[Kabar-Irian] Berita: s/d Oktober 9 2007
Admin-Editors Kabar-Irian
editors at kabar-irian.info
Mon Oct 8 18:16:39 MDT 2007
Kabar Irian (Papua)
S/d Oktober 9
Topik2
* peluncuran roket
* Guru di Nabire Protes, Ribuan Murid Tidak Sekolah
* Rekonstruksi Pembunuhan di Abe, Ricuh
* Bandara Frans Kaisiepo dari Masa ke Masa
* Papua Barat Bagi-bagi Uang "Terima Kasih"
* Ketua Adat Biak Menolak Proyek Peluncuran Satelit
* Pembentukan Papua Tengah Sesuai Mekanisme
* Gubernur Papua dan PT Freeport Diminta Ganti Rugi
* Freeport Jual Unit Usaha Kabel Senilai US$ 25,9 Miliar
* Diadopsi, Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli
* Pemerintah bisa terima Rp7 triliun per tahun dari Freeport
* Isu Makanan Beracun, Warga Rusak Kios di Pasar Sinakma
* Mantan Menlu OPM Ingin Jadi WNI Kembali
* Situasi Wamena Terkendali
* Hanya Simpatisan
* Semua Pihak Harus Ikut Menjaga Keamanan
* Besar, Manfaat Ekonomi PT Freeport Indonesia Bagi Papua
* Ada Kelompok di LN Propagandakan Papua Merdeka
* CIA dan Gerakan Separatis
* Balai POM Diminta Kontrol Isu Makanan Beracun di Papua
* Merauke Diusulkan Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Selatan
* Freepot Protes Rencana Pelelangan Asetnya
* Rame-rame Kembali ke Ibu Pertiwi
* Mengapa Rakyat Biak Menolak Peluncuran Satelit Rusia
* Potensi Kesenian Papua Diberdayakan untuk Rakyat
* Serang Pos Polisi, Prajurit diberi Sanksi
* Solidaritas Terhadap Kematian TAPOL Mikhael Heselo
* Pesta Miras, 2 Tewas 3 Lainnya Sempat Kritis
* Penyebar Teror Terungkap
* Demo Tuntut Reformasi, Kritisi RAPBD TA 2008
* TENTARA IKUT MEMBERSIHKAN KANTOR POLANTAS MIMIKA
* Situasi Kamtibmas di Timika Papua Kembali Normal
* MAHASISWA UNIVERSITAS AL-AMIN SORONG MEMINTA PERDA MIRAS DICABUT
---
KOMPAS
Kamis, 06 September 2007
peluncuran roket
Orang Biak Dapat Apa?
Aryo Wisanggeni Genthong
Hari Kamis ini Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung ke Indonesia
selama 20 jam. Rencananya, ia
akan menandatangani perjanjian pengembangan Bandar Udara Frans Kaisiepo,
Biak, Papua, sebagai
tempat peluncuran roket atau air launch system/ALS.
Pertanyaannya, bagi masyarakat Biak, apakah kerja sama itu memberikan
manfaat atau tidak?
Rabu (5/9) sore langit mulai merah ketika sirene keras menelan suara
deburan ombak pantai Kampung
Ambroben. Beberapa gadis yang sedang mencuci ikan tangkapan di pantai
terlihat masih bersenda
gurau, tetapi suara mereka tenggelam oleh lengkingan sirene Bandar Udara
Frans Kaisiepo.
"Itu tanda peringatan ada pesawat mau mendarat. (Juga) peringatan agar
orang tidak melintasi landas
pacu," kata tokoh wilayah adat Swapodibo, Mananuir Yan Pieter Yarangga.
Tak berapa lama kemudian
memang terdengar deru mesin pesawat di langit di atas rumah Yarangga yang
berjarak sekitar 500
meter dari bandara.
Belakangan, bandara yang dibangun tentara Jepang tahun 1943 itu kembali
menarik perhatian. Setelah
lama tidak terdengar, rencana pembangunan ALS Rusia dari bandara itu
bergaung lagi. Bahkan,
perjanjian untuk itu akan ditandatangani Presiden Putin Jumat besok.
Sayangnya, masyarakat di wilayah adat Swapodibo justru gundah. Pasalnya,
Bandara Frans Kaisiepo
secara adat merupakan bagian dari tanah ulayat Swapodibo. Terdapat enam
marga yang secara
bersama-sama memiliki tanah ulayat itu, yakni Rumaropen, Wakum, Ronsumre,
Rumbiak, Simopieref,
dan Yarangga.
"Kami selaku pemilik ulayat tidak pernah diajak bicara soal ALS. Tanah
kami dirampas Jepang ketika
mereka membangun lapangan terbang pada 1943. Ketika Belanda kembali
menguasai Biak, Belanda
mengambil alih lapangan terbang itu. Setelah Penentuan Pendapat Rakyat,
Pemerintah RI mengambil
alih lagi lapangan terbang itu dan secara sepihak menerbitkan sertifikat
Bandara Frans Kaisiepo pada
tahun 1996. Kini lapangan terbang itu akan menjadi pusat bisnis peluncuran
satelit dan kembali lagi,
posisi kami selaku pemegang ulayat dalam bisnis itu tidak jelas," kata
Yarangga.
Yarangga bisa membayangkan betapa hiruk-pikuknya jika ALS benar-benar
terwujud. "Pertumbuhan
ekonomi dan peluang bisnis pasti muncul dengan adanya ALS, tetapi saya
belum bisa membayangkan
apa manfaat ALS bagi kami, para penduduk lokal dan pemilik tanah ulayat,"
katanya.
"Data Papua dalam Angka 2006" menyebutkan, hingga tahun 2004 sekitar
50.400 jiwa penduduk
Kabupaten Biak Numfor tergolong miskin dan miskin absolut. "Sebagian besar
penduduk asli Biak
adalah nelayan yang mengandalkan pendapatan tambahan dari menjual
kelebihan ikan tangkapan
mereka. Berbisnis mereka belum mampu. Jadi, saya belum percaya bahwa orang
Biak akan mampu
memanfaatkan peluang yang timbul dari keberadaan ALS," kata Yarangga.
Pertanyaan besar pun muncul, apakah benar ALS adalah jalan bagi 50.400
penduduk miskin di Biak
untuk mengangkat kesejahteraan mereka?
Posisi strategis
Dalam artikelnya berjudul "Rusia Incar Biak" (Kompas, 19/12/2005) Moch S
Hendrowijono menyebut
dua modal Biak untuk menangguk keuntungan miliaran rupiah bisnis
peluncuran satelit, yaitu dekat garis
khatulistiwa dan dekat laut. Letak geografis Bandara Frans Kaisiepo di
01°11’31’’ Lintang Selatan dan
136°06’36’’ Bujur Timur membuatnya dekat dengan garis khatulistiwa—garis
imajiner yang menjadi
lokasi orbit satelit—sekaligus dekat Samudra Pasifik.
"Posisi kami memberikan banyak keunggulan untuk bersaing dalam bisnis
peluncuran satelit. Biaya
peluncuran satelit dari Cape Kennedy, AS, mencapai 35.000 dollar AS per
kilogram bobot yang
diluncurkan, sementara biaya peluncuran satelit dari Biak hanya 3.500
dollar AS per kilogram," kata
Bupati Biak Numfor Yusuf M Maryen.
Biak adalah pulau yang seluruhnya berupa karang sehingga menggali tanah di
Biak, untuk bercocok
tanam, misalnya, adalah pekerjaan yang sangat berat. Akan tetapi, dari
kacamata penerbangan,
kerasnya karang justru modal berharga yang menjadikan 3.570 meter landasan
pacu Bandara Frans
Kaisiepo sebagai salah satu landasan pacu terkuat di Indonesia.
"Landasan pacu itu tidak pernah dilapis ulang sejak tahun 1961. Kerasnya
karang membuat landasan
pacu itu tidak pernah rusak. Landasan pacu itu mampu menahan sampai 400
ton lebih," kata General
Manager Bandara Frans Kaisiepo Purwanto.
Sebagai sistem peluncur satelit dari pesawat terbang, ALS memang
membutuhkan landasan pacu yang
kuat. Dengan sistem ALS, satelit tidak akan dibawa pesawat ulang alik yang
meluncur dari Bumi dengan
posisi vertikal, sebagaimana peluncuran pesawat ulang alik di Cape Kennedy.
Satelit akan diorbitkan roket yang diluncurkan dari udara, setelah
sebelumnya roket itu diterbangkan
pesawat Antonov An-124 100AL menuju Samudra Pasifik, 600 kilometer arah
utara Biak. Di ketinggian
11.000 meter di atas permukaan laut, roket dilontarkan dari pesawat,
kemudian meluncur menuju orbit
satelit.
Asisten Manajer Personalia dan Umum Bandara Frans Kaisiepo Andy Bakker
menjelaskan, bobot mati
Antonov An-124 100AL 175 ton, sedangkan bobot roket peluncur satelit
diperkirakan 120 ton.
Tidak heran jika Yusuf M Maryen menilai karang Pulau Biak yang keras itu
adalah anugerah bagi
99.798 penduduk kabupaten seluas 2.360 kilometer persegi itu.
"Tuhan tidak memberi kami mineral untuk ditambang, tetapi memberi kami
posisi yang strategis. Juga
tanah yang keras dan kuat," kata Maryen.
Bayangan keuntungan pun ada di depan mata. "Secara nonfinansial, anak-anak
kami akan melihat
sendiri penerapan teknologi angkasa dan antariksa di Biak. Secara
finansial, kami mengharapkan
royalti dari keuntungan bisnis peluncuran satelit itu. Selain itu,
meningkatnya arus barang dan jasa di
Biak juga menguntungkan masyarakat," kata Maryen.
Yarangga lebih hati-hati. "Ini proyek skala internasional. Jadi, harus ada
penjelasan yang utuh apa
jaminan keuntungan bagi masyarakat lokal jika proyek itu dilanjutkan. Apa
posisi kami selaku pemegang
ulayat? Ikut menjadi pemegang saham atau terpinggirkan begitu saja. Apakah
anak-anak kami menjadi
bagian sesungguhnya dari kegiatan itu atau hanya menonton?"
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/09/06/Nusantar/nus01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Guru di Nabire Protes, Ribuan Murid Tidak Sekolah
[JAYAPURA] Selama 11 hari seluruh anak-anak sekolah dari 30 SD di seluruh
Kabupaten Nabire tidak
sekolah. Mereka libur karena guru-gurunya tidak mau mengajar sebagai tanda
protes mereka terhadap
sikap Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire yang tidak pernah
membayarkan dana
alokasi khusus (DAK) pendidikan yang harus dikelola pihak sekolah sejak 2003.
Akibat mogok tersebut, sedikitnya 13.000 siswa SD di Kabupaten Nabire
sampai berita ini diturunkan,
Kamis, (6/9) masih diliburkan. Aksi mogok ini tampaknya juga membuat geram
sang Bupati Nabire,
Anselmus Petrus Youw. AP Youw justru mengancam akan menonaktifkan para
kepala sekolah yang
terlibat dalam aksi mogok mengajar masal di Kabupaten Nabire.
Meskipun telah mendapat ancaman akan dinonaktifkan oleh Bupati tak membuat
para kepala sekolah
dan guru-guru yang tergabung dalam Forum Solidaritas Guru-guru Tingkat
Dasar se-Kabupaten Nabire
bergeming sedikit pun. Mereka malah pada Selasa, (4/9) menggelar rapat
koordinasi di Nabire dan
memutuskan untuk tetap menutup sekolah sampai dana-dana yang diselewengkan
sejak 2003, khusus
DAK dibayarkan .
Rapat itu menjadi justifikasi bagi para guru untuk tetap melakukan aksi
mogoknya. Selain mogok
mengajar para guru dan kepala sekolah juga mengumpulkan kunci-kunci
sekolah dan menyerahkannya
ke pemerintah daerah melalui penyerahan secara simbolis yang ditanam di
depan halaman kantor
Bupati Nabire.
Koordinator Forum Solidaritas Guru Tingkat Dasar se-Kabupaten Nabire,
Primus Buttu kepada SP di
Jayapura, Kamis (6/9) pagi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih
tetap tidak mengajar dan
semua SD dan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Nabire belum bersekolah karena
pintu-pintu sekolah
masih dikunci dan kuncinya telah di serahkan ke Pemerintah Kabupaten Nabire.
Konflik ini berawal dari diketahuinya ada dana operasional sekolah yang
bersumber dari DAK yang
telah diluncurkan sejak 2003 dengan total nilai Rp 36 miliar dengan
besaran anggaran Rp 250 juta untuk
setiap sekolah. Sayangnya, jumlah itu tidak pernah diterima alias
dibayarkan kepada pihak sekolah.
Padahal sesuai petunjuk teknisnya dana itu diberikan dari pusat dan
dikelola secara mandiri oleh
masing-masing sekolah.
Para kepala sekolah baru mengetahui kalau ada dana tersebut melalui adanya
buku petunjuk teknis
(juknis) yang diterima terkait pemanfaatan dana-dana tersebut. Karena
merasa belum pernah
menggunakan, apalagi menerima dana dengan jumlah tersebut akhirnya para
kepala sekolah saling
berkoordinasi untuk mencari tahu terkait pemanfaatan dana tersebut.
Dipalsukan
Usut punya usut ternyata pemanfaatan dana tersebut, kata Primus Butu, dana
tersebut telah
dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Nabire dan
juga telah memalsukan data laporan pemanfaatan dana-dana tersebut sejak
2003. "Kami sangat
sesalkan sikap mereka yang memalsukan tandatangan kami seolah-olah dana
tersebut telah kami
terima," tegasnya.
Untuk itu, sesungguhnya bukan para guru atau rekan seprofesinya yang
memogokan proses belajar
mengajar di Kabupaten Nabire, tapi sesungguhnya disebabkan oleh pemerintah
melalui Dinas
Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire. "Bukan kami yang memogokkan
proses belajar
mengajar, tanya saja sama pemerintah, siapa yang bikin mogok," tuturnya.
Bupati Nabire, AP Youw sangat menyesalkan sikap para guru yang
mengorbankan kepentingan anak-
anak didik mereka. AP Youw akan mencopot jabatan kepala sekolah dari para
guru yang melakukan
aksi mogok.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua,
James Modouw mengatakan,
pihaknya sangat prihatin dengan kasus ini. Hendaknya ini diselesaikan
dengan baik sehingga anak-
anak peserta didik tidak terus dibiarkan tak bersekolah.
DPRD Kabupaten Nabire telah memfasilitasi untuk mempertemukan para guru
dengan pihak eksekutif,
namun belum juga diperoleh jalan tengah yang memuaskan bagi para guru.
[GAB/M-11]
Last modified: 5/9/07
---
CENDRAWASIH POS
8 September 2007
Rekonstruksi Pembunuhan di Abe, Ricuh
JAYAPURA-Rekonstruksi (reka ulang) kasus pembunuhan di Tanah Hitam,
Disitrik Abepura, Jumat
(27/7), yang melibatkan 4 orang tersangka yakni MS, MD, DN dan TS,
terhadap korban Sumaling,
ricuh, Kamis (6/9).
Sejumlah keluarga korban (sekitar 50 orang) sempat menyerang mobil yang
membawa para tersangkat
ke tempat rekonstruksi yakni di Gang Kenanga, Tanah Hitam Abepura.
Kericuhan tersebut berawal
ketika rekonstruksi sudah selesai, kemudian para tersangka hendak dibawa
kembali ke Mapolsekta
Abepura, namun tiba-tiba istri korban, Haja Dentuk langsung berteriak
hiteris dan menangis, spontan
saja keluarganya menjadi emosi dan menyerang mobil tersebut.
Berkat kesiagaan aparat Polsekta Abepura yang bersenjata lengkap akhirnya
dapat mengendalikan
suasana dengan membubarkan keluarga korban itu. "Saya minta agar para
tersangka dihukum seberat
-beratnya, sebab suami saya tanpa ada masalah dibunuh oleh mereka,"ungkapnya.
Kapolsekta Abepura yang turun langsung dalam rekonstruksi tersebut
langsung mendekati pihak
keluarag dan selanjutnya menenangkannya,dan sehingga pihak keluarga
membubarkan diri dengan
tertib.
" Apa yang dilakukan pihak keluarga tersebut adalah wajar, mereka menjadi
emosi ketika melihat para
tersangka, namun saya lihat mereka juga sudah menjaga suasana sehingga
rekonstruksi berjalan
baik,"kata Kapolsekta. Sekadar diketahui, dalam rekonstruksi tersebut,
memerankan 15 adegan yang
langsung dilakukan 4 tersangkan sekaligus. Dalam adegan itu, para
tersangka melakukan tindakannya
masing-masing, tersangka MS melakukan penikaman kepada korban Sumaling,
selanjutnya dikuti tiga
temannya masing-masing MD, DN serta TS yang melakukan pengeroyokan kepada
korban, sehingga
korban tewas saat dilarikan ke UGD RSUD Abepura.
"Adegan rekontruksi yang kami lakukan ini, dalam rangka mencocokkan
keterangan saksi dengan
keterangan para tersangka, sekaligus mengetahui peran dari masing-masing
tersangka, untuk
melengkapi berkas penyidikan "ungkap Kapolsekta lagi. Lanjutnya, para
tersangka dikenakan pasal 170
(3) dan pasal 338 KUHP yaitu perbuatan secara bersama-sama yang
mengakibatkan orang lain
meninggal dunai dengan ancaman hukumam 12 tahun penjara.(cak)
---
kompas
Senin, 10 September 200
Bandara Frans Kaisiepo dari Masa ke Masa
Aryo Wisanggeni Genthong
Terik matahari terasa menyengat, tetapi lima muda-mudi tetap berusaha
memasang senyum terbaik saat
lensa kamera yang bersiap mengabadikan pose mereka di bibir lereng terjal
Bukit Pintu Angin. Mereka
tengah melepaskan diri dari penatnya kompetisi Pesta Paduan Suara Gerejawi
tingkat Provinsi Papua
dan Papua Barat 2007 yang kali ini digelar di Biak.
Pintu Angin menjadi tempat terbaik untuk melepas ketegangan. Selain bisa
duduk menikmati semilir
angin di bawah kerindangan pohon sebuah taman kecil di puncak bukit itu,
mereka juga memiliki tempat
terbaik untuk mengabadikan keberadaan mereka di Biak. Di selatan bukit itu
terhampar pemandangan
Bandar Udara (Bandara) Frans Kaisiepo, bandara terbesar di Papua yang
terletak di Pulau Biak, yang
berpadu dengan siluet Pulau Yapen dan birunya langit Biak yang elok.
Di kota yang hanya memiliki puluhan ruas jalan itu, keberadaan sebuah
landasan pacu sepanjang 3.570
meter dan lebar 40 meter memang begitu menonjol. Sejarah perkembangan kota
Biak menyatu dengan
sejarah pendirian Bandara Frans Kaisiepo.
Bandara yang akan menjadi tonggak baru penguasaan teknologi peluncuran
satelit oleh Indonesia itu
didirikan Jepang pada tahun 1943. Posisi Pulau Biak yang dekat dengan
Samudra Pasifik membuat
pulau karang tersebut penting bagi Jepang dalam memenuhi ambisinya saat
itu untuk mengobarkan
perang di Pasifik.
"Saat itu, Jepang membangun lapangan terbang dan sejumlah fasilitas
militer lainnya. Lapangan terbang
dibangun di tepi Pantai Ambroben, di wilayah adat Swapodibo. Tentara
Jepang membangun bandara
tanpa meminta izin kepada enam marga pemilik tanah ulayat Swapodibo, yaitu
Rumaropen, Wakum,
Ronsumre, Rumbiak, Simopieref, dan Yarangga," kata Mananuir Yan Pieter
Yarangga, tokoh wilayah
adat Swapodibo.
Penyerbuan pasukan Sekutu di bawah pimpinan Letnan Jenderal L Eichelburger
pada 15-27 Juni 1944
akhirnya berhasil mengusir Jepang dari Biak. Sekutu menjadikan lapangan
terbang Ambroben sebagai
salah satu pangkalan terbang terpenting untuk memenangkan perang di
Pasifik. Selama masa perang
itu, lapangan terbang tersebut menjadi pangkalan Royal Australian Air
Force. Sekutu membangun
lapangan terbang baru di wilayah adat Sorido dan Burokum. Tiga kampung di
Sorido, yaitu Kampung
Kinmom, Bariasba, dan Sasuf, digusur tentara Sekutu.
Ketika perang berakhir, Belanda mengambil alih semua fasilitas militer di
Ambroben. "Untuk kepentingan
penerbangan, awalnya, Belanda hanya menggunakan lapangan terbang Burokup,
yang jaraknya sekitar
1,5 kilometer dari lapangan terbang di Desa Ambroben. Baru sekitar tahun
1947 Belanda menggunakan
kembali lapangan terbang di Ambroben. Sejak itu, lapangan terbang Ambroben
dikenal sebagai
Mokmer," kata Asisten Manajer Personalia dan Umum Bandara Frans Kaisiepo
Andy Bakker.
Menurut Andy, pada tahun 1952 Bureau Luchtvaart Irian Barat mulai
menyiapkan fasilitas lapangan
terbang Mokmer untuk keperluan penerbangan komersial. Dokumen foto yang
dikumpulkan Andy
menunjukkan pada tahun 1958 sebuah hotel megah telah berdiri di depan
lapangan terbang Mokmer,
yaitu Hotel KLM, yang sekarang berganti nama menjadi Hotel Irian. Belanda
menyelesaikan
pembangunan lapangan terbang Mokmer pada tahun 1959. Sejak saat itu,
Mokmer memiliki landasan
pacu sepanjang 3.570 meter dengan lebar 45 meter.
"Landasan pacu itu terdiri dari dua runway yang tersambung jadi satu,
yaitu runway 11 di sebelah barat
dan runway 29 di sebelah timur. Sejak saat itu, Mokmer sudah bisa didarati
pesawat DC-8. Tahun 1960
sudah ada pesawat Boing milik PanAm yang mendarat di Mokmer. Saat itu,
sudah terdapat rute
penerbangan Biak-Tokyo-Belanda," kata Andy.
Pada November 1962, Belanda mengalihkan lapangan terbang Mokmer kepada
United Nation
Temporary Executive Administration, badan yang dibentuk Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk
mempersiapkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua. Pasca-Pepera
1969, Indonesia
mengambil alih lapangan terbang Mokmer.
Pada 9 Mei 1984, nama pelabuhan udara Mokmer diganti menjadi pelabuhan
udara Frans Kaisiepo,"
kata Andy. Kaisiepo adalah salah satu tokoh integrasi Papua ke Indonesia.
Kaisiepo-lah yang
mengusulkan nama "Irian" untuk menyebut Papua. Karena orang Papua memiliki
pengalaman batin
yang pahit selama rezim Soeharto berkuasa, mereka melawan segala
dekonstruksi Indonesia atas
Papua, termasuk dengan kembali menyebut diri sebagai "orang Papua".
Pada tahun 1990-an, Bandara Frans Kaisiepo terus memainkan fungsi penting
sebagai bandara
internasional. Pada masa itu, terdapat rute penerbangan
Jakarta-Denpasar-Biak-Honolulu-Los Angeles
dan rute penerbangan Jakarta-Denpasar-Biak-Seattle. Rute itu terpaksa
ditutup pada 1998, saat krisis
moneter menghancurkan perekonomian Indonesia. Sejak saat itu, berakhirlah
peranan Bandara Frans
Kaisiepo sebagai bandara internasional.
Jika tidak ada aral melintang, mulai 2010 Bandara Frans Kaisiepo akan
memiliki fasilitas air launch
system (ALS), fasilitas peluncuran satelit dengan roket peluncur yang
diterbangkan pesawat Antonov
An-124 100AL. Pembangunan fasilitas itu akan dimulai tahun ini juga.
General Manager Bandara Frans Kaisiepo PT Angkasa Pura I Purwanto mengakui
banyak pekerjaan
rumah yang harus diselesaikan. "Saat ini, pagar landasan berlubang di
sana-sini, sampai ada 144
lubang, sehingga masyarakat sering melintasi landasan pacu. Namun kami
jamin, hal itu tidak akan
terjadi lagi saat pembangunan ALS dimulai," kata Purwanto.
Namun, pekerjaan rumah Purwanto bukan hanya "menambal" 144 lubang pagar
bandara. "Untuk bisa
didarati Antonov An-124 100AL, berarti fasilitas Fire and Rescue harus
dinaikkan dari kategori VII ke
kategori IX. Itu berarti jumlah mobil pemadam kebakaran harus ditambah.
Jumlah personel juga harus
ditambah dari 20 orang menjadi 82 orang," kata Purwanto.
Tidak hanya itu, ketinggian menara kontrol bandara pun harus ditambah.
"Saat ini, posisi petugas
menara kontrol berada pada ketinggian 18 meter, sementara pesawat Antonov
tingginya mencapai 20,6
meter. Itu berarti jika pesawat ini mendarat, pandangan petugas menara
terhalang badan pesawat. Ini
juga harus dipikirkan," ujar Purwanto.
Purwanto menjelaskan, jika fasilitas Bandara Frans Kaisiepo sudah memenuhi
syarat melayani pesawat
sekelas Antonov An-124 100AL, itu berarti Frans Kaisiepo berpeluang untuk
menjadi bandara kargo
internasional. "Pesawat itu merupakan salah satu pesawat terbesar di
dunia. Jadi, jika fasilitas bandara
kami memenuhi syarat untuk didarati Antonov An-124 100AL, berarti kami
bisa menarik minat banyak
perusahaan kargo tingkat internasional. Kami bisa menjadi bagian lintas
kargo internasional dari
Singapura menuju Los Angeles, Amerika Serikat," kata Purwanto.
---
KOMPAS
Senin, 10 September 200
Papua Barat Bagi-bagi Uang "Terima Kasih"
315 Anggota Tim Sukses Pendirian Provinsi Akan Mendapat Rp 150 Juta
MANOKWARI, KOMPAS - Gubernur Papua Barat Abraham Octovianus Atururi
membagikan uang
"terima kasih" Rp 20 juta kepada masing-masing anggota tim sukses
pendirian Provinsi Papua Barat
yang berjumlah 315 orang. Dana itu merupakan kucuran pertama dari dana
yang dijanjikan sebesar Rp
150 juta per orang.
Pembagian uang ini berlangsung Jumat (7/9) malam di Kantor DPRD Papua
Barat yang dipimpin
Sekretaris Daerah Papua Barat George Celcius Auparay. Para anggota tim
dipanggil satu per satu
untuk menerima uang.
Setelah menandatangani kuitansi sebagai tanda terima, mereka menerima uang
Rp 20 juta yang
dimasukkan ke dalam amplop coklat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan uang terima kasih karena
menilai anggota tim telah
berjasa dalam mendukung keberhasilan pendirian Papua Barat (dulu Irian
Jaya Barat) dari Provinsi
Papua. Jika seluruh dana diberikan, berarti Pemprov Papua Barat
mengucurkan dana Rp 47,25 miliar
untuk tim sukses.
Jumlah dana yang dikucurkan itu bisa dikatakan besarnya setara dengan dua
kali pendapatan asli
daerah (PAD) Papua Barat.
Papua Barat adalah provinsi hasil pembagian wilayah dari Provinsi Papua.
Provinsi ini dideklarasikan
pada 6 Februari 2003 dan diresmikan pejabat Gubernur Irian Jaya Barat
Abraham O Atururi di
Manokwari pada hari yang sama.
Sudah dapat jabatan
Sebelum mendapat hadiah uang, beberapa anggota tim sudah menerima "ucapan
terima kasih" berupa
jabatan dan status pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Provinsi Papua
Barat. Menurut Auparay,
pihak pemerintah provinsi mengabulkan permintaan tim "315" (atas hadiah
uang) karena menilai,
mereka telah berjasa dalam pendirian Provinsi Papua Barat-meski pendirian
provinsi itu memunculkan
kontroversi.
Auparay juga memastikan, seluruh tuntutan ke-315 orang tersebut, agar
mereka diberi hadiah masing-
masing Rp 150 juta, akan dipenuhi.
Secara terpisah, Vikram Temogmere, anggota tim "315", mengatakan, dalam
kesepakatan Gubernur
Papua Barat Abraham O Atururi dan tim "315" pada 23 April lalu, tiap-tiap
anggota tim bakal menerima
Rp 150 juta sebagai bentuk ucapan terima kasih provinsi terhadap jasa mereka.
"Saat itu Gubernur Abraham O Atururi menjanjikan uang tersebut akan
diberikan pada bulan Juli lalu,"
kata Temogmere.
Karena tak kunjung cair, lanjutnya, para anggota tim "315" kemudian
beramai-ramai mendatangi
Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. "Dari 315 anggota tim, 18 di
antaranya kini telah meninggal
dan 50-an orang telah bekerja di lingkungan pemerintah provinsi."
Kalangan profesional
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
di Manokwari Cornell
Syarie mengatakan, pemberian tanda jasa berupa uang kepada tim sukses
patut disayangkan. Ia juga
menilai hal tersebut merupakan tindakan yang tidak tepat.
Seharusnya, kata Cornell Syarie, penghargaan pemerintah diberikan kepada
para atlet, guru, dokter,
atau profesional lain yang dinilai benar-benar berjasa terhadap kehidupan
masyarakat secara langsung.
Cornell Syarie mempertanyakan apa sesungguhnya alasan gubernur menyetujui
permintaan tim "315"
itu. Dia menduga, gubernur memberikan tanda jasa berupa uang lebih karena
alasan turut serta
menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ini, katanya, karena pada masa itu terjadi gejolak politik di Papua yang
mendengungkan keinginan
merdeka. "Jika alasan gubernur menegakkan NKRI, itu adalah alasan yang
kuat," ujar Cornell Syarie
yang mengaku baru kali ini melihat kejadian semacam ini. (ich
---
KOMPAS
Rabu, 12 September 2007
Ulayat
Ketua Adat Biak Menolak Proyek Peluncuran Satelit
BIAK, KOMPAS - Sebanyak 27 mananuir atau pemimpin adat dari 396 keret atau
kelompok masyarakat
pribumi di Papua sepakat menolak pengembangan Biak Numfor sebagai lokasi
peluncuran satelit-satelit
Rusia dari Air Launch System atau ALS.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan ketua-ketua adat yang
berasal dari daerah Biak, Biak
Utara, Biak Timur, Biak Barat, Numfor, dan Supiori, Selasa (11/9) di Biak.
Para pemimpin adat menilai, peluncuran satelit dari Biak lebih banyak
memberikan dampak negatif
karena berpotensi membuat masyarakat Biak semakin tersisih di tanahnya
sendiri.
"Di mana-mana investor tidak pernah mau tahu dampak sosial yang dialami
masyarakat lokal. Contoh
paling nyata terjadi pada korban lumpur Lapindo di Sidoarjo (Jawa Timur).
Kami tak mau masyarakat
kami jadi korban," kata Mananuir Saul Ronsumbre.
Para pemimpin adat juga menyayangkan penandatanganan persetujuan dengan
Pemerintah Rusia
tanpa sosialisasi kepada masyarakat setempat. Selain itu, tokoh adat
sepakat menolak klaim tanah PT
Angkasa Pura I atas lokasi Bandara Frans Kaisiepo.
Dalam pertemuan yang sama, Mananuir Jusuf Mampioper, yang juga mantan
Asisten I Pemkab Biak-
Numfor, menyatakan, penelusuran dokumen hukum membuktikan bahwa Bandara
Frans Kaisiepo,
Pangkalan TNI AU di Manuhua, dan Pangkalan TNI AL dibangun di atas tanah
ulayat. (ROW)
---
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0709/11/nas01.html
Pembentukan Papua Tengah Sesuai Mekanisme
Oleh
Suradi
Jakarta-Setelah usulan pembentukan Provinsi Papua Selatan, kini wilayah
Papua Tengah juga menuntut
hal yang sama. Meski demikian, proses pembentukan ini sudah sesuai mekanisme.
Ketua tim pembentukan Papua Tengah, Norbert Mute, mengemukakan hal itu
kepada SH, melalui
telepon dari Jayapura, Selasa (11/9). Ia berada di Jayapura untuk mengurus
administrasi dukungan
dari pihak Gubernur. Sebelumnya, bersama sejumlah rekannya ke Jakarta
menemui Mendagri
Mardiyanto dan Komisi II DPR.
Sementara itu, Ketua tim kerja Komisi II DPR untuk otonomi daerah, Chozin
Chumaedi saat dihubungi
SH, Selasa (11/9), mengatakan untuk wilayah Papua memang sangat layak
untuk dimekarkan. Nantinya
bukan hanya Papua dan Papua Barat, tapi juga ada Papua Selatan dan Papua
Tengah.
Norbert Mute mengungkapkan dukungan untuk pembentukan Papua Tengah ini
sudah datang dari
elemen masyarakat empat kabupaten, yakni Serui, Nabirie, Waropen, dan Pania.
"Kami juga sudah mendapat dukungan dari anggota Majelis Rakyat Papua (MRO)
dari wilayah tengah,
angggota DPRD dan sebagainya. Tinggal pendekatan agar secara resmi
institusi tersebut mendukung,"
katanya.
Bermodalkan dukungan itu, Norbert dan timnya menemui Mendagri Mardiyanto
dan Komisi II DPR.
Kedunya mendukung pemakaran Papua Tengah ini agar rentang kendali
pemerintahan makin dekat
dengan rakyat.
Adapun latar belakang pentingnya pemekaran wilayah tengah Papua menjadi
provinsi sendiri karena
wilayah ini tidak tersentuh oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan
lain sehingga jauh
tertinggal dari daerah lain.
"Pemerintahan Papua hanya memfokuskan pembangunan di Jayapura, provinsi
lain kurang," ujar
Norbert sambil menambahkan, pemekaran ini untuk mendekatkan masyarakat
dengan pemerintahan dan
pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Proses
Sementara itu, Chozin Chumaedi mengatakan Komisi II akan memproses usulan
pemekaran provinsi
Papua Tengah bila semua persyaratan untuk itu telah dipenuhi. "Tugas DPR
memang proses. Kita
tunggu saja perkembangan dari Papua," katanya.
Wakil Ketua Umum PPP ini juga menegaskan, dari sisi wilayah, Papua memang
sangat luas dan perlu
dimekarkan. Namun tetap proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Kalau dikaitkan dengan moratorium pemekaran, saya pribadi mengusulkan
agar dimulai awal tahun
2008. Jadi, masih ada waktu bagi Papua Tengah untuk mengurus pemekaran,"
ujarnya. n
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/09/11/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
--------------------------------------------------------------------------------
LMA Ugimba Paniai
Gubernur Papua dan PT Freeport Diminta Ganti Rugi
Sekitar 500 orang dari Lembaga Masyarakat Ugimba, Pania melakukan aksi
demo di Kantor Gubernur
Provinsi Papua, Selasa (11/9) pagi. Mereka menuntut Gubernur Provinsi
Papua merealisasikan
pengakuan hak ulayat Gunung Grasberg yang menjadi pusat operasi tambang PT
Freeport Indonesia,
berdasarkan pengakuan kultural Majelis Rakyat Papua (MRP) belum lama ini.
SP/Robert Isidorus
[JAYAPURA] Sebanyak 500 orang yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat
(LMA) Ugimba
Pania melakukan aksi demo di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok
II, Jayapura, Selasa
(11/9) pagi.
Para pendemo menuntut Gubernur Provinsi Papua dan PT Freeport memberikan
ganti rugi karena
melakukan eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah ulayat miliknya
termasuk Gunung Grasberg di
Tembagapura, Kabupaten Mimika.
Mereka membawa spanduk bertuliskan "Kami Menuntut Pengakuan Hak Ulayat
Grasberg-Ersberg dan
Dilibatkan Dalam Revisi Kontrak Karya II Freeport Indonesia versi
Pemerintah Indonesia dan Amerika
Serikat".
Selain itu membagikan pamflet yang bernada kecaman diantaranya "Grasberg
Milik Ugimba Yes,
Pemerintah Indonesia No". dan "Kami Akan Blokade Tanah Kami Grasberg".
Koordinator Demo Masyarakat Ugimba Paniai, Samuel Tabuni dalam orasinya,
menegaskan, Gubernur
Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia harus segera merealisasikan
pengakuan hak ulayat kami
atas Gunung Grasberg yang menjadi pusat operasi tambang Freeport
Indonesia. Sebab berdasarkan
pengakuan kultural, Grasberg adalah milik kami. Untuk itu, kami minta
Majelis Rakyat Papua (MRP)
memberikan pengakuan yang sama.
"Gubernur Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia harus mengakui kami
sebagai pemilik hak ulayat
Gunung Grasberg yang dalam bahasa Ekari disebut Kumbitali wagatali secara
bermartabat, adil dan
bijaksana .Gubernur harus melibatkan kami dalam tim renegoisasi revisi
kontrak karya II PT Freeport
Indonesia dan Amerika Serikat," ujarnya.
Harus Berani
Tabuni meminta Gubernur Provinsi Papua harus berani mencabut isi draft
Kontrak Karya I PT Freeport
Indonesia. "Karena kami masyarakat adat pemilik hak ulayat Gunung Grasberg
tidak dilibatkan sehingga
mengakibatkan kerugian tanah, hutan dan harta benda sejak Kontrak Karya
Freeport Indonesia I selama
40 tahun beroperasi. Mereka tidak mempertanggungjawabkan ganti rugi atas
penggunaan tanah adat
secara adil, bijaksana, bermartabat dan berperikemanusiaan.
Dikatakan, bila tuntutan ini tak dipenuhi dan tidak mengindahkan LMA
Ugimba Paniai, atas nama tanah
adat, masyarakat akan menutup eksploitasi tambang yang dikelola PT
Freeport Indonesia di Gunung
Grasberg, Tembagapura, Timika, Kabupaten Mimika, Papua.
"Kami minta manajemen Freeport Mc Moran Copper&Gold Inc di wilayah Tanah
Papua berdialog
dengan masyarakat untuk penyelesaian ganti rugi yang adil sebelum memasuki
wilayah Pegunungan
Tengah lainnya dalam usaha eksploitasi mineral," tandasnya. [ROB/W-8]
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/09/13/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Freeport Jual Unit Usaha Kabel Senilai US$ 25,9 Miliar
[PHOENIX] Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc salah satu produsen tembaga
dan emas di dunia,
akan menjual bisnis kabel di dalam unit usaha mereka. Hasil penjualan
senilai US$ 25,9 miliar itu akan
diperuntukkan menambah kekurangan dana Freeport untuk membayar utang .
Demikian pernyataan yang diumumkan oleh perusahaan itu, Rabu (12/9), di
Phoenix, Amerika Serikat.
Freeport-McMoran menjual unit usaha kabel, Phelps Dodge International
Corp., ke General Cable Corp.
Nilai penjualan itu diperkirakan mencapai US$ 735 juta. Namun di sisi lain
dengan dana tersebut
tampaknya Freeport juga bermaksud membayar utang US$ 620 juta.
Di kuartal kedua, Freeport harus membayar seluruh utangnya senilai US$
2,45 miliar dari nilai utang
sebesar US$ 10 miliar. Dana untuk membayar utang itu diperkirakan berasal
dari penjualan Phelps
Dodge, ujar juru bicara perusahaan itu William Collier.
Sementara transaksi itu penjualan Phelps Dodge itu diperkirakan akan
rampung pada kuartal keempat
tahun ini.
General Cable yang bermarkas di Highland Heights, Kentucky Amerika
Serikat, adalah perusahaan
pembuat alumunium, tembaga dan kabel serat optik dan kabel jenis lainnya.
Perusahaan itu mengajukan
penawaran akuisisi senilai US$ 450 juta. Penawaran itu termasuk sistem
pembayaran yang diusulkan
dalam bentuk tunai atau menguasai persediaan barang atau gabungan keduanya.
Perusahaan itu juga menambahkan bahwa yang sangat memungkinkan pembayaran
dalam bentuk tunai.
General Cable tampaknya mendapat jaminan kredit dan pinjaman darurat untuk
pembayaran itu dari
Merrill Lynch Capital Corp.
Akuisisi
Bahkan General Cable menawarkan penggunaan sebagian sumber lain untuk
mendukung tercapainya
proses akuisisi tersebut.
"Akuisisi ini sebenarnya peluang yang sangat unit. Ini merupakan
kesempatan besar bagi kita untuk
mengakselerasikan semua inisiatif perusahaan dalam mengembangkan usaha
untuk bisa lebih besar
lagi, " tegas Gregory B Kenny, Presiden dan CEO General Cable dalam situs
web perusahaan tersebut.
Sesungguhnya, menurut dia, perusahaannya menggabungkan satu perusahaan
yang secara prinsip
berkonsentrasi di kawasan Amerika Utara, Eropa Barat, dan Oseania.
Sementara perusahaan lainnya
berkonsentrasi di pasar di Amerika Latin, Sub Sahara Afrika dan Asia
Tenggara. [E-4]
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/09/14/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Diadopsi, Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli
[NEW YORK] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi sebuah
deklarasi yang
memberikan hak-hak bagi masyarakat pribumi di seluruh dunia. Amerika
Serikat, Kanada, Australia,
dan Selandia Baru menyampaikan keberatan dengan dalih deklarasi itu tidak
sejalan dengan undang-
undang yang sudah ada di negara mereka.
Deklarasi PBB tersebut menegaskan kesetaraan lebih dari 370 juta warga
pribumi serta hak mereka
untuk mempertahankan kelembagaan, budaya, dan tradisi spiritual. Deklarasi
itu juga memberlakukan
standar untuk melawan diskriminasi dan marjinalisasi, sekaligus
mengupayakan pengurangan
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat pribumi.
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli (UN Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples)
disetujui oleh Dewan HAM PBB di Jenewa pada Juni 2006 dan dikirimkan ke
Majelis Umum PBB yang
beranggotakan 192 negara untuk diadopsi.
Majelis menolak untuk memberikan persetujuan akhir pada Desember, tetapi
berjanji untuk menggelar
pemungutan suara sebelum akhir masa persidangan pada pekan depan.
Deklarasi, yang tidak mengikat
secara hukum tersebut, diadopsi setelah disetujui dengan perbandingan
suara 143-4, dengan sebelas
negara menyatakan abstain.
"Diadopsinya deklarasi ini merupakan momen bersejarah ketika sejumlah
negara anggota PBB dengan
masyarakat pribumi mereka telah berekonsiliasi di tengah banyaknya sejarah
menyakitkan di masa lalu,
dan kini bergerak bersama menuju terciptanya penegakan HAM, keadilan, dan
pembangunan bagi
semua," ujar Michele Montas, Juru Bicara Sekjen PBB Ban Ki-moon, Kamis
(13/9).
Deklarasi PBB itu disetujui setelah diperjuangkan selama lebih dari 20
tahun itu. Deklarasi itu
menyerukan negara-negara untuk mencegah atau menghentikan pengusiran paksa
masyarakat asli,
perampasan lahan-lahan milik mereka, maupun pemaksaan mereka untuk
berintegrasi dengan
kebudayaan lain. [AP/E-9]
---
Rabu, 19/09/2007 19:31 WIB
Pemerintah bisa terima Rp7 triliun per tahun dari Freeport
oleh : Rudi Ariffianto
JAKARTA: Pemerintah mestinya bisa menerima dana segar sekitar Rp7 triliun
per tahun bila
renegosiasi dengan Freeport di Grasberg, Papua, bisa menyentuh aspek bagi
hasil dan pengawasan
produksi.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Drajad H. Wibowo mengatakan nilai itu
bisa tercapai bila
pemerintah memiliki keberanian menaikkan bagi hasil dari eksploitasi
pertambangan di wilayah itu.
Selain itu, pemerintah seharusnya juga bisa melakukan pengawasan produksi
untuk menutup celah
penyelewengan yang mungkin terjadi. Langkah itu, kata Drajad, telah
memiliki preseden sehingga masih
mungkin dilakukan di Indonesia. Blovia, Venezuela, dan Rusia, termasuk
dalam beberapa negara yang
dicontohkannya.
“Misalnya kita renegosiasi mirip dengan Bolivia, kita bisa peroleh
tambahan Rp6 triliun hingga Rp7 triliun
per tahun,” katanya.
Bolivia, menurut dia, berani mematok bagi hasil 80% untuk pemerintah dan
20% untuk kontraktor. Untuk
Indonesia, imbuhnya, bagi hasil untuk pemerintah setidaknya bisa diperoleh
hingga 60%. “Namun
memang tidak harus sedrastis yang diterapkan Bolivia. Bisa diatur ulang
lagi. Tapi kalau mereka
menolak juga, silakan pergi,” tandasnya.
Saat ini, pemerintah dan Freeport sedang memproses negosiasi royalty hasil
tambang dari 1% menjadi
3% untuk emas, dan dari 3% menjadi 6% untuk tembaga. Drajad menilai, hasil
renegosiasi tersebut
tidak memuaskan karena tidak akan memberikan tambahan penerimaan negara
yang signifikan.
“Itu tidak signifikan tambahannya mungkin hanya berapa ratus miliar.”
Judicial review Terkait
perkembangan proses judicial review terhadap pasal 11 ayat 2 UU 22/2001
tentang Migas oleh
beberapa anggota parlemen, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan
pemerintah menilai
permohonan tersebut tidak tepat.
Menurut dia, kontrak kerjasama migas bukan termasuk perjanjian
internasional dan tunduk pada hukum
keperdataan, bukan hukum internasional. “Hubungan komersial antara
pemerintah dan perusahaan
asing bukan domain pasal 11 UUD 1945 karena pemerintah pada konteks ini
merupakan pelaku
komersial dan bukan sebagai negara dengan atribut kedaulatan,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Purnomo, pemerintah meminta kepada mahkamah
konstitusi (MK) untuk
menolak permohonan pemohon. Purnomo juga mempertanyakan posisi pemohon
yang merupakan
bagian dari parlemen pembuat UU.
Sebelumnya, bebapa anggota parlemen meminta MK membatalkan pasal 11 ayat 2
UU Migas karena
dinilai telah menghilangkan peran parlemen untuk memberikan persetujuan
atau menolak perjanjian
KKS. Parlemen menilai KKS sebagai bagian dari bentuk kerjasama
internasional, di mana parlemen
seharusnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Drajad H. Wibowo menegaskan KKS bisa memberikan dampak bagi keuangan
negara dan usaha yang
diperjanjikan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, imbuhnya,
parlemen harus dilibatkan.
Keterlibatan parlemen, kata dia, memang tidak bisa sampai pada urusan
detail teknis karena justru akan
menghambat proses kegiatan usaha yang bisa berdampak negatif. (dj)
bisnis.com
URL : http://web.bisnis.com/sektor-riil/tambang-energi/1id23453.html
© Copyright 1996-2007 PT Jurnalindo Aksara Grafika
---
kompas
Jumat, 21 September 2007
KERUSUHAN
Isu Makanan Beracun, Warga Rusak Kios di Pasar Sinakma
Jayapura, Kompas - Dua kios di Pasar Sinakma, dua kilometer arah barat
Wamena, ibu kota
Kabupaten Jayawijaya, Papua, dirusak, dan 10 kios lainnya dilempari batu
oleh warga, Kamis (20/9).
Perusakan itu terjadi karena para warga terhasut isu melalui layanan pesan
singkat atau SMS yang
menyatakan banyak makanan kemasan dan rokok di Papua yang ditaburi racun.
Direktur Reserse Kriminal Polda Papua Komisaris Besar Paulus Waterpauw,
ketika dihubungi di
Wamena, menjelaskan, kemarahan warga bermula dari peristiwa pingsannya
seorang wanita bernama
Persina Elepere.
"Wanita itu pingsan setelah membeli rokok dari salah satu kios di Pasar
Sinakma. Warga mengira
wanita itu mati, dan itu dihubungkan dengan isu banyak warung menjual
makanan beracun," kata
Waterpauw. Sekitar pukul 15.30 WIT, massa mendatangi Pasar Sinakma dan
merusak sejumlah kios.
Polisi awalnya kesulitan mengendalikan massa yang marah. Satu polisi,
Bripda Stefanus Buropmi,
sempat pingsan terkena lemparan batu. Kamis petang, polisi berhasil
menenangkan massa. "Kami
menjelaskan bahwa Persina Elepere tidak meninggal, hanya dirawat di
puskesmas. Sampai pukul 19.00
situasi sudah aman," tutur Waterpauw.
Secara terpisah, Dekan Dekanat Wamena Keuskupan Jayapura Pastor Barnabas
Daryono Pr juga
menyatakan situasi di Wamena pada Kamis malam mulai tenang. Menurut dia,
SMS yang berisi
informasi menyesatkan tersebut sudah beredar luas di masyarakat sejak satu
pekan terakhir. (R
---
KOMPAS
Jumat, 21 September 2007
Kewarganegaraan
Mantan Menlu OPM Ingin Jadi WNI Kembali
Jakarta, Kompas - Mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka
Nicholas M Messet, Kamis
(20/9), menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta. Ia
minta diterima kembali
menjadi warga negara Indonesia.
Sejak tahun 1969, ia meninggalkan kampung halamannya di Kabupaten Sarmi,
Papua, bergabung
dengan organisasi terlarang di Provinsi Papua yang menginginkan
kemerdekaan sendiri. Keinginannya
sebenarnya sudah tercetus sejak 1994, tetapi baru terwujud sekarang.
Kepergian Messet dari Indonesia waktu itu karena ia merasa diperlakukan
tidak adil saat mendaftar
menjadi pilot penerbang di Jayapura. Dari hutan di Papua, ia bergabung
dengan warga Papua lainnya
di Papua Niugini dan kemudian ke Australia. Di Australia ia menjadi orang
Papua pertama yang menjadi
pilot penerbang setelah lulus dari sekolah pilot. Kini ia masih berstatus
warga negara Swedia.
Dalam pertemuan selama lebih kurang satu jam yang didampingi aktivis
lembaga swadaya masyarakat
yang mendukung otonomi khusus Papua (Independen Group Support The Special
Autonomus Region of
Papua within Republic of Indonesia/Igssarpri), Fibiolla Ohei, Messet
menyerahkan langsung surat
permohonannya menjadi WNI kembali.
Menurut Messet, Wapres menjanjikan proses naturalisasinya akan segera
dilakukan dalam waktu cepat
melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta. "Wapres
sangat senang dengan
keinginan saya kembali menjadi WNI. Sepenuhnya saya serahkan kepada beliau
proses selanjutnya. Ia
juga menjanjikan yang terbaik bagi mereka yang kembali ke Indonesia," ujar
Messet.
Messet juga menyatakan ada sekitar 3.000 warga Papua yang sebelumnya
meninggalkan Indonesia
ingin kembali ke kampung halamannya. (HAR
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/09/21/Utama/ut02.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Situasi Wamena Terkendali
Tuntaskan Isu Makanan Beracun
[JAYAPURA] Pascakerusuhan antara polisi dan masyarakat yang terjadi di Ibu
Kota Kabupaten
Jayawijaya, Wamena, pada Kamis (20/9) sore, situasi pada Jumat (21/9)
berangsur-angsur kondusif
dan terkendali. Warga mulai beraktivitas setelah sebelumnya terhenti dan
warga enggan keluar malam,
akibat amuk massa yang menghancurkan sejumlah kios dan toko di Pasar Sinakma.
Amuk massa Kamis sore, dipicu seorang warga yang pingsan, setelah mengisap
rokok yang dibeli dari
sebuah warung di Pasar Sinakma. Peristiwa itu terjadi di tengah marak
beredarnya isu makanan
beracun di pasaran. Sedikitnya tiga orang luka-luka dalam bentrokan itu.
Mereka yang terluka terdiri
dari dua warga sipil, dan seorang polisi yakni Bribda Stefanus Urami
Meskipun suasana membaik dan aktivitas perekonomian serta pemerintahan
berjalan normal, warga
tetap waspada. Aparat keamanan gabungan sejak pagi berpatroli di dalam
Kota Wamena untuk memberi
jaminan rasa aman bagi warga lainnya.
Direktur Reskrim Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) Paulus Waterpauw
mengatakan, pihak kepolisian
hingga Kamis pagi memeriksa delapan warga yang diduga sebagai provokator
bentrokan. Namun,
hingga kini belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka.
Terkait insiden tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta
Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Papua bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Papua,
segera menyelesaikan
masalah layanan pesan singkat (SMS) dari orang yang tidak bertanggung
jawab tentang isu penyebaran
racun pada sejumlah produk makanan.
"Mereka merusak karena terhasut SMS tersebut. Kita minta Pemprov dan Polda
Papua menyelesaikan
hal ini. Jangan biarkan rakyat menjadi resah dari waktu ke waktu," ujar
Wakil Ketua DPRP Paskalis
Kosay yang dihu- bungi SP melalui telepon dari Jakarta, Jumat (21/9) pagi.
Dia juga minta Pemprov Papua mengungkap upaya intimidasi dan tekanan dari
orang-orang tak
bertanggung jawab. Di antaranya ancaman yang ditujukan kepada sejumlah
rohaniwan, dan kabar
bohong seputar kehidupan tokoh-tokoh agama di Papua (SP, Kamis 20/9)
"Mereka yang melakukan itu harus dicari, ditangkap, dan diproses secara
hukum," tandasnya.
[GAB/ROB/W-8]
Last modified: 21/9/07
---
CENDRAWASIH POS
24 September 2007
Hanya Simpatisan
Aktivitas PDP Tidak Terganggu Dengan Sikap Politik Nick Messet
JAYAPURA-Keinginan Nickholas 'Nick' Messet yang mengaku sebagai Menteri
Luar Negeri OPM untuk
menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang disampaikan di
hadapan Wapres Jusuf
Kalla, tidak membuat Presidium Dewan Papua (PDP) kebakaran jenggot. Sebab,
dalam tubuh PDP,
Nick tak lebih dari seorang simpatisan.
Sekjen PDP, Thaha Al Hamid, saat dimintai tanggapannya terkait dengan
sikap politik Nick Messet yang
mengaku sebagai Menteri Luar Negeri OPM tersebut, pertama-tama ingin
mengklarifikasi tentang
pengakuan Nick sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) OPM di massa Theys Hiyo
Eluay.
"Di masa Theys, kami (PDP) tidak membentuk kabinet apapun, sehingga tidak
ada yang namanya
menteri ini dan itu. Jadi tidak benar ada menteri luar negeri pada masa
Theys seperti pengakuan Nick
Messet. Ini yang perlu kami klarifikasi," jelas Thaha.
Dijelaskan oleh Thaha, pada masa Theys sebagai Ketua PDP, yang ada hanya
organisasi perjuangan,
dimana ada ketua, wakil ketua dan Sekjen. Sementara untuk urusan dalam
luar negeri maupun dalam
negeri, ditunjuk orang-orang yang disebut sebagai moderator.
Dari sepengetahun Thaha, peran Nick Messet untuk membantu diplomasi luar
negeri soal Papua
Merdeka bahwa pada masa tokoh OPM seperti Zeth Rumkorem dan Nickolas
Tanggahma ke Senegal
membuka kantor kedutaan OPM di sana, Nick Messet adalah seorang anak muda
yang ikut bersama-
sama dengan mereka dalam kegiatan itu. Selanjutnya, yang dirinya tahu,
aktivitas Nick adalah sekolah
menjadi pilot.
Thaha juga mengakui tahu persis bahwa Nick Messet adalah pilot yang sangat
disegani negara-negara
Pasifik. Ini didengar dan disaksikan langsung saat kunjungan ke beberapa
negara di daerah Pasifik
beberapa waktu lalu.
Ditanya, apakah selama ini Nick juga dipakai oleh PDP untuk membantu
diplomasi politik masalah
Papua di luar negeri? Thaha tidak menyangkalnya, namun peran Nick itu
bukan dalam jabatan struktural
lembaga PDP.
"Di PDP, posisi Nick sebagai simpatisan. Jika Nick disebut membantu
diplomasi di masa lalu, saya akui
iya! Walaupun tidak secara resmi dalam bentuk surat atau SK sebagai wakil
PDP secara struktural,"
jawabnya seraya mencontohkan, bahwa Nick ikut terlibat dalam pertemuan
yang dilakukan PDP tahun
2000 lalu di Port Vila, Ibu Kota negara Vanuatu dan beberapa pertemuan
lainnya di Pasifik.
Sementara itu, tentang sikap politik Nickholas 'Nick' Messet, untuk minta
kembali menjadi Warga Negara
Indonesia (WNI), ditanggapi Thaha sesuatu yang biasa. Bahkan lembaga
representasi perjuangan
politik rakyat Papua itu mengaku, tidak kaget dengan keputusan Nick itu.
Thaha Al Hamid menilai, sebenarnya yang terjadi adalah Nick Messet
menghadap Wapres Yusuf Kalla
adalah dalam rangka momohon atau minta kewarganegaraan atau Naturalisasi
dan bukan repatriasi atau
minta kembali menjadi WNI.
"Yang saya pahami bahwa Nick belum pernah bergabung menjadi warga negara
Indonesia, sebab dia
keluar negeri sebelum massa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua
tahun 1969," jelasnya.
Thaha mengaku tidak kaget dengan apa yang dilakukan Nick Messet, sebab
satu tahun lalu (2006), niat
untuk naturasi pernah disampaikan Nick kepada dirinya. "Jadi apa yang
dilakukan Nick bukan sesuatu
yang luar biasa. Itu hal yang wajar dan biasa saja," jelasnya.
Digambarkan, apa yang dilakukan Nick, sama seperti Ivana Lee, Liem Swie
King, Tan Joe Hok,
Hendrawan (Para Pemain Bulutangkis Andalan Indonesia di Tahun 1980-an)
yang meskipun sudah
membela nama Indonesia dan lahir di Indonesia, namun harus terus berjuang
bertahun-tahun untuk
mendapatkan Warga Negara Indonesia. "Artinya, apa yang dilakukan Nick
untuk minta naturalisasi
adalah hal yang biasa saja, sama seperti mereka," tegasnya lagi.
Dijelaskan, sebenarnya 5 tahun lalu atau sekitar tahun 2000 -2002, Nick
sudah pulang ke Papua. Hanya
saja, karena ia warga negara Swedia, maka Nick terpaksa bolak-balik Papua
dan luar negeri, terutama
ke PNG.
"Jadi yah... keinginan menjadi WNI sudah dia pikirkan jauh-jauh
sebelumnya, apalagi dalam usianya
saat ini, Nick ingin datang dan menetap di Papua, sehingga ia mewujudkan
keiginannya itu melalui
prosedur resmi ke pemerintah RI," terang Sekjen PDP ini.
Dengan demikian, keiginan Nick menjadi WNI sama sekali tidak mengurangi
aktivitas PDP baik di dalam
maupun di luar negeri dalam hal diplomasi. "Kami tetap menghormati
keputusan yang diambil Nick
Messet, hanya saja, yang saya sayangkan, apa yang dilakukan Nick ini di
blow up seolah-olah sebagai
suatu keberhasilan, padahal yang perlu dicari dan dijawab adalah mengapa
orang Papua lari dan
bermukim di luar negeri, itu yang seharusnya selesaikan akar masalahnya,"
papar Thaha.
Lalu bagaimana jika orang Papua lainnya yang lari ke luar negeri atau
menjadi warga negara asing
mengikuti jejak Nick Messet ingin kembali menjadi WNI? Thaha tetap saja
menilai bahwa hal itu tak
menjadi masalah. Malah, dirinya menilai bahwa sewajarnya orang Papua yang
ada di luar negeri
kembali ke tanah airnya di Papua.
"Papua adalah tanah lahir mereka, jadi wajar jika mereka ingin kembali ke
sini. Sebab kalau ingin
berjuang untuk Papua, mari bersama-sama kita berjuang di sini, Kalau bisa
berjuang di Papua,
mengapa harus bermukim di sana (luar negeri)," ungkapnya.
Yang dirinya tahu, lanjut Thaha, dari laporan Badan Intelijen Negara (BIN)
saat dirinya bertemu dengan
DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu, selain Nick, Frans Albeth Joku
(Mantan Mederator Urusan Luar
Negeri PDP) juga akan melakukan naturalisasi.
"Yang pokok di sini, bahwa dengan dilakukan repatriasi satu atau seribu
orang Papua di luar negeri kan
tidak berarti persolan di Papua menjadi selesai, sebab bagi kami, proses
naturalisasi dan repatriasi
adalah proses yang wajar saja," jelasnya lagi.
Dikatakan juga bahwa sudah diketahui umum, baik dari internet mapun media
massa bahwa orang-
orang seperti Nick Messet, Frans Alberth Joku dan Febiola Ohei ini dipakai
pemerintah untuk melakukan
tour ke Eropa beberapa waktu lalu untuk diplomasi bagi pemerintah
Indonesia terkait kampanye Otsus
dan masalah Papua. Namun, hal itu dipandang sebagai sikap yang tidak
mengganggu aktivitas PDP.
"Perbedaan pandangan itu wajar, dan biarlah kita dalam perbedaan tetap
membangun komunikasi yang
baik, sehingga tidak menjadi pertentangan. Sebab sudah rahasia umum, bahwa
dari dulu orang Papua
memang selalu sengaja dibuat untuk saling bertentangan yang akhirnya bisa
menimbulkan perpecahan,"
jelas Thaha. (luc)
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=5425&ses=
25 September 2007 03:33:43
Semua Pihak Harus Ikut Menjaga Keamanan
Kemarin Bupati Gelar Rapat Mendadak Dengan Muspida
JAYAPURA-Sebagaimana di Kota Jayapura atau daerah lainnya di Papua,
Yahukimo yang selama ini
adem ayem, tampaknya kini juga mulai terusik dengan isu-isu yang kurang
sedap. Entah itu lewat SMS
maupun lainnya.
Terkait dengan hal tersebut, Senin (24/9) kemarin, Bupati Yahukimo, Ones
Pahabol SE, MM
mengadakan rapat dengan jaran Muspida, aparat keamanan, tokoh masyarakat,
tokoh adat, tokoh
agama dan tokoh-tokoh lainnya.
Rapat tersebut dilakukan, tak lain untu menyikapi adanya isu-isu yang
berkembang akhir-akhir ini,
seperti teror-teror lewat Short Message Service (SMS) dan adanya makanan
beracun.
Apalagi dengan isu-isu yang berdear itu, masyarakat Yahukimo yang masih
polos, sempat terpancing
dengan adanya peristiwa pelemparan dan pembakaran sebuah rumah warga. Tapi
beruntung, hal
tersebutbisa diantisipasi dengan cepat.
"Rapat yang kami gelar tadi (kemarin) untuk menyikapi isu-isu yang
berkembangan dan
kesalahpahaman di masyarakat dengan berbagai informasi. Dari rapat tadi,
kami sepakat bahwa siapun
yang ada di Yahukimo harus ikut menjaga keamanan dan kebersamaan satu
dengan yang lain," tegas
Bupati Pahabol kepada Cenderawasih Pos, tadi malam.
Dikatakan motto Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Yahukimo yakni ''Damai
dan Sejahtera'' harus
dijaga, dan harus pula tetap menjadi perhatian masyarakat. Karena itu,
Bupati Pahabol mengingatkan
agar semua komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Yahukimo tidak cepat
terpancing dengan
berbagai isu dan provokasi yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi
masyarakat lainnya.
"Damai Sejahtera yang keluar dari hati secara tulus harus
diimplementasikan dalam setiap kehidupan.
Kedamaian dan kebersamaan harus dijaga. Jangan karena ada orang tertentu
yang menghembuskan
isu tidak jelas, lalu masyarakat ikut-ikutan. Bahkan sampai kepengrusakan,
hal seperti ini harus
dihindari," ujar bupati.(ito)
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=4900&ses=
13 September 2007 23:40:00
Besar, Manfaat Ekonomi PT Freeport Indonesia Bagi Papua
JAKARTA-Manfaat ekonomi PT Freeport Indonesia bagi Papua, lumayan
besar. Hal itu bisa dilihat
dari penerimaan per tahun yang terus meningkat. Seperti penerimaan Papua
dari PT Freeport
Indonesia (PTFI) pada tahun 2006 sebesar Rp 1,44 triliun, dimana terjadi
peningkatan dibanding
penerimaan tahun 2005 sebesar Rp 899,12 miliar. Bahkan sejak tahun 2002
hingga 2006, jumlah
penerimaan Provinsi Papua dari PTFI itu mencapai Rp 3,41 triliun.
Angka-angka tersebut merupakan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) yang terangkum dalam
Laporan Penelitian
Analisa Dampak Ekonomi PT Freeport Indonesia Tahun 2006.
Masih menurut laporan tersebut, penerimaan tahun 2006 sebesar Rp
1,44 triliun itu terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 34,06 miliar, Dana Bagi Hasil
Pajak Rp 132,50, Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam Rp 1,07 triliun, Dana Alokasi Umum Rp 188,82 miliar
dan Dana Lokasi Khusus
dan Otonomi Khusus Rp 13,66.
Penerimaan Papua dari PTFI tahun 2006 sebesar Rp 1,44 triliun itu
merupakan bagian dari total
manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Indonesia dari PTFI selama tahun
2006 yaitu sebesar 1,6
miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 triliun yang telah dibayarkan PTFI.
Laporan LPEM FEUI itu menyimpulkan bahwa PTFI telah memberikan
kontribusi fiskal dalam
meningkatkan penerimaan negara yang tidak kecil, baik bagi pemerintah
pusat, maupun pemerintah
daerah. Kontinuitas kontribusi fiskal PTFI tersebut sangat diperlukan
untuk meningkatkan penerimaan
anggaran pendapatan dan belanja.(*)
----
http://www.gatra.com/artikel.php?id=108166
Sinyalemen Wakil Ketua DPRD
Ada Kelompok di LN Propagandakan Papua Merdeka
Jayapura, 28 September 2007 10:48
Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Paskalis Kossay menilai, ada kelompok yang
terus melakukan
propaganda Papua Merdeka di luar negeri, seperti Papua Nugini dan Australia.
"Pernyataan Dubes RI Untuk Australia, TM Hamzah Thayeb, tentang adanya
kelompok tertentu yang
mempropagandakan Papua Merdeka di LN, benar sekali, " jelas Kossay kepada
wartawan di Jayapura,
Jumat (28/9).
Selain di wilayah Pasifik Selatan, lanjutnya, di beberapa negara di Eropa
pun ada kelompok atau orang
-orang tertentu yang menyebarkan isu Papua Merdeka kepada organisasi atau
tokoh-tokoh yang
berpengaruh agar mendukung niat mereka.
"Mereka lakukan hal itu untuk mengakomodasikan aspirasi orang-orang atau
kelompok tersebut, tapi
bentuknya seperti apa, kami juga tidak tahu, namun di LN gema penyebaran
isu Papua Merdeka,
berpisah dari NKRI, cukup kuat, " ujar fugsionaris Partai Golkar Papua itu.
Menjawab pertanyaan, Kossay mengaku propaganda itu bukan saja dilakukan di
luar negeri tetapi isu
Papua Merdeka juga dihembus-hembuskan di dalam negeri oleh kelompok atau
orang-rang tertentu
yang mengaku tokoh pejuang Papua Merdeka.
"Aksi yang sering dilakukan berupa unjuk-rasa untuk menarik perhatian
pemerintah dengan
menyisipkan Papua Merdeka yang dikemas dalam isu lainnya yang mereka
tuntut, " katanya.
Dia mengemukakan, aksi-aksi tersebut dilakukan untuk menarik perhatian
yang kadang-kadang dikemas
dengan kekurang-puasan mereka terhadap suatu kebijakan pemerintah atau
tuntutan terhadap tingkat
kesejahteraan hidup yang lebih baik.
Dubes RI Untuk Australia, HM Hamzah Thayeb bersama sejumlah Dubes berada
di Jayapura pekan lalu,
bertemu dengan para pejabat pemerintah dan komponen masyarakat untuk
mendengarkan secara
langsung hasil dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan terutama
pelaksanaan Otonomi Khusus
(Otsus) Bagi Provinsi Papua sejak 2001. [TMA, Ant]
---
http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=308359&kat_id=16
Rabu, 26 September 2007
CIA dan Gerakan Separatis
Oleh : Zaenal Ma'arif
Mantan Wakil Ketua DPR
Sebagai satu-satunya negara super power setelah runtuhnya Uni Soviet,
Amerika Serikat (AS) merasa
menjadi polisi dunia dan bisa berlaku sewenang-wenang terhadap negara lain
yang dipandang menjadi
musuh potensialnya. Maka pemerintah AS menilai negara lain yang tidak
sejalan dengan policy-nya
untuk menguasai dunia dianggap sebagai 'poros kejahatan'. Maka Irak
menjadi korban kedua setelah
Afghanistan. Rakyat Irak dan Afghanistan sampai sekarang sangat menderita
akibat keangkaramurkaan
rezim Presiden George W Bush yang dikenal berideologi evangelish fanatik.
Namun rakyat Irak dan Afghanistan ternyata tidak mudah untuk ditaklukkan
AS, berbeda dengan rakyat
Panama dan Grenada yang mudah menyerah setelah AS melakukan invasi militer
ke negara di Amerika
Tengah itu (1983). Terbukti mereka tidak berani melakukan perlawanan total
dan menyerah kepada AS
menyusul kejatuhan pemerintahannya. Barangkali para pembuat policy
strategis di Washington berpikir
AS akan dengan mudah menaklukkan kedua negara Muslim tersebut sebagaimana
Panama dan
Grenada. Namun ternyata perhitungan tersebut meleset dan sampai sekarang
lebih dari 4.000 tentara
AS mati sia-sia di Irak dan Afghanistan serta jumlahnya setiap hari terus
bertambah. Bahkan Presiden
Bush terus berusaha agar tidak kehilangan muka untuk keluar dari kedua
negara tersebut sebagaimana
di Vietnam dulu.
Pemerintah AS tidak hanya berusaha melakukan intervensi di negara yang
dianggap musuhnya, bahkan
negara yang dinilai sebagai sahabatnya juga akan dilemahkan dan
dipecah-belah. Indonesia salah satu
korbannya. Meski pemerintah Indonesia berusaha menjalin hubungan sebaik
mungkin dengan AS sejak
zaman orde lama, orde barum hingga reformasi sekarang, kenyataannya AS
belum puas selama
Indonesia masih menjadi negara kesatuan. NKRI berusaha akan dihancurkan
secara diam-diam melalui
silent operation dengan membantu gerakan separatis seperti Aceh, Papua,
dan Maluku. Bahkan di awal
reformasi ada juga wacana untuk mendirikan negara Riau merdeka. Tampaknya
AS belum puas meski
sukses menekan pemerintahan Presiden BJ Habibie untuk mengadakan
referendum di Timor Timur dan
berakhir dengan berdirinya negara Timor Leste.
Setelah berhasil menguasai pemerintahan Aceh dengan seorang gubernur dan
delapan bupati/wali kota,
kaum separatis telah membentuk Partai GAM yang bertujuan mengadakan
referendum bagi
kemerdekaan Aceh. Sebelumnya SIRA selalu aktif menyerukan tuntutan
referendum Aceh. Sementara
di Papua, kaum separatis baru saja mengadakan Konferensi Besar Masyarakat
Adat Papua awal bulan
lalu, di mana bendera Bintang Kejora juga sempat dikibarkan dan mereka
menginginkan referendum
meski pemerintah telah memberikan otonomi khusus (otsus). Sedangkan di
Maluku kaum separatis
RMS/FKM sempat mengibarkan bendera RMS dihadapan Presiden SBY saat
menghadiri peringatan
Harganas di Ambon.
Ketiga peristiwa penting tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya
intervensi tangan-tangan asing
terutama AS dan Australia. Sebab, mereka khawatir jika NKRI tetap tegak,
sebagai negara Muslim
terbesar di dunia maka Indonesia lambat atau cepat akan menjadi negara
yang potensial menjadi musuh
AS sebagaimana Iran, Suriah dan Pakistan. Sebab AS memandang Indonesia dan
Pakistan bisa
menjadi musuh berbahaya jika keduanya berhasil dikuasai kekuatan Islam,
apalagi Pakistan telah
memiliki senjata nuklir dan Indonesia sedang berencana membangun PLTN.
Lebih berbahaya
Seharusnya aparat intelijen seperti BIN, BIA dan lembaga intelijen lain
sudah sejak dini
memperhitungkan bahaya gerakan separatis bagi kelangsungan NKRI. Namun
tampaknya kekuatan
intelijen beserta aparat TNI dan Polri lebih difokuskan pada pemberantasan
terorisme. Padahal
sesungguhnya separatisme tidak kalah bahayanya dari terorisme, bahkan
lebih menghawatirkan. Sebab
meraka secara diam-diam mendapat dukungan dari Barat terutama AS dan
Australia. Sementara kalau
urusan terorisme, kedua negara tersebut habis-habisan membantu pemerintah
dengan dana jutaan
dolar. Sedangkan kalau masalah separatisme mereka hanya diam seolah-olah
tidak mengetahui, tetapi
di belakangnya membantu secara rahasia melalui NGO yang berkolaborasi
dengan donatur Barat.
Seharusnya pemerintahan Presiden SBY sudah mampu membaca skenario AS untuk
menghancurkan
NKRI. Kunjungan 17 jenderal AS di Aceh pada Mei lalu dan lawatan anggota
Kongres yang dikenal pro
kemerdekaan Papua, Eni Faleomavaega, ke Indonesia bulan lalu bahkan
diterima langsung Presiden
SBY meski memakai celana pendek. Seharusnya hal itu sudah menjadi warning
pemerintah Indonesia
akan bahaya gerakan separatis. Separatisme di Indonesia sudah menjadi isu
internasional termasuk di
kalangan anggota Kongres AS seperti Eni Faleomavaega yang juga ketua Sub
Komisi Asia Pasifik
Kongres AS (Samoa), James Moran (Virginia), Donald Payne (New Jersey), dan
David Drier
(California). Merekalah para tokoh yang berusaha memerdekakan Aceh, Papua,
dan Maluku.
Namun yang lebih mengherankan lagi adalah penghargaan pemerintah Indonesia
atas mediasi yang
dilakukan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, atas perannya dalam
perdamaian di Aceh.
Padahal Martii yang sekarang menjadi Utusan Khusus Sekjen PBB untuk
masalah Kosovo, juga
berusaha memerdekakan Aceh sebagaimana Kosovo. Meski kedua wilayah
tersebut sekarang belum
merdeka, tetapi suatu saat Martii berharap Aceh dan Kosovo akan merdeka
lepas dari Indonesia dan
Serbia.Tetapi anehnya, kalau pemerintahan Beograd sudah berusaha
mengantisipasi langkah Martii
tersebut dengan meminta dukungan Rusia sebagai anggota tetap DK PBB untuk
mengaggalkan
kemerdekaan Kosovo, tetapi pemerintah Indonesia justru memperlakukan
Martii bak pahlawan nasional.
Selalu disusupi
Para agen AS memang sudah terlalu dalam dan lama beroperasi di Indonesia
bahkan sejak awal
kemerdekaan. Boleh dikatakan tidak ada satupun departemen ataupun lembaga
pemerintah yang tidak
disusupi agen intelijen AS terutama dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan
demikian, CIA sudah terlalu
berurat-berakar dalam kehidupan politik dan kenegaraan di Indonesia.
Munculnya UU Otonomi Daerah, pemisahan TNI dan Polri, bangkitnya gerakan
separatisme di Aceh dan
Papua serta Maluku, Penandatangganan DCA dengan Singapura, kemenangan
calon independen
dalam Pilkada Aceh, kerusuhan bernaunsa SARA di Ambon dan Poso, tidak
mungkin terjadi tanpa
skenario para agen AS di Indonesia. Dengan demikian, agar NKRI tetap tegak
dan cita-cita separatisme
berhasil digagalkan, maka satu-satunya jalan adalah pemerintah harus
kembali ishlah dengan umat
Islam yang mayoritas.
Umat Islam jangan terus-menerus disudutkan dan digebyah-uyah dengan
tudingan terorisme yang
hanya dilakukan oleh segelintir orang. Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo,
Imam Bonjol, Sultan
Hasanuddin, Teuku Umar, Cut Nya Dien, adalah pahwlawan Islam yang sangat
konsisten menetang
hegemoni Barat yang kolonial.
Ikhtisar
- Sebagai 'polisi dunia' AS selalu menganggap negara yang tidak sehaluan
sebagai musuh yang harus
dimusnahkan.
- Tak hanya terhadap musuh, negara yang dianggap sebagai sahabat juga
selalu dipecah-pecah dan
dilemahkan.
- Indonesia adalah korban dari skenario AS untuk memecah dan melemahkan
'sahabat'.
- Agen rahasia AS, CIA telah berurat dan berakar dalam kehidupan politik
dan kenegaraan di Indonesia
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/01/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Balai POM Diminta Kontrol Isu Makanan Beracun di Papua
[JAKARTA] Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu meminta Balai Besar
Pengawas Obat dan
Makanan (Balai POM) Provinsi Papua dan jajarannya melakukan kontrol ketat
terhadap makanan dan
minuman produk industri yang kedaluwarsa. Akibat makanan dan minuman
tersebut, sejumlah warga asli
Papua meninggal dunia.
"Tidak benar kalau dikatakan meninggal dunia karena menikmati makanan dan
minuman yang ditaburi
racun seperti isu pesan singkat (SMS) yang meresahkan masyarakat di Papua
sekarang," ujar Bas
Suebu menjawab pertanyaan SP di Jakarta, Minggu (30/9).
Barnabas minta masyarakat waspada terhadap makanan dan minuman
kedaluwarsa. Jangan percaya
adanya isu makanan dan minuman yang diberikan racun seperti pengiriman
pesan singkat (SMS) dari
orang tak dikenal yang menyatakan makanan dan minuman asal luar Papua
ditaburi racun. "Kita minta
Kepolisian Daerah (Polda) mengusut hal itu dan menemukan pelakunya. Isu
tersebut sangat
meresahkan masyarakat asli Papua," katanya.
Sudah diminta Balai POM bersama aparat kepolisian menyita makan dan minum
kedaluwarsa.
Pedagangnya supaya diproses secara hukum.
Mengenai SMS yang menyatakan makanan dan minuman yang dikirim ke Papua
sudah diracun, Suebu
mempertanyakan kebenarannya. Sebab, makanan dan minuman untuk semua
penduduk di sana. Tak
ada yang dikhususkan bagi penduduk asli Papua.
Berkaitan dengan korban akibat minuman keras, Gubernur Suebu, minta apotik
penjual sepritus dan
alkohol mewaspadai pembeli. Sebab, biasanya dijadikan sebagai bahan
campuran minuman local, yakni
tuak atau saguer yang merupakan hasil irisan mayang kelapa, enau dan
nipah. Campuran itulah yang
menyebabkan banyak korban jiwa belum lama ini.
Perda Miras
Berkaitan permintaan masyarakat untuk menghentikan perdagangan minuman
keras di Papua, Suebu
menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua
sedang membahas
rancangan peraturan daerah yang mengatur pemasaran minuman keras sehingga
dapat diatur sistem
pemasarannya.
"Langkah ini untuk mencegah semakin banyak korban akibat minuman keras,"
ujarnya. [GAB/W-8]
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/02/Nusantar/nus01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Merauke Diusulkan Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Selatan
[MERAUKE] Merauke diusulkan menjadi calon ibu kota Provinsi Papua Selatan
yang akan diajukan
dalam rancangan undang-undang (RUU) kepada Menteri Dalam Negeri untuk
selanjutnya dibahas
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mendapatkan Amanat Presiden (Ampres).
Usul tersebut disepakati dalam pertemuan empat pemerintah kabupaten
(pemkab) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta masyarakat adat, tokoh agama dan
perempuan, Senin (1/10)
malam, di Hotel Asmat Merauke, Provinsi Papua.
Pertemuan yang dipandu Bupati Merauke, John Gubla Gebze dihadiri Bupati
Mappi, Aminadap
Yumame, Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo, dan Bupati Asmat yang diwakili
Sekretaris Daerah,
Lourens Gebze dan DPRD dari keempat kabupaten.
Pertemuan tersebut dalam rangka melengkapi persyaratan yang diminta
Pemerintah Provinsi Papua
sebagai provinsi induk berkaitan dengan pengusulan pembentukan Provinsi
Papua Selatan kepada
pemerintah pusat sesuai amanat Pasal 76 UU No 21/2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi
Papua.
Pembentukan provinsi-provinsi di Papua mendapatkan persetujuan Majelis
Rakyat Papua (MRP), Dewan
Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh
kesatuan sosial
budaya, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber
penghasilan daerah.
Pertemuan itu diawali presentasi dari setiap bupati tentang usulan ibu
kota Provinsi Papua Selatan.
Bupati Mappi, Aminadap Yumame yang mendapat urutan pertama mengusulkan
Merauke sebagai ibu
kota Provinsi Papua Selatan.
Tidak tertutup kemungkinan untuk ke depan sesuai perkembangan bisa juga
ibu kota di Keppi, ibu kota
Kabupaten Mappi atau Bade yang merupakan titik sentral bagi Papua Selatan.
Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo mengusulkan Tanah Merah sebagai calon
ibu kota Provinsi Papua.
Alasannya, darah ini merupakan kota sejarah perjuangan mencapai Indonesia
merdeka, yakni
pengasingan tokoh-tokoh pejuang nasional di antaranya Mohammad Hatta yang
kemudian dikenal
sebagai Proklamator Kemerdekaan RI bersama Soekarno.
Di samping itu daerah ini memiliki ketersediaan sumber daya alam yang
sangat kaya, yakni hasil hutan,
sungai, dan mineral. Bahkan tersedianya lahan yang luas untuk pembangunan
infrastruktur, ujarnya.
Kota Niaga
Senada dengan Yumame, Yaluwo juga mengusulkan, walaupun Merauke menjadi
calon ibu kota tetapi
ke depan harus dipikirkan alternatif pengembangan wilayah, di mana
membangun ibu kota Provinsi
Papua Selatan yang berada di tengah-tengah empat kabupaten sehingga mudah
dijangkau.
Sedangkan Merauke ke depan adalah kota niaga dan jasa seperti halnya New
York dan Washington DC
di Amerika Serikat.
Sedangkan Sekda Asmat, Loures Gebze yang mewakili bupati mendukung dan
mengusulkan Merauke
sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan. Demikian halnya, Bupati John
Gubla Gebze mengusulkan
Merauke sebagai kota sejarah sejak masuknya misionaris Katolik 14 Agustus
1905 sebagai ibu kota
Provinsi Papua Selatan. Awal modernisasi dan sejak zaman Belanda, Merauke
menjadi pusat peradaban
penduduk Papua Selatan sehingga pantas menjadi ibu kota provinsi," ujarnya.
Kendatipun berbeda usulan, namun semuanya sepakat Merauke sebagai calon
ibu kota Provinsi Papua
Selatan. Usulan itu akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua
sebagai provinsi Induk untuk
diteruskan ke Jakarta. Selain itu, disepakati diadakan pertemuan dengan
Gubernur Papua guna
membahas rekomendasi provinsi induk atas pembentukan provinsi tersebut.
"Kita harus bertemu dengan Gubernur Papua sebagai provinsi induk untuk
menyampaikan usulan-
usulan pembentukan provinsi secara administratif dan memohon kesediaannya
mengeluarkan
rekomendasi pembentukan Provinsi Papua Selatan," ujar Yaluwo.
Menurut John Gubla Gebze, pembentukan provinsi ini untuk mempercepat
pembangunan masyarakat,
kendali pemerintahan, pemberantasan kemiskinan, dan keterbelakangan.
"Pembentukannya tidak merobek-robek kesatuan Tanah Papua. Walaupun ada
tiga atau empat provinsi,
kita tetap satu dalam kesatuan budaya dan persaudaraan sejati sebagai
manusia Papua yang adalah
warga negara Indonesia. Tanah Papua milik kita bersama dan pasti saling
menopang dalam
pembangunan masyarakat untuk memajukan daerah ini dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), yakni dari Sabang sampai Merauke. Jadi sangatlah tepat
dibentuk Provinsi Papua
Selatan," tandasnya. [W-8]
---
KOMPAS
Rabu, 03 Oktober 2007
Freepot Protes Rencana Pelelangan Asetnya
Jayapura, Kompas - PT Freeport Indonesia alias PTFI mendatangi Pengadilan
Negeri atau PN
Jayapura dan memprotes rencana Pengadilan Hubungan Industrial pada PN
Jayapura melelang
sejumlah aset PT Freeport Indonesia, Selasa (2/10). Nilai aset yang akan
dilelang itu mencapai kisaran
Rp 6,2 miliar.
Rencana pelelangan itu merupakan tindak lanjut sita eksekusi Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI)
pada PN Jayapura terhadap PTFI pada 23 Agustus lalu. PHI pada PN Jayapura
menyita sejumlah
bangunan rumah dan mobil PTFI, karena perusahaan pertambangan itu tidak
melaksanakan putusan
Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Provinsi Papua dalam kasus
pemecatan terhadap
karyawannya, Timotius Kambu.
PTFI menolak melaksanakan putusan P4D Papua tanggal 16 Juni 2005 untuk
mempekerjakan kembali
Kambu. PTFI juga menolak membayar upah yang belum dibayar sejak April 2001
hingga pelaksanaan
putusan P4D itu. Padahal, putusan itu telah dikuatkan hukum dengan putusan
Mahkamah Agung Nomor
03PK/PHI/2006 tanggal 28 Desember 2006.
Karena PTFI menolak mempekerjakan kembali Kambu, tanggal 10 Juni lalu PHI
pada PN Jayapura
menetapkan nilai kewajiban PTFI terhadap Kambu mencapai Rp 6,3 miliar.
Nilai itu berupa upah yang
belum diterima sejak April 2001 sampai Mei 2007 senilai Rp 2,5 miliar, dan
nilai upah yang akan
diterima sejak Juni 2007 sampai masa pensiun sebesar Rp 3,8 miliar.
Hingga kini, nilai kewajiban yang sudah dibayarkan PTFI kepada Kambu baru
Rp 131 juta yang
dititipkan pada PN Tangerang pada 15 Mei lalu. PHI pada PN Jayapura
menetapkan pembayaran
kekurangan Rp 6,2 miliar akan dilakukan dengan melelang aset PTFI yang
sudah disita berupa 45
kapling tanah dan bangunan rumah serta 27 mobil.
Kuasa hukum PTFI Kemalsyah Siregar dan Antonius Raharusun mendatangi PN
Jayapura, Selasa.
Mereka menemui juru sita Dominggus Pattirajawane dan meminta proses
pelelangan dihentikan.
Usai pertemuan itu, Timotius Kambu menyatakan, dalam pertemuan itu kuasa
hukum PTFI menawarkan
upaya damai agar aset PTFI tidak perlu dilelang. "Mereka mau tawar lebih
rendah dari Rp 6 miliar. Saya
hanya memberikan dua opsi, yakni bayar (sesuai penetapan PHI pada PN
Jayapura), atau pelelangan
aset itu dilaksanakan," katanya.
Kuasa hukum PTFI Antonius Raharusun menyatakan akan melakukan perlawanan
terhadap rencana
pelelangan itu karena masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Namun,
juru sita Dominggus
Pattirajawane menyatakan, upaya hukum tidak akan menghalangi pelelangan
aset PTFI. (ROW)
---
http://www.gatra.com/artikel.php?id=108442
OPM
Rame-rame Kembali ke Ibu Pertiwi
Otonomi khusus di Papua sedikit memperlihatkan tuah. Setidaknya, dua
pimpinan Organisasi Papua
Merdeka (OPM) mengakui hal itu. Mereka yakin, otonomi khusus yang
dilaksanakan Pemerintah
Indonesia di Papua sudah memenuhi prinsip keadilan. Karena itu, dua tokoh
bernama Nicholas M.
Messet, yang disebut-sebut sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri OPM,
menyatakan ingin kembali
menjadi warga negara Indonesia (WNI).
Medio pekan silam, seorang di antara mereka menemui Wakil Presiden Jusuf
Kalla di Istana Wakil
Presiden. "Saya sudah kirim surat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk
kembali sebagai WNI," kata
Nicholas, yang kini memegang kewarganegaraan Swedia.
"Otonomi khusus adalah pilihan terbaik bagi Papua," kata Nicholas di
hadapan pers. Pada saat ini,
menurut dia, banyak anggota OPM di luar negeri yang ingin kembali menjadi
WNI. Setidaknya, ia
menyebut angka 1.000 orang yang menetap di Papua Nugini dan 20-30 orang di
Belanda yang punya
keinginan sama dengannya. Termasuk mantan petinggi OPM lainnya bernama
Frans Albert Joku.
Pernyataan Nicholas itu segera saja menuai reaksi keras dari sejumlah
tokoh OPM di luar negeri.
Setidaknya, dua pentolan organisasi itu buka suara. Menurut Moses Weror,
tokoh OPM di Madang,
Papua Nugini, setidaknya ada dua hal yang mesti diluruskan. Pertama, soal
jabatan mantan wakil
menteri luar negeri. "Dia hanya anggota di ring empat, yang status
keanggotaannya masih diragukan.
Dalam OPM juga tidak ada jabatan menteri luar negeri atau wakilnya. Yang
ada hanya penghubung luar
negeri di sejumlah negara," katanya.
Selain itu, Moses juga mengungkapkan, baik Nicholas maupun Frans semula
memang anggota OPM
murni. Mereka sempat diberi posisi: Frans sebagai penghubung di Papua
Nugini dan Nicholas menjadi
anak buahnya. "Tapi mereka dipecat sejak tahun 2005 dan sudah ada
penggantinya," ujar Moses lagi
tanpa menyebutkan nama penggantinya karena memang dirahasiakan. Itu hal
kedua yang mesti
diluruskan tentang ketokohan Nicholas dan Frans.
Menurut Moses, pemecatan itu dilakukan atas sejumlah pertimbangan. Para
petinggi OPM menilai, sejak
kematian Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001, sikap Nicholas dan Frans
tampak berubah.
Keduanya dinilai aktif mempengaruhi warga OPM kembali ke Papua dan
mempromosikan keberhasilan
konsep otonomi khusus untuk Papua. Sampai-sampai keduanya dicap sebagai
susupan Pemerintah
Indonesia. "Sebab, bagi kami, kemerdekaan Papua adalah harga mati," kata
Moses.
Penilaian senada diungkapkan John Otto Ondowame, petinggi OPM untuk
Vanuatu. Berbicara dari Port
Villa, ia menilai langkah yang ditempuh Nicholas tidak akan mempengaruhi
perjuangan OPM. Sebab
posisi Nicholas tidak berarti apa-apa bagi anggota OPM. "Benar, pada
organisasi kami tidak ada jabatan
menteri luar negeri. Yang ada hanya liaison officer, pejabat penghubung,
untuk negara tempat tinggal
aktivis kami," kata John, yang juga sudah menjadi warga negara Swedia.
Nicholas yang akrab dengan nama sapaan Nick itu pun membantah semua
tudingan. Ia menegaskan
bahwa dirinya bukan pengkhianat dan bukan pula orang susupan Pemerintah
Indonesia. "Saya aktivis
OPM murni, berjuang untuk Papua merdeka. Niat saya kembali menjadi WNI
hanya karena sudah ada
kemajuan serius setelah sekian lama saya tinggalkan Papua," ujarnya.
Nick yang kini berusia 61 tahun itu menyatakan, kesediaannya kembali
menjadi WNI terutama setelah
melihat program otonomi khusus. "Saya melihat ada perubahan besar,
kemajuan besar, yang dicapai
rakyat Papua setelah pemberlakuan program otonomi khusus. Program itu,
menurut saya, cukup
berhasil," ia menegaskan.
Nick yang kini berprofesi sebagai pilot di Papua Nugini itu lahir dan
dibesarkan di kota kecil bernama
Sarmi --kini sudah menjadi kabupaten sendiri. Ia berasal dari keluarga
berada. Ayahnya, Thontje
Messet, tercatat enam tahun menjadi Bupati Jayapura (1976-1982). Tapi,
sejak menginjak dewasa, ia
memendam kekecewaan mendalam karena merasa diperlakukan tak adil.
Cita-citanya menjadi orang Papua pertama yang jadi pilot Indonesia kandas.
Walhasil, pada 1969, ia
kabur ke Papua Nugini dan meminta suaka di sana. Nick pun langsung
mendapat beasiswa untuk
mengikuti pendidikan pilot di Australia. Setamat sekolah pilot, ia memilih
kewarganegaraan Swedia
sambil aktif berkampanye untuk kemerdekaan Papua di mancanegara.
Kini, setelah mengutarakan niatnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Nick
tentu masih harus melalui
proses lagi. Menurut Menteri Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Andi
Mattalatta, prosesnya tidak akan
rumit karena dia bukanlah seorang terpidana. "Soal syaratnya, tentu tidak
hanya proses administrasi,
melainkan juga melihat semangat kejiwaannya terhadap negara kesatuan
Republik Indonesia," katanya
kepada Anthony dari Gatra.
Namun lembaga yang dipimpin Andi itu tampaknya bakal kebanjiran permohonan
repatriasi. Sebab,
menurut R. Sandjaya, staf media dan informasi Kedutaan Besar Indonesia di
Port Moresby, setidaknya
ada 200 warga di Papua Nugini yang ingin menjadi WNI lagi. "Jumlah mereka
yang ingin repatriasi
makin bertambah karena mereka menilai situasi Papua sudah membaik,"
ujarnya kepada John Kristian
Pakage dari Gatra.
Erwin Y. Salim dan Antonius Un Taolin
[Nasional, Gatra Nomor 46 Beredar 30 September 2007]
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/08/Editor/edit01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Mengapa Rakyat Biak Menolak Peluncuran Satelit Rusia
George Junus Aditjondro
Sekitar 2.000 warga Desa Pulau Biak di Tanah Papua, terdiri atas orang
tua, anak-anak, laki-laki dan
perempuan dewasa, berdemonstrasi di kantor DPRD Biak, Kamis, 4 Oktober
lalu. Mereka menolak
peluncuran satelit Rusia dari Bandara Frans Kaisiepo, sebagaimana
disepakati Presiden Vladimir Putin
dan Presiden SBY di Kuala Lumpur, 14 Desember 2005. Kesepakatan itu
dipertegas ketika keduanya
bertemu di Jakarta, Kamis, 6 September lalu.
Masyarakat adat Biak itu melakukan long march dari Bandara Frans Kaisiepo
ke kantor DPRD, setelah
pemuka adat memutuskan menolak peluncuran satelit itu. Mereka juga
menuntut mundurnya bupati dan
Ketua DPRD Biak yang memberikan izin kepada pemerintah pusat untuk
peluncuran satelit itu, tanpa
analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan tanpa konsultasi dengan
masyarakat adat se-
Kepulauan Biak, yang meliputi tiga pulau besar, Biak, Supiori, dan Numfor,
serta pulau-pulau kecil di
sekelilingnya.
Seratus Kali Setahun
Aksi massa semacam itu jarang sekali terjadi di Biak, setelah aksi massa
di Kota Biak tanggal 6 Juli
1998 berakhir dengan kematian 150 orang di ujung peluru aparat. Kali ini,
aksi itu diorganisir oleh
Dewan Adat Biak, terpicu berita-berita persiapan peluncuran satelit Rusia
itu yang makin gencar.
Memang, jadual peluncuran satelit itu sudah digeser ke tahun 2010. Tapi
perusahaan kongsi Indonesia
-Rusia untuk menangani peluncuran satelit itu sudah terbentuk. Bermitra
dengan Air Launch Aerospace
Corporation dari Rusia, PT Alai (Air Launch Aerospace Indonesia)
mengharapkan lampu hijau untuk
seratus kali peluncuran satelit dalam setahun, selama 12 tahun ke depan
(DPA, 5 September 2007).
Alasan Dewan Adat Biak menolak rencana itu, pertama, karena masyarakat
pemilik hak ulayat tanah
Bandara Frans Kaisiepo dan sekitarnya belum dilibatkan dalam proses yang
sudah berjalan dua tahun.
Makanya, aksi penolakan itu dipelopori enam marga (keret) pemilik tanah
ulayat bandara, yakni
Yarangga, Rumaropen, Rumbiak, Ronsumbre, Simopiaref, dan Wakum. Namun
lewat musyawarah
Dewan Adat Biak, seluruh marga di Pulau-Pulau Biak, Supiori, dan Numfor
sepakat menolak rencana
peluncuran satelit itu.
Alasan kedua, Pemkab dan DPRD Biak tidak pernah transparan dalam memberi
legitimasi kepada
pemerintah pusat, yang mereka anggap "penggadaian" masyarakat adat
setempat. Masyarakat
setempat tidak pernah diberitahu dampak positif maupun negatif dari
peluncuran satelit itu.
Posisi masyarakat adat bahkan tidak diperhitungkan sama sekali dalam
kesepakatan antara Pemerintah
Indonesia dan Rusia, khususnya dalam soal hak, kewajiban, jaminan
keamanan, dan royalty. Ujung-
ujungnya, Dewan Adat Biak menuntut semua tanah adat masyarakat Biak yang
selama ini diklaim oleh
TNI/AU dan TNI/AL, dikembalikan kepada rakyat tanpa syarat.
Keberatan Dewan Adat Biak cukup masuk akal, melihat kecelakaan yang
mungkin terjadi dalam
peluncuran satelit yang harus digandeng ke orbit oleh sebuah roket, yang
sering terjadi di AS dan Uni
Soviet, yang kini tinggal meliputi Rusia. Kamis, 6 September lalu, roket
Proton-M milik Rusia yang
membawa satelit komunikasi Jepang meledak sesudah lepas landas dari
pangkalan Baikonur di
Kazakhstan, pukul 2: 43 dini hari waktu Rusia. Roket itu meledak setelah
gangguan mesin dan gangguan
dalam pelepasan tingkat dua roket itu, 139 menit setelah terbang, dan
jatuh di stepa Kazakhstan, 50 km
sebelah tenggara Kota Dzhezkazgan (RIA Novosti, 7 September 2007).
Nah, kalau kecelakaan serupa terjadi dalam peluncuran satelit dari Bandara
Frans Kaisiepo, kepingan-
kepingan roket dan satelit bisa terhambur ke antero Teluk Saireri,
termasuk ke pulau-pulau Numfor,
Yapen, serta pulau-pulau lain yang lebih dekat ke Tanah Besar, yang sangat
membahayakan penduduk
dan pelayar di teluk itu. Makanya, Dewan Adat Papua berencana mengadakan
seminar nasional soal
rencana ini di Jakarta.
Dewan Adat
Secara sosiologis, penolakan Dewan Adat Biak memperkukuh hak-hak adat
orang Papua. Berbeda
dengan suku-suku di Pegunungan Tengah yang mengenal sistem "orang besar",
juga berbeda dengan
sistem kepala suku (ondofolo) dan kepala suku besar (ondofolo besar),
seperti almarhum Theys Eluay,
pola kepemimpinan orang Biak sangat demokratis dan egaliter.
Setiap keret (marga) memunculkan mambri masing-masing, semacam ksatria
atau jagoan. Tapi
kemunculannya harus didukung kemahiran berdiplomasi serta memimpin
ekspedisi-ekspedisi dagang
dan perang di masa lalu, atau raak dalam bahasa Biak. Seorang mambri juga
tidak berkuasa mutlak atas
marganya.
Egaliterisme itu tidak mencegah munculnya stratifikasi dalam susunan
organisasi adat masyarakat Biak
sekarang, yang meliputi penduduk asli Pulau Supiori dan Pulau Numfor. Ada
empat lapis mananwir,
atau pemuka adat, seperti dijelaskan Yotam Wakum, pengurus Dewan Adat Biak
Urusan Hukum dan
Advokasi, kepada penulis, Kamis, 14 September lalu.
Pelapisan mananwir itu sebagai berikut. Setiap marga punya mananwir keret,
lalu, setiap kumpulan
marga punya mananwir batas. Selanjutnya, setiap kampung atau mnu punya
mananwir mnu, kemudian
sejumlah kampung punya mananwir bar, atau mananwir wilayah. Semua mananwir
itu dibawahi seorang
Mananwir Beba Byak, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Biak, Yan
Pieter Yarangga.
Kedudukannya dalam struktur adat setingkat dengan bupati.
Keputusan Dewan Adat Biak untuk menolak peluncuran satelit diambil setelah
berkonsultasi dengan
ketiga lapis mananwir itu. Dengan demikian, konsensus itu sudah sangat
mengikat.
Perlu juga diingat anak rantau Biak-Numfor tersebar sampai ke Tanah Besar.
Banyak di antara mereka
memegang posisi penting di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif,
pendidikan, dan dalam Dewan Adat
Papua. Mereka juga tidak akan ikhlas mengorbankan tanah leluhur mereka
untuk kepentingan suatu
perusahaan peluncur satelit, yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat kecil
di kampung-kampung leluhur
mereka.
Makanya, pemerintah pusat harus berpikir ulang dua tiga kali, sebelum
melanjutkan rencana
"penggadaian" Pulau Biak kepada perusahaan peluncur satelit, meminjam
istilah Dewan Adat Biak.
Apalagi karena penolakan Dewan Adat Biak sudah didukung Dewan Adat Papua,
yang ingin
memperluas pembahasan tentang dampak peluncuran satelit ini ke seputar
Teluk Saireri, yang meliputi
pulau-pulau Numfor dan Yapen, serta daratan Waropen, Nabire, dan Mnukuar,
yang disalahtulis orang
luar menjadi Manokwari (mnu kwar = kampung lama, tempat permukiman
diaspora Biak-Numfor di
daratan Tanah Besar).
Meremehkan keputusan Dewan Adat Biak, atau melarang seminar nasional Dewan
Adat Papua tentang
topik ini, bertentangan dengan UU No 21/1001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Sebab dalam UU itu,
kekhususan Papua terletak pada pengakuan terhadap adat istiadat sekitar
250 suku yang menghuni
separuh pulau Papua itu.
Akhirnya, perlawanan rakyat Biak ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa
kesejahteraan rakyat tidak
dapat diciptakan hanya oleh segelintir politisi di Jakarta, dengan
dukungan pemodal asing dan domestik,
serta "orang-orang pintar" yang sesungguhnya tidak mengerti kemauan rakyat
kecil di kampung-
kampung.
Penulis pernah bermukim dan bekerja untuk pengembangan masyarakat di Papua
Barat (1982-1987).
Bukunya, Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya,
Ekonomi, dan Hak Asasi
Manusia, diterbitkan oleh Elsam, Jakarta, tahun 2000. Ia dapat dihubungi di:
georgejunusaditjondro at gmail.com
---
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/08/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Potensi Kesenian Papua Diberdayakan untuk Rakyat
Saat ini, yang harus kita lakukan adalah melindungi semua hasil kesenian
di tanah Papua karena selain
bernilai sejarah juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. (Drs MR Kambu MSi)
[JAYAPURA] Potensi kesenian di tanah Papua harus diberdayakan semaksimal
mungkin untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat, membangun kecintaan pada budaya lokal
dalam bingkai kebudayaan
nasional Indonesia sekaligus memperkuat jati diri orang Papua sebagai
bagian integral dari bangsa
Indonesia.
Hal itu disampaikan Walikota Jayapura, Drs MR Kambu MSi di Jayapura, Sabtu
setelah pada Kamis
(4/10) membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) II Dewan Kesenian
Tanah Papua (DKPT)
Kota Jayapura.
"Saat ini, yang harus kita lakukan adalah melindungi semua hasil kesenian
di tanah Papua karena selain
bernilai sejarah juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi apalagi
perkembangan teknologi mutakhir dapat
saja mengikis habis nilai-nilai dan hasil kesenian itu sendiri," katanya.
Pentingnya perhatian serius terhadap kesenian Papua, karena dengan nilai
seni yang baik dapat
mendatangkan keuntungan ekonomi dan sebagai asset pariwisata budaya Papua.
Pelaksanaan Musda II DKPT Kota Jayapura dilaksanakan pada 4 Oktober hingga
5 Oktober di
Jayapura diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari sanggar-sanggar
seni dan budaya yang berada di
Kota Jayapura serta sanggar seni dan budaya adat dari kampung Kayu Pulau,
Enggros, Nafri dan
Tobati.
Lebih lanjut, Walikota Kambu meminta para seniman dan seniwati agar
menampung dan menyerap
aspirasi sesama seniman untuk tumbuh dan berkembang serta selanjutnya
diperjuangkan sebagai
aspirasi organisasi dalam meningkatkan potensi para seniman/wati.
Sementara itu, Ketua DKPT Provinsi Papua Drs Jhon Ibo, mengatakan sudah
saatnya potensi kesenian
Papua diberdayakan dan di lestarikan sebagai nilai-nilai budaya orang Papua.
Nilai budaya dan kesenian Papua akan terkikis habis bila tidak diproteksi.
Untuk itu kedepan perlu ada
suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap nilai
seni dan budaya Papua.
"Dalam rangka memproteksi nilai seni dan budaya Papua, kami akan terus
memberikan dorongan agar
selalu digelar berbagai pentas seni -budaya Papua, " lanjut Ibo, yang juga
Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua.
Ibo menegaskan, lewat Musda II DKPT Kota Jayapura, para peserta tidak
hanya mencari seorang ketua
semata, tetapi perlu merumuskan suatu program yang baik dalam rangka
aktualisasi secara nyata
terhadap kelestarian nilai seni dan budaya di Kota Jayapura.
Seniman dan seniwati harus mapu pula menjalin kerjasama dengan pemerintah,
agar dapat melangkah
bersama dalam memberi perhatian yang serius bagi kelestarian budaya dan
seni Papua. [Ant/U-5]
---
Serang Pos Polisi, Prajurit diberi Sanksi
Senin, 08 Oktober 2007 | 20:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Djoko Santoso
berjanji akan memberi
sanksi kepada prajurit yang terlibat penyerangan pos polisi di Timika,
Papua, Minggu (7/10) malam.
"Yang terlibat biasanya, prajurit-prajurit muda, yang ada masalah terkait
pacarnya, atau masalah-
masalah lain," ujarnya usai Shalat Tarawih di Balai Kartini, Jakarta
Selatan, Senin (8/10).
Bentuk Sanksi yang akan dilakukan, kata Djoko, sampai pada pemecatan.
"Masih ingat kan, Batalyon
100 Lintas Udara Medan? Sampai kami bekukan. Beberapa orang dipecat,"
tegasnya.
Djoko mengaku belum tahu indikasi penyebab terjadinya insiden itu. Namun
dia membantah kalau
kejadian ini muncul karena prajurit di lapangan membela korpsnya. "Ini
masalah perorangan tapi juga
biasanya, kalau sudah demikianadalah unsur membela kawan," ujarnya.
Sejumlah anggota TNI Angkatan Darat dari Brigade Infanteri yang bertugas
di Timika, sekitar pukul
20.00 WIT menyerang Pos Polisi Lalulinta di Jalan Setia Budi. Akibat
insiden ini, dua mobil dan empat
sepeda motor paotroli polisi rusak berat.
Bentrokkan di Timika ini merupakan kejadian kedelapan yang melibatkan TNI
dan Polisi. "Ya, yang
pertama berdoa, mudah2an tidak terjadi lagi," ujar Djoko.
Selain itu, untuk menghindari kejadian serupa, Djoko memerintahkan kepada
semua panglima komando
daerah militer dan para komandan Untuk memberikan atensi yang lebhi besar
lagi atas persoalan ini.
Selain itu dari komandan sampai anggota di bawah, memberikan pengarahan,
menjalin komunikasi
dengan kepolisian. "(Bila perlu) olahraga bersama, buka puasa bersama
dengan polisi," ujarnya.
Dia membantah kalau persoalan ini muncul karena kesejahteraan prajurit
yang masih kurang. "O tidak.
Itu tidak pengaruh," ujarnya. Raden Rachmadi
---
From: "Elsham Papua" <elshamnewsservice at gmail.com>
Subject: Solidaritas Terhadap Kematian TAPOL Mikhael Heselo
Date: Thu, 30 Aug 2007 20:38:36 +0700
*PRESS RELEASE*
* *
**
*KOALISI MAHASISWA DAN MASYARAKAT PEDULI HAM PAPUA*
*Menyatakan Solidaritas Terhadap Kematian TAPOL Mikhael Heselo di LP Gunung
Sari Makassar***
* *
Kendati rezim pemimpin Negara Indonesia selalu berubah, namun pelanggaran
dan pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia terus terjadi di berbagai daerah
di Negara ini. Secara khusus untuk rakyat Papua, berbagai pelanggaran HAM
dilakukan dalam bentuk terror, pengejaran, penangkapan, penculikan,
penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pemenjaraan hingga mati di dalam
tahanan. Bahkan sampai pembunuhan massal mulai dari sejak tahun 60-an sampai
detik ini. Beberapa kasus yang ada dihadapan kita yang belum terselesaikan
secara adil, diantaranya, Biak berdarah, 6 Juli 1998; Abepura berdarah, 7
Desember 2000; Wasior berdarah, 13 Juni 2001; Wamena berdarah, 6 Oktober
2000 dan 4 April 2003; Penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluway serta
penghilangan sopirnya Aristotheles Masoka 10 November 2001.
Kasus Wamena 2003 adalah salah satu kasus kategori pelanggaran HAM berat,
namun, proses penanganan hukumnya tidak jelas. Dan lebih ironis dan
menyedihkan ialah 9 korban kasus Wamena, 4 April 2003 disidangkan dengan
penuh rekayasa di Pengadilan Negeri Wamena, dijatuhi hukuman dibawah tekanan
aparat keamanan dan dituduh sebagai pelaku. Mereka yang dijatuhkan hukuman
yakni: Numbungga Telenggen penjara seumur hidup; Yefray Murib penjara Seumur
hidup; Linus Heluka penjara 20 th; Mikhael Heselo 20 th; Apot Nagolik
Lokobal 20 th; Kimanus Wenda 20 th; Gustaf Ayomi 10 th; Jean Hesegem
di penjara
20 th; Herry Asso penjara 10 tahun.
Setelah dijatuhkan hukuman, secara paksa para tahanan dipindahkan dari
Lembaga Pemasyarakatan Wamena ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sari
Makassar. Proses pemindahan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2004, dibawah
tekanan MILITER dan dilakukan dengan cara diculik secara diam-diam tanpa
sepengetahuan keluarga tahanan. Hal ini terlihat jelas, mereka dibawa ke
Lembaga Pemasyarakatan Makassar dengan meggunakan pesawat Hercules Milik
TNI-AU.
Secara phsikologis, pemindahan paksa tersebut sama sekali tidak membantu
pemulihan kondisi psikis dan sosial kemasyarakatan TAPOL/ NAPOL terhadap
kehidupan pribadi sehari- hari, namun justru menimbulkan persoalan baru,
karena mereka dipisahkan jauh dari lingkungan keluarga. Akses kontak antara
keluarga dengan para Tapol/ Napol sangat terbatas juga karena membutuhkan
biaya yang sangat mahal.
Pemidahan paksa yang telah dilakukan mengulangi dan mempertegas sejarah
penguasa yang senantiasa mengabaikan hukum dan penghormatan terhadap HAM.
Karena sesuai dengan pengalaman, proses pemidahan ini merupakan kejadian
kedua kali yang dilakukan oleh Aparat Negara terhadap warga Sipil dari LP
Wamena. Mengingat setahun sebelumnya pada Desember 2003 terjadi juga
pemidahan secara paksa terhadap Tapol apdt. Obet Komba dkk dari Wamena
dengan tujuan di luar Papua namun rencana tersebut dibatalkan oleh
masyarakat peduli HAM di Bandara Sentani.
Kejadian ini menunjukan citra buruk institusi hukum, khususnya Lembaga
Pemasyarakatan Wamena dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua yang
senantiasa menjadi lembaga yang sangat mudah terkooptasi oleh kebijakan
politik, bukan sebagai lembaga hukum yang independen dan mampu mengakkan
hukum dengan adil dan benar.
Mengingat berbagai penyiksaan secara psikologis dan non fisik, maka "Koalisi
Mahasiswa dan Masyarakat Peduli HAM Papua" telah melakukan aksi pada 7
Februari 2007 di DPRP. Dengan tuntutan segera mengembalikan mereka dari LP
Makassar ke LP Abepura Jayapura. Tuntutan yang sama disampaikan pada tanggal
4 April 2007 oleh, "Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Untuk Kasus Wamena".
Ternyata semua upaya tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah, sehingga
kasus yang menimpa Hardi Tsugumol di RS Bhayangkara Jakarta pada 1 Desember
2006, kini terjadi juga pada Mikhael Heselo di Makassar.
Kasus ini telah melengkapi penderitaan rakyat Papua, menginjak harkat dan
martabat manusia, melanggar hukum nasional dan nilai-nilai HAM universal
yang patut dihormati oleh Pemerintah RI sebagai bagian dari masyarakat
internasional. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam SikaP- HAM
menyeruhkan dan menyatakan:
1. Negara bertanggung jawab atas kematian Mikhael Heselo karena
terbukti tidak menjamin hak hidupnya selaku narapidana.
1. Menuntut Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI
untuk memindahkan tanpa syarat 5 tahanan Papua yang masih tersisa di LP
Makassar bersama-sama dengan pemulangan jenazah Mikhael Heselo. Termasuk
juga memindahkan mereka yang mendekam di LP Cipinang Jakarta ke Provinsi
Papua. Pemenjaraan orang Papua di LP-LP di luar Papua tidak memberi
jaminan
bagi hak hidup terpidana. Hal ini terbukti dengan kematian Hardi Tsugumol
dan Michael Heselo.
1. Mengutuk berbagai tindakan terror dan penghinaan yang bersifat
rasial terhadap para tahanan di LP Makassar, dengan kata-kata makian,
seperti: Monyet; Orang Papua Hitam; bau busuk dan kriting, oleh oknum
pegawai Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sari Makassar.
1. Kami mendesak kepada Badan Pengurus Baru Kejaksaan Agung RI segera
memproses hukum kasus Wamena 4 April 2003 ke pengadilan HAM.
Bila tuntutan kami tidak diindahkan maka keluarga korban bersama Koalisi
Mahasiswa dan Masyarakat Peduli HAM Papua akan mengatur langkah-langkah
selanjutnya untuk melakukan aksi mogok pada instansi terkait.
Jayapura, Kamis, 30 Agustus 2007
Hormat kami,
Koalisi Mahasiswa & Masyarakat Peduli HAM Papua
---
CEPOS
Pesta Miras, 2 Tewas 3 Lainnya Sempat Kritis
WAMENA – Kasus warga yang tewas setelah mengkonsumsi Miras oplosan tidak
saja terjadi di
Jayapura, kasus yang sama terjadi di Wamena. Akibat mengkonsumsi miras
yang dicampur sendiri dari
berbagai bahan, 2 warga Wamena dilaporkan tewas, sementara 3 rekan dari
korban tewas itu dalam
keadaan kritis. Peristiwa ini terjadi di Distrik Tiom, Kabupaten
Jayawijaya, Jumat (5/10) malam, pekan
kemarin.
Dua orang tewas masing-masing Ponas Yoman (40 thn, seorang guru SD Inpres
Dugume dan Lekas
Kogoya (25 thn) seorang petani. Sementara 3 korban dalam keadaan kritis
masing-masing Itakar
Kogoya (22 tn), Tepian Kogoya (23 thn) dan seorang perempuan bernama
Yorina Jigibalom (28 thn).
Kapolres Jayawijaya AKBP Marolop Manik melalui Kasat Reskrim Iptu Alex
Bleskadit ketika dikonfirmasi
wartawan Ahad (7/10) sore kemarin membenarkan kejadian itu.
Dari informasi yang diperoleh koran ini di Polres Jayawijaya, kelima warga
itu sebelumnya pesta Miras.
Mereka mengkonsumsi Miras Oplosan yakni Alkohol 75% yang dicampung dengan
bahan minuman
lainnya.
Dikatakan, awalnya Kepala kampung Konikme, Marten Wenda mendapat laporan
dari salah seorang
anggota jemaat gereja menemukan seorang laki-laki bernama Ponas Yoman
(guru SD) dalam kondisi
mabuk berat dan tak sadarkan diri.
Oleh Marten Wenda bersama warga yang lain, pada malam itu juga korban
dibawa ke gereja untuk
diberi pertolongan, namun pada hari Sabtu dini hari sekitar pukul 24. 00
WIT nyawanya tak bisa
diselematkan karena diduga mengkonsumsi alkohol berkadar 70 % terlalu
berlebihan.
Hal yang sama juga menimpa pada Lekas Kogoya. "Keduanya tewas dalam selang
waktu yang
bersamaan," ujarnya.
Melihat peristiwa yang mengenaskan itu sekitar pukul 02.05 WIT Kepala
kampung Konikme Marten
Wenda segera melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib yang
diterima oleh salah seorang
anggota koramil Tiom Serma VR. Wenda, yang diteruskan laporan itu oleh
serma Urbanus Wenda
kepada Polsek Tiom dan Pos 756. “ Semua itu dilakukan untuk mengantisipasi
timbulnya gejolak dan
tindakan anarkis dari masyarakat," tegas Alex.
Tewasnya 2 korban akibat miras itu membuat pihak keluarga korban marah.
Sekitar 500 warga dipimpin
Iton Kogoya ( Ketua LMA) melakukan pengrusakan dan pembakaran sejumlah
honay dan rumah sehat
yang diduga digunakan sebagai tempat menjual miras. “ Peristiwa itu
terjadi pada keesokan harinya
Sabtu (6/10) sekitar pukul 08.30 WIT," terang Alex.
3 korban lainnya yang masih kritis saat ini masih menjalani perawatan di
Puskesmas Tiom.” Namun
kondisinya kini sudah mulai membaik," ujarnya.
Sampai berita ini ditulis situasi dan kondisi Distrik Tiom dalam keadaman
aman dan kondusif, tak ada
insiden berkelanjutan dari tewasnya 2 korban yang mengkonsumsi miras itu.
Sementara aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang warga berinisial
AJ (30 tahun) selaku
penjual Miras itu, berikut 150 Ml Alkohol dan 10 botol kosong kemasan 100
Ml untuk dijadikan barang
bukti dalam porses penyelidikan selanjutnya.
AJ saat ditanya koran ini menuturkan, alkohol berkadar 70 %itu dibeli dari
seseorang yang menawarkan
kepadanya saat berada di Wamena 27 September lalu. “ Alkohol itu saya beli
dengan harga Rp 400
ribu/liter, dan saya pindahkan kebotol plastik kemasan 100 Ml kemudian
saya jual dengan harga Rp 50
ribu,” jelasnya. (jk)
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=6119&ses=
09 Oktober 2007 05:00:16
Penyebar Teror Terungkap
Pasutri yang Dicurigai Diamankan di Polda
JAYAPURA-Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua), nampaknya tidak main-main
dalam
menindaklanjuti laporan beredarnya SMS (Short Service Message) bernada
teror yang belakangan
cukup meresahkan sebagian masyarakat di Tanah Papua.
Terkait hal ini, sebagaimana yang pernah dikatakan Kapolda beberapa waktu
lalu, Polda Papua saat ini
telah mendatangkan tim dari Mabes Polri yang disertai dengan peralatan
yang cukup canggih.
Bahkan informasi terakhir menyatakan, Polda Papua yang diback up tim Mabes
Polri itu, Senin (8/10)
subuh kemarin telah berhasil mengamankan dua orang yang dicurigai sebagai
penyebar SMS bernada
teror itu. Ironisnya, dua orang ini dikabarkan merupakan sepasang suami
istri (Pasutri).
Kabidhumas Polda Papua, Kombes Pol. Agus Rianto saat ditanya wartawan
tidak mengelak dengan
adanya dua orang yang kini sedang diperiksa lebih lanjut terkait isu SMS
teror itu.
“Sampai saat ini kami masih terus mendalami kasus SMS teror ini. Meski ada
yang telah kita curigai,
namun kita tetap memegang asas praduga tak bersalah dan untuk membuktikan
kebenarannya, kita
masih terus mengembangkan penyelidikan,” tandasnya di Mapolda Senin (8/10)
kemarin, tanpa mau
menyebutkan identitas maupun alamat dua orang yang sementara diamankan itu.
Terkait dua orang tersebut, pihaknya masih memerlukan waktu guna
memastikan sebenarnya kedua
orang tersebut menyebarkan SMS itu merupakan tangan yang ke berapa. “Kami
sedang selidiki,
mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami temukan. Namun yang pasti,
SMS-SMS ini bersumber
dari HP yang berada di wilayah Indonesia,” lanjutnya.
Untuk menghindari menyebarnya SMS yang berbau teror itu, Kabidhumas
menghimbau, apabila
masyarakat menerima SMS yang tidak bertanggungjawab itu sebaiknya jangan
diteruskan ke orang lain,
tetapi hapus atau simpan dan kemudian laporkan ke aparat kepolisian terdekat.
“Kapolda telah berjanji bahwa para pelaku SMS teror itu pasti akan
ketahuan, sebab kita punya
peralatan canggih untuk melacak itu semua,” tegasnya.
Karena itu, masyarakat kembali dihimbau agar tidak terlalu khawatir dengan
beredarnya SMS-SMS
terror itu. “Lakukan kegiatan seperti biasa dan segera laporkan bila
menerima SMS-SMS tersebut,”
himbaunya. (fud)
---
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=6115&ses=
09 Oktober 2007 04:59:08
Demo Tuntut Reformasi, Kritisi RAPBD TA 2008
SEMENTARA ITU, bertepatan dengan Sidang Paripurna 4 kemarin, ratusan
pemuda bahkan dan
mahasiswa kemarin mendatangi Gedung DPR Papua, mereka menuntut agar
diakomodir di dalam
Rancangan APBD TA 2008 dan Anggaran Perubahan serta menuntut suatu
perubahan mendasar bagi
pembangunan pendidikan dan kesehatan di Papua.
Massa yang menamakan diri Gerakan Pemuda Bersatu itu adalah murni para
pemuda dan mahasiswa
yang tergabung dalam KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) , mereka
datang dari berbagai
organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP dan mahasiswa) yang ada di
sekitar Jayapura dan
dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Rivai Darus, SH.
Setibanya di Gedung DPR Papua sekitar pukul 10.30 WIT, massa yang datang
dengan menggunakan
truk dan bus itu langsung menggelar pamflet dan spanduk yang isinya sarat
dengan kritik terhadap
eksekutif maupun legislative Provinsi Papua.
Isi spanduk dan pamflet-nya antara lain bertuliskan ‘Dimana anggaran
pyramidal yang dijanjikan’, ‘Wakil
Rakyat Bukan Paduan Suara’, Otsus bukan untuk Tunjangan Pejabat’, ‘SPP
pelajar dan mahasiswa
harus gratis’,
‘Bagaimana Mungkin Kaka Bas mo Bangun Papua Kalo Pemuda Tidak Disiapkan’,
‘Optimalkan dana
Otsus buat Pendidikan dan Kesehatan’ Kaka Bas Buktikan Hasil Audit BPKP
sampai Tuntas’, ‘Wakil
Rakyat Jangan mau Didikte’ dan sejumlah tulisan yang aspiratif dan kritis.
Ketika massa tiba di Gedung DPR Papua, di Ruang Sidang sedang berlangsung
Sidang paripurna ke-4
tentang penyampaian pandangan akhir fraksi - fraksi terhadap RAPBD 2008,
perubahan Anggaran
2007 dan Pemutihan Kendaraan Dinas.
Bergantian mereka menyampaikan orasi yang gemanya kedengaran hingga ke
ruang sidang. Orasi
dimulai oleh Marthinus Werimon yang mengkritisi dana turun kampung yang
jumlahnya miliaran rupiah.
“Gubernur hanya memperhatikan masyarakat di kampung, tapi orang miskin di
kota diabaikan,” katanya
lantang. Selain itu, juga dikatakan bahwa ada dana sebesar Rp 6 - 9
Triliun yang disimpan di SBI,
sewaktu pembahasan keuntungan bunga dari dana itu tidak dihitung sebagai
penerimaan.
“Kita masyarakat dibodohi dengan uang yang hanya Rp 100 Juta ke kampung -
kampung,” koarnya.
Karena itu, ia meminta agar anggaran Turkamp Gubernur yang jumlahnya
Miliaran itu dialihkan ke
rakyat miskin di Kota saja.
Lalu Abdul Kadi mengambil alih mike, dengan tidak diakomodirnya pemuda
dalam RAPBD 2008 maupun
Anggaran Perubahan 2008, ia melihat adanya pembunuhan karakter terhadap
pemuda. “Dimana
anggaran pyramidal yang dijanjikan itu, mana ,” teriaknya.
Ia juga melihat bahwa anggaran yang dibahas ketika itu tidak berpihak
kepada pemuda dan hanya untuk
kepentingan para pejabat dan legislatif. “Mereka bicara hanya katanya -
katanya untuk rakyat tapi
sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri, mereka buat proyek tapi semua
untuk mereka saja,”
paparnya.
Lalu ditambahkan Werimon lagi yang meminta agar biaya SPP mahasiswa dan
pelajar anak - anak
Papua digratiskan saja. Begitu juga dengan biaya kesehatan harus gratis.
“pemerintah sering bilang
pendidikan dan kesehatan gratis, tapi itu semua hanya janji - janji manis
saja. Kami minta hak dan
pendidikan yang layak,” teriaknya. Karena itu, kata dia, reformasi harus
disiapkan agar pembangunan
berjalan baik.
Orasi mereka semakin tajam dan panas yang dibarengi dengan yel - yel, dan
meminta agar sidang
paripurna yang tengah yang berlangsung itu dihentikan. “Kami minta sidang
dihentikan, sebelum
aspirasi kami diterima dan diakomodir kami tidak akan membiarkan sidang
berlangsung, karena itu kami
minta sidang berhenti,” teriak Werimon.
Karena sidang yang ketika itu baru sampai pada penyampaian pandangan akhir
Fraksio PDI-P belum
juga diskors, massa sempat hendak merangsak maju untuk naik ke lantai 2
tempat dimana sidang
berlangsung. Namun dihalangi oleh aparat polisi yang sudah berjaga - jaga.
Karena suasana sempat memanas, akhirnya sekitar pukul 11.50 WIT sidang
tersebut diskors dan
sejumlah anggota dewan turun menemui massa, namun massa tidak mau menerima
utusan itu. “Kami
tidak mau hanya utusan, kami mau Ketua DPRP dan Gubernur harus turun ke
sini,” teriak mereka.
Akhirnya, tak lama Ketua DPR Papua Drs John Ibo di dampingi Ketua Komisi C
Jan L Ayomi, Ketua
Komisi E Zakarias Yoppo dan Ketua Komisi A Yance Kayame disertai sejumlah
anggota dewan lainnya
menemui massa di halaman. Untuk mengamankan aksi demo ini, Kapolresta
Jayapura AKBP Robert
Djoenso juga turun langsung ke lapangan dan memantau situasi yang ada.
Setelah itu, Rivai yang juga Ketua KNPI Propinsi ini kemudian menyampaikan
orasinya. Antara lain ia
mengatakan hahwa Otsus lahir karena mahasiswa. “rakyat dan mahasiswa
banyak yang mati hanya
untuk sebuah perubahan, hari ini kita minta hal yang konkrit,” katanya.
Ia mengatakan bahwa harus ada pembebasan pendidikan untuk mahasiswa dan
pemuda orang asli
Papua, bangun ekonomi kerakyatan bagi rakyat miskin di kota. “Yang
mengawali perubahan itu adalah
mahasiswa dan pemuda, sudah 6 tahun perjalanan Otsus tapi tidak ada
bukti,” katanya. Usai orasi
singkatanya itu, Rivai langsung menyampaikan 11 point aspirasi dan sikap
pemuda dan mahasiswa di
depan Ketua DPR Papua dan anggota dewan lainnya.
Isi orasinya antara lain adalah bahwa komitmen Gubernur Papua untuk
mengangkat harkat dan martabat
masyarakat Papua dengan strategi membalik struktur anggaran menjadi
Pyramidal hingga saat ini tidak
terbukti bahkan terkesan kontra produktif. “Kenyataan ini setidaknya
terlihat dalam struktur APBD
Provinsi Papua dua tahun belakangan ini yakni APBD TA 2007 dan APBD
Perubahan 2007 serta APBD
TA 2008 yang masih didominasi Belanja tidak langsung dibandingkan dengan
belanja langsung. Ini
berarti APBD Papua lebih berpiahk kepada birokrasi ketimbang rakyat,”
paparnya.
Point lainnya adalah RAPBD Provinsi Papua yang hanya dibahas dalam waktu
empat hari itu telah
memarginalkan posisi generasi muda yang nota bene adalah segmen terbesar
dari masarakat Papua.
Ini dibuktikan dari plafon anggaran untuk Pemprov Papua tahun 2008 yang
dialokasikan untuk
kepemudaan hanya sebesar Rp 740.377.000. “Pembinaan seperti apa yang dapat
dilakukan terhadap
generasi muda dengan anggaran minim itu,” katanya.
Point lainnya juga mengkritisi tentang semangat dan komitmen Pemprov Papua
untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pemberantasan korupsi yang
telah menghabiskan
Milyaran Rupiah yang ternyata masih sebatas lip service dan belum
menunjukan usaha yang sungguh -
sungguh. “Ini terbukti dengan tidak ditindak lanjutinya temuan BPK dan
BPKP yang telah diumumkan
Gubernur. “Karena itu, pemuda mendesak Pemprov dan apara penegak hokum
untuk menindaklanjuti
hasil audit BPKP dan BPK,” katanya.
Bertolak dari semua hal diatas, generasi muda Papua mendesak eksekutif dan
legislative untuk
melakukan revisi dan penyesuaian terhadap APBD Perubahan 2007 dan APBD
2008 dengan
memperhatikan aspirasi pemuda, dinamika dan kebutuhan masyarakat serta
berpedoman pada Otsus.
Terhadap semua isi aspirasi itu, pada dasarnya Ketua DPR Papua John Ibo
menanggapinya dengan
positif. Ia bahkan mengatakan salut karena kali ini baru pertamam kalinya
KNPI melakukan aksi demo.
Ia juga mengatakan bias menerima aspirasi pemuda itu dan akan
membicarakannya dengan panitia
anggaran eksekutif dalam peremuan berikunya agar aspirasi pemuda
diakomodir. “Ini aspirasi yang
sakral, jumlah Rp 700 Juta yang disebutkan itu sangat kecil, nanti akan
kita rapatkan lagi dengan panitia
aanggaran,” katanya.
Kendati mengatakan menyanggupi, John Ibo meminta agar pemuda jangan terus
menuntut uang. Tetapi
sebaliknya pemuda dituntut untuk menunjukkan kreasi sebanyak-banyaknya.
John Ibo juga mengakui
adanya indikasi korupsi terhadap dana APBD Papua dan menyayangkan hal itu.
Penuh kebapakan,
John Ibo yang juga mantan penasehat KNPI ini menasehati para pemuda itu
untuk belajar dengan baik
dan mematuhi aturan.
Sementara Ketua Komisi C Yan Ayomi terhadap tuntuan bebas pendidikan dan
biaya kesehatan itu
mengakui kalau dewan sudah mengusulkannya kepada eksekutif tetapi belum
ada respon yang lebih
jauh. Namun hal itu dapat dipahami karena banyak hal yang harsu diatur dan
mendapat porsi yang
layak. Tak lama, sekitar pukul 13.10 WIT, massa bubar.(ta)
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=46954
Senin, 08 Oktober 2007 15:05 WIB
TENTARA IKUT MEMBERSIHKAN KANTOR POLANTAS MIMIKA
Belasan anggota Kodim 1710 membantu membersihkan kantor yang menjadi
sasaran serangan Ahad
kemarin malam.
Metrotvnews.com, Mimika: Belasan anggota Komando Distrik Militer (Kodim)
1710, Senin (8/10),
mendatangi Kantor Polisi Lalu Lintas Mimika. Mereka membantu membersihkan
kantor yang menjadi
sasaran serangan Ahad kemarin malam. Aksi bersih-bersih ini dipimpin
langsung Komandan 1710
Letnan Kolonel Infanteri, Tri Sutrisno dan Komandan Batalyon Infanteri 754
Letkol Infanteri Mirza Agus.
Keberadaan mereka didampingi Wakil Kepala Polres Mimika, Komisaris Polisi,
M. Yusuf.
Menurut Letkol Infantri Tri Suseno, jajaran pimpinan TNI dan Polri di
Kabupaten Mimika saat ini terus
berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Sejauh ini, identitas
pelaku penyerangan kantor
polantas tersebut masih belum diketahui. Keterlibatan anggota TNI belum
terbukti. Namun, asus ini
sudah ditangani polisi militer.(BEY)
---
http://www.antara.co.id/arc/2007/10/9/situasi-kamtibmas-di-timika-papua-kembali-normal/
Nasional
09/10/07 00:29
Situasi Kamtibmas di Timika Papua Kembali Normal
Timika, Papua (ANTARA News) - Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat
(Kamtibmas) di Timika,
ibukota Kabupaten Mimika, Papua, sejak Senin kembali normal pascakasus
penyerangan Pos Lantas di Jl Budi Utomo Timika Indah, Minggu (7/10) malam.
Warga setempat tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa tanpa rasa
takut atau khawatir dengan
munculnya konflik lanjutan.
Sementara itu, ANTARA melaporkan dari Timika, puluhan anggota TNI dari
Kodim 1710 Mimika dipimpin
langsung Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Tri Soeseno melakukan
pembersihan dan perbaikan
Pos Lantas Timika Indah yang rusak akibat penyerangan oleh sejumlah oknum
yang hingga kini belum
diketahui identitasnya secara jelas.
Saat penyerangan terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 19.00 WIT, pelaku
merusak tiga unit sepeda
motor patroli Polantas dan tiga sepeda motor pribadi milik anggota
Satlantas Polres Mimika.
Tidak itu saja, pelaku juga menghancurkan kaca-kaca jendela di bagian
depan, belakang dan bagian
dalam Pos Lantas Timika Indah. Bahkan rumah dan sebuah mobil milik
karyawan PT Freeport Indonesia
(PTFI) yang tidak jauh dari Pos Lantas juga dirusak.
Penyerang juga membawa kabur dua unit handy talki milik Polantas dan
mengobrak-abrik sejumlah
dokumen penting yang tersimpan di meja kerja petugas Polantas. Mobil
patroli milik Polantas Mimika
dengan nomor lambung 4497 XVII juga ikut dirusak. Kaca depan mobil
tersebut hancur, ban depan dan
belakang digembosi.
Dandim 1710 Mimika Letkol Inf Tri Soeseno kepada wartawan di Timika, Senin
mengatakan kegiatan
pembersihan dan perbaikan fasilitas yang rusak di Pos Lantas Timika Indah
oleh jajaran TNI dalam
rangka menetralisir situasi agar tidak menjurus kepada hal-hal yang lebih
buruk.
Secara umum, kata Tri Soeseno, kondisi kamtibmas di Timika sudah kondusif.
Dalam rangka mencari
solusi atas pengrusakan Pos Lantas Timika Indah itu maka akan dilakukan
pertemuan bersama para
petinggi TNI dan Polri di wilayah ini dalam waktu dekat.
"Pertemuan bersama akan dilakukan setelah Kapolres (AKBP GC Mansnembra-Red)
kembali dari Jayapura," kata Tri Soeseno.
Selain itu, katanya, juga akan digelar apel bersama anggota TNI dan Polri
yang
bertugas di Mimika bersamaan dengan kegiatan gelar pasukan dalam rangka
pengamanan
menjelang Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri.
Apel bersama seperti itu, katanya, sangat penting untuk meningkatkan
keakraban dan
persaudaraan antara anggota TNI dan Polri yang bertugas di Mimika.(*)
Copyright © 2007 ANTARA
---
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=45227
Nusantara / Headline News
Sabtu, 08 September 2007 11:05 WIB
MAHASISWA UNIVERSITAS AL-AMIN SORONG MEMINTA PERDA MIRAS DICABUT
Unjuk rasa mahasiswa Universitas Al-Amin Sorong menuntut pencabutan Perda
tentang minuman keras.
Metrotvnews.com, Sorong: Sekitar 100 mahasiswa Universitas Al-Amin Sorong,
Papua, Jum'at (7/9),
menggelar unjuk rasa menuntut pencabutan peraturan daerah (Perda) tentang
minuman keras (miras).
Pengunjuk rasa melakukan long march dari Kampus Universitas Al-Amin ke
Kantor DPRD Kota Sorong
sejauh empat kilometer.
Sepanjang jalan, mereka meneriakkan yel-yel tuntutan agar minuman keras
dihapus dari Kota Sorong
dan Papua pada umumnya. Begitu tiba di Kantor DPRD Kota Sorong, pengunjuk
rasa mlakukan orasi
mendesak agar Perda miras dicabut. Mereka menilai miras dapat meningkatkan
tingkat kriminalitas,
seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
DPRD Kota Sorong yang tengah melakukan rapat akhirnya menerima 10 orang
perwakilan pengunjuk
rasa. DPRD berjanji akan mengumumkan hasil pertemuan, Senin mendatang.(DOR)
---
More information about the Kabar-Irian
mailing list