persiapan semacam itu bukannya tak dilakukan saat Presiden Yudhoyono
berkunjung ke Ambon.
Menurut Panglima Kodam XVI/Pattimura, Mayor Jenderal Sudaimady Subandi,
persiapan sudah
dilakukan sejak awal Mei lalu. Bersama Kepala Polda, ia pun berkoordinasi
dengan Menteri Sekretaris
Negara Hatta Rajasa di Jakarta, sepekan sebelum kunjungan Presiden (lihat
Parang Kayu dari Pintu
yang Lain).
Dalam rapat itu, menurut Janzi Sofyan, staf khusus Kepala Badan Intelijen
Negara, lembaganya memberi
sinyal adanya tiga hal yang harus diwaspadai selama kunjungan Yudhoyono.
"Yaitu aksi pengibaran
bendera RMS, demonstrasi pengungsi korban konflik, dan aksi aktivis
lingkungan hidup," katanya.
Presiden pun mengakui adanya peringatan dari para pembantunya beberapa
hari sebelum berkunjung
ke Ambon. "Atas informasi itu, saya meminta acara ini dipersiapkan
baik-baik agar jangan ada yang
mengganggu," katanya, beberapa saat setelah para penari cakalele digiring
ke luar lapangan.
Dengan persiapan yang gegap-gempita itu, kemungkinan buruknya koordinasi
sebenarnya bisa
dikecilkan. Usman Hamid, Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Tindak
Kekerasan (Kontras),
mengungkapkan kemungkinan lain: potensi kekacauan itu sudah diketahui
sebelumnya tapi dibiarkan
dengan maksud tertentu. Ada kabar, seorang perwira dari korps polisi
militer sengaja membiarkan para
penari masuk. Tapi informasi itu dibantah Letjen Agustadi. "Jangan
berburuk sangka," katanya.
l l l
MASA jaya RMS terjadi pada pertengahan 1970-an. Di Belanda, mereka
melakukan beberapa aksi. Di
antaranya pada 4 Desember, ketika sejumlah anggota kelompok itu menyerbu
kedutaan Indonesia di Den
Haag. Seorang pegawai konsulat tewas dalam insiden itu (lihat Naik-Turun
Benang Raja).
Sejak penyerangan itu, pemerintah Belanda mengizinkan kantor diplomatik
Indonesia dijaga prajurit
Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Padahal, lazimnya aparat lokallah yang
bertanggung jawab atas
keamanan misi diplomatik negara asing. "Dulu anggota Kopassus di sini
sampai 15 orang, tapi kini
tinggal empat," kata Mulya Wirana, konsuler masalah politik kedutaan RI di
Belanda.
Kini aktivitas RMS di Belanda tak lagi terdengar meski di sana bermukim
sekitar 45 ribu orang Maluku.
Baru setelah aksi penari cakalele, mereka muncul lagi. Pada Rabu pekan
lalu, sebagian dari mereka
mendatangi kedutaan RI di Tobias Asserlaan, wilayah perkantoran diplomatik
di Den Haag.
Para aktivis RMS itu membentangkan poster di luar pagar kantor kedutaan
yang rimbun. Di antaranya
bertulisan tuduhan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran
hak asasi manusia.
Spanduk lain berbunyi: "Kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang paling
fundamental".
Di luar itu, simpatisan RMS di Belanda tak banyak lagi: jumlahnya bisa
dihitung dengan jari, beberapa di
antaranya bahkan sudah lanjut usia.
Budi Setyarso, Faisal Asegaaf, Mochtar Touwe (Ambon), Kusmayani Rini
(Brussel)
---
Senin, 09 Juli 2007 NASIONAL
RMS dan OPM Cemburui GAM
JAKARTA- Upaya menunjukkan eksistensi diri yang kini dilakukan
pendukung Republik Maluku
Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), merupakan bentuk
kecemburuan terhadap sikap
pemerintah yang memperlakukan mereka berbeda dengan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM).
Demikian dikatakan analis intelijen Dr Wawan Hari Purwanto SH
menjawab Suara Merdeka, belum
lama ini. ''Yang jelas RMS dan GAM menginginkan perlakuan yang diberikan
kepada GAM juga mereka
rasakan. Soalnya pemerintah sangat mengakomodasi GAM sampai ada
penandatanganan MoU di
Helsinki.''
Pemerintah, kata dia, jangan sampai meladeni permintaan RMS dan OPM,
karena level mereka
berbeda. Cukup Pemda Maluku dan Papua yang diberi otonomi khusus yang
menyelesaikannya.
''Penduduk Papua kan hanya 1,5 juta-an dan yang ikut OPM sangat sedikit
sekali. Begitu juga RMS.
Janganlah diperlakukan seakan mereka itu besar,'' ujarnya.
Wawan mengatakan, munculnya gerakan separatis karena adanya aspirasi
yang tersumbat atau
tidak sampai ke pemerintah pusat. Juga ketidakadilan di bidang ekonomi dan
pembangunan. Oleh
karenanya perlu dibuat katup pengaman sosial dan ini tugas Depdagri.
Selain itu, perlu dibuat counter
yang sistematis dari Deplu untuk menghadapi gembar-gembor OPM dan RMS di
luar negeri.
''Jadi jangan sampai seperti saat kita menghadapi Ramos Horta. Dia
getol teriak-teriak di luar negeri,
tapi Deplu saat itu kurang memberikan counter yang seimbang,'' tandasnya.
Wawan juga menyayangkan aparat pemerintah yang sering bersikap
'hangat-hangat tahi ayam'
dalam menyikapi RMS dan OPM. ''Ketika sudah sepi, mereka malah tidak
melakukan apa-apa. Padahal
mereka kan bisa dikatakan masuk bahaya laten. Ketika ada kejadian seperti
di Ambon, mereka baru
kaget, dan akhirnya saling menyalahkan.'' (F4-48)
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/09/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Mengatasi Separatisme di Indonesia
Oleh Tony Wardoyo
Belum usai kontroversi pengarakan bendera Republik Maluku Selatan (RMS)
dalam tarian cakalele yang
dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat kembali digoncang
pengibaran bendera
Bintang Kejora di Papua. Perkembangan ini mengisyaratkan potensi gejolak
separatisme di Indonesia
masing sangat besar. Kondisi ini memperlihatkan persoalan separatisme yang
muncul sejak 1950-an
belum juga bisa diatasi sepenuhnya hingga kini. Padahal upaya mengatasi
separatisme telah juga lama
dilakukan.
Upaya pengokohan integrasi nasional telah banyak digunakan baik bersifat
militer, persuasi bahkan
insentif. Tapi sejauh ini belum sepenuhnya berhasil. Bahkan ada
kecenderungan potensi separatisme
menjadi kian meningkat bila melihat frekuensi konflik dalam negeri. Hasil
temuan United Nations Support
Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), lembaga di bawah payung United
Nations Development
Programme (UNDP) menunjukkan, angka kematian akibat konflik sosial di
Indonesia tahun 1990 hingga
2003 mencapai 10.758 jiwa, sementara insiden yang terjadi akibat kekerasan
kolektif sebanyak 3.608
kasus.
Pemerintah hampir selalu disibukkan dengan gerakan separatisme, sehingga
Samuel Huntington pernah
berkomentar Indonesia bisa bernasib seperti Yugoslavia dan Uni Soviet
(almarhum), menjadi negara
yang pecah akibat kegagalan menjaga integrasi nasional.
Pandangan itu barangkali dilandasi kenyataan Indonesia merupakan negara
keempat terbesar di dunia
dan masyarakatnya paling plural ini selalu dihantui oleh gerakan
separatisme. Struktur masyarakat
Indonesia yang heterogenitas etnik, secara horizontal ditandai oleh
kenyataan adanya kesatuan-
kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat,
dan primordialisme. Secara
vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan
vertikal antara lapisan atas dan
bawah.
Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, sangat rasional Indonesia
selalu menghadapi
permasalahan konflik antaretnik, kesenjangan sosial, dan sulit membangun
integrasi secara tetap.
Hambatan demikian semakin nampak jelas, jika diferensiasi sosial
berdasarkan suku jatuh berhimpitan
dengan faktor lain (agama, kelas, ekonomi, dan bahasa), sehingga
sentimen-sentimen yang bersumber
dari faktor sosial yang satu cenderung berkembang saling meningkatkan
dengan sentimen-sentimen
yang bersumber dari diferensiasi sosial berdasarkan faktor yang lain.
Faktor struktur sosial yang
kompleks tumpang-tindih, menurut Peter Blau, merupakan kendala terbesar
bagi terciptanya integrasi
sosial.
Sementara itu, secara sosiologis diferensiasi sosial yang melingkupi
struktur sosial kemajemukan
masyarakat Indonesia adalah; pertama adalah diferensiasi yang disebabkan
oleh perbedaan adat
istiadat. Hal ini karena perbedaan etnik, budaya, agama, dan bahasa. Kedua
adalah diferensiasi yang
disebabkan oleh struktural. Hal ini disebabkan oleh perbedaaan kemampuan
untuk mengakses ekonomi
dan politik sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di antara etnik berbeda.
Faktor Penghambat
Dengan demikian, faktor sosiologis kultural dan struktural merupakan
penghambat penting dalam
integrasi nasional di masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia.
Sebenarnya kondisi itu bukannya
tidak dipahami oleh para pemimpin Indonesia. Mereka sebenarnya telah
memberikan perhatian terhadap
upaya menjembatani kesenjangan multidimensi yang terjadi di masyarakat. Di
antaranya dengan
mengakomodasi aspirasi masing-masing kelompok yang berbeda ini, terutama
di daerah yang memiliki
potensi mengalami disintegrasi seperti Papua dan Aceh, dengan memberi
otonomi khusus.
Sebagian upaya sebenarnya sudah lumayan berhasil. Tetapi kemudian mencuat
menjadi gejolak ke
permukaan karena faktor kekuatan asing. Di Papua fakta peran Amerika
Serikat dalam mendorong
ketidakstabilan provinsi itu hampir tak bisa ditutupi, yang secara terbuka
melakukan intervensi seperti
kunjungan anggota Kongres AS pertengahan Juli ini yang mengungkit masalah
Papua. AS jelas memiliki
kepentingan agar bisa mengeruk kekayaan Papua. Demikian pula dalam kasus
bendera RMS baru-baru
ini di Ambon, faktor kekuatan asing atau Belanda banyak disebut terlibat.
Dengan persoalan seperti itu maka lengkap sudah kompleksitas ancaman
disintegrasi nasional di
Indonesia. Ini bukan berarti kemudian tidak bisa dipecahkan sama sekali.
Upaya mengatasinya, menurut
Weiner, memerlukan kebijakan yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan
masyarakat kepada satu
negara nasional. Integrasi adalah proses sosiologis yang tidak bisa
dilakukan dan ditempuh dalam waktu
singkat. Hal ini memerlukan proses pembudayaan dan konsensus sosial
politik diantara suku bangsa
(etnik) di Indonesia. Kalau kita menggunakan pendekatan konflik
sebagaimana diilustrasikan oleh Lewis
C Coser dan George Simell, maka kerangka masyarakat yang akan kita
dapatkan adalah integrasi yang
selalu berada dalam bayang-ba- yang konflik antaretnik berkepanjangan.
Kalau kita mengikuti pandangan penganut fungsional struktural dari Auguste
Comte, melalui Durkheim
sampai dengan Parsons, maka yang akan menjadi faktor mengintegrasikan
masyarakat Indonesia
tentulah sebuah nilai umum tentang kesepakatan bersama antarmasyarakat.
Nilai-nilai umum tertentu yang disepakati secara bersama itu tidak hanya
disepakati oleh sebagian besar
orang (etnik), namun harus dihayati melalui proses sosialisasi,
akulturasi, asimilasi, dan enkulturasi.
Proses ini pernah dibuktikan oleh kesepakatan bersama dalam Sumpah Pemuda
yang menghasilkan
nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik.
Mengikuti pemikiran R William
Liddle, konsensus nasional yang mengintegrasikan masyarakat yang
pluralistik pada hakekatnya
mempunyai dua tingkatan sebagai prasyarat bagi tumbuhnya suatu integrasi
nasional yang tangguh.
Pertama, sebagian besar anggota suku bangsa bersepakat tentang batas-batas
teritorial dari negara
sebagai suatu kehidupan politik dalam mana mereka sebagai warganya. Kedua,
apabila sebagian besar
anggota masyarakatnya bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan
aturan-aturan dari proses
politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara yang
bersangkutan.
Integrasi Nasional
Dalam konteks Indonesia, maka proses integrasi nasional haruslah berjalan
alamiah, sesuai dengan
keanekaragaman budayanya dan harus lepas dari hegemoni dan dominasi peran
politik etnik tertentu.
Proses integrasi harus melalui fase-fase sosial dan politik. Mengikuti
alur pemikiran Ogburn dan Nimkof
(penganut fungsionalisme struktural) bahwa integrasi merupakan sebuah
proses : akomodasi-kerja sama
-koordinasi-asimilasi.
Kendati aspek persuasif dan konsensus harus tetap dikedepankan menjaga
integrasi nasional, bukan
berarti mengabaikan daya koersi negara. Sebab salah satu cara untuk
mengintegrasikan masyarakat
agar menyatu dengan negara bangsa adalah dengan cara tetap menjaga
kekuatan koersif untuk
mengatasi separatisme, karena dalam angkatan bersenjata yang kuat
membuatnya menjadi lebih
berwibawa. Pendekatan ini bisa mendorong kekuatan asing segan
mengacak-ngacak kedaulatan
Indonesia dengan isu separatisme.
Padahal sebagaimana yang telah dipaparkan, faktor kekuatan asing dalam
masalah separatisme di
Indonesia cukup besar. Untuk mengatasinya dibutuhkan upaya diplomasi yang
canggih. Setidaknya
dalam masalah ini perlu belajar dari kasus Aceh. Sejak 12 Mei 2000,
tatkala Pemerintah Indonesia
menerima tawaran dari suatu organisasi kemanusiaan, Henry Dunant Center di
Bavoir, Swiss, yang
tujuan utamanya adalah untuk menciptakan rasa saling percaya ke arah
terciptanya suatu penyelesaian
damai konflik di Aceh.
Pemerintah RI berupaya terus dengan menandatangani Persetujuan Penghentian
Permusuhan (COHA)
hingga penandatanganan MoU antara GAM dan Pemerintah Indonesia pada 15
Agustus 2005 di
Helsinski. Kesepakatan itu ternyata bermakna penting bagi peredaan
ketegangan di Aceh yang telah
berlangsung 30 tahun.
Kendati begitu bukan berarti mendorong internasionalisasi masalah dalam
negeri, yang bukan saja dapat
merugikan kepentingan nasional tetapi juga bisa membuat masalahnya menjadi
kompleks, dan
menimbulkan implikasi yang luas baik dari segi politik maupun hukum
internasional. Oleh karena itu,
penggunaan saluran internasional di sini lebih dimaksudkan membuat faktor
internasional yang semula
berpihak ke separatis beralih menentang separatisme di Indonesia.
Dengan pendekatan aspek domestik dan internasional dalam menghadapi isu
separatisme, nampaknya
Indonesia ke depan akan semakin kukuh dan kuat.
Penulis adalah alumnus Universitas Johanesburg Mainz Jerman dan anggota
Komisi II DPR-RI dari
pemilihan Papua.
Last modified: 9/7/07
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/09/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Pembentangan Bintang Kejora
Panitia Konferensi Dipanggil Polisi
[JAYAPURA] Kepolisian Daerah (Polda) Papua mulai menyidik kasus
pembentangan bendera Bintang
Kejora (2/7) dalam Konferensi Musyawarah Besar Masyarakat Adat di GOR
Cenderawasih Jayapura.
Mereka yang diperiksa, Senin (9/7) pukul 10.30 WIT adalah Ketua II Dewan
Adat Papua (DAP) Sayid
Fadhal Alhamid, Willem Bonay yang saat konferensi sebagai pimpinan sidang
dan anggota panitia, Piet
Mansawan.
Kuasa Hukum yang mendampingi mereka bertiga adalah Paskalis Letsoin SH
dari LBH Papua, Latifa
Anum Siregar dari Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP), dan Piter Ell dari
Kontras.
Ditemui di sela-sela pemeriksaan Paskalis Letsoin kepada SP, mengungkapkan
mereka dipanggil
sebagai panitia kegiatan konferensi. "Mereka diperiksa sebagai saksi
kegiatan tersebut," ujarnya.
Saat disinggung apa ada kaitannya dengan pembentangan bendera Bintang
Kejora? "Ya, namun kita
lihat saja nanti," ujarnya singkat.
Sebelumnya, delapan panitia Konferensi Musyawarah Besar Masyarakat Adat
Papua, seusai melakukan
kegiatan yang berlangsung 2-6 Juli, Sabtu (7/7) pukul 10.45 WIB memenuhi
pemanggilan polisi.
Mereka adalah Asmira, Astrid Rumbondi, Leonard Imbiri, Yakob Kasimat,
Willem Rumaseb, Alfrida
Faidiban, Forkorus Yoboisembut. Sedangkan yang diluar panitia, Thaha Al
Hamid untuk dimintai
keterangannya. Tiga orang yang tidak memenuhi panggilan yakni Willy
Mandowen, Tom Beanal,
Benyamin Yeresetouw. [ROB/M-11]
Last modified: 9/7/07
---
Pacific Post, Senin, 9 Juli 2007 (Jayapura)
Menilik Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Papua
Oleh : G. Muabuay
Dalam kunjungannya di Jakarta akhir pekan lalu Anggota Kongres Amerika
Serikat (AS) asal Kepulauan
Samoa yang bergugusan di Mikronesia Island itu, usai bertemu Presiden SBY,
mengatakan "lega melihat
komitmen SBY memperhatikan kondisi ekonomi serta kehidupan sosial rakyat
Papua. Selain itu, SBY
juga bertemu dengan tiga anggota Kongres AS, yakni David Drier dari
California, James Moran dari
Virginia, dan Donald Payne dari New Jersey.
Hasil simak-an berita-berita mass media nasional menyimpulkan, Kongresman
AS yang pernah pada
masa kecilnya tinggal di negara tentangga Papua New Guinea dan getol
menyuarakan masalah Papua
ini, rupanya telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Presiden SBY
dan anggota kabinet
Indonesia Bersatunya disertai tokoh-tokoh Papua seperti Gubernur Bass
Suebu, Gubernur Bram Ataruri,
Freddy Numberi, Yorris Raweyai, dan Willy Mandowen. Faleomavaega juga
sempat bertemu dengan
Komisi I DPR-RI, Rabu (4/7). Usai pertemuan itu, salah satu anggota Komisi
I DPR-RI dari Fraksi PDI
Perjuangan, Andreas Pareira, mengatakan bahwa persepsi AS tentang Papua
kini telah banyak berubah.
Kunjungan anggota Kongres AS ke Jakarta dalam zone politik hubungan luar
negeri untuk peningkatan
citra RI di mata AS ini diarahkan dengan menjelaskan soal peningkatan dan
pemberdayaan ekonomi bagi
perwujudan kesejahteraan sosial Rakyat di Provinsi tertimur nusantara ini.
Persepsi AS terhadap Papua
melalui ke empat anggota Kongres AS ini sempat diubah oleh kemampuan
komunikasi politik dan
persuasi politik pemerintahan SBY dan kalangan parlemen RI dalam kunjungan
singkat tersebut. Ini
menunjukkan keterhubungan kecerdasan politik dari Presiden SBY dan Komisi
I DPRI yang kompak,
terbuka, dan sangat-sangat berani untuk mengundang ketokohan orang yang
disegani dari kalangan
dalam sistem parlementer negara super power AS. Dimana maksud dan tujuan
digelarnya pertemuan ini
untuk membangun komunikasi dengan Kongres AS melalui pertemuan pisik dan
berbicara dari hati ke
hati. Hal ini juga menunjukkan prestasi politik presiden SBY dan Komisi I
DPR-RI dalam misi membangun
hubungan luar negeri. Di sela-sela isu Papua selama ini menjadi kerikil
tajam bagi Jakarta di dunia
Internasional.
Kini yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan Jakarta berhasil
mengundang para senator
Amerika itu datang ke Jakarta dan mengubah image mereka atas Papua, lantas
Presiden SBY dan
DPRI-RI sudah merasa yakin bahwa cerita seluruh isu Papua telah berakhir
di mata parlemen Amerika
Serikat?
Yang dapat menjawab pertanyaan itu adalah pemerintah Jakarta dan
pemerintah di Tanah Papua dalam
strategi mempertahankan telah berubahnya persepsi sementara AS terhadap
Papua ini. Sebab yang
namanya politik itu dapat berubah hanya dalam perhitungan detik
berdasarkan berkembanganya isu
politik dan dapat mengubah lagi persepsi yang telah dicapai sebelumnya.
Hal ini mesti didukung dengan piranti-piranti sosial ekonomi plus hak-hak
azasi manusia yang mesti lebih
kokoh dan diberdayakan bagi orang-orang Papua. Sebab semua orang sudah
tahu bahwa anggota-
anggota Kongres AS negara adidaya yang diundang ke Jakarta oleh pemerintah
dan DPR-RI itu
dikarenakan mereka selalu ribut dengan menyuarakan masalah Papua di
Amerika Serikat. Jadi dengan
diundang-datangnya empat anggota Kongres AS itu dalam pengertian politik
adalah bertujuan halus untuk
membungkam mereka agar tidak lagi mempersoalkan masalah Papua.
Nah sesuai dengan strategi itu, dimana vocalis-vocalis politik asal AS itu
dipengaruhi pikirannya oleh
Jakarta dengan sajian nyanyian-nyanyian ekonomi dan sosial bagi
kesejahteraan rakyat Papua. Maka
hak-hak ekonomi dan sosial orang-orang di Papua yang hingga kunjungan
Kongres AS ke Jakarta ini
yang terlihat masih belum maksimal di tengah masa Otonomi Khusus ini.
Mesti diimbangi dengan
perwujudan nyata program-program ekonomi sosialnya bagi kepuasan
orang-orang Papua. Walaupun
kini sudah ada program-program pemerintah daerah yang telah berjalan dan
didukung dengan gebrakan
baru Gubernur Papua untuk mulai membangun segala dimensi kebutuhan rakyat
yang dimulai dari
kampung-kampung di Tanah Papua. Tapi masih belum maksimal seperti yang
diharapkan semua pihak.
Disamping Gubernur Barnabas Suebu dengan konsep pemikiran baru yang
visioning dan konstruktif ini
pun masih perlu didukung oleh kapasitas kinerja aparaturnya yang handal
dan cepat tanggap di segala
level sehingga dalam kepemimpinan lima tahunannya akan mulai terlihat
orang Papua itu merasa
sejahtera secara ekonomi dan sosialnya.
Sebab masih banyak orang Papua yang secara porsi hak-hak ekonomi
tergeserkan tanpa bisa mampu
bersaing dengan orang-orang dari luar Papua. Sebagai contoh paling
sederhana adalah berdagang hasil
bumi dan berwiraswasta pun orang Papua masih tersisih. Coba lihat di
pasar-pasar umum di seluruh
Tanah Papua. Orang Papua masih terpinggirkan di luar los-los Pasar. Salah
satu contoh fakta
peminggiran hak-hak ekonomi orang pribumi Papua misalnya di Pasar Swadaya
di pusat kota Timika
Kabupaten Mimika. Setiap harinya mama-mama asli Papua ini berjualan di
atas tanah dan ruas jalan
aspal dimana kendaraan hilir mudik hanya beberapa centimeter saja dari
ban-ban kendaraan roda dua
dan empat di sisi barat dan utara dari Pasar Swadaya Timika. Mama-mama
Papua di pertigaan dan
perempatan jalan-jalan di lokasi-lokasi Satuan Pemukiman (SP) Transmigrasi
dan beberapa lokasi di
dalam kota Timika yang juga berbarengan dengan transmigran asal luar
Papua yang berjualan di atas
tanah-tanah tanpa pasar yang memadahi.
Contoh pemadangan ini menunjukkan bahwa pemerintah di tingkat kabupaten
seperti Mimika atau pun
kabupaten lainnya di tanah Papua tidak mempunyai kepekaan sosial dan
ekonomi terhadap persoalan
ini. Melihat dengan mata luar tapi buta pandangan. Mata hati yang
berdekatan dengan perasaan hati itu
pun mati rasa. Orang-orang yang duduk di pemerintahan sebagai aparatur
negara-pelayan masyarakat
ini kebingungan dalam bekerja menetapkan program prioritas dan tidak
prioritas. Berpikir hal-hal besar
untuk isi perut sendiri dan tidak sadarkan diri terhadap
persoalan-persoalan kecil yang ada di depan
mata dan berserakan nyata di masa-masa pemerintahan mereka. Ada roh-roh
setan, roh-roh
ketidakbijaksanaan yang mengganggu jalan pikiran dan kehidupan
pemerintahan mereka. Sehingga
untuk melaksanakan wujud program pembangunan saja sulitnya bukan main.
Hingga sulit merealisasi
berbagai program bagi peningkatan hak-hak ekonomi untuk kesejahteraan
warga asli Papua.
Dalam bidang dunia usaha atau kewiraswastaan pun hingga saat Otonomi
Khusus berjalan 6 tahunan ini,
belum terdengar ada pengusaha asli Papua yang termasyur namanya sebagai
seorang pengusaha
menengah dan atas yang dibanggakan oleh pemerintah dan rakyatnya. Yang ada
hanyalah isu dimana
orang Papua tidak mampu dalam berwiraswasta. Padahal yang namanya
pemerintah, tidak perlu harus
menyerah dan mengeluh dengan kondisi persoalan pembangunan yang wajar
dihadapinya.
Untuk itu, maka penulis ingin memberikan solusi. Pertama, "jika pemerintah
ingin menghapus image
negatif atas fakta kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Papua ini, maka
dirasakan perlu adanya
campur tangan pemerintah pusat dalam pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus
dalam seluruh
dimensi di seluruh Tanah Papua. Campur tangan ini dimaksudkan terbatas
pada pengawasan secara
serius dan sungguh-sungguh dalam bentuk penerimaan laporan hasil
pembangunan dan turun lapangan
untuk cek langsung pencapaian pembangunan yang dihasilkan pemerintahan
daerah-daerah di Papua.
Sedangkan kreatifitas pelaksanaan program pembangunan adalah menjadi tugas
dan tanggungjawab
langsung pemerintahan di daerah-daerah Papua. Kedua, "dalam bidang
ekonomi dan sosial, orang-
orang Papua perlu diberi kesempatan tanpa batas dan diawasi penuh oleh
pemerintah pada seluruh
kegiatan ekonomi orang-orang Papua. Pemerintah harus menyiapkan
sarana-sarana penunjang kegiatan
ekonomi orang-orang Papua seperti membangun pasar jualan sendiri yang
memadahi dan diawasi dalam
semangat Otonomi Khusus. Pemerintah harus mampu memberikan porsi yang
lebih luas kepada orang-
orang Papua yang memiliki jiwa enterpreneurship (kewirausahaan) untuk
berusaha dan berbisnis tanpa
harus diberi persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang bukan Papua. Hal
ini perlu diproteksi
dengan berani dan berdasarkan pada tidak ada rasa kecemburuan sosial dari
berbagai pihak untuk
mengganggu misi pemerintah ini. Dengan alasan kuat bahwa perlakuan yang
demikian adalah wajar
dilakukan bagi kaum pribumi yang memiliki tanah air dimana mereka ingin
eksis untuk menjadi tuan di
atas tanahnya sendiri. Ketiga, dalam kesempatan bidang-bidang lain pun
pemerintah harus berani
mendorong setiap sektor pembangunan agar maju dengan siknifikan. Bidang
pertanian, perikanan,
pendidikan, kesehatan, pemukiman serta banyak bidang lainnya. Termasuk
pembangunan pisik dan
pembangunan sumber daya manusia Papua pun perlu terus diperhatikan,
diikuti perkembangannya dan
dipantau kemajuannya oleh pemerintah demi suatu perwujudan kemajuan bagi
orang-orang Papua di
segala lini.
Jika hal-hal ini dilakukan dengan baik, maka dapat mengobati perasaan hati
orang Papua dan dapat
membangun kembali kepercayaan politik terhadap pemerintah baik di daerah
maupun pusat. Semangat
untuk mengobati perasaan hati orang Papua di segala lini kini sedang mulai
dibangun oleh Gubernur
Barnabas Suebu yang masih perlu mendapat dukungan semua pihak. Selain itu,
jika hal-hal ini tidak
terlaksana dengan baik, maka akan sulit mengubah persepsi anggota-anggota
Kongres Amerika Serikat
itu termasuk masyarakat dunia internasional lainnya. (Penulis adalah
Pemerhati Masalah Politik, Tinggal
di Timika).
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/10/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Konkernas PWI di Papua Dibuka Malam Ini
[JAYAPURA] Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mewakili Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono
meresmikan Konferensi Kerja Nasional Persatuan Wartawan Indonesia
(Konkernas PWI) 2007 di
Jayapura, Papua, Selasa (10/7) malam.
Ketua Panitia Pelak- sana Daerah, Henok Puraro yang juga Kepala Stasiun
TVRI Papua kepada SP
mengatakan, sebelum pembukaan, Selasa pagi dilakukan pameran foto yang
bertema "Kehidupan
Masyarakat di Pedalaman Papua" di Aula Badan Informasi dan Komunikasi
Provinsi Papua.
Pada Rabu (11/7) PWI bekerja sama dengan Pemda Papua mengadakan seminar
nasional dengan tema
"Meningkatkan Peran Pers Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Papua".
Seminar dilaksanakan
sebagai wujud kepedulian pers terhadap Provinsi Papua, khususnya yang
memerlukan dukungan dan
dorongan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.
"Dalam kegiatan tersebut sejumlah menteri akan hadir untuk memaparkan
kebijakan mereka berkaitan
dengan pembangunan di Tanah Papua di antaraanya Menteri Negara PPN/ Kepala
Bappenas Paskah
Suzetta, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menkominfo Mohamad Nuh.
Ditambahkan sebagai pembanding antara lain Rektor Universitas Cenderawasih
(Uncen) Jayapura, Prof
DR B Kambuaya MBA, Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, dan Rektor
Universitas Papua (Unipa)
Manokwari, Prof Dr Ir Frans Wanggai MSc.
Dijelaskan, selain melaksanakan seminar tentang percepatan pembangunan di
Papua, juga akan dibahas
tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan wartawan dalam
melaksanakan tugasnya. [ROB/W-8]
Last modified: 10/7/07
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/11/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
TAJUK RENCANA I
Separatisme dalam NKRI
Heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata masih saja mendapat
cobaan. Keanekaragaman
suku, agama, kekayaan alam, serta latar belakang sejarah yang seharusnya
menjadi modal berharga
membangun bangsa, tetapi ternyata oleh sekelompok orang dijadikan alasan
untuk memisahkan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selama dua pekan terakhir terjadi tiga peristiwa yang menghebohkan.
Peristiwa pertama, keberhasilan
sekelompok penari cakalele mempertontonkan bendera Benang Raja di hadapan
Presiden Yudhoyono
saat memperingati Hari Keluarga Nasional di Ambon, Maluku. Kejadian itu
merupakan tamparan bagi
pemerintah, terutama aparat keamanan, karena tidak sanggup mencegah
tindakan para simpatisan
Republik Maluku Selatan (RMS) menghina Presiden Republik Indonesia. Kasus
itu sedang ditangani Polri
dan sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai
berbuat makar.
Peristiwa kedua adalah pembentangan bendera Bintang Kejora, yang menjadi
simbol perjuangan
Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat berlangsung Konferensi Besar
Masyarakat Adat Papua, pekan
lalu. Kasus ini pun sedang ditangani aparat keamanan.
Kemudian, peristiwa ketiga adalah deklarasi partai lokal di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Partai itu diberi nama Partai GAM. Menurut para pendiri partai itu, GAM
hanyalah sebuah nama, bukan
kependekan dari Gerakan Aceh Merdeka. Namun, lambang partai tersebut sama
persis dengan bendera
kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Salah satu figur yang
menonjol dari partai itu adalah
mantan Panglima GAM, Muzakkir Manaf.
Meskipun partai lokal itu belum dianggap sah karena sampai saat ini Kantor
Wilayah Departemen Hukum
dan HAM Provinsi NAD belum melakukan verifikasi sesuai peraturan
perundangan, penggunaan simbol-
simbol kelompok separatis tetap saja meresahkan. Trauma atas lepasnya
Provinsi Timor-Timur dari
Indonesia masih tetap ada dan semangat menjaga keutuhan NKRI kembali
bergelora.
Kita berharap bibit-bibit separatisme yang ditebar sekelompok orang,
seperti di Maluku, Papua, Aceh,
dan mungkin di wilayah lainnya, harus segera dibasmi. Toleransi yang
diberikan pemerintah dan aparat
keamanan terhadap mereka, justru bisa menjadi bumerang di kemudian hari.
Sejarah panjang
perjuangan sebuah wilayah untuk merdeka, seperti halnya Aceh, tentu tidak
akan hilang begitu saja.
Romantisme masa lalu selalu coba dibangkitkan dan hal itulah yang harus
diwaspadai.
Bagi kita, NKRI bersifat final. Dengan demikian, segala daya-upaya yang
dilakukan sekelompok orang
untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia merupakan tindakan makar dan
otomatis harus
diberantas. Tak ada toleransi bagi pelaku makar!
Reaksi Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Wakil
Presiden, sejumlah anggota
DPR, dan juga Gubernur Lemhannas, yang pada intinya menolak pembentukan
Partai GAM, merupakan
bukti bahwa kita tidak ingin Aceh lepas dari Indonesia. Demikian juga
dengan Maluku dan Papua.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi
NAD menyatakan Partai
GAM tidak sah dan apabila aktivis partai tersebut tetap nekat menggelar
berbagai ke- giatan, maka polisi
tidak perlu ragu-ragu menangkap mereka, seperti yang dilakukan terhadap
pendukung RMS dan OPM.
Sekali lagi, NKRI bersifat final dan setiap bibit separatisme harus segera
dimusnahkan, walau sekecil apa
pun! Tindakan tegas aparat pemerintah dan aparat keamanan sangat
dibutuhkan untuk menjaga keutuhan
negeri ini. Kita tidak ingin sejengkal tanah pun lepas, seperti yang
pernah terjadi pada Timor-Timur.
Last modified: 10/7/07
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1609&ses=
12 Juli 2007 01:50:52
Umat Beragama Diminta Tidak Terprovokasi
Terhadap Hasutan yang Dapat Mengganggu Persatuan dan Kesatuan Bangsa
BIAK - Dalam menghadapi situasi hidup yang akhir-akhir ini penuh
gangguan dan tantangan, umat
beragama di Provinsi Papua diminta untuk tidak terpengaruh dan terhasut
oleh berbagai provokasi yang
dapat mengganggu stabilitas, persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini
dikemukakan Gubernur Papua
Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Biak
Numfor Adrianus Kafiar,
SE saat membuka kegiatan Utsawa Dharma gita ke-IV tingkat Provinsi Papua,
Rabu (11/7) di Aula Vihara
Buddha Dharma Biak.
Agar tidak mudah terhasut dan terpengaruh oleh provokasi dari
oknum-oknum yang tidak
bertanggungjawab, gubernur meminta agar masyarakat lebih aktif lagi
mengikuti kegiatan keagamaan
untuk memberikan kekuatan iman, kesabaran dan tawakkal seperti kegiatan
Utsawa Dharma Gita yang
dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor."Dengan pelaksanaan kegiatan
keagamaan seperti Utsawa
Dharma Gita ini, kita tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh berbagai
provokasi,"kata gubernur.
Mengenai pembangunan bidang keagamaan, sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otsus, Pemprov.Papua kata gubernur telah bertekad untuk memberikan
perhatian khusus pada
bidang keagamaan.Perhatian tersebut antara lain dengan memberikan jaminan
kebebasan, membina
kerukunan dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah
sesaui dengan agama dan
kepercayaan yang dianut.
Disampingi itu, setiap penduduk di Provinsi Papua memilik hak dan
kebebasan untuk memeluk
agama dan kepercayaannya masing-masing, serta berkewajiban menghormati
nilai-nilai agama,
memelihara kerukunan antar umat beragama, mencegah upaya memecah belah
dalam masyarakat di
Provinsi Papua.
Direktur Urusan Agama Hindu Departemen Agama RI, I GAK Sutayasa yang
turut hadir dalam
pembukaan Utsawa Dharma Gita meminta agar nilai-nilai suci dari setiap
agama dan kepercayaan yang
dianut hendaknya tidak hanya dimengerti, tetapi dapat diamalkan dalam
kehidupan sehari-hari.
Untuk itu Sutayasa meminta agar umat Hindu yang ada di Provinsi
Papua hendaknya dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah."Dimanapun umat Hindu
berada diharapkan
memberikan peran aktifnya dalam mendukung dan mensukseskan
pembangunan,"ungkapnya.
Sementara itu Ketua Panitia IUtsawa Dharma Gita ke-IV I Rai Ngardita
secara terpisah mengatakan
kegiatan Utsawa Dharma yang dilaksanakan di Biak rencananya akan
berlangsung dua hari. Selama dua
hari kegiatan, ada beberapa nomor yang akan diperlombakan antara lain
pembacaan Floka remaja
putra/putri, pembacaan Palawakiar, lomba Dharma Wacana dan cerdas cermat.
" Kegiatan ini merupakan seleksi atau Utsawa untuk mengikuti
kegiatan tingkat nasional tahun 2008
yang akan berlangsung di Kendari.Utsawa tingkat provinsi ini diikuti
peserta dari Kota Jayapura,
Kabupaten Jayapura, Nabire dan Biak sebagai tuan rumah,"tambahnya.(nat)
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/11/banyak-wn-papua-nugini-berladang-di-wilayah-perbatasan-papua/
Ekonomi & Bisnis
11/07/07 20:43
Banyak WN Papua Nugini Berladang di Wilayah Perbatasan Papua
Jayapura (ANTARA News) - Warga Negara Papua Nugini (PNG) yang tinggal di
perbatasan wilayah RI
(Papua-Indonesia) - PNG banyak berladang di wilayah RI (Papua-Indonesia),
dan berbelanja untuk
kebutuhan sehari-hari.
Penjagaan di pos pengamanan lintas batas kedua negara itu tidak begitu
ketat terhadap mereka,
terutama warga negara PNG yang berladang di wilayah (tanah
Papua-Indonesia), demikian wartawan
ANTARA News melaporkan ketika mengikuti kunjungan rombongan peserta
Konferensi Kerja Nasional
(Konkernas) di lintas batas tersebut, berjarak 80 km dari Kota Jayapura,
kemarin.
Menurut sejumlah warga Desa Skow di lintas batas Provinsi Papua, warga
negara Papua Nugini
berkebun di wilayah tanah Papua-Indonesia tidak ada masalah, karena mereka
juga disiplin waktu
dengan batas waktu yang ditetapkan pukul 16:00 WIT sudah kembali ke asal.
Mereka mendapat izin berkebun di wilayah Papua itu, menurut warga setempat
sebab ladang yang
digarap mereka merupakan tanah ulayat (tanah adat). Jadi tidak ada masalah.
Menyinggung memanasnya suhu politik terkait pengibaran bendera OPM ketika
pagelaran adat di
Jayapura pekan lalu, warga setempat mengakui tidak akan terprovokasi soal
itu, sebab masalah itu terlalu
dibesar-besarkan.
"Bapak lihat saja pengamanan di pos penjagaan di perbatasan itu
biasa-biasa saja, tidak ada yang
berlebihan atau sampai ada warga yang meminta suaka politik ke Papua
Nugini," ungkap warga
setempat.
Sekitar 250 peserta anggota PWI dari seluruh Indonesia serta Ibu-ibu
Ikatan Keluarga Wartawan
Indonesia (IKWI) yang berkunjung ke perbatasan itu "menyerbu" membeli topi
merek "Papua Newguini"
dengan harga senilai Rp50.000 untuk kenang-kenangan.(*)
Copyright © 2007 ANTARA
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/10/pemerintah-tidak-akan-represif-tangani-gerakan-separatis/
Nasional
10/07/07 22:30
Pemerintah Tidak Akan Represif Tangani Gerakan Separatis
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tidak akan melakukan tindakan represif
untuk menindak gerakan
separatis yang belakangan kembali muncul di Maluku, Papua, dan Nanggroe
Aceh Darussalam (NAD).
"Untuk menindak kasus-kasus beberapa waktu lalu di Ambon, Papua dan Aceh
perlu dilakukan tindakan
tegas dan terukur, namun tetap merefleksikan pendekatan 'rule of law',
bukan tindakan represif, " kata
Menko Polhukam Widodo AS usai rapat terbatas dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Istana
Negara Jakarta, Selasa malam.
Dijelaskannya, untuk mengatasi gerakan separatis di daerah-daerah tersebut
diharapkan aparat terkait
mengedepankan pendekatan hukum.
Pendekatan ini, lanjutnya, dibutuhkan untuk menjaga kondisi keamanan
nasional tetap aman, tertib, dan
stabil sehingga mendukung pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Terkait rencana pendirian partai lokal di NAD yang menggunakan atribut
Gerakan Aceh Merdeka (GAM),
Widodo mengatakan hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan damai di
Helsinki dan melanggar UU Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan pemerintahan yang
sah harus memlihara
kondisi perdamaian di NAD.
Widodo juga menambahkan, penerapan UU tersebut harus diterjemahkan dalam
pemberian perizinan
pendirian partai beratribut GAM tersebut.
Terkait insiden RMS (tarian liar-Red) di Ambon beberapa waktu lalu,
Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto
mengatakan pengembangan penyidikan masih dilalukan dengan memperluas
pencarian tokoh dan
pendukung RMS, baik yang berada di Maluku maupun di wilayah lain.
Turut hadir dalam jumpa pers itu, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto,
Kepala BIN Syamsir Siregar,
KSAD Jenderal Djoko Santoso, KSAL Laksamana Slamet Subiyanto, dan KSAU
Marsekal TNI Herman
Prayitno.
Rapat terbatas ini digelar secara mendadak dan tidak terjadwalkan
sebelumnya dalam agenda Presiden
pada Selasa ini.
Rapat itu dilakukan segera setelah presiden tiba di Jakarta setelah
kunjungan kerja ke Pontianak sejak
Senin (9/7).(*)
Copyright © 2007 ANTARA
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/10/dewan-presidium-masyarakat-papua-indonesia-siapkan-kongres/
Nasional
10/07/07 06:33
Dewan Presidium Masyarakat Papua Indonesia Siapkan Kongres
Jayapura (ANTARA News) - Dewan Presidium Masyarakat Papua Indonesia
(DPMPI) mulai melakukan
berbagai persiapan dalam rangka pelaksanaan kongres pertama yang menurut
rencana digelar Agustus
mendatang guna memperkuat visi perjuangan dalam mempertahankan tanah Papua
dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu disampaikan salah seorang deklarator DPMPI, Heemskercke Bonay di
Jayapura, Selasa
sehubungan dengan dimulainya persiapan penyelenggaraan kongres pertama
perkumpulan ini yang
merupakan wadah berkumpulnya para mantan pejuang dan anak-anak mantan
pejuang keutuhan NKRI di
tanah Papua.
"Dewan Presidium Masyarakat Papua Indonesia telah berencana menggelar
kongres pertama setelah
dibentuk setahun yang lalu bertempat di gedung Bank Papua, Jayapura.
Berbagai persiapan mulai
dilakukan, seperti pembentukan panitia kongres, persidangan, peserta
kongres dan sebagainya,"
katanya.
Kongres pertama ini, lanjut putri sulung mantan gubernur pertama Irian
Barat (kini Papua), Eliezer Yan
Bonay itu, selain untuk memperteguh visi perjuangan DPMPI yakni
mempertahankan Papua dalam
bingkai NKRI juga ingin menyatakan diri kepada seluruh rakyat Indonesia
dari Sabang sampai Merauke
dan dari Sangir hingga Rote Ndao bahwa para mantan pejuang keutuhan NKRI
masih ada di tanah
Papua.
Kongres ini pun merupakan momentum berharga bagi penerusan dan pelestarian
semangat juang
keutuhan Papua dalam bingkai NKRI kepada generasi muda khususnya para anak
cucu mantan pejuang
NKRI.
Heems menjelaskan, semua anggota DPMPI, para kader dan simpatisan
organisasi ini telah bertekad
melestarikan semangat nasionalisme 1 Mei 1963 yakni kembalinya tanah Papua
(ketika itu disebut Irian
Barat) ke pangkuan ibu pertiwi Indonesia.
Penyerahan Irian Barat dari wakil UNTEA, Dr Djalal Abdoh kepada Pemerintah
RI yang diwakili Sujarwo
Condronegoro berlangsung pada 1 Mei 1963.
"Hari ini tanggal 1 Mei 1963, kita menghadapi suatu peristiwa yang sangat
penting. Ya, hari yang
bersejarah bagi kita sekalian, khususnya bagi rakyat Irian Barat dan bagi
bangsa Indonesia seluruhnya.
Betapa hebatnya perjuangan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke
yang telah diberikan untuk
mencapai saat yang penting ini," kata Condronegoro ketika berpidato pada 1
Mei 1963.
Saat yang penting ini, lanjutnya adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan
atas daerah ini kepada
pemerintah Republik Indonesia, yang berarti penyatuan kembali seluruh
daerah yang dahulu merupakan
daerah Hindia Belanda.
Penyatuan kembali seluruh daerah Hindia Belanda dalam bingkai NKRI telah
disampaikan oleh Wakil
Belanda, Dr.Van Royen dalam sidang Dewan Keamanan PBB, 22 Desember 1948.
"Seperti yang saya terangkan semula, pertikaian bukan mengenai soal apakah
Indonesia akan menjadi
merdeka atau tidak. Semua pihak bersetuju bahwa apa yang dulu dinamakan
Hindia Belanda harus
menjadi satu negara merdeka secepat mungkin," kata Van Royen seperti
dikutip Sujarwo
Condronegoro,SH dalam pidatonya itu. (*)
Copyright © 2007 ANTARA
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/9/polisi-periksa-saksi-pembentangan-bendera-bintang-kejora/
Nasional
09/07/07 19:10
Polisi Periksa Saksi Pembentangan Bendera Bintang Kejora
Jayapura (ANTARA News) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua melalui
Direktorat Reserse dan Kriminal
(Reskrim) saat ini meminta keterangan dari 14 saksi sehubungan dengan
kasus pembentangan bendera
Bintang Kejora, pada pembukaan Konferensi Musyawarah Besar Masyarakat Adat
Papua (KMBMAP) di
GOR Cendrawasih, Jayapura pada 3 Juli lalu.
Direktur Reskrim Polda Papua, Kombes Pol Paulus Waterpauw kepada ANTARA
News di Jayapura,
Senin, mengakui, para saksi itu selain berasal dari panitia KMBMAP juga
pejabat di lingkungan Pemda
Papua dan KONI.
Para pejabat yang telah dimintai keterangannya itu, kata Kombes Waterpauw,
masing masing Sekda
Papua Drs.Tedjo Suprapto dan Kabid Hubungan Antar Lembaga Direktorat
Kesbang Drs.Didik diperiksa
sebagai saksi dan Ketua Harian KONI Hanock Mackbon sehubungan pemberian
izin menggunakan
tempat. Ketiga pejabat itu dimintai keterangan pada 6 Juli dan 7 Juli.
Sedangkan saat ini penyidik sedang meminta keterangan dari ketiga orang
panitia yakni Fadel Al Hamid,
Ketua II Dewan Adat Papua (DAP) Willem Bonay yang saat konferensi sebagai
pimpinan sidang dan
Piet Mansawan.
Ketika ditanya kapan pemeriksaan terhadap para penari dari grup Sampari
dari Manokwari, Provinsi
Papua Barat, yang dalam tariannya kemudian membentangkan bendera Bintang
Kejora, Dir Reskrim
Polda Papua itu mengatakan, hingga saat ini belum ada jadwal untuk
memanggil dan memintai
keterangan dari mereka.
"Hingga saat ini belum ada jadwal untuk memanggil dan memeriksa mereka,"
tegas Kombes Waterpauw.
(*)
Copyright © 2007 ANTARA
---
http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0707/09/nas21.htm
Nasional
Senin, 09 Juli 2007 : 18.06 WIB
Pilkada DKI Jakarta
Warga Papua Dukung Adang-Dani
Jakarta, CyberNews. Menjelang hari H Pemilihan Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, dukungan
kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Adang
Daradjatun dan Dani Anwar
yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera terus berdatangan.Kali ini
berasal dari masyarakat Papua
yang tinggal dan bekerja di Jakarta.
"Beberapa waktu lalu saya menerima perwakilan masyarakat Papua di DKI
Jakarta," ungkap Dani Anwar
dalam pernyataan pers dikirim ke Suara Merdeka CyberNews, Senin (9/7).
Dani menjelaskan, juru
bicara warga Papua, Lorence, mengatakan masyarakat Papua tersebar di lima
wilayah DKI Jakarta. Di
setiap kotamadya, lanjut dia, terdapat mess yang dihuni orang-orang Papua.
"Mess di Tanah Abang
merupakan mess yang paling besar," jelas Lorence.
Lorence mengatakan, ia dan masyarakat Papua lainnya yang tinggal di
Jakarta merasa menjadi bagian
dari warga ibukota Jakarta. "Yang membedakan kami dengan warga di Tenabang
adalah warna kulit dan
rambut. Tapi kami adalah bagian dari Tenabang. Dan Kami bangga memiliki
teman, tetangga anak
Tenabang yang akan maju sebagai cawagub di DKI Jakarta. Kami akan
mendukung sepenuhnya Abang
(Dani-Red)," tandas Lorence kepada Dani Anwar.
Lorence mengemukakan, dukungan kepada pasangan cagub dan cawagub
Adang-Dani akan
dideklarasikan secara resmi dalam waktu dekat. Kini mereka tengah
mempersiapkan acara tersebut.
Dani Anwar yang bertemu langsung dengan perwakilan masyarakat Papua merasa
terharu dengan
dukungan tersebut. Ia menyatakan terima kasih dan penghargaan yang tinggi
kepada kepada
masyarakat Papua di Jakarta, khususnya yang tinggal di sekitar Tenabang.
"Kita bertetangga dan bagi saya, Abang-abang adalah sahabat saya, saudara
saya, " kata Dani. Putra
Tenabang asli itu menambahkan, "Saya punya banyak teman di mess Papua, dan
sebagian mereka
sudah sejak lama bersama saya sewaktu di sekolah dulu," tambahnya.
( imam m djuki/cn05 )
---
http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0707/09/123824.htm
Lemhanas Usulkan Perlunya Penunjukan Dubes Asal Papua
Laporan Wartawan Kompas Sutta Dharmasaputra
JAKARTA, KOMPAS- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) meminta Dewan
Perwakilan Rakyat
untuk mempertimbangkan perlunya penunjukkan duta besar asal Papua di
negara-negara berpenduduk
suku Melanisia.
Gubernur Lemhanas Muladi menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat
dengan Komisi I DPR,
Senin (9/7). Pernyataan itu disamapikan Lemhanas menjawab pertanyaan
tertulis Dewan tentang
gerakan separatis yang berupaya terus melakukan internasionalisasi. Rapat
dipimpin Ketua Komisi I
Theo L Sambuaga.
"Penunjukan duta besar berasal dari putra daerah Papua di negara yang
berpenduduk suku Melanisia
perlu dipertimbangkan," kata Muladi.
Lemhanas berpendapat untuk menghadapi gerakan separatis yg berusaha
melakukan internasionalisasi
masalah Papua, pemerintah Indonesia harus melakukan diplomasi total,
agresif, dan berkualitas
khususnya di lingkungan negara-negara sahabat, lebih khusus lagi di
negara Asia Pasifik, baik dengan
pendekatan bilateral, regional, maupun multilateral.
Selain itu, promosi dan perlindungan HAM baik sipil, politik, maupun
ekonomi, sosial, dan budaya di
Papua pun harus dilakukan secara intensif.
Terkait dengan pendirian partai lokal, Lemhanas menekankan perlunya
pembianaan karena partai lokal
cenderung hanya didirikan eks GAM dan SIRA.
Copyright 2006 Kompas Group
---
http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0707/05/140513.htm
Kamis, 05 Juli 2007 - 14:05 wib
dok. Kompas
Separatisme Harus Ditumpas Secara Yuridis dan Persuasif
Laporan Wartawan Kompas Wisnu Dewabrata
JAKARTA, KOMPAS – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi
menyatakan
keberadaan gerakan makar seperti Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku
maupun Organisasi Papua
Merdeka (OPM) di Papua harus segera ditumpas. Akan tetapi bentuk
penumpasan tersebut harus
dilakukan bukan dalam bentuk kekerasan fisik maupun pendekatan keamanan
yang represif, melainkan
penumpasan secara hukum dan pendekatan persuasif seperti upaya mewujudkan
keadilan sosial.
Pernyataan itu disampaikan Muladi, Kamis (5/7), saat membuka seminar
Lemhannas bertema
“Transformasi Perekonomian Indonesia di Era Globalisasi untuk Peningkatan
Ketahanan dan Stabilitas
Nasional”.
“Kegiatan pengibaran bendera seperti itu bisa masuk kategori kegiatan
makar yang harus ditumpas
secara yuridis. Aparat penegak hukum bisa menggunakan pasal tentang makar
dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan keamanan dalam bentuk represif baru
diperlukan ketika
menghadapi kelompok bersenjata,” ujar Muladi.
Menurut Muladi, aturan hukum soal makar dalam KUHP, seperti tercantum di
pasal 89, sudah cukup luas
dan bahkan bisa dipakai untuk menangani aksi serupa seperti pengibaran
bendera Bintang Kejora di
Papua. Dalam ketentuan pasal tentang makar itu disebutkan, bahkan, suatu
bentuk permufakatan jahat
untuk memisahkan diri dari NKRI termasuk sudah bisa dijaring dengan KUHP.
“Sumber kekacauan di
Indonesia, yang termasuk menyebabkan kekacauan politik dan separatisme
seperti dahulu di Aceh,
Papua, atau Ambon, disebabkan belum terciptanya sila kelima Pancasila,
soal keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti pemerataan,” ujar Muladi.
Kemacetan pelaksanaan sila kelima Pancasila itu pula lah yang dinilai
Muladi menjadi sumber kekacauan
pelaksanaan empat sila yang lain, mulai dari persoalan beragama (terkait
sila pertama), persoalan hak
asasi manusia (terkait sila kedua), maupun separatisme (terkait sila ketiga).
Copyright 2006 Kompas Group
---
http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0707/10/213841.htm
Pembentangan Bintang Kejora Ekspresi Protes Rakyat Papua
Laporan Wartawan Kompas M Zaid Wahyudi
JAKARTA, KOMPAS - Pembentangan bendera bintang kejora dalam pembukaan
Konferensi Masyarakat
Adat Papua ke-2 di Jayapura 3 Juli lalu merupakan ekspresi protes
bernuansa kultural yang dilakukan
masyarakat Papua. Mereka ingin lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah atas
ketidakadilan dan kemiskinan yang masih mereka alami.
Hal tersebut diungkapkan mantan Dubes RI untuk Australia Wirjono
Sastrohandojo dalam diskusi yang
diselenggarakan Forum Papua di Jakarta, Selasa (10/7). ”Pengibaran bendera
itu bukan ekspresi
tuntutan kemerdekaan sehingga tidak perlu dikriminalisasikan,” tegasnya.
Wakil Ketua I Komisi Hak Asasi Manusia Zumrotin K Susilo mengatakan hak
sosial ekonomi budaya dan
hak sipil politik rakyat Papua masih belum terpenuhi. Kemiskinan dan
keterbelakangan masih menyelimuti
rakyat Papua meskipun dana triliunan rupiah sudah dikucurkan pemerintah
pusat untuk melaksanakan
otonomi khusus Papua. Berbagai pelanggaran HAM berat, seperti kasus Wamena
(2001) dan Wasior
(2003) juga belum ditangani pemerintah.
"Pemerintah pusat dan daerah perlu menyikapi masalah tersebut secepatnya.
Pemenuhan hak-hak
rakyat Papua akan mengurangi rasa ketidakadilan yang dirasakan rakyat
Papua," katanya.
---
http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0707/10/123816.htm
Provinsi Papua Barat Tak Pernah Rasakan Dana Otsus
Laporan Wartawan Kompas Ichwan Susanto
MANOKWARI, KOMPAS- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memberikan
perhatian khusus
terhadap pengawasan penggunaan dana otonomi khusus bagi Papua. Langkah
nyata yaitu
memerintahkan jajaran aparat untuk menelusuri kemungkinan penyelewengan
dana otsus yang bernilai
triliunan rupiah itu. Ini dilatarbelakangi kondisi di lapangan yang
menunjukkan masyarakat Papua
kurang/tidak merasakan kucuran dana otsus yang telah memasuki tahun keenam.
"Presiden dalam berbagai kesempatan kerap menyatakan memberikan perhatian
khusus kepada Papua.
Kami minta presiden memberantas koruptor-koruptor dana otsus yang selama
ini tampak terlalu
mendapatkan toleransi," ujar Jimmy Demianus Ijie, Ketua DPRD Papua Barat
menanggapi
ketidakberhasilan dana otsus mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua.
Ijie mengatakan ketegasan presiden melecut dua gubernur di Tanah Papua
untuk bertindak serupa. Ia
mengatakan kemungkinan tertinggi penyelewengan dana otsus berada pada
pemegang uang proyek.
"Dalam pertemuan dengan anggota Kongres AS Eni FH Faleomavaega di Jakarta,
dua gubernur ini
diminta berani ambil tindakan dalam mengelola dana otsus. Gubernur harus
mereformasi birokrasi agar
jangan diisi orang-orang korup yang hanya membawa kesengsaraan bagi
masyarakat Papua," ujar Ijie
yang juga Ketua DPD PDI-P Papua Barat itu.
Ia mengaku DPRD Papua Barat dalam sebulan terakhir bertindak sangat keras
dalam menjalankan fungsi
kontrolnya. Dijelaskan, pada awal pemekaran Papua Barat (dulu Irian Jaya
Barat), DPRD lebih berkutat
menegakkan eksistensi Provinsi Barat di mata nasional. Kini setelah tak
ada masalah dalam
eksistensinya, DPRD Papua Barat mulai getol menjalankan fungsi kontrol
terhadap eksekutif.
Anggota DPR Papua/DPRP, Daniel Dath, saat berkunjung di Manokwari Papua
Barat, menjelaskan
DPRP juga akan menjalankan fungsi kontrol dalam mengawasi penggunaan dana
otsus Provinsi Papua
yang diberikan ke 20 kabupaten/kota di Papua dan sembilan kabupaten/kota
di Papua Barat.
"Saya dan beberapa teman akan jalan di wilayah Papua Barat untuk melihat
apakah penerapan dana
otsus berjalan baik atau tidak," ujar dia.
Tak rasakanSementara itu, Sekertaris Daerah Papua Barat George Celcius
Auparay mengatakan
Provinsi Papua Barat sejak awal pengucuran dana otsus tak pernah
merasakannya. "Memang
kabupaten/kota di Papua Barat telah menerima dana otsus. Tapi Provinsi
Papua Barat hingga kini tak
pernah merasa sebagai orang Papua karena tak pernah menerima dana itu,"
ujarnya.
Dia memastikan Provinsi Papua Barat juga ikut mengontrol penggunaan dana
otsus oleh
kabupaten/kota.Diharapkan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang menjadi payung hukum
pelaksanaan otsus di
Papua segera direvisi agar Papua Barat hasil pemekaran Provinsi Papua
dapat diakomodir di dalamnya.
Copyright 2006 Kompas Group
---
http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0707/07/nas10.htm
Nasional
Sabtu, 07 Juli 2007 : 17.41 WIB
Presiden : Transportasi Kebutuhan Mendesak di Papua dan Irjabar
Sumsel, CyberNews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sarana
dan prasarana
transportasi di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (Irjabar) menjadi
kebutuhan masyarakat yang sangat
mendesak untuk ditingkatkan pada saat ini.
"Saya sudah beberapa kali ke sana dan memang jalur transportasi jalan
darat masih kurang, termasuk
juga pelabuhan dan bandara," kata Presiden Yudhoyono ketika berdialog
dengan para petani dan
nelayan pada Pekan Nasional (Penas) XII Petani Nelayan Indonesia (PNI)
2007, di Desa Sembawa,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu.
Akibat kurangnya sarana dan prasarana transportasi, kata Presiden, harga
barang-barang yang
dibutuhkan masyarakat setempat menjadi sangat mahal.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Negara menjawab pertanyaan Welmina Marien,
wanita petani asal
Irjabar, yang mengeluhkan sulitnya transportasi di Irjabar dan Papua,
sehingga harga barang termasuk
beras menjadi tinggi.
Menanggapi hal itu, Presiden menjelaskan pemerintah telah berkomitmen
dalam 3-5 tahun ke depan akan
meningkatkan sarana transportasi, terutama transportasi darat.
"Agar roda perekonomian, pertanian, penjualan dan pembelian bisa berjalan
baik, serta harga-harga bisa
lebih murah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Welmina Marien juga meminta pemerintah untuk
menambah jumlah
penyuluh pertanian beserta fasilitas pendukungnya.
Ia juga mengharapkan pemerintah menghidupkan kembali program pemberian
sekitar 500 ekor sapi
Banpres (Bantuan Presiden) seperti pada masa Presiden Soeharto.
Menjawab pertanyaan ini, Presiden mengatakan bahwa Deptan telah memiliki
program penambahan 10
ribu penyuluh pertanian untuk seluruh Indonesia, termasuk Irjabar, untuk
membantu meningkatkan
produktifitas petani.
Sedangkan mengenai Program Banpres, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa
sekarang ini program
itu sudah tidak ada lagi.
Tetapi, katanya, pemerintah juga tetap memiliki program lain untuk
memajukan sektor peternakan agar
lebih baik lagi.
( ant/cn09 )
---
http://www.gatra.com/2007-07-07/versi_cetak.php?id=105899
NASIONAL [ GATRA Printed Edition ]
Gus Dur: Bintang Kejora Itu Lambang Kultural
Jakarta, 7 Juli 2007 09:38
Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan, tidak menjadi
persoalan jika bendera
"Bintang Kejora" ingin dijadikan simbol kultural Papua.
"Bintang kejora bendera kultural. Kalau kita angggap sebagai bendera
politik, salah kita sendiri," kata Gus
Dur kepada pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jum`at (6/7).
Gus Dur, yang saat menjabat presiden mengabulkan permintaan masyarakat
Irian Jaya (waktu itu) untuk
menggunakan sebutan Papua, justru menuding polisi tidak berpikir mendalam
ketika melarang
pengibaran bendera "Bintang Kejora".
"Ketika polisi melarang, tidak dipikir mendalam. Sepak bola saja punya
bendera sendiri. Kita tak perlu
ngotot sesuatu yang tak benar," ujarnya.
Menurut Gus Dur, kalau pengibaran bendera itu dianggap separatis, maka
ujung-ujungnya adalah
Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menurut dia sudah tidak ada lagi.
"Kalau dianggap separatis, harus dilanjutkan apa alasannya? Ujung-ujungnya
kan OPM. Tapi sejak dua
tahun lalu (OPM) sudah tinggalkan situ (Papua --Red). Tak perlu kita
curiga pada saudara sendiri,"
katanya.
Sebelumnya, sejumlah pihak meminta agar dihindari penggunaan bendera
"Bintang Kejora" sebagai
lambang kultural Papua karena bendera itu telanjur menjadi simbol gerakan
separatis OPM.
Ketika ditanya soal diundangnya aktivis OPM oleh senat Amerika Serikat
beberapa waktu lalu, Gus Dur
juga tidak terlalu mempermasalahkannya, walau senat tidak mengundang
pemerintah Indonesia untuk
menjelaskan persoalan yang sama. "Pemerintah tidak diundang wong
pendiriannya sudah tahu," ujar Gus
Dur.
Sementara menyangkut penyusupan aktivis kelompok gerakan Republik Maluku
Selatan (RMS) pada
acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon tanggal 29
Juni 2007, Gus Dur
menyebutnya sebagai keteledoran.
"Itu keteledoran, tak perlu dibenarkan, agar tahu ada yang teledor.
Biarkan saja, tapi jangan sampai
terulang di masa depan," katanya. [EL, Ant]
---
http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0707/10/150852.htm
Wapres: Otsus di Papua Sukses Tergantung Pengelola Daerah
Laporan Wartawan Kompas Suhartono
JAKARTA, KOMPAS - Wapres Muhammad Jusuf Kalla menyatakan sukses atau
tidaknya pelaksanaan
otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua sangat tergantung kepada
pengelolaan Otsus itu sendiri oleh
Pemprov Papua.
Berbicara kepada pers usai sholat Jumat di Istana Wapres, Jakarta, Kalla
mengakui bahwa infrastruktur
di Provinsi Papua mengalami banyak kekurangan sehingga tidak mudah bagi
aparat pemerintah daerah
untuk melihat pelaksanaan otsus di provinsi tersebut.
Ditanya mengenai hasil pertemuannya dengan anggota Kongres
Amerika Serikat, Eni Faleomavaega, pagi tadi, Wapres menjawab dirinya dan
Faleomavaega berdiskusi
bagaimana menangani Provinsi Papua lebih baik lagi di masa mendatang.
Copyright 2006 Kompas Group
---
http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0707/05/230552.htm
Otonomi Khusus
Barnabas Suebu Kecewa Dana Otsus Belum Sentuh Masyarakat Miskin
Laporan Wartawan Kompas Suhartono
JAKARTA, KOMPAS - Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu mengakui adanya
kekecewaan
masyarakat Papua atas pelaksanaan otonomi khusus, khususnya pemanfaatan
dana otsus yang
dirasakan warga kurang menyentuh masyarakat terutama di kampung-kampung
yang miskin.
Sejak lima tahun berlakunya otsus, dana-dana tersebut sama sekali tidak
dirasakan benar-benar
manfaatnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Demikian
disampaikan Barnabas Suebu
menjawab pers, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
bertemu dengan anggota
Kongres Amerika Serikat asal Samoa, Eni Faleomavega di Kantor Presiden,
Kompleks Istana, Jakarta,
Kamis (5/7) sore.
”Otsus sudah lima tahun, akan tetapi dananya tidak menyentuh masyarakat.
Apalagi mereka hidup
dalam kemiskinan dan kemelaratan. Baru tahun 2007 ini yang turun,
jumlahnya sekitar Rp 1 triliun. Itu
pun setelah saya menjadi Gubernur. Mereka memang kecewa dengan otsus.
Kekecewaan mereka
karena dananya tidak mereka terima,” ujar Barnabas.
Barnabas mengaku dirinya baru pulang dari kampung-kampung miskin di
wilayahnya untuk mengecek
dan melihat sendiri pelaksanaan otsus. ”Saya sebagai gubernur bekerja
keras membangun. Karena ada
dana otsus, maka saya turun ke kampung memperbaiki kesejahteraan
masyarakat. Dana itu belum
menyentuh ke kampung-kampung,” tambah Barnabas.
Sementara, seusai menerima kunjungan Eni Faleomavega, yang juga Ketua
Komisi Asia Pasifik, juru
bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menyatakan, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono telah
memberikan penjelasan mengenai situasi di Papua kepada anggota Kongres AS
yang selama ini dikenal
sangat vokal mengkritisi Papua.
”Presiden menjelaskan mengenai pendekatan baru yang diambil pemerintah,
di antaranya semakin
memperkuat otonomi dan memperkuat demokrasi. Ini ditunjukan dengan
kehadiran dua Gubernur dari
Papua dan dari Irian Jaya Barat (Irjabar) yang dipilih secara langsung
untuk pertama kalinya secara
demokratis,” kata Dino.
Eni sendiri menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi komitmen Presiden
Yudhoyono terhadap
Papua. ”Tak hanya menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan, akan tetapi
juga menyediakan
bantuan yang saya percaya inilah yang dibutuhkan masyarakat Papua selama
bertahun-tahun,” ujar
Eni.
Sebagai Ketua Komisi HAM Asia-Pasifik, Eni menambahkan, Indonesia adalah
negara yang sangat
penting. ”Saya berharap di masa datang masalah (Papua) dapat terus
dilanjutkan dengan dialog. Saya
juga berharap apapun perbedaan yang mungkin ditemukan, saya sangat yakin
bahwa itu dapat
dicarikan solusi yang tepat,” demikian Eni.
Copyright 2006 Kompas Group
---
http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0707/05/133548.htm
Akses di Papua Perlu Diperluas
Laporan Wartawan Kompas Marcellus Hernowo
JAKARTA, KOMPAS - Human Right Watch (HRW) berharap, pemerintah membuka
akses yang lebih
luas di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat untuk pengamat hak asasi
manusia dari luar negeri dan
pengamat independen. Sebab cara itu akan meningkatkan jumlah dan kualitas
informasi mengenai
kondisi daerah itu.
"Informasi-informasi itu amat dibutuhkan apabila pejabat pemerintah
Indonesia sungguh berniat
mengidentifikasi masalah yang ada di Papua dan Irian Jaya Barat untuk
kemudian mencari pemecahan
jangka panjangnya," kata deputy program direktur HRW Joseph Saunders di
Jakarta, Kamis (5/7) saat
mempresentasikan laporan HRW berjudul "Out of Sight: Endemic Abuse and
Impunity in Papua’s Central
Highland."
Laporan setebal 81 halaman dan disusun pada tahun 2006-2007 itu,
mendomentasikan berbagai
pelanggaran yang dilakukan polisi dan satuan keamanan lain di wilayah
Pegunungan Tengah Papua
yang terisolasi pada tahun 2005-2006.
Dalam laporan itu ditulis, polisi telah banyak melakukan pelanggaran HAM
di daerah itu, termasuk
pelanggaran HAM berat seperti eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan,
serta pemerkosaan.
Berbagai pelanggaran itu semakin memperdalam ketidakpercayaan terhadap
pemerintah pusat di
Jakarta dan berpotensi memancing ketegangan separatis.
Menurut Sauders, pihaknya sudah berkirim surat ke pimpinan polisi dan
militer di Papua untuk
mengkofirmasi berbagai pelanggaran yang tercatat di laporan tersebut.
Namun belum ada tanggapan.
Copyright 2006 Kompas Group
---
http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0707/05/114117.htm
Persoalan Perempuan Papua Dibahas dalam Komisi Tersendiri
Laporan Wartawan Kompas Aryo Wisanggeni G
JAYAPURA, KOMPAS - Persoalan perempuan dan anak di Papua juga menjadi
materi bahasan dalam
Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua 2 pada Kamis (5/7). Mengingat
persoalan perempuan dan
anak di Papua cukup kompleks dan rumit, Dewan Adat Papua akhirnya
memutuskan membentuk komisi
tambahan yaitu Komisi Perempuan dan Anak.
Hal itu dijelaskan pimpinan sidang Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua
(MAP), Willem Bonay, di
Jayapura, Kamis (4/7). "Pembentukan komisi tersendiri itu dilakukan
setelah kami menerima usulan dari
beberapa delegasi. Usulan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Majelis
Rakyat Papua, Hana
Hikoyabi," kata Bonay.
Awalnya, pembahasan materi dalam Konferensi Besar MAP hanya akan dilakukan
dalam tiga komisi.
Komisi itu adalah komisi organisasi, komisi khusus untuk rekomendasi, dan
komisi umum.
"Masalah perempuan dan anak di Papua memang cukup pelik. Kematian ibu dan
anak di Papua
misalnya, sangat tinggi. Kami juga melihat di forum yang lain masalah
perempuan dan anak selalu
dibicarakan secara khusus. Hal itulah yang mendorong kami memutuskan
membentuk komisi tersendiri
untuk membahas persoalan perempuan dan anak di Papua," kata Bonay.
Di luar forum konferensi, Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Papua
menggelar keterangan pers
menanggapi opini yang berkembang dalam kasus penggunaan bendera Bintang
Kejora sebagai atribut
tarian pembuka Konferensi Besar MAP 2. Mereka menyayangkan stigma
separatis yang diberikan atas
kasus itu.
"Menggunakan Bendera Bintang Kejora, atau penyampaian aspirasi Papua
Merdeka itu adalah
kebebasan berekspresi. Itu merupakan hak fundamental. Mengapa harus diberi
stigma separatis," kata
juru bicara internasional Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Papua, Sebby
Sambom.
Copyright 2006 Kompas Group
---
Elsham News Service, 7 Juli 2007
Polisi Tangkap 7 Pengurus DAP
ENS,- Jayapura
Sidang Kongres Besar Masyarakat Dewan Adat Papua ternyata berakhir dengan
proses penangkapan, aparat kepolisian Papua setidaknya telah menangkap 11
pengrus penting Dewan Adat Papua. Penangkapan itu berlangsung setelah
bubarnya acara sidang pada Jumaat (6/7) malam.
Menurut Polisi 11 orang ini ditangkap untuk dimintai keterangannya sebagai
saksi dalam sebuah atraksi tradisional berupa tarian daerah yang dimainkan
kelompok sendra tari dari Manokwari yang bernama Sampari (Bintang Kejora,
bahasa Biak, red). Dalam atraksi itu para penari mengenakan atribut
bermotif simbol Bintang kejora. Seorang penari sempat membentangkan Bintang
kejora sampari itulah yang menyebabkan pihak Polda Papua sejak malam pukul
11.00 WP menahan sedikitnya 8 orang dan masih menjalani pemeriksaan hingga
berita ini di turunkan;
* Ketua baru DAP terpilih, Forkorus Yoboisembut
* Sekretaris umum, Leo Imbiri
* Sekjen PDP, Taha Alhamid
* Koordinator penjaga dusun, Enggel Dimara
* Bendahara II DAP, Astriks Rumbonde,
* Yokop Kasimat
* Willem Rumasep
* Bendahara I DAP, Alfrida Faidiban
* Mantan ketua DAP, Thom Beanal
Mereka belum memenuhi panggilan Polisi adalah, Willi Mandowen dan Benny
Yerisitouw.
Tak heran sejak hari pertama tanggal 3 Juli sidang digelar, terlihat niat
aparat kepolisian dan Brimob melakukan berbagai upaya untuk membubarkan
sidang Dewan Adat. Selama berlangsungnya sidang Polisi dan pasukan Brimob
menjaga ketat Gedung GOR Cenderawasih. at Elsham News Service
--
Elsham News Service, 07 Juli 2007
Komandan Korem 172 Jayapura
Mengumpulkan Milisi Merah Putih
ENS,- Jayapura
Komandan Korem (Komando Resort Militer) 172 Wirayakti Padang bulan
Jayapura, Papua Kolonel Burhanudin Siagian, Jumaat (6/7) mengumpulkan
sejumlah milisi Merah Putih di Aula Korem 172 Wirayakti. Para Milisi Merah
Putih itu mengenakan selendang Merah Putih di kepalanya persis seperti para
Milisi Merah Putih Aitarak di Timor leste pasca Jajak pendapat 1999.
Kolonel Burhanudin Siagian, memaparkan dan mempublikasikan Milisi Merah
Putih di media cetak dan elektronika di Papua dan Nasional. Para Milisi
yang sebagian besar pesertanya rata-rata orang Papua.
Mungkin tepat juga bahwa penempatan Kolonel Siagian di Papua tak sia-sia
mengingat kolonel Siagian sangat berpengalaman dalam mengatur menejemen
para Milisi Merah Putih di Timor Leste. Dan karena jasa pengalamannya itu
Kolonel Siagian ditugaskan ke Jayapura untuk membangkitkan kembali para
Milisi Merah Putih yang sedang mati suri.
Dalama catatan rekord HAM kolonel Siagian tergolong buruk, saat pasca jajak
pendapat di Timor Leste, Kolonel Siagian terlibat membantai sejumlah warga
Timor Leste. Sehingga KKR Timor Leste, memasukan Kolonel Siagian sebagai
serdadu Indonesia yang melakukan kejahatan kemanusiaan.
Apel siaga Milisi Merah Putih di markas Korem 172/Wiraykati Jayapura,
Jumaat (6/7) dilakukan bertepatan dengan dilaksanakannya Kongres besar
Dewan Adat Papua. Para peserta yang hadir umumnya mengatakan sangat
menentang rencana Papua pisah dari Indonesia.@ Elsham News Service
---
KCM, Sabtu, 07 Juli 2007 - 10:24 wib
Panitia Konbes Masyarakat Adat Papua 2 Diperiksa Polisi
Laporan Wartawan Kompas Aryo Wisanggeni G
JAYAPURA, KOMPAS - Sejumlah tujuh panitia Konferensi Besar Masyarakat Adat
Papua 2 dan Sekretaris Jendral Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid
diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Papua, Sabtu (7/7)
pagi. Pemeriksaan itu diduga terkait penggunaan Bendera Bintang Kejora
dalam tarian pembuka konferensi itu pada Selasa (3/7).
Sebagaimana diberitakan, Bendera Bintang Kejora, dijadikan atribut salah
satu penari Sampari, tarian khas masyarakat Biak yang bermukim di
Manokwari, ibukota Provinsi Irian Jaya Barat. Tarian Sampari itu menjadi
tarian keempat yang ditampilkan dalam pembukaan Konferensi Besar Masyarakat
Adat Papua 2. Tarian yang menceritakan kematian seorang lelaki yang
ditangisi anaknya. Sampari sendiri adalah sebuah kata yang berasal dari
bahasa Biak, yang artinya bintang fajar, juga menjadi nama lain dari
Bendera Bintang Kejora.
Saat penutupan konferensi pada Jumat malam, Direktur Reserse Kriminal Polda
Papua, Komisaris Besar Paulus Waterpauw, menyerahkan sebelas surat
panggilan pemeriksaan. Surat panggilan itu diserahkan kepada penanggung
jawab pengarahan konferensi, Leonard Imbiri.
Dari 11 orang yang dipanggil polisi, hanya delapan orang yang memenuhi
panggilan itu. Tujuh panitia yang memenuhi panggilan itu adalah Forkorus
Yaboisembut (ketua panitia konferensi), Leonard Imbiri, Alfirda Faidiban,
Asmirah Alhamid, Astrix Rumbonde, Yakob Kasimat, Willem Rumaseb. Polisi
juga memanggil Sekretaris Jendral Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid.
Meski Thaha bukan panitia konferensi, tetapi Alhamid tetap memenuhi
panggilan itu.
Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih berlangsung. Kedelapan
orang itu didampingi dua kuasa hukum mereka yang juga aktivis Aliansi
Demokrasi untuk Papua, yaitu Latifah Anum Siregar dan Iwan Kurniawan Niode.
Tiga orang yang belum memenuhi panggilan adalah Tom Beanal, Willy Mandowen,
Benny Yerisitouw.
Jumat, 06 Juli 2007 17:51:00
---
(Elsham)
Konbes Masyarakat Adat Papua tidak Boleh Campuri Masalah Politik
Jayapura-RoL-- Konferensi Besar (Konbes) masyarakat adat Papua yang digelar
pada 2 Juli hingga 6 Juli di GOR Cenderawasih, Jayapura, Provinsi Papua
seharusnya hanya berbicara masalah adat Papua, sebaliknya mereka tidak
boleh membahas persoalan-persoalan politik praktis yang mengarah kepada
disintegrasi bangsa dan negara Republik Indonesia.
Hal itu ditegaskan Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi,
Kol.Kav.Burhanuddin Siagian kepada Antara di Jayapura, Jumat sehubungan
dengan telah berlangsungnya kegiatan Konbes masyarakat adat Papua yang
tidak hanya membahas persoalan-persoalan adat asli Papua melainkan juga
telah membias kepada permasalahan politik kemerdekaan Papua lepas dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami tegaskan kepada semua pihak bahwa Konbes masyarakat adat Papua itu
sudah keluar dari semangat awal yakni membahas perlindungan dan pelestarian
adat asli Papua sekaligus perlindungan terhadap masyarakat adat Papua dalam
bingkai NKRI. Kenyataannya, para peserta konferensi justeru lebih banyak
membahas persoalan politik kemerdekaan Papua," katanya.
Jika Konbes ini semula bertujuan membicarakan persoalan-persoalan adat
Papua maka para pesertanya pun harus konsisten membahas persoalan tersebut
bukan sebaliknya membonceng masalah politik untuk dibawa ke arena
konferensi tersebut.
"Semula, mereka mengatakan bahwa konferensi ini berbicara tentang adat,
tetapi kenyataannya mereka membahas kemerdekaan Papua lepas dari NKRI.
Untuk itu kami minta agar para peserta konferensi adat tidak membohongi
rakyat," tegasnya.
Kol.Siagian juga menilai kegiatan Konbes masyarakat adat Papua itu
merupakan kegiatan ilegal karena tertutup bagi aparat keamanan. "Polisi
saja tidak diperkenankan masuk ke dalam arena pertemuan tersebut, ada apa
dibalik semuanya itu?" tanya Kol.Kav. Siagian.
Dia mengatakan, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, NKRI
merupakan harga mati yang tidak mungkin dapat ditawar-tawar lagi. Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, lanjutnya ketika mengunjungi Maluku pekan lalu
pun kembali menegaskan bahwa NKRI itu harga mati.
Kol.Kav.Siagian meminta seluruh peserta Konbes masyarakat adat Papua agar
tidak memprovokasi rakyat di balik kegiatan politik praktis disintegrasi
bangsa dan negara Indonesia.
Dia mengakui kalau banyak peserta konferensi itu yang tidak sependapat
dengan kegiatan-kegiatan tersebut yang mengarah kepada perpecahan anak-anak
bangsa dan negara Republik Indoensia di provinsi tertimur dari kepulauan
Nusantara ini. Antara - mim
---
More information about the Kabar-Irian
mailing list