[Kabar-Irian] Berita: Bulan Mei 2007 (Bahasa)

[Admin-Editors Kabar-Irian]

Kabar Irian (Papua)

S/d Mei 30 2007

Topik2

* SEMBILAN PERNYATAAN SIKAP
* Keluarkan 9 Pernyataan Sikap
* Front Pepera, Demo Tolak Pepera
* Seperti Lahir Kembali
* Pergantian Kapolda NAD dan Papua Sudah Disetujui Para Gubernur
* Ancaman "Biofuel"
* Perintis Kota Jayapura Telah Tiada
* Kampanye Hitam terhadap Indonesia Lewat Iklan TV Australia
* Deklarasi Berdirinya Provinsi Papua Utara Teluk Cenderawasih
* Akhirnya Jemaat GKI KINGMI Papua Demo
* Timika Krisis Premium, Rp15.000 per Liter
* Bangun Papua Butuh Komitmen
* ATRAKSI BUDAYA BARAPEN DI BIAK TERANCAM PUNAH
* Kasus AIDS Mencemaskan
* BIAK SEBAGAI BASIS PERTHANAN MILITER PEMERINTAH
* Manokwari dan Sorong Siap Biayai Tambrauw
* Metro Papua Tivi, Diresmikan
* Ada yang InginKacaukan Papua
* Kaget, Ada Gereja Setan!
* Buta 15 Tahun Jadi Melihat
* Cetak Polisi Asli Papua, Rangkul Polri
* Polda Papua Selidiki Penembakan Sesama Polisi di Merauke
* Muncul Lagi, Tuntutan Referendum bagi Rakyat Papua
* TIM PUTRI PAPUA JUARA KEJURNAS SOFBOL 2007
* PENEMBAKAN POLISI DI PAPUA AKAN DIHENTIKAN
* JENAZAH AKP RONY DAN BRIPTU NUR HIDAYAT DIPULANGKAN
* AKP RONY DAN BRIPTU NUR HIDAYAT DIDUGA TERLIBAT ASMARA SEJENIS
* BNI SIAP BIAYAI PROYEK MIGAS DAN TRANSPORTASI
* KEKERASAN KEMBALI TERJADI DI IPDN
* HARGA MINYAK GORENG DI SORONG MELAMBUNG



---

CENDRAWASIH POS
Rabu, 02 Meil 2007

SEMBILAN PERNYATAAN SIKAP

1. Mendeklarasikan 1 Mei 1963 sebagai hari kembalinya Irian Barat ke dalam
pangkuan ibu pertiwi dan

hari lahirnya Pemerintahan Provinsi Irian Barat dan DPRD Provinsi Irian
Barat, serta sebagai hari raya

nasional yang diberlakukan sebagai hari libur di seluruh wilayah NKRI,
secara khusus di Tanah Papua.

2. Menerima dan mengakui masyarakat paguyuban-paguyuban masyarakat asli
nusantara di Tanah

Papua sebagai masyarakat asli Papua dan orang asli Papua di
kampung-kampung di Tanah Papua.

3. Undang-Undang Otsus Pasal 2 ayat 2 perlu segera direvisi karena
memberikan ruang bagi

disahkannya Bendera Bintang Kejora dan Lagu Hai Tanahku Papua sebagai
lambang daerah, walaupun

tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

4. Mengusulkan agar organisasi barisan merah putih pejuang pembebasan
Irian Barat di Tanah Papua

dapat diakomodir dalam revisi Undang-Undang Veteran RI No. 7 Tahun 1967
dan legalitas organisasi

barisan merah putih pejuang pembebasan Irian Barat di Tanah Papua agar
ditetapkan berdasarkan

Keputusan Presiden RI, serta mengatur peningkatan kesejahteraan anggota
pejuang dan keluarganya,

baik yang masih hidup, maupun yang sudah meninggal dapat diberikan
tunjangan dan kesejahteraan

setiap bulan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

5. Mengusulkan agar dihapus undang-undang unjuk rasa karena bertentangan
dengan budaya

musyawarah diatas para-para adat masyarakatku kaum adat di Tanah Papua dan
sila ke 4 Pancasila

yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.

6. Mengusulkan agar Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 pasal 6 ayat 2
tentang pengangkatan

anggota DPRP harus diatur dengan kebijakan afirmatif melalui Keputusan
Presiden yang memuat usul

mengenai pengangkatan anggota DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai
politik lokal atau

pengangkatan secara langsung dari paguyuban-paguyuban masyarakat asli
Papua di Tanah Papua.

7. Mengusulkan agar dalam setiap pembuatan rancangan kebijakan pemerintah
supaya mengikutsertakan

anggota/tokoh pejuang pembebasan Irian Barat baik pada tingkat
legislative, maupun eksekutif pada level

provinsi, kabupaten/kota dan pusat.

8. Mengusulkan agar dalam membuat revisi UU Otsus No.21 Tahun 2001
mengikutsertakan tokoh pejuang

dan unsur-unsur pejuang dalam pembentukan pokja (kelompok kerja)
berdampingan pada tingkat

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

9. Mengusulkan tokoh pejuang dan unsur-unsurnya dapat ikut serta dalam
pembentukan Desk Papua

pada lembaga-lembaga pemerintah pusat untuk mengantisipasi unsur-unsur
yang bersifat disintegrasi

dan pelurusan sejarah Irian Barat/Tanah Papua dalam NKRI.(*)

---

cendrawasih pos
Rabu, 02 Meil 2007

Keluarkan 9 Pernyataan Sikap

*Peringatan Kembalinya Irian Barat ke NKRI, Berlangsung Khitmat

JAYAPURA-Sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, kemarin momentum 1
Mei diperingati

sebagai momentum 44 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Dalam kegiatan yang dipusatkan di Gedung Olah Raga (GOR)
Cenderawasih Jayapura itu,

dikeluarkan sembilan (9) pernyataan sikap.

Kegiatan ini merupakan upacara pertama kali yang digelar oleh para pejuang
perintis kemerdekaan,

dalam kurun waktu puluhan tahun belakangan ini. Selain di Kota Jayapura,
peringatan yang sama juga

digelar di Kabupaten Jayapura (Baca Beritanya di Halaman Radar Sentani),
Biak Numfor, Kabupaten

Merauke dan Manokwari (Baca Beritanya di Halaman Lintas Papua).
Seluruhnya, berlangsung aman,

lancar dan khitmat.

Untuk di Kota Jayapura yang dipusatkan di GOR, dilaporkan bahwa sebelum
puncak acara, terlebih

dahulu dilakukan upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih di Tugu Jos
Soedarso, Taman Imbi.

Di sini sempat terjadi sedikit perubahan acara. Dalam rencana awal, di
tugu ini akan sekaligus dibacakan

kilas balik kembalinya Irian Barat ke NKRI, namun agenda ini dirubah dan
hanya dilakukan upacara

pengibaran bendera Merah Putih yang dimulai pukul 09.00 WIT.

Setelah selesai upacara, kemudian para peserta yang terdiri dari para
tokoh pejuang dan generasi muda

itu, selanjutnya melakukan longmarch atau jalan kaki menuju Tugu Pepera di
APO atau depan GOR.

Sesampainya di depan Tugu Pepera ini, barisan longmarch ini kemudian
berhenti sejenak dan

melakukan penghormatan. Setelah itu barisan yang diikuti ratusan orang ini
langsung menuju ke GOR.

Dimana di dalam GOR tersebut, para undangan lainnya sudah menunggu untuk
dimulainya acara

peringatan tersebut.

Karena belum ada pejabat dari Pemprov Papua yang hadir, acara terpaksa
diundur untuk beberapa saat.

Setelah Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Basaleng masuk ke dalam GOR,
tidak lama kemudian

acara peringatan dimulai.

Selain diwarnai pembacaan kilas balik kembalinya Irian Barat ke pangkuan
ibu pertiwi, peringatan ini

juga diwarnai berbagai atraksi tarian daerah dan paduan suara. Bahkan
setelah beberapa rangkaian

acara berlangsung, kemudian sampaikan pernyataan sikap yang dibacakan oleh
Heemskercke Bonay.

Dalam kesempatan tersebut, para tokoh pejuang, paguyuban-paguyuban suku
bangsa nusantara, para

pemuda dan para tokoh masyarakat lainnya yang hadir menyatakan sikap.
Sedikitnya ada sembilan

pernyataan sikap. (Baca di Tabel).

Pernyataan sikap tersebut kemudian disampaikan ke Sekda Provinsi Papua,
Drs. Andi Baso Basaleng

yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Papua.

Terkait dengan sembilan pernyataan sikap tersebut, saat ditanya wartawan
seusai acara, Sekda

menyatakan, aspirasi atau pernyataan sikap ini akan disampaikan ke
gubernur dan pihak-pihak terkait,

misalnya DPRP. "Kalau dianggap hal ini memang penting, tetapi tergantung
keputusan politik DPRP

nantinya," ujar Andi Baso Basaleng.

Sementara terkait momen 1 Mei ini, pihaknya menyatakan bahwa momentum 1
Mei ini adalah hal yang

luar biasa bagi masyarakat, sebab merupakan momentum kembalinya Irian
Barat ke pangkuan ibu

pertiwi secara utuh. "Ini juga suatu hal yang perlu selalu diperingati
setiap tahunnya," tandasnya.

Saat ditanya alasan ketidakhadiran gubernur dalam acara ini, pihaknya
menjelaskan, kegiatan gubernur

hari kemarin itu sudah terprogram jauh-jauh hari.

"Sudah terprogram oleh gubernur terkait kegiatan yang dilakukannya hari
ini (Kemarin). Terkait hal ini,

dari panitia agak sedikit terlambat dalam memberikan penyampaian kegiatan
ini. Sehingga gubernur tidak

bisa hadir, sebab setelah kembali dari Jakarta, beliau akan membuat suatu
ekspos dalam rangka

pembangunan Kota Jayapura yang baru dan modern. Jadi semua pihak yang
terkait hal ini sekarang

(kemarin) ada di gedung negara," terangnya, kemarin.

Sementara Ketua Panitia, Daniel Wanda, saat dikonfirmasi terkait hal ini
menyatakan, pemberitahuan

untuk acara ini sudah disampaikan ke gubernur 1 minggu sebelumnya. "Meski
gubernur tidak hadir, ini

tidak menjadi masalah. Namun sebaiknya memang gubernur sendiri yang
menghadiri acara ini, sebab

jika gubernur yang datang, roh kegiatan ini akan lebih berbeda," tuturnya.

Di tempat yang sama, tokoh pemuda, Habelino A. Sawaki yang pada kegiatan
itu diberi kesempatan

untuk membacakan salah satu materi kilas balik, saat ditanya Cenderawasih
Pos seusai acara

menyatakan bahwa sejarah tidak boleh dilupakan.

"Pemuda tidak boleh melupakan sejarah. Sebab dengan sejarah, kita bisa
menentukan apa yang harus

kita lakukan saat ini dan bisa menetapkan apa yang harus diperbuat di masa
mendatang," tegasnya.

Kepada pemerintah, pihaknya berharap agar lebih memberikan akses kepada
pemuda, sehingga

pemuda bisa mengembangkan potensinya dan bisa menjadi pemimpin di masa
mendatang. "Pemuda

harus dididik untuk menjadi negarawan dengan pola pendekatan intelektual
dan moral," tandasnya.

Sementara itu, Prof. Tarmidja,K.MA yang merupakan tokoh pendiri Uncen
(Universitas Cenderawasih)

yang datang ke Papua sejak 28 November 1962 silam ini menyatakan, untuk
membangun Papua, maka

pendidikan harus ditingkatkan terus, karena siapapun kalau diberi
kesempatan pasti akan menjadi sosok

pemimpin yang tangguh.

"Yang terpenting lagi, jangan sampai terjadi peperangan di negara ini,
sebab jika kita saling perang,

maka tidak akan mengalami kemajuan. Harapan saya, tirulah negara manapun
yang baik. Misalnya

Amerika, setelah perang saudara dan berakhir 1965, sampai sekarang tidak
pernah terjadi perang lagi.

Sehingga negaranya semakin makmur dan industrinya kian meningkat pula,"
imbuhnya. (fud

---

CENDRAWASIH POS

Rabu, 02 Meil 2007

Front Pepera, Demo Tolak Pepera

BERTEPATAN dengan peringatan kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI ke-44
kemarin, puluhan

orang yang tergabung dalam Front Pepera Papua Barat menggelar aksi unjuk
rasa.

Unjuk rasa damai yang dilakukan di Lingkaran Abepura tepatnya di depan
Toko Sumber Makmur

dilakukan dalam bentuk aksi diam. Mereka sebelumnya melakukan long marc
dari jalan Yakonde Padang

Bulan Abepura, menuju ke daerah Lingkaran Abepura, tepatnya di depan Toko
Sumber Makmur

Abepura.

Mereka membawa sejumlah pamplet dan dua spanduk berwarna hitam dan hijau,
juga ada sejumlah lilin.

Di spanduk yang panjang kurang lebih 3 meter, terpampang tulisan bahwa
bergabungnya Papua Barat

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak sah, dan mereka sama
sekali tidak mengakui

integrasi tersebut. Termasuk penyelenggaraan Pepera.

Dalam aksi diam itu, mereka memilih duduk sambil mendegarkan lagu-lagu.
Meski berada di pinggir jalan

raya dan menarik perhatian masyarakat yang melintasi jalan tersebut, namun
aksi diam ini berjalan

dengan tertib. Aksi ini sendiri dimulai sejak pukul 11.00 - 17.00 WIT,
mendapat pengawalan ketat dari

pihak kepolisian.

Juru Bicara Front Pepera Papua Barat, Arkilaus Baho mengatakan bahwa
integrasi Papua ke dalam

bingkaian NKRI tidak sah. Pasalnya, lanjut dia, proses politik tentang
penentuan status Papua Barat tidak

hanya terjadi pada tahun 1963, namun masih banyak peristiwa yang terjadi.
Dicontohkan, terjadinya

Pepera (penentuan pendapat rakyat) tahun 1969.

Meski mengatakan seperti itu, namun Pepera ini juga dinilai cacat. "Pepera
cacat dan tidak benar,

karena saat itu masyarakat diintimidasi dan yang menyampaikan pendapatnya
hanya segelintir orang.

Jadi itu tidak sah dan solusinya kami tetap minta referendum," tegasnya
kepada wartawan.

Dia juga menyinggung soal adanya inisiatif MRP yang mengajukan atribut
daerah/budaya kepada DPRP.

"Kami tidak setuju kalau bendera bintang kejora atau atribut lainnya yang
terkait dengan Papua, dijadikan

lambang daerah atau simbol budaya. Ini tidak benar," katanya.(ito/cak)

---

CENDRAWASIH POS

Rabu, 02 Meil 2007

Seperti Lahir Kembali

* Pejuang Kecewa Tidak Disponsori Pemerintah

SEMENTARA ITU momen peringatan kembalinya Papua (Irian Barat) ke pangkuan
NKRI pada 1 Mei

kemarin, rupanya membawa makna tersendiri dan membakar semangat para
mantan pejuang perintis

kemerdekaan. Mereka merasakan bahwa peringatan kemarin itu seperti moment
lahirnya kembali Papua

di dalam NKRI seperti yang terjadi pada tahun 1963 lalu.

Anton Awarawy (68) misalnya, mantan pejuang perintis kemerdekaan ini
mengaku bahwa moment 1 Mei

itu, merupakan moment yang sangat membahagiakan baginya. Karena pada saat
itu, ia ikut terlibat dan

menyaksikan bagaimana Papua dikembalikan kepada pangkuan ibu pertiwi
(NKRI). Bahkan ia

menyebutkan, moment itu sebagai moment lahirnya Papua di dalam NKRI.

"Karena itu, Papua tidak boleh lepas dari NKRI. Segenggam tanah pun Papua
tidak boleh lepas, karena

Papua adalah bagian yang utuh dari NKRI. Jadi, jangan coba-coba pisahkan
Papua dari NKRI,"

tukasnya dengan semangat.

Anton mengaku sangat bangga melihat Papua menjadi bangsa Indonesia
sekaligus bangga menjadi

orang Indonesia. "Saya bangga sebagai bangsa Indonesia, saya bangga
menjadi orang Indonesia,"

tandasnya.

Di tengah rasa bangga dan haru memperingati moment perjuangannya itu, jauh
di lubuk hati Anton

tersimpan sebaris kekecewaan. Hatinya sedih melihat semangat nasionalisme
generasi saat ini yang

mulai kendor dan kurang menghayati makna perjuangan para pejuang di masa
lalu.

"Kami kecewa melihat semangat nasionalis generasi sekarang, tidak seperti
kami dulu. Tapi saya mau

bilang bahwa sebagai orang berdarah Papua, saya bangga menjadi orang
Indonesia. Ini juga yang saya

mau serukan kepada generasi muda," katanya.

Kekecewaan itu ditambah lagi dengan sikap Pemprov Papua maupun pemerintah
kota dan kabupaten

yang dinilainya kurang memberikan perhatian serius terhadap moment itu.
"Kalau boleh, Pemerintah

Provinsi Papua harus memperhatikan moment 1 Mei ini, karena hari itu
adalah hari pelepasan Irian Barat

dari UNTEA kepada NKRI," terangnya.

Harusnya, kata dia, moment itu diperingati dengan penuh sukacita dengan
didukung oleh pemerintah

provinsi atau kota, sehingga acara peringatan itu bisa semarak. Ia juga
menginginkan agar 1 Mei itu

diperingati sebagai hari nasional yang dirayakan dengan penuh kegembiraan.

"Seharusnya acara ini difasilitasi oleh Pemprov dengan sungguh-sungguh dan
dengan meriah di seluruh

Papua. Tapi sampai saat ini Pemprov sepertinya tidak memberikan perhatian
pada acara ini, tapi kami

tetap jalan. Kami sebagai pejuang kecewa karena tidak ada perhatian
serius," terangnya.

Hal yang sama dikemukakan Alfons Musi (67), yang juga mantan pejuang
perintis kemerdekaan. Ia juga

mengaku sedih melihat semangat nasionalisme generasi sekarang. Namun ia
menilai hal itu tidak lain

karena tidak adanya upaya dari pemerintah untuk memelihara kesinambungan
semangat itu.

"Persoalannya sekarang adalah bagaimana menjaga dan memelihara
kesinambungan semangat

perjuangan dari pelaku sejarah sampai pada generasi penerus agar tetap
terpelihara," katanya.

Ia juga menilai kurangnya perhatian terhadap para mantan pejuang, bahkan
untuk acara peringatan itu

saja pemerintah kurang memperhatikan. "Tapi saya tetap bangga sebagai
bangsa Indonesia," tandasnya.

Demikian juga Ramses Ohee, ia menegaskan bahwa sejarah saat ini telah
selesai, dan tidak boleh lagi

ada yang mengganggu keutuhan wilayah NKRI. "Dengan kembalinya Papua
kedalam NKRI semua telah

selesai, sejarah utuh tinggal diteruskan pada anak cucu semua. Itu
maknanya, tidak bisa ada pihak lain

yang mau menjadikan titik ini menjadi koma lagi. Tidak bisa, kalau dia
bikin koma berarti dia merusak

seluruh tatanan bangsa dari Asia sampai Papua," paparnya.

Ramses juga mengingatkan agar jangan hidup di tanah ini dengan pura-pura
mencintai republik, tetapi

sebenarnya tidak. "Di hadapan Tuhan itu dosa, republik ini Tuhan yang
kasih. Tuhan sudah karuniakan

kita republik, jadi mari kita jaga," tandasnya. Ramses menegaskan bahwa
cintanya kepada NKRI tak

berbatas, sampai titik darah penghabisan ia akan mempertahankannya.

Sementara itu, seorang tokoh pemuda yang juga Wakil Ketua DPD KNPI
Provinsi Papua, Edison Howay,

melihat bahwa kendornya semangat kebangsan di kalangan sebagian generasi
muda di Papua, itu tidak

bisa dipungkiri karena kenyataan banyak orang yang kurang bangga lagi
menyebutkan Indonesia, hal ini

karena rendahnya pemahaman mereka terhadap nilai sejarah.

"Dari kaca mata pemuda, saya melihat selama ini telah terjadi degradasi
kebangsaan yang cukup jauh,

sehingga ivent ini perlu dilakukan bukan sekadar seremonial, tapi yang
penting bagaimana menciptakan

rasa wawasan kebangsaan," katanya.

Sejauh ini, ia melihat pemerintah terlalu fokus pada hal-hal yang
berorientasi pada pembangunan yang

bersifat global sementara wawasan kebangsaan juga tidak kalah pentingnya
dari semua itu.

"Saya minta pemerintah jangan terlalu konsentrasi pada pembangunan fisik
atau pembangunan yang

bersifat global saja, hal utama dari membangun suatu bangsa adalah
menyangkut karakter wawasan

kebangsaan. Kalau sudah merasa memiliki wawasan kebangsaan, jangankan
materi, nyawapun siap

untuk dipertaruhkan untuk eksistensi bangsa," terangnya serius. Sehingga
kecenderungan dalam

kebijaksanaan program tidak boleh melupakan sektor semangat wawasan
kebangsaan.

Howay sangat setuju dengan upaya panitia untuk membersihkan monumen
sejarah, meskipun dilihat

kecil, namun hal itu penting untuk membangun wawasan kebangsaan. "Ini
membutuhkan intervensi

kebijakan pemerintah yang lebih ketat sebab lunturnya wawasan kebangsan
ini akibat dari pengaruh

globalissi karena sekat-sekat yang tidak dibentengi secara baik oleh
pemerintah," jelasnya.

Howay juga menilai tidak antusiasnya Pemprov Papua terhadap acara itu
dilihat sebagai satu kekeliruan.

"Seharusnya ada inisiatif atau gerakan total yang dimainkan oleh
pemerintah daerah, ini seolah-olah

acara ini hanya milik pejuang, ini kan satu yang kurang bagus, kedepan
tangan pemerintah harus

berinisiatif menggerakan ini," tandasnya.(ta)

---

Edisi Sabtu, 5 Mei 2007
Harian Analisa

Pergantian Kapolda NAD dan Papua Sudah Disetujui Para Gubernur

Jakarta, (Analisa)

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sisno Adiwinoto mengatakan,
pergantian Kapolda Nanggroe Aceh

Darussalam (NAD) Irjen Bachrumsyah Kasman dan Kapolda Papua Irjen Tommy
Trider Jacobus telah

mendapatkan persetujuan para gubernur setempat.

"Persetujuan gubernur sudah ada. Kalau belum ada persetujuan, mana mungkin
mereka diganti," kata

Sisno di Mabes Polri, Jumat.

Sesuai UU, pergantian kapolda di wilayah yang mendapatkan otonomi khusus
harus mendapatkan

persetujuan gubernur setempat.

Sisno mengatakan, dua kapolda itu diganti karena telah memasuki masa pensiun.

"Lagi pula, mereka kan sudah diperpanjang setahun. Masa mau diperpanjang
lagi, ya diganti," katanya.

Pimpinan Polri, katanya, mengangkat wakapolda di kedua wilayah itu sebagai
kapolda karena dinilai lebih

menguasai situasi kedua daerah dibandingkan dengan mendatangkan perwira
Polri dari wilayah lain.

Dalam telegram No 245 tertanggal 3 Mei 2005, Kapolda NAD Irjen Pol
Bahrumsyah Kasman digantikan

oleh Brigjen Pol Rismawan yang sebelumnya Wakapolda NAD.

Kapolda Papua, Irjen Pol Tommy Trider Jacobus digantikan oleh Brigjen Pol
Max Donald Aer yang

sebelumnya Wakapolda Papua.

Posisi Wakapolda NAD selanjutnya diisi oleh Brigjen Pol Fajar Prihantoro
yang sebelumnya adalah Wakil

Komandan Korps Brigade Mobile (Brimbo) Polri.

Sedangkan, jabatan Wakapolda Papua diisi oleh Brigjen Pol Franciscus Roma
Andi Lolo yang

sebelumnya adalah dosen Sekolah Staf Pimpinan Polri.

Jabatan Wadankorbrimob yang ditinggalkan Fajar selanjutnya diisi oleh
Brigjen Pol Sukirno yang

sebelumnya adalah perwira non job di Mabes Polri.

Pergantian lain adalah Kepala Pusat Pembinaan Profesi Brigjen Pol Sugiyono
diangkat menjadi

Wakapolda Jawa Timur sedangkan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Sunaryoto
menjadi Direktur D Badan

Intelijen Keamanan Polri.

Kemudian jabatan Direktur D Badan Intelijen Keamanan Brigjen Pol Adang
Syamsuratman diarahkan

menduduki satu jabatan ke Badan Intelijen Negara (BIN). (Ant

---

RIAU POS

      11 Mei 2007 Pukul 09:38

      Ancaman "Biofuel"


      Malam itu dua orang wanita bule menemui saya sebagai teman lama.
Saya langsung saja pada

masalah pokok dan bertanya "Kenapa datang ke Indonesia?". Diapun
menjelaskan "Saya baru saja dari

Brazil dan sayang sekali saya di sana mendapat serangan jantung. Tapi ada
hal yang menarik disamping

sakit yang saya derita dan dua hari tidak sadar.


      Sekitar seperempat bahan bakar transportasi di Brazil tahun 2002
adalah etanol". Pembicaraan lebih

serius. Uni Eropa merencanakan 5,75 persen etanol yang dihasilkan dari
gandum, bit, kentang atau

jagung ditambahkan pada bahan bakar fosil pada tahun 2010 dan 20 persen
pada 2020.

      Apa hubungannya dengan Indonesia? Masyarakat dunia khawatir sesudah
penghancuran hutan

Sumatera dan Kalimantan maka deretan yang berikutnya adalah Papua. Pada
masa kini di Eropa sudah

tak ada lagi musim semi dan begitu musim dingin  maka langsung didera oleh
panas.

      Selama saya mengikuti  Al-Jazeera, BBC dan CNN memang perubahan
iklim sangat dahsyat

sekarang ini. Temperatur di seantero dunia menaik. Akibatnya kutub utara
dan antartika akan mencair

karena efek rumah kaca yang timbul oleh karena industrialisasi di Barat
besar-besaran sementara di

Indonesia hutan tanaman industri dan kelapa sawit akan menggantikan humus
sehingga terhambatnya

proses fotosintesa dan produksi CO2 yang berlebih di negara-negara utara.
Nah, maksud Tim Eropa ini

adalah memetakan Papua sehingga entah namanya biji jarak, kelapa sawit
yang diharapkan oleh

pemerintah menjadi biofuel sebagai energi alternatif makin menyebabkan
dunia  semakin panas.

      Pemerintah Indonesia bahkan merespon kondisi tersebut dengan
melahirkan kebijakan mendorong

percepatan penyediaan biodiesel di Indonesia. Jarakisasi (pengembangan
tanaman jarak secara

meluas) dipandang sebagai sebuah program yang dapat memberikan jawaban
atas krisis energi dan

perbaikan kesejahteraan rakyat.

      Nah, bagaimana dengan Riau? Ambisi Riau ujung-ujung ini memang
meningkat. Dumai akan

dijadikan pelabuhan biofuel terbesar di dunia. Kelapa sawit dan hutan
tanaman industri akan mencabut

hutan-hutan di Riau. Yang satu untuk kertas dan yang satu lagi untuk biofuel.

      Sekalipun dunia memandang Indonesia sebuah masalah yang akan timbul
dalam mengembangkan

biofuel di negeri ini adalah ketika ternyata pengembangan yang dilakukan
adalah harus dalam skala areal

yang sangat luas. Penyediaan energi bagi mobil mewah hingga
industri-industri yang hingga saat ini

sangat tidak jelas konstribusinya bagi kesejahteraan rakyat, akan
berakibat pada semakin terpuruknya

sistem kehidupan rakyat.

      Disadari atau tidak kelapa sawit bukanlah jargon untuk biofuel. Maka
pemerintahpun akan melihat

tanaman jarak pagar. Pada tahun 2006 pemerintah telah memfasilitasi upaya
percepatan pengembangan

jarak pagar yaitu melalui Bagian Anggaran 62 MAK 581129 (Divesifikasi
Energi) untuk membangun

kebun  induk di 14 provinsi masing-masing 10 hektare dan penanaman seluas
1.720 hektare, masing-

masing 120 hektare  di 11 provinsi (Jambi, Sumbar, Jabar, Jateng, DIY,
Jatim, NTT, Sulut, Gorontalo,

Sulsel dan Sultra) dan 140 Ha di NTB serta 260 Ha di Papua. Di samping itu
juga difasilitasi pengadaan 1

paket  UPH (Unit Pengolahan Hasil) yang terdiri dari 1 unit mesin pengupas
buah jarak, 1 unit mesin

press biji jarak, 1 unit mesin penyaring minyak jarak dan 20 unit kompor
minyak jarak untuk 12 propinsi

(Jambi, Sumbar, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTT, Sulut, Gorontalo, Sulsel,
Sultra dan Papua).

Pengadaan 2 paket UPH serta 40 unit kompor untuk NTB.

      Berapa luas kebun sawit di Riau di luar yang diusahakan rakyat?
Sedikitnya 105.732 hektare (tahun

2000). Kini diprediksikan dengan kebun sawit rakyat paling sedikit dua
kali lipat. Sebagai kelanjutan dari

program tahun 2006, pemerintah pada tahun 2007 akan menfasilitasi
pemeliharaan kebun induk seluas

140 hektare di 12 provinsi/kabupaten.

      Pengembangan tanaman seluas 1.838 hektare sebagai luncuran kegiatan
tahun 2006 di 13

propinsi/kabupaten. Luncuran kegiatan tahun 2006 dilakukan karena
keterbatasan benih unggul, maka

pengembangan tanaman tahun 2006 yang direncanakan seluas 1.750 hektare
tidak dapat dilaksanakan

sesuai rencana, sehingga hanya terealisir 478 hektare (27,7 persen).

      Saatnya bagi kelompok-kelompok komunitas lokal untuk berdiri pada
posisi kedaulatan atas sumber

kehidupan, dengan tidak membiarkan terjadinya kerusakan ekologi akibat
pengembangan produk

tanaman tunggal (monokultur) pada kawasan luas pada lokasi dan sekitar
lokasi berkehidupan.

Menyerahkan tanah pada kepentingan industri monokultur untuk kepentingan
energi hayati, sama saja

dengan mencabut ruh kehidupan komunitas secara perlahan.

      Bagaimana dengan pengalaman negara lain? Ternyata penggunaan biofuel
justru menambah panas

bumi. Pengalaman dari Brazil dan Amerika yang telah puluhan tahun
mengembangkan bioethanol dari

tebu dan jagung, malah memerlukan sumber energi yang jauh lebih banyak
dalam proses

pengolahannya, yang tentu saja sumbernya berasal dari sumber energi yang
tersedia saat itu, berupa

sumber energi fosil. Juga telah dibuktikan bahwa secara tidak langsung
pengembangan biofuel  tersebut

telah memberikan tambahan gas rumah kaca di atmosfer.

      Lalu bagaimana dengan rencana ambisius provinsi ini yang menjadikan
Dumai Pelabuhan biofuel

terbesar di dunia sementara hutan di Riau  telah pipil oleh HTI.
Mungkinkah kelapa sawit yang ditanam

menggantikan HTI setelah pasca Indah Kiat dan RAPP punah-ranah?

      Jawabnya bukan disini tapi di Papua di mana mata dunia kini sedang
melihat agar Papua dan

Amazone tetap hijau. Untuk inilah LSM dunia beramai-ramai datang ke Papua.
Jangan-jangan hutan di

sinipun telah pula menjadi hutan Kalimantan.

      Tapi paling tidak kedatangan kedua tamu saya ini yang akan berangkat
ke Papua menunjukkan

perhatian dunia, tinggal Amazone dan Papua yang memberikan nafas bagi
dunia. Bila Eropa telah

kehilangan musim semi maka di Riau pun berubah menjadi musim banjir dan
musim kabut.***


      Prof dr Tabrani Rab, Rektor Rab University

---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/12/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
Perintis Kota Jayapura Telah Tiada

[JAYAPURA] Mantan Bupati Kabupaten Jayapura, Barnabas Youwe (69), Sabtu
(12/5) pagi, akan

dikebumikan di Pulau Kosong, setelah disemayamkan selama tiga hari di
kediamannya di Dok V

Kelurahan Mandala, Jayapura. Youwe sebelum meninggal pada Rabu (9/5) pukul
01.15 WIT, sempat

dirawat di RSUD Dok II Jayapura.

Salah seorang putranya, Emiel Youwe yang ditemui SP, di kediamannya
mengatakan, ayahnya mulai

terlihat sakit serius sejak tanggal 18 April, di kampung mereka di Kayu
Pulau. Kayu Pulau adalah

kampung kecil yang terletak di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua di
Jayapura.

Pada saat itu, ayahnya sedang berlibur bersama keluarga besarnya di sana.
Karena sakit kemudian

dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan
diketahui almarhum

menderita gagal ginjal. Sebelumnya, almarhum sempat mengeluhkan kalau pada
beberapa bagian

tubuhnya sakit, dan menjalani rawat jalan. Proses itu berjalan hingga
akhirnya almarhum mengembuskan

napasnya yang terakhir.

Disebutkan, almarhum pernah menyatakan kebanggaannya atas tugas dan
pengabdian yang pernah

dilakukannya, yakni ketika menjadi Bupati Jayapura tahun 1984-1985 dan
pergi ke Black Wara di Papua

Nugini untuk menjemput para pelintas batas. Almarhum juga pernah nyatakan
kebanggaannya ketika

mengetahui kalau Presiden Soeharto ketika itu berkenan hadir di Merauke
untuk melakukan panen raya.

"Itu yang selalu dibanggakan bapak kalau sedang bercerita kepada kami,"
ujarnya.

Selain kabanggaan itu, Emil juga mengatakan kalau almarhum juga pernah
menyatakan kegundahan

hatinya setelah merasa gagal mempertahankan kawasan Entrop sebagai hutan
lindung. "Bapak merasa

gagal karena saat ini kawasan Entrop sudah berubah fungsi," ujarnya.

Youwe ketika menjadi Bupati Jayapura terkenal dengan kebijakannya di
bidang pertanian.

Keberhasilannya adalah ketika dia menjadikan Koya Timur dan Koya Barat
sebagai kawasan sentra

produksi pertanian bagi Kabupaten Jayapura. Koya Timur dan Koya Barat saat
ini termasuk dalam

wilayah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Ketika menjabat bupati termasuk orang yang berhasil mengawinkan
pelaksanaan tata pemerintahan

dengan memanfaatkan pendekatan antropologi lokal. Pelaksanaan roda
pemerintahan dengan

pendekatan budaya dan ternyata cukup berhasil melakukan pendekatan
terhadap masyarakat, sehingga

kebijakan dan program pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat.

Kota Jayapura yang ada saat ini, merupakan cikal-bakal pemikirannya yang
menjadikan sebagai kota

administratif dan kemudian oleh para bupati setelahnya dilanjutkan hingga
akhirnya ditetapkan sebagai

Kotamadya Jayapura pada 1993.

Suasana duka demikian terasa ketika para pelayat, kaum keluarga serta
kerabat larut dalam isak tangis.

[GAB/M-11]


Last modified: 12/5/07


---

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/14/sh07.html

Kampanye Hitam terhadap Indonesia Lewat Iklan TV Australia



Canberra - Kampanye hitam terhadap Indonesia terus dilakukan kelompok pro
kemerdekaan Papua

Barat melalui iklan televisi di Australia dengan mengusung wacana tudingan
pelanggaran hak asasi

manusia (HAM) oleh TNI di Irian Jaya pada masa lalu.


Kampanye hitam melalui iklan televisi yang disokong pengusaha Australia,
Ian Malrose, dan melibatkan

Clemens Runawery dan Hugh Lunn itu terus-menerus ditayangkan Stasiun TV
Channel 10 sepanjang

hari, demikian Antara melaporkan dari Canberra, Senin (14/5).


Dalam kampanye hitam yang diusung kelompok seperti "Free West Papua Action
for Human Rights in

Papua" dan melibatkan orang Papua dan warga Australia putih sebagai sosok
dalam iklan untuk meminta

dukungan rakyat Australia memerdekakan Papua seperti yang telah dilakukan
di Timor Timur.
Selain wacana HAM, iklan yang mulai diluncurkan sejak Februari lalu itu
juga mempersoalkan hasil

penentuan pendapat rakyat Irian Barat sah yang diselenggarakan PBB tahun
1969 yang berakhir dengan

mayoritas rakyat Papua memilih Indonesia.


Kampanye hitam para pendukung pemisahan Irian Jaya yang sekarang bernama
Provinsi Papua dan

Papua Barat itu di Australia semakin gencar dilakukan setelah Jakarta dan
Canberra menandatangani

Perjanjian Keamanan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 13 November 2006.
Perjanjian itu belum

diratifikasi Parlemen Australia. Terkait dengan proses ratifikasi itu,
Komite Bersama Bidang Perjanjian

Parlemen Australia pada 30 April lalu mengumpulkan pandangan dari berbagai
kalangan, termasuk

kelompok kritis terhadap isu Papua dan Indonesia, tentang Perjanjian
Keamanan Australia-Indonesia

dalam sebuah rapat dengar pendapat di Sydney.


Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di Commonwealth Offices,
Lantai 8, Charterbridge

House, Jalan Phillip No 70, Sydney itu komite ini mengundang para wakil
Asosiasi Papua Barat Australia,

Koalisi Australia untuk Keadilan Transisional di Timor Timur, akademisi
Universitas Sydney, Prof G Peter

King, dan Dr Jim Elmslie, dan Direktur Program Asia dan Pasifik Institut
Lowy, Dr Malcolm Cook.
Selain mereka, kalangan yang dimintai pandangannya adalah dosen senior
Fakultas Hukum Universitas

Sydney, Dr Ben Saul, wakil dari Dewan New South Wales untuk Kebebasan
Sipil, Yayasan Konservasi

Australia, pejabat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan/Departemen
Pertahanan, serta wakil dari

International Commission for Jurists.


Selain kampanye hitam yang terus-menerus dilakukan melalui iklan televisi,
Maret lalu, Proyek Papua

Barat Pusat Kajian Perdamaian dan Konflik Universitas Sydney juga
menerbitkan laporan bertajuk

"Blundering In: The Australia-Indonesia Security Agreement and the
Humanitarian Crisis in West

Papua".


Laporan yang antara lain disusun oleh Prof G Peter King dan Dr Jim
Elmslie, yang dinilai sejumlah

kalangan di Tanah Air sebagai akademisi partisan dan sangat
pro-kemerdekaan Papua itu, pada intinya

mempersoalkan artikel 2.3 dalam perjanjian yang dipandang penulisnya dapat
menghambat apa yang

mereka sebut hak demokrasi rakyat Australia untuk menyuarakan dukungannya
pada kemerdekaan

Papua dari Indonesia.

Tak Terpisahkan dari NKRI
Bagi PBB, Indonesia, dan Australia, Papua sudah merupakan bagian tak
terpisahkan dari Negara

Kesatuan RI dan "Act of Free Choice" 1969 sudah final dan sah dengan
mayoritas pemilih, seperti di

Merauke, Wamena, Nabire, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura,
memilih bersama NKRI.
Utusan Sekjen PBB, U Thant, telah menyerahkan laporan tentang hasil
pengumpulan pendapat bebas itu

dalam laporannya pada 6 November 1969. Pada 19 November 1969, Sidang Umum
PBB menyetujui

resolusi 2504 (XXIV) yang mengakui Papua (Irian Jaya) sebagai bagian
integral dari NKRI.
Terkait dengan kampanye melalui iklan TV oleh pro-kemerdekaan Papua Barat
di Australia

pascapemberian visa menetap sementara kepada 42 pencari suaka Papua di
Australia dan

penandatanganan Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia itu, wartawati
Australia Network ABC, Helen

Vatsikopoulos, pernah mewawancarai Dubes RI untuk Australia dan Vanuatu,
TM Hamzah Thayeb, Maret

lalu.


---

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/15/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY

Deklarasi Berdirinya Provinsi Papua Utara Teluk Cenderawasih

[JAYAPURA] Ratusan warga di Kota Serui menghadiri upacara pencanangan
berdirinya Provinsi Papua

Utara Teluk Cenderawasih atau disebut Papua Teluk Cenderawasih (PTC).
Upacara dilakukan di

Lapangan Trikora, Alun-alun Kota Perjuangan Serui, Selasa, (15/5) pagi
pukul 10.00 WIT di Serui,

Kabupaten Yapen Waropen.

Ketua Panitia Pencanangan Provinsi Papua Teluk Cenderawasih, Philips Wona,
saat dihubungi SP,

Selasa, (15/5) pagi melalui telepon genggamnya mengatakan, pencanangan ini
merupakan aspirasi

masyarakat. Ada keinginan memekarkan wilayah provinsi sebagai sebuah
wilayah otonom yang berdiri

sendiri dan dapat mengatur warga di Kawasan Teluk Cenderawasih.

Dikatakan, keinginan ini sudah ada sejak lama. Dengan pencanangan ini
bukan berarti pada saat

pencanangan dilakukan langsung berdiri Provinsi Teluk Cenderawasih.
Provinsi ini akan hadir melalui

mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dan tentu saja merujuk UU No 21/2001
tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua.

Pencanangan ini, tambahnya, lebih pada pernyataan terbuka bahwa ada
keinginan untuk membentuk

sebuah provinsi baru dengan wilayah meliputi sejumlah kabupaten yakni
Yapen Waropen, Supiori, Biak

Numfor, Nabire, dan Waropen, yang nantinya akan bersanding dengan Provinsi
Papua dan Provinsi

Papua Barat, khususnya di kawasan Teluk Cenderawasih.

Untuk itu, segala mekanisme dan prosedur yang berlaku akan dilalui.
Kajian-kajian ilmiah terkait

berdirinya Provinsi Teluk Cenderawasih telah dilakukan. Kajian ilmiah itu,
di antaranya, kerja sama

dengan Universitas Papua mengkaji secara akademis akademis. Sejumlah
syarat administratif untuk

sebuah pemekaran wilayah sedang dipersiapkan, termasuk lobi politik.

Meskipun demikian, Wona mengakui, apa pun rencana yang dilakukan namun
dasar rujukan untuk

melakukan pemekaran Provinsi Teluk Cenderawasih dari Provinsi Papua adalah
UU No 21/2001.

[GAB/M-11]


Last modified: 15/5/07

---

Cendrawasih Pos

Rabu, 16  Meil 2007

Akhirnya Jemaat GKI KINGMI Papua Demo

*Di Depan Kantor yang Masih Dalam Sengketa

JAYAPURA-Setelah sehari sebelumnya terjadi bentrok antar dua kelompok
jemaat, yaitu antara kelompok

Jemaat Sinode Gereja Kemah Injili KINGMI Papua dan kelompok Jemaat Gereja
Kemah Injili Indonesia

(GKII) Wilayah Papua, maka Selasa (15/5) kemarin mulai pukul 10.00 WIT
ratusan warga jemaat GKI

KINGMI Papua kembali mendatangi depan kantor yang disengketakan, yaitu di
Jalan Samratulangi

Jayapura.

Kelompok jemaat ini datang ke depan kantor yang dipolice-line oleh aparat
Polresta Jayapura itu dengan

membentangkan sebuah spanduk dan poster-poster.

Karena halaman kantor yang disengkatakan itu masih dipolice-line dan
dijaga ketat aparat Polresta yang

dibackup aparat Brimobda Papua, maka massa yang datang itu kemudian
memanfaatkan setengah

badan jalan di Jalan Samratulangi itu.

Akibatnya, kemacetan lalulintaspun tidak bisa dihindari, terutama arus
lalulintas dari arah Jalan Irian dan

arus kendaraan dari arah Jalan Percetakan. Bahkan untuk mengantisipasi
hal-hal yang tidak diinginkan,

aparat juga mendatangkan sebuah water canon.

Dalam aksi itu, selain diwarnai dengan menyanyikan lagu-lagu rohani, juga
diwarnai orasi oleh beberapa

jemaat yang menggelar aksi ini.

Ketua Sinode GKI KINGMI Papua, Pdt. Seblum Karubaba saat ditanya wartawan
menjelelaskan,

kedatangan jemaat KINGMI Papua ke depan kantor itu adalah untuk menuntut
agar kembali ke

kesepakatan awal tanggal 30 Desember 2006.

"Jemaat kami turun ke jalan di depan kantor, maksudnya supaya kembali ke
kesepakatan semula yang

ditandatangani kubu wilayah GKII, Sinode GKI KINGMI dan Departemen Agama
Provinsi Papua dan

Kota Jayapura serta Kapolresta Jayapura bahwa aset itu dipakai
bersama-sama sampai dengan adanya

keputusan pengadilan secara resmi," ujarnya.

Dengan adanya aksi ini, maka para pengurus Sinode GKI KINGMI Papua bersama
Kapolresta Jayapura

kemudian bertemu dengan Kapolda Papua di ruang kernjanya.

Seusai pertemuan tersebut, Pdt, Seblum Karubaba menjelaskan, dalam
pertemuan dengan Kapolda tadi,

diarahkan supaya segera diadakan pertemuan dan direncanakan pagi ini,
supaya kembali lagi dapat

menggunakan aset seperti biasa.

"Dimana sesuai kesepakatan awal, GKII menempati kantor bagian atas dan
kami menempati bagian

bawah, sampai ada keputusan pengadilan melalui banding," terangnya.

Sementara Kapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer saat
dikonfirmasi wartawan seusai

pertemuan tersebut menyatakan bahwa dalam pertemuan tadi pihaknya
menghimbau supaya dalam

menyelesaikan masalah ini tidak mengambil langkah-langkah yang melanggar
ketentuan.

"Sebetulnya kurang pas kalau saya harus menasihati para pendeta, namun
untuk menghindari hal yang

tidak diinginkan, saya tetap menghimbau mereka agar membicarakan masalah
ini dengan kepala dingin,"

tuturnya. Untuk penyelesaian masalah ini, Kapolresta Jayapura AKBP Robert
Djoenso, pagi ini akan

mempertemukan pihak-pihak yang terkait. "Saya optimis masalah ini akan
bisa dicarikan jalan keluarnya

yang baik," ucap Kapolda.

Saat disinggung soal langkah aparat Polresta yang mempolice-line lokasi
kantor yang disengkatakan itu,

Kapolda menyatakan, langkah itu sudah benar.

Setelah Pdt. Seblum Karubaba kembali dari Polda dan kemudian memberikan
penjelasan kepada

jemaatnya, maka massa yang menggelar aksi ini, sekitar pukul 15.00 WIT ini
kemudian membubarkan

diri.

Sementara itu, konflik internal yang berakhir dengan bentrokan yang
terjadi antara warga jemaat Gereja

Kemah Injil Indonesia (GKII) dan jemaat Gereja KINGMI Papua, juga turut
mengundang keprihatinan

Walikota Jayapura, Drs MR. Kambu, M.Si.

Sebab, misi gereja bukanlah menciptakan konflik diantara jemaatnya,
melainkan mengadakan

persekutuan, persaudaran antara sesama umat dari kepelbagian suku, ras,
sehingga tercipta rasa saling

mengasihi, saling membutuhkan dan saling melayani. "Yang selanjutnya
melahirkan suasana tentram,

aman, dammai dalam hidup ini, bukan terjadi konflik," ujarnya kepada
Cenderawasih Pos, via telepon,

Selasa, (15/5) kemarin.

Prihatin karena, selama ini seperti diketahui seluruh masyarakat di tanah
ini, peranan gereja sangat

besar dalam menyerukan atau menyuarakan kepada masyarakat di tanah Papua
ini untuk tetap menjaga,

memelihara dan mewujudkan zona damai secara terus menerus.

Dikatakannya, misi penginjilan gereja itu, tidak tepat, apabila para
pengembang misi itu melakukan

perpecahan dan konflik, melainkan harus menciptakan kedamaian di hati
umatnya, dan meningkatkan

iman dan taqwa umatnya itu. Meski dalam menjalankan misi itu harus memikul
salibnya sendiri.

Salib itu adalah, berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi, namun
Salib itu harus dipikul

dengan ketulusan hati dan berani berkorban bagi sesamanya, seperti yang
telah ditunjukan oleh Yesus

dalam menebus dosa umat manusia di kayu salib yang sebagai lambing
kemenangan atas dosa dan maut

itu.

Memikul salib itu, berarti, penyangkalan diri, harus saling mengalah,
tidak boleh mengutamakan

kepentingan diri sendiri, kelompok/golongan, melainkan kepentingan umat
ALLAH itu sendiri, yang

menjalankan misi ALLAH itu.

"Dalam mengikuti Yesus, harus mampu memikul Salibnya, dan mampu
menjalankan misi Tuhan itu, yaitu

terciptalah kehidupan umat manusia yang damai, nyaman, dan penuh
persaudaraan," ucapnya.(fud/nls

---

http://www.antara.co.id/arc/2007/5/21/timika-krisis-premium-rp15000-per-liter/

21/05/07 08:20

Timika Krisis Premium, Rp15.000 per Liter

Timika, Papua (ANTARA News) - Stok premium (bensin) di Timika, ibukota
Kabupaten Mimika, Papua,

dalam empat hari belakangan menipis yang mengakibatkan antrian sangat
panjang kendaraan bermotor

di dua Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), yaitu SPBU SP2 dan SPBU
Nawaripi dan harga

jual premium di tingkat pengecer menembus angka Rpl5.000per liter.

Kepala Regu SPBU SP2 Timika, Djafar Setiawan, Senin, mengemukakan bahwa
pasokan premium dari

Depot Pertamina Paumako mulai berkurang sejak Rabu (16/5), yaitu sebanyak
16.000 liter, Kamis (17/5)

15.000 liter, dan Jumat (18/5) 10.000 liter.

Padahal, dalam kondisi normal, lanjutnya, pasokan premium ke SPBU SP2
milik PT Astika (Serayu

Group) itu mencapai 20.000 liter.

"Kami tidak tahu alasannya mengapa jatah premium dari Pertamina berkurang.
Kami hanya melayani

konsumen sesuai dengan jatah yang diberikan," tutur Djafar.

Dengan adanya pengurangan jatah premium dimaksud, menurut Djafar, pihaknya
mendapat instruksi

dari Pertamina untuk membatasi pengisian premium kepada semua kendaraan
bermotor, yaitu

kendaraan roda empat 20 liter dan kendaraan roda dua lima liter serta
melarang pembelian premium

dengan menggunakan jerigen dan drum.

Untuk mengontrol penjualan premium di dua SPBU itu, petugas menghadirkan
sejumlah aparat kepolisian

untuk mencegah terjadi keributan dengan para pengemudi.

Djafar mengaku kesulitan dalam mencegah ulah kotor sejumlah pengemudi yang
antri beberapa kali di

SPBU untuk menimbun premium dengan maksud akan dijual kembali dengan harga
yang lebih tinggi.

"Kesulitannya adalah akibat kendaraan yang antri banyak sekali maka kami
tidak mungkin hafal satu

persatu, siapa saja yang sudah dilayani," tutur Djafar.

Sementara itu Perwakilan PT Pertamina Timika, Hardjito, mengatakan bahwa
kelangkaan premium di kota

Timika dalam beberapa hari terakhir disebabkan kapal tanker yang memuat
BBM dari Ambon belum tiba

di Timika.

"Kami mendapat informasi dari Ambon, loading kapal Pertamina yang mengakut
BBM ke Ambon juga tiba

terlambat sehingga otomatis pasokan BBM ke Timika pun terlambat," kata
Hardjito.

Menurut dia, saat ini stok premium yang ada di Depot Pertamina Paumako
Timika sudah menipis. Untuk

menjaga kekosongan stok, katanya, Pertamina menempuh kebijakan mengurangi
jumlah pasokan

premium ke dua SPBU di Timika hingga hari ini, Senin dengan jumlah pasokan
per hari sebanyak 23-28

ton.

Hardjito juga mencurigai adanya penimbunan yang dilakukan pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab

untuk mencari keuntungan pribadi.

"Sebetulnya pasokan premium yang ada sekarang mencukupi kebutuhan
kendaraan di kota Timika, kami

menduga ada pihak-pihak yang sengaja menimbun premium untuk mencari
keuntungan," ujarnya.

Hardjito mengungkapkan pendistribusian premium di kota Timika akan kembali
normal pada Selasa (22/5)

setelah kapal tanker yang mengangkut BBM dari Ambon sandar di Pelabuhan
Paumako Timika. (*)

---

CENDRAWASIH POS

Senin, 21  Meil 2007

Bangun Papua Butuh Komitmen

Wapres: Pejabatnya Jangan Terlalu Banyak di Jakarta

JAYAPURA- Butuh komitmen tinggi dan treatment khusus agar Papua bisa maju
utamanya dalam hal

investasi, mengingat kondisi topografi dan masyarakatnya yang berbeda
dengan daerah lainnya.

Hal itu yang menjadi topik utama pembicaraan dalam dialog interaktif
bertajuk Potensi ekonomi di Papua

antara Wapres Jusuf Kalla dalam dialog-nya dengan Gubernur Barnabas Suebu,
SH, Bupati Tolikara

John Tabo dan Bupati Paniai Naftali Yogi serta Ketua KADIN Provinsi Papua.
Seperti diketahui, dialog ini

berlangsung di Bank Papua usai peresmian operasional Metro Papua TV, semalam.

Dalam dialog yang berlangsung satu jam itu, Gubernur Suebu antara lain
mengemukakan sejumlah

hambatan investasi di Papua, khususnya menyangkut kewenangan yang mana
sesuai amanat UU 21

Tahun 2001, harusnya sudah diberikan kepada Papua kecuali 5 hal (Militer,
Financial, Hukum, Luar

Negeri dan Agama) tetapi sampai saat ini sebagian besar wewenang itu belum
juga diberikan khususnya

yang terkait dengan investasi.

"Implementasi Otsus masih bermasalah, pusat belum konsisten dalam
menerapkan Undang Undang 21

tahun 2001 karena kewenangan belum semuanya diberikan ke daerah," kata Suebu.

Gubernur juga mengatakan bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan suatu temu
investasi, ia melihat

banyak hal baru yang mendorong investasi di Papua tetapi terkendala oleh
wewenang yang masih

dipegang pusat.

"Kami dari Papua siapkan daya tarik investasi. Salah satunya adalah one
stop service (pelayanan satu

atap) yang betul-betul disiapkan untuk melayani investor di Papua. Karena
itu mohon dukungan dari

pusat supaya perizinan mulai dari bupati, gubernur sampai pusat kita bisa
siapkan kalau bisa tercepat,

termurah untuk para investor," pintanya.

Menanggapi hal itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa sebenarnya secara
prinsip sesuai undang -

undang dasar dan undang - undang di bawahnya penyerahan sebagian wewenang
itu ada di dalam

Otsus, khususnya menyangkut pengelolaan hak - hak kepada daerah.

"Pusat memang hanya menjaga standar dan prosedural agar berjalan sesuai
aturan yang ada. Kalau ada

yang diatur dari pusat tidak berarti kekuasaan itu diambil alih,
Katakanlah ini harus begini, supaya ada

suatu system nasional yang berjalan, walaupun pada akhirnya berjalan. Saya
juga tentu tidak

mengatakan bahwa semua itu sudah sejalan," katanya.

Menurut Jusuf Kalla, penyerahan wewenang harus dilakukan secara bertahap
dan harus ada kesiapan

baik oleh pusat maupun daerah. "Ini memang dilakukan secara bertahap, tapi
tentu dibutuhkan kesiapan

kedua belah pihak, kesiapan pusat untuk menyerahkan semuanya secara
teknis, dan kesiapan daerah

untuk menjalankan sesuai aturan yang ada. Inilah yang selalu punya
masalah. Jangan lupa otonomi kita

ini baru efektif 4 atau 5 tahun, saya yakin ini secara terus menerus akan
diserahkan ke daerah sesuai

dengan hak dan kemampuannya," katanya serius.

Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa dirinya dengan Gubernur Suebu pernah
menjadi Ketua KADIN 20

tahun lalu tentunya ia juga bisa memahami hal itu. "Saya dengan Bas
sama-sama memahami suasana

itu, kita 20 tahun lalu sama-sama Ketua Kadin, saya di Makassar, Bas di
Papua. Kita sebenarnya

menuntut bagaimana Indonesia Timur dibangun, Papua dibangun, Sulawesi
dibangun. Soal itu memang

tidak usah diragukan pendapat kita berdua ini," katanya.

Soal aturan, kata Wapres Jusuf Kalla ia menyarankan agar daerah
mengirimkan utusan ke pusat untuk

berkantor di BKPM (badan koordinasi penanaman modal) sehingga investor
bisa melihat data tentang

Papua melalui BPKM itu.

"Ini masalah aturan, karena itu aturan baru katakanlah hanya hal-hal
tertentu agar cepat kalau investor

dari luar musti datangi satu persatu provinsi itu satu bulan belum tentu
ketemu apa yang dimaksud. Tetapi

kalau Pemda mengirim orang untuk berkantor di BPKM pusat untuk memberikan
data dan membantu atas

nama Pemda serta memberikan suatu petunjuk dan keputusan, informasi daerah
maka itu akan dibuka.

Jadi tidak menarik itu dari pusat, hanya orang daerah lebih cepat ketemu
dengan investasi sehingga

itulah fungsi satu atap," terangnya.

Kalau investor ke daerah atau ke semua kabupaten, maka ia tidak bisa
membayangkan cost-nya tetapi

kalau semua daerah memiliki system informasi maka akan lebih mudah.

Pada kesempatan itu, Bupati Tolikara John Tabo tak mau ketinggalan ia juga
memaparkan kondisi

wilayahnya yang sulit terjangkau informasi dan menanyakan ketulusan Wapres
Jusuf Kalla untuk

membangun Papua.

"Disana kami belum bisa saksikan secara langsung siaran tivi butuh
pembangunan stasiun relay untuk

menangkap siaran tivi. Dan apakah Wapres tulus untuk bangun Papua," ujarnya.

Menjawab hal itu Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa tentu saja dirinya
tulus membangun Papua.

"Tentu tulus, kita semua punya komit untuk membangun seluruh bangsa, tapi
kita harus tahu khususnya

teman-teman di Papua, bahwa pembangunan itu dilaksnakan rekan-rekan
sendiri di daerah tidak

mungkin hanya dengan Keppres, APBN yang besar tetapi tidak ada
pelaksanaannya di daerah,"

katanya.

Menurutnya segala infrastruktur ada aturan, hal itu sudah jelas karena itu
ia mengajak semua gubernur,

bupati dan seluruh masyarakat Papua untuk sama-sama membangun Papua.
"Kepada kita semua agar

membangun sama-sama baik Gubernur, bupati harus punya komit, tentunya
bupatinya jangan terlalu

banyak di Jakarta tetapi harus bersama membangun komitmen. Kita semua
tulus, tanpa Papua Indonesai

tidak lengkap, dan sebagainya, dengan ketulusan kita semua pasti bisa,"
katanya.

Begitu juga dengan Bupati Paniai Naftali Yogi ia memaparkan kesulitan
daerahnya. Yang dijawab oleh

Wapres Jusuf Kalla bahwa apa yang diharapkan itu tercermin dalam APBN
Papua dan tercermin dalam

UU Otsus yang memang diberikan anggaran besar. "Disamping kekhususannya
itu memang dilihat dari

kesulitannya. Jangan dilihat membangun Papua itu seperti membangun daerah
lain karena Papua

berbeda. Jadi kalau di Jawa kita bangun terminal bus, maka maka di Papua
kita bangun landasan

pesawat," ujarnya. Hal ini tentu membutuhkan suatu system yang berbeda
dengan akan membangun

jalan lintas utara dan selatan agar semua daerah tersambung.

Sedangkan Ketua KADIN John Kabey kepada Wapres Jusuf Kalla memaparkan
hambatan pengusaha

Papua sehingga tidak bisa bergerak leluasa. "Kita harus membangun suatu
akses secara nasional

maupun internasional, karena jarak ke Papua ini sangat jauh dan
infrastruktur masih kurang, sehingga

banyak pengusaha belum mampu menjangkau pembangunan di berbagai sektor di
pedalaman, karena itu

kita butuh investor besar yang masuk dan membangun di Papua,"katanya.

Menjawab itu, Wapres Jusuf Kalla selaku mantan pengusaha mengatakank bahwa
melihat potensi yang

bisa dikembangkan di Papua, sektor usaha masuk desa memang sangat baik,
namun tentu masing-

masing daerah memiliki suatu kelebihan dan perbedaan sendiri. "Papua bukan
Jawa, yang banyak

pabrik, manufactur, tenaga kerja dan sebagainya. Kalau kita di Timur tidak
begitu, investasinya lebih

banyak pada naturally resources kalau diukur secara penduduk dari angka
mungkin Papua salah satu

provinsi investasi yang penduduknya tertinggi karena di Freeport dan
Tangguh saja dua -duanya $ 2

Miliar dengan penduduk yang hanya 2 - 3 juta. Tetapi karena kapital
intensif, maka tidak dapat

menjangkau masyarakat luas dan hanya tertentu, walaupun hasilnya besar,"
katanya.

Kata Wapres, Pertanian dan Perkebunan keduanya adalah suatu investasi
tinggi dan melibatkan

masyarakat luas, maka masyarakat luas itu tentu adalah yang punya lahan di
Papua. Ini juga harus

merobah suatu kebiasaan bertani untuk masyatrakat Papua yang secara
pelan-pelan harus

membiasakan diri karena kalau tidak nilainya terbatas dan tidak
memperbesar lapangan kerja dengan

pendapatan.

Kepada pengusaha Papua ia mengajak agar bersikap disiplin dan profesional
dengan banyak belajar,

sebab dunia usaha perdagangan dan investasi sangat terbuka.

Sementara Gubernur Suebu menekankan bahwa untuk membuka peluang investasi
di Papua. Pertama

Papau membutuhkan skala besar menengah dan skala kecil, ketika
infrastruktur belum mendukung

karena butuh biaya tinggi. "Karena itu kita mendorong skala besar tidak
hanya pada bidang tambang dan

migas tetapi juga pada perkebunan," katanya. Sedangkan skala besar artinya
investasi bisa $ 500 Juta

keatas dan ketika masuk dia tentu mampu untuk membangun infrastruktur hal
lainnya, ia ingin

memberikan pelayanan terbaik pada investor dari segi perizianan (One stop
service) baik bupati

gubernur. Soal tanah juga direncanakan adanya suatu peraturan daerah
khusus tentang tanah adat.

Dimana pada satu sisi tanah bisa menjadi daya tarik investasi, tetapi pada
sisi lain tanah tidak terlalu

dirugikan atau win-win solution, dengan begitu ada kepastian hukum dari
segi tanah. Hal lainnya aparatur

pemerintah bekerja secara efisien memberikan pelayanan yang terbaik pada
rakyat.(ta)


---

Minggu, 20 Mei 2007, 09:05 WIB

ATRAKSI BUDAYA BARAPEN DI BIAK TERANCAM PUNAH

Biak--RRI-Online, Atraksi budaya "Barapen" (berjalan di atas bara api)
dalam masyarakat tradisional

Biak Numfor, Provinsi Papua kini terancam punah karena tidak lagi mendapat
perhatian pemerintah

setempat untuk melestarikannya.

"Atraksi Barapen merupakan permainan khas masyarakat tradisional Biak
Numfor yang biasa digelar

pada berbagai kesempatan pesta adapt dan sebagainya. Atraksi ini pada masa
lalu dipelihara secara

sangat baik oleh para leluhur sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat
Biak Numfor namun sekarang

terancam punah," tokoh masyarakat setempat, Fredrik Yapen di Biak, Minggu
(20/5).

Atraksi Barapen sangat menarik perhatian masyarakat Biak Numfor karena
melalui atraksi ini warga

masyarakat setempat dapat saling bertemu, menguatkan keakraban dan
kekerabatan serta mempererat

tali silaturahmi di antara sesama warga.

Melalui atraksi ini, setiap warga masyarakat memperlihatkan kebolehannya
berjalan di atas bara api yang

tentu saja membutuhkan ketrampilan tersendiri disertai bantuan kekuatan
supranatural yang sering

irasional.

Atraksi budaya Barapen, lanjutnya sebenarnya merupakan salah satu asset
penting dalam

pengembangan industri kepariwisataan di Baik Numfor. Atraksi ini akan
menarik perhatian dan minat

para wisatawan domestik dan mencanegara untuk berkunjung ke Biak Numfor
sebagai salah satu daerah

tujuan wisata nasional.

Tentu saja, lanjutnya mereka yang membawakan atraksi ini terlebih dahulu
memohon kekuatan dari para

leluhurnya agar mampu berjalan di atas bara api tersebut.


Fredrik mengatakan, atraksi budaya khas Biak Numfor ini mengalami ancaman
kepunahan karena sudah

tidak mendapatkan perhatian pemerintah dalam rangka memperkuat budaya
daerah dalam bingkai

kebudayaan nasional.

"Kami sesalkan sikap pemerintah yang sangat kurang melakukan pembinaan dan
pelestarian budaya

Biak Numfor khususnya atraksi Barapen. Atraksi ini terakhir dipentaskan
tahun 2005 pada festival

olahraga tradisional di Kalimantan Timur," katanya.

Dia menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada
pengembangan dan pelestarian

atraksi budaya Barapen melalui kaderisasi para aktor Barapen sehingga
generasi muda Biak Numfor pun

dapat memelihara dan melestarikan budaya mereka sendiri yang merupakan
warisan leluhur sekaligus

menanamkan semangat kecintaan pada budaya setempat di dalam diri kaum muda.

"Banyak orang muda sekarang ini tidak tahu lagi apa itu atraksi Barapen
dan makna di balik atraksi

tersebut. Padahal jika disimak, Barapen sendiri mengandung nilai-nilai
luhur yang patut dilestarikan

seperti nilai gotong royong, persahabatan dan kekerabatan serta persatuan
dan kesatuan dalam hidup

bermasyarakat, " katanya.
(DS)

Resources:
http://www.rri- online.com/ modules.php? name=Artikel&sid=27672
<http://www.rri-

online.com/modules.php?name=Artikel&sid=27672>


---

Senin, 21  Meil 2007

Kasus AIDS Mencemaskan

JAYAPURA-Tadi malam, Malam Renungan (MRAN) HIV/AIDS Nusantara Tingkat Kota
Jayapura

dilakukan The Plaza PTC Entrop. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum KPAD Kota
Jayapura, Drs MR

Kambu, M.Si mengatakan, laju pertumbuhan virus HIV/AIDS di Papua,
khususnya di Kota Jayapura

sudah pada angka yang mencemaskan kita semua.

Sebagaimana diketahui bahwa kasus HIV/AIDS di Papua yang kini sudah
menembus angka 3252

kasus/penderita, dimana 253 diantaranya di Kota Jayapura. Bila angka-angka
itu dikelompokan menurut

usia, maka yang paling banyak terinveksi adalah kelompok produktif (usia
19-39 tahun). "Untuk itu, virus

ini adalah masalah bersama,"jelasnya.

Dikatakan masalah bersama, sebab selain angka virusnya begitu tinggi,

juga diketahui bahwa penyebarannya digambarkan sebagai fenomena gunung es,
dimana yang kelihatan

hanya sedikit daripada yang tidak nampak.

"Sudah pasti angka-angka kasus yang tersembunyi itu merupakan kasus yang
mengancam kehidupan

kita, sebab virus ini berada di sekeling lingkungan, dimana kita berada.
Dan ini perlu menjadi

tanggungjawab bersama dalam penanggulangannya, sehingga suatu saat
mencapai angka maksimum,

kemudian angkanya dapat ditekan penurunannya hingga titik nol,"tambahnya
lagi.

Capaian itu, apabila semua komponen tanpa terkecuali, turut aktif dalam
memerangi ancaman virus itu,

dengan melakukan tindakan-tindakan nyata seperti aktif dalam
kegiatan-kegiatan penyadaran bagi

masyarakat, tentang pentingnya hidup sehat, bagi diri sendiri, keluarga
dan masyarakat.

"Tentang penyadaran masyarakat terhadap virus ini dan orang dengan
HIV/AIDS (ODHA), juga relatif

terbatas dan bahkan kurang. Akibatnya tak jarang masyarakat cenderung
apriori dan diskriminasi

terhadap ODHA. Tapi perlu diingat virus ini dapat menular ke siapa saja,
kapan saja dan dimana saja,

tanpa membedakan agama, ras, tingkat pendidikan," ucap Walikota Jayapura ini.

Kaitannya dengan itu hendaknya siapa saja dapat berbagai pengalaman dengan
ODHA dalam bentuk

diskusi, terutama informasi tentang bagaimana ODHA itu terjangkit, dan
bagaimana berjuang untuk tetap

hidup dengan semangat tanpa beban.

Diskusi itu juga sebagai salah satu dukungan moril bagi ODHA untuk
menjalani hari-harinya. Tapi juga

sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus itu, sebab disadari, sejauh ini
belum ditemukan obat virus itu.

"Kegiatan MRAN yang dilakukan malam ini adalah bentuk penyadaran social.
Saya sangat menghargai

dan berterima kasih kepada KPAD Kota Jayapura dan mitra yang melaksanakan
acara ini," imbuhnya.

Ditempat yang sama, Ketua Pelaksana Harian KPAD Kota Jayapura, H.Sudjarwo,
BE, menuturkan,

tujuan dilakukannya MRAN ini, tidak lain untuk menyadarkan masyarakat,
guna ada kepeduliannya dan

mau menyatakan bagi masyarakat bahwa virus ini bukan masalah yang
sederhana, tapi merupakan

masalah yang serius.

Meski demikian, ia juga masih menyayangkan sikap masyarakat di tanah Papua
ini yang mana

kelihatannya adem ayem (Tenang-tenang saja), dalam menyikapi virus itu
padahal kasus virus ini sudah

menembus angka ribuan. Sementara di kota lain, seperti Kota Madium, angka
virusnya baru mencapai

20 kasus, namun sudah menyatakan kasus itu adalah kejadian luar biasa atau
KLB.

Untuk itu, dirinya meminta setip individu, sedapat mungkin memulai sesuatu
dari diri sendiri dalam

memerangi penyebaran virus itu, minimal memberikan kesaksian mengenai
virus itu.

Sebab, jika tidak demikian, tentunya angka penyebaran virus itu makin
tinggi, dan akibatnya, banyak

dana yang tersedot ke kasus tersebut. Dan dampak lainnya, banyak kebutuhan
masyarakat tidak

terakomodir dan pembangunan pun macet/lemah, sebab masyarakatnya menderita
virus itu, dan lemah

dalam bekerja.

"Khusus saya sampaikan bagi remaja yang hadir malam ini, yang sudah mulai
paham apa itu HIV/AIDS,

sehingga mau ambil bagian dalam penanggulangan virus ini. Kami juga
sampaikan terima kasih bagi Pdt.

Gideon, dari Uganda yang sudah berikan perkuatan bagi kami untuk
tanggulangi virus ini," tuturnya.

"Bagi para remaja, hendaknya mampu menjadi motifator bagi teman sebayanya,
supaya tidak

berperilaku seks bebas. Bagi yang sehat usahakan agar tetap bebas dari
virus ini, dan bagi ODHA

berupayalah untuk tidak menularkan virus ini bagi sesamanya yang lain,"
sambung Wakil Walikota

Jayapura ini.

Berkaitan dengan kegiatan MRAN itu, baik Kambu, maupun Sudjarwo,
menyampaikan beberapa pesan

penting. Diantarannya, setiap individu harus bertanggungjawab melalui cara
hidup sehat, bersih, jujur,

setia, dan bertanggungjawab, baik pada diri sendiri, masyarakat, dan
jadikan diri sebagai makluk Tuhan

yang termulia.

Kedua, HIV/AIDS bukan penyakit kutukan, tetapi penyakit yang disebabkan
karena perilaku

menyimpang. Untuk itu bentengi diri dengan mengamalkan Firman Tuhan dan
ajaran agama sesuai

dengan kenyakinan masing-masing. Ketiga, semua pihak tanpa terkecuali
hendaknya rapatkan barisan,

serta dan tidak perlu takut dalam memerangi virus itu.

Keempat, ODHA adalah individu adalah pribadi yang tidak hanya menderita
secara fisik, tapi juga

menderita mental. Oleh karena itu, perhatian, dukungan keluarga, relawan,
rohaniwan, para medis,

bahkan semua pihak agar ODHA tawakal, sabar, dan penuh iman menjalani sisa
hidupnya itu.(nls).

---

BIAK SEBAGAI BASIS PERTHANAN MILITER PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI KAWASAN

TIMUR INDONESIA
Diposkan oleh ELSHAM pada 19 May 2007, 07:04
	 <http://www.melanesianews.org/kabar/images/set3_dusk/spacer.gif>

<http://www.melanesianews.org/kabar/images/spacer.gif>
 <http://www.melanesianews.org/kabar/images/set3_dusk/spacer.gif>

Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua(ELSHAM )Institute For
Human Right Studies

and Advocacy For Papua, Biak Branch(IHRSTAD )


BIAK SEBAGAI BASIS PERTHANAN MILITER PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI KAWASAN

TIMUR INDONESIA
Oleh : Elsham Biak Numfor

1. Pendahuluan
2. Latar Belakang
? Kondisi Politik .
? Kondisi Ekonomi
? Kondisi Kesehatan .
? Kondisi Sosial
? Kondisi Budaya
? Kondisi Pemerintah .

3. Program Pembangunan
? Kosek .
? Perumahan TNI-AU .
? Pangkalan Minyak Avtur bawah Tanah .
? Radar .
? Satelit .
? Pelabuhan Dermaga Samudara .
? Pulau Mapia sebagai Basis TNI-AD, TNI-AU , TNI-AL , POLRI .
?Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak dikembangkan jadi lapangan terbang
Militer .

4. Kesimpulan
? Ungkapan Keprihatinan .
? Tanah diambil Paksa .
? Rumah masyarakat di bongkar tanpa kompromi .
? Mata pencaharian masyarakat yang berkebun di lokasi TNI-AU
ditutup tanpa ada ganti rugi .
? Tuntutan Politik .
? Rakyat tidak berdaya .

5. Penutup .

Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak

Numfor


I. PENDAHULUAN .

Kabupaten Biak Numfor adalah merupakan salah satu kabupaten diantara
kabupaten lain ayang ada di

Propinsi Papua . Kabupaten Biak Numfor secara geografis sangat strategis
posisinya karena dekat

dengan laut Pasifik dan dibagian ujung pulau Biak tepatnya di kabupaten
Supiori berdekatan dengan

Negara Palao Filipina .

Dari letak dan Posisi Kabupaten Biak Numfor yang berdekatan dengan laut
Pasifik dan Kepulauan palau

secara logika dapat disampaikan bahwa memiliki peluang dan potensi yang
sangat menguntungkan

Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dari beberapa aspek ? aspek yang kalau
di kaji secara ilmiah oleh

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) .

Aspek Ekonomi .

Secara Ekonomi , Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat menjual kekayaan
alam laut kepada

pemerintah Philipina melalui suatu MOU yang jelas , karena selama ini
hampir kapal ? kapal

penangkapan ikan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Biak Numfor dan
Kabupaten Supiori berasal

dari Philipina , Thailand , Singapore . hal ini bisa dibenarkan dengan
penangkapan kapal ikan oleh TNI-

AU di Pulau Mapia . dan Kapal Ikan dari Jakarta yang di tangkap di
Kepulauan Supiori pada Maret 2007

.

Aspek keamanan .

Beberapa daerah di kabupaten Biak Numfor yang sangat straregis digunakan
untuk basecamp

pertahanan Militer ( Pangkalan Militer ) karena daerah tersebut terbuka
dan dekat dengan beberapa

Negara di kawasan Asia dan Pasifik , sebut saja kepulauan Mapia , Tanjung
Barari , Pantai Korem .

ketiga daerah yang kami sebutkan diatas seringkali dilabuhi oleh kapal
perang asing yang berlabuh di

ketiga perain tersebut untuk memantau aktivitas tentara Indonesia .

Pulau Mapia sempat menjadi isu Strategis bagi Masyarakat Papua dimana
Tentara Amerika ingin

mengambil atau membeli kepulauan Mapia dan digunakan sebagai Basis
Pertahanan Militer Amerika

untuk memantau dan memonitor kegiatan teroris dan kegiatan ? kegiatan
Militer yang terjadi di Asia ?

Pasifik . Hal ini setelah Pemerintah Jakarta mengetahuinya maka cepatlah
diambil langkah untuk

membendung keinginan Pihak Amerika karena mereka kuatir setelah Pangkalan
Amerika berdiri di

Kepulauan Mapia maka secara bebas mereka akan mengetahui seluruh
Pelanggaran yang pemerintah

Indonesia yang dilakukan di Indonesia dan Asia ? Pasifik .

Hal lain yang menjadi kekuatiran pemerintah Indonesia adalah issue Papua
Merdeka akan semakin

menggelora di permukaan Bumi Cenderawasih karena tentara Amerika akan
memantau semua

pergerakan tentara Indonesia di Papua .

Akhirnya niat ini tidak terlaksana dan BIN ( Badan Intelengen Nasional )
Indonesia dan Petinggi TNI

segera mengambil langkah ? langkah yang cepat untuk mengaggalkan niat
tersebut dengan mengirimkan

Kapal ? kapal TNI-AD dan Kapal Patroli Kepolisian untuk berlabuh di
Kepulauan Mapia dan beberapa

daerah yang dianggap berpeluang masuknya kapal asing ke Papua .

Alasan lain yang menyebabkan sehingga didesak dibangun Pos Patroli
keamanan di Kepulauan Mapia

oleh TNI-AL dan TNI-AD adalah untuk membendung masyarakat Papua yang akan
melarikan diri (

mencari Suaka ) ke Negara ? Negara tentangga di Asia seperti Philipina ,
Australia sebab pada tahun

2006 43 orang Warga Papua berhasil melarikan diri ( Suaka Politik ke
Australia ) dengan menggunakan

perahu Tradisional .


Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak

Numfor


Sungguh Pemerintah Indonesia merasa terhina dan malu dihadapan dunia
karena tidak mampu untuk

mendeteksi rencana dan pelarian pencari suaka asal Papua yang berhasil
lolos ke Asutralia .

Dari beberapa Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan beberapa
peristiwa dan kejadian

tersebut membuat Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk menjaga
kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terjadi lagi kecolongan pelintas
batas ke Asutralia . Pemerintah

Indonesia dalam hal ini TNI-AU dan TNI-AD bekerja keras untuk memproteksi
seluruh Wilayah Papua

dari sabang ? Merauke agar tidak ada intervensi dari pihak asing ke Papua
sehingga Tentara Indonesia

dengan bebas melakukan apa saja terhadap masyarakat Papua yang ingin
memisahkan diri dari

Pangkuan Ibu pertiwi ( Indonesia ) .

II. LATAR BELAKANG

Belajar dari Pengalaman dan kegagalan yang dialami oleh Pemerintah
Indonesia dalam rangka meng-

indonesiakan masyarakat Papua untuk tetap menjadi bagian dari Negara
kesatuan Republik Indonesia

yang telah diterapkan sejak tahun 1961 ? 2007 ini maka berbagai Strategi
dan Upaya terus dilakukan .

Upaya ? upaya dan Strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memproteksi
masyarakat Papua agar

tetap menjadi NKRI adalah :

Kondisi Politik

1. Melaksanakan Pendidikan Bela Negara kepada masyarakat , Tokoh Adat ,
Tokoh Agama , tokoh

perempuan , LSM , Mahasiswa , Siswa SMU , SLTP di seluruh Papua . Program
ini diturunkan langsung

dan ditangani langsung oleh Badan Pertahanan Nasional di Jakarta . Program
ini bertujuan untuk meng-

indonesiakan masyarakat Papua yang ingin merdeka memisahkan diri dari
Pemerintah Indonesia .
Target Badan Pertahanan Nasional Indonesia adalah merekrut relawan ?
relawan yang bersedia bekerja

sama dengan TNI untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tetap
mencintai dan menjagah

keutuhan Wilayah Indonesia, selaian itu para relawan ini juga memberikan
informasi kepada pihak Militer

tentang kegiatan ? kegiatan Masyarakat di Pedesaan, kegiatan LSM, Kegiatan
Dewan Adat Papua dan

Dewan Adat diseluruh Wilayah Kerja di tiap Kabupaten. Para Relawan yang
direkrut adalah mereka yang

selama ini sudah akrab dan bekerja sama sebagai Spionis Tentara Indonesia
sehingga mudah diarahkan

dan disetir untuk melakukan perlawanan terhadap sesame orang Papua .
Para Relawan ini diberi Gaji , peralatan canggih untuk memonitor aktivitas
masyarakat Papua yang ingin

merdeka seperti ( tape radioa wokman , Handphone , radio komuniasi khusus
) , mereka di berikan

kemudahan sarana Transportasi . Politik Adudomba yang diterapkan oleh
Militer sangat berdampak bagi

keutuhan sesame orang Papua karena dengan cara seperti ini kita saling
takut , saling membenci , tidak

saling percaya , saling curiga . Dampak negative lain adalah terjadi
perkelahian yang mengarah kepada

konflik horizontal dan vertikal .

2. Masyarakt Papua sudah menolak OTSUS Pada Tahun 2006 , penolakan ini
dilasanakan serempak di

seluruh daerah di tanah papua , karena masyarakat tidak sejahtera dengan
Otonomi khusus yang

diberikan oleh Pemerintah Jakarta. Keinginan masyarakat adalah Merdeka
diatas tanahnya dan hal ini

sudah disampaikan ber-ulang ? ulang kali kepada pemerintah Jakarta tetapi
pemerintah Jakarta

sepertinya pura ? pura tidak tahu dan masa bodoh , bahasa yang sering
keluar dari Pejabat Negara di

Jakarta adalah hanya segelintir orang yang mau merdeka dan memisahkan diri
dari NKRI .


Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak

Numfor


Kata Segelintir ini dijadikan kunci dan tolak ukur dengan mengirim Anggota
DPRD Pusat untuk datang ke

Papua dan mendengar secara langsung aspirasi Masyarakat Papua, hal yang
sama pula dialami oleh

Rombongan DPRD Pusat bahwa orang Papua mau merdeka tidak suka dengan OTSUS
sebab otsus

hanya untuk pejabat papua dan pemerintah Jakarta tidak dengan sungguh ?
sungguh mau melaksanakan

dan mengimplementasikan Otsus kepada rakyat Papua .

Kondisi dan keadaan ini membuat Militer bekerja keras untuk mempertahankan
NKRI dengan

mengirimkan Pasukan Militer ke Papua , Pasukan Militer yang didrop ke
Papua tidak jelas keberadaan

mereka karena mereka sudah menyamar sebagai Pedagang bakso , tukang Sol
Sepatu , tukang muat

barang di Pelabuhan ( TKBM ) , bekerja di tempat ? tempat Foto Kopi,
bekerja di lokasi WTS, bekerja di

Hotel sebagai resepsionis, bekerja sebagai Ajudan Pejabat Pemerintah
seperti Ketua dan Wakil ketua

DPRD harus di kawal oleh polisi dan Tentara, Bupati dan Wakil Bupati pun
demikian, diaerport ? airport

diseluruh Kabupaten di Papua di tempatkan TNI-AU dan mengeser Posisi
Satpam yang semula telah

bertugas di Bandara .

Masyarakat semakin hari semakin resah dan takut , merasa terancam
kehidupan masyarakat , hak

bersuara semakin tidak dihargai , ditakut ? takuti dengan isu ? isu
Drakula ( April 2007 ? 27 )


Kondisi Ekonomi .

Dengan diberlakukannya OTSUS bagi Propinsi Papua bagi masyarakat Papua
yang ingin merdeka

diharapkan perekonomian masyarakat bertumbuh dengan baik, pengusaha papua
diberdayakan,

penduduk asli diprioritaskan untuk dapat di karyakan pada perusahaan ?
perusahaan raksasa yang

masuk menanamkan modalnya di papua, dengan adanya pemekaran ? pemekaran
diharapkan terbuka

kesempatan kepada penduduk asli untuk di terima sebagai pegawai negri .

Akan tetapi dari hasil pemantauan di Lapangan justru dengan adanya OTSUS
yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat kepada propinsi Papua masyarakat justru bukan sejahtera
tetapi menderita dan tidak

mendapat perhatian yang serius dari dana OTSUS yang didengar ratusan
milyar . Dengan OTSUS ini

masyarakat asli papua jadi penonton dinegrinya sendiri dan orang Pendatang
yang diprioritaskan lalu

orang besar tetap menjadi besar dan orang kecil tetap jadi orang kecil ,
orang miskin tetap jadi orang

miskin .

Berikut beberapa pemantauan dilapangan :

Sebelum OTSUS diberlakukan OTSUS diberlakukan

1. Orang Pendatang menguasai Pasar .
2. Orang Papua jualan pinang .

3. Orang Amber jualan Ikan .

4. Orang Amber jualan buah- buahan .
5. Orang Amber/ pendatang sedikit yang kerja di Toko ? toko .
6. Orang Papua berjualan di luar pasar .
7. Orang Papua tidak mendapat Los untuk jualan di pasar .
8. Orang Amber kuasai Projek .
9. Tempat ? tempat Vital dikuasai Militer .
1. Orang Pendatang tetap masih menguasai Pasar .
2. Orang Papua jualan pinang kurang dan amber yang jualan pinang semakin
banyak .
3. Orang Amber jualan punya Modal jualan ikan dan orang Papua sebagai
pesuruh untuk jual ikan
4. Orang Amber jualan buah- buahan
5. Orang Amber/ pendatang yang kuasai lapangan kerja di Toko ? toko dan
kantor ? kantor .
6. Orang Papua berjualan di luar pasar .
7. Orang Papua tidak mendapat Los untuk jualan di pasar .
8. Orang Amber kuasai Projek .
Tempat ? tempat Vital dikuasai Militer


Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak

Numfor


Kondisi dan situasi seperti yang kami sebutkan diatas sudah diatur secara
rapi oleh kelompok ?

kelompok kepentingan yang didalamnya telah disusupi oleh pihak ? pihak
ketiga ( dalam hal ini Militer )

sehingga masyarakat kecil tidak berdaya untuk melakukan perlawanan ?
perlawanan untuk membela Hak

dan kewenangan mereka . ketika masyarakat hendak melakukan perlawanan maka
akan diperhadapkan

dengan aparat keamanan yang justru sebenarnya membela kepentingan
rakyatnya sesuai dengan slogan

mereka bahwa ? Kami Siap melayani anda ? , Kami ada karena Anda ? .

Kondisi Sosial .

a. Kehidupan Masyarakat di Pedesaan .

Sampai saat ini walaupun Dana Otsus telah diberlakukan oleh Pemerintahan
pusat atas persetujuan Uni

Eropa tetapi kebijakan Politik ( Politicall Will ) belum berpihak
sepenuhnya kepada rakyat kecil yang

membuat sehingga dana Otonomi khusus itu dapat dikuncurkan . Kehidupan
Sosial masyarakat di

pedesaan sangat memprihatikan dan tidak mendapatkan sentuhan langsung oleh
pembangunan . Rumah

? rumah masyarakat di pedesaan masih banyak yang terbuat dari daun atap
sagu ( daun rumbia ), pola

pembangunan masih secara tradisional . Pembangunan sarana dan prasarana
bagi masyarakat kecil di

pedesaan belum mendapat sentuhan pembangunan yang serius . Hal ini
dibiarkan terjadi begitu saja

karena setiap pembangunan yang akan masuk ke suatu kampung harus mendapat
persetujuan dan

pertimbangan dari pihak ketiga ( Militer )

b. Projek ? projek di Pedesaan di Intervensi oleh Militer .

Ada Sejumlah Projek yang masuk kekampung ? kampung harus mendapat izin dan
persetujuan dari

pihak militer . Sejumlah pekerja buruh kasar pasti didalamnya ada Militer
yang bekerja sebagai buruh

kasar . selain itu dibeberapa tempat yang sudah mendapatkan lampu merah
oleh pemerintah Indonesia

dalam hal ini TNI harus di kendalikan dibawah kekuasaan Militer , salah
contoh seperti di Kecamatan

Biak Barat , Biak Barat terkenal dengan daerah basis OPM sehingga
Pembangunan untuk

mengsejahterahkan masyarakat di kampung ? kampung yang ada di Biak Barat
sangat terlambat dan

bahkan tidak mendapat perhatian yang serius oleh Pemerintah .

Hal ini membuat masyarakat yang berada di pedesaan yang seharusnya
memperoleh kesempatan kerja

ditutupi oleh orang lain yang sebenarnya sudah memperoleh gaji .

c. Militer memegang Kendali di setiap Kantor dan Instansi .

Sejumlah Kantor dan Dinas ? dinas yang ada di PEMDA Kabupaten Biak Numfor
dan Kabupaten Supiori

Militer telah memegang kendali , hal ini dilakukan untuk memantau setiap
surat ? surat masuk yang

ditujukan oleh masyarakat kepada pemerintah , tapi juga hal yang paling
penting adalah memantau

kegiatan dan aktivitas LSM , Lembaga ? lembaga yang saat ini sedang
menyusun strategi dan rencana

untuk kemerdekaan Papua . Militer juga akan bekerja di setiap Sekretariat
untuk menyortir , memeriksa ,

surat ? surat seperti di kantor Bappeda .

d. Pangkalan Ojek .

Hal yang sama pula terjadi dimana dari sekian ojek ? ojek yang tersebar di
beberapa kecamatan di

Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori terdapat Anggota ? anggota
Militer yang sudah

menyamar untuk melakukan pekerjaan Jasa ojek di beberapa tempat seperti :
Pangkalan Ojek di Pasar

Lama , pangkalan ojek di Mandouw , pangkalan Ojek di Yafdas , pangkalan
ojek di Sorido dll .


Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak

Numfor



e. Tempat Foto Kopi .

Ada sejumlah penemuan ? penemuan yang diperoleh dilapangan dimana terdapat
Pegawai yang

dikerjakan oleh Pimpinan perusahaan Foto kopi adalah Militer .

f. Aktivitas Masyarakat tidak bebas .

Sejumlah aktivitas masyarakat yang ingin mengembangkan talenta dan potensi
mereka dibidang seni dan

budaya masih sering salah diterjemahkan oleh pihak Militer karena
pengalaman Almarhum Arnold C. Ap

membuat militer masih saja selalu memantau kegiatan ? kegiatan
pengembangan seni dan budaya

sehingga seringkali masyarakat merasa tidak aman, takut, tidak bebas .

g. Lokasi Internet .

Ditempat ini pula Intel ? intel bekerja sebagai Pekerja buruh kasar ,
pekerja tukang sapu, bahkan mereka

mendirikan posko pemamntaun di lokasi internent untuk memonitor aktivitas
LSM ? LSM, aktivitas relawan

HAM yang mengirmkan berita ke luar negri, ke jaringan .

h. Lokasi Bar / Pub / Karaoke .

Dengan alasan keamanan ditempatkan sejumlah anggota Militer untuk
mengamankan jalannya aktivitas

bar dan karaoke . namun kenyataan dilapangan justru yang mengacaukan
keamanan adalah anggota

Militer, karena mereka juga mengkonsumsi alkohol dan setelah mabuk
masyarakat yang minum atau

santai di bar dipukul sampai babak belur dan tidak ada pertanggung jawaban
yang jelas dari pihak

keamanan .

i. Perjudian dan Peredaran Minuman Keras .

Kerja sama antara aparat keamanan untuk melindungi para penjudi untuk
bebas melakukan kegiatan

mereka. Ketika ada sesama Aparat penegak hukum yang datang menghalangi
kegiatan perjudian karena

tugas mereka tetapi ada aparat keamanan yang membacking dari belakang
sehingga terjadilah

kesepakatan ? kesepakatan yang mengarah kepada pembiaran dan penebusan
dengan sejumlah uang

yang nilai nominalnya cukup menggiurkan . hal ini membuka peluang kepada
orang lain untuk tetap

melaksanakan kegiatan judi mereka .

Masyarakat membeli minuman keras ditangkap ketika mabuk dengan alasan kan
membuat onar ,

membuat kacau sedangkan yang jual minuman ( pengedar ) minuman keras ada
aparat penegak hukum

yang sebenarnya melindungi masyarakat . apalagi dengan dikeluarkankannya
perda tentang Minuman

keras oleh PEMDA Kabupaten Biak Numfor untuk melindungi peredaran miras,
sedangkan disisi lain ada

penekanan dari aparat kepolisian untuk melakukan operasi penertiban
masyarakat yang mengkonsumsi

alkohol .

Kondisi Kesehatan .

Banyak angka kematian Ibu dan anak , banyak angka kematian akibat
kecelakaan lalu lintas, banyak

angka kematian masyarakat, tidak adanya pelayanan yang baik kepada
masyarakat kecil di kampung ?

kampung , belum maksimalnya penanganan keslamtan kepada orang papua ketika
sakit dan opname di

ruma sakit . Masyarakat kecil yang tidak mampu tidak mendapat pengobatan
medis yang baik karena

mereka harus membayar biaya pengobatan dengan uang yang sangat mahal .
Ketika ada orang papua

yang sakit dan berobat di rumah sakit pasti keslamatan hidup tidak
mendapat jaminan karena berbagai

faktor ? faktor yang menjadi penghambat seperti : Pelayanan terlambat ,
persediaan obat disediakan

sendiri oleh masyarakat ( Pasien ) , biaya pengobatan sangat mahal .


Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak

Numfor



Tidak ada dokter ? dokter Spesialisis yang ditempatkan di rumah sakit
karena keterbatasan SDM ,

Keterbatasan dana untuk membayar upah kerja mereka , alat ? alat medis
yang masih terbatas . Hl ini

tidak sejalan dengan Dana ? dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat
melalui dana OTSUS yang

sudah mendapat persetujuan dalam UU OTSUS No 21 tahun 2000 .

Kondisi Budaya

Perangkat ? perangkat seni dan budaya yang merupakan potensi dan aset
daerah yang perlu mendapat

perhatian serius karena memberikan PAD , income bagi Negara dan bangsa
tidak diberdayakan , tidak

diperhatikan dengan serius, malahan dibiarkan rusak dan tidak ada dana
yang memadai untuk

menunjang aktivitas bidang seni dan budaya. Bidang Budaya diterlantarkan
karena pemerintah telah

divirus oleh pihak Militer dengan dogma Militer sehingga sejak Otsus di
berlakukan sampai tahun 2007 ini

tidak ada pengembangan budaya yang nyata .

Kondisi Pemerintah .

Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dinilai masih berpegang kepada
aturan dan mekanisme

pemerintahan pusat, pemerintah belum secara penuh menjalankan keputusan
dan amanat UU OTSUS

yang terkandung dalam Pasal ? pasal . Pemerintah masih saja mempunyai
asumsi yang salah terhadap

LSM ? LSM yang sebenarnya merupakan lokomotif bagi kemajuan daerah melalui
kinerja ? kinerja yang

profesional , ter-arah malahan justru ada sejumlah LSM yang dijadikan
lawan Politik dan ada sejumlah

LSM yang dijadikan mitra kerja karena memiliki hubungan politik dan
hubungan kerja yang harmonis

untuk mengkawal kepentingan pemerintah .

Kondisi dan situasi ini bukan saja terjadi di Kabupaten Biak Numfor tetapi
terjadi hampir di seluruh

Kabupaten di Propinsi Papua . Ketika Bupati selaku kepala daerah tidak
menghiraukan kebijakan pusat

maka dia tidak akan memperoleh dana ? dana siluman atau tidak akan
memperoleh dana yang cukup

besar untuk pembangunan Kabupaten , tapi juga Kepala daerah tidak akan
memperoleh kredit point yang

baik karena melawan kebijakan pemerintah pusat .

Hal ini membuat sehingga seorang Kepala daerah di setiap Kabupaten harus
berhati ? hati untuk

melakukan kerja- kerjanya kekampung ? kampung yang disana ada
masyarakatnya berlabel OPM atau

Separatis , Bupati juga sangat berhati ? hati dengan Kegiatan ? kegiatan
yang dilakukan oleh Lembaga

Adat , Kelompok Peduli Ham , tetapi kalau kegiatan TNI atau kegiatan
Militer Bupati lebih memperhatikan

hal itu .

3. Program Pembangunan

Pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor atas nama Pemerintah
Republik Indonesia

menerima program Pemerintah Indonesia yaitu Badan Pertahanan Nasional
untuk mendirikan Radar di

Kabupaten Biak Numfor . Program ini oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama
dengan Pemerintah

Rusia untuk mendirikan pangkalan pelucuran Satelit di Kabupaten Biak
Numfor sehingga Bupati Biak

Numfor bekerja keras untuk menerima program ini dengan memberikan jaminan
palsu kepada

masyarakat bahwa jika masyarakat menerima program ini maka kehidupan
masyarakat akan lebih baik,

masyarakat akan menikmati program ini dengan melibatkan pemuda ? pemuda
papua yang berprestasi,

masyarakat yang mempunyai lokasi dimana akan dibangun pangkalan satelit
akan memperoleh uang

sebagai kompensasi atas Hak Ulayat .

Namun Dewan Adat Biak melalui suatu Forum resmi yang digelar di Hotel
Mapia Biak yaitu Panel Diskusi

Masyarakat Adat Byak , pada forum ini Seluruh Tua ? tua Adat di hadirkan
kemudian Bupati dan Pejabat

di Undang hadir untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Adat dan
peserta Panel Diskusi

tentang Program Pelucuran Satelit oleh Pemerintah Indonesia dengan bekerja
sama Pemerintah Rusia .


Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak

Numfor

Dari Hasil penyampaian program Pelucuran Satelit dengan jelas masyarakat
melihat dan menilai bahwa

program tersebut akan sangat berbahaya bagi masyarakat karena beberapa
Aspek dan faktor yang

menjadi penilaian atau Ukuran antara lain :

Aspek Tenaga Kerja .

Orang Papua khususnya Putra Daerah tidak akan bersaing dengan orang Amber
( Pendatang ) dari

Jakarta yang akan bekerja atau di Kontrak pada perusahaan tersebut karena
skill orang papua di bidang

IPTEK masih sangat terbatas sehingga sangatlah mustahil kalau orang Papua
bisa bekerja didalam

perusahaan raksasa ini , justru yang terjadi adalah Orang Papua akan
bekerja sebagai tukang sapu,

orang papua akan bekerja sebagai pesuruh untuk buat air panas ( buat Kopi
) untuk orang amber Minum

.

Aspek Ekonomi .

Apakah orang Rusia bisa makan Keladi, Apakah orang Rusia bisa makan Kasbi,
Apakah orang Rusia

bisa makan sagu ( Papeda ) yang merupakan makanan khas orang papua
sehingga masyarakat kecil

yang tinggal di pedesaan bisa memperoelh incame bagi kesejahteraan
kehidupan mereka ? Justru Uang

yang sebenarnya ingin di Invest untuk masyarakat Papua akan di invest
kepada orang Jakarta, juga

kepada pedangang dari luar papua yang mempunyai Bisnis yang telah maju .

Pemerintah yang akan memperoleh keuntungan dalam Investasi ini tapi dalam
OTSUS ini Apakah

pembagian hasil Investasi akan sesuai dengan Pasal yang telah diatur dalam
UU OTSUS oleh Majelis

Rakyat Papua ? Justru kami merasa kuatir bahwa Pembagian Investasi akan
mengarah ke Pemerintah

Pusat dulu baru Sisanya ke Pemerintah Kabupaten dan dari Kabupaten barulah
di serahkan kepada

Masyarakat .

Aspek Kesehatan

Saat ini Orang Papua sudah dibunuh oleh Penyakit HIV/AIDS yang berkembang
dengan pesat di

Propinsi Papua , kini orang Papua akan dibunuh lagi dengan Zat ? zat Kimia
yang berasal dari Kepingan

Rudal yang akan diluncurkan oleh Pesawat Antonov buatan Rusia yang akan
menghantar Rudal lalu

diluncurkan diatas Pulau Biak . Tidak ada suatu Penelitian yang akurat
menyatakan bahwa tidak ada

Dampak yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat ketika rudal
diluncurkan sehingga kami sangat

kuatir dengan dampak masa depan yang akan timbul terhadap masyarakat Biak
pada khususnya tetapi

masyarakat Papua pada Umumnya .

Untuk mengkawal dan meloloskan rencana pihak TNI-AU ini maka berbagai
rencana dan Upaya ? upaya

telah dilakukan saat ini . Adapun beberapa kegiatan ? kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Pihak TNI-

AU di Kabupaten Biak Numfor antara lain :

1. Kosek .
Komando Sektor Pertahanan TNI-AU di Biak Numfor telah berhasil dibangun
dengan Fasilitas ? fasilitas

yang biayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah .
2. Perumahan TNI-AU .
Untuk menampung Perwira ? perwira TNI-AU maka dibangun Asrama ? asrama
bagi para Perwira

penerbangan yang akan melakukan pergantian tugas dengan Pesawat Jet atau
Hercules Milik TNI-AU .

Perumahan TNI-AU ini tidak ada Kompensasi yang jelas kepada masyarakat
pemilik Hak Ulayat , justru

sebaliknya TNI-AU memasang Papan dengan tulisan Tanah ini milik TNI-AU
atau milik Negara .


Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak

Numfor





3. Pangkalan Minyak Avtur bawah Tanah .
Untuk menunjang kegiatan Penerbangan Pesawat ? pesawat Milik TNI-AU maka
telah dibangun

Pangkalan Minyak Tanah yang letaknya dekat dengan Pangkalan penerbangan
TNI-AU Manuhua ,

maksud dari pada pembangunan Pangkalan Minyak ini adalah untuk mempermudah
gerakan

penyerangan terhadap pihak ? pihak yang ingin melawan TNI-AU . Alasan lain
adalah supaya Pesawat ?

pesawat temput milik TNI-AU tidak kembali ke Jakarta atau Makasar untuk
melakukan pengisian bahan

bakar tetapi bisa dilakukan di papua sehingga mempermudah Operasi Militer .

4. Radar .

5. Satelit .
Satelit ini akan di bangun di Biak Timur di Tanjung Barari ujung Pulau
Biak, Lokasi Satelit ini berdekatan

dengan kepulauan Pasifik sehingga Indonesia dapat memantau pergerakan
orang Papua yang hendak

mau melakukan penyuludupan senjata dari Pasifik dan Asia tapi juga untuk
memonitor pergerakan orang

Papua yang hendak mencari suaka ke Negara ? Negara yang dekat dengan Papua
. Lokasi Satelit juga

masih bermasalah karena tidak ada pembangian ganti rugi kepada masyarakat
pemilik hak Ulayat secara

baik , justru kehadiran program yang merupakan proyek Nasional dan
Internasional ini membuat Pemilik

Hak Ulayat bersama masyarakat yang berada di lokasi Pembangunan Satelit
bermasalah .
6. Pelabuhan Dermaga Samudara .
Pelabuhan Dermaga Samudra ini juga merupakan Proyek Pemerintah Kabupaten
Biak Numfor yang

dinilai oleh Dewan Adat Byak dan masyarakat Biak Numfor adalah program
yang tidak tepat sasaran

mengapa ? pada tahun 2002 ketika Pemerintah meresmikan kehadiran KAPET (
Kawasan Pembangunan

Ekonomi Terpadu ) dimana pada tahun itu atas permintaan Pemerintah
Masyarakat di Desa Samber telah

melepaskan Tanah kepada Pemerintah daerah untuk kepentingan Pembangunan
Pelabuhan Samudera

namun sampai tahun 2007 program ini tidak ter-ealisasi padahal masyarakat
telah melespaskan tanah

tersebut kepada Pemerintah , tiba ? tiba setelah Bupati terpilih Yusuf .
Melianus. Maryen,S.sos terpilih

beliau dengan Kapasitasnya mengalihkan proyek tersebut ke bagian Biak
Timur , kami kuatirkan tanah

milik masyarakat diproyekan atau di jual belikan tanpa ada ganti rugi yang
jelas dan masyarakat

kehilangan mata pencahariannya seperti berkebun karena lokasi tersebut
milik Pemerintah dan tentu

akan di pagari dengan tembok atau pagar dan masyarakat lokal akan
termaginalisasi diatas kampungnya

.

Target lain yang kami pantau adalah Pembangunan Dermaga Samudera ini sarat
dengan muatan Politik

artinya bahwa ini merupakan salah satu bargain politik antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah

Kabupaten Biak Numfor dimana ada pembagian hasil kepada pihak Militer guna
menunjang kegiatan

Operasi Militer di Wilayah Indonesia Timur .

Dan tentu Investor ? investor yang akan menanamkan Modal atau saham di
Indonesia khususnya di Biak

adalah Negara ? Negara yang mempunyai Kepentingan dengan Amerika Serikat
seperti Cina, Singapore

.

7. Pulau Mapia sebagai Basis TNI-AD, TNI-AU , TNI-AL , POLRI .
Kepulauan Mapia adalah salah satu Pulau yang terletak paling Jauh dari
Kabupaten Biak Numfor dank

arena terletaknya jauh dari Kabupaten Biak Numfor seringkali tidak
mendapat kontrol yang baik dari

petugas Keamanan ( TNI-AL, Polri , TNI-AD, TNI-AU ) sehingga seringkali
bermuculan Kapal ? kapal

asing yang berbendera Thailand, Cina, Amerika, Australia dll .


Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak

Numfor

bermunculannya Kapal ? kapal asing ini membuat Pemerintah Indonesia tidak
bisa tenang dan terganggu

dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana anggapan pihak
Militer bahwa ada

Kapal ? kapal asing yang memantau pergerakan Indonesia di Papua
Hal ini lebih menguatirkan Pemerintah Indonesia khususnya TNI-AL dan
TNI-AU dimana 43 orang Warga

Papua yang melakukan Eksodus ke Australia dengan perahu tidak mendapat
hambatan dari pihak

Indonesia artinya bahwa Pemerintah Indonesia gagal dan kecolongan sehingga
kelalaian ini membuat

Indoenesia ekstra bekerja keras dan berhati ? hati untuk memantau,
memonitor gerakan orang Papua

dan Kapal ? kapal asing di sudut ? sudut kepulauan yang dianggap rawan .





8. Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak dikembangkan jadi lapangan terbang
Militer .
Pada Tahun 2002 ? 2004 Bandar Udara Frans Kaisiepo masih terkenal dengan
penerbangan langsung

Honalulu ? Biak ? Denpasar banyak turis dan Wisatawan Manca Negara yang
datang berkunjung ke Biak

namun tidak ada Penjagaan seketat saat ini yang telah terjadi di Bandar
Udara Frans Kaisiepo Biak .

Ketika Pemerintah Indonesia mulai memperoleh masalah dengan Kongres
Amerika Serikat dimana

Kongres Amerika Serikat memberikan dukungan kepada rakyat Papua untuk
menentukan nasibnya

sendiri melalui Eni . Faleomavaega dan Tuan Payne yang memberikan
pernyataan resmi melalui Media

Internet, Telvisi , Indonesia seakan ? akan kebakaran Jenggot dengan
informasi ini . Indonesia berusaha

melobi Kongres dan Senat Amerika serikat untuk mengagalkan keinginan
masyarakat Papua yang

mendapat dukungan penuh dari Kongres Amerika serikat .

Hal inilah yang membuat sehingga Pemerintah Indonesia mulai memasang
strategi, Indonesia merubah

pola pengamanan melalui tempat ? tempat yang dianggap Vital seperti
Bandara Udara, Pelabuhan Laut

dll. Khusus di Bandara ? Bandara di seluruh Papua Pihak Militer telah
dipasang sebagai Spion dan

Militer yang bekerja di Bandara sebagai Poter, sebagai Sopir Taksi
Aerport, sebagai Cleaning Service,

sebagai Petugas Agen Travel Agency dengan tujuan menguasai Bandar Udara .

Kondisi ini membuat masyarakat semakin tidak berdaya, masyarakat semakin
takut, masyarakat semakin

tidak bebas bergerak, masyarakat semakin waspada ketiak hendak berpergian
ke kota lain seperti

Jayapura, Nabire, Timika, Serui dll .

Penjagaan semakin diperketat, ketika masyarakat mau masuk harus dibentak
dengan kekerasan, petugas

TNI-AU yang bertugas memegang Senjata, berpakaian seraganlengkap, tetapi
kalau orang Amber masih

mendapat kemudahan ? kemudahan karena bermain dengan uang tetapi orang
asli / pribumi tidak

mendapat peluang malahan sering terjadi perkelahian dan konflik dengan
pihak Militer .

Pemuda ? pemuda Asli Papua yang dulunya bertugas sebagai Security tidak di
fungsikan tetapi di

pindahkan ke bagian lain yang sebenarnya bukan tugas mereka, malahan
mereka jadi bingung mau kerja

apa di Bandara karena tugas dan fungsi mereka di ambil alih oleh pihak
Militer yang ditugaskan di setiap

sudut ? sudut Bandara .



Lembaga Studi dan Advokasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat (
Els-ham ) Post Kontak Biak

Numfor




Pos ? Pos TNI-AU .

Tidak Puas dengan Penjagaan di Bandara setiap sudut ? sudut lapangan
terbang di bangun Pos TNI-AU

yang didalamnya bertugas 3-4 orang Militer untuk melakukan penjagaan
setiap hari mulai dari Pagi ?

Malam , Malam sampai Pagi . Masyarakat dilarang menyeberang Bandar Udara ,
masyarakat dialarang

menggunkan sepeda motor melewati lapangan terbang , masyarakat dilarang
pergi lewat Bandara Udara

untuk mencari Nafkah ( Berkebun ) .

4. Kesimpulan


Dengan Melihat Kondisi dan Situasi ini Kami masyarakat Adat, yang sejak
dahulu kala hidup bebas

diatas tanah kami merasa prihatin atas kehadiran Militer untuk menguasai
kehidupan kami , kehadiran

Pihak Militer membuat masyarakat teringat kembali dengan Memori Pasionis
yang telah terjadi pada

tahun 1961 ketika Pemerintahan Belanda menguasai Papua dan Indonesia
merebut Papua dari Belanda

karena kepentingan Ekonomi dan Politik . Masyarakat Adat semakin
termaginal, masyarakat Adat

semakin tidak berkuasa, tidak berdaya atas Hak tanah, hak kebun karena
Militer berkuasa . Militer

mencaplok tanah, militer menghancurkan kesejahteraan hidup orang Papua,
Militer membongkar dengan

paksa rumah masyarakat karena kepentingan Pembangunan rumah TNI-AU,
masyarakat yang berkebun

pada dahulu kala di wilayah kekuasaan Militer TNI-AU di gusur tanpa ada
Kompensasi yang jelas,

masyarakat tidak lagi bebas untuk berpergian karena takut dengan
Penampilan Militer di setiap Bandara .

Kondisi dan Situasi ini mengambarkan bahwa Militer kembali berkuasa di
Papua, tindakan ini diterapkan

oleh Pihak Militer diseluruh Wilayah Papua dan khususnya di Kabupaten Biak
Numfor kondisi dan Situasi

ini sudah tidak dapat dibendung lagi oleh Kelompok Masyarakat karena Biak
dipersiapkan sebagai Basis

Militer di Kawasan Indonesia bagian Timur . Sehingga Kami dari Lembaga
Studi dan Advokasi Hak Asasi

Manusia ( Elsham Papua Post Kontak Biak ) telah melakuakan Investigasi dan
Monitoring untuk

melaporkan Kondisi dan Situasi ini kepada Lembaga ? lembaga Hak Asasi
Manusia , Pelapor Khusus

Masalah Hak Asasi Manusia di PBB, Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia di PBB,
Kelompok Solidaritas

West Papua Action yang tersebar di Eropa dan Asia agar memberikan
Perhatian serius ke Papua dan

khususnya Ke Biak karena kami kuatir suatu saat akan terjadi Pertumpahan
darah atau Konflik antara

Masyarakat dan pihak Militer karena kesabaran masyarakat dan kepercayaan
masyarakat telah sirna .


5. Penutup .

Demikian Laporan Investigasi dan Moniring dari Lembaga Studi dan Advokasi
Hak ? hak Asasi Manusia

di Papua ? Post Kontak Biak Numfor dengan harapan setelah pihak ? pihak
yang berkompeten

memperoleh Laporan ini maka ada pemantaun langsung atau monitoring
langsung dari Komisi Hak Asasi

dan Pelapor Khusus di PBB yang dapat berkunjung ke Papua melihat langusng
Kondisi dan Situasi ini .

For Futher Information Please Kontak :
Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua
( ELS-HAM )
Institute For Human Right Studies and Advocacy For Papua, Biak Branch
( IHRSTAD )
Monitoring and Investigation Coordinator
A.K

---

Manokwari dan Sorong Siap Biayai Tambrauw

Jum'at, 18 Mei 2007 - 12:14 AM


Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Sorong telah menyanggupi
menyediakan biaya

pemekaran Kabupaten Tambrauw. Aspirasi pemekaran yang telah
direkomendasikan DPRD Papua Barat

ini tinggal menunggu surat pengantar dari Gubernur Papua Barat untuk
dibahas di pemerintah pusat dan

DPR.

Kesanggupan pembiayaan dari Pemkab Sorong tertuang dalam surat bertanggal
14 Mei 2007 yang

ditandatangani Pelaksana Harian Bupati Sorong Muhammad Tangke. Disebutkan,
kabupaten induk ini

akan menyediakan pembiayaan selama tiga tahun berturut-turut bagi
penyelenggaraan pemerintahan

Kabupaten Tambrauw.

Sekretaris Tim Pemekaran Kabupaten Tambrauw Decky Rumbiak, Kamis (17/5) di
Manokwari,

menyatakan, bupati Sorong telah mengeluarkan surat kesanggupan pembiayaan
bagi penyelenggaraan

pemerintahan calon Kabupaten Tambrauw sebagai daerah pemekaran. Ia pun
mengatakan, Bupati

Manokwari Dominggus Mandacan telah mengeluarkan surat serupa pada 30 April
2007.

Manokwari akan membiayai Kabupaten Tambrauw dari dana alokasi umum (DAU),
dana alokasi khusus

(DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manokwari. Dana ini akan
digabung dengan dana

dari Sorong dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk,
distrik, dan jumlah kampung

masing-masing.

Secara administratif, distrik di Kabupaten Sorong yang akan bergabung
menjadi daerah otonom baru

adalah Distrik Moraid, Sausapor, Abun, Fef, Yembun, dan Miyah. Adapun
distrik di Manokwari yang

akan digabung dengan keenam distrik di Sorong itu adalah Distrik Kebar,
Amberbaken, Senopi, dan

Mubrani.

Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie telah memberikan surat
rekomendasi pemekaran

Kabupaten Tambrauw pada 11 Mei 2007. Rekomendasi ini diberikan karena
pemekaran itu merupakan

aspirasi murni dari masyarakat. (ich)

(sumber: kompas)

---

Senin, 21  Meil 2007

Metro Papua Tivi, Diresmikan

JAYAPURA- Sesuai rencana, tadi malam Metro Papua Tivi yang pendiriannya
belakangan sempat

menjadi polemik publik karena didanai oleh Pemprov Papua akhirnya resmi
dioperasikan.

Peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Barnabas Suebu, SH yang disiarkan
langsung dari Bank Papua

Jayapura melalui saluran Metro Tivi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Suebu mengatakan bahwa hari ini adalah hari
yang sangat bersejarah

bagi rakyat Papua karena mulai hari itu, rakyat Papua telah menyaksikan
televisi sendiri yang bernama

Metro Papua Tivi. "Dengan tivi itu, kita dapat menyiarkan informasi
sendiri yang dapat disaksikan oleh

seluruh masyarakat Papua," katanya.

Kata Gubernur Suebu, hak setiap rakyat Papua dimanapun berada untuk
mendapatkan informasi yang

berkualitas lengkap dan benar tentang setiap program pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah.

"Hanya dengan begitu rakyat bia menilai manfaat yang diperoleh dari
informasi yang benar rakyat akan

terdorong uuntuk ikut serta melaksanakan program pembangunan. Inilah
alasannya kenapa kita bangun

Metro Papua Papua tivi," jelasnya.

Sementara Pimpinan Media Group Surya Paloh mengatakan bahwa maju mundurnya
bangsa ini terletak

pada maju mundurnya Papua. Ia juga mengatakan bahwa hadirnya Metro Papua
Tivi jangan hanya dilihat

dari bisnis semata, tetapi dirinya lahir di ufuk Barat dan ia merasa tidak
komplit, sebab separuh hatinya

berada di Aceh dan separuhnya lagi berada di Papua. "Karena itu, berikan
yang terbaik untuk Papua,"

katanya.

Surya paloh mengatakan akan terus memebrikan bantuan untuk Metro Papua
sehingga suatu saat Metro

Tivi tidak perlu ke Papua. "Karena tujuan tivi adalah untuk kebajikan dan
kemaslahatan rakyat Papua,"

katanya.

Sementara Direktur PD Irian Bhakti Domi Sukamto mengatakan tujuan dari
pendirian Metro Papua Tivi

adalah sebagai realisasi Perda Nomor 5 tahun 1986 untuk penyebarluasan
informasi dan kebijakan

Pemda yang terkait dengan pembangunan komunikasi dan informasi.

Pada kesempatan itu, Surya Paloh memberikan bantuan televisi sebanyak 200
unit untuk diberikan pada

daerah-daerah pedalaman di Papua agar masyarakat Papua Papua dapat
menonton tivi.(ta)

 ---

CENDRAWASIH POS



Selasa, 22  Meil 2007

Ada yang InginKacaukan Papua



*Menyusul Ditemukannya 2 Benda Mirip BOM di SD Yapis dan SD Gembala Baik

JAYAPURA-Situasi dan kondisi keamanan di Papua yang selama ini berjalan
cukup kondusif, begitu juga

dengan kehidupan umat beragama yang sudah sangat harmonis, sepertinya
membuat adanya pihak-

pihak tertentu tidak senang.

Untuk itu, dengan berbagai cara mereka ingin menciptakan sesuatu yang bisa
memancing reaksi dan

emosi masyarakat.

Indikasi adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut dapat
dirasakan dalam beberapa hari

ini, dimana ada dua kejadian yang dinilai cukup sensitif bisa memancing
reaksi masyarakat, yaitu

adanya benda mirip bom sengaja diletakkan oleh oknum tertentu di dua
lokasi berbeda. Benda mirip Bom

itu, pertama diletakkan di sekitar SD Yapis Abepura dan selang bebera
hari, tepatnya Minggu (20/5),

benda yang sama juga ditaruh di sekitar SD Gembala Baik Abepura.

Kapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer saat ditanya wartawan
seusai melantik Wakapolda

yang baru Brigjen Pol. Drs. F.R. Andi Lolo,SH,MM di Aula Mapolda Papua,
Senin (21/5) kemarin,

membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Memang ada oknum yang menaruh benda mirip bom di lokasi yang berbeda dan
dalam waktu yang

berdekatan," tuturnya.

Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, pihaknya sudah membentuk tim khusus
guna melakukan

penyelidikan dan mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kejadian
itu guna mencari siapa oknum

yang menaruh benda mirip bom itu.

Saat ditanya apakah oknum yang sengaja menaruh benda itu adalah termasuk
teroris, Kapolda

menjelaskan, jika kembali ke definisi teroris, maka itu dapat diartikan
segala tindakan atau perbuatan

yang tujuannya menimbulkan keresahan atau ketakutan meluas di kalangan
masyarakat, maka bisa

disebut teroris. "Jika ini diberitakan dengan didramatisasi, maka
lama-lama orang akan menjadi takut.

Dan ini merupakan salah satu tujuan dari mereka," ujar Mantan Kapolresta
Manado ini.

Kapolda menyatakan, untuk mengusut kasus ini, secara teknis sudah ada
orang-orang yang sudah

dimintai keterangannya, yaitu orang-orang yang ada di sekitar TKP (Tempat
Kejadian Perkara). "Dan

kami terus kumpulkan keterangan itu untuk mencari benang merah yang bisa
mengarah ke siapa

pelakunya," tandas pria yang juga mantan Karoops Polda Papua ini.

Dengan adanya kejadian ini, pihaknya menghimbau masyarakat supaya tetap
tenang, karena oknum

yang tidak bertanggungjawab itu sengaja meletakkan benda mirip bom itu di
tempat yang berbeda,

supaya seolah-olah ada balas membalas diantara dua komunitas agama yang
berbeda itu.

"Karena itu masyarakat saya minta untuk berhati-hati dan jangan mudah
terprovokasi dengan bereaksi

secara emosional. Karena jika bereaksi secara emosional, maka bisa saja
itu yang menjadi tujuan

mereka. Saya kira oknum tidak bertanggungjawab tersebut sengaja melakukan
ini untuk memberikan

kesan seolah-olah ada konflik antar agama dan ini yang harus kita
waspadai," tandas Max Donald Aer.

Kapolda menyatakan, kita sudah tahu kasus-kasus di Poso maupun di Ambon
yang awalnya terjadi

akibat adanya ulah oknum-oknum yang memancing situasi.

"Kasus seperti di Poso atau di Ambon jangan sampai terjadi di sini, yang
mulanya dengan adanya

perbuatan-perbuatan yang seolah-olah dibikin oleh agama tertentu dan
pemukiman agama tertentu yang

kemudian ada lagi di tempat agama tertentu lainnya, sehingga ada kesan
balas membalas. Padahal

pelakunya hanya satu dan saya yakin pelakunya juga orang yang beragama,"
papar Kapolda.

Untuk mengantisipasi terjadi kasus yang sama, Kapolda mengingatkan
masyarakat supaya mengamati

dan menjaga lingkungannya masing-masing. "Namun ini harus dilakukan dengan
langkah-langkah yang

tidak over. Artinya dilakukan secara wajar, jangan sampai ada
sweeping-sweeping," pesannya.

Kepada perangkat daerah hingga ke tingkat RT/RW dihimbau untuk kembali
menerapkan ketentuan

kewajiban melapor apabila ada orang baru yang datang. "Ini adalah salah
satu upaya untuk mencegah

terjadinya kejadian-kejadian seperti itu," terangnya.

Menurutnya, kehidupan umat beragama di Papua selama ini sudah sangat
harmonis. "Selama ini tidak

ada gesekan-gesekan dan saya minta hal ini dipertahankan. Masyarakat tidak
usah terpengaruh dengan

kejadian-kejadian seperti ini, baik dengan membuat statemen atau melakukan
reaksi yang seolah-olah

ada gesekan antar agama," himbaunya lagi.

Sebab Kapolda yakin bahwa, upaya yang dilakukan dengan menaruh benda mirip
bom di dua tempat

yang berbeda itu adalah upaya pihak ketiga yang ingin menciptakan situasi
tidak kondusif di wilayah

Papua ini.



Wakapolda Papua Dilantik

Sementara itu, Kapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer saat upacara
pelantikan Wakapolda

Papua yang baru, Brigjen Pol. Drs. FR Andi Lolo,SH,MM menyatakan, salah
satu faktor yang sangat

diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pembangunan di
wilayah hukum Polda Papua

(yakni wilayah Papua maupun Papua Barat (IJB)) adalah situasi dan kondisi
keamanan yang kondusif.

Sementara di sisi lain, tuntutan masyarakat akan rasa aman dan keadilan
terus meningkat, sedangkan

kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya, sehingga berdampak pada
munculnya berbagai

gangguan keamanan yang pada gilirannya bisa mengganggu tatanan dalam
kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

"Khusus di Papua sendiri, dihadapkan dengan beberapa potensi gangguan
keamanan. Antara lain

berkembangnya isu pemekaran provinsi maupun kabupaten di beberada daerah,
masih adanya

sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI serta perang antar
suku di beberapa daerah,"

katanya.

Oleh sebab itu, kondisi-kondisi semacam itu, lanjut Kapolda, harus
dicermati dan dilakukan upaya-upaya

yang bersifat antisipatif, preventif, dan persuasive. "Dengan hal ini,
saya berharap kehadiran Polri dapat

memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengedepankan
sikap profesionalisme

serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," harapnya.

Seluruh anggota Polri Polda Papua, sambungnya, harus menampilkan diri
sebagai warga negara yang

dapat diteladani dalam sikap, perilaku dan tindakannya, taat hukum serta
mengenali dan memahami

masyarakat di lingkungan tempat tugasnya, sehingga akan tercipta hubungan
yang akrab dan harmonis,

antara Polri dan warga masyarakat dengan strategi perpolisian masyarakat
yang saat ini sedang

dikembangkan.(fud

---

CENRAWASIH POS

Senin, 28  Meil 2007

Kaget, Ada Gereja Setan!

*Pdt Ayomi: Tapi itu Memang Penggenapan Firman Tuhan



JAYAPURA-Adanya tiga (3) orang yang mengaku pengikut gereja setan,
bertobat pada Kebaktian

Kebangunan Rohani (KKR) Rev. Joh Hartman di PTC Entrop, Jumat malam lalu
(Cepos, 26/5), rupanya

membuat kaget para pimpinan Umat Kristen di Papua.

Mereka adalah Ketua Sinode Gereja Pentakosta di Papua, Pdt. Andreas Ayomi,
M.Th dan Ketua Asosiasi

Pendeta Indonesia (API) Provinsi Papua, Pdt Kirenius Bole S.Th.

"Saya kaget ketika saya baca Koran tadi pagi (Sabtu,red) bahwa sudah ada
gereja setan. Sebenarnya

itu agama palsu, namun hanya memakai naman gereja," ujar Pdt Ayomi kepada
Cenderawasih Pos, di

Gereja Pantekosta Jemaat Hosana Batu Putih Sabtu, (26/5) pekan kemarin.

Hal yang membuat dirinya kaget adalah dimana di tanah Papua begitu kuat
dalam persekutuan iman,

yang mana hampir setiap saat setiap Umat Tuhan bersaksi atas mujizat dan
kebaikan Tuhan selama ini.

Dan terus berdoa untuk tanah ini menjadi tanah damai dan tanah yang
diberkati oleh Tuhan, namun pada

kenyataannya kelihatan lengah terhadap masalah gereja setan (Lembaga,red)
yang mungkin saja mulai

beroperasi di Papua ini.

"Kehadiran mereka (gereja setan) secara rohani memang kita tidak kaget
karena itu penggenapan

Firman Tuhan, tapi yang membuat saya kaget bahwa sesuai dengan pemberitaan
sudah ada di Papua

ini, khususnya kota ini,"katanya.

"Namun begitu, saya masih sangsi terhadap keberadaan gereja setan itu. Itu
harus dibuktikan dengan

fakta yang akurat," sambungnya.

Dikatakan secara rohani tidak kaget, karena, Tuhan Jesus sendiri dalam
Firman-Nya (Matius : 24), yang

memperingatkan seluruh Umat Tuhan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul
nabi-nabi palsu,

penginjil-penginjil palsu, mesias-mesias palsu dan kristus-kristus palsu.

Dan kehadiran mereka (pengikut iblis) akan memakai banyak cara. Salah
satunya seperti malaikat

percaya, untuk menarik banyak jiwa untuk masuk ke dalam kumpulannya itu.

Atas permasalahan itu, pihaknya akan menindaklanjutinya, dengan mencari
kebenaran informasi adanya

gereja setan itu, tentang bagaimana bentuk organisasinya, cara-caranya
beribadah, apakah dalam

perkumpulan yang besar, pelajaran apa yang diajarkannya, dan lain
sebagainya. "Dalam satu tradisi

gereja setan kan, yang saya ketahui di Amerika sana, adalah meminum darah
segar korbannya. Dan bila

kenyataannya sudah demikian terjadi di Papua ini, tentunya ini suatu hal
yang bertentangan dengan

hukum, dan ini perlu ditindaklanjuti oleh para penegak hukum," katanya.

Lanjut dia, penindakan hukum itu juga perlu dilaksanakan. Sebab bila
memang nyata keberadaannya

ada, maka harus ditindak dan dibubarkan, karena tidak memiliki izin untuk
menjalankan organisasinya

itu.

Meski demikian dengan permalasahan itu, merupakan suatu tanda bagi para
pemimpin gereja tanpa

terkecuali, untuk diperhatikan guna lebih giat lagi dalam membimbing dan
meningkatkan iman jemaatnya,

termasuk panitia KKR John Hartman itu.

Dengan demikian, apa yang dinamakan gereja setan itu tidak berkembang, dan
jika bisa adanya suatu

kegerakan, untuk membawa para pengikut gereja setan itu, bila memang ada
jemaat/kumpulannya.

"Bila memang kebaradaan mereka (gereja setan) tidak membawa dampak pada
korban jiwa, biarlah kami

menghadapinya untuk membuat pengikut-pengikutnya sadar dan bertobat dari
ajaran sesat yang

dianutnya itu," ungkapnya.

Bagi umat Tuhan, dirinya berpesan, agar berhati-hati dan waspada dalam
terhadap sekilingnya, terutama

jika ada oknum-oknum yang mau mengajaknya terhadap perbuatan sesat. Dan
bila mendapati demikian,

segera melaporkan kepada gembala gerejanya untuk diambil langkah
penanganannya.

Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Provinsi Papua,
Pdt Kirenius Bole S.Th

menerangkan, Gereja setan dalam bahasa inggris disebut satanic church
adalah suatu kelompok pemuja

setan/pengikut setan sebagai kontras/lawan dari Gereja Tuhan Yesus. Target
utama kelompok pemuja

setan ini adalah orang-orang Kristen/pengkut Tuhan Yesus.

Dengan menggunakan kuasa setan, kelompok ini mau mempengaruhi, pengikut
Kristus agar murtad dari

iman sejatinya akan Yesus dan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru
Selamatnya, dan menjadikan

Lusifer (Malaikat pembelot ajaran Tuhan) sebagai pemimpinnya.

Ajaran mereka adalah melakukan pujaan setan dengan cara minum darah,
menghalalkan seks bebas,

homoseksual, pujiannya untuk mengangungkan nama setan, dan menghujat nama
Yesus, dan biasanya

dilakukan pada malam harinya.

Tentang tiga pengikut gereja setan yang menyerahkan diri dan mengikuti
Yesus serta mengakuinya

sebagai Juru Selamat Yang Agung, maka semua pihak harus bersyukur sebab
jiwa yang selama ini

dibelenggu oleh kuasa iblis, akhirnya diselamatkan, dan dibebaskan secara
total dari pengarus iblis itu.

"Saya kaget bahwa informasi adanya gereja setan di kota ini. Nah ini harus
kita semua bersyukur sebab

ada jiwa yang diselamatkan," ungkapnya.

Lanjut dia, sebagai gereja Tuhan, semua pengikut Tuhan Yesus, harus
tingkatkan iman dan

kepercayaannya, dan hendaknya waspada terhadap segala hasutan dan
informasi yang menyesatkan

terlebih adanya ajakan untuk mengikuti ajaran setan itu.

Langkah pihaknya, adalah berupaya gencar membimbing iman Umat Tuhan untuk
lebih mengenal lebih

dalam lagi, tentang siapa kah Yesus itu, dan bagaimana keselamatan kekal
yang dijanjikan Yesus.(nls).

---

CENDRAWASIH POS
Senin, 28  Mei  2007

Buta 15 Tahun Jadi Melihat

*KKR Tiga Malam, Layani 200-an Ribu Orang

JAYAPURA-Setelah berlangsung tiga malam berturut-turut ( Jumat-Minggu),
akhirnya Ibadah Kebaktian

Kebangunan Rohani (KKR) yang Pimpin Rev. John Hartman di PTC Entrop
berakhir, semalam.

Untuk diketahui KKR tersebut semula Wakil Gubernur Alex Hesegem SE, dengan
sponsor utama para

Pengusaha Kristen Papua, yang tergabung dalam Full Gospel Bussines Man
Fellowship International

(FGBM FI) Provinsi Papua serta melibatkan berbagai denominasi gereja di
Papua.

Dari pantauan Cenderawasih Pos, selama tiga malam itu, KKR ini bisa
menjangkau ribuan orang.

Terlebih pada malam terakhir tadi malam, diperkirakan 80 ribuan orang yang
memadati lapangan PTC.

Entrop. Buktinya, tidak ada celah sedikit pun ruang kosong untuk ditempati.

Bahkan dari data penitia KKR, selama tiga malam KKR tersebut diperkirakan
sekitar 200 ribu orang

terjangkau (hadir di PTC). Belum termasuk yang hanya mendengar KKR ini
lewat siaran radio.

Selama tiga malam itu, tiada henti-hentinya umat Tuhan yang hadir terus
memuji dan menyembah Tuhan,

serta mengangungkan naman Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Banyak
diantara mereka dengan

gayanya sendiri-sendiri memuji Tuhan. Adanya yang memukul Tifa sambil
menari, dan ada pula yang

melompat kegirangan sambil memuji Tuhan.

Sementara itu, setelah KKK malam pertama tiga orang pengikut gereja setan
bertobat, maka di KKR

malam terakhir semalam pun terjadi hal yang sama, dimana sekitar 8 orang
pengikut gereja setan

bertobat.

Seperti yang disaksikan Cenderawasih Pos, para pengikut gereja setan
tersebut satu persatu maju ke

atas panggung untuk didoakan guna mendapatkan kelepasan, dan menyatakan
menerima Jesus sebagai

Tuhan dan Juru Selamatnya.

Namun pada saat akan didaokan, salah satu pengikut gereja setan bernama

Ester, terlihat melakukan perlawanan. Sepertinya roh setan itu tidak mau
meninggalkan yang

bersangkutan. Awalnya menertawai para hamba Tuhan, namun semenit kemudian
mulai merasakan

kesakitan akibat mendengar nama Tuhan Jesus dan berbagai lagu-lagu pujian
yang dinyanyikan Umat

Tuhan. Puncaknya roh jahat (sentan) itu membanting diri Ester ke atas
panggung.

Meski roh jahat itu mencoba bertahan di dalam tubuh Ester, namun kuasa
Tuhan lebih dasyat, dan

akhirnya yang bersangkutan secara murni dibebaskan dari belenggu setan itu.

Saat bebas dari kuasa setan ia dengan susah payah mengikuti doa-doa yang
disampaikan oleh salah

satu hamba Tuhan. "Terima kasih Tuhan malam ini Engkau telah membebaskan
saya dari kuasa setan",

doanya.

Berbagai roh jahat yang mendiami Umat Tuhan pun malam itu, dibelenggu dan
diusir dengan nama

Tuhan. Seperti yang dialami Hendrik Kora, yang sejak masuk SMU Negeri 4
Jayapura selalu menjadi

langganan kemasukan roh jahat.

Masih pengikut gereja setan, saat Cenderawasih Pos, mencoba mewawancarai
seorang pengikut gereja

setan, bernama Fransina, menuturkan, ia telah bergabung dengan pengikut
gereja setan selama 3 tahun

lebih.

Ia tidak menceritakan secara mendetail tentang keberadaan gereja setan
itu, namun ia menyatakan, saat

dirinya mengikuti gereja setan itu, bukannya kebahagian yang dialaminya
malah penderitaan yang selalu

menemani hidupnya.

Dan berbagai penyakit pun datang silih berganti menimpa dirinya. Salah
satunya kangker otak. Namun

'Puji Tuhan' ia pun mendapatkan kelepasan, dan penyakitnya pun disembuhkan.

"Malam ini saya merasa sudah bebas dari kuasa setan, dan saya tidak mau
lagi ikut gereja setan itu,

saya mau ikut Jesus saja," ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, pada KKR
hari terakhir di PTC

Entrop, Minggu, (27/5) kemarin.

Bukan itu saja, luar biasa kegerakan kuasa Tuhan bagi Kota ini. Pasalnya,
ibadah KKR John Hartman,

yang digelar pada 18-20 Mei 2007, banyak dihadiri oleh Umat Tuhan yang
diperkirakan 200 ribu orang,

yang rindu untuk mengalami lawatan Tuhan itu diantarannya ratusan orang
dilepas dari berbagai kuasa

kegelapan, dan ribuan orang pun disembuhkan dari sakitnya.

Sebutnya saja kanker rahim, kanker otak, organ tubuh tidak lengkap, namun
dilengkapi Tuhan, buta pun

melihat, gejala kanker payudara, dan berbagai jenis penyakit lainnya.

Seperti yang dialami Feri Fernande Seh (5) pada Sabtu malam (26/5). Dimana
salah satu anggota

tubuhnya hilang (Biji kelir) sejak lahir, jadi utuh kembali setelah
dibawah oleh Ibu dan Bapanya ke KKR

itu.

Mujizat juga dialami Ibu Voni, yang mana menderita kanker rahim sejak 5
bulan lalu. Oleh dokter

menyarankan harus dioperasi. Namun ia tidak punya biaya. Dan saat ia
mendengar adanya KKR, ia

datang dengan penuh kenyakinan bahwa mengalami kesembuhan ilahi melalui
hamba-Nya Rev. John

Hartman.

Kesembuhan yang sama dialami Oktovianus Beredabu (59), dimana ia sudah
mengalami kebutaan

selama 15 tahun. Ia saat mendengar adanya KKR John Hartman, ia kemudian
meminta kedua anaknya

untuk mengantarkan ke KKR itu. Dan hasilnya ia pun kembali dapat melihat
cahaya sekilingnya, padahal

sebelumnya tidak melihat cahaya sama sekali.

Sementara itu, dalam berbagai kesaksian, disampaikan oleh umat Tuhan,
bahwa, banyak yang bersaksi

atas kelepasan roh-roh jahat yang selama itu menimpa dirinya, yaitu, roh
depresi, roh ketakutan, dan

kemasukan roh jahat, seperti yang dialami oleh Hendrik Kora (17), dan
adanya juga masalah keluarga

yang diselesaikan oleh Tuhan.

Dalam amanat Firman Tuhan, yang disampaikan oleh Rev. John Hartman bahwa
kunci untuk segala

berkat Tuhan, dan Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan ini, adalah
percaya kepada Tuhan, bertobat

dari jalan yang sesat, dan menyatakan sikap untuk hidup seturut pada
Firman Tuhan itu sendiri.

"Tidak salah jika kita kaya dalam uang, tapi juga kita harus kaya dalam
Tuhan. Dan lebih bagus lagi, bila

kelebihan kekayaan kita itu, kita juga bagikan kepada sesama kita yang
berkekurangan. Jesus bisa

memuaskan hati mu dengan tanpa uang, kepuasan itu lebih dari dunia berikan
kepada mu. Zaman itu,

Zakeus banyak uang tapi tidak punya teman," ucapnya.

Ditegaskannya, Umat Tuhan, harus mencontohi apa yang dilakukan Zakeus
seorang pemungut cukai

pada samannya Jesus, yang mana ingin melihat Tuhan. Dan akhirnya percaya
dan menyatakan

mengikuti Jesus. Dan setelah itu, harta-hartanya itu dibagikan kepada
masyarakat pada jaman itu.

Ia menyatakan, banyak orang memiliki roh ketakutan, karena tidak adanya
Roh Damai Sejahtera di

dalam dirinya. Hal itu diakibatkan oleh yang bersangkutan tidak lagi
memiliki persediaan minyak, seperti

5 gadis yang bijaksana yang terdapat dalam Injil Matius, 24.

"Kita semua sangat membutuhkan kuasa Tuhan. Untuk itu biarkan Jesus dan
Roh Kudus masuk dan

berkarya dalam hati saudara. Dan saat Jesus masuk ke dalam hidup kita,
maka kita sudah mempunyai

terang itu. Dan Roh Tuhan akan berkarya dalam diri kita, dan orang yang
melihatnya akan diurapi oleh

Tuhan. Jangan takut untuk jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat
mu," imbuhnya dalam

khotbahnya tadi malam.

Meski demikian, pada zaman itu, banyak anak Tuhan yang memiliki pelita
(Iman) namun tidak memiliki

minyak (Roh Kudus) untuk mengisi pelitanya itu. Akibatnya hidup mereka
seperti kelima gadis yang

bodoh itu, yang tidak siap menunggu pengantin prianya.

Dan bukan itu saja, karena tidak memiliki minyak untuk mengisi pelitanya
itu, dengan mudahnya

mengikuti ajakan si iblis untuk melakukan berbagai tindakan kegelapan,
seperti, narkoba, minuman keras,

seks bebas yang berbuntut pada terinfeksinya virus HIV/AIDS itu.

Sedangkan Ketua Panitia KKR John Hartman, Pdt. Ir. Bangun Manurung M.Plan,
mengatakan, pihaknya

memperkirakan umat Tuhan yang hadir dalam ibadah KKR itu terhitung hari
pertama hingga hari yang

terakhir, sekitar 200 ribuan orang. Dan hari terakhir lebih banyak
(Sekitar 70 ribuan orang) dari hari

pertama dan hari kedua.

Berkaitan dengan itu, ia meminta agar iven seperti ini jangan berhenti
sampai disini saja, sebab tentunya

semua pihak tidak tahu akan apa yang terjadi pada hari-hari mendatang.

Ia pun mengajak gereja-gereja dari berbagai denominasi untuk bersatu, agar
dapat memenangkan kota

dan tanah ini untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkarya atas Firman-Nya
dalam kehidupan masyarakat,

sehingga daerah ini tetap menjadi aman dan damai. "Injil harus terus
dikumandangkan sampai Tuhan

datang," tuturnya.

Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan banyak terima kasih atas
dukungan berbagai pihak atas

terselenggaranya KKR ini.(nls)

---

MANOKWARI POS
Senin 21 Mei 2007


Cetak Polisi Asli Papua, Rangkul Polri


MANOKWARI-Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemprov Papua baru saja
menandatangani

kerjasama dengan Polri untuk  program pendidikan polisi bagi putra-putri
asli Papua. Gubernur Papua

Barat Abraham O Atururi kepada wartawan menyatakan, ini kesempatan baik
dan pertama diberikan

kepada putra-putri Papua. Program ini didanai dari APBD Papua Barat dan
Papua. ''Kapolri hanya

memberikan satu kali ini saja untuk dapat mendidik bintara-bintara polisi
asli Papua,'' terangnya.

Dijelaskan Gubernur Bram, pendidikan ini dapat menghasilkan bintara yang
memiliki kekhasan khusus

guna menjaga stabilitas keamanan di tanah Papua. Total jumlah yang
diterima cukup besar yakni 1.500

bintara dan Papua Barat mendapat jatah sepertiganya atau sekitar 500
orang. Yang punya kesempatan

untuk mengenyam pendidikan ini adalah putra asli Papua dengan 
klasifikasi, kedua orang tuanya ras

Melanesia atau salah satunya Melanesia atau sudah lama dan lahir di tanah
Papua.''Kita upayakan

bintara-bintara polisi ini sebanyak 1.500 orang dan akan dididik secara
khusus,'' tandasnya.

Berdasarkan kesempatan, kata Gubernur Bram, para bintara polisi ini
nantinya akan dididik di sejumlah

tempat pendidikan kepolisian selama kurang lebih 10 bulan, yakni di
Denpasar Bali atau Mojokerto Jawa

Timur. Bintara polisi yang dididik ini memiliki nilai plus dan ada
tambahan kurikulum pendidikan

disesuaikan pemerintah daerah. ''Polisi juga bisa menjaga hutan. Jadi
sesuai dengan mau kita

(Pemda,red). Kurikulumnya kita serahkan kepada mereka (Polri,red). Selain
mendapat pengetahuan

umum, juga pengetahuan reguler kepolisian,'' paparnya.

Kesempatan yang baik bagi putra-putri Papua atas kerjasama pemerintah
daerah dan Polri. Bisa

ditindaklanjuti untuk menghasilkan bintara polisi yang disesesuikan dengan
kondisi di Papua. ''Cuma satu

kali saja Kapolri memberikan kita (Pemrov Papua-Papua Barat,red)
kesempatan. Kalau akan datang ada

lagi, kita pikirkan lebih lanjut, bagaimana menciptakan polisi yang pas
untuk Papua ini,'' tukasnya.

Sedangkan menyangkut rencana pemerintah pusat yang akan mendirikan sekolah
pemerintahan seperti

STPDN di daerah-daerah hal yang baik. Pemerintah daerah sedang menunggu
keputusan pemerintah.

Ada rancangan wilayah Papua Barat, Papua, Maluku dan Maluku Utara dibangun
tersendiri. Prov Papua

Barat menghendaki agar STPDN dapat dibangun di Manokwari karena berada di
tengah-tengah.

''Alasannya, di Manokwari ada perguruan tinggi, di Jayapura agak jauh.
Kita (Pemprov Papua Barat,red)

menawarkan diri sebagai salah satu, itu barang kali,' tukasnya.(lm

---

http://www.antara.co.id/arc/2007/5/23/polda-papua-selidiki-penembakan-sesama-polisi-di-merauke/

Nasional

23/05/07 08:20
Polda Papua Selidiki Penembakan Sesama Polisi di Merauke

Jayapura (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Papua telah membentuk sebuah
tim untuk menyelidiki

peristiwa penembakan sesama anggota polisi yang melibatkan Briptu Hidayat
dan AKP Rony Pasaribu,

mantan Kasatlantas Polres Merauke (bukan Kasatlantas Polres Merauke
seperti diberitakan sebelumnya),

yang terjadi Selasa pagi (22/5).

Kapolda Papua, Brigjen Pol Max D Aer, kepada ANTARA News Rabu pagi
menyatakan, tim yang terdiri

dari anggota Reskrim dan Propam Polda Papua itu akan segera ke Merauke
untuk mengungkap masalah

penembakan itu, termasuk kepemilikan senjata api yang oleh AKP Rony
Pasaribu digunakan untuk

menembak Briptu Hidayat dan dirinya.

Keduanya tewas di kamar nomor 16 Hotel Asmat, Merauke, Selasa pagi,
setelah mantan Kasat Lantas

Polres Merauke yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999 itu
menembak Briptu Hidayat

sebanyak empat kali dan kemudian menembak keningnya sendiri hingga tewas.

Jenazah keduanya pagi ini akan dikirim ke daerah asalnya masing-masing
untuk dimakamkan.

AKP Rony Pasaribu, yang saat ini masih tercacat sebagai siswa di Perguruan
Tinggi Ilmu Kepolisian

(PTIK) rencananya dimakamkan di Medan, Sumatera Utara, sedangkan Briptu
Hidayat dimakamkan di

Bojonegoro, Jawa Timur.

Kedua jenazah diterbangkan dengan pesawat Merpati Boeing 737-200 dari
Merauke dan dijadwalkan

transit di Bandara Sentani, Jayapura. Pada saat transit itu, Wakil Kepala
Polda Papua, Brigjen Pol Andi

Lolo akan menyerahkan sumbangan sebagai ungkapan turut berduka cita dari
keluarga besar Polda

Papua.

"Untuk almarhum Briptu Hidayat, rencananya akan diterima orang tua
almarhum karena saat insiden

terjadi tersebut, orang tua korban tiba di Merauke," jelas Kapolda Papua.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

---

Muncul Lagi, Tuntutan Referendum bagi Rakyat Papua

Laporan Wartawan Kompas Aryo Wisanggeni G


  JAYAPURA, KOMPAS- Tuntutan referendum penentuan nasib sendiri bagi
rakyat Papua kembali

muncul di Papua. Di Jayapura, sekitar 300 pengunjukrasa yang menilai
pelaksanaan otonomi khusus

bagi Papua telah gagal mengangkat kesejahteraan rakyat Papua, Jumat (27/4).
  Unjukrasa itu dilakukan di halaman Kantor Gubernur Papua. Sebagian
pengunjukrasa mengenakan

pakaian tradisional Papua. Mereka membawa berbagai poster yang menyuarakan
aspirasi tuntutan

referendum bagi penentuan nasib sendiri bangsa Papua.
  Para pengunjukrasa menuntut dilakukannya referendum penentuan nasib
sendiri orang Papua untuk

menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi sejak integrasi Papua ke dalam
Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
  Para pengunjukrasa menyatakan Otonomi Khusus bagi Papua yang dijadikan
solusi masalah Papua

justru menimbulkan bencana baru, sehingga otonomi khusus itu lebih baik
dikembalikan kepada

pemerintah pusat.
  "Selama enam tahun pelaksanaannya, otonomi khusus sudah menghancurkan
tatanan di Papua. Orang

sekarang hanya bicara uang, anak dapat berapa, bapak dapat berapa. Sudah
jelas tatanan hidup di

Papua justru rusak karena otonomi khusus," kata salah satu pengunjukrasa.

http://kompas.com/


---

http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=39450

TIM PUTRI PAPUA JUARA KEJURNAS SOFBOL 2007
Ekspresi atlet Softball Papua yang memenangkan pertandingan sekaligus
menjuarai Kejurnas setelah

mengalahkan juara bertahan Jawa Barat.

Metrotvnews.com, Jakarta: Dari final Kejuaraan Nasional Baseball dan
Sofbol 2007, Ahad (27/5), tim

softball Papua berhadapan dengan juara bertahan, Jawa Barat (Jabar). Tim
Papua yang diperkuat enam

mantan atlet pelatnas asal Jabar sempat mendapat perlawanan ketat dari tim
Jabar. Hingga inning

keempat, skor kedua tim masih imbang, 1-1. Di inning kelima, tim Papua
berhasil menambah satu angka

sekaligus memastikan gelar juara untuk pertama kalinya.

Tim baseball putra DKI Jakarta tampil perkasa saat menghadapi tim Jabar di
final. Mereka bahkan tidak

perlu menunggu lama hingga inning ke-9 untuk memenangkan pertandingan. Tim
DKI berhasil unggul

dengan skor 30-1 pada inning ketujuh dan berhasil memastikan gelar juara.

Sementara di final softball putra, runner up Kejurnas 2003, DKI Jakarta,
bertemu dengan tuan rumah

PON 2008 mendatang yakni Kalimantan Timur. Sempat bermain imbang 5-5 di
inning kelima, tim DKI

menambah lima angka